Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 464

Industri Pariwisata Berharap Bisa Berkelanjutan

By
ekbisntb.com
-
0
Sahlan M. Saleh (ekbisntb.com/ist)

PELAKU industri pariwisata memuji keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming menurunkan harga tiket pesawat pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 yang sekian lama sangat sulit sekali diturunkan. Meski demikian, pelaku industri pariwisata juga berharap penurunan harga tiket pesawat ini bisa sustainable (berkelanjutan).

“Kami berharap diskon ini tidak hanya berlaku saat momen-momen puncak seperti Nataru saja. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan sepanjang tahun,” ujar Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Sahlan M Saleh, pekan kemarin.

Sahlan yang juga Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Provinsi NTB ini menyambut baik inisiatif pemerintah dalam menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10%. Namun, ia menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan ini untuk terus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan domestik.

Sahlan menjelaskan bahwa penurunan harga tiket pesawat selama Nataru telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB. Namun, ia meyakini dengan adanya diskon yang berkelanjutan, potensi pertumbuhan sektor pariwisata akan semakin besar.

“Kami mengusulkan agar maskapai penerbangan dapat memberikan harga promo untuk kelas bisnis atau kelas atas. Hal ini dapat menjadi alternatif bagi wisatawan yang menginginkan kenyamanan lebih,” imbuhnya.

Sahlan memperkirakan bahwa penurunan harga tiket pesawat akan berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan sekitar 15-20% selama periode Nataru. Namun, ia juga mengingatkan bahwa perencanaan perjalanan membutuhkan waktu, sehingga dampak penuh dari kebijakan ini baru akan terlihat secara signifikan pada tahun depan.

Diketahui, penurunan harga tiket pesawat ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain potongan tarif jasa kebandarudaraan, diskon harga avtur, dan penurunan fuel surcharge. Dengan harga yang lebih terjangkau, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata di NTB dan membuka peluang bagi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk berkembang.(bul)

Penurunan Harga Tiket Pesawat Harus Berkelanjutan

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Kusnawan (ekbisntb.com/ist)

PARA pelaku wisata perhotelan di Provinsi NTB menyambut positif penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen di masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini. Hal itu diprediksi akan berdampak pada peningkatan orang yang menggunakan jasa penerbangan dan meningkatkan okupansi hotel.

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB Lalu Kusnawan mengatakan, harga tiket penerbangan dari dan menuju Lombok di momen Nataru ini memang terlihat ada penurunan. Misalnya tiket Jakarta – Lombok terpantau di harga 1 jutaan. Namun demikian, pelaku wisata mengharapkan ada upaya yang berkelanjutan dalam hal penurunan harga tiket ini.

“Jangan sampai selesai Nataru, kembali mahal lagi, ini kan tak signifikan. Kebijakan ini berdampak positif jika ada yang pulang dan liburan, namun kita ingin jangka panjang,” kata Lalu Kusnawan kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Terlepas dari program jangka pendek pemerintah pusat berupa penurunan tiket 10 persen selama Nataru ini, ia menginginkan adanya pembukaan rute penerbangan domestik yang baru disertai dengan promosi ke luar daerah agar tingkat keterisian pesawat bagus. Artinya aspek bisnis penerbangan juga terus berkembang secara berkelanjutan.

“Airline ini kan berbisnis, solusinya adalah Pemda beli seat. Jika tak mampu, kita gunakan promosi, contoh ada klasifikasi hotel, misalnya ring 1 dan ring 2 airport. Ajak kerja sama misalnya 50:50 atau berapa misalnya, mari kita lakukan promosi ke luar daerah untuk menambah demand,” ajaknya.

Menurutnya, dengan cara berpromosi, tingkat keterisian pesawat akan lebih tinggi. Jika permintaan tinggi, maka harga tiket pesawat bisa lebih murah. Hal ini tentu akan menguntungkan NTB sebagai tujuan berwisata.

“Misalnya kita kerjasama dengan Lion Air Group, kita bikin paket liburan include tiket, include menginap atau free dinner. Banyak macam yang bisa dijual oleh pelaku usaha yang bia di-support oleh industri,” katanya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, penerbangan, pelaku perhotelan dan destinasi sangat diperlukan untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan ke Lombok maupun Sumbawa. Sebab semuanya harus memiliki daya tarik untuk meningkatkan volume angka kunjungan. Terlebih pelaku perhotelan tak ansih menjual hotelnya semata, namun dia menjual destinasi di sekitarnya sebagai daya tarik.(ris)

Tiket Pesawat Turun dan Ikhtiar Tingkatkan Kunjungan Wisatawan ke NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah pesawat sedang parkir di BIZAM. Menyambut Libur Nataru, pemerintah mengeluarkan kebijakan menurunkan harga tiket pesawat 10 persen untuk memberikan keringanan pada masyarakat yang ingin Natal di kampung halaman dan berlibur di dalam negeri. (ekbisntb.com/ham)

Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia. Mampukah kebijakan ini meningkatkan kunjungan wisatawan dalam negeri dan mancanegara ke NTB?

HARGA tiket pesawat ke seluruh rute penerbangan di Indonesia, termasuk dari dan ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menunjukkan penurunan. Jika sebelumnya, penerbangan rute BIZAM-Soekarno Hatta atau sebaliknya, harga tiket pesawat di atas Rp1.000.000. Namun, semenjak ada kebijakan penurunan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, harga tiket pesawat ada di bawah Rp 1 juta, yakni Rp928.300. Sementara maskapai yang memberikan pelayanan lebih pada penumpangnya, harga tiket pesawat juga menunjukkan penurunan.

Begitu juga dengan rute BIZAM-Djuanda, Jawa Timur, harga tiket pesawat dari sejumlah maskapai sebagian besar di bawah Rp1juta, yakni di kisaran Rp700 ribu lebih.

Dikutip dari dephub.go.id, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri, menjelaskan, pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia. Meski demikian, ujarnya, penurunan harga tiket pesawat  tanpa pengurangan PPN diperlukan peran maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT. Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

Menurutnya, pemberlakuan penyesuaian tarif akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru yakni dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 03 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual. Sementara bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan.

Elba berharap, keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru nanti. Ia pun meyakini bahwa keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024.

PT Pertamina Persero Group, tambahnya, akan memberikan dukungan penurunan harga avtur pada periode Nataru 2024/2025 di 19 lokasi bandara (khususnya bandara Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta Kulon Progo, Pontianak, Ambon, Makassar, Balikpapan, Kupang, Sorong, Timika, Jayapura, Maumere, Nabire, Biak). PT Pertamina Persero Group akan memberikan support di Nataru dengan penurunan harga jual avtur pada rentang 7,5% sampai dengan 10%.

“Harga avtur setelah penurunan harga akan mendekati harga jual avtur di Bandara Soekarno-Hatta (CGK). Jika terdapat kenaikan harga jual avtur di Desember 2024, tidak akan berdampak pada maskapai yang melayani publik,”  terang Elba.

Terkait penurunan tarif jasa kebandaraudaraan, PT Angkasa Pura Indonesia dan seluruh UPBU (Unit Pelayanan Bandar Udara) yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, akan memberikan dukungan penurunan tarif PJP2U menjadi sebesar 50% dan tarif PJP4U menjadi sebesar 50%. Namun PT Angkasa Pura Indonesia masih membutuhkan konfirmasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat mengikutsertakan CGK dan DPS. Maskapai penerbangan sepakat untuk memberikan diskon fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%). Sedangkan AirNav akan memberikan layanan advance dan extend selama periode Nataru untuk mendukung operating hours yang lebih panjang sesuai kebutuhan maskapai.

Berdasarkan analisa dan perhitungan yang dilakukan, dalam hal terdapat pengenaan discount fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%), discount PJP2U 50% dan PJP4U 50%, serta turut mempertimbangkan rute dan volume penerbangan maka secara rata-rata tertimbang (weighted average) akan terdapat penurunan tarif tiket pesawat sekitar 10%.

“Perlu dicatat, analisa dan perhitungan penurunan harga tiket belum menyertakan insentif PPN, mengingat hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan,” terangnya.

 Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., memberikan apresiasi positif dengan kebijakan pemerintah pusat ini. Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini mengharapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen ini akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik atau mancanegara ke daerah ini.

Selama ini, ungkapnya, penerbangan ke NTB terkendala dengan mahalnya harga tiket pesawat dari beberapa bandara di Indonesia. Hal ini berdampak besar terhadap jumlah kunjungan wisatawan domestik atau mancanegara. Calon wisatawan di beberapa daerah di Indonesia lebih memilih berlibur ke luar negeri, seperti Singapura, Malaysia atau Thailand, karena harga tiket pesawat lebih murah dibandingkan dengan harga tiket pesawat ke BIZAM yang cukup mahal.

Fathul Gani juga mengingatkan agar pelaku pariwisata, mulai dari pihak perjalanan wisata, pengelola hotel, restoran dan juga wisata desa mempersiapkan diri dengan baik. Dalam hal ini, pengelola atau pelaku pariwisata lebih mengedepankan hospitality atau sapta pesona, sehingga wisatawan betah berwisata di NTB dan kembali lagi datang ke NTB.

Selain itu, berbagai macam kekurangan yang selama ini dikeluhkan wisatawan harus dibenahi, seperti kebersihan objek wisata dan masalah sampah harus tetap diperhatikan, sehingga wisatawan yang berwisata tetap aman, nyaman dan terkesan objek wisata yang dimiliki.(ham)

Patung Singa Bersayap, ‘’Penjaga’’ Istana Cakranegara Dikembalikan dari Belanda

By
ekbisntb.com
-
0
Patung singa bersayap, Penjaga Istana Cakranegara dikembalikan Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia. Sekarang patung ini berada di Museum Nasional, Jakarta. (ekbisntb.com/Kementerian Kebudayaan)

Lombok (ekbisntb.com) – NTB memiliki banyak koleksi benda bersejarah yang dibawa ke Belanda pada zaman penjajahan. Tahun 2023 lalu, Pemerintah Belanda mengembalikan harta karun Lombok ke Pemerintah Indonesia dan sekarang sudah berada di Museum Nasional Indonesia. Begitu juga di akhir tahun 2024 ini, sejumlah koleksi milik bangsa Indonesia. Dua di antaranya patung Singa Bersayap yang merupakan ‘’Penjaga’’ Istana Cakranegara juga ikut dikembalikan ke Pemerintah Indonesia.

Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam, S.H., M.H., yang dikonfirmasi ekbisntb.com, Minggu 22 Desember 2024, menyampaikan jika pihaknya sangat menginginkan benda-benda bersejarah yang merupakan milik masyarakat Lombok ini dikembalikan ke daerah.

‘’Kami tetap akan berusaha untuk setidaknya benda benda tersebut dapat dipamerkan dengan bekerja sama dengan Museum Nasional. Penjajakan telah dilakukan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Drs. H. Lalu Gita Ariadi, red) tahun 2023. Bahkan surat juga telah dikirimkan Kkami sedang menunggu jawaban dari Jakarta,’’ ungkapnya.

Selain itu, ujarnya, Museum NTB akan menyiapkan diri apa bila benda tersebut dipamerkan di Mataram dengan bantuan Museum Nasional. Namun, semua itu tergantung dari Museum Nasional apakah akan mengizinkan untuk dibawa ke NTB, karena benda-benda bersejarah ini memerlukan penjagaan dan perawatan.

Sebelumnya, Pemprov NTB juga menginginkan koleksi barang berharga asal NTB yang kini berada di Museum Nasional bisa dipamerkan di NTB, khususnya saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB. Namun, peringatan HUT NTB tanggal 17 Desember 2024 ke 66 telah usai, pihak Museum Nasional belum mengizinkan untuk dipamerkan di daerah.

Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri (Kemlu), patung singa bersayap dirampas oleh Pemerintah Belanda saat Perang Lombok pada 1894. Patung ini merupakan simbol pelindung dalam arsitektur istana tradisional. Sebagai bagian dari struktur Istana Cakranegara, keduanya bukan sekadar ornamen, tetapi lambang penjaga kekuatan dan martabat Kerajaan Mataram Lombok yang diperintah oleh dinasti Karangasem.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Kebudayaan Fadli Zon menandatangani serah terima 272 objek warisan budaya Indonesia yang dipulangkan dari Belanda. Objek warisan ini mencakup 204 objek warisan budaya Indonesia dari Belanda dan tambahan 68 artefak dari Museum Rotterdam.

Proses serah terima dilakukan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, pada Senin 16 Desember 2024 Momen ini dihadiri oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Marc Gerritsen. (ham)

Rumput Laut KSB Dikirim ke Lombok dan Bali Sebagai Bibit

By
ekbisntb.com
-
0
Ahlul Afwan(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Produksi rumput laut petani Kabupaten Sumbawa Barat ternyata tidak saja dijual dalam kondisi kering. Dalam beberapa tahun terakhir, para petani juga banyak menjualnya dalam kondisi masih basah sebagai bibit.

“Iya rumput laut petani kita yang di Kertasari terutama, itu dikirim ke luar daerah untuk kebutuhan bibit juga,” ungkap Kabid Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan KSB, Ahlul Afwan, Jumat 20 September 2024.

Selama ini kata Afwan, permintaan bibit rumput laut yang dilayanai oleh petani KSB berasal dari pulau Lombok dan pulau Bali. Hampir setiap pekan petani KSB melakukan pengiriman ke petani kedua pulau tersebut. “Kalau di Lombok yang paling banyak permintaannya dari Seriwe, Lombok Timur. Biasanya sampai 2 truk pengiriman ke sana setiap minggunya,” katanya.

Afwan memperkirakan, alasan petani rumput laut Seriwe dan dari beberapa wilayah budidaya di Bali banyak memanfaatkan bibit dari KSB karena memiliki tipikal perairan yang sama. Ia menyebut, tanaman rumput laut sangat peka dengan perubahan ekstrim kondisi perairan. Sehingga untuk menghidari resiko gagal tanam maka petani umumnya akan mencari bibit yang ditanam pada perairan yang kondisinya hampir sama. “Kalau jenis rumput laut yang ditaman petani kita selama ini adalah Eucheuma Cottoni Sakul,” urainya.

Dijadikannya pilihan rumput laut KSB sebagai bibit oleh sejumlah petani di daerah lain. Hal itu membuat kemudian produksi rumput lait KSB menjadi yang terbanyak dari daerah lainnya di NTB.

“NTB masuk dalam salah satu daftar daerah produsen rumput laut terbesar secara nasional. Nah penyumbang terbanyaknya ya dari kita ini,” klaim Afwan seraya mengurai produksi rumput laut rata-rata yang dapat dihasilkan oleh petani KSB.

“Hitungan kami khusus rumput laut kering saja. Setiap bulannya petani kita menjual sekitar 90 sampai 110 ton,” sambung Afwan.

Untuk terus meningkatkan jumlah produksi petani rumput laut itu, pemerintah KSB melalui Dinas Perikanan setempat selama ini tetap memberikan dukungan. Sejumlah program bantuan digelontorkan kepada petani dalam berbagai bentuk. “Baru-baru ini ada 7 kelompok petani rumput laut di desa Kertasari kami berikan bantuan sarana dan prasarana,” pungkas Afwan. (bug)

Disnaker: UMK Mataram Rp2.859.620 Menjadi Tertinggi di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
H.Rudi Suryawan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram mencatat, penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Mataram untuk tahun 2025 sebesar Rp2.859.620, merupakan UMK tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Disnaker Kota Mataram Rudi Suryawan di Mataram, Jumat, mengatakan UMK Mataram tahun 2025 yang telah ditetapkan Rp2.859.620 naik 6,5 persen atau Rp174.531 dibandingkan UMK tahun 2024. “Penetapan UMK Mataram itu selalu menjadi UMK tertinggi di NTB,” katanya.

Besaran UMK Mataram tahun 2025, tambah Rudi, bahkan lebih tinggi dari UMK Provinsi NTB tahun 2025 yang ditetapkan Rp2.602.931.

Setelah UMK Mataram disahkan, pihaknya segera menyebar surat edaran terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB terhadap penetapan UMK ke ratusan perusahaan besar di Kota Mataram, guna menjadi acuan pembayaran UMK tahun 2025.

“Setelah ditetapkan, pemberian upah karyawan sesuai UMK yang ditetapkan mulai berlaku per 1 Januari 2025,” katanya.

Rudi mengingatkan pemberian upah sesuai UMK ini khusus untuk pekerja yang baru mulai bekerja atau usia kerja 0-1 tahun. Sedangkan di atas itu, berlaku gaji yang disesuaikan dengan kinerja dan tentu ada tambahan bonus dan lainnya.

Sementara untuk pengawasan, lanjutnya, pada Januari 2025 pihaknya akan mengumpulkan sekitar 200 pimpinan perusahaan besar yang di Kota Mataram untuk dilakukan sosialisasi terhadap penetapan UMK 2025.

“Tujuannya, agar perusahaan-perusahaan besar bisa membayar upah sesuai yang telah ditetapkan. Sedangkan perusahaan kecil ada dispensasi boleh memberikan upah 50 persen dari UMK,” katanya.

Di sisi lain Disnaker Kota Mataram juga meminta peran aktif dari para pekerja untuk melaporkan ketika tidak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. “Pekerja jangan takut melapor, sebab identitas pelapor kami rahasiakan,” katanya.

Berdasarkan hasil evaluasi pembayaran UMK pada tahun-tahun sebelumnya, Rudi mengakui tingkat ketaatan perusahaan cukup bagus dan UMK dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Itu kami simpulkan, karena selama ini belum ada pekerja yang melapor terkait pembayaran upah yang tidak sesuai,” katanya. (ant)

Siapkan Tim Kesehatan Nataru

By
ekbisntb.com
-
0
H. Emirald Isfihan (ekbisntb.com/ant)

DINAS Kesehatan Kota Mataram, menyiapkan tim kesehatan untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus membantu kelancaran kegiatan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan di Mataram, Jumat 20 Desember 2024 mengatakan, tim kesehatan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 tersebut bergabung dengan tim keamanan yang dibentuk oleh jajaran TNI/Polri.

“Kami sifatnya mendukung, dengan menyiagakan petugas pada tiga titik posko pengamanan yang dibentuk Kepolisian,” katanya. Tiga posko pengamanan Nataru di Kota Mataram ada di depan Mataram Mall, pertigaan Pasar Kebon Roek, dan depan Lombok Epicentrum Mall.

Pada satu titik, Dinkes menyiapkan tiga petugas terdiri atas dokter, perawat, dan sopir karena selama siaga di posko pengamanan petugas kesehatan juga menyiagakan mobil ambulans.

“Petugas kesehatan kami siagakan secara bergantian selama 24 jam untuk mengantisipasi hak-hal yang tidak diinginkan terutama gangguan kesehatan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Dinkes Kota Mataram juga menyiagakan Instalasi Gawat Darurat (IGD) selama 24 jam pada 11 Puskesmas se-Kota Mataram, untuk menjamin masyarakat tetap terlayani meskipun pada hari libur.

Dinas Kesehatan Kota Mataram juga sudah menyebar surat edaran ke 16 rumah sakit se-Kota Mataram, agar semua rumah sakit (RS) siaga untuk penanganan kasus-kasus darurat selama Nataru. “Kami tidak hanya mengandalkan RS Ruslan Kota Mataram dan RSUP NTB menjadi rujukan, tapi semua RS kami minta siaga untuk menjadi rujukan kasus gawat darurat,” katanya.

Misalnya ketika ada kasus gawat darurat di sekitar Posko Kebon Roek, petugas bisa langsung merujuk pasien ke RS terdekat yakni RS Karang Ujung. ‘’Jika pasien membutuhkan penanganan lebih intensif, barulah akan kami rujuk ke RS Ruslan Mataram atau RSPU NTB,’’ katanya.

Di samping itu, lanjut Emirald, petugas juga akan memastikan pasien yang ditangani sudah terakomodasi dalam UHC (Universal Health Coverage) BPJS Kesehatan.

Namun demikian, pihaknya mengingatkan bahwa kasus yang terjadi akibat hobi, kecelakaan karena balap liar, mabuk-mabukan, dan lainnya tidak terakomodasi UHC. “Hal itu perlu di atensi sebab penanganan kasus kami evaluasi kasus per kasus, agar kami tidak menyalahi administrasi UHC,” katanya. (ant)

Realisasi Bantuan Sosial Program Sembako di NTB Tahun 2024 Mencapai Rp1,06 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Bahkti Sosial dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Keluarga Besar Dinas Sosial bersama pilar-pilar Sosial dan masyarakat di Lingkungam Banjar, Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram Jum'at 20 Desember 2024.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bantuan Sosial Program Sembako yang merupakan salah satu bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI adalah bagian dari bantuan sosial yang selama ini menjadi penguat dalam menurunkan angka kemiskinan di NTB.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Dr. H Ahsanul Khalik mengatakan, di samping berbagai program melalui APBD, Pemprov NTB juga tetap  bergantung pada pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan sosial khususnya menurunkan angka kemiskinan.

“Karena bantuan sosial menjadi bagian penting dalam strategi kita di NTB bagaimana membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan tidak mampu,” kata H. Ahsanul Khalik atau Dr. Aka di sela-sela kegiatan Gotong Royong/Bahkti Sosial dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Keluarga Besar Dinas Sosial bersama pilar-pilar Sosial dan masyarakat di Lingkungam Banjar, Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Jumat 20 Desember 2024.

Dr. Aka mengatakan, tujuan bantuan sosial program sembako yang digelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian sosial RI antara lain mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi.

Tabel penerimaan bantuan(ekbisntb.com/ist)

“Bantuan sosial program sembako juga memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan,” imbuhnya.

Penyaluran bantuan sosial program sembako di Provinsi NTB dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT. Pos Indonesia dengan jumlah total bantuan sampai bulan Desember tahun 2024 sebesar Rp 1,06 triliun atau lebih tepatnya Rp. 1.060.489.200.000 (Satu triliun enam puluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah Kelurga Penerima Manfaat sebanyak 513.191.

Jika dirincikan, BRI Periode Januari – Desember Tahun 2024 telah menyalurkan bantuan sosial program sembako kepada 444.660 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 978.252.000.000 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Sementara PT. Pos Indonesia menyalurkan hanya pada Periode Januari hingga Juli kepada 68.531 KPM sebesar Rp. 82.237.200.000,- (Delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah ini sesuai dengan data salur yang berumber dari data pada menu monitoring yang ada di Aplikasi SIKS-NG.

Dr. Aka menyampaikan juga bahwa kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako masing-masing Kabupaten / Kota merupakan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Indeks Bantuan Sosial program sembako sebesar Rp. 200.000/bulan / KPM yang diberikan selama 12 bulan yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing KPM sesuai periode penyaluran.

Terkait data salur bantuan sosial program sembako sesuai kabupaten / kota yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia periode Januari sampai dengan Desember dan PT. Pos Indonesia periode Januari hingga Juni sesuai dengan. (ris)

Mulai 1 Januari 2025, Pendakian TNGR Ditutup Selama Tiga Bulan

By
ekbisntb.com
-
0
Pendaki sedang berkemah di kawasan TNGR. BTNGR mengumumkan penutupan Rinjani mulai 1 Januari 2025 selama tiga bulan (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) akan menutup wisata pendakian ke Rinjani mulai tanggal 1 Januari hingga 2 April 2025. Kebijakan ini dibuat setelah memperhatikan informasi prakiraan cuaca dari BMKG Stasiun  Klimatologi Klas I Mataram yang menyatakan sedang terjadi masa peralihan menuju musim hujan 2024/2025.

Sehingga perlu diwaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan bersifat lokal di beberapa wilayah serta potensi dampak bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Kepala Balai TNGR Yarman mengatakan, seluruh jalur pendakian Rinjani akan ditutup mulai tanggal 1 Januani yang meliputi jalur jalur wisata pendakian Senaru dan jalur pendakian Torean di Kabupaten Lombok Utara, kemudian jalur wisata pendakian Sembalun, jalur pendakian Timbanuh, dan jalur pendakian  Tetebatu di Kabupaten Lombok Timur serta jalur wisata pendakian Aik Berik di Kabupaten Lombok Tengah.

“Semua jalur pendakian tersebut resmi ditutup untuk umum terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai tanggal 2 April 2025,” kata Yarman dalam keterangannya, Jumat 20 Desember 2024.

Aktivitas Pendakian terakhir dilakukan pada tanggal 31 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 3 Januari 2025.

Sebelumnya, Yarman menyatakan pemesanan tiket pendakian melalui aplikasi eRinjani dapat dilakukan hingga 25 Desember 2024. Kebijakan tersebut dilakukan sehubungan dengan persiapan penutupan jalur destinasi wisata alam pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani serta tutup buku akhir tahun Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan pendakian menuju Gunung Rinjani agar segera melakukan pemesanan tiket sesuai dengan aturan.

“Warga bisa melakukan pemesanan tiket jika ingin melakukan pendakian Gunung Rinjani 2024, sebelum penutupan jalur pendakian dilakukan,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap kepada wisatawan maupun masyarakat untuk tetap tetap mematuhi semua aturan yang berlaku demi keamanan, kenyamanan dan kelestarian alam di kawasan Gunung Rinjani tetap terjaga. “Pendakian harus melalui jalur resmi dan sesuai aturan,” katanya.

Di Tahun 2025, Balai TNGR menyiapkan sejumlah langkah untuk mewujudkan wisata pendakian nol sampah ke Gunung Rinjani.

“Tahun 2025, kami melakukan zero waste agar tidak ada lagi potensi sampah yang diangkut ke atas (Gunung Rinjani),” kata Yarman.

Dengan Program Zero Waste ini, Balai TNGR tidak hanya menjaga kebersihan Gunung Rinjani, tetapi juga mendorong perilaku bertanggung jawab di kalangan wisatawan. Sebuah harapan besar disematkan bahwa keindahan Rinjani akan tetap lestari, sekaligus menjadi contoh bagi pengelolaan destinasi wisata lain di Indonesia.(ris)

Pemprov NTB upayakan agar Teluk Saleh jadi kawasan lindung laut

By
ekbisntb.com
-
0
Muslim(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya agar Teluk Saleh yang berada di Kabupaten Dompu dan Bima menjadi kawasan lindung laut atau Marine Protected Area (MPA) demi melindungi habitat hiu paus.

“Teluk Saleh sebagai bagian dari cagar biosfer dunia sedang diarahkan menjadi kawasan konservasi habitat,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim dalam pernyataan di Mataram, Jumat.

Muslim mengatakan dengan status kawasan lindung laut, maka keberlanjutan biota dan lingkungan dapat terlindungi melalui kebijakan pemerintah.

Proses menjadikan kawasan lindung laut melibatkan peran aktif masyarakat yang didukung oleh lembaga non-pemerintah berupa Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) dengan pendanaan dari Pemerintah Perancis senilai 500.000 euro atau sekitar Rp8 miliar.

Pengelolaan kawasan Teluk Saleh dilakukan melalui pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan penyusunan standar operasional prosedur masuk kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung agar kawasan itu berkelanjutan.

Kawasan Teluk Saleh di Pulau Sumbawa seluas 1.459 kilometer persegi dan panjang 282 kilometer merupakan habitat hiu paus dan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Muslim mendorong pengelola wisata serta operator wisata agar memiliki sertifikat pemandu wisata untuk mendapatkan pengakuan dari tamu, terutama para turis yang datang ke Teluk Saleh, untuk berinteraksi dengan hiu paus.

Tata kelola hiu paus harus mengacu Peraturan Gubernur NTB Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Hiu Paus. Regulasi itu mengatur daya dukung dan daya tampung wisata beserta standar operasional prosedur untuk melakukan aktivitas wisata.

Peraturan Gubernur NTB tersebut disusun untuk memastikan keberlanjutan biota hiu paus yang kelak berdampak terhadap keberlanjutan kemanfaatan ekonomi masyarakat dari aktivitas wisata. (ant)

1...463464465...801Page 464 of 801

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami