Beranda blog Halaman 458

Usulan Penghapusan PBB-P2, Pemda Loteng Diminta Cermat

0
H. Lalu Ramdan (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) H. Lalu Ramdan, S.Ag., merespon positif rencana penghapusan atau pemutihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh pemerintah daerah setempat. Meski demikian, Pemkab Loteng diingatkan supaya lebih berhati-hati serta cermat dalam memutuskan objek mana saja yang akan dihapus atau diputihkan tunggakannya. Harus benar-benar sesuai aturan yang ada.

“Harus jelas kriteria yang akan dihapus tunggakan PBB-P2-nya. Dan, harus dikaji betul sebelumnya supaya sesuai dengan aturan yang berlaku,” terang H. Lalu Ramdan, S.Ag., Rabu 27 Agustus 2025.

Ia mengatakan, setiap tahun tunggakan PBB-P2 tersebut selaku saja masuk menjadi salah satu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun hingga saat ini Pemkab Loteng belum juga bisa menuntaskan persoalan tersebut. Nilai tunggakannya juga cukup besar mencapai Rp 82 miliar yang merupakan komulasi dari tunggakan PBB-P2 sejak tahun 2010 lalu.

Dan, sekarang ada wacana dari Pemkab Loteng untuk melakukan pemutihan atau penghapusan terhadap tunggakan PBB-P2 tersebut. Bagi pihaknya jika itu memang bisa menjadi solusi, tidak masalah dilakukan. Tetapi tetap harus melihat dan berpegang pada aturan yang berlaku.

Jangan sampai kemudian pemerintah daerah salah dalam mengambil kebijakan atau keputusan. “Harus ada landasan hukum yang kuat untuk memutuskan penghapusan tunggakan PBB-P2 ini. Jika memang masih bisa ditagih, kita minta supaya tetap ditagih. Agar bisa menambah pendapatan daerah. Terlebih tunggakan yang ada cukup besar,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Tapi jika memang tidak bisa ditagih lagi, tentu ada tahapan-tahapannya untuk kemudian bisa dihapus. Harapannya, persoalan tunggakan PBB-P2 tersebut bisa segera diselesaikan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., mengatakan kalau penghapusan atau pemutihan tunggakan PBB-P2 tersebut sedang dikaji. Pihaknya pun masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu sebagai dasar pelaksanaan kebijakan itu nantinya. Sembari melakukan verifikasi obyek-obyek mana saja yang berpotensi untuk diputihkan.

Firman menegaskan dari sisa tunggakan PBB-P2 yang ada, tidak seluruhnya akan diputihkan. Ada kriterianya nanti dan itu disesuaikan dengan aturan atau regulasi yang ada. “Kalau dari hasil kajiannya masih bisa ditagih, maka tetap akan ditagih,” terangnya.

Sementara yang akan diputihkan di antaranya objek pajak yang invalid datanya. Termasuk objek pajak yang dimiliki oleh warga miskin dan miskin ekstrem. Tetapi itu masih wacana. Keputusan pasti masih menunggu terbitnya Perbup. (kir)

Lotim dan Muratara Jalin Kerja Sama Strategis Bidang Pertanian dan Peternakan

0
Bupati Muratara Devi Suhartoni (kiri) bersama Wakil Bupati Lotim H. Muhammad Edwin Hadiwijaya saat bersama di kantor Bupati Lotim, Rabu, 27 Agustus 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), menyambut kunjungan kerja Pemkab Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni, ini bertujuan membangun sinergi strategis dalam sektor pertanian dan peternakan untuk memperkuat ketahanan pangan kedua daerah.

Rombongan dari Sumatera Selatan tersebut diterima dengan hangat oleh Wakil Bupati Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim.

Wabup Edwin menyampaikan apresiasi dan kesiapan penuh Lotim untuk berkolaborasi. Ia memaparkan potensi dan kondisi demografis Lotim yang memiliki populasi lebih dari 1,4 juta jiwa, tersebar di 21 kecamatan, 239 desa, dan 15 kelurahan.

Kabupaten Lotim mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,2 persen. Sebuah angka yang cukup tinggi dan wujud stabilitas ekonomi daerah. Ia juga menyebutkan komitmen Pemkab dalam layanan kesehatan, dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 38 miliar untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) bagi 185 ribu penerima BPJS, didukung oleh 35 puskesmas dan 4 rumah sakit daerah.

Bupati Muratara, Devi Suhartoni, memperkenalkan daerahnya sebagai kabupaten termuda ke-17 di Sumatera Selatan yang kaya akan sumber daya alam.

Muratara memiliki tujuh kecamatan dengan penghasilan utama dari perkebunan sawit, tambang batu bara, emas, dan minyak. Namun, katanya Muratara ingin mengembangkan sektor pertanian.

Bupati Devi menyatakan bahwa kunjungannya berfokus pada pembelajaran pengelolaan komoditas unggulan Lotim, seperti padi, jagung, dan tembakau. Hal ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan beras yang terjadi di Muratara.

Selain pertanian, ia juga mengungkapkan potensi peternakan kerbau di Muratara yang belum tergarap optimal. “Kami berharap diskusi dengan Pemkab Lombok Timur dapat membuka solusi untuk meningkatkan nilai jual ternak kerbau kami,” demikian harapnya.(rus)

Sambut MotoGP 2025, Sirkuit Mandalika Kembali Dipoles

0
Sambut MotoGP 2025, Sirkuit Mandalika Kembali Dipoles(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang penyelenggaraan MotoGP pada 3-5 Oktober 2025, pihak pengelola sirkuit, Mandalika Grand Prix Association (MGPA), kembali memberikan perhatian serius pada kondisi lintasan, khususnya terkait pengecatan ulang _kerbs_ dan pembatas di pinggiran trek.

*Pemeriksaan Cat Lama di Lintasan*

Seiring waktu dan intensitas penggunaan, cat yang melapisi kerbs, batas trek, dan area sisi kiri-kanan lintasan mengalami penurunan kualitas.

Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA, bersama tim teknis melakukan pemeriksaan langsung ke berbagai titik sirkuit untuk melihat kondisi terbaru cat yang digunakan.

Menurutnya, pengecatan terakhir dilakukan pada MotoGP 2024. Sejak saat itu, lintasan Mandalika telah menjadi arena berbagai event besar seperti Mandala Racing Series (MRS), Mandalika Festival of Speed (MFOS), ajang mobil bertenaga besar GT World Challenge Asia, hingga Porsche Carrera Cup Asia (PCCA). Intensitas tinggi dari sederet balapan tersebut membuat beberapa lapisan cat mengalami pengelupasan dan permukaan kerbs tampak hitam akibat gesekan ban.

*Pengecatan Ulang Setelah ARRC 2025*

Priandhi menegaskan bahwa pengecatan ulang akan dilakukan setelah digelarnya pelaksanaan Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025, yang berlangsung akhir pekan ini, 29-31 Agustus 2025. Keputusan tersebut diambil agar event ARRC tetap berjalan tanpa hambatan, sekaligus memberi waktu yang tepat untuk mengerjakan perawatan lintasan dengan maksimal.

“Kami ingin memastikan seluruh kegiatan balap berjalan lancar, sehingga proses pengecatan ulang akan kami mulai begitu ARRC selesai. Ini adalah bagian dari rutinitas pemeliharaan sirkuit yang harus selalu dijaga standarnya,” ungkap Priandhi Satria.

*Tahapan Pengecatan: Dari Pembersihan Hingga Aplikasi Cat Khusus*

Proses pengecatan ulang lintasan Mandalika tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa tahap teknis yang harus dipenuhi agar cat dapat menempel kuat dan tahan lama sebagai berikut:

*1. Pembersihan Area –* Langkah pertama adalah membersihkan area yang akan dicat ulang. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan jet-wash, gerinda, dan sikat kawat untuk membuat permukaan menjadi kasar. Dengan begitu, cat bisa menempel sempurna.

*2. Pencucian Permukaan –* Setelah digerinda, area tersebut kembali dicuci hingga benar-benar bersih dari debu, kotoran, dan sisa karet ban.

*3. Pengecatan Ulang –* Aplikasi cat dilakukan dengan menggunakan cat khusus yang telah dihomologasi oleh FIM dan FIA. Cat ini mengandung butiran kaca halus yang mampu meningkatkan daya cengkeram ban, baik dalam kondisi lintasan kering maupun basah.

Cat jenis ini telah teruji pada berbagai ajang balap dunia dan menjadi standar keselamatan yang wajib diterapkan pada sirkuit internasional.

*Dikerjakan oleh Putra-Putri NTB yang Terlatih*

Hal yang membanggakan, seluruh proses pengecatan lintasan akan ditangani oleh tim marshal MGPA yang berasal dari NTB. Para marshal ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan khusus pengecatan saat ajang MotoGP 2024, dan terbukti mampu mengerjakannya dengan baik sesuai standar internasional.

“Putra-putri NTB yang menjadi marshal volunteer sudah sangat berpengalaman. Pada MotoGP 2024, mereka berhasil membuktikan diri mampu menangani pengecatan lintasan dengan sangat baik. Kami percaya mereka kembali bisa melaksanakan tugas ini secara profesional,” jelas Priandhi Satria.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa MGPA tidak hanya fokus pada penyelenggaraan event, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia lokal dengan berbagai ilmu dan pelatihan.

*Bukti Konsistensi MGPA dalam Menjaga Kualitas*

Pengecatan lintasan hanyalah salah satu bentuk dari serangkaian perawatan yang dilakukan MGPA untuk menjaga kualitas sirkuit. Konsistensi ini menjadi bukti bahwa Mandalika tidak hanya siap menyambut event motorsport kelas dunia, tetapi juga memiliki komitmen dalam meningkatkan standar profesionalisme.

Selain itu, pemberdayaan putra-putri daerah NTB dalam setiap aspek teknis menunjukkan komitmen MGPA untuk menjadikan Mandalika bukan sekadar arena balap, tetapi juga pusat pembelajaran dan peningkatan kualitas SDM lokal.

Dengan dilakukannya pengecatan ulang setelah ARRC 2025, Mandalika akan kembali tampil prima menyambut rangkaian event motorsport internasional selanjutnya.

Proses teknis yang detail, penggunaan cat khusus berstandar FIM dan FIA, serta keterlibatan tenaga lokal yang sudah terlatih, menjadi bukti nyata bahwa Sirkuit Mandalika selalu mengedepankan profesionalisme dan kualitas.

Lebih dari sekadar lintasan, Mandalika kini juga menjadi simbol kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia putra dan putri Nusa Tenggara Barat, yang terus berkembang bersama pesatnya dunia motorsport internasional.(bul)

BSI dan Pemkab KLU Bersinergi Dalam Implementasi Sistem Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah

0
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat kerja sama pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi sistem pembayaran pajak dan retribusi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antara Pemkab KLU dan BSI yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kepala Bapenda KLU, Ainul Yakin menjelaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Lombok Utara dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan transparan. “Sebagai bentuk implementasi, BSI akan memaksimalkan kanal pembayaran pajak dan retribusi, terutama di kawasan tiga gili yaitu Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno untuk pajak restoran, kafe dan hotel. Tiga destinasi wisata ini memiliki potensi pajak yang sangat besar dan menjadi penopang utama penerimaan daerah. Kolaborasi ini sangat penting mengingat target penerimaan pajak daerah yang tinggi menuntut adanya kerja sama aktif dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Tito Indratno, Area Manager BSI Area Denpasar, menambahkan bahwa integrasi sistem pembayaran BSI dengan aplikasi Sipenda milik Pemkab KLU akan segera dilakukan secara host to host. “BSI berkomitmen mendukung kemudahan layanan pembayaran bagi wajib pajak serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ke depan, pembayaran pajak dan retribusi juga selain melalui aplikasi byond by BSI juga dapat dilakukan melalui chanell jaringan BSI Agen yang tersebar di berbagai titik strategis, sehingga layanan lebih mudah dijangkau masyarakat termasuk pelaku usaha di kawasan wisata,” jelasnya.

Acara sosialisasi implementasi sistem pembayaran ini turut dihadiri sejumlah perangkat daerah, di antaranya BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Dinas P2KB, Pemdes serta jajaran Sekretariat Daerah KLU.

Melalui kolaborasi ini, Pemkab Lombok Utara dan BSI optimis mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.(bul)

DPRD Soroti Kapal Tua, Gapasdap Kayangan Tegaskan Operasi Sesuai Aturan

0
DPRD Soroti Kapal Tua, Gapasdap Kayangan Tegaskan Operasi Sesuai Aturan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Kayangan, Umar, menanggapi pernyataan Komisi IV DPRD NTB soal kapal-kapal tua yang beroperasi lintas Kayangan (Lombok Timur) – Poto Tano (Kabupaten Sumbawa barat).

Menurutnya, seluruh operator kapal telah mematuhi regulasi yang berlaku.

“Soal kategori kapal tua itu sebenarnya ranahnya syahbandar. Namun dari sisi operator, kami sudah melaksanakan ketentuan sesuai aturan. Setiap kapal wajib docking setiap tahun dan menjalani pemeriksaan rutin. Kalau ada komponen tidak layak, kapal otomatis dilarang berlayar sampai memenuhi syarat laik operasi,” jelasnya.

Umar juga menegaskan bahwa operator tidak bisa menentukan jadwal kapal secara sepihak.

“Jadwal kapal dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Kami hanya melaksanakan seluruh regulasi yang ditetapkan. Kalau ada aturan yang perlu dievaluasi, kami siap menyesuaikan,” katanya.

Saat ini, terdapat 28 kapal yang terdaftar di lintasan Kayangan–Poto Tano. Setiap hari, rata-rata 10 kapal beroperasi, sementara 18 kapal lainnya tidak berlayar. Umar menilai jumlah kapal yang tersedia sudah memadai.

“Menurut kami sudah cukup. Harapan kami, tidak ada penambahan kapal lagi agar distribusi jadwal tetap seimbang,” tambahnya.

Dengan penegasan tersebut, Gapasdap memastikan kapal yang melayani penyeberangan di Kayangan–Poto Tano beroperasi sesuai regulasi dan tetap mengutamakan keselamatan penumpang.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Provinsi NTB menyoroti masih beroperasinya kapal-kapal tua yang melayani penyeberangan barang dan penumpang di lintasan Kayangan–Poto Tano. Kapal tersebut dinilai tidak layak operasi dan berpotensi membahayakan keselamatan penumpang.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri, menegaskan bahwa usia kapal yang sudah tua membuatnya rawan dari sisi keamanan.

“Saya khawatir soal keselamatan penumpang. Kapal-kapal yang usianya sudah tua itu sebenarnya tidak layak lagi dioperasikan. Kalau masih beroperasi, berarti ada yang tidak beres dalam proses pengecekan kelayakan kapal,” kata politisi Partai Demokrat itu.(bul)

Pajak Digital Tembus Rp40 Triliun, Ekonomi Online Menopang APBN 2025

0
Ilustrasi Kantor Pajak(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp40,02 triliun hingga 31 Juli 2025. Angka ini bersumber dari berbagai instrumen pajak, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak atas aset kripto, pajak fintech, hingga pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Rinciannya, PPN PMSE menyumbang Rp31,06 triliun, pajak kripto Rp1,55 triliun, pajak fintech Rp3,88 triliun, dan pajak SIPP Rp3,53 triliun.

PPN PMSE Tumbuh Konsisten

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Tiga di antaranya baru ditunjuk pada Juli, yakni Scalable Hosting Solutions OÜ, Express Technologies Limited, dan Finelo Limited. Pada saat yang sama, pemerintah juga mencabut penunjukan tiga perusahaan, yaitu Evernote GmbH, To The New Singapore Pte. Ltd., dan Epic Games Entertainment International GmbH.

Dari total yang ditunjuk, sebanyak 201 perusahaan telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total Rp31,06 triliun. Angka itu terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,90 triliun (2021), Rp5,51 triliun (2022), Rp6,76 triliun (2023), Rp8,44 triliun (2024), hingga Rp5,72 triliun di 2025.

Pajak Kripto, Fintech, dan SIPP Ikut Berkontribusi

Penerimaan pajak kripto hingga Juli 2025 mencapai Rp1,55 triliun. Sumbernya berasal dari PPh 22 atas transaksi aset kripto sebesar Rp730,41 miliar dan PPN Dalam Negeri (DN) Rp819,94 miliar.

Sementara itu, pajak fintech berkontribusi Rp3,88 triliun, terdiri dari PPh 23 atas bunga pinjaman Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Rp1,09 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman Wajib Pajak Luar Negeri Rp724,25 miliar, serta PPN DN Rp2,06 triliun.

Selain itu, penerimaan dari pajak SIPP tercatat Rp3,53 triliun, yang mayoritas berasal dari PPN sebesar Rp3,29 triliun, serta PPh Rp239,21 miliar.

Dorong Keadilan Pajak Digital

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, mengatakan kontribusi pajak dari sektor ekonomi digital terus menunjukkan tren positif.

“Kontribusi pajak digital tidak hanya memperkuat ruang fiskal, tetapi juga menciptakan level playing field antara pelaku usaha konvensional dan digital. Penerapan pajak digital ini bukanlah pajak baru, melainkan penyesuaian mekanisme pemungutan agar lebih praktis dan efisien bagi pelaku usaha,” tandasnya.(bul)

Pajak Bertutur 2025, KPP Mataram Timur Ajak Siswa SMAN 2 Gerung Jadi Generasi Sadar Pajak

0
Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gerung kembali menggelar kegiatan Pajak Bertutur pada Rabu, 27 Agustus 2025 di SMAN 2 Gerung, Lombok Barat.

Kegiatan Pajak bertutur ini juga diselenggarakan secara serentak di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak diseluruh Indonesia yaitu 34 Kantor Wilayah DJP, 352 Kantor Pelayanan Pajak dan 204 KP2KP. Kegiatan ini mengangkat tema “Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju”.

Kegiatan Tahunan ini untuk memperkenalkan Perpajakan Indonesia kepada Pelajar sebagai generasi penerus bangsa sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembelajaran kesadaran pajak pada dunia pendidikan.

Sebanyak 70 siswa dan perwakilan guru antusias mengikuti kegiatan yang dilaksanakan diaula sekolah setempat.

Sementara Kepala Sekolah SMAN 2 Gerung, Lalu Sumariani berharap agar Siswa terus semangat untuk belajar, melaksanakan semua kegiatan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab agar kelak mampu memberikan kontribusi kepada negara.

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Mataram Timur Dion Drielaksana yang hadir dalam acara itu menyampaikan pentingnya kontribusi generasi muda untuk berperan serta dalam membangun bangsa dan nantinya menjadi Wajib Pajak yang taat pajak.

Dion mengatakan, ini bagian dari tugas KPP untuk terus mengumpulkan uang pajak sebesar Rp2.189 triliyun atau sebesar 73% dari total Pendapatan Negara ditahun 2025. Pajak jangan dianggap sebagai beban, tapi merupakan kontribusi bersama untuk pembangunan nasional, yang hasilnya akan dinikmati untuk masyarakat banyak.

Uang pajak digunakan salah satunya untuk mendukung pembangun infrastruktur, maupun program-program peningkatan kualitas pendidikan, karena pembangunan bidang pendidikan merupakan investasi pemerintah Indonesia untuk menyiapkan generasi emas Indonesia di tahun 2045, generasi muda saat ini yang diperkirakan akan berada diusia produktif dan mendominasi sekitar 60% dari proyeksi jumlah penduduk nanti yang diperkirakan sebesar 324 juta jiwa ditahun tersebut.

Dion mendorong anak muda untuk berprestasi sesuai bakat masing-masing secara maksimal untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju.

Penyuluh Pajak KPP Pratama Mataram Timur Grace dan Selma memaparkan materi Pajak Bertutur berupa peran pajak dalam pembangunan negara dan menjelaskan bahwa pajak merupakan tulang punggung pembangunan negara yang manfaatnya digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta menjelaskan tentang alokasi APBN untuk Pendidikan sebesar Rp724,3 triliyun atau sebesar 20% dari total belanja negara.

Acara Pajak bertutur juga diisi dengan permainan dan kuis berhadiah yang berlangsung seru, diikuti para siswa dengan penuh semangat.(bul)

KPP Pratama Praya Tanamkan Kesadaran Pajak pada Siswa Lewat Pajak Bertutur 2025

0
Kegiatan pajak bertutur KPP Praya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya bekerja sama dengan SD Unggulan Hamzanwadi, Selong, Lombok Timur, menggelar kegiatan Pajak Bertutur (Patur) 2025 pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Pajak Bertutur merupakan program tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi sarana edukasi perpajakan bagi generasi muda mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tahun ini, kegiatan mengusung tema “Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju.”

Acara tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala KPP Pratama Praya, Wawan Haryanto, Kepala Sekolah SD Unggulan Hamzanwadi, Risqi Arilia Algae, M.Pd., serta Kepala KP2KP Selong, Yahya Zainul Arif, dan guru pendamping, Septiana Yolanda.

Dalam sambutannya, Wawan Haryanto menekankan pentingnya edukasi pajak sejak dini.

“Ini bagian dari tugas kami untuk secara terus-menerus memberikan pemahaman kepada pelajar terkait perpajakan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi wajib pajak sekaligus penopang pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Unggulan Hamzanwadi, Risqi Arilia Algae, menyampaikan apresiasi atas pemilihan sekolahnya sebagai tuan rumah kegiatan Patur 2025.

“Ini kebanggaan bagi kami karena dipercaya menjadi lokasi kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siswa. Semoga anak-anak bisa lebih sadar pentingnya pajak bagi negara,” ujarnya.

Kegiatan Patur 2025 juga dirangkai dengan program “Pajak Membaca” yang untuk pertama kalinya digelar secara daring bersama Direktur Jenderal Pajak. Selama 15 menit, siswa diajak menumbuhkan budaya membaca sekaligus memahami peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Selain penyampaian materi, para pelajar juga diajak mengikuti berbagai permainan edukatif bertema perpajakan untuk menambah semangat dan antusiasme. Suasana kegiatan berlangsung meriah dan interaktif.

Sebagai penutup, KPP Pratama Praya menyerahkan plakat penghargaan kepada SD Unggulan Hamzanwadi sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dalam menyukseskan Pajak Bertutur 2025.(bul)

NTB Dilirik Perusahaan Energi Korea Selatan untuk Kembangkan Teknologi Listrik

0
Kerja sama strategis dengan perusahaan teknologi asal Korea Selatan, Gridwiz(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB menjajaki kerja sama strategis dengan perusahaan teknologi asal Korea Selatan, Gridwiz. Kerja sama ini diarahkan untuk pengembangan energi terbarukan dan inovasi teknologi listrik di NTB.

Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., didampingi perwakilan Kelompok Kerja (Pokja), menerima kunjungan delegasi Gridwiz. Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi dalam bidang energi dan teknologi, khususnya untuk mendukung ekosistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Aryadi menekankan bahwa setiap bentuk kerja sama harus memiliki landasan hukum yang jelas.

“Proposal, tujuan kerja sama, dan program harus terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur NTB untuk dikaji. Setelah nota kesepahaman (MoU) disepakati, barulah kerja sama dapat dilaksanakan bersama BRIDA,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa BRIDA selalu mengutamakan kepentingan daerah.

“Prinsip kami sederhana, jika ini yang terbaik bagi NTB, kami akan mendukung sepenuhnya,” tegasnya.

Ruang lingkup kerja sama yang ditawarkan Gridwiz meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, investasi, pengelolaan aset yang memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, serta pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan pembangunan.

Gridwiz sendiri merupakan perusahaan teknologi asal Korea Selatan yang bergerak di bidang manajemen energi terdistribusi (Distributed Energy Resource Management). Perusahaan ini menawarkan solusi optimalisasi energi terbarukan, termasuk tenaga surya dan baterai, serta layanan jaringan virtual atau Virtual Power Plant (VPP).

Melalui kerja sama ini, BRIDA berharap kehadiran Gridwiz dapat menjadi katalis inovasi energi bersih di NTB sekaligus mendorong kemandirian energi daerah.(bul)

Bank Indonesia Ungkap Peluang NTB dari Kerjasama Penggunaan QRIS antara Indonesia-Jepang

0
Hario Kartiko Pamungkas(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam penggunaan sistem pembayaran berbasis QR code atau QRIS lintas negara resmi dijalin. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat kedua negara bertransaksi tanpa harus menukar mata uang terlebih dahulu.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, Hario Kartiko Pamungkas, menilai langkah ini akan membuka peluang besar bagi Provinsi NTB, khususnya pada sektor pariwisata, UMKM, dan perdagangan ekspor.

“Integrasi sistem pembayaran Indonesia-Jepang melalui QRIS akan membuat transaksi menjadi lebih efisien, mudah, dan aman. NTB bisa menjadi salah satu daerah yang paling diuntungkan mengingat potensi pariwisata dan produk lokalnya yang besar,” ungkap Hario, Rabu, 27 Agustus 2025.

Dorong Kenyamanan Wisatawan Jepang

Menurut Hario, salah satu dampak langsung kerja sama ini adalah meningkatnya kenyamanan wisatawan Jepang saat berkunjung ke NTB, baik ke Mandalika, Gili Trawangan, maupun destinasi lainnya. Wisatawan cukup menggunakan aplikasi pembayaran Jepang yang sudah terkoneksi QRIS untuk melakukan transaksi non-tunai di Indonesia.

“Ini akan mendorong daya saing pariwisata NTB sekaligus mendukung penyelenggaraan event internasional seperti MotoGP Mandalika atau kegiatan MICE. Dengan transaksi yang lebih praktis, belanja wisatawan juga berpotensi meningkat,” jelasnya.

Peluang Baru bagi UMKM dan Ekspor

Selain pariwisata, Hario menyebutkan kerja sama ini juga membuka jalan bagi pelaku UMKM NTB. Produk unggulan daerah seperti mutiara, kopi, tenun, rumput laut, hingga olahan pangan halal bisa dipasarkan lebih luas dengan memanfaatkan QRIS lintas negara sebagai alat pembayaran.

“Wisatawan Jepang yang membeli produk NTB saat berkunjung bisa melanjutkan transaksi daring dari negaranya menggunakan QRIS. Ini artinya, produk kita bisa masuk pasar Jepang tanpa harus menghadapi kompleksitas sistem pembayaran internasional yang biasanya cukup rumit,” terang Hario.

Lebih lanjut, digitalisasi pembayaran juga diyakini akan membantu UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

Momentum Ekonomi Digital

Hario menegaskan, kerja sama Indonesia–Jepang dalam konektivitas pembayaran ini merupakan bagian dari transformasi ekonomi digital yang terus didorong Bank Indonesia. Bagi NTB, peluang ini sejalan dengan upaya penguatan ekosistem pariwisata halal, ekspor produk unggulan, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas.

“QRIS lintas negara ini bukan hanya soal transaksi, tetapi juga soal integrasi ekosistem ekonomi daerah ke jaringan internasional. Ini momentum yang harus kita manfaatkan,” pungkasnya.(bul)