Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 465

TJSL PLN Kampanyekan Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Media Kreatif

0
TJSL PLN kampanye pencegahan pernikahan dini yang dilakukan bersama komunitas Sekolah Literasi Rinjani.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli terus berinovasi dalam mendukung pengembangan literasi digital dan edukasi masyarakat. Salah satu langkahnya diwujudkan melalui kampanye pencegahan pernikahan dini yang dilakukan bersama komunitas Sekolah Literasi Rinjani. Kampanye ini melibatkan Forum Anak Desa (FAD) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dari Desa Menceh dan Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan ini menghasilkan karya media kreatif berupa cerita bergambar (cergam) dan komik, yang diproduksi melalui proses penyusunan naskah cerita, pembuatan storyboard, hingga penyelesaian ilustrasi. Melalui media ini, para remaja menyampaikan pesan tentang penyebab, risiko, dan dampak buruk pernikahan dini dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

Yuana Putra Adianto, Manager PT PLN (Persero) UP2B NTB, menjelaskan bahwa media kreatif ini bertujuan untuk menjangkau anak-anak muda dengan pendekatan yang lebih interaktif. “Dengan media seperti komik dan cerita bergambar, kami berharap para remaja dapat lebih memahami bahaya pernikahan dini dan tergerak untuk menyebarkan kesadaran kepada orang-orang di sekitar mereka,” ujarnya.

Karya yang telah diselesaikan oleh para peserta akan disebarluaskan dalam bentuk cetak maupun digital. Rencananya, karya ini juga akan digunakan sebagai bahan edukasi di sekolah-sekolah agar pesan yang diusung dapat menjangkau lebih banyak pihak. Salah satu peserta, Fikri, mengungkapkan bahwa proses pembuatan komik ini memberikan pengalaman berharga. “Kami belajar banyak, mulai dari cara menyampaikan pesan hingga memahami lebih dalam dampak buruk pernikahan dini. Semoga karya ini bisa membantu remaja lainnya untuk berpikir lebih bijak,” kata Fikri.

Dalam pelaksanaannya, PLN menggandeng komunitas Sekolah Literasi Rinjani dan UAC Creative Studio, yang selama ini aktif menghasilkan karya bertema lingkungan dan budaya lokal. Kolaborasi ini menjadi momen penting untuk membahas isu sosial yang relevan, yaitu tingginya angka pernikahan dini. Dukungan dari PLN juga memberikan dampak positif terhadap hasil karya yang dihasilkan oleh para peserta.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen PLN untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kreatif. “Pernikahan dini adalah isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Dengan memberikan ruang kreatif bagi anak-anak muda, kami berharap mereka dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Program ini juga merupakan wujud dukungan PLN terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda,” jelas Sudjarwo.

Sudjarwo menambahkan bahwa PLN akan terus mendukung inisiatif-inisiatif serupa, terutama yang mendorong kreativitas anak-anak muda di era digital. “PLN percaya bahwa pendidikan dan kreativitas adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Dengan kampanye ini, kami ingin menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil yang penuh makna,” tutup Sudjarwo.

Melalui kampanye ini, PLN tidak hanya menyampaikan pesan penting tentang pencegahan pernikahan dini, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk terlibat aktif dalam isu-isu sosial di lingkungan mereka. Program ini menjadi contoh bagaimana literasi digital dan media kreatif dapat digunakan untuk membawa perubahan positif.(bul)

Hasil Riset LPS, Intensitas Menabung Konsumen Meningkat

0
Ilustrasi Hasil Riset LPS(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meluncurkan hasil riset terbaru mengenai Indeks Menabung Konsumen (IMK) dan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK). Data tersebut dilakukan melalui Survei Konsumen Perekonomian (SKP), SKP melibatkan lebih dari 1.700 responden di berbagai wilayah di Indonesia dengan menggunakan metode stratified random sampling dan wawancara tatap muka.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada bulan November 2024, nilai IMK mencapai level 77,0, sedikit menurun dari bulan sebelumnya. Penurunan terjadi pada Indeks Waktu Menabung (IWM), sebesar 1,9 poin dari bulan sebelumnya ke level 81,5. Banyak responden yang masih berpandangan bahwa saat ini maupun tiga bulan mendatang merupakan waktu yang tepat untuk menabung.

Sementara itu, Indeks Intensitas Menabung (IIM) sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,6 poin dari bulan sebelumnya ke level 72,4 pada bulan November 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah responden yang menyatakan sering menabung, meskipun banyak pula responden yang menilai bahwa jumlah yang ditabung lebih kecil dari yang direncanakan.

Selanjutnya, dari SKP yang dilakukan oleh LPS dapat dihasilkan juga output lain, yaitu IKK. IKK sejatinya mengukur tingkat optimisme atau pesimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi saat ini dan pandangan mereka mengenai prospeknya di masa yang akan datang.

“Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menangkap gambaran nyata tentang persepsi dan perilaku konsumen dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai wilayah. Pelaksanaan survei tersebut memperluas kapabilitas LPS dalam mendapatkan gambaran terkini mengenai persepsi konsumen atas kegiatan menabung dan kondisi ekonomi saat ini,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan resmi dari Kantor LPS Wilayah II kepada media ini, Jumat, 20 Desember 2024.

Lebih lanjut dia menjelaskan, output utama SKP adalah Indeks Menabung Konsumen (IMK) yang mengukur kecenderungan serta kemampuan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung. IMK ini akan memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesehatan ekonomi rumah tangga, yang tercermin dari intensitas serta niat konsumen untuk menabung.

“Dengan IMK ini, kita akan lebih bisa memahami daya tahan ekonomi rumah tangga terhadap situasi ekonomi saat ini, termasuk dinamika simpanan perbankan ke depan,” jelasnya.

Kemudian, output SKP lainnya adalah IKK atau keputusan dan kemampuan menabung konsumen, yang tentu saja tidak lepas dari persepsi konsumen atas kondisi ekonomi dan pendapatannya.

“Informasi ini penting untuk memahami arah perkembangan ekonomi ke depan, mengingat persepsi konsumen dapat mempengaruhi keputusannya melakukan konsumsi, menabung, dan investasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, konsumen yang lebih optimis terhadap prospek ekonomi, stabilitas pekerjaan dan pendapatan rumah tangganya di masa mendatang, berpotensi memperkuat konsumsinya terutama barang-barang tahan lama.

“Hal ini selanjutnya berdampak positif bagi laju pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi masyarakat merupakan kontributor terbesar perekonomian nasional. Melalui informasi tersebut, LPS dapat menyusun respons yang lebih baik untuk memastikan langkah-langkah mitigasi yang optimal dalam melaksanakan fungsinya dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank.” pungkas Purbaya.(bul)

Pemprov NTB Akan Klarifikasi Distanbun dan Pupuk Indonesia, Soal Dugaan Jual Pupuk Subsidi Diatas HET di Loteng

0
Dr. H. Fathul Gani, M.Si(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah NTB berkomitmen serius dalam mengatasi masalah distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah NTB. Guna mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.

Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si di Mataram, Jumat, 20 Desember 2024 menegaskan, akan memanggil OPD terkait dan Pupuk Indonesia untuk mengklarifikasi dugaan adanya permainan harga jual pupuk subsidi di Kabupaten Lombok Tengah.

Sebelumnya, puluhan anggota kelompok tani mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah pada Kamis, 19 Desember 2024. Mereka didampingi oleh Yayasan Insan Peduli Umat (YIPU) NTB, menyampaikan keluhan mengenai harga pupuk dan dugaan adanya permainan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di daerah tersebut.

Ketua kelompok tani Pengembur, Syamsudin, mengungkapkan bahwa mereka harus menebus pupuk subsidi hingga harga Rp 340.000 pe zak, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 225.000 per zak untuk urea dan Rp 230.000 untuk NPK.

Ketua YIPU NTB, Supardi Yusuf juga menguatkan, hasil investigasi mereka menemukan pengecer yang menjual pupuk subsidi hingga Rp500.000 per sak.

“Ini sangat merugikan petani. Kami berharap pemerintah daerah bisa segera menindaklanjuti temuan ini,” ujar Supardi.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, M. Kamrin, menegaskan bahwa Satgas pengawasan kabupaten sudah terbentuk. Apa yang menjadi masukan petani akan ditindaklanjuti bersama. Ditegaskan pengecer tidak boleh menjual pupuk subsidi diatas harga HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni 225.000 rupiah untuk urea dan 230.000 rupiah untuk NPK.

Fathul Gani menandambahkan, Pemprov NTB akan segera mengundang dinas terkait dan PT. Pupuk Indonesia untuk mendengarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) serta permasalahan di lapangan.

Menurutnya, margin harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi yang cukup tinggi, berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 10.000, membuka ruang bagi broker untuk bermain. Kondisi ini mengakibatkan para petani mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga yang sesuai dengan HET.

Padahal, pemerintah sudah menunjukkan komitmen melalui peningkatan kuota pupuk urea bersubsidi di NTB dari sekitar 130 ribu ton menjadi 220 ribu ton tahun ini, tambahannya hampir mendekati 100 persen.

“Dari sisi kuota sebenarnya tidak ada masalah. Kami akan evaluasi tata cara penyaluran dan ketersediaan pupuk di tingkat distributor hingga pengecer, serta cermati kemungkinan kesalahan sasaran,” demikian Fathul Gani.(bul)

Potensi Menjanjikan, Gen Z Didorong Terjun ke Sektor Pertanian

0
L. M. Ahyar (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan sekaligus menjadi penopang pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dengan potensi besar yang dimiliki, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang juga menjanjikan dari sisi ekonomi. Sehingga terjun ke sektor pertanian bukanlah pilihan yang buruk. Termasuk bagi generasi masa kini atau Gen Z.

“Bahkan kita mendorong para Gen Z bisa terjun ke sektor pertanian, untuk menjadi petani. Karena potensinya yang besar dan banyak hal yang bisa dikembangkan disektor ini,” terang Ketua Komisi II DPRD Loteng, L. M. Ahyar, dikantornya, Kamis 19 Desember 2024 kemarin.

Dengan dukungan kemajuan teknologi informasi sekarang ini, menjadi petani jauh lebih mudah. Banyak komoditi pertanian yang bisa diusahakan atau dikembangkan. Tidak hanya terpaku pada komoditi padi saja. Karena yang namanya bertani tidak melulu menanam padi.

“Komoditi-komoditi yang masuk dalam kategori hortikultura bisa menjadi pilihan untuk dikembangkan oleh para Gen Z. Tidak harus menanam padi,” ujarnya. Justru mengembangkan komoditi hortikultura bisa lebih menjanjikan dari sisi ekonomi. Kebutuhan lahan juga tidak terlalu luas kalau mengembangkan komoditi hortikultura.

Bicara modal, saat ini banyak sumber-sumber modal yang bisa diakses. Dengan catatan harus tekun dan mau berinovasi. Dan, dengan dukungan teknologi informasi sekarang itu hal itu jauh lebih mudah. Karena semua bisa dipelajari dengan mempelajari berbagai refrensi yang tersedia di internet.

Soal pasar untuk komoditi hortikulura, tidak perlu khawatir. Loteng saat ini sudah memiliki kawasan The Mandalika dengan berbagai fasilitas pariwisata didalamnya yang tentu butuh suplai bahan pangan. Di satu sisi banyak kebutuhan pangan di kawasan The Mandalika justru disuplai dari luar Loteng. Jadi kenapa tidak kedepan, semua kebutuhan pangan di kawasan The Mandalika disuplai dari Loteng.

“Disinilah kita butuh peran pemerintah daerah. Untuk bisa memberikan pemahaman sekaligus memberikan pendampiangan bagi para Gen Z dalam mengembangkan diri di sektor pertanian,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Dengan menggerakkan semua perangkat yang dimiliki. Terutama para penyuluh yang ada dibawah untuk secara intens memberikan bimbingan dan penyuluhan tentunya. Sehingga masyarakat utamanya para Gen Z bisa tertarik dan tentu terbantu dalam mengembangkan diri di sektor pertanian.(kir)

Stok Bapok Aman hingga Nataru, Pemkab Lobar Ingatkan Jangan Lakukan Praktik Penimbunan

0
Tim Pemkab Lobar terdiri dari PLT Asisten I H Suherman, Kadisperindag H Maksum bersama jajaran dan OPD serta aparat turun Sidak ke gudang dan SPBE elpiji. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengingatkan semua pihak terkait mulai dari pengecer dan distributor agar jangan melakukan praktik penimbunan yang bisa menyebabkan kelangkaan bakan pokok. Sehingga membuat warga masyarakat menjadi resah.

Sementara dari hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di dua gudang distributor sembako dan gas elpiji, Kamis 19 Desember 2024 kondisi stok masih aman hingga tahun depan. Sidak tersebut dilakukan sesuai petunjuk pemerintah pusat demi menjamin ketersediaan kebutuhan sembako dan gas elpiji jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dikomandoi langsung oleh Plt. Asisten I Setda Lobar H. Suherman, Kepala Dinas Perindag Lobar H. Maksum, Tim Pemda bergerak ke dua titik yakni Gudang Jembatan Baru (JB) yang merupakan distributor Sembilan  Bahan Pokok (Sembako) serta ke SPBE Kuripan.

Sidak sendiri diikuti oleh instansi TNI-Polri serta jajaran OPD terkait di lingkup Pemkab Lobar termasuk Sat Pol PP Lobar.

Plt. Asisten I Setda Lobar H. Suherman menyampaikan bahwa setelah secara langsung melihat kondisi ketersediaan Sembako di masing-masing gudang distributor, pihaknya merasa lega. “Gambaran yang diberikan, seperti beras premium tersedi sebanyak 6 ton, dan masih ada diperjalanan menuju Gudang JB,” ungkapnya.

Bahkan untuk harga, lanjut Suherman, sejauh ini mkasih sangat stabil mengingat stok kebutuhan yang cukup. “Artinya, harga akan stabil sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” jelasnya. Saat melakukan Sidak, dirinya juga mengimbau ke pihak distributor untuk mengantisipasi adanya penimbunan Sembako, serta antisipasi kelangkaan bahan pokok agar masyarakat tidak resah.

“Salurkan sesuai kebutuhan masyarakat, kita minta jaminan distribusitor, tidak ada kenaikan harga. Jangan ada penimbunan. Mari sama-sama jaga stabilitas harga di Lobar,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perindag Lobar H. Maksum. Menurutnya, sidak yang dilakukan pihaknya adalah untuk memastikan ketersedian kebutuhan pokok seperti beras, minyak, tepung dan lain sebagainya aman.

“Gudang JB, terkait Bapok (Bahan Pokok) menjamin sampai lewat Natal dan Tahun Baru, terutama beras, gula, minyak, dan tepung sudah disiapkan sampai lewat Nataru,” ungkapnya. Tak hanya terkait ketersedian Bapok, ketersediaan gas elpiji juga sejauh ini cukup aman berdasarkan haril keterangan yang diperoleh dari pihak SPBE Kuripan. ”Begitu juga di gudang elpiji, laporan pihak SPBE aman sampai lewat Natal dan Tahun Baru. Termasuk juga harga, tetap stabil dan tidak boleh melebihi HET,” tutupnya. (er)

Kuota Naik Hampir 100 Persen, Stok Pupuk Loteng Dipastikan Aman untuk Setahun

0
Perwakilan petani di Loteng menggelar hearing di DPRD Loteng terkait persoalan pupuk, Kamis 19 Desember 2024 kemarin. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi hamper 100 persen pada musim tanam 2024-2025 ini. Dengan begitu stok pupuk di Loteng untuk tiga kali tanam selama setahun kedepan bisa dipastikan aman. Sehingga tidak ada alasan lagi petani di daerah ini mengeluh kekurangan atau tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi pada musim tanam ini.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Loteng, M. Kamrin, saat menerima hearing perwakilan petani se-Loteng di aula gedung DPRD Loteng, Kamis 19 Desember 2024 kemarin. Ia menjelaskan, pada musim tanam kali ini Loteng mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 46 ribu ton. Untuk dua jenis pupuk bersubdisi yakni pupuk urea sekitar 23 ribu ton dan pupuk NPK sekitar 20 ribu ton. Ditambah beberapa jenis pupuk lainnya.

Alokasi pupuk tersebut hamper dua kali lipat dari alokasi pupuk untuk Loteng pada musim tanam kemarin. Tambahan alokasi pupuk tersebut diharapkan menjawab persoalan kekurangan pupuk yang selama ini dikeluhkan petani di daerah ini setiap kali musim tanam. “Dengan tambahan alokasi ini, tidak ada alasan lagi bagi petani mengeluh kekurangan pupuk subsidi,” terangnya.

Besaran alokasi pupuk tersebut sesuai usulan yang diajukan petani di Loteng melalui Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok (RDKK). Di mana pada  musim tanam ini target luas tanam pertanian di Loteng sebesar 117 ribu hektar untuk tiga kali tanam. Dengan luas lahan pertanian yang tercatat saat ini sekitar 52 ribu hektar.

Meski alokasi pupuk bersubdisi yang diberikan pemerintah pusat cukup besar, bukan berarti petani bisa membeli pupuk berapapun yang dimau. Tetapi tetap mengikuti aturan kebutuhan pupuk per hektarnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Misalnya, kalau satu hektar lahan pertanian membutukan dua kwintal pupuk urea, maka hanya segitu yang yang bisa beli petani.

“Jadi bukan berarti karena alokasi bertambah, terus petani bisa membeli semaunya. Tetap mengikuti alokasi kebutuhan pupuk yang diajukan melalui RDKK. Karena pupuk termasuk barang bersubdisi, maka proses jual beli diatur dengan mekanisme tersendiri,” tegasnya.

Terpenting sekarang petani tinggal mengawasi dan memastikan bahwa pupuk tersedia dibawah serta dijual sesuai standar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan. Yakni Rp 225 ribu per kwintal untuk pupuk urea dan Rp 230 ribu per kwintal untuk pupuk NPK. Jika ada yang menemukan pengecer menjual pupuk diatas HET, bisa dilaporkan ke Dinas Pertanian ataupun satgas pengawasan pupuk.

“Saat ini sudah ada Satgas yang mengawasi distribusi pupuk bersubdisi. Kalau yang menemukan pengecer menjual diatas HET, laporkan. Supaya bisa ditindaklanjuti oleh satgas yang ada,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah petani mengadukan dugaan penjualan pupuk diatas HET. Tidak hanya itu ada juga dugaan permainan pengecer pupuk yang mengharuskan petani membeli pupuk non subsidi agar bisa membeli pupuk bersubdisi. Di beberapa tempat ada petani yang dipersulit untuk mendapatkan pupuk bersubdisi dengan dalih stok yang terbatas.

“Nanti apa yang disampaikan para petani akan disampaikan ke satgas pengawasan pupuk serta distributor. Karena kewenangannya memang disana,” pungkas Kamrin, dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Loteng L. Akhyar tersebut.(kir)

Presiden Prabowo Hadiri KTT D-8 di Ibu Kota Baru Mesir

0
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) atau forum ekonomi delapan negara berkembang di Ibu Kota baru Mesir atau New Adminstrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis 19 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Kairo (ekbisntb.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) atau forum ekonomi delapan negara berkembang yang diselenggarakan di Ibu Kota baru Mesir atau New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis 19 Desember 2024.

Presiden tiba di Istana Kepresidenan Ibu Kota baru sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Saat memasuki Istana, Kepala Negara berjalan memasuki ruang perpustakaan untuk mengisi buku tamu kenegaraan. Selanjutnya, Presiden Prabowo diarahkan menuju Presidential Hall dan disambut langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi.

Keduanya kemudian berjabat tangan sebagai penanda diplomasi dalam pertemuan kedua pemimpin negara. Setelahnya, Presiden Prabowo mengikuti sesi foto bersama seluruh delegasi KTT D-8 yang hadir, yakni negara Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.

Pada momen ini, Kepala Negara tampak berdiri di antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif. Dalam KTT D-8 ini, Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi pleno yang mengangkat tema “Investing in Youth and Supporting SME’s: Shaping Tomorrow’s Economy.”

Selain itu, pada siang hari, Presiden juga akan berbicara pada sesi spesial yang membahas mengenai situasi di Palestina dan Lebanon. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Turut mendampingi Presiden dalam KTT D8 yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf.

Pertemuan Bilateral

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel St Regis New Capital, Kairo, Mesir, pada Rabu 18 Desember 2024, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 berlangsung.

Presiden menerima kedatangan PM Shehbaz Sharif dan kemudian keduanya berjabat tangan. Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini.

“Terima kasih banyak atas pertemuan ini. Saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Hubungan baik antara Indonesia dan Pakistan terus terjalin, secara historis, secara tradisional. Saya pikir kita harus berusaha meningkatkan hubungan kita, dan saya harap bekerja sama,” kata Presiden Prabowo kepada PM Pakistan.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Pakistan tampak hangat. Dalam sambutannya kepada PM Shehbaz Sharif, Presiden mengatakan bahwa akan berupaya meningkatkan hubungan kedua negara yang sudah terjalin secara historis.

PM Shehbaz Sharif pun mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo merupakan suatu kehormatan, dan mengucapkan selamat atas persahabatan erat yang sudah terjalin.

“Saya ingin mengucapkan selamat atas persahabatan yang erat antara saudara-saudari kita di Indonesia. Negara yang hebat, dan sahabat karib kita. Sejarah hubungan kita yang menjunjung persaudaraan dan persahabatan. Hati kami tertuju pada Anda,” kata PM Sharif.

Usai pertemuan yang digelar secara tertutup itu, Presiden memberikan keterangan pers. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara membahas sejumlah agenda penting terkait hubungan Indonesia dan Pakistan.

“Baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan juga membicarakan kemungkinan kerja sama, meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, dan perdagangan,” kata Prabowo.

Tidak hanya dengan Pakistan, Presiden juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia guna membangun hubungan kerja sama yang kuat, salah satunya dengan bertemu para anggota Developing Eight (D-8) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

“Besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D-8 yang lain. Saya kira ini dalam rangka terus kita membangun hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti biar ekonomi kita masing-masing kuat,” katanya.

Menurut Presiden, fokus utama yang akan dibawa Indonesia pada KTT Ke-11 D-8 yaitu penguatan kerja sama ekonomi negara anggota D-8. Potensi kerja sama dengan berbagai negara akan terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita bicarakan semua kemungkinan kerja sama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya kira kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.(ant)

DPRD Soroti Angka Kemiskinan NTB Masih di Atas Rata-rata Nasional

0
Hj. Baiq Isvie Rupaeda(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – DPRD Provinsi NTB menyoroti angka kemiskinan di wilayah tersebut yang masih terbilang cukup tinggi. Meskipun terdapat penurunan signifikan pada tahun 2024, persentase kemiskinan di NTB masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan nasional.

“Masalah kemiskinan masih menjadi perhatian utama. Meskipun ada penurunan tahun ini, angka kemiskinan kita masih berada di atas rata-rata nasional,” ujar Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.

Isvie mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di NTB pada tahun 2024, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Data BPS per Maret 2024 mencatatkan angka kemiskinan di NTB sebesar 12,91 persen.

“Jumlah penduduk miskin di NTB berkurang sebanyak 709 ribu jiwa pada tahun 2024. Namun, angka kemiskinan kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang berada di angka 9,03 persen,” jelas Isvie.

Berdasarkan data BPS per Maret 2024, NTB tercatat sebagai salah satu dari 12 provinsi termiskin di Indonesia. Provinsi-provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi per Maret 2024 antara lain Papua Pegunungan (32,97 persen), Papua Tengah (29,76 persen), Papua Barat (21,66 persen), Nusa Tenggara Timur (19,48 persen), Papua Barat Daya (18,13 persen), Papua Selatan (17,44 persen), Papua (17,26 persen), Maluku (16,05 persen), Gorontalo (14,57 persen), Aceh (14,23 persen), Bengkulu (13,56 persen), dan NTB (12,91 persen).

“Dari data ini, kami berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat mengadakan berbagai event nasional dan internasional secara berkesinambungan. Dengan demikian, ekonomi kita akan bergerak, dan di masa depan, angka kemiskinan di NTB dapat turun hingga mencapai di bawah angka kemiskinan nasional,” tegas Isvie.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang diperlukan adalah kondisi daerah yang kondusif. Isvie mengimbau agar kondusifitas daerah terus dijaga, karena hal itu menjadi modal penting bagi kelancaran pembangunan, terutama dalam menarik investasi dan mendukung sektor pariwisata NTB yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dalam memelihara kondusifitas dan keamanan daerah yang baik, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dan seluruh elemen masyarakat. Banyak agenda penting yang dilaksanakan di NTB yang memerlukan situasi daerah yang kondusif,” pungkasnya. (ndi)

Imigrasi Berikan 1.200 Siswa di Sumbawa Makan Bergizi Gratis

0
Nampak Kanim Imigrasi Sumbawa beserta para siswa usai membagikan makanan bergizi gratis.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa, memberikan makanan bergizi gratis kepada 1.200 siswa sekolah dasar di kecamatan Labuhan Badas berupa susu, telur, dan roti dalam mendukung program unggulan pemerintah.

Kegiatan tersebut menyasar lima sekolah dasar sebagai dukungan terhadap program pemerintah dalam pemenuhan gizi dan nutrisi secara gratis kepada siswa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, menekankan bahwa setiap lembaga di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat melalui berbagai macam program yang dapat dirasakan secara langsung.

“Saya berharap Imigrasi tidak hanya bertugas dalam pelayanan keimigrasian, tetapi juga hadir untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia dalam upaya membangun generasi masa depan bangsa yang sehat dan berkualitas,” Ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan, memberikan apresiasi atas pelaksanaan program pembagian sarapan gratis untuk siswa SD di Sumbawa. Parlindungan mengatakan, perlu sinergi dan kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Program yang dilaksanakan Imigrasi Sumbawa merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses nutrisi yang memadai,” ujarnya.

Ia menambahkan, “kami berharap inisiatif ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kemampuan belajar mereka di sekolah,” ujar Parlindungan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa, Putu Agus Eka Putra, mengatakan pembagian makanan bergizi gratis bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya sarapan pagi bagi tumbuh kembang anak. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini juga sebagai bentuk edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat dan pentingnya makanan bergizi dalam mendukung aktivitas belajar,” sebutnya.

Putu meyakinkan, kegiatan yang sama juga akan terus dilaksanakan salah satunya di momentum HUT imigrasi di awal tahun 2025 mendatang. Bahkan tidak hanya program makan bergizi gratis saja yang dilaksanakan melainkan ada juga program sosial bentuk lainnya juga sudah disiapkan.

“Kami berkomitmen untuk melanjutkan program makan bergizi gratis ini, apalagi Imigrasi Sumbawa ini merupakan pilot project dalam pelaksanaan program tersebut di NTB,” tukasnya. (ils)

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Haji Mo Luncurkan Implementasi ILP

0
Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah alias Haji Mo saat meluncurkan program ILP.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, resmi meluncurkan Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi digital.

“Dengan integrasi ini, kita bisa memantau kondisi kesehatan masyarakat secara real-time dan melakukan intervensi lebih cepat serta tepat sasaran,” kata Haji Mo saat meluncurkan ILP di ballroom La Grande Sumbawa, Kamis 19 Desember 2024.

Haji Mo, menegaskan pentingnya peran teknologi dalam mendukung ILP, terutama melalui penggunaan Rekam Medis Elektronik dan Dashboard Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Sehingga layanan kesehatan kepada masyarakat bisa dilakukan secara real time.

“Program ini merupakan komitmen pemerintah dalam dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Haji Mo turut memaparkan berbagai capaian di bidang kesehatan yang diraih Kabupaten Sumbawa, di antaranya pembangunan Infrastruktur Kesehatan. Dimana ada 10 puskesmas telah dibangun melalui dana afirmasi sejak tahun 2019–2021, dan 11 puskesmas pembantu direhabilitasi di berbagai desa.

“Penurunan prevalensi stunting, angka stunting turun dari 31,53 persen pada tahun 2018 menjadi 25,7 persen di tahun 2023, dengan penurunan rata-rata 1,16 persen per tahun,” sebutnya.

Selain itu, Haji Mo juga mengungkapkan Kabupaten Sumbawa berhasil meraih penghargaan UHC Award 2023, STBM Award, dan berbagai penghargaan lainnya di tingkat nasional maupun provinsi. Pemerintah juga turut mengapresiasi prestasi tenaga kesehatan atas prestasi nasional, seperti yang diraih oleh dr. Nilam Sari dari Puskesmas Ropang dan dr. Dwi Yuliannisa Amri dari Puskesmas Labuhan Badas Unit 1.

Sebelumnya, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Junaidi, dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Program jnj merupakan salah satu langkah inovatif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah.

“Program ini merupakan upaya konkret untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan di era digital, sekaligus mendukung visi Kabupaten Sumbawa dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera,” tukasnya.(ils)