Beranda blog Halaman 457

Perkuat Fungsi Linmas Untuk Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Daerah Wisata

0
Dr. H. Fathul Gani, M. Si, Kasat Pol PP NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Nusa Tenggara Barat terus berbenah sebagai daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia. Tidak hanya menghadirkan keindahan alam dan budaya, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, menegaskan bahwa keamanan menjadi faktor kunci dalam menjaga citra pariwisata daerah. Peningkatan kasus kriminalitas, seperti pembunuhan atau tindak kejahatan jalanan tidak boleh terjadi, karena dapat mengurangi rasa aman dan berpotensi mengganggu kunjungan wisatawan.

“NTB sebagai destinasi wisata harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Jangan sampai ada kasus-kasus kriminal yang meningkat, karena itu akan berdampak langsung pada kepercayaan wisatawan,” ujar Gani di ruang kerjanya, Kamis, 28 Agustus 2025.

Perkuat Fungsi Linmas di Tingkat Desa dan Kelurahan

Untuk menjaga kondusivitas, Satpol PP NTB kini mendorong peningkatan fungsi Perlindungan Masyarakat (Linmas). Menurut Gani, keberadaan Linmas yang menyebar di desa dan kelurahan merupakan garda terdepan dalam deteksi dini potensi gangguan keamanan.

“Kita sedang perkuat fungsi Linmas. Mereka ini yang paling dekat dengan masyarakat. Pos ronda kita aktifkan kembali, patroli ditingkatkan, dan koordinasi dengan kabupaten/kota terus berjalan. Semua ini bagian dari antisipasi agar situasi tetap kondusif,” tegasnya.

Selain Linmas, Pol PP NTB juga menggandeng aparat desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok sadar wisata untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan aman. Keterlibatan masyarakat dianggap penting agar pencegahan kriminalitas tidak hanya bergantung pada aparat.

Antisipasi Daerah Rawan dan Tindak Kriminalitas

Fathul Gani tidak menutup mata terhadap sejumlah kasus kejahatan yang sempat menimbulkan keresahan, yaitu dugaan kasus pembegalan yang berujung korban kepada pemuda pemudi di Lombok Utara.

“Kasus yang muncul seperti dugaan tindak kriminal begal. Itu menjadi atensi kita bersama aparat keamanan lain. Kita tidak ingin hal-hal seperti ini mengganggu kenyamanan wisatawan maupun warga,” katanya.

Pol PP NTB juga memperkuat koordinasi dengan kepolisian untuk memastikan penanganan hukum berjalan efektif. Dengan begitu, potensi kejahatan bisa ditekan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.

Keamanan, Faktor Penentu Pariwisata NTB

Menurut Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini, keberhasilan NTB sebagai destinasi wisata dunia tidak cukup hanya dengan mengandalkan keindahan alam seperti Gunung Rinjani, Mandalika, Gili Trawangan, atau Pantai Pink. Keamanan adalah syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan.

“Wisatawan itu bukan hanya mencari panorama, tapi juga rasa aman. Kalau mereka merasa nyaman, maka mereka akan kembali dan merekomendasikan NTB kepada dunia. Jadi, keamanan adalah investasi besar bagi pariwisata kita,” jelasnya.

Dorong Sinergi Lintas Sektor

Kasat Pol PP NTB juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menjaga stabilitas daerah. Ia menekankan, keberhasilan menjaga NTB sebagai destinasi wisata aman bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat.

“Kalau keamanan ini dijaga bersama, manfaatnya akan kembali ke masyarakat. Ekonomi tumbuh, usaha kecil hidup, dan lapangan kerja terbuka. Karena itu, kita berharap masyarakat aktif melapor jika ada potensi gangguan keamanan,” tutupnya.(bul)

Serapan Belanja 18 OPD NTB Masih Rendah

0
H. Nursalim(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Realisasi belanja daerah di Provinsi NTB hingga pertengahan tahun anggaran 2025 belum menunjukkan hasil optimal. Dari total 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tercatat masih ada 18 OPD yang serapan belanjanya berada di bawah 50 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Nursalim, mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemprov. Menurutnya, percepatan belanja daerah sangat penting karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Uang sudah standby, kondisi fiskal kita juga semakin membaik. Tinggal bagaimana kecepatan perangkat daerah untuk mengeksekusi program. Kalau kegiatan sudah berjalan, SKPD bisa segera mengajukan pencairan,” jelas Nursalim, Jumat, 28 Agustus 2025.

Ia menyebutkan, beberapa OPD dengan realisasi belanja rendah di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Kesbangpoldagri. Meski begitu, rata-rata OPD tersebut sudah melakukan kontrak pekerjaan, sehingga diharapkan pada bulan depan mulai mengajukan pembayaran.

“Kami sudah memanggil OPD yang realisasinya masih rendah. Bukan untuk menekan, tapi memastikan prosedur berjalan dengan baik serta kualitas pekerjaan tetap terjaga. Harapan kita bulan depan realisasinya melonjak,” tambahnya.

Nursalim menegaskan, rendahnya serapan anggaran dapat berdampak pada perlambatan roda ekonomi daerah. APBD, kata dia, berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Kalau serapan rendah, efeknya tenaga kerja terlambat dibayar, penyedia barang dan jasa juga tidak bisa berbelanja. Padahal APBD ini instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Meski demikian, ia optimistis realisasi belanja OPD akan meningkat signifikan pada triwulan berikutnya. Hal ini didukung dengan progres kontrak yang sudah berjalan di sebagian besar OPD.

“Sekarang rata-rata OPD sudah masuk tahap kontrak. Tinggal menunggu pengajuan pembayaran. Jadi, kita yakin serapan akan naik, sekaligus meminimalisir temuan audit seperti tahun lalu yang sudah jauh menurun,” terang Nursalim.

Pemprov NTB menargetkan seluruh OPD dapat memaksimalkan serapan belanja sebelum akhir tahun anggaran pada 31 Desember 2025.(bul)

Harga Emas UBS-Galeri24-Antam di Pegadaian Kamis ini Kompak Naik

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis 28 Agustus 2025, menunjukkan harga tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam kompak naik.

‎Emas Galeri24 naik ke angka Rp1.925.000 dari semula Rp1.917.000 per gram, begitu pula emas Antam yang turut naik menjadi Rp2.018.000 dari Rp2.000.000 per gram.

‎Sedangkan emas UBS naik ke Rp1.937.000 yang semula dibanderol dengan harga Rp1.931.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.047.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp1.937.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp3.843.000

‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp9.495.000

‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp18.890.000

‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp47.131.000

‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp94.068.000

‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp188.060.000

‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp470.011.000

‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp938.915.000

‎Harga emas Galeri24:

‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.010.000

‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.925.000.

‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.793.000

‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.411.000

‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.771.000

‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.810.000

‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp93.547.000

‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.000.000

‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp467.269.000

‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp934.078.000

‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.868.154.000.

‎Harga emas Antam:

‎- Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.061.000

‎- Harga emas Antam 1 gram: Rp2.018.000

‎- Harga emas Antam 2 gram: Rp3.973.000

‎- Harga emas Antam 3 gram : Rp5.934.000

‎- Harga emas Antam 5 gram: Rp9.854.000

‎- Harga emas Antam 10 gram: Rp19.651.000

‎- Harga emas Antam 25 gram: Rp48.997.000

‎- Harga emas Antam 50 gram: Rp97.911.000

‎- Harga emas Antam 100 gram: Rp195.741.000

‎- Harga emas Antam 250 gram: Rp489.076.000

‎- Harga emas Antam 500 gram: Rp977.933.000

‎- Harga emas Antam 1.000 gram: Rp1.955.824.000. (ant)

Disperindag Bima Dampingi UMKM Lewat Program “Selasa Menyapa”

0
Stan Disperindag di kegiatan Selasa Menyapa di Kecamatan Woha, Rabu 27 Agustus 2025(ekbisntb.com/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu upaya nyata dilakukan lewat program Selasa Menyapa yang rutin digelar di setiap kecamatan.

Dalam kegiatan ini, Disperindag tidak hanya menghadirkan bazar produk UMKM lokal. Namun, juga membuka stan pelayanan. Fungsional Penyuluh Perindag, Siti Rosmiati, menjelaskan bahwa timnya bertanggung jawab penuh terhadap pameran dan pelayanan.

“Kami di pelayanan itu ada konsultasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), konsultasi pendampingan sertifikasi halal, merek, sama kemasan. Konsultasi ini terbuka untuk semua pelaku UMKM di Kabupaten Bima saat kegiatan Selasa Menyapa,” ujarnya, Selasa 26 Agustus 2025.

Ia menegaskan, pendampingan tersebut bersifat menyeluruh. Khusus untuk penerbitan NIB, pihaknya membantu hingga tuntas. “Kalau NIB, kami bantu sampai terbitnya karena memang gratis,” katanya.

Antusiasme pelaku usaha terhadap layanan itu cukup tinggi. Dalam sekali kegiatan Selasa Menyapa, puluhan UMKM hadir untuk berkonsultasi langsung sesuai kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, Disperindag juga menghadirkan UMKM setempat untuk memamerkan produk unggulannya.

“Setiap kegiatan Selasa Menyapa, kami hadirkan para UMKM dari lokasi kecamatannya. Kami seleksi untuk memamerkan produknya, dan itu puluhan,” jelasnya.

Produk yang dominan, lanjutnya, berasal dari sektor makanan dan kerajinan kain tenun. Untuk makanan, jenisnya banyak, berupa kue kering khas Bima.

“Misalnya kayak Dicenggu yang terkenal dengan rengginang. Selain kue khas Bima, produknya juga kue-kue modern yang para pelaku UMKM kreasikan dengan berbagai ide inovasi,” tambah Siti.

Disperindag tidak sekadar memberi ruang pamer, tetapi juga melatih UMKM agar terus berinovasi. Ia menyebut pola konsumsi masyarakat Bima yang cepat mengikuti tren sebagai peluang sekaligus tantangan.

“Kami juga latih mereka untuk berinovasi supaya tidak kalah saing, karena kita di Bima ini sangat konsumtif. Ada yang viral, langsung ikut-ikutan,” tuturnya.

Program Selasa Menyapa kini menjadi salah satu wadah efektif bagi UMKM untuk mendapatkan ilmu, pendampingan, sekaligus pasar. Setiap pekan, ratusan masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka tidak hanya melihat pelayanan publik, tetapi juga bisa langsung membeli produk UMKM lokal.

Disperindag berharap, lewat pola ini, UMKM semakin berdaya dan mampu naik kelas. Mulai dari perizinan yang lengkap, sertifikasi halal, hingga kemasan yang layak jual. Dengan begitu, produk mereka bisa bersaing, tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga merambah pasar yang lebih luas. (hir)

Tahun 2026, KSB Patok Pendapatan hingga Rp1,7 Triliun

0
H. Amar Nurmansyah(ekbisntb.com/bug)

Taliwang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memasang target cukup tinggi untuk pendapatannya pada tahun 2026 mendatang. Angkanya bahkan diasumsikan mencapai hingga Rp1,7 triliun.

Penetapan asumsi pendapatan itu mengacu pada capaian kenaikan pendapatan di perubahan APBD tahun 2025 ini. Di mana pendapatan KSB berhasil meningkat sebesar 133 persen, dari semula (APBD murni) sebesar Rp1,331 triliun naik menjadi Rp1,909 triliun (perubahan APBD 2025.

“Jadi capaian sampai 133 persen di APBDP itu kita terapkan juga di pendapatan tahun depan. Sehingga angkanya kita dapatkan sekitar Rp1,6 triliun sampai Rp1,7 triliun,” kata Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, Rabu 27 Agustus 2025.

Kenaikan asumsi pendapatan itu terhitung cukup berani. Terlebih di tahun depan sejumlah kebijakan keuangan pemerintah pusat cenderung tidak berpihak kepada daerah. Misalnya pemerintah pusat telah mengusulkan alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun dalam RAPBN 2026. Besaran itu turun 24,7 persen dibandingkan dengan dana transfer daerah tahun ini sebesar Rp864,1 triliun.

Belum lagi pendapatan KSB sebagai daerah penghasil pengelolaan tambang Batu Hijau juga terancam nihil. Pasalnya PT Amman Nusa Tenggara (AMNT) selaku operator tambang hingga kini belum mendapat relaksasi izin ekspor dari pemerintah pusat.

Meski sejumlah kondisi itu terlihat tidak menguntungkan, tetapi Bupati memiliki keyakinan kuat. Ia percaya, asumsi pendapatan yang dipatok di tahun 2026 itu akan mampu dicapai oleh daerah. “Kita bisa kejar (capai) seperti tahun ini kan kita bisa naik sampai 133 persen dan itu tertinggi secara nasional,” sebutnya.

Menurut Bupati, upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan untuk mencapai target pendapatan tersebut pastinya akan dilalukan oleh pemerintah KSB. Contohnya, dorongan agar pusat membuka keran ekspor konsentrat bagi PT AMNT selama ini telah disuarakan bersama oleh seluruh pemerintah daerah di NTB. “Pak Gubernur mewakili kita semua saat Musrembang provinsi sudah menyuarakan itu kok dan bahkan direspons langsung oleh Mendagri, Tito,” sebutnya.

Di internal sendiri, Bupati akan mengoptimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh OPD pengelola sumber-sumber PAD akan didorong untuk memaksimalkan kinerjanya sebaik-baiknya. “Pokoknya semua lini pendapatan akan kita keola sebaik mungkin,” cetusnya Bupati. (bug)

Koperasi Merah Putih Berpeluang Bebankan Anggaran Daerah

0
H. Muhammad Ramadhani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sumber dana operasional koperasi merah putih hingga kini belum ada kejelasan. Pengajuan proposal ke himpunan bank milik pemerintah memiliki syarat ketat. Kepala daerah harus memberikan jaminan, sehingga berpeluang membebankan anggaran daerah.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani menjelaskan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan aturan bagi koperasi merah putih yang mengajukan proposal ke himpunan bank milik pemerintah. Syaratnya harus melalui musyawarah kelurahan dan hasilnya diajukan ke tim anggaran pemerintah daerah.

Skema ini menjadi langkah antisipasi apabila koperasi bermasalah atau tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka akan menjadi beban daerah. “Proposal itu harus ditanda tangani Pak Wali. Misalnya, koperasi tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka pengembaliannya melalui APBD,” jelas Dhani dikonfirmasi pada, Rabu 27 Agustus 2025.

Persyaratan dari bank dipastikan akan menjadi pertimbangan kepala daerah, karena tidak mungkin mau menandatangani pengajuan pinjaman modal dari koperasi.

Kebijakan pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah,terutama mendorong koperasi merah putih produktif supaya mengembalikan pinjaman. “Kita perlu bersabar memberikan literasi dan edukasi ke pengurus koperasi. Pinjaman ini harus dikembalikan karena bisnis bukan proyek sosial,” jelasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram menambahkan, koperasi merah putih belum ada yang mengajukan proposal pinjaman ke bank. Pihaknya fokus membimbing unit usaha yang akan dikembangkan serta pengelolaannya. “Sampai saat ini belum ada yang mengajukan proposal pinjaman,” pungkasnya.

Sebanyak lima koperasi merah putih di Kota Mataram, akan menjadi percontohan. Minimal kata Dhani, koperasi ini bisa berhasil dari managerial, modal, dan berpikir kreatif untuk mengembangkan usaha mereka. Semangat dari pengurus koperasi dibutuhkan supaya tidak mengandalkan sumber pembiayaan dari pemerintah. (cem)

Disdag Klaim tidak Terjadi Penambahan Retail Modern

0
H. Miftahurrahman (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan mengklaim jumlah retail modern sama atau tidak mengalami penambahan. Aktifitas usaha di kawasan perkampungan sifatnya mengganti lokasi yang tutup.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, H. Miftahurrahman menegaskan, jumlah retail modern tidak mengalami penambahan dari rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya. Kalaupun ditemukan buka baru di lokasi lain sifatnya mengganti lokasi operasional yang telah ditutup. “Kalaupun ada sifatnya bukan buka baru atau penambahan,tetapi mengganti yang sudah tutup di lokasi lain,” klaimnya ditemui pada, Rabu 28 Agustus 2025.

Retail modern kini merambah ke kampung-kampung. Salah satunya di Jalan I Gusti Gosa Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur. Miftah menegaskan, retail modern di kawasan perkotaan sifatnya tersier. Keberadaan usaha ini sebenarnya berkontribusi mendukung pelayanan yang cepat di perkotaan.

Kedua, pengembangan usaha ini dibutuhkan terutama bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Mataram. “Retail modern merupakan perkembangan jenis usaha di kawasan perkotaan,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menambahkan, masyarakat maupun pelaku usaha sebenarnya tidak perlu khawatir dengan munculnya retail modern di Mataram. Retail modern memiliki pangsa pasar berbeda dibandingkan pelaku usaha kecil dan menengah. “Jadi pangsa pasarnya berbeda dengan UMKM,” pungkasnya.

Miftah mengembalikan pilihan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab, UMKM juga banyak bergantung ke retail modern usaha mempromosikan sekaligus menjual hasil produksi mereka. (cem)

Promosi Pariwisata Lebih Berkualitas

0
H.Lalu Muhamad Iqbal (ekbisntb.com/ist)

GUBERNUR NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi sekaligus silaturahmi dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB di ruang kerjanya Kantor Gubernur, Kamis 27 Agustus 2025.

Dalam Audiensi tersebut, Gubernur berharap promosi pariwisata akan terus diperkuat untuk mendukung program pariwisata NTB yang berfokus pada pengembangan wisata kelas dunia. Salah satunya adalah membuka rute penerbangan dengan destinasi wisata domestik maupun internasional seperti pembukaan rute penerbangan langsung Mataram–Perth, Australia yang rencana akan berjalan Oktober mendatang. Selain rute internasional, NTB juga diarahkan menjadi hub wisata domestik, salah satunya melalui konektivitas dengan Labuhan Bajo, NTT.

“Konsep hub pariwisata akan menjadi strategi utama dalam memperkuat konektivitas NTB dengan tujuan-tujuan wisata lainnya.Kemarin itu sebenarnya trial kita coba. Coba trial dengan Labuhan Bajo, tiga kali saja seminggu. Ternyata full. Dalam seminggu kita naikkan jadi minggu keduanya jadi enam kali seminggu sekarang udah dua kali sehari penerbangan itu,’’ katanya.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa peran BPPD akan semakin penting dalam mendukung strategi tersebut. Untuk itu, Gubernur juga akan terus membangun sinergi dalam meningkatkan kegiatan promosi pariwisata yang lebih berkualitas dan berkembang ke depannya.

“Komitmen kita memang kita ingin meningkatkan kemampuan promosi pariwisata kita. Sehingga dinas dan BPPD mengambil peran masing-masing untuk mempromosikan pariwisata NTB secara nasional maupun internasional,” tegasnya.

Sementara itu Ketua BPPD NTB Sahlan M. Saleh mengungkapkan support dan dukungan pemerintah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kegiatan promosi pariwisata di NTB. Sinergi BPPD dengan dinas-dinas terkait menjadi peran utama untuk mempromosikan destinasi wisata NTB yang lebih berkemajuan.

“Insya Allah ke depan, kegiatan promosi pariwisata akan terus ditingkatkan sehingga destinasi wisata NTB akan dikenal luas di kancah nasional maupun internasional,’’ harapnya. (r)

Belum Ada Akses, Hampir 1.000 Pembelian Paket MotoGP Mandalika 2025 Tertunda

0
Sahlan M. Saleh(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2025 menghadapi kendala. Sebulan sebelum perhelatan, pegiat promosi pariwisata belum mendapat akses login distribusi dari penyelenggara, yaitu ITDC dan MGPA.

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Sahlan M. Saleh menyebutkan, situasi ini membuat banyak pembeli merasa khawatir. Akibatnya, hampir seribu penikmat MotoGP yang sudah melakukan pembayaran tiket melalui Astindo terpaksa dikembalikan.

“Bukan batal, hanya kita amankan dulu uangnya. Tiket belum keluar, jadi daripada menimbulkan ketakutan, kita kembalikan dulu sampai sistem distribusi resmi siap,” ujarnya, Rabu, 27 Agustus 2025.

Kondisi ini berbeda dengan penyelenggaraan MotoGP tahun 2024 lalu. Saat itu, akses penjualan tiket sudah dibuka tiga bulan sebelum acara. Sehingga penjualan bisa maksimal, mencapai hampir 10 ribu pembelian.

 “Padahal kita sudah intens berkomunikasi lewat grup WhatsApp dengan penyelenggara, tapi entah kendalanya di mana,” katanya.

Berdasarkan penuturan Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB itu, lambannya distribusi tiket karena pihak penyelenggara berdalih masih dalam tahap penyelesaian surat perjanjian kerja (SPK) dan analisa teknis.

Namun menurut Astindo, seharusnya persoalan ini bisa diselesaikan lebih awal mengingat penyelenggaraan MotoGP merupakan agenda tahunan yang sudah memiliki pola kerja sama dari tahun ke tahun.

“Kalau ukur sederhana, sebenarnya ini kan perjanjian tahunan. Jadi tidak perlu terlalu rumit. Kami tunggu saja kepastian akses dari penyelenggara,” tambahnya.

Meski tidak ada kerugian langsung secara finansial, Astindo menilai kerugian terjadi di sisi bisnis karena tidak bisa menjual paket MotoGP secara maksimal. Pada MotoGP 2024, Astindo mampu menjual hampir Rp3 miliar dari paket wisata MotoGP. Tahun ini peluang serupa terancam berkurang karena keterlambatan distribusi tiket.

“Sekarang ini dikeluarkan tiketnya tapi kita belum bisa mengakses penjualannya, itu persoalannya. Harusnya kalau ingin mendatangkan pasar yang lebih potensial, harus memberi waktu untuk kita jual paket-paketnya,” pungkasnya. (era)

Usulan Penghapusan PBB-P2, Pemda Loteng Diminta Cermat

0
H. Lalu Ramdan (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) H. Lalu Ramdan, S.Ag., merespon positif rencana penghapusan atau pemutihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh pemerintah daerah setempat. Meski demikian, Pemkab Loteng diingatkan supaya lebih berhati-hati serta cermat dalam memutuskan objek mana saja yang akan dihapus atau diputihkan tunggakannya. Harus benar-benar sesuai aturan yang ada.

“Harus jelas kriteria yang akan dihapus tunggakan PBB-P2-nya. Dan, harus dikaji betul sebelumnya supaya sesuai dengan aturan yang berlaku,” terang H. Lalu Ramdan, S.Ag., Rabu 27 Agustus 2025.

Ia mengatakan, setiap tahun tunggakan PBB-P2 tersebut selaku saja masuk menjadi salah satu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun hingga saat ini Pemkab Loteng belum juga bisa menuntaskan persoalan tersebut. Nilai tunggakannya juga cukup besar mencapai Rp 82 miliar yang merupakan komulasi dari tunggakan PBB-P2 sejak tahun 2010 lalu.

Dan, sekarang ada wacana dari Pemkab Loteng untuk melakukan pemutihan atau penghapusan terhadap tunggakan PBB-P2 tersebut. Bagi pihaknya jika itu memang bisa menjadi solusi, tidak masalah dilakukan. Tetapi tetap harus melihat dan berpegang pada aturan yang berlaku.

Jangan sampai kemudian pemerintah daerah salah dalam mengambil kebijakan atau keputusan. “Harus ada landasan hukum yang kuat untuk memutuskan penghapusan tunggakan PBB-P2 ini. Jika memang masih bisa ditagih, kita minta supaya tetap ditagih. Agar bisa menambah pendapatan daerah. Terlebih tunggakan yang ada cukup besar,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Tapi jika memang tidak bisa ditagih lagi, tentu ada tahapan-tahapannya untuk kemudian bisa dihapus. Harapannya, persoalan tunggakan PBB-P2 tersebut bisa segera diselesaikan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., mengatakan kalau penghapusan atau pemutihan tunggakan PBB-P2 tersebut sedang dikaji. Pihaknya pun masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu sebagai dasar pelaksanaan kebijakan itu nantinya. Sembari melakukan verifikasi obyek-obyek mana saja yang berpotensi untuk diputihkan.

Firman menegaskan dari sisa tunggakan PBB-P2 yang ada, tidak seluruhnya akan diputihkan. Ada kriterianya nanti dan itu disesuaikan dengan aturan atau regulasi yang ada. “Kalau dari hasil kajiannya masih bisa ditagih, maka tetap akan ditagih,” terangnya.

Sementara yang akan diputihkan di antaranya objek pajak yang invalid datanya. Termasuk objek pajak yang dimiliki oleh warga miskin dan miskin ekstrem. Tetapi itu masih wacana. Keputusan pasti masih menunggu terbitnya Perbup. (kir)