Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 478

Lalu Iqbal Minta Dukungan Kementerian ATR/BPN untuk Pengembangan KEK Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB terpilih Lalu Muhammad Iqbal bertemu dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Roadshow Gubernur NTB terpilih, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal (LMI), yang bertemu dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terus berlanjut. Pada Kamis 12 Desember 2024, Lalu Iqbal mengunjungi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Pertemuan dengan Menteri ATR/BPN, Pak Nusron Wahid, ini sekaligus sebagai silaturahmi dengan kawan lama dan bagian dari kelanjutan silaturahmi saya dengan para menteri di kabinet Pak Prabowo,” ujar Iqbal pada Kamis petang kemarin.

Secara khusus, mantan Duta Besar RI untuk Turki ini meminta dukungan kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam berbagai program prioritas pembangunan di NTB, terutama terkait pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Saya menyampaikan mengenai pembangunan beberapa kawasan ekonomi khusus di NTB. Kita harapkan program-program di NTB ke depan bisa mendapatkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.

Dalam pembicaraan tersebut, LMI juga membahas secara khusus tentang tata ruang di Mandalika serta kawasan-kawasan yang menjadi target pengembangan KEK di masa mendatang.

“Kita ingin menyinergikan kepentingan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam upaya memaksimalkan pembangunan di kawasan ekonomi khusus Mandalika,” ujar mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini.

Selain itu, LMI juga menjelaskan tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menjadi landasan hukum yang sah untuk pengembangan wilayah di NTB.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa jajarannya akan mendukung program-program yang sejalan dengan prioritas nasional, termasuk yang berkaitan dengan NTB. “Khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” tegas Nusron. (ndi)

Selancar Ombak Jadi Pintu Utama Pengembangan Pariwisata KSB

By
ekbisntb.com
-
0
Nurdin Rahman(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan, untuk meningkatkan geliat pariwisata daerah, kegiatan surfing atau selancar ombak bisa menjadi pintu utama pengembangannya.

“Starting pointnya bisa kita mulai dari surfing, kalau kita ingin membangun pariwisata KSB,” cetus kepala Disparpora KSB, Nurdin Rahman, Jumat 13 Desember 2024.

Nurdin meyakini pendapatnya tersebut bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir dirinya telah melakukan penelusuran mengenai tingkat kunjungan wisatawan ke KSB. Hasilnya, khusus wisatawan mancanegara hampir 90 persennya, kedatangan mereka hanya untuk bermain salah satu olahraga air ekstrim tersebut. “Hampir rata-rata turis (mancanegara) ketika saya tanya, pasti jawabnya datang main surfing,” sebutnya.

Untuk olahraga ketangkasan di atas ombak itu, kata Nurdin, KSB mulai banyak dilirik oleh para peselancar dunia. Beberapa titik pantainya mulai dari Kertasari hingga Sekongkang yang menawarkan beragam jenis ombak sangat diminati para peselancar untuk ditaklukkan. “Mereka (peselancar) bilang jenis ombak pantai kita lebih banyak dari spot surfing di daerah lain,” paparnya.

Atas dasar itulah, Disparpora KSB kemudian bergerak. Nurdin mengatakan, program Surfing Masuk Sekolah yang baru-baru ini diluncurkan Pemda KSB menjadi salah satu upayanya. Program kerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) itu tujuannya untuk untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalan menopang aktivitas pariwisata darerah ke depannya.

“Program ekstrakurikuler surfing di sekolah itu tujuannya ada dua. Pertama tentu mempersiapkan calon atlet surfing. Dan kedua untuk menopang pengembangan pariwisata surfing kita,” ujar Nurdin.

Menurutnya, program surfing masuk sekolah itu diganduringi oleh anak-anak sekolah. Nurdin berharap semangat itu dapat terus terjaga, dengan demikian penyiapan SDM untuk pengembangan pariwisata daerah semakin terjamin.

“Anak-anak kita yang hari ini dilatih ke depan merekalah yang akan mengawal pariwisata daerah kita. Dan kalau wisatawan untuk main surfing makin banyak, otomatis industri pariwisata kita yang lain akan ikut tumbuh,” imbuh mantan kepala Koperindag KSB ini. (bug)

Ratusan Hektare Tambak Garam Belum Tergarap di Sumbawa

By
ekbisntb.com
-
0
Kondisi lahan tambak garam di Desa Labuan Sangoro. Sedikitnya 370 dari 545 hektare lahan potensial tambak garam belum tergarap di Kabupaten Sumbawa.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, mencatat sedikitnya sekitar 370 hektare lahan potensial untuk tambak garam belum tergarap dari total keseluruhan seluas 545 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

“Jadi, saat ini yang sudah tergarap baru 270 hektare dengan potensi produksi mencapai 3. 135.00 ton yang tercatat hingga akhir tahun 2024, ” kata kepala Dinas Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada Ekbis NTB, Jumat 13 Desember 2024.

Terhadap lahan potensial tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mendorong kelompok untuk memanfaatkan potensi tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan mencari investor yang akan mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami akan terus berupaya mencari pengelola lahan potensial untuk tambak garam tersebut sehingga bisa memberikan manfaat bagi daerah, ” ucapnya.

Dia pun merincikan, berdasarkan data yang dihimpun saat ini ada beberapa lokasi yang saat ini tergarap yakni di Labuhan Bajo kecamatan Utan seluas 12 hektare. Desa Labuhan Kuris 20 hektare kecamatan Lape, Kecamatan Tarano di Labuhan Bontong 63 hektare.

“Di kecamatan Plampang ada seluas 80 hektare yang dikelola oleh CV Sira Kristal Nusantara dengan jumlah pelaku usaha mencapai 145 orang, ” tambahnya.

Rahmat pun memastikan akan mencari jalan keluar terbaik terkait pemasaran garam lokal yang dikeluhkan petani garam saat ini. Salah satu nya segera berkoordinasi dengan dinas terkait (Dikoperindag dan UMKM) untuk melakukan identifikasi kebutuhan garam terlebih dahulu di Kabupaten Sumbawa.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan dinas Koperindag UMKM untuk mendata jumlah kebutuhan garam termasuk juga pasokan garam untuk Sumbawa darimana,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya untuk berupaya menjalin komunikasi dengan pimpinan daerah agar mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi konsumen garam lokal Sumbawa. Apalagi garam ini kualitas nya bagus dan sudah beryodium.

“Kalau sudah kita sudah pakai garam lokal, tidak usah lagi kita pakai garam dari luar daerah karena kita sudah mampu dan itu akan menjadi komitmen kami,” tukasnya.

Kesulitan Pemasaran

Sebelumnya, petani garam di Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape mengaku sangat kesulitan untuk memasarkan hasil produk mereka di tengah produksi garam yang sangat melimpah.

“Selama ini yang menjadi persoalan kami petani terkait pemasaran karena kami hanya bisa menjual ke masyarakat sekitar saja kalau keluar kami belum bisa, ” kata Mustaming, ketua Kelompok Tani Garam Nanga Bangka, Desa Labuhan Kuris kepada Ekbis NTB, Sabtu 19 Oktober 2024.

Persoalan pemasaran ini juga sudah disampaikan ke pemerintah, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal. Akibatnya banyak juga petani yang terpaksa menumpuk hasil produksinya hingga waktu yang tidak ditentukan sembari menunggu pembeli.

“Sekarang ini hampir semua gudang penyimpanan sudah penuh, apalagi saat ini musim panen dan didukung cuaca yang bagus sehingga produksi melimpah, ” ucapnya.

Mustaming mengaku sudah menjadi petani garam sejak tahun 2011 hingga saat ini dengan total luas lahan garapan mencapai 3 hektare. Untuk satu kali produksi biasanya bisa menghasilkan garam dengan kualitas garam beryodium sekitar 1000 karung.

“Kalau untuk pembelian dengan jumlah besar belum ada pak, jadi kita hanya menjual ke masyarakat sekitar dan ke Kecamatan Lape termasuk juga Maronge, ” sebutnya.

“Kami berharap supaya pemerintah bisa memberikan atensi khusus terkait permasalahan pemasaran garam ini sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ” tukasnya.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy, memastikan akan mencari jalan keluar terbaik terkait pemasaran garam lokal tersebut. Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait (Dikoperindag dan UMKM) untuk melakukan identifikasi kebutuhan garam terlebih dahulu di Kabupaten Sumbawa.

“Saya sudah minta ke dinas Koperindag UMKM dan Dislutkan untuk mendata jumlah produksi dan kebutuhan garam termasuk juga pasokan garam untuk Sumbawa darimana, ” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya untuk mendorong agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi konsumen garam lokal Sumbawa. Apalagi garam ini kualitas nya bagus dan sudah beryodium.

“Kalau sudah kita sudah pakai garam lokal, tidak usah lagi kita pakai garam dari luar daerah karena kita sudah mampu, ” tambahnya.

Tentu yang dibutuhkan saat ini lanjut Doktor Najam adalah komitmen pemerintah saja untuk menjadikan garam lokal memiliki tempat di hati masyarakat. Tentu sebelum proses tersebut, pemerintah harus mengetahui jumlah produksi terlebih dahulu termasuk juga konsumen.

“Saya pikir ketika kita sudah mengetahui berapa kebutuhan dan produksi Saya fikir untuk pemasaran nya sangat mudah. Karena garam ini kan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat, ” tukasnya. (ils)

UMK Lotim Dipastikan Lebih Besar dari UMP

By
ekbisntb.com
-
0
M. Hairi (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Upah Minimun Kabupaten (UMK) Lombok Timur (Lotim) dipastikan lebih besar dari Upah Minimun Provinsi (UMP) NTB. Diketahui, UMP NTB telah ditetapkan sebesar Rp 2.602.931. UMK diyakinkan lebih lebih besar dari angka tersebut.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim menjawab Ekbis NTB via ponselnya, Jumat 13 Desember 2024.

Menurutnya, Senin 16 Desember 2024, mendatang akan digelar rapat dengan Dewan Pengupahan untuk menetapkan UMK Lotim tersebut.

Diketahui, UMP NTB mengikuti aturan pusat yaitu naik 6,5 persen. Kenaikan 6,5 persen ini menjadikan UMP NTB naik sebesar Rp159 ribu, yang mulanya Rp 2.444.067 menjadi Rp2.602.931.

Khusus di Lotim pun diyakinkan akan mengalami kenaikan. Sebelumnya, UMK Lotim tahun lalu sebesar Rp 2.449.497. “Kalau tidak bisa lebih besar dari provinsi, setidaknya sama,” ungkapnya.

Kenaikan UMK ini katanya bertujuan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim. Harapannya, dengan kenaikan UMK ini perekonomian di Lotim makin membaik. Para pekerja bisa lebih sejahtera. (rus)

UMKM NTB Harus Eksis di Pasar Internasional

By
ekbisntb.com
-
0
Dyah Roro Esti Widya Putri (ekbisntb.com/era)

WAKIL Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menargetkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) NTB bisa eksis di kancah internasional. Hal ini disampaikan Dyah usai memberikan kuliah umum di Universitas Mataram, Jumat 13 Desember 2024.

Ia mengatakan, di kondisi Indonesia yang sedang menghadapi fase bonus demografi, sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Yang mana dikatakan saat ini, 68 persen dari jumlah penduduk Indonesia berasal dari kalangan produktif yakni usia 16 tahun sampai 65 tahun. Sehingga bisa memberikan kesempatan penuh untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harus memaksimalkan momentum ini untuk berkontribusi sebaik mungkin dengan perekonomian nasional. Insyaa Allah pemuda-pemudi NTB bisa memaksimalkan momentum agar kenudian bisa berkontribusi dengan cara masing-masing,” ujarnya kepada Ekbis NTB.

Menurutnya, untuk meningkatkan ekonomi negara termasuk dengan Provinsi NTB, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu potensi yang harus di optimalkan untuk mengembangkan UMKM. Sehingga dapat memperkuat pasar dalam negeri, memperluas pasar luar negeri, termasuk meningkatkan ekspor UMKM.

Ia mengungkapkan, untuk menciptakan UMKM bisa eksis di kancah Internasional, pihaknya memberikan pelatihan kepada 600 UMKM se Indonesia, termasuk di NTB. Dengan target jangka pendek UMKM Go Internasional bisa menembus 100 UMKM di triwulan pertama tahun 2025.

“Untuk jangka pendek kita harap 100 UMKM bisa ekspor, kemudian UMKM yang mendapat pelatihan 600. Mudah-mudahan di quarter pertama 2025 bisa terealisasikan, syukur-syukur bisa lebih dari itu,” harapnya.

Diketahui, NTB mengalami kendala perihal ekspor UMKM. Kerap kali pelaku UMKM mengaku kesulitan administrasi untuk melakukan ekspor. Menurut Roro, hal tersebut perlu diatasi dengan pendampingan UMKM dan ada InaExport dan market intelegence.

“Semua itu ada. Suka tidak suka setiap negara pasti punya standar, jadi bagaimana UMKM Indonesia bisa berdaya saing dan fullfill standar-standar itu,” pungkasnya. (era)

Hindari “Naturalisasi Pangan”

By
ekbisntb.com
-
0
Johan Rosihan (ekbisntb.com/ist)

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Dapil NTB 1, Johan Rosihan mengingatkan pemerintah bahwa cita-cita swasembada pangan tidak boleh membuat pemerintah tutup mata terhadap berbagai persoalan mendasar mengenai pangan khususnya ketergantungan impor pangan.

Menurutnya pemerintah harus menghindari terjadinya “Naturalisasi Pangan” demi mencapai swasembada. Artinya komoditas yang berasal dari luar negeri, jangan diklaim sebagai komoditas dalam negeri.

“Istilah naturalisasi ini populer ketika pemain sepak bola asing berubah menjadi WNI, kita khawatir ini juga terjadi pada produk pangan dimana misalnya sapi Brazil dinaturalisasi jadi sapi Indonesia demi program swasembada” ujar Johan dalam keterangan yang diterima Ekbis NTB, Jumat 13 Desember 2024.

Selanjutnya Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa selama ini khususnya 100 tahun terakhir tidak pernah terjadi peningkatan produksi pangan yang signifikan di tanah air sehingga dampaknya selalu mengandalkan impor.

Sebagai gambaran tahun 2024 saja , impor beras telah meroket 121 persen. Demikian juga dengan produk pangan lainnya, maka ketika tidak ada terobosan baru untuk menekan laju impor dan meningkatkan produksi pangan maka yang terjadi adalah “naturalisasi produk pangan”.

“Dimana produk pangan impor yang masuk dinaturalisasi sebagai pangan dalam negeri, dan jangan sampai hal ini terjadi mengingat negara kita adalah Negara agraris yang besar” ucap Johan.

Johan juga menambahkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak meningkatnya kebutuhan susu dan daging padahal sebelumnya juga memang kurang produksinya di dalam negeri. Maka situasi ini tidak boleh membuat pemerintah tidak punya cara untuk memenuhinya selain impor dari luar.

“Saya melihat harus ada kebijakan tegas untuk memberdayakan dan mengoptimalkan potensi pangan dalam negeri jika kita serius untuk swasembada, misalnya solusi pangan untuk program MBG ini adalah konsumsi Ikan dan pangan lokal yang memenuhi standard gizi seimbang” usul Johan.

Ia mengaku prihatin melihat bahwa impor pangan pokok seperti beras telah mencapai 13,15 juta ton selama era Jokowi. Demikian juga komoditas pangan lainnya seperti 97 persen kedelai berasal dari impor, 82 persen susu impor, 70 perssn gula impor dan lain-lain.

“Di sisi lain program food estate harus jujur kita akui bahwa program tersebut telah gagal, maka berilah keberpihakan kepada petani agar menjadi aktor utama untuk mencapai swasembada pangan” tutur Johan.

Johan menegaskan agar target swasembada pangan perlu diperjelas oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya naturalisasi pangan.

Menurutnya, target swasembada ini harus jelas seperti setiap tahun ada progress mengurangi impor pangan, peningkatan produktivitas setiap tahun secara nasional, meninggalkan pola food estate dan beralih kepada pertanian presisi dan spesifik lokasi.

“Serta yang paling penting harus ada peningkatan kesejahteraan petani setiap tahun, saya kira inilah target swasembada yang harus kita kejar selama lima tahun ke depan” demikian tutup Johan.(ris/r)

HNSI NTB Ujicoba Program Makan Bergizi Gratis Prabowo – Gibran

By
ekbisntb.com
-
0
HNSI NTB turut berperan mensukseskan program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo - Gibran(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, ST., M.Si., menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI, DPD HNSI NTB turut berperan dalam mensukseskan program ini dengan pelaksanaan di seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI se-NTB. Pada uji coba program MBG di NTB, sebanyak 529 siswa dari berbagai lokasi menerima manfaat berupa makanan bergizi. Berikut adalah rincian lokasi pelaksanaan dan jumlah penerima manfaat:

DPC Sumbawa: SDN 01 Labuhan Sumbawa, 56 siswa. DPC Lombok Utara (KLU): SDN 01 Desa Selengen & PAUD Assibyan Desa Selengen, 210 siswa. DPC Lombok Barat (LOBAR): SDN 04 Taman Ayu, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, 47 siswa. DPC Kota Bima: SDN 43 Bonto, 30 siswa.

DPC Lombok Timur (LOTIM): SDN 01 Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, 35 siswa. DPC Dompu: SDN 12 Desa Jambu, Kecamatan Pajo, 30 siswa. DPC Kabupaten Bima: SDN SO Loka, Desa Boro, Kecamatan Sanggar, 30 siswa. DPC Sumbawa Barat (KSB): SDN Sangena, Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, 25 siswa. DPD HNSI NTB: SDN 23 Ampenan, Kota Mataram, 66 siswa.

Muslim menyatakan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda melalui asupan gizi yang memadai.

“Kami di HNSI NTB mendukung penuh program ini sebagai upaya untuk menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing. Pelaksanaan kegiatan di seluruh DPC merupakan bukti nyata komitmen kami,” ujar Muslim.

Program MBG diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam memastikan anak-anak di NTB mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung aktivitas belajar mereka. HNSI NTB juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk terus mendukung program ini agar manfaatnya semakin luas. (bul)

Investor Pasar Modal Tumbuh 20 Persen di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat jumlah investor pasar modal di wilayah itu tumbuh sebesar 20 persen yang terhitung sejak Januari sampai September 2024.

“Ada 24.241 SID (single investor identification) investor baru, sehingga total investor menjadi 148.293 SID di Nusa Tenggara Barat,” kata Kepala BEI NTB Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana di Mataram, Kamis.

Ngurah mengatakan, meski tahun ini banyak tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia, seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga kenaikan harga energi, namun tetap terjadi penambahan nomor tunggal identitas investor pasar modal.

Selain pertumbuhan investor pasar modal, investor pasar saham juga mengalami peningkatan sebesar 17 persen atau setara 8.020 investor baru, sehingga totalnya menjadi 54.747 investor pasar saham di Nusa Tenggara Barat.

“Sekarang jumlah investor pasar modal termasuk investor saham, obligasi, dan reksadana sudah di angka 148 ribu yang memiliki kartu tanda penduduk NTB,” kata Ngurah.

Berdasarkan data BEI, sebaran investor terbanyak di Nusa Tenggara Barat masih dipegang oleh Kota Mataram dengan jumlah 15.544 SID saham dan 32.592 SID pasar modal, lalu disusul Lombok Timur mencapai 9.616 SID saham dan 28.431 SID pasar modal, serta Lombok Tengah sebanyak 7.909 SD saham dan 24.193 SID pasar modal.

Ngurah menerangkan secara nasional jumlah SID pasar modal di Nusa Tenggara Barat berada pada peringkat 17, sedangkan SID saham menduduki posisi 20 dari 34 provinsi di Indonesia.

“Investor pasar modal di Nusa Tenggara Barat hampir sama dengan data nasional masih didominasi oleh anak muda kira-kira usia 18 sampai 35 tahun,” pungkasnya. (ant)

Wamen Perdagangan Pimpin Tim Turun ke Pasar Renteng Loteng

By
ekbisntb.com
-
0
Wamen turun cek harga bapok di Loteng(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri B.A.,M.Sc., Jumat 13 Desember 2024, memimpin langsung tim pemantau harga dan stok kebutuhan pokok (bapok) Kementerian Perdagangan turun inspeksi ke Pasar Renteng, Praya, Lombok Tengah (Loteng).

Inspeksi dilakukan untuk mengecek kesesuaian harga bapok yang dilaporkan ke Kementerian Perdagangan dengan kondisi riil di lapangan. Sekaligus memastikan stok bapok aman, terutama jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Pada kesempatan itu Dyah sempat berdialog dengan sejumlah pedagang yang berjualan di salah satu pasar induk di Loteng tersebut. Beberapa kebutuhan pokok yang dicek di antaranya minyak goreng, beras, telur hingga cabe. “Setelah kita cek ternyata harganya terjangkau. Bahkan, lebih rendah dari harga acuan yang ditetapkan,” terangnya.

Kementerian Perdagangan telah menyusun harga acuan untuk sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai dasar mengukur kondisi pergerakan harga kebutuhan pokok. Dan, dari pantauan yang dilakukan nyata masih di bawah harga acuan yang ada. Dengan kata, terkait harga kebutuhan pokok masih terkategori aman.

Begitu pula halnya terkait ketersedian bahan pokok tersebut dipasar. Saat ini kondisinya masih tersedia dan, secara nasional kondisinya hampir sama. Dengan kata lain, jelang Nataru kali ini harga-harga kebutuhan pokok masih stabil. “Kondisi ini terus kita pantau, hingga jelang Nataru nanti. Untuk memastikan kebutuhan pokok aman,” imbuh Dyah.

Jika memang ada gejolak harga maupun stok kebutuhan pokok, tentu ada langkah-langkah staibilisasi harga yang dilakukan, yakni bersinergi dengan pemerintah daerah. Termasuk dengan kementerian lembaga terkait. Karena dalam hal ini Kementerian Perdagangan tidak bisa sendiri, tapi butuh sinergi banyak pihak.

“Syukurnya hari ini kita turun lengkap dengan tim terkait. Termasuk mitra kami di DPD RI. Sehingga sejak awal kita bisa bangun komitmen untuk bersinergi menjaga stabilitas harga serta ketersedian bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” tandasnya. (kir)

Wamendag Dorong Pelaku UMKM Didorong Lebih Berinovasi

By
ekbisntb.com
-
0
Wamen Perdagangan Dyah Roro mencoba alat tenun di sentra tenun Pinalo Desa Sukarare saat kunjungan ke Loteng, Jumat kemarin.(ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Perdagangan saat ini terus mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah-daerah untuk bisa lebih inovatif dalam menghasil produk, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya bisa masuk pasar nasional. Tetapi juga bisa menembus pasar global. Mengingat, peluang di pasar global masih sangat terbuka bahkan untuk produk-produk UMKM sekalipun.

Demikian diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri B.A., M.Sc., saat mengunjungi sentra tenun Pinalo Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng), Jumat 13 Desember 2024..

Saat ini pihaknya terus berkeliling ke daerah-daerah untuk melihat produk-produk inovasi UMKM di daerah yang nantinya bisa difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan supaya bisa masuk ke pasar global.

Karena salah satu target Menteri Perdagangan Budi Santoso ialah bagaimana bisa membawa berbagai produk UMKM di daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk masuk pasar global. “Sampai Januari 2025 mendatang, kita punya target setidaknya 100 produk UMKM bisa tembus pasar internasional,” terang Dyah.

Untuk itu, tidak cukup hanya Kementerian Perdagangan saja yang berbuat. Para pelaku UMKM juga harus bisa bersama-sama berbuat. Caranya, harus inovatif dalam membuat atau menghasilkan produk supaya bisa diminati konsumen di luar negeri.

Diakuinya, produk tenun Pinalo bisa menjadi salah satu contoh produk UMKM yang inovatif. Di mana bahan dasar lainnya menggunakan serat daun nanas. Pewarna kain yang digunakan juga pewarna alami. Jadi selain unik, penggunaan serat daun nanas juga bisa mendukung pelestarian lingkungan, karena bahan dasar yang digunakan berasal dari sampah daun nanas.

Keunikan itulah yang membuat produk tenun Pinalo cukup diminati konsumen luar negeri. Terbukti, kain tenun Pinalo kini sudah dipasarkan ke sejumlah negara. Seperti Belanda, Jepang, Prancis hingga Australia dan sudah beberapa kali ditampilkan dalam beberapa ajang trade expo di luar negeri. “Ke depan kita berharap semakin banyak produk UMKM yang bisa masu pasar internasional,” tegasnya.

Bersinergi dengan pemerintah daerah, Kementerian Perdagangan juga siap memberikan pembinaan dan pendampingan bagi produk UMKM daerah yang punya poteni untuk menembus pasar global.

Tidak kalah penting, selain inovatif produk UMKM daerah juga harus didorong ke mode industri ketika sudah masuk pasar global supaya bisa sustainable (berkelanjutan). Jadi ketika ada buyer luar negeri yang membutuhkan produk tersebut, selalu ada dan tersedia. Jangan kemudian ketika dipesan, justru tidak ada.

Bagi pelaku UMKM daerah yang membutuhkan informasi terkait potensi pasar luar negeri maupun hal-hal lain yang terkait, Kementerian Perdagangan sudah menyiapkan platform digital website bernama Ina Expo. Di sana pelaku UMKM bisa melihat produk apa saja yang dibutuhkan konsumen di luar negeri. Bahkan bagi pelaku UMKM yang produknya sudah terdaftar di platform digital tersebut bisa bertransaksi lewat fasilitas website tersebut.

“Penyediaan website itu salah satu bentuk dukungan Kementerian Perdagangan dalam upaya mendorong dan mendukung masuknya produk UMKM di daerah ke pasar global,” pungkas Dyah. (kir)

1...477478479...803Page 478 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami