Beranda blog Halaman 463

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 0,82 Persen, Ini Tanggapan Pemprov NTB

0
H. Yusron Hadi (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan tanggapan atas rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II tahun 2025 yang tercatat sebesar 0,82 persen.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, ST., MUM., menekankan bahwa masyarakat harus bijak melihat angka tersebut.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi NTB tidak bisa hanya dilihat dari sisi angka kumulatif yang masih tertekan oleh fluktuasi sektor tambang. Lebih penting adalah bagaimana sektor riil yang menopang langsung kehidupan masyarakat justru menunjukkan perbaikan signifikan.

“Pertumbuhan sektor riil yang menopang daripada pertumbuhan ekonomi kita bergerak positif. Ada buah positif dari kebijakan pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan sektor di luar tambang,” ujar Yusron Hadi, Senin, 25 Agustus 2025.

Pada triwulan II, tambahnya, Pemprov NTB membukukan pertumbuhan 6,08 persen, naik dari triwulan I yang sebesar 5,57 persen. Bila kumulatif dengan tambang akan menunjukkan perbaikan, terutama bila ekspor hasil tambang kembali aktif.

Ia menambahkan, capaian 6,08 persen tersebut menjadi bukti bahwa ekonomi riil di masyarakat berjalan baik. “Insyaallah secara kumulatif kita akan melejit. 6,08 itu menunjukkan ekonomi riil di masyarakat berjalan baik, terjadi peningkatan dari sebelumnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusron menegaskan Pemprov NTB akan terus menguatkan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Sektor pangan, pariwisata, dan peningkatan aksesibilitas disebut tetap menjadi prioritas utama dalam membangkitkan ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada perlindungan sosial. Upaya perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan akan terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Pemprov berjuang dan menyampaikan harapan ke pusat supaya ekspor produk tambang segera normal kembali. Perlu diingat pula event-event besar MotoGP dan lain sebagainya sebagaimana kalender event 2025 segera berlangsung,” ujarnya.

Pada bagian lain, Yusron mengakui, jika Pemprov NTB tidak sendirian, Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal yang ada di daerah dan sektor swasta juga berjuang bersama-sama terus mengupayakan tumbuhnya ekonomi NTB yang lebih tinggi

“Sinergi dan kolaborasi penting dalam konteks ini. Kami mengapresiasi BPS NTB yang selalu berkoordinasi dengan Pemprov dan selalu memberikan gambaran tentang ekonomi NTB, sehingga pemerintah bisa segera mengambil kebijakan yang tepat untuk mengendalikan biduk pembangunan ini,” terangnya.

Disinggung mengenai belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjutnya, pelantikan kepala daerah hasil pilkada serempak itu pada bulan Februari 2025, sehingga kepala daerah yang baru perlu waktu penyesuaian belanja dan sebagainya. Termasuk dokumen rencana pembangunan yang harus segera dituntaskan.

“Dan tak berselang lama itu ada kebijakan efisiensi ini menyebabkan terjadi pelambatan eksekusi karena penataan kegiatan yang harus diefisiensikan. Rasanya tahun awal dengan gambaran di atas menyebabkan ritme melambat,” ungkapnya .

Meski demikian, kegiatan dalam sisa tahun anggaran 2025 akan lebih dipercepat dan pihaknya meyakini tahun 2026 kegiatan pemerintah akan lebih siap dari awal dan lebih firm untuk menggesa pencapaian target pembangunan. (ham)

Potensi Besar NTB, Jadi Produsen Benih Kerang Mutiara

0
Ilustrasi Mutiara Kerang(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Provinsi NTB memiliki potensi besar untuk menjadi produsen benih kerang mutiara nasional. Jika potensi besar ini serius dikembangkan, daerah ini bisa mempertahankan statusnya sebagai penghasil mutiara kelas dunia dalam jangka panjang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H. Muslim, ST.,M.Si melalui Kepala UPTD BPBPP Sekotong, Munadi mengungkapkan, NTB pernah berjaya sekitar 15 tahun lalu dengan produksi mutiara berkualitas tinggi yang diekspor ke berbagai negara. Kini, geliat itu mulai terlihat kembali.

Menurut Munadi, perusahaan mutiara di NTB memang tidak sebanyak dulu. Namun, tren budidaya mutiara sudah mulai bangkit kembali.

“Kami di balai berharap ada segmentasi usaha. Jadi, budidaya mutiara tidak hanya dilakukan perusahaan besar, tetapi juga bisa melibatkan masyarakat. ini yang sedang kita kembangkan,” jelasnya.

Model Kemitraan dengan Masyarakat

BPBPP Sekotong menurutnya saat ini fokus menghasilkan benih kerang mutiara (kolektor) melalui laboratorium khusus. Dengan ukuran tertentu yang bisa didistribusikan ke masyarakat untuk dibesarkan.

“Masyarakat bisa memelihara kerang hingga ukuran 5–7 sentimeter. Setelah itu bisa dijual ke perusahaan untuk dibesarkan hingga menghasilkan mutiara siap jual,” jelas Munadi di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Senin, 25 Agustus 2025.

Model kerjasama usaha ini dinilai lebih realistis bagi masyarakat karena tidak membutuhkan biaya operasional besar. Kerang mutiara tidak perlu diberi pakan tambahan, hanya membutuhkan pemeliharaan rutin seperti pembersihan setiap dua hingga tiga minggu sekali. Namun, modal awal tetap diperlukan untuk pembuatan longline budidaya. Satu unit longline dengan panjang 100 meter, kata Munadi, bisa menghabiskan biaya Rp15–20 juta.

Kapasitas Produksi Balai

Saat ini BPBPP Sekotong memiliki sekitar 400 indukan kerang mutiara. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian yang siap dipijahkan.

“Kalau induknya bagus, bisa menghasilkan jutaan larva. Kalau tingkat keberhasilan dari larva hingga usia 45 hari sekitar 10 persen. Itu sudah sangat lumayan,” katanya.

Dengan fasilitas 12 bak fiber, balai mampu menampung hingga 200 lembar kolektor per bak. Artinya, kapasitas produksi bisa mencapai sekitar 2.000 lembar per periode. Satu lembar kolektor berisi sekitar 2.000–2.500 ekor benih. Jika dikalkulasikan, potensi produksi bisa mencapai jutaan benih kerang mutiara setiap tahunnya.

Dukungan Sarana dan Pasar

Munadi menambahkan, revitalisasi sarana-prasarana sangat dibutuhkan agar kapasitas produksi bisa optimal.

“Kami butuh sekitar Rp2 miliar untuk perbaikan laboratorium, instalasi air laut, dan sarana pendukung lainnya, produksi benih kerrang mutiara ini bisa dilakukan maksimal,” ujarnya.

Pasar mutiara dinilai sangat menjanjikan. Tidak hanya untuk perusahaan di Lombok, permintaan juga datang dari berbagai daerah lainnya di Indonesia seperti Bali dan Sulawesi.

“Potensinya secara ekonomi sangat besar. perusahaan – perusahaan pembudaiaya di Indonesia lebih senang membeli kerang ukuran 5–7 sentimeter, karena masa pemeliharaan hingga menghasilkan mutiara siap jual lebih singkat. Dan mereka bisa mengatur pola produksi. Perusahaan-perusahaan inin pasti nyari benihnya di sini,” jelasnya.

Komoditas Unggulan NTB

Munadi menegaskan bahwa budidaya mutiara merupakan salah satu komoditas laut yang paling menguntungkan dibanding jenis budidaya ikan lainnya. Keunggulan mutiara adalah tidak membutuhkan pakan tambahan, hanya modal awal berupa sarana budidaya.

Dengan dukungan pemerintah, sektor ini diyakini mampu kembali mengangkat nama NTB sebagai pusat mutiara berkualitas dunia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.(bul)

Kontraktor Tantang Gubernur NTB, Desak Audiensi Terbuka Soal Nasib Pengusaha Lokal

0
H. Salman(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Masyarakat jasa konstruksi di Provinsi NTB menantang Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal untuk turun langsung mendengar keluhan para pelaku jasa konstruksi. Mereka berharap, ada semangat yang sama dalam mewujudkan pembangunan di daerah yang Makmur dan Mendunia, sebagaimana visi misi besar gubernur bersama wakilnya, Hj. Indah Damayanti Putri.

H. Salman, SH, kontraktor sekaligus mantan Ketua Gapensi Lombok Barat menegaskan, kontraktor siap membiayai sendiri pertemuan terbuka, asal gubernur bersedia bertemu langsung dengan pengusaha lokal, khususnya masyarakat konstruksi.

“Kalau gubernur benar-benar ingin tahu kondisi pengusaha di daerah, kami siap dikumpulkan. Kita yang siapkan semuanya. Supaya pak gubernur jangan hanya mendengar keadaan dari lingkaran sekitarnya saja, karena informasi yang sampai ke kepala daerah bisa berbeda dengan fakta di lapangan,” tegas pengacara ini, Senin, 25 Agustus 2025.

Menurut H. Salman, ada beberapa hal utama yang harus didengar gubernur dari suara kontraktor daerah. Pertama, soal regulasi yang bisa memberi ruang khusus bagi pengusaha lokal agar tetap mendapat porsi dalam proyek pembangunan. Kedua, memastikan pemerintah provinsi mengakomodir kontraktor daerah agar bisa menjadi pemain di daerahnya sendiri.

“Misalnya, pusat memang membuat aturan terkait dunia konstruksi, tapi daerah punya kewenangan membuat regulasi untuk melindungi pengusaha lokal. Contohnya, dalam tender bisa dipersyaratkan hanya pengusaha yang berkantor di NTB yang boleh ikut dengan nilai tertentu. Itu untuk memastikan proyek tetap dikerjakan orang daerah,” jelasnya.

H. Salman menambahkan, sekarang muncul fenomena dugaan praktik bagi-bagi proyek yang melibatkan orang dekat dan keluarga pejabat. Hal ini bisa berdampak ke banyak hal, terutama soal kualitas proyek karena tidak dilaksanakan oleh orang yang bukan profesionalnya. Dampaknya yang dikhawatirkan kepada masyarakat.

“Kami minta gubernur jangan hanya percaya pada bisikan orang-orang dekat. Pembisik kadang justru memberi informasi yang keliru. Kalau keliru informasi diterima pak gubernur, yang menerima dampak dari proyek yang tidak berkualitas itu adalah masyarakat. ini yang perlu sekali kita diskusikan langsung dengan kepala daerah,” ungkapnya.

H. Salman juga menegaskan, kontraktor lokal tidak anti terhadap pembangunan besar yang dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha luar. Tetapi kontraktor lokal meminta keadilan dan akses yang sama. Ia mengajak gubernur agar mau bertemu langsung, melihat, dan mendengar kondisi pengusaha konstruksi daerah tanpa perantara.

“Kalau gubernur punya niat membangun NTB dengan benar, mari kita duduk bersama. Kami siap membuka data, siapa kontraktor bermasalah dan siapa yang benar-benar profesional. Jangan biarkan pengusaha lokal terus terpinggirkan. Kita sama – sama membangun NTB Makmur Mendunia ini,” tutupnya.(bul)

BPJPH Ajak Pengusaha Warteg Manfaatkan Sertifikasi Halal Gratis

0
BPJPH Ajak Pengusaha Warteg Manfaatkan Sertifikasi Halal Gratis(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengajak para pengusaha warung makan seperti warung Tegal (warteg, hingga warung Padang untuk memanfaatkan pengurusan sertifikasi halal gratis.

“Silahkan pegiat warung makan warteg, warung Sunda, warung Padang, dan sejenisnya, segera manfaatkan kesempatan mengurus sertifikat halal gratis ini mumpung masih tersedia kuota gratis dari pemerintah,” kata Haikal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Adapun para pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI).

Langkah itu, lanjut Haikal, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Disadarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan kemudahan sertifikasi halal bagi warung makan tersebut bertujuan agar seluruh warung makan tradisional dapat bersertifikat halal dengan mudah melalui skema pendampingan proses produk halal.

Dengan bersertifikat halal, maka warung diharapkan memiliki standar sehingga berimplikasi pada peningkatan daya saing di pasaran.

Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, tetapi juga menambah nilai ekonomi bagi pelaku usaha, katanya, menegaskan.

“Halal itu standar yang mencerminkan kualitas produk. Halal itu sehat, higienis, bersih, dan tentu saja berkualitas,” kata Haikal.

“Dengan program ini, pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh manfaat, sehingga ekosistem produk halal di Indonesia semakin kuat, inklusif serta produktif,” katanya, menambahkan.

Salah satu penerima manfaat adalah Komariyadin, pemilik warung makan Penyetan Djoeragan Ertiga di Jawa Timur.

Menurut dia, adanya sertifikasi halal bukan hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga menambah jumlah pelanggan dan mendukung kemajuan usaha.

“Untuk UMK (usaha mikro, kecil) seluruh Indonesia, ayo segera urus sertifikat halal mumpung gratis. Ayo semangat terus berkembang, cintai produk lokal buatan Indonesia,” katanya. (ant)

Emas Antam Hari Ini Turun Rp4.000 ke Angka Rp1,929 Juta Per gram ‎

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, mengalami penurunan Rp4.000 menjadi Rp1.929.000 dari semula Rp1.933.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.775.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.014.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.929.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.798.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.672.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.420.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.785.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp46.837.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.595.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp187.112.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp467.515.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp934.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.869.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Pengembangan KEK Bisa Atasi Kesenjangan Ekonomi di Daerah

0
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah menyampaikan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa langkah tersebut penting agar capaian positif pertumbuhan dapat dirasakan merata hingga ke daerah.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, ia menuturkan salah satu yang tengah difokuskan yakni memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Sejumlah daerah yang dimaksud yakni Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo.

“Potensi di lima kabupaten/kota Jawa Timur tersebut telah menjadi bagian dari perencanaan pemerintah provinsi ke depan. Pengembangan ini diyakini mampu mendorong sektor konsumsi rumah tangga serta memperkuat ekonomi daerah,” tuturnya.

Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan baik melalui penguatan infrastruktur, pengembangan pariwisata, maupun dukungan terhadap industri lokal.

Lebih lanjut, Susiwijono atau yang akrab disapa Susi itu menekankan pembangunan kawasan terintegrasi menjadi strategi penting untuk mengatasi ketimpangan, memperluas pusat pertumbuhan, dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap solid sebesar 5,12 persen pada triwulan II 2025 serta inflasi yang terkendali di level 2,37 persen, pemerintah dinilai perlu menghadirkan langkah nyata agar manfaat pembangunan menjangkau daerah-daerah.

Sejalan dengan program prioritas nasional, pemerintah juga mendorong pemanfaatan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, program ketahanan pangan, energi, kesehatan, serta pengembangan KEK untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Program-program tersebut diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dalam acara Sarasehan Percepatan Ekonomi Daerah di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat 22 Agustus 2025, kontribusi remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur turut disorot sebagai faktor penting peningkat daya beli masyarakat.

Susi mengatakan, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan dan pemberdayaan PMI agar memberi nilai tambah lebih besar bagi pembangunan daerah.

Selain itu, koordinasi lintas daerah dalam pengembangan destinasi wisata juga dianggap krusial. Potensi destinasi unggulan seperti Telaga Sarangan di Magetan, Pantai Klayar di Pacitan, dan Telaga Ngebel di Ponorogo, jika diintegrasikan dengan penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional diyakini mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, dari hasil diskusi mengenai potensi yang besar yang akan dibangun di wilayah Jawa Timur ini, kita merumuskan program dan proyek untuk kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya integrasi berbagai destinasi wisata yang ada di kawasan pariwisata,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Anggota I BPK RI, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Madiun, Bupati Madiun, Bupati Ponorogo, Bupati Magetan, Bupati Pacitan, pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga, pejabat daerah, perwakilan Kementerian/Lembaga, perwakilan asosiasi usaha, serta akademisi. (ant)

Sumbawa Mulai Siapkan Lima Model Kopdes Merah Putih

0
S. Adi Nusantara(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (Kukmindag) Sumbawa, memastikan tengah menyiapkan lima model koperasi desa/kelurahan merah putih untuk kemudian diusulkan ke provinsi.

“Jadi, masing-masing kabupaten/kota diminta oleh Pemerintah Provinsi menyiapkan lima koperasi model sebelum bulan Oktober dan kami sudah mulai menyiapkan hal tersebut,” Kata Kepala Dinas Kukmindag Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada Ekbis NTB, pekan kemarin.

Ia melanjutkan, selain menyiapkan koperasinya, pemerintah juga tengah menyiapkan core bisnis terhadap lima koperasi model itu. Salah satu core bisnis yang didorong oleh pemerintah yakni penyediaan pupuk bagi para petani bekerjasama langsung dengan PT Pupuk Indonesia.

“Kami akan segera melakukan kordinasi lebih lanjut untuk membahas hal tersebut. Kami juga upayakan lima koperasi modal bisa segera terwujud sebelum bulan Oktober,” ucapnya.

Ia melanjutkan, pembentukan koperasi desa merah putih merupakan kebijakan nasional yang pelaksanaannya cukup cepat. Apalagi di tingkat daerah, proses legalitas (berbadan hukum) koperasi sudah dilakukan pemerintah tinggal mendorong adanya core bisnis yang akan mereka jalankan.

“KDMP tetap akan kita dampingi secara serius dan pembinaan lebih lanjut sehingga tidak terjadi stagnasi terhadap koperasi tersebut,” ujarnya.

Pemerintah juga akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong keterlibatan perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara. Hal terseret dilakukan agar mereka bisa turut membantu koperasi menyusun rencana bisnis yang sesuai dengan potensi lokal.

“Kami gandeng OJK agar OJK bisa melibatkan bank Himbara di daerah agar mereka ikut mendampingi koperasi dalam merancang dan menjalankan usaha yang relevan dengan karakter wilayah,” jelasnya.

Ia menyebutkan, 50 persen desa di Sumbawa berada di kawasan pesisir. Kondisi ini membuka peluang besar untuk mengembangkan koperasi berbasis ekonomi biru, seperti perikanan, garam, atau wisata bahari yang disinergikan dengan Bappenas agar sejalan dengan peta jalan pengembangan ekonomi nasional.

“Pendampingan yang lebih intensif dan tepat sasaran, sangat kami harapkan agar koperasi tidak hanya menjadi formalitas program, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa,” pungkasnya. (ils)

Rendah, Minat Masyarakat Sumbawa Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis

0
Nur Atika(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, mengaku program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diluncurkan Pemerintah sejak Februari 2025 masih minim diminati masyarakat. Baru 0,9 persen masyarakat yang mengikuti program ini hingga semester pertama.

“Capaian rendah karena sosialisasinya belum menjangkau lapisan masyarakat dan ada kesan mereka enggan memanfaatkan layanan karena takut mengetahui penyakit yang diderita,” kata Plt. Kadikes, Sumbawa, Nur Atika, pekan kemarin.

Ia menjelaskan, program PKG ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan pemeriksaan awal atau skrining. Jika ditemukan gejala penyakit tertentu, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan darah lengkap.

“Misalnya kita temukan ada warga yang memiliki riwayat diabetes saat skrining maka akan langsung kita untuk menjalani pemeriksaan lebih mendetail,” ujarnya.

Ia melanjutkan, program ini manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Sebab jika penyakit terdeteksi sejak dini, maka penanganan bisa segera dilakukan untuk mencegah komplikasi begitu juga dengan masyarakat yang sehat bisa mempertahankan gaya hidup sehat.

“Manfaat dari program ini sangat besar, sehingga kami berharap masyarakat bisa lebih antusias dalam melakukan pemeriksaan kesehatannya,” ucapnya.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pihaknya akan terus mengintensifkan sosialisasi. Petugas puskesmas juga akan diminta menyampaikan informasi tentang PKG dalam setiap kegiatan desa.

“Kami berharap ada dukungan kuat dari pemerintah, supaya PKG bisa disosialisasikan secara lebih luas dan dimanfaatkan masyarakat secara maksimal,” tukasnya. (ils)

Pemkab Bima Fokus Bina UMKM agar Bersaing di Pasar Modern

0
Salah satu pelaku UMKM di kegiatan Selasa Menyapa pada awal pekan kemarin, di Kecamatan Palibelo(ekbisntb.com/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus membina pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar modern. Pemkab mendorong lahirnya produk lokal yang berdaya saing, tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga nasional bahkan internasional.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, H. Dahlan H. Muhammad, mengatakan bahwa Bupati Bima menggagas program nyata untuk mendukung UMKM melalui Selasa Menyapa. Program ini memberi kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produk di desa yang menjadi lokasi acara.

“Di Kabupaten Bima sendiri, salah satunya adalah melalui program Selasa Menyapa. Melalui kegiatan ini, menjadi kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mempromosi dan memasarkan produk lokal di desa yang bersangkutan (setiap lokasi kegiatan),” jelasnya, Minggu 24 Agustus 2025.

Dahlan menegaskan, program tersebut terbukti efektif. Para pelaku UMKM bisa hadir langsung, menjual produk, sekaligus memperkenalkan hasil produksinya sendiri. Meskipun dalam skala regional.

“Melalui kegiatan itu sangat memajukan UMKM, karena di sana para pelaku bisa hadir, menjual, sekaligus memperkenalkan produk-produk hasil produksinya sendiri,” sambung Dahlan.

Selain Selasa Menyapa, Pemkab Bima juga melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan besar. Pada festival daerah hingga perayaan HUT RI 17 Agustus lalu, pelaku UMKM tetap mendapat ruang untuk memamerkan produk andalan mereka.

Meski begitu, Dahlan mengakui bahwa produk lokal Bima belum banyak menembus pasar nasional maupun internasional. Namun, ia menegaskan Pemkab terus mengambil langkah untuk mendorong hal itu.

“Inilah yang sedang kita kembangkan. Jadi kita sedang mencoba melakukan sosialisasi dan edukasi melalui diklat kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Bima agar produknya bisa bersaing di pasar modern, dan dikenal di luar daerah,” katanya.

Ia mengatakan, beberapa produk lokal Bima sebenarnya sudah cukup dikenal, seperti kain tenun dan renda. Produk kuliner khas juga mulai menarik perhatian, meskipun masih terbatas di luar daerah. Dahlan menilai potensi kuliner Bima cukup besar, namun pengemasan produk masih menjadi kendala utama.

“Kalau di makanan atau kuliner khas Bima bisa dipasarkan sampai skala nasional, sebenarnya kendalanya hanya pada masalah pengemasan. Ya namanya para pelaku UMKM ini maunya cepat laku. Itu yang menjadi tantangan, sehingga untuk membuat produk yang lebih bisa dipasarkan di skala nasional maupun internasional masih sangat terbatas. Namun itu yang akan kami lakukan pembinaan serius,” jelasnya.

Selain soal kualitas produk, Dinas Koperasi dan UMKM juga gencar memberikan edukasi terkait legalitas dan standar produk. Mereka mendorong UMKM untuk memiliki sertifikat halal dan kelengkapan lain agar produk bisa bersaing dengan baik.

“Kami juga membantu memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM untuk perlunya sertifikat halal dan hal-hal yang menunjang produk mereka agar memiliki daya saing,” pungkasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Bima optimis produk lokal akan semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar modern. Pemkab berharap UMKM tidak hanya menopang ekonomi desa, tetapi juga menjadi penopang ekonomi daerah secara berkelanjutan. (hir)

Festival Peresean Bupati Lobar Cup, Komitmen Pemda Lobar Dorong Budaya Peresean Menasional dan Mendunia

0
Bupati Lobar H Lalu Ahmad bersama Ketua TP PKK dan Wabup Hj Nurul Adha membuka Festival Peresean Bupati Lobar Cup 2025, Sabtu 23 Agustus 2025.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini secara resmi membuka Festival Peresean Bupati Lobar Cup 2025 di Taman Kota Gerung, Sabtu 23 Agustus 2025. Festival ini akan berlangsung hngga 31 Agustus 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Festival Peresan ini wujud nyata upaya Ketua DPW PAN itu untuk menciptakan panggung yang lebih besar bagi para pepadu Lombok khususnya Lobar, sekaligus memperkenalkan budaya khas daerah ini ke seluruh Indonesia dan dunia.

Pembukaan festival ini dihadiri Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha, Ketua TP PKK Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, jajaran Kepala OPD, serta ribuan masyarakat.

Bupati menegaskan, event ini menunjukkan komitmenyang kuat dalam melestarikan budaya peresean yang menjadi kebanggaan masyarakat Lombok. Bahkan, pihaknya berencana memperluas area penyelenggaraan di Taman Kota Gerung pada Desember mendatang, “Saya bertekad untuk membawa pertandingan peresean ke level yang lebih tinggi (menasional dan mendunia),” katanya.

Bupati mengakui, bahwa pelestarian peresean bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkuat jati diri masyarakat Lombok. “Saya mengajak seluruh elemen, terutama generasi muda, untuk terus memupuk semangat ini agar tradisi tetap hidup dan berkembang,” ujarnya.

Bupati juga mengharapkan agar peresean dapat ditetapkan sebagai cabang olahraga nasional yang bisa dipertandingkan dalam event-event besar. Pemkab Lobar, kata dia, telah merumuskan aturan baku tentang peresean sebagai standar resmi dalam pertandingan.

Selain sebagai ajang pelestarian budaya, Festival Peresean juga diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pemkab berencana meningkatkan fasilitas arena peresean dengan memperluas kapasitas tempat duduk hingga 12 trap, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai pertunjukan budaya.  (her)