Beranda blog Halaman 464

Festival Peresean Bupati Lobar Cup, Komitmen Pemda Lobar Dorong Budaya Peresean Menasional dan Mendunia

0
Bupati Lobar H Lalu Ahmad bersama Ketua TP PKK dan Wabup Hj Nurul Adha membuka Festival Peresean Bupati Lobar Cup 2025, Sabtu 23 Agustus 2025.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini secara resmi membuka Festival Peresean Bupati Lobar Cup 2025 di Taman Kota Gerung, Sabtu 23 Agustus 2025. Festival ini akan berlangsung hngga 31 Agustus 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Festival Peresan ini wujud nyata upaya Ketua DPW PAN itu untuk menciptakan panggung yang lebih besar bagi para pepadu Lombok khususnya Lobar, sekaligus memperkenalkan budaya khas daerah ini ke seluruh Indonesia dan dunia.

Pembukaan festival ini dihadiri Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha, Ketua TP PKK Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, jajaran Kepala OPD, serta ribuan masyarakat.

Bupati menegaskan, event ini menunjukkan komitmenyang kuat dalam melestarikan budaya peresean yang menjadi kebanggaan masyarakat Lombok. Bahkan, pihaknya berencana memperluas area penyelenggaraan di Taman Kota Gerung pada Desember mendatang, “Saya bertekad untuk membawa pertandingan peresean ke level yang lebih tinggi (menasional dan mendunia),” katanya.

Bupati mengakui, bahwa pelestarian peresean bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkuat jati diri masyarakat Lombok. “Saya mengajak seluruh elemen, terutama generasi muda, untuk terus memupuk semangat ini agar tradisi tetap hidup dan berkembang,” ujarnya.

Bupati juga mengharapkan agar peresean dapat ditetapkan sebagai cabang olahraga nasional yang bisa dipertandingkan dalam event-event besar. Pemkab Lobar, kata dia, telah merumuskan aturan baku tentang peresean sebagai standar resmi dalam pertandingan.

Selain sebagai ajang pelestarian budaya, Festival Peresean juga diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pemkab berencana meningkatkan fasilitas arena peresean dengan memperluas kapasitas tempat duduk hingga 12 trap, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai pertunjukan budaya.  (her)

Disperindag Lobar Latih Petani dan IKM Produksi Alat Perajang Tembakau

0
Petani dan pelaku IKM di Lobar dilatih pembuatan mesin perajang tembakau oleh Disperindag(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebagai untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan permesinan bagi petani dan pelaku usaha disetor industri tembakau di Lombok Barat (Lobar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar memberikan pelatihan pembuatan mesin perajang tembakau. Adanya mesin ini, warga tidak perlu lagi membeli alat keluar daerah.

Di samping bisa meningkat usaha industri tembakau diharapkan mendongkrak alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diperoleh Lobar. Langkah ini juga untuk mendukung rencana pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di wilayah Lembar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Lobar H. M. Adnan, menjelaskan, mesin ini bisa dipergunakan oleh masyarakat Lobar ,terutama yang memproduksi industri rokok. ‘’Dan insyaallah tahun 2026, SIHT ini akan mulai dibangun dan beroperasi,” terang Adnan didampingi Sekdis Lalu Wira Kencana dan Fungsional Industri pada Bidang Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka (Ilmea) Agus Putrawan Hardi.

Dikatakan, mesin produksi dari IKM ini juga diharapkan bisa dipergunakan atau dimanfaatkan di SIHT ketika nanti telah beroperasi. “Dengan adanya mesin alat perajang ini juga petani tidak perlu membeli ke luar daerah untuk produksi industri Tembakau yang ada di Lobar ini,” sambungnya.

Untuk pengembangan produksi mesin ini, petani dan IKM perlu pembinaan lebih lanjut.  Di samping mereka butuh modal untuk memproduksi, salah satunya bisa dibantu melalui pinjaman modal tanpa bunga dari Pemkab Lobar. Mereka juga bisa dibantu melalui program bantuan melalui APBD, bukan hanya dari DBHCHT, sehingga nantinya ketika IKM ini banyak pesanan, diutamakan memenuhi kebutuhan dalam daerah dulu.

Pihaknya juga berkolaborasi dengan semua OPD, terutama dinas pertanian. Sebab nantinya di lahan SIHT yang tak dipakai untuk bangunan SIHT akan dikembangkan demplot – demplot tembakau.

“Sehingga kita bisa kerja sama, itu butuh alat yang banyak juga agar cepat diproses. Tembakau yang dihasilkan tidak numpuk dan rusak,” ujarnya.

Dalam pelatihan ini, jelasnya, dilibatkan 10 perwakilan petani dan pelaku IKM dari enam kecamatan yakni Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, Kediri dan Labuapi.

Sementara itu, perwakilan IKM mengatakan alat ini bisa membantu petani dari sisi harga lebih murah jika dibanding beli di luar seperti di Jawa. “Kalau dari produk lokal kan bisa agak ngirit dari sisi harga,” kata M Akil dari Gerung.

Satu mesin diproduksi dalam waktu satu sampai dua Minggu. Harganya pun cukup murah, Rp10-20 juta. Ada dua mesin yang diproduksi yakni mesin perajang listrik dan tenaga surya. Ia berharap agar OPD bisa mengakomodir mesin yang dihasilkan sebab petani di Lobar rata-rata terkendala dari sisi alat. (her)

Perkuat Kemandirian Ekonomi Warga

0
Musadi Azani(ekbisntb.com/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Turida menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengakomodasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk bergabung dalam Koperasi Merah Putih. Langkah ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi warga serta menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat kelurahan.

Lurah Turida, Musadi Azani, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi sebagai wadah bersama yang dikelola secara transparan dan partisipatif.

“Kita mungkin akan bermusyawarah kembali, terutama untuk UMKM. Di sana sudah mulai kita akomodasi secara bertahap untuk masuk dalam keanggotaan koperasi,” ujarnya, Minggu 24 Agustus 2025.

Musadi menilai, UMKM di wilayah Turida memiliki potensi besar. Melalui Koperasi Merah Putih, pihaknya ingin memberikan ruang dan dukungan yang lebih terstruktur agar para pelaku usaha kecil bisa berkembang dan naik kelas.

Selain UMKM, pihak kelurahan juga mendorong keterlibatan generasi muda yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi (TI). Menurut Musadi, seluruh aktivitas pelayanan saat ini telah berbasis digital. Sehingga dibutuhkan pengurus koperasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut.

“Kita ingin anak-anak muda juga ambil bagian. Jadi, koperasi ini tidak hanya untuk pelaku usaha, tapi juga membuka ruang kolaborasi dengan tenaga muda di bidang teknologi,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada puluhan pelaku UMKM dari berbagai sektor seperti kuliner, kerajinan tangan, sembako, hingga jasa yang mulai terlibat. Para pelaku usaha tersebut akan mendapatkan pelatihan singkat mengenai pengelolaan koperasi, manajemen keuangan, serta akses permodalan berbasis komunitas.

“Alhamdulillah, di Turida kita tetap mengikuti proses sesuai arahan dari Dinas Koperasi,” kata Musadi.

Ke depan, Pemerintah Kelurahan Turida berencana melakukan pendampingan secara berkala dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM anggotanya, baik secara offline maupun digital.

Musadi menegaskan, program ini disambut positif oleh warga yang berharap koperasi dapat menjadi jembatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha lokal. (pan)

Pendapatan 11 Puskesmas Ditarget Capai Rp26 Miliar

0
H. Emirald Isfihan(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram menargetkan pendapatan di 11 Puskemas mencapai Rp26 miliar sampai akhir 2025. Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya diminta berinovasi, guna meningkatkan kualitas layanan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Emirald Isfihan menyampaikan, target pendapatan asli daerah dari 11 Puskesmas di tahun 2025, mencapai Rp23 miliar. Realisasi sampai bulan Juli telah mencapai 56 persen. Pihaknya menargetkan realisasi bisa mencapai 108 persen atau sekitar Rp25 miliar-Rp26 miliar. “Target kita sekitar Rp26 miliar,” sebutnya dikonfirmasi pekan kemarin.

Peningkatan target pendapatan ini berdasarkan tren layanan kapitasi di Puskesmas. Emirald menyebutkan, pendapatan ini bersumber dari badan layanan umum daerah, pendapatan non kapitasi Puskesmas dan unit pengelolaan teknis dinas terutama laboratorium kesehatan.

Mantan Wakil Direktur RSUD Kota Mataram (sekarang RS. H. M. Ruslan,red) meminta BLUD maupun UPTD untuk berinovasi lagi, guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah. “Saya meminta BLUD dan UPTD berinovasi lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pintanya.

Peningkatan pendapatan dari layanan Puskesmas dipastikan tidak memiliki hambatan apapun. Puskesmas sebagai BLUD sedang berproses melatih diri mereka untuk berinovasi. Inovasi ini dinilai penting untuk meningkatkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kalau hambatan tidak ada masalah,” pungkasnya.

Emirald meminta tenaga kesehatan bekerja secara maksimal, mengedepankan ramah tamah kepada pasien serta meningkatkan kualitas layanan baik di poli maupun instalasi gawat darurat. (cem)

PAD 2025 dari Retribusi Parkir Berpotensi Tak Capai Target

0
Seorang juru parkir di Jalan Selaparang sedang menagtur kendaraan pada Minggu 24 Agustus 2025. Dishub khawatir PAD tidak mencapai target. (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram tahun 2025 dari sektor retribusi parkir berpotensi tidak mencapai target. Hingga triwulan ketiga, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mencatat realisasi retribusi parkir baru mencapai Rp6,4 miliar dari total target Rp18 miliar, atau baru sekitar 35,5 persen.

Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin, mengungkapkan rendahnya kesadaran juru parkir dalam menyetorkan retribusi menjadi salah satu penyebab utama minimnya capaian. Selain itu, masih banyak titik parkir liar yang belum tertangani secara optimal. “Realisasi per 20 Agustus 2025 baru mencapai sekitar Rp6,4 miliar. Kita usahakan kejar,” ujarnya pekan kemarin.

Sebagai upaya penanganan, Dishub terus memaksimalkan pengawasan serta mengevaluasi kinerja para juru parkir. Zulkarwin menegaskan, pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan mengganti juru parkir yang dianggap bermasalah untuk mengoptimalkan pendapatan.

“Beberapa jukir yang sudah kita ganti karena bermasalah sekarang mulai menunjukkan kinerja yang bagus. Terlihat dari hasil setorannya di sistem yang sudah mulai hijau,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, Dishub telah memperketat sistem pelaporan dan meningkatkan koordinasi antara koordinator lapangan dan para juru parkir. Sebelumnya, sebanyak 144 juru parkir telah diberhentikan karena menunggak setoran retribusi, meski telah berulang kali diingatkan oleh petugas.

Untuk meminimalisir kebocoran retribusi dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik, Dishub turut mendorong masyarakat agar beralih ke sistem pembayaran parkir non tunai.

Mantan Camat Selaparang ini menambahkan, beberapa lokasi parkir strategis seperti kawasan pertokoan, pusat kuliner, dan fasilitas umum lainnya masih belum sepenuhnya terpantau oleh petugas Dishub secara maksimal.

Meski menghadapi sejumlah kendala, pihaknya tetap optimistis target PAD dari sektor parkir dapat dikejar dalam sisa waktu empat bulan ke depan. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat khususnya pengguna jasa parkir dan pelaku usaha sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran retribusi.

“Sektor retribusi parkir merupakan salah satu andalan PAD Kota Mataram, apalagi di tengah keterbatasan sumber pendapatan lain. Ia berharap semua pihak bisa bersinergi agar target PAD tahun ini bisa tercapai,” pungkasnya. (pan)

Masuk Ilegal, Karantina NTB Musnahkan Ratusan Kilogram Stroberi Beku Dalam Kemasan

0
Pemusnahan stroberi beku dalam kemasan yang masuk secara ilegal(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Karantina NTB memusnahkan 400 kilogram stroberi beku ilegal yang masuk dari Surabaya tanpa dokumen resmi. Pemusnahan dilakukan di halaman belakang kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Lembar.

Petugas memusnahkan stroberi ilegal tersebut dengan cara mengubur ke dalam tanah dan menyiramnya menggunakan cairan pembusuk. Proses ini disaksikan langsung oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB dan Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KP3) Lembar.

Kepala Karantina NTB, Agus Mugiyanto, menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan langkah nyata untuk melindungi ketahanan pangan sekaligus mencegah ancaman terhadap keamanan hayati Indonesia.

“Pemusnahan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kekayaan hayati negara kita. Sinergi antarinstansi sangat penting dalam menjaga NTB dari masuknya komoditas ilegal,” ujar Agus.

Tidak Miliki Dokumen Karantina

Agus menjelaskan, stroberi beku asal Surabaya itu disita karena tidak memenuhi persyaratan karantina. Komoditas tersebut tidak dilengkapi dokumen kesehatan dari daerah asal, tidak melalui jalur pemasukan resmi, serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina.

“Tindakan pemusnahan ini sesuai dengan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Media pembawa yang tidak memiliki dokumen sah wajib ditindak demi mencegah risiko penyebaran hama dan penyakit,” tegasnya.

Harapan Beri Efek Jera

Karantina NTB berharap langkah pemusnahan ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat. Agus mengingatkan agar semua pihak selalu mematuhi aturan perkarantinaan serta melaporkan setiap pemasukan komoditas pertanian kepada pejabat karantina.
“Kami ingin memastikan pangan yang beredar aman, sehat, dan bermutu. Di saat yang sama, kita juga menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dari ancaman yang bisa datang melalui produk ilegal,” pungkasnya.(bul)

Pengecer Sudah Tak Lagi Bebas Jual Pertalite

0
Lalu. Wahidin, salah satu pengecer BBM di Kota Mataram(ekbisntb/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam beberapa waktu terakhir, sudah jarang menjumpai pengecer di pinggir jalan menjual BBM Pertalite. Pemerintah makin melakukan pengetatan penjualan BBM subsidi ini melalui SPBU-SPBU.

Di Kota Mataram, pengecer sudah rata-rata hanya menjual Pertamax berwarna biru dalam botol eceran. Begitu juga pengecer eceran yang menggunakan mesin SPBU mini.

Lalu Wahidin, salah seorang pengecer BBM di Kota Mataram, mengaku kini Pertalite tidak tersedia di lapaknya. Ia terpaksa menjual Pertamax meskipun harganya lebih tinggi.

“Sekarang yang beli Pertamax (di pengecer) hanya motor-motor kecil yang terpaksa karena kehabisan BBM di jalan. Kebijakan pengaturan BBM subsidi ini tidak tepat. Masyarakat seperti dipaksa mandiri di tengah ekonomi yang sulit,” kata Wahidin, Minggu, 24 Agustus 2025.

Menurutnya, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan lebih relevan jika kondisi politik, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat sedang baik. Namun saat ini, ekonomi sedang tertekan sehingga kebijakan tersebut justru semakin menyulitkan masyarakat kecil.

“Negara kalau sedang punya uang malah jadi tukang bangunan, bangun IKN (Ibu Kota Nusantara). Kalau sudah ndak punya uang, larinya ke rakyat” tambahnya.

Lalu Wahidin adalah potret suara rakyat berharap pemerintah tidak hanya mengatur distribusi BBM, tetapi juga memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi rakyat kecil.

Hiswana Migas NTB: Pertalite Hanya untuk Kendaraan dengan Barcode

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTB, Reza Nurdin, membenarkan bahwa saat ini sudah diterapkan pembatasan pelayanan kepada konsumen Pertalite. Menurutnya, SPBU hanya melayani konsumen kendaraan roda dua dan roda empat yang sudah menggunakan barcode.

“Untuk non-kendaraan seperti petani, nelayan, atau usaha kecil, pembelian Pertalite maupun Solar harus menggunakan surat rekomendasi (surkom) yang diterbitkan melalui aplikasi XStar. Surat ini hanya bisa diterbitkan oleh dinas terkait, bukan lagi oleh desa/kelurahan seperti dulu,” jelas Reza.

Ia mengungkapkan, sistem lama membuka peluang penyalahgunaan karena surat rekomendasi yang diterbitkan desa tidak terverifikasi. Banyak kasus di mana alokasi BBM jauh melebihi kebutuhan riil.

“Contohnya, kebutuhan riil petani mungkin hanya 50 liter per bulan, tapi di surat rekomendasi bisa mencapai 500 liter. Selisih inilah yang rawan diselewengkan. Karena itu, BPH Migas melakukan evaluasi dan meluncurkan aplikasi XStar,” tegas Reza.

Reza menambahkan, SPBU wajib melayani masyarakat yang membawa surat rekomendasi resmi dari aplikasi XStar.

“Dasar kami menyalurkan BBM adalah surat rekomendasi itu. Kalau SPBU menolak melayani padahal konsumen membawa surkom resmi, maka SPBU yang salah,” katanya.

Sebagai informasi, Aplikasi XStar merupakan sistem digital yang dikembangkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan dukungan Pertamina dan pemerintah daerah. Aplikasi ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Fitur utama aplikasi XStar antara lain : Penerbitan Surat Rekomendasi Digital, dimana OPD yang berwenang dapat menerbitkan surat rekomendasi bagi nelayan, petani, UMKM, transportasi umum, dan layanan publik. Setiap surat dilengkapi QR Code atau barcode yang bisa langsung dipindai di SPBU, sehingga proses menjadi lebih cepat dan akurat.

Sistem otomatis XStar mampu menghitung kebutuhan BBM riil dan mencegah penggelembungan alokasi. Data yang terkumpul juga bisa dipakai kepala daerah dalam pengajuan kuota BBM ke BPH Migas, sehingga penyaluran lebih transparan. (bul)

Hasil Musdalub, Yanuar Alfan Terpilih Kembali jadi Ketua Perbarindo NTB

0
Yanuar Alfan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Yanuar Alfan kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2024-2028. Pemilihan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang digelar di Hotel Golden Palace, Mataram, Sabtu, 23 Agustus 2025.

Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, serta seluruh anggota BPR dan BPRS yang tergabung dalam DPD Perbarindo NTB.

Dalam sambutannya, Yanuar Alfan menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi kepengurusan yang baru. Ia menyampaikan, struktur organisasi tidak banyak mengalami perubahan, hanya dilakukan pengisian pada posisi jabatan yang kosong.

“Seperti biasa, langkah pertama adalah melakukan konsolidasi kepengurusan serta melaksanakan program-program yang telah kita susun sejak awal tahun ini. Fokus utama kami adalah pengembangan SDM BPR dan BPRS anggota Perbarindo NTB melalui pelatihan berbasis kompetensi, bekerja sama dengan DPP Perbarindo maupun lembaga pelatihan lainnya,” ujar Yanuar.

Ia menekankan, kolaborasi antaranggota Perbarindo dan sinergi dengan lembaga terkait sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS di NTB.

Yanuar juga menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Musdalub dengan tertib, aman, dan lancar. Ia menilai hal ini mencerminkan kekompakan dan kerjasama yang baik dari seluruh perwakilan anggota.

“Alhamdulillah, kita telah sama-sama mengikuti seluruh tahapan pemilihan Ketua Pengganti Antar Waktu DPD Perbarindo NTB dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk kembali memimpin organisasi ini. Amanah ini tentu memerlukan dukungan moril dan kerjasama dari seluruh anggota agar roda organisasi dapat berjalan optimal,” ucapnya.

Menurutnya, Musdalub menjadi momentum penting untuk menata ulang kepengurusan Perbarindo NTB agar lebih solid. Dengan demikian, kehadiran organisasi ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi para anggota BPR dan BPRS, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat NTB secara luas.(bul)

Rp21 Miliar DD Belum Fokus ke Stunting

0
Warga Desa Jagaraga yang keluar dari stunting diberikan reward oleh Kades M Hasyim(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Rp21 miliar Dana Desa (DD) dialokasikan oleh seluruh desa di Lombok Barat (Lobar) untuk penanganan stunting. Namun hasil evaluasi, belum fokus pada sasaran stunting. Pemkab bersama kecamatan pun akan melakukan upaya kontrol pengawasan melalui evaluasi APBDes semua desa untuk memastikan alokasi anggaran tetap sasaran yakni pemberian susu.

Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa evaluasi APBDes setiap desa dilakukan oleh Pemda melalui OPD terkait diperkuat dan perketat. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan APBDes baik dana desa itu sesuai mandantori. “Saya berharap evaluasi APBDes setiap desa dilakukan oleh kabupaten, untuk memastikan bahwa penggunaan dana itu sesuai dengan mandatori,” tegasnya.

Dikatakan, anggaran yang besar itu harus optimal dan tepat sasaran untuk penanganan stunting. Seperti DD, sesuai ketentuan ada peruntukan sekian persen untuk program mandatori, salah satunya stunting harus dipastikan dianggarkan. Ia harus memastikan anggaran ini sesuai peruntukannya.

“Sekarang praktiknya, sudah tidak berpedoman pada itu?, itu yang harus saya pastikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Jagaraga M Hasyim mengatakan bahwa mendukung langkah bupati menekan stunting sesuai program nasional. Saat ini jumlah stunting di desanya bisa ditekan drastis, di mana tahun 2024 pada terdapat 117 kasus, turun menjadi 82 kasus dan tahun ini bisa ditekan 11 stunting menjadi 71 kasus.

“Kami berkomitmen dengan semua, 71 ini yang akan kami selesaikan, menjadi nol stunting pada tahun 2029, akhir masa jabatan saya,” imbuhnya.

Ia bersama kader dan puskesmas terus berupaya menekan kasus stunting di desa, melalui inovasi yang dilakukan membuat regulasi memberikan insentif kepada kader posyandu sebesar Rp150 ribu per bulan.

Hal ini untuk memotivasi pelayanan di tingkat posyandu, kemudian memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM kader, orang tua dan unsur lainnya.  Pihaknya juga melakukan inovasi program “Genting” atau Gerebek Stunting. Dalam hal ini, pihaknya turun langsung memonitor evaluasi pelayanan posyandu dan menargetkan Kadus hingga RT menekan kasus stunting.

Camat Kediri Iswarta Mahmuluddin mengatakan kecamatan bersama tim berfungsi dalam mengevaluasi APBDes pada saat perancangan dan perencanaan tiap-tiap desa. “Di situ peran kecamatan dengan Dinas PMD dan Inspektorat,” tegasnya.

Ketika kades, perangkat desa atau operator desa asistensi terkait APBDes ke kecamatan, maka pihaknya bersama tim dari OPD terkait memastikan bahwa pos anggaran dipakai untuk keperluan yang langsung pada penyelesaian penurunan angka stunting. Ketika nanti hasil evaluasi rancangan APBDes ada tidak sesuai mandatori, misalnya untuk stunting maka tim kecamatan dan OPD boleh tidak menerbitkan rekomendasi. (her)

Wabup Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Lewat Festival Tenun Lotim 2025

0
Penampilan Wakil Bupati Lotim, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya bersama istri yang juga ketua IWAPI Lotim, Hj. Mahyu Wardani dalam acara festival tenun di kantor Bupati Lotim(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pada momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar berbagai kegiatan unik. Salah satunya adalah festival tenun Lombok. Kegiatan ini diikuti secara berpasangan mulai dari Wakil Bupati Lotim, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya bersama sang Istri Hj. Mahyu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. M. Juaini Taofik bersama Istri, Hj. Nurhidayati.

Melalui kegiatan festival tenun ini, Wabup mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat Lotim. Kegiatan penyelenggaraan Festival Tenun Lombok Timur 2025 yang digelar di Halaman Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu.

Festival yang dikemas dalam bentuk lomba tersebut berlangsung meriah dengan peserta dari pimpinan OPD, camat, hingga staf. Antusiasme penonton dan dukungan dari masing-masing OPD membuat suasana semakin semarak.

Wabup memberikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Ia berharap produk lokal, khususnya tenun tradisional, dapat berkembang menjadi industri yang memberi manfaat luas bagi perajin, desainer, hingga pelaku usaha yang memasarkan produk tersebut.

“Industri kreatif di Lombok Timur sudah mulai tumbuh. Contohnya Car Free Night (CFN), di mana UMKM bergerak sendiri, membawa tenda sendiri, membayar listrik dan kebersihan sendiri, sementara Pemda hanya memfasilitasi,” ungkapnya.

Lebih jauh, Wabup menekankan pentingnya pengembangan industri kreatif lainnya seperti musik dan film agar mampu menyerap tenaga kerja yang lebih luas.

Selain lomba, festival ini juga menampilkan karya desainer lokal dan siswa-siswi SMKN 2 Selong. Koleksi busana berbahan tenun tradisional dari berbagai daerah, seperti Sembalun, Kesik, Pulau Maringkik, Pringgasela, hingga Kembang Kerang, diperagakan oleh duta pariwisata Lombok Timur 2025 dan duta pariwisata lainnya yang telah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Pertunjukan tersebut berhasil memikat seluruh tamu undangan.

Festival Tenun 2025 ini sekaligus menjadi wujud nyata dukungan Pemkab Lombok Timur dalam memperkuat ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, dengan harapan dapat membuka peluang usaha sekaligus menjaga warisan tradisi tenun agar tetap lestari. (rus)