Lombok(ekbisntb.com) – Okupansi perhotelan di kawasan wisata 3 Gili (Trawangan, Meno dan Air) pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini diproyeksi menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Indikatornya, tingkat kunjungan pada Desember 2024 dibandingkan dengan Desember 2023 terdapat penurunan permintaan kamar hotel.
“Over all (secara umum) lebih ramai tahun kemarin. Terdapat penurunan tidak signifikan, sekitar 25 persen,” ungkap Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Senin 23 Desember 2024.
Menurutnya, di antara sejumlah penyebab turunnya okupansi adalah faktor cuaca. Bagi wisatawan mancanegara dan domestik, cuaca penyeberangan dari Bali ke 3 Gili sangat mempengaruhi.
Sedangkan penyebab lainnya, adalah kebijakan pemerintah yang menaikkan PPN menjadi 12 persen dinilai mendorong konsumsi jasa wisata dan hiburan. Kusnawan menilai, tidak sedikit masyarakat yang menunda libur ke luar daerah karena munculnya persepsi untuk saving atau berjaga-jaga agar kebutuhan pada awal tahun tidak tergerus oleh tingginya harga berbagai kebutuhan akibat kenaikan PPN.
“Ada beberapa isu yang membuat berita kenaikan PPN begitu cepat menyebar, sehingga banyak yang berpikir untuk lebih baik diam di rumah,” sambungnya.
Kusnawan melanjutkan, perbandingan over all kunjungan pada Desember tahun lalu dibandingkan Desember tahun ini, masih lebih bagus kunjungan tahun lalu. Oleh karenanya, Ia berharap Pemda Lombok Utara dapat melibatkan pelaku usaha pariwisata untuk mempelajari bersama pendekatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan sepanjang 2025.
“Khususnya KLU, harus dipahami bagaimana pentingnya data base supaya kita tahu secara benar apa kendala, sebab masalah dan solusi yang harus diambil. Kita tidak bisa hanya dengan mengira, tapi harus by data. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan pendekatan tepat, baik promosi maupun perencanaan oleh stakeholder,” terangnya.
Potret pariwisata pada 2025 mendatang disarankan Kusnawan, agar disikapi bersama. Jelang penerapan PPN 12 persen pada Januari mendatang, dampak kepada aspek ekonomi, sosial dan pariwisata sangat penting untuk dibahas.
Begitu pun dengan data base pariwisata, Ketua PHRI KLU ini memandang sangat penting bagi Pemda menggunakan momentum ini untuk memperlihatkan transparansi. Pemda hanya harus berani. Instansi teknis seperti Dishub dan KUPP Syahbandar Pemenang diminta untuk terbuka.
“Ini penting, bukan berarti kita mau mengusik ranah orang lain, tidak! Tetapi data base penting untuk menentukan strategi apa yang harus jalankan oleh Pemda untuk semua pihak. Tidak bisa dipungkiri, kedatangan wisatawan paling tinggi ada di 3 Gili. Data base ini juga diperlukan oleh Polisi dalam hal renstra pengamanan, dari imigrasi untuk mengecek izin tinggal, maupun dari aspek pendapatan (PAD) pemerintah daerah,” tandasnya. (ari)
