BBPOM di Mataram memberikan pelatihan dasar bahasa isyarat untuk petugas pelayanan publik (ekbisntb.com/ist)
UNTUK mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menggelar pelatihan dasar bahasa isyarat bagi petugas pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi dengan masyarakat penyandang disabilitas, khususnya pelanggan dengan kondisi tuli, demi memastikan akses informasi yang setara bagi semua.
Pelatihan ini diselenggarakan secara hibrid dan dihadiri oleh puluhan peserta. Sebagai narasumber, BBPOM menghadirkan dua pakar dari SLBN 1 Mataram, Rochman Ardiansyah dan Rianah, yang memberikan materi mendalam dalam dua sesi utama.
Pelayanan Publik Inklusif Sesi membahas dasar-dasar pelayanan publik yang inklusif, termasuk definisi, landasan hukum, serta prinsip-prinsip pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan. Peserta mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sikap empati dan strategi praktis dalam menghadapi pelanggan dengan kebutuhan khusus, sehingga dapat memberikan layanan yang optimal.
Dasar-dasar Bahasa Isyarat Pada sesi ini, peserta mempelajari dasar-dasar penggunaan SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) dan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia). Materi meliputi pengenalan abjad, angka, dan kosakata sederhana yang sering digunakan dalam interaksi sehari-hari. Dengan bekal ini, petugas diharapkan dapat lebih mudah berkomunikasi dengan pelanggan tuli secara efektif.
Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya besar BBPOM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai amanat undang-undang.
“Seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan informasi yang benar dan objektif terkait obat dan makanan. Pelayanan ini harus inklusif agar semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, dapat terlindungi dari risiko kesehatan,” tegas Yosef.
Ia juga menggarisbawahi bahwa pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teori, tetapi juga praktik yang akan sangat bermanfaat dalam keseharian tugas petugas pelayanan publik.
“Kami berharap kemampuan ini menjadi bekal berharga bagi petugas kami untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat luas, termasuk pelanggan dengan disabilitas,” tambahnya.
Pelatihan ini, lanjut Yosef merupakan langkah awal yang mencerminkan komitmen BBPOM untuk mendukung inklusi sosial. BBPOM di Mataram berencana mengadakan program lanjutan berupa pelatihan intensif yang disertai simulasi langsung untuk memperdalam keterampilan petugas. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya inklusi dalam pelayanan publik juga akan ditingkatkan.
Dengan langkah-langkah ini, BBPOM di Mataram berharap dapat menjadi pelopor dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif, memastikan akses informasi obat dan makanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan mendukung terciptanya kesetaraan sosial di Indonesia.(bul)
Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Dyah Roro Esti didampingi Pj. Gubernur NTB, Mayjen Hassanudin, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq. Nelly, anggota DPD RI, Avi Apita Maya, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti melihat – lihat produk UMKM yang ada di NTB Mall(ekbisntb.com/bul)
WAKIL Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberadaan NTB Mall sebagai pusat perbelanjaan yang mendukung pengembangan produk lokal. Dalam kunjungannya ke NTB Mall, Jumat 13 Desember 2024, Dyah menyatakan kekagumannya terhadap konsep dan keberhasilan tempat ini sebagai wadah promosi produk lokal yang menarik.
“Saya sangat senang dengan NTB Mall. Ini luar biasa sekali. NTB telah menghadirkan wadah yang menarik, tempat di mana produk lokal seperti makanan, kriya, dan mutiara dapat ditampilkan secara optimal. Ini dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke NTB,” ujar Dyah Roro Esti.
Menurutnya, konsep NTB Mall yang menghadirkan one-stop shopping sangat potensial untuk berkembang menjadi pusat ekonomi kreatif sekaligus destinasi wisata belanja.
“Saya menganggap ini seperti Sarinah-nya NTB,” tambahnya. Sarinah sendiri dikenal sebagai pusat perbelanjaan di Jakarta yang mendukung produk-produk lokal.
NTB Mall, yang terletak di komplek Islamic Center dan pusat kota Mataram, telah menjadi pusat perhatian masyarakat lokal dan wisatawan. Tempat ini dirancang untuk mempromosikan produk-produk lokal dari berbagai sektor, seperti kerajinan tangan, makanan khas, hingga perhiasan mutiara yang menjadi ciri khas NTB. Dengan mengusung konsep modern namun tetap mempertahankan nuansa lokal, NTB Mall tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga pusat edukasi budaya.
Wakil Menteri Perdagangan menekankan pentingnya inovasi dan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal untuk memaksimalkan potensi NTB Mall.
“Kami berharap NTB Mall terus berkembang dan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat lokal. Insyaa Allah, kami siap selalu memberikan dukungan penuh,” ungkapnya.
Kunjungan Dyah Roro Esti ke NTB Mall juga menjadi momen penting bagi para pelaku ekspor di NTB. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Perdagangan berdialog dengan pengusaha lokal untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memberikan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas serta daya saing produk di pasar internasional.
“Produk lokal NTB memiliki potensi besar untuk menembus pasar global, terutama mutiara dan kriya yang memiliki nilai seni tinggi. Pemerintah siap membantu dalam hal fasilitasi promosi, pelatihan, serta penguatan jaringan perdagangan internasional,” kata Dyah.
Sebagai destinasi belanja dan pusat promosi, NTB Mall diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurut data dari Dinas Perdagangan sebagai pengampu NTB Mall, kunjungan ke NTB Mall terus meningkat sejak dibuka, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk lokal yang dipamerkan di sana.
Dengan lokasi strategis, konsep unik, dan dukungan dari pemerintah, NTB Mall menjadi simbol kebangkitan ekonomi kreatif di NTB. Dyah Roro Esti berharap kehadiran NTB Mall dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan potensi lokal mereka.
“Saya yakin NTB Mall dapat menjadi katalisator dalam mengembangkan ekonomi lokal sekaligus menjadi ikon baru NTB yang mendukung pariwisata dan perdagangan. Semoga ke depannya kita dapat melihat lebih banyak inovasi yang lahir dari sini,” pungkasnya.(bul)
PENGEMBANGAN layanan transportasi publik atau angkutan umum kembali mengemuka seiring dengan semakin tumbuhnya kawasan perkotaan dan tingginya mobilitas penduduk. Ditambah lagi dengan kemacetan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan mengharuskan pemerintah memikirkan kembali konsep angkutan umum yang ideal di Kota Mataram dan lintas kabupaten/kota.
Anggota DPRD NTB H. Didi Sumardi mengatakan, terkait dengan pengembangan layanan transportasi publik tentu harus dilakukan kajian dari aspek teknis juga aspek efektivitas dan efisiensi layanan.
Dari aspek teknis, harus dibangun paradigma dan perspektif pengembangan transportasi publik. Jika dikaitkan dengan tupoksi pemerintah atau pemerintah daerah, maka prinsipnya harus memainkan peran sebagai fasilitator, regulator, dinamisator dan servisor.
Menurut Didi, poin-poin yang perlu diperhatikan jika aspek kepentingan umum itu kemungkinan bisa ditangani oleh sektor swasta agar lebih efektif dan efisien. Sebab tidak harus pemerintah yang melakukan penanganan.
“Hal ini juga sejalan dengan tanggung jawab pemberdayaan dari pemerintah untuk mendorong peran-peran agar swasta ikut serta dalam membangun transportasi publik,” kata H. Didi Sumardi kepada Ekbis NTB pekan kemarin.
Terlebih jika berbicara terkait dengan transportasi perkotaan, realitasnya sudah didominasi oleh berbagai perusahaan jasa transportasi seperti Grab, Gojek, Gokar dan lain-lain.
Sistem transportasi tersebut dinilai lebih efisien oleh masyarakat, apalagi dengan jangkauan layanan dari rumah ke tempat tujuan bisa dilayani dan kualitas layanan daei aspek waktu dinilai sangat cepat.
“Karena kalau butuh jasa transportasi kemana saja melalui aplikasi online kurang dari 5 menit sudah standby di depan rumahnya,” katanya.
Demikian juga layanan transportasi antar daerah di NTB khususnya ke Pulau Sumbawa dari Mataram yang dinilai cukup refresentatif
Menurut mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, yang perlu menjadi prioritas pada sektor transportasi publik adalah bagaimana membangun penguatan konektivitas antar daerah dengan tujuan tertentu, seperti pengembangan sektor destinasi pariwisata.
Meski dalam skala terbatas, hal ini sudah ditangani oleh Damri. Sehingga PR-nya, selain pada aspek layanan jasa transportasinya, juga bagaimana membangun destinasinya yang lebih representatif, aman dan nyaman.
Jika salah satu fokusnya adalah pengembangan sektor transportasi publik juga terkait dengan posibilitas usaha jasa transportasi, sehingga perlu diakselerasi pengembangan kawasan secara integral dan lebih luas seperti Mataram Raya yang menggabungkan Kota Mataram dengan lima kecamatan dan di Lombok Barat seperti Kecamatan Batu Layar, Gunungsari, Lingsar, Narmada dan Labuapi.
Bisa juga ditambah wilayah Kecamatan Kediri menjadi satu kawasan yang saling melengkapi dan saling menunjang terutama dalam sektor transportasi umum.
“Ini akan lebih dinamis dan menjanjikan dan hal ini juga akan mendorong pengembangan usaha pada sektor lainnya. Selain pariwisata juga sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri dan lain-lain. Apalagi kalau kita berbicara konsep hilirisasi, itu akan lebih memudahkan,” imbuhnya.
Demikian juga terhadap kota-kota yang lain seperti Selong dan sekitarnya, Praya dan sekitarnya juga Kota Bima dan sekitarnya. Kalau sudah demikian maka untuk membangun konektivitas antar daerah juga akan semakin mudah.
Tantangan Pemda lainnya dalam pengembangan transportasi publik adalah ketersediaan sarana prasarana jalan umum yang harus diselaraskan dengan rasio pengembangan sektor jasa taransportasi publik. Kalau tak dibarengi dengan hal tersebut, dikhawatirkan akan berakibat terjadinya kemacetan di banyak titik. “Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan fasilitasi FGD tentang isu transportasi publik,” tutupnya.(ris)
PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah melampaui target sebelum akhir tahun 2024. Catatan pada Bapenda KLU, awal Desember 2024, jumlah capaian PAD tercapai Rp 320,344 miliar lebih.
“Target PAD kita sebesar Rp301,418 miliar lebih. Jelang akhir tahun 2024, pendapatan asli daerah ( PAD) Kabupaten Lombok Utara lampaui target,” ucap Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Andita Nopitasari, pekan kemarin.
Dijelaskan, PAD yang melampaui target ini berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dihimpun oleh seluruh OPD lingkup Pemda KLU. Sejumlah OPD penyumbang PAD meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRKP), RSUD KLU, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP-Naker ) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sekretariat Daerah, dan Bapenda.
Sebagai OPD penghimpun PAD utama, Bapenda sendiri telah membukukan PAD sebesar Rp 178,109 miliar lebih. Angka ini tercatat melampaui dari target yang dibebankan yakni sebesar Rp 159,804 miliar. “Kalau dipresentasikan itu sekitar 111,45 persen,” imbuhnya.
Andita menjelaskan, penyumbang PAD tertinggi berasal dari pajak barang dan jasa tertentu. Item pajak ini menyumbang kontribusi sebesar Rp 156,44 miliar lebih. Penyumbang PAD terbesar berikutnya oleh jasa perhotelan sebesar Rp 85,906 miliar lebih, pajak makanan dan minuman sebesar Rp 54,879 miliar lebih, dan sisanya disumbang oleh berbagai OPD.
“Khusus kita di Bapenda karena tahun ini melampaui target maka untuk tahun depan targetnya naik sekitar Rp 40 miliar. Jadi dari target sekitar Rp 59 miliar tahun ini akan naik sekitar Rp 200 miliar tahun depan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Andita optimis pada penghimpunan PAD tahun-tahun mendatang akan mencapai progres positif layaknya tahun 2024 ini. Pasalnya, mulai tahun depan daerah mendapatkan porsi lebih besar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar 66 persen. Dorongan pendapatan ini tentu menjadi sumber bagi PAD yang lebih baik. (ari)
Pj Gubernur Hassanudin didampingi Asisten I Setda NTB H. Fathurrahman dan sejumlah pimpinan OPD mengenang cara masak zaman dahulu pada Pameran Temporer Alat Rumah Tangga di Museum Negeri NTB pekan kemarin. (ekbisntb.com/ham)
Banyaknya penggunaan plastik dalam proses pengolahan makanan bagi keluarga mesti menjadi bahan evaluasi bersama. Beda halnya dengan saat pengolahan bahan makanan zaman dahulu. Inilah yang ditampilkan Museum Negeri NTB pada Pameran Temporer Alat Rumah Tangga dari tanggal 13 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025.
PENJABAT (Pj) Gubernur NTB Hassanudin, Asisten I Setda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan Izzuddin Mahili, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H. Aidy Furqan, M.Pd., Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Hj. Eva Dewiyani, Kepala Dinas Pariwisata Jamaluddin, S.Sos., M.T., Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam SH., M.H., tampak menikmati minuman khas Lombok, serbat.
Dengan dekorasi dapur zaman dahulu dengan tungku tanah. Begitu juga dengan gelas dan tempat air yang menggunakan besi khas tempo dulu dan dilengkapi dengan radio AM/MW/SW ditaruh di atas dipan yang terbuat dari bambu. Daun sirih dan buah pinang pun disiapkan untuk dikonsumsi. Selain itu, ada sayur-sayuran yang ditaruh untuk keperluan memasak sehari -hari masyarakat Sasak.
Operator sound system memutar lagu Tanah Airku karya Ibu Sud seolah-olah kembali ke zaman lampau. Saat di mana masyarakat sambil bekerja dan makan mendengarkan berita yang waktu itu hanya disiarkan RRI. Pj Gubernur Hassanudin bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun mencoba bernostalgia dengan kondisi masa lalu.
Dengan percaya diri, mantan Pj Gubernur Sumatera Utara ini pun mengambil sirih dan pinang, kemudian dikunyah. Setelah itu, Pj Gubernur Hassanudin meminum air serbat yang disediakan. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Jamaluddin mencoba bernostalgia dengan memasak menggunakan kayu. Begitu juga dengan pimpinan OPD lainnya bernostalgia mengenang masa lalu saat perkembangan zaman dan teknologi belum seperti sekarang ini.
Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam menyampaikan jika sekarang ini alat rumah tangga tradisional bukan hanya sekadar benda, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat. Melalui pameran ini, pihaknya ingin mengajak pengunjung untuk memahami pentingnya menjaga warisan budaya sekaligus berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik.
Diakuinya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak peralatan rumah tangga modern terbuat dari plastik yana berkontribusi pada masalah limbah dan pencemaran lingkungan. Plastik menjadi bahan yang sangat praktis untuk keperluan sehari-hari, namun penggunaan plastik juga dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan manusia melalui mikroplastik.
Menurut data terbaru, Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah seri terkait mikroplastik. Pada April 2024, laporan dari Environmental Science & Technology menunjukkan Indonesia menjadi penghirup mikroplastik terbesar di dunia, dengan rata-rata konsumsi mencapai 15 gram per bulan per orang.
Penggunaan plastik sekali pakai dalam peralatan rumah tangga dan kemasan, berkontribusi besar terhadap masalah ini. Untuk itu, pameran ini bertujuan memberikan gambaran pada pengunjung tentang pentingnya kesadaran akan lingkungan dan perlunya mengurangi penggunaan plastik serta dampak negatif dari sampah plastik. Serta, pentingnya kebijakan pemerintah dan pengelolaan sampah plastik.
Pada pameran ini ada 110 buah koleksi yang dipamerkan. Koleksi ini terdiri dari koleksi etnografika, keramologika, dan filologika. Pameran ini tidak hanya menampilkan alat-alat rumah tangga, tetapi juga berfungsi sebagai auto-kritik terhadap penggunaan plastik yang mencemari lingkungan.
Hal senada disampaikan Pj Gubernur NTB Hassanudin. Menurutnya, kearifan lokal adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dan belajar pada hal-hal masa silam. Diakuinya, kearifan lokal dari alat rumah tangga tradisional menjadi bagian otokritik pada kepedulian lingkungan yang saat ini banyak menggunakan bahan modern, seperti plastik, sehingga penggunaannya harus mulai dikurangi.
Dengan alternatif alat rumah tangga ramah lingkungan, maka harus disosialisasikan dan diberdayakan, karena adanya limbah mikroplastik yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. (ham)
ISU transportasi publik kini menjadi problem yang banyak dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia. Banyak daerah yang tak memiliki sistem transportasi yang ideal untuk menunjang aktivitas masyarakat. Akibatnya yaitu munculnya persoalan sosial dalam skala yang lebih luas, mulai dari masalah anak putus sekolah hingga kasus stunting.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, hasil riset di Jawa Tengah misalnya mengungkapkan di beberapa daerah banyak angkutan desa sudah hilang, sehingga banyak anak yang terpaksa putus sekolah, karena tak ada angkutan umum. Karena putus sekolah, anak cenderung kawin pada usia anak, sehingga meningkatkan kasus stunting.
“Itu hasil kajian Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah. Jadi bukan hanya soal macet, itu sudah using, namun muncul problem sosial,” kata Djoko kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.
Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini, angkutan publik sangat penting untuk mendukung beragam program pemerintah yang muaranya pada Indonesia Emas 2045. Misalnya program pendidikan dasar 13 tahun harus ditopang oleh sistem transportasi publik yang baik di seluruh tanah air.
Bagi pemerintah daerah yang memiliki kekuatan fiskal yang rendah agar terus berupaya membenahi angkutan umum melalui sejumlah instrumen, misalnya melalui regulasi. Seperti di Kota Pekanbaru Riau yang membuat Perda, dimana isinya yaitu ada anggaran maksimal sebesar 5 persen dari APBD untuk mendanai angkutan umum.
“Bagi daerah kabupaten/kota minimal diberi insentif seperti di Jawa Tengah, angkutan di pedesaan itu diganti BBM-nya. Per hari dikasih rata-rata 100 sampai 150 ribu, lumayan kan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah memang harus memperhatikan terkait dengan angkutan publik. Sehingga ia kini sedang berupaya agar pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) angkutan umum. Anggaran tersebut menjadi keniscayaan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dicita-citakan oleh negara.
Menurutnya, minimal pemerintah daerah membuat program angkutan sekolah gratis untuk anak-anak sekolah. Ada satu desa di Jawa Timur yang angka putus sekolahnya menurun setelah pihaknya memberikan bantuan angkutan sekolah gratis.
Di Provinsi NTB kata Djoko, sektor pariwisata berkembang dengan baik, terlebih di sini ada Daerah Super Prioritas (DSP) Mandalika yang angkutan publiknya harus menjadi perhatian. Terlebih NTB akan menjadi tuan rumah PON 2028 mendatang, sehingga sistem transportasi publik harus dibangun dari sekarang.
“Mandalika itu super prioritas, namun ternyata anggaran untuk transportasinya minim prioritas. Di seluruh dunia, daerah wisata transportasinya bagus, kita hanya KSPN, itu kan hanya dari simpul ke simpul,” katanya.(ris)
ORGANISASI Angkutan Darat (Organda) mengapresiasi dan mendukung inisiatif Pemerintah Kota Mataram untuk menghadirkan angkutan publik dalam rangka mengurai potensi kemacetan dimasa mendatang.
Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum mengatakan, apa yang dilakukan oleh Pemkot Mataram menurutnya menjadi langkah luar biasa yang dilakukan untuk menjaga eksistensi angkutan umum atau bemo kuning yang sudah ada.
“Sudah menjadi kekhawatiran sejak lama bemo kuning ini, dengan hadirnya taksi online dan lainnya. Bemo kuning seperti hidup segan mati tak mau,” katanya pekan kemarin.
Dengan kebijakan menghidupkan transportasi publik, terutama bemo kuning untuk angkutan umum anak anak sekolah dan pegawai kantoran, cukup membantu eksistensi bemo kuning tetap dipertahankan.
“Saya apresiasi luar biasa kebijakan ini. walaupun sampai hari ini belum seratus persen diterapkan. Tetapi Insyaallah, informasinya sedang dirancang bemo kuning untuk angkutan publik secara umum dapat dimaksimalkan,” tambahnya.
Inisiatif ini juga menurutnya perlu dibarengi dengan penyediaan kemudahan fasilitas bagi pemilik angkutan untuk mendapatkan dana murah tanpa agunan dalam rangka peremajaan armada.
“Tinggal fasilitasi pembiayaan murah supaya angkutan bemo kuning ini bisa diremajakan dengan unit baru. Agar nyaman masyarakat menaikinya. Mau anak sekolah, orang kantoran, bisa nyaman naik bemo kuning ini,” ujarnya.
Menurutnya, inisiatif Kota Mataram ini patut dijadikan contoh oleh kabupaten/kota lainnya. Dimana angkutan-angkutan umumnya juga mengalami kondisi yang sama, hidup segan mati tak mau. Dengan demikian, program pemerintah pusat untuk menggerakkan ekonomi, menghidupkan masyarakat kecil dan UMKM dapat terlaksana hingga ke daerah.
Soal upaya Pemerintah Kota Mataram untuk mengoperasikan juga angkutan umum massal lainnya seperti bus juga menjadi inisiatif yang cukup menarik. Namun harus dipastikan, infrastruktur untuk sarana dan prasarana penunjangnya dapat dibangun lebih refresentatif. Menurutnya hanya tinggal diatur dan dapat melibatkan semua pihak.(bul)
TRANSPORTASI publik atau angkutan umum menjadi salah satu fasilitas yang harus tersedia untuk melayani masyarakat. Namun belakangan di NTB, termasuk di Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, angkutan umum yang dikenal dengan bemo kuning semakin menghilang.
Eksistensi angkutan umum kian terpinggirkan seiring dengan semakin mendominasinya angkutan berbasis online dan kendaraan pribadi. Padahal berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai angkutan umum yaitu mengamanatkan pemerintah yang harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum.
Anggota Komisi V DPR RI H. Abdul Hadi, S.E, M.M., mengatakan, pihaknya saat ini memiliki beberapa perhatian sesuai dengan tugas dan fungsinya di Komisi V, di antaranya yaitu masalah perhubungan, termasuk penyediaan infrastruktur angkutan publik.
“Transportasi umum kita menjadi semakin jarang ada, bemo kuning yang tadinya ada sekarang menjadi nyaris tidak ada. Kemudian bus antar kabupaten yang tadinya ada, kini banyak yang mati. Sehingga kemudian diatasi oleh rekan-rekan Damri untuk pengantaran transportasi,” kata Abdul Hadi kepada wartawan akhir pekan kemarin.
Anggota dewan dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 ini mengatakan, angkutan publik di NTB menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, bagaimana caranya agar moda transportasi publik tetap eksis, tentunya dengan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan mereka.
Sebab jika dibiarkan bersaing secara bebas dengan angkutan online yang berbasis teknologi, tentu tidak akan bisa. Sehingga perlu dicarikan langkah yang pas agar keberadaan transportasi umum tetap ada untuk melayani masyarakat sesuai dengan amanat UU. Sebab tak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan angkutan sewa khusus (ASK).
“Bemo kuning kalau dipanggil melalui aplikasi kan tak bisa, begitu juga bus engkel. Bagaimana kita menyelesaikan persoaalan ini, inilah yang menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Terlebih NTB menjadi daerah wisata unggulan, tentu aspek transportasi umum harus tersedia dengan baik untuk melayani tamu yang berkunjung. Apalagi NTB akan menjadi tuan rumah PON tahun 2028 mendatang, maka sangat perlu digagas konsep yang bagus untuk mengadakan transportasi umum ini.(ris)
Mobil angkot sebagai armada pengangkut pelajar. (ekbisntb.com/era)
PELAJAR yang ada di Kota Mataram menyambut baik wacana penerapan program angkutan pelajar gratis oleh Pemerintah Kota Mataram diterapkan secara merata. Pasalnya, angkutan gratis ini dikatakan dapat mengurangi kemacetan dan polusi di kota ini.
Salah seorang siswa SMP Negeri 2 Mataram, Satria menyatakan meski dirinya terbiasa menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat ke sekolah. Namun ia sangat menunggu program angkutan pelajar segera diterapkan secara merata di seluruh sekolah.
“Ini sangat berguna sebab dapat mengurangi kemacetan, mengurangi jumlah polusi serta mengurangi kecelakaan bagi para pelajar yang belum memiliki SIM tapi mengendarai kendaraan,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB, Sabtu, 7 Desember 2024.
Menurutnya, meski program angkutan pelajar tersebut sudah diterapkan sejak satu bulan lalu. Dirinya mengaku belum pernah melihat adanya angkutan pelajar di sekolahnya. “Untuk teman-teman saya, saya belum melihat ada yang menggunakan (angkutan pelajar, red),” katanya.
Sementara itu, siswi SMK 2 Mataram jurusan Bisnis Digital, Faizha Najwa menyatakan dirinya tidak terlalu memperhatikan adanya program tersebut. Pasalnya, ia biasanya menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat dan pulang sekolah.
Pun apabila program angkutan pelajar direalisasikan dan diterapkan secara merata dalam jangka waktu yang lama, dirasa akan cukup berdampak pada pengurangan kendaraan pribadi oleh siswa, sehingga mengurangi kemacetan yang seringkali disebabkan oleh mobil jemputan siswa.
“Saya biasa saja, kurang tau ada program itu. Biasanya saya pakai motor ke sekolah. Kalau ada bagus jadi teman-teman bisa menggunakan angkutan gratis,” katanya.
Sama seperti Satria, Faizha mengaku belum pernah melihat adanya mobil bemo kuning atau angkutan pelajar gratis di sekitar sekolahnya. Sehingga, dirinya merasa adanya program ini belum tersampaikan atau dimanfaatkan oleh siswa. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi lanjutan oleh pihak Pemkot sekaligus menambah armada untuk mengangkut para pelajar di Mataram. (era)
THUMBNAIL EH. Lalu Moh. Faozal (ekbisntb.com/ist) dan Zulkarwin (ekbisntb.com/dok)KBIS - 4
Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB lamban, namun pasti terus menunjukkan kemajuan. Berbagai macam pembangunan, baik kantor pemerintahan, pusat bisnis hingga tempat hiburan masyarakat juga banyak dibangun. Aktivitas atau kegiatan masyarakat juga terus meningkat, sehingga menuntut penggunaan sarana transportasi yang representatif dan cepat.
DI satu sisi, angkutan umum semakin sepi. Masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil atau sepeda motor menuju perkantoran, perkuliahan, sekolah yang ada di Kota Mataram. Hal ini juga berpengaruh terhadap penggunaan kendaraan yang tiap hari terus meningkat.
Bahkan, saat jam-jam tertentu, kondisi jalanan di Kota Mataram di beberapa ruas jalan, khususnya yang berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat sering terjadi kemacetan. Pemkot Mataram perlu memikirkan untuk masa mendatang terkait sarana angkutan publik, sehingga potensi kemacetan saat jam-jam tertentu, seperti pada pagi hari, siang dan sore hari bisa teratasi.
Meski di satu sisi, Pemkot Mataram seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin, sudah melakukan uji coba penggunaan transportasi publik tahun 2024 ini dengan memanfaatkan bemo kuning mengangkut siswa. Minat masyarakat menggunakan transportasi publik belum beralih. Masyarakat atau pengguna jalan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, hingga jasa transportasi online.
Halte di Jalan Selaparang, Kelurahan Bertais tidak difungsikan lagi setelah dibangun tahun 2017 lalu. (ekbisntb.com/cem)
Selain lebih cepat, pengguna transportasi tidak perlu lagi harus menunggu transportasi umum yang berangkat setelah penuh dengan penumpang. Beda halnya jika transportasi umum seperti kereta api atau Trans Jakarta di Daerah Khusus Jakarta yang berangkat pada jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini tentu tidak akan menimbulkan kekhawatiran pada pengguna transportasi akan telat ke sekolah, kampus atau ke kantor, karena sudah bisa mengetahui berapa lama perjalanan yang harus ditempuh menuju ke sekolah, kampus atau tempat kerja.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin ditemui beberapa waktu lalu, menerangkan, jika uji coba penggunaan transportasi publik di Kota Mataram telah dimulai di tahun 2024 dengan memanfaatkan bemo kuning untuk mengangkut siswa-siswi.
Zulkarwin menyebut, pihaknya memanfaatkan tujuh unit kendaraan angkutan kota (angkot) melayani di beberapa rute dan diklaim animo penggunaan angkutan publik cukup tinggi, sehingga dilakukan penambahan armada untuk melayani pelajar. “Ternyata animo masyarakat sangat tinggi dan sopir bemo merasa terbantu dengan program pemerintah, sehingga dialokasikan lagi anggaran di tahun 2025,” terangnya.
Selain penggunaan angkot, juga telah dibuat grand desain untuk angkutan publik menggunakan bus medium. Pihaknya telah melobi ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mencari sumber pembiayaan, tetapi dari informasi yang diterima jika sampai tahun 2027 belum ada program.
Pihaknya mengharapkan, pemerintah pusat menyediakan angkutan publik untuk menyambut Provinsi NTB sebagai tuan rumah pekan olahraga nasional tahun 2028 mendatang. “Kemungkinan di tahun 2027 bisa ada anggaran untuk menyambut PON di NTB,” harapnya.
Menurutnya, konsep angkutan publik akan diuji di dua trayek di Kota Mataram. Pertama, trayek A melewati tengah kota melewati Universitas Mataram dan trayek B melewati kawasan bisnis Cakranegara.
Penggunaan dua trayek ini, terangnya, guna mengurai kemacetan pada jam sibuk, sehingga diharapkan pada program ini adalah merangkul bemo kuning sebagai angkutan feeder (pengumpan). Upaya menghadirkan angkutan publik dinilai sebagai sebuah kewajiban pemerintah daerah. Meski skenario disiapkan adalah menyediakan enam trayek yang melayani warga dari seluruh rute. “Secara aksesibility sebenarnya memungkinkan disediakan angkutan publik menggunakan bus medium,” terangnya.
Perihal halte yang telah dibangun tetapi dibongkar oleh pemerintah padahal telah menelan anggaran puluhan bahkan ratusan juta? Ia tidak memungkiri bahwa halte dibangun karena ada 30 bus kotama untuk melayani masyarakat. Halte itu dibangun dari APBN, APBD Provinsi NTB dan APBD Kota Mataram. Halte yang rusak telah dibongkar tetapi sebagian dipertahankan dengan tujuan angkutan publik yang dirancang dan halte tersedia.
Sementara Kepala Dishub Provinsi NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., mendukung kebijakan Pemkot Mataram dalam mengatasi masalah kemacetan di ibukota Provinsi NTB ini. Meski demikian, seperti apa bentuk dukungan dari Dishub Provinsi NTB dalam mengatasi masalah transportasi publik ini, mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini, belum mau menyampaikan. ‘’Kita sedang bahas dengan Kota Mataram,’’ jawabnya.
Faozal, menekankan pentingnya pembenahan sistem transportasi publik di Kota Mataram. Diakuinya, kondisi angkutan umum di ibu kota provinsi ini yang dinilai sudah tidak layak.
“Angkutan publiknya Kota Mataram. Ada bemo kuning, tapi kondisinya sudah seperti odong-odong. Tidak layak lagi untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat,” ujar Faozal.
Menurutnya, kendaraan yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi umum di Mataram sudah usang, baik dari segi usia maupun fasilitas. Hal ini bisa berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.
Kondisi ini ditambah dengan minimnya alternatif moda transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yang pada gilirannya meningkatkan kemacetan dan polusi udara di kota. Faozal menegaskan bahwa bersama – sama mencari solusi konkret untuk mengatasi masalah ini. “Kita sedang carikan solusinya,” ujarnya dengan optimis.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menghadirkan sistem angkutan publik modern yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban.
Faozal menggarisbawahi pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk merealisasikan sistem transportasi publik yang ideal. “Ini tugas bersama. Kami dari pemerintah akan bekerja keras untuk menghadirkan solusi, tetapi masyarakat juga harus mendukung dengan mulai beralih menggunakan transportasi umum,” katanya.
Ia juga mengajak pemangku kepentingan, seperti operator angkutan umum, komunitas transportasi, dan investor, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan di Mataram.
Faozal optimis bahwa dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang baik, Mataram dapat memiliki sistem transportasi publik yang ideal. “Kami ingin Mataram menjadi contoh kota dengan transportasi publik yang modern, efisien, dan inklusif. Ini bukan hanya tentang mengatasi masalah hari ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk kota kita,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang sedang dirancang, Kota Mataram diharapkan dapat segera memiliki sistem angkutan publik yang layak dan menjadi kebanggaan masyarakat NTB. (ham/cem/bul)
