Beranda blog Halaman 459

Bank Indonesia Ungkap Peluang NTB dari Kerjasama Penggunaan QRIS antara Indonesia-Jepang

0
Hario Kartiko Pamungkas(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam penggunaan sistem pembayaran berbasis QR code atau QRIS lintas negara resmi dijalin. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat kedua negara bertransaksi tanpa harus menukar mata uang terlebih dahulu.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, Hario Kartiko Pamungkas, menilai langkah ini akan membuka peluang besar bagi Provinsi NTB, khususnya pada sektor pariwisata, UMKM, dan perdagangan ekspor.

“Integrasi sistem pembayaran Indonesia-Jepang melalui QRIS akan membuat transaksi menjadi lebih efisien, mudah, dan aman. NTB bisa menjadi salah satu daerah yang paling diuntungkan mengingat potensi pariwisata dan produk lokalnya yang besar,” ungkap Hario, Rabu, 27 Agustus 2025.

Dorong Kenyamanan Wisatawan Jepang

Menurut Hario, salah satu dampak langsung kerja sama ini adalah meningkatnya kenyamanan wisatawan Jepang saat berkunjung ke NTB, baik ke Mandalika, Gili Trawangan, maupun destinasi lainnya. Wisatawan cukup menggunakan aplikasi pembayaran Jepang yang sudah terkoneksi QRIS untuk melakukan transaksi non-tunai di Indonesia.

“Ini akan mendorong daya saing pariwisata NTB sekaligus mendukung penyelenggaraan event internasional seperti MotoGP Mandalika atau kegiatan MICE. Dengan transaksi yang lebih praktis, belanja wisatawan juga berpotensi meningkat,” jelasnya.

Peluang Baru bagi UMKM dan Ekspor

Selain pariwisata, Hario menyebutkan kerja sama ini juga membuka jalan bagi pelaku UMKM NTB. Produk unggulan daerah seperti mutiara, kopi, tenun, rumput laut, hingga olahan pangan halal bisa dipasarkan lebih luas dengan memanfaatkan QRIS lintas negara sebagai alat pembayaran.

“Wisatawan Jepang yang membeli produk NTB saat berkunjung bisa melanjutkan transaksi daring dari negaranya menggunakan QRIS. Ini artinya, produk kita bisa masuk pasar Jepang tanpa harus menghadapi kompleksitas sistem pembayaran internasional yang biasanya cukup rumit,” terang Hario.

Lebih lanjut, digitalisasi pembayaran juga diyakini akan membantu UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

Momentum Ekonomi Digital

Hario menegaskan, kerja sama Indonesia–Jepang dalam konektivitas pembayaran ini merupakan bagian dari transformasi ekonomi digital yang terus didorong Bank Indonesia. Bagi NTB, peluang ini sejalan dengan upaya penguatan ekosistem pariwisata halal, ekspor produk unggulan, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas.

“QRIS lintas negara ini bukan hanya soal transaksi, tetapi juga soal integrasi ekosistem ekonomi daerah ke jaringan internasional. Ini momentum yang harus kita manfaatkan,” pungkasnya.(bul)

AMPHURI Bali Nusra Sambut Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

0
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh DPR RI melalui rapat paripurna(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) wilayah Bali-Nusa Tenggara (Bali Nusra) menyambut gembira disahkannya pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh DPR RI melalui rapat paripurna, Selasa, 26 Agustus 2025.

Ketua AMPHURI Bali Nusra, H. Zamroni, menilai kehadiran kementerian baru ini akan membawa angin segar bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Menurutnya, setelah lebih dari tujuh dekade pengelolaan haji berada di bawah Kementerian Agama yang memiliki banyak bidang tugas, kini saatnya pelayanan terhadap jamaah haji dan umrah lebih fokus, profesional, dan terukur.

“Ini adalah momentum bersejarah. Kami di daerah, khususnya Bali dan Nusa Tenggara, sangat bersyukur atas langkah DPR dan keberanian Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Ini adalah jawaban dari kerinduan panjang kami,” ujar H. Zamroni, Rabu 27 Agustus 2025 di Mataram.

Perkuat Diplomasi dengan Arab Saudi

Zamroni menegaskan kementerian baru ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi dengan Arab Saudi. Selama ini, kebijakan umrah dan haji seringkali berubah dan berdampak langsung terhadap jamaah Indonesia, mulai dari kuota, biaya, hingga kebijakan umrah mandiri yang cenderung menguntungkan perusahaan swasta di Arab Saudi.

“Dengan adanya kementerian khusus, posisi tawar Indonesia lebih kuat. Pemerintah bisa lebih leluasa memperjuangkan kepentingan jamaah sekaligus melindungi penyelenggara resmi seperti PPIU dan PIHK di tanah air yang sudah berpengalaman puluhan tahun,” ungkapnya.

Dorong Profesionalisme Penyelenggara

Selain memberi manfaat bagi jamaah, Zamroni juga melihat Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong peningkatan profesionalisme bagi seluruh penyelenggara perjalanan ibadah. Menurutnya, selama ini masih banyak persoalan yang harus dibenahi, seperti keteraturan administrasi, perlindungan jamaah, serta kepastian standar layanan.

“Bagi kami pelaku usaha resmi, adanya kementerian ini memberikan kepastian hukum dan payung yang jelas. Jamaah juga lebih tenang karena ada lembaga khusus yang mengawasi, memberi solusi, sekaligus memastikan pelayanan tetap sesuai standar,” tegasnya.

Dukungan AMPHURI Pusat

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Amphuri, Firman M Nur, juga menyatakan apresiasinya atas langkah bersejarah ini. Ia menilai Kementerian Haji dan Umrah akan menjadi pengayom, bukan hanya bagi jamaah agar bisa beribadah dengan aman dan nyaman, tetapi juga bagi pelaku usaha yang sah secara hukum.

Firman menambahkan, struktur kementerian baru ini akan memberi ruang fokus untuk membangun ekosistem haji dan umrah yang lebih sehat dan berdaya saing.

Harapan untuk Daerah

Zamroni berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya berorientasi di pusat, tetapi juga menyentuh kebutuhan jamaah di daerah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara. Menurutnya, daerah kepulauan memiliki tantangan logistik dan biaya tambahan, sehingga diperlukan perhatian khusus.
“Harapan kami, kementerian ini juga memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan layanan. Jamaah di daerah harus merasakan manfaat yang sama seperti di kota besar. Jangan sampai terpinggirkan,” pungkasnya.(bul)

Kemensos Non-Aktifkan Kepesertaan BPJS Kesehatan 22.383 Warga Dompu

0
M. Syaukani(ekbisntb.com/ula)

Dompu (ekbisntb.com) – Kementerian Sosial RI menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan warga Dompu sebanyak 22.383 jiwa. Penonaktifan ini terjadi selama periode Januari 2024–Juli 2025 akibat meninggal dunia, data bermasalah, hingga tidak lagi memenuhi syarat.

“Penonatifan PBI JK dilakukan oleh Kementrian Sosial atas hasil pemadanan dengan Dirjen Dukcapil dan hasil grown chek pendamping PKH,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, M. Syaukani, S.T., saat dihubungi Selasa 26 Agustus 2025 siang.

Proses update atau pembaharuan data Bansos dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), kata Syaukani, menjadi kewenangan pemerintah desa/kelurahan melalui aplikasi SIKS NG. Aplikasi ini dikelola oleh operator di masing-masing desa/kelurahan dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan. “Update dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 hingga 20 untuk penerima PBI JK,” katanya.

Syaukani mengatakan, peran masyarakat dan perangkat desa/kelurahan sangat menentukan bantuan ini tepat sasaran. Terlebih operator bisa setiap saat melakukan pengecekan data penerima bantuan dan mengajukan perubahan, ketika ditemukan warganya tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat untuk diajukan perubahan. “Artinya pemerintah pusat tetap melakukan pembaharuan data per bulan, sehingga PBI JK tepat sasaran,” jelas Syaukani.

Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Dompu hingga Juli 2025 sebanyak 217.138 jiwa atau 78,15 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Dompu sebanyak 277.837 jiwa berdasarkan data Dukcapil semester II tahun 2024.

PBI JK yang ditanggung pusat untuk Kabupaten Dompu periode Juli 2025 sebanyak 117.510 jiwa. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) yang didaftarkan Pemda sebanyak 50.098 jiwa. Peserta ini kategori masyarakat tidak mampu membayar premi secara mandiri. Untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 41.894 jiwa. Kelompok ini adalah ASN, TNI, Polri, dan karyawan dengan anggota keluarganya.

Selanjutnnya adalah Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 2.542 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 5.096 jiwa. Namun jumlah peserta BPJS Kesehatan yang non-aktif mencapai 55.130 jiwa. (ula)

Dinsos Bima Mulai Data Calon Siswa Sekolah Rakyat

0
Sejumlah siswa salah satu SMA di wilayah Kabupaten Bima berjalan di sekitar sekolah mereka(ekbisntb.com/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima mulai mendata calon siswa Sekolah Rakyat. Program ini menargetkan seribu siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Tajuddin, mengatakan tim pendamping dari Dinsos sudah bergerak di seluruh kecamatan. “Kita sedang melakukan pendataan itu. Kemarin ketika di Kabupaten Bima dinyatakan ditunda pelaksanaannya (Sekolah Rakyat), kita harus menunggu pembangunan gedung Sekolah Rakyat yang baru itu jadi,” ujarnya saat dikonfirmasi Ekbis NTB, Selasa 26 Agustus 2025.

Ia menegaskan Dinsos tidak boleh terlambat menyiapkan data meski pelaksanaan sekolah rakyat belum dimulai. “Dalam perintahnya, ditetapkan (siswa) Sekolah Rakyat ini untuk 1.000 orang. Cuman tahap pertama belum tahu berapanya. Untuk saat ini Dinsos sudah membagi teman-teman pendamping itu untuk melakukan pendataan awal dulu,” tambah Tajuddin.

Skema pendataan dibagi per kecamatan. Setiap kecamatan mendata 20 calon siswa jenjang Sekolah Dasar (SD), 20 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 20 jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). “Jadi satu kecamatan ada 60 orang, dan dikali 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima,” jelasnya.

Jumlah itu mencapai lebih dari 1.080 calon siswa. Dari total tersebut, tim Dinsos akan melakukan verifikasi ulang agar sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sekolah. Namun, kata Tajuddin, data awal tetap menjadi pijakan utama.

“Yang masuk terdatar adalah memprioritaskan siswa berasal dari keluarga yang masuk desil satu sampai desil tiga. Prioritas utamanya kita artinya miskin dan miskin ekstrem,” tegasnya.

Ia mengakui tantangan terbesar muncul di calon siswa jenjang SD. “Hampir 90 persen orang tuanya tidak mengizinkan anaknya dilepas untuk diasramakannya itu,” kata dia.

Konsep Sekolah Rakyat memang berbasis asrama. Anak-anak akan tinggal di lingkungan sekolah dengan fasilitas yang memadai. Karena itu, Dinsos terus melakukan sosialisasi agar orang tua memahami manfaat program ini.

Tajuddin berharap masyarakat mendukung penuh agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi jawaban bagi anak-anak miskin untuk melanjutkan pendidikan.

“Kita ingin memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Pemerintah sudah siapkan wadah, tinggal kita kawal sama-sama supaya berjalan baik,” tutupnya. (hir)

Tak Mudah, Pemberdayaan Petani Lewat Industri Garam

0
Siti Rosmiati(ekbisntb.com/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendorong petani garam masuk ke industri garam beryodium agar produk mereka memiliki nilai tambah. Namun, jalan menuju industri itu tidak mudah karena syarat yang cukup berat, mulai dari sertifikasi hingga fasilitas produksi.

“Kalau kita di Disperindag, fungsinya di pembinaan pascapanen. Kalau untuk kualitas mutu garam petaninya, itu ranah Dinas Perikanan dan Kelautan. Kami di bidang perindustrian lebih ke pascapanennya,” kata Jabatan Fungsional Penyuluh Perindag, Siti Rosmiati kepada Ekbis NTB, Selasa 26 Agustus 2025.

Rosmiati menyebut, industri garam beryodium di Bima sebenarnya sudah ada, meski masih berskala industri rumahan atau home industry. Beberapa di antaranya Bima Karya Sejahtera (BKS) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemda Bima, CV Sanolo Jaya Sentosa, dan UD Dangga Sia. Disperindag mendampingi industri ini dalam hal pembinaan hingga sertifikasi.

“Industri garam itu agak ribet persyaratannya. Karena dari Kementerian Perindustrian, mereka wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Kalau garam konsumsi beryodium, tidak bisa dikasih yodium terus dikemas lalu dijual, tidak bisa seperti itu,” jelasnya.

Ada banyak tahapan yang harus ditempuh pelaku industri garam. Mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga sertifikat SNI yang cukup berat karena biayanya besar. Lembaga sertifikasi SNI pun tidak ada di Bima, melainkan ada seperti di Surabaya atau Makassar.

“Untuk sertifikasi SNI itu, salah satu syaratnya rumah produksi harus bangunan terpisah. Harus ada ruang bahan baku, ruang produksi, ruang produk jadi, ada lab-nya, dan jelas kepengurusannya. Setelah sertifikat SNI keluar, baru ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Baru mereka bisa menjual produk kemasan garam beryodium, bukan garam baku,” paparnya.

Sayangnya, meski sudah ada beberapa industri garam beryodium, produk mereka masih kalah saing di pasaran. Sementara, petani garam lebih memilih menjual langsung ke pengepul.

“Kami menawarkan para petani untuk ikut tergabung dalam industri garam ini, dan Disperindag siap membina dan membimbing. Tapi memang kelemahannya adalah regulasi pusat. Untuk sertifikasi SNI ini setiap tahun harus ada survei lapangan. Sementara konsumsi garam per orang hanya 2 sampai 3 kilo dalam setahun. Kecuali produknya mampu menguasai pasar di luar (daerah),” ujarnya.

Selain garam konsumsi, Disperindag juga mendorong pengembangan produk turunan lain, seperti garam spa. Namun produk ini masih dalam tahap lokal, hanya dipasarkan ketika ada pameran atau event tertentu.

“Produksi garam di Bima bisa ratusan bahkan ribuan ton dalam satu musim kemarau. Tapi produk spa ini belum terserap luas, masyarakat pun banyak yang masih belum tahu manfaatnya,” jelas Rosmiati.

Disperindag berharap semakin banyak petani yang mau masuk ke industri agar produk garam Bima tidak lagi dijual murah sebagai garam baku, melainkan bisa dipasarkan sebagai garam beryodium atau produk turunan bernilai tinggi. (hir)

Penataan Objek Wisata Labuhan Haji Lotim Butuh Rp 62 Miliar

0
Pantai Labuhan Haji yang sudah disusun master plan pembangunannya oleh Pemkab Lotim(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim telah menyusun master plan Daya Tarik Wisata khusus Labuhan Haji. Diakumulasi, Lotim butuh anggaran Rp 62 miliar lebih untuk menuntaskan penataan kawasan wisata yang kini dikelola oleh Sunrise Land Lombok (SLL) tersebut.

Menjawab Ekbis NTB, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Lotim, Samsul Hakim, Selasa 26 Agustus 2025 menjelaskan anggaran terbesar akan digunakan untuk membangun jeti atau pemecah gelombang. “Bentuknya seperti jangkar, diikat batu karang,” ungkapnya.

Menurut Samsul, penataan Pantai Labuhan Haji tanpa pembangunan jeti inu percuma. Pasalnya, tingkat abrasi di Pantai Labuhan Haji ini sangat tinggi. “Kalau tanpa jeti ini maka bangunan kita  akan hanyut terkena abrasi,” imbuhnya.

Kabid Destinasi ini menyebut, awalnya luas kawasan wisata Labuhan Haji ini sekitar 6,8 ha. Jumlah itu sesuai dengan luas areal lahan yang telah dibebaskan Pemda Lotim.

Namun, sepanjang tahun  2017-2024 seluas 40 are sudah hilang. “Bayangkan kalau 10 tahun ke depan khawatir hilang semua, sekarang saja sudah terlihat  srmakin ramping setelah kita hitung luasnya sekitar 6,4 ha,” ucapnya.

Dispar Lotim kini sudah mengantongi master plan yang disusun bersama dengan bantuan tim ahli dari Unram yang didanai juga oleh Kementerian Pariwisata RI.

Penataan kawasan wisata Labuhan Haji ini diakui saat ini cukup mendesak. Setelah ini, Dispar siap usulkan penataan dengan mengusulkan Detail Engginering Design (DED). Menyusun DED harus mengacu pada master plan.

 DED yang dibuat akan disesuaikan dengan  plafon anggaran. Dispar tidak akan susun yang tidak sesuai menu. Item apa saja yang akan dibuat itulah yang akan dibuatkan DED. Setelah memiliki master plan, fitegaskan ke depan tidak asal lagi tata objek wisata. DED dibuat setiap mau membangun.

Harapannya ke depan Dispar bisa dapat DAK untuk menata kawasan wisata Labuhan Haji ini. “Kendalanya sekarang ini hanya sertifikat aset, kita harapkan ke depan bagian aset ini segera buat sertifikat aset milik Pemda karena itu dasar untuk bisa dapat DAK,”  ujarnya. (rus)

Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan

0
Kegiatan bimbingan teknis SP2D daring digelar, Selasa 26 Agustus 2025. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Penerapan SP2D secara daring ini sebagai salah satu cara mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan.

Penegasan ini disampaikan Bupati Lotim, H. Haerul Warisin saat membuka bimbingan teknis pengoperasian SP2D daring di kantor Bupati Lotim, Selasa 26 Agustus 2025. “Ini adalah salah satu upaya strategis  mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ucapnya.

Ditegaskan, penerapan sistem digital juga  akan mempermudah proses administrasi. Meminimalisir terjadinya kesalahan petugas. Terpenting juga adalah, penerapan sistem dengan sentuhan teknologi ini akan  meningkatkan keakuratan data keuangan.

Pemerintah Kabupaten Lotim di bawah pimpinan Bupati Lotim H. Haerul Warisin dan H. Moh. Edwin Hadiwijaya sebagai Wakil Bupati in diketahui juga memiliki komitmen  untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital.

Diharapkan Bupati, para bendahara dan  tim keuangan daerah dapat menguasai teknis pengoperasian SP2D secara daring ini dengan sebaik-baiknya.

Melalui penerapan sistem secara digital ini juga bertujuan untuk mempercepat proses pencairan dana. Mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Lombok Timur

Tenaga Ahli Pusdatin Kemendagri Irma Widiyanti menyampaikan pemberian pengetahuan kepada tim keuangan pemerintah daerah ini agar mempermudah kinerja dan realisasi keuangan. Diyakinian, sistem SP2D secara daring ini sangat efektif untuk memperlancar kegiatan pelaporan. (rus)

UMKM Jadi Benteng Ekonomi

0
Irawan Aprianto(ekbisntb.com/dok)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Peran vital UMKM sudah terbukti, terutama ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menciptakan ekosistem kondusif yang mampu memberdayakan UMKM secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Sejumlah gagasan mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Mataram dengan Dinas Perinkop UKM Kota Mataram di DPRD Kota Mataram pada Selasa 26 Agustus 2025. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pentingnya tiga fondasi utama untuk memperkuat UMKM, yakni penciptaan atmosfer ekonomi yang kondusif, pendampingan berkelanjutan, serta kemudahan akses permodalan.

“Atmosfer ekonomi yang kondusif tidak hanya menyangkut kebijakan, tetapi juga soal keamanan dan kepastian berusaha. Hal ini menjadi dasar agar UMKM dapat tumbuh dengan baik,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST.

Selain itu, model pembinaan UMKM juga perlu diarahkan pada sistem pendampingan yang mirip dengan keberadaan penyuluh di sektor pertanian. Konsep “penyuluh UMKM” dinilai penting untuk memastikan para pelaku usaha mendapat bimbingan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

“Pendampingan ini bukan sekadar pelatihan formal. Penyuluh UMKM harus benar-benar mengawal setiap langkah, termasuk dalam penggunaan dana bantuan agar tepat sasaran,” katanya.

Gagasan ini juga dinilai sebagai jawaban atas berbagai persoalan penyaluran bantuan UMKM yang kerap menimbulkan persoalan administrasi maupun potensi penyalahgunaan. Dengan adanya pengawasan langsung dari penyuluh, potensi penyimpangan bisa ditekan seminimal mungkin.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan sistem permodalan yang mudah diakses oleh UMKM. Regulasi yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan harus segera dirancang agar program pemberdayaan UMKM bisa berjalan optimal.

“Selama ini banyak UMKM kesulitan modal. Jika ada regulasi dan mekanisme yang aman, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat akan merasa terlindungi,” tambahnya.

Di sisi lain, pemahaman mengenai UMKM juga perlu diluruskan. Selama ini, UMKM seringkali hanya diidentikkan dengan usaha mikro seperti pedagang kecil atau pelaku kuliner di pinggir jalan. Padahal, UMKM mencakup tiga kategori besar: mikro, kecil, dan menengah.

“Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana usaha mikro bisa naik menjadi kecil, lalu ke menengah. Jadi pemberdayaan UMKM bukan sekadar program ‘naik kelas’, tetapi memastikan tiga level usaha itu mendapat perhatian,” jelasnya.

Fenomena terbaru menunjukkan banyak masyarakat terjun ke dunia UMKM bukan semata karena peluang bisnis, melainkan karena keterpaksaan akibat kehilangan pekerjaan atau terkena PHK. Kondisi ini membuat jumlah pelaku UMKM semakin banyak, tetapi daya beli masyarakat justru menurun.

Karena itu, sistem pembinaan, pendampingan, dan akses permodalan yang kuat dipandang sangat penting agar UMKM tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga meningkat dari sisi kualitas dan daya saing. (fit)

Kesehatan Masih Kurang, Kemenag Minta CKG Jangkau Semua Madrasah dan Ponpes

0
H. Hamdun(ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Kondisi kesehatan siswa dan santri di lingkungan madrasah maupun pondok pesantren (Ponpes) di Kota Mataram masih menjadi perhatian serius. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram mendorong agar layanan kesehatan dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar oleh Dinas Kesehatan dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan berbasis keagamaan.

Kepala Kemenag Kota Mataram, H. Hamdun mengakui, aspek kesehatan di madrasah dan Ponpes masih perlu ditingkatkan. Ia menilai layanan kesehatan seperti penyuluhan, pemeriksaan, maupun pendampingan belum menyentuh seluruh lembaga secara merata.

“Terutama di Ponpes, karena pola manajemen kesehatannya memang berbeda. Kita semua tahu bagaimana kondisi penyakit yang kerap muncul di lingkungan tersebut,” ujarnya, Selasa 26 Agustus 2025.

Ia menyebutkan, target sasaran program CKG mencakup sekitar 7.000 murid yang tersebar di lingkungan madrasah, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga pondok pesantren. Namun, hingga kini baru sebagian madrasah yang telah menerima layanan tersebut. Sementara untuk Ponpes, pihaknya masih belum memperoleh data pelaksanaannya.

“Kami belum mendapat informasi pasti mengenai pelaksanaan di pondok pesantren. Karena langsung petugas CKG koordinasi dengan Ketua Yayasan,” katanya.

Lebih lanjut, Hamdun menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram serta instansi terkait lainnya untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program CKG di lembaga pendidikan keagamaan. Ia menilai, kesehatan peserta didik sangat menentukan keberhasilan proses belajar-mengajar.

“Kami juga sudah meminta para pengawas madrasah dari Kemenag untuk ikut mengawal pelaksanaan program ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya pondok pesantren di daerah pinggiran kota yang luput dari perhatian. Menurutnya, strategi pelaksanaan program CKG harus merata agar seluruh lembaga pendidikan keagamaan, baik besar maupun kecil, bisa merasakan manfaatnya.

“Pondok-pondok kecil di pinggiran juga harus bisa merasakan program ini. Hal ini penting agar kesehatan siswa terjamin, sehingga mendukung mereka dalam menempuh pendidikan,” pungkasnya.

Kemenag Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan layanan kesehatan di madrasah dan pondok pesantren sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. (pan)

PBB Dipastikan Tidak Naik

0
H.Lalu Alwan Basri(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah daerah ramai-ramai menaikan pajak bumi dan bangunan. Hal ini tidak berlaku di Kota Mataram. Selain tidak menaikan pajak, masyarakat justru diberikan keringanan penghapusan denda.

Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri mengakui, beberapa daerah di Indonesia seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menaikan pajak bumi dan bangunan. Kebijakan dari Pemkot Mataram tidak menaikan pajak,melainkan memberikan keringanan penghapusan denda pajak dan menggratiskan pembayaran PBB bagi warga miskin yang terkena dampak banjir. “Pak Wali tidak menaikan PBB melainkan memberikan keringanan kepada wajib pajak,” terangnya.

Masyarakat diminta tidak perlu resah dengan informasi yang tersebar di media sosial. Sekda mengatakan, kebijakan pemerintah hanya melalukan penyesuaian berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).

Sekda mencontohkan harga lahan/rumah di tahun 2020 berbeda dibandingkan di tahun 2025. “Misalnya beli lahan atau rumah Rp150 juta di tahun 2020. Pasti harganya akan naik lima tahun kedepan. Itulah dilakukan penyesuaian,” jelasnya.

Penghapusan denda pajak diharapkan berbanding lurus dengan target pajak yang ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin mengatakan, Pemkot Mataram tidak menaikan tarif pajak bumi dan bangunan. Kebijakan dikeluarkan justru memberikan keringanan bagi masyarakat berupa penghapusan denda pajak di bawah tahun 2024. “Kita sejak tahun 2022-2025 tidak menaikan pajak,” pungkasnya.

Amrin mengimbau masyarakat terutama wajib pajak besar, agar memanfaatkan kesempatan penghapusan denda pajak tersebut. Penghapusan denda itu tidak selalu diterapkan setiap tahun, sehingga mengurangi beban pembayaran pajak ke daerah. “Kita harapkan supaya kesempatan ini dimanfaatkan mumpung ada penghapusan denda pajak,” demikian kata dia. (cem)