Beranda blog Halaman 455

DPRD dan Pemda KSB Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026

0
 Bupati H. Amar Nurmansyah dan Ketua DPRD, Kaharuddin Umar menunjukkan dokumen KUA-PPAS APBD 2026 yang telah ditandatangani.(ekbsintb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat bersama pemerintah setempat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026.

Kesepakatan itu ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) atas dokumen keuangan tersebut oleh ketua DPRD, Kaharuddin Umar dan Bupati, H. Amar Nurmansyah pada gelaran sidang paripurna DPRD KSB, Jumat 29 Agustus 2025.

Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar dalam pidatonya menyampaikan terima kepada Tim Anggaran Pemerintah Faerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bersama membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2026. “Kepada TAPD dan Banggar terima kasih telah bekerja cepat,” katanya.

Dalam pembahasan yang dijadwalkan selama tiga hari pada 25-28 Agustus 2025, Kaharuddin mengatakan, Banggar mewakili DPRD telah menyampaikan banyak saran masukan dan pandangannya terhadap KUA-PPAS APBD 2026. Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan setiap pemanfaatan anggaran daerah berpihak kepada kemaslahatan masyarakat.

“Pembahasan berlangsung sangat alot, tetapi pada akhirnya TAPD dan Banggar dapat mencapai kesepakatan disertai beberapa catatan kritis dari Banggar,” ungkapnya.

Kesepakatan yang selanjutnya akan tuangkan dalam nota kesepakatan (MoU) KUA-PPAS itu, ditegaskan Kaharuddin, bukan sekadar dokumen administrasi. Lebih dari itu merupakan komitmen politik dan moral antara Pemda dengan DPRD dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan berdaya saing dan berkelanjutan. “Momen ini penting karena akan jadi pijakan penyusunan program tahun depan,” cetus politisi PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya Kaharuddin menuturkan, APBD 2026 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang kompleks. Mulai dari memperkuat pemulihan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperhatikan pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa. “Jadi setiap ‘sen’ anggaran pemerintah harus kita pastikan tepat guna,” tambahnya.

Kaharuddin menambahkan, secara keseluruhan setiap program yang dituangkan pemerintah sudah tetap sesuai tujuan dan kebuhan masyarakat. Namun demikian ada beberapa hal strategis yang tetap menjadi perhatiian DPRD dalam proses pembahasan dan penyusunan APBD Tahun 2026. Di antaranya mengenai penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi peningkatan kualitas SDM, mendorong peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan.

Berikutnya mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM, nelayan, petani agar memiliki daya saing dan ketahanan ekonomi lebih kuat. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik dan terakhir penguatan lingkungan hidup sebagai modal keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

“Harapan kami catatan-catatan kritis itu menjadi bahan rujukan pula oleh pemerintah dalam menyusun setiap prohram APBD 2026,” imbuh Kaharuddin. (bug)

ARRC Mandalika 2025, Jadi Ajang Pemanasan Sebelum MotoGP

0
Idemitsu FIM Asia Road Race Championship (ARRC) 2025

Lombok (ekbisntb.com) – Idemitsu FIM Asia Road Race Championship (ARRC) 2025 putaran keempat kembali hadir di Pertamina Mandalika International Circuit, mulai Jumat 29 Agustus  hingga Minggu 31 Agustus besok. Menghadirkan lima kelas balapan, ajang ARRC kali ini menjadi ajang pemanasan sebelum gelaran MotoGP yang akan berlangsung di sirkuit yang sama pada 3-5 Oktober 2025 mendatang.

Total ada sebanyak 106 pembalap dari sejumlah negara Asia yang berlaga. Seperti Thailand, Malaysia, Australia, Jepang, Filipina, Hong Kong serta China dan Korea Selatan. Termasuk pembalap tuan rumah Indonesia. Selain itu ada juga pembalap dari Inggris, Jerman serta Spanyol dan New Zealand.

ARRC menggelar tiga balapan utama. Yakni kelas AP250, diikuti 30 orang pembalap. Kemudian kelas SS600 dan ASB1000 dengan masing-masing diikuti 17 dan 12 pembalap dari sejumlah negara. Ditambah dua kelas balapan pendukung yakni UB150 dengan 32 orang pembalap serta TVS Asia One Make Championship dengan 15 pembalap. Di kelas ini pembalap seluruhnya menggunakan tipe motor  yang sama, TVS Apache RR310.

Sesi balapan ARRC putaran keempat di Sirkuit Mandalika sendiri sudah dimulai Jumat pagi yang diisi dengan sesi latihan bebas. Di kelas yang paling favorit AP250, tiga pembalap tuan rumah Indonesia secara bergiliran jadi yang tercepat. Pada Free Practice 1 Irfan Ardiansyah dari Maeztro NWN SCK Honda Racing Team sukses catatkan waktu terbaik 1 menit 48,493 detik.

Selanjutnya pada free practice 2 giliran pembalap Yamaha LFN HP969 Indonesia Racing Team M. Murobbil Vitoni jadi yang tercepat. Dengan catatan waktu terbaik 1 menit 47,336 detik. Dan, pada sesi Free practice 3 Fadillah Arbi Aditama (Astra Honda Racing Team) membukukan waktu terbaik 1 menit 47,227 detik.

Sementara di kelas SS600 pembalap Indonesi dari Astra Honda Racing Team Herjun Atna Firdaus tampil menjanjikan di sesi free practice 1 dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 37,941 detik. Namun di sesi free practice 2 dimenangi pembalap Thailand Anupab Sarmoon (Yamaha Thailand Racing Team) dengan catatan waktu 1 menit 37,885 detik. Sedangkan di sesi free practice 3 pembalap Jerman Rocco Sessler jadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 37,901 detik.

Di kelas tertinggi ASB1000 satu-satu pembalap Indonesia, Andi Farid Izdihar yang membela Astra Honda Racing Team hanya mampu duduk di posisi ketujuh di sesi free practice 1 yang dimenangi pembalap Malaysia dari JDT Racing Team Hafizh Syahrin Abdullah dengan catatan waktu 1 menit 35,982 detik.  Bahkan di sesi free practice 2 Andi melorot ke posisi 9. Jauh dibawah Azlan Shah Kamaruzaman juga dari Malaysia yang membela A1 Energy BMW Racing Team yang sukses dengan catatan waktu tercepat 1 menit 35,994 detik.

“ARRC sendiri merupakan satu dari tiga balapan yang digelar di bulan Agustus sebelum gelaran MotoGP yang akan berlangsung di awal bulan Oktober 2025 mendatang,” terang Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satri, sebelumnya.

Ajang balapan tersebut digelar selain sebagai ajang pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif. Sekaligus menjadi bagian dari persiapan Sirkuit Mandalika menyambut ajang balapan dunia MotoGP. (kir)

Faktor Ekonomi Picu Stunting

0
Rony Aprianto (ekbisntb.com/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, menilai bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap tingginya angka stunting di wilayah tersebut. Keterbatasan penghasilan keluarga menjadi penghambat utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak, terutama pada masa pertumbuhan usia dini.

Lurah Sayang-Sayang, Rony Aprianto mengungkapkan, sebagian besar kasus stunting ditemukan pada keluarga berpendapatan rendah yang tidak mampu menyediakan makanan bergizi seimbang bagi anak-anak mereka.

“Memang salah satu indikator stunting disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung, serta pola asuh yang belum optimal. Ketika penghasilan terbatas, kebutuhan gizi dan pola asuh pun ikut terdampak,” ujarnya pada Jumat 29 Agustus.

Sebagai langkah preventif untuk menurunkan angka stunting, Pemerintah Kelurahan Sayang-Sayang telah meluncurkan dua program utama, yakni Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan edukasi pola asuh orang tua. Program ini menyasar keluarga dengan balita yang terindikasi berisiko stunting.

PMT diberikan dalam bentuk makanan sehat dan bergizi yang didistribusikan secara rutin melalui posyandu. Sementara itu, edukasi pola asuh dilakukan melalui penyuluhan berkala yang melibatkan tenaga kesehatan, kader posyandu, serta ahli gizi.

“Pola asuh orang tua sangat menentukan tumbuh kembang anak. Melalui edukasi ini, kami ingin orang tua memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, serta menjaga kebersihan dan kesehatan anak,” tambah Rony.

Ia mencatat bahwa angka stunting di Kelurahan Sayang-Sayang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 115 kasus. Namun, berkat berbagai penanganan dan program dari Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), jumlah tersebut berhasil ditekan secara signifikan hingga kini tersisa 20 kasus.

Pemerintah kelurahan juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk terus memantau perkembangan anak dan memberikan intervensi lanjutan bila diperlukan.

“Kami melihat perlunya kolaborasi dari berbagai pihak terkait, mulai dari OPD hingga ke tingkat lingkungan yang sudah mulai berjalan saat ini,” jelasnya.

Dengan kombinasi antara bantuan gizi dan peningkatan pengetahuan orang tua, Pemerintah Kelurahan Sayang-Sayang optimistis angka stunting di wilayahnya dapat terus ditekan dan dicegah sejak dini. (pan)

Dapat Menghambat Investasi

0

BADAN Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan perhatian khusus terhadap sengketa agraria yang masih berlarut-larut di NTB, khususnya di kawasan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Dalam pertemuan antara perwakilan DPD RI, ATR/BPN, dan Pemprov NTB, pemerintah pusat itu menyoroti bekas Hak Guna Bangunan atas nama PT Lingga Permata Utama di wilayah Dusun Pangsing, Dewa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.

Wakil Ketua BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual mengatakan masalah pertanahan yang dibiarkan berlarut dapat menghambat investasi, merugikan masyarakat, bahkan memicu kriminalisasi.

“Prinsipnya kami DPD RI hadir untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap laporan masyarakat. Baik kerugian daerah, kerugian masyarakat, maupun kerugian negara akibat masalah administrasi,” ujarnya, Jumat, 29 Agustus 2025.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pegendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Agus Sutanto menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian persoalan tanah di kabupaten Lobar. Dengan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku merujuk pada Perpres Nomor 62 tentang Percepatan Reforma Agraria.

Dia melanjutkan, proses redistribusi tanah di NTB, khususnya Lobar bisa dimulai pada akhir 2025 untuk dituntaskan di awal 2026, menyusul adanya alokasi anggaran untuk penertiban aset tidak bergerak itu.

Dalam proses ini, BPN memiliki sejumlah hambatan karena lahan berada di kabupaten/kota. Untuk itu, pemerintah pusat akan memperkuat kapasitas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Lobar agar bisa mengambil keputusan secara objektif sesuai aturan.

“Kalau itu bisa terurai, proses penetapan tanah objek reforma agraria (TORA) akan lebih cepat karena TORA ini ada di tangan Pak Menteri,” tambahnya.

Sebelumnya, pihak Kementerian telah meminta Bupati Lombok Barat, untuk segera menuntaskan permasalahan Hak Guna Usaha di kawasan Sekotong tersebut. Namun, sampai kini belum ada tanggapan dari Pemda.

“Sampai sekarang pak Bupati Lobar belum ada info ke kami bagaimana tindak lanjut hasil pertemuan kami tiga bulan lalu,” katanya.

Menyikapi hal itu, Pj Sekda NTB, Lalu Mohammad Faozal mengatakan akan mengundang Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini untuk memberikan penjelasan langsung mengenai langkah yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak korporasi.

Menurutnya, NTB mempunyai segudang masalah pertanahan. Khususnya di wilayah pariwisata. Dengan banyaknya kasus sengketa lahan di NTB, mengakibatkan daerah ini kurang dilirik investor.

“Kami berharap ini bisa selesai, maka hal yang lain bisa kita sesuaikan dengan model yang sekarang kita sesuaikan di Lombok Barat,” pungkasnya. (era)

Delegasi Negara-Negara Balkan Kunjungi Lombok, Tinjau Potensi Energi Terbarukan PLN

0
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) menerima kunjungan delegasi dari perwakilan Kedutaan Besar negara-negara Balkan, yakni Kroasia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Albania, Bulgaria, dan Romania(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbistb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) menerima kunjungan delegasi dari perwakilan Kedutaan Besar negara-negara Balkan, yakni Kroasia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Albania, Bulgaria, dan Romania. Kunjungan ini bertujuan melakukan kajian awal potensi kerja sama energi baru terbarukan (EBT) antara Indonesia dan negara-negara Balkan, khususnya pada sektor pembangkit listrik tenaga air skala kecil (PLTA/M).

Delegasi turut didampingi pejabat eselon II dari Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI. Rombongan melakukan kunjungan lapangan ke Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Santong dan PLTMH Segare di Lombok sebagai bagian dari agenda diplomasi energi.

Dalam kunjungan ini, para tamu memperoleh penjelasan mengenai kebijakan energi Indonesia, implementasi Kebijakan Energi Nasional (KEN), serta capaian dan tantangan dalam transisi menuju energi bersih. PLN juga menyampaikan strategi perusahaan dalam mendukung target bauran EBT sekaligus menjadikan NTB sebagai salah satu daerah percontohan pemanfaatan energi terbarukan.

Selain mendengarkan paparan PLN, delegasi Balkan juga berdiskusi mengenai peluang dan tantangan pengembangan energi bersih di wilayah mereka. Beberapa poin yang menjadi perhatian bersama antara lain potensi kerja sama dalam transfer teknologi, pengembangan investasi PLTA/M, serta penelitian bersama di sektor energi hijau.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyampaikan bahwa kunjungan delegasi Balkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus membuka peluang investasi di sektor EBT. “NTB memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah, mulai dari tenaga surya, air, panas bumi, angin, biomassa, hingga arus laut. Potensi ini dapat menjadi dasar kolaborasi strategis antara Indonesia dan negara-negara Balkan dalam mendukung transisi energi global,” ungkap Sri Heny.

Ia menambahkan, melalui kolaborasi internasional, pemanfaatan teknologi dan pendanaan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek EBT di NTB maupun di wilayah lain di Indonesia. “Kami berharap hasil dari kunjungan ini dapat diterjemahkan menjadi program teknis dan kerja sama konkret yang mendukung Kebijakan Energi Nasional sekaligus sejalan dengan European Green Deal,” lanjutnya.

Salah satu perwakilan delegasi dari Bosnia & Herzegovina, Momcilo Vukovic, menyampaikan kesannya terhadap potensi EBT di Lombok.

“Saya melihat banyak peluang untuk tenaga air dan surya di sini. Kondisinya mirip dengan Bosnia, di mana energi bersih bisa dimaksimalkan untuk menjaga lingkungan tetap lestari sekaligus mengurangi polusi. Ini adalah langkah terbaik untuk masa depan NTB,” ujarnya.

Para tamu delegasi menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan pembangkit EBT oleh PLN di NTB. Mereka menilai, sistem pengelolaan PLTMH di Lombok dapat direplikasi di negara-negara Balkan, dengan adaptasi sesuai kondisi lokal masing-masing negara.

Kunjungan ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam diplomasi energi, dengan menawarkan praktik pengelolaan EBT berbasis kearifan lokal yang adaptif.(bul)

Tuan Rumah 2nd KUSEA Championship dan 1st Beach Kurash Championship, Kesempatan NTB Promosikan Pariwisata di ASEAN

0
Pembukaan The 2nd KUSEA Championship dan The 1st KUSEA Beach Kurash Championship tahun 2025 di Gelanggang Pemuda Mataram, Jumat, 29 Agustus 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 2nd KUSEA Championship dan The 1st KUSEA Beach Kurash Championship tahun 2025. Event yang dibuka di Gelanggang Pemuda Mataram oleh Asisten III (Administrasi Umum) Setda NTB Hj. Eva Dewiyani, SP., mewakili Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal ini digelar di dua lokasi, yakni di Gelanggang Pemuda dan Pantai Senggigi, Lombok Barat, Jumat 29 Agustus 2025.

Event ini diikuti 200 peserta dari 7 negara ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar, Thailand dan tuan rumah Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Perkushi, Mayjen TNI (Purn) Teuku Abdul Hafil Fuddin, menyebut, jika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah The 2nd KUSEA Championship dan The 1st KUSEA Beach Kurash Championship tahun 2025 dan panitia pusat menunjuk NTB sebagai lokasi penyelenggaraan.

Kepada wartawan usai pembukaan, Teuku Hafil Fuddin mengakui, jika pihaknya sengaja menunjuk Lombok sebagai lokasi penyelenggaraan, karena akan menjadi tuan rumah pada tahun 2028. Selain itu, NTB, khususnya memiliki banyak objek wisata menarik yang bisa dijual pada peserta. ‘’Mereka kan jumlahnya yang datang sebanyak 200 orang. Jika peserta yang junior, pasti akan datang bersama orang tuanya. Kami perkirakan sekitar 500 orang yang datang bersama keluarga mereka,’’ ujarnya.

Untuk itu, harapnya, peserta yang bertanding dan datang bersama keluarganya bisa menikmati objek wisata yang ada di daerah ini. Tidak hanya itu, para peserta juga mempromosikan potensi wisata di daerah ini di negara masing-masing. ‘’Hal ini sejalan juga dengan visi misi Pak Gubernur yang fokus pada pengembangan pariwisata,’’ tambahnya.

Hal senada disampaikan panitia pelaksana dari Thailand Pulshak Satyatam Nukul. Pulshak mengaku pertama kalinya datang ke Lombok dan terkesan dengan potensi objek wisata yang dimiliki. Begitu juga dengan keramahtamahan masyarakat Lombok yang membuatnya terkesan, sehingga membuat dirinya dan delegasi dari peserta The 2nd KUSEA Championship dan The 1st KUSEA Beach Kurash Championship tahun 2025 betah.

Begitu juga dengan lokasi penyelenggaraan di Senggigi, cukup indah dan bisa membuat betah peserta yang bertanding.

Sementara Asisten III Setda NTB Hj. Eva Dewiyani, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan kurash di NTB. Menurutnya, olahraga ini tidak hanya menumbuhkan semangat kompetisi, tetapi juga membentuk karakter generasi muda.

Adanya kejuaraan ini, NTB mendapat daya tarik tersendiri, khususnya bagi generasi muda. Olahraga ini mendidik masyarakat dalam hal disiplin dan sportivitas.

Kejuaraan ini diikuti atlet dari tujuh negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia (98 atlet), Malaysia (32), Singapura (22), Vietnam (51), Filipina (41), Thailand (16), dan Myanmar (1). Selain pertandingan, digelar pula seminar wasit internasional. (ham)

NTB Dorong Hilirisasi Komoditas Perikanan untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

0
Salah satu kegiatan hilirisasi perikanan di NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Hal ini menjadi langkah strategis di tengah berkurangnya kewenangan daerah oleh pemerintah pusat. Apalagi diketahui, transfer pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang diketahui berkurang hingga Rp900 miliar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, H Muslim, MT, mengatakan bahwa hilirisasi merupakan jawaban mutlak untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. “Dalam rancangan perda yang sudah kami susun bersama DPRD, kami mencantumkan kewajiban hilirisasi terhadap komoditas strategis kelautan dan perikanan agar daerah mendapatkan nilai tambah,” ujarnya di Mataram, Jumat 29 Agustus 2025.

Menurut Muslim, terdapat lima komoditas strategis yang menjadi fokus hilirisasi, yakni tuna, cakalang, rumput laut, udang vaname, dan garam. Beberapa di antaranya, seperti garam dan tuna, sudah mulai masuk tahap pengolahan, namun pemerintah daerah berupaya memperluas skala industri hilirisasi di masa mendatang.

Potensi terbesar terdapat pada produksi udang vaname yang mencapai lebih dari 197 ribu ton per tahun. Selama ini hasil budidaya banyak dikirim ke luar daerah untuk diproses, seperti ke Surabaya. “Ke depan, pengolahan harus dilakukan di NTB. Kami sudah siapkan regulasi dalam perda untuk mendorong keterlibatan pihak swasta, termasuk penyediaan lahan, perizinan, dan pembangunan cold storage,” jelasnya.

Selain meningkatkan pendapatan daerah, hilirisasi juga diharapkan menyerap tenaga kerja lokal. Muslim menegaskan bahwa perusahaan yang berinvestasi wajib mempekerjakan tenaga kerja NTB, khususnya lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Ini bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang insentif investasi sebagai instrumen untuk menarik mitra swasta dalam pengembangan industri perikanan.(bul)

Bentuk Penjaminan Pembiayaan Syariah, Aceh Belajar ke Jamkrida NTB Syariah

0
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh melakukan kunjungan kerja ke PT Jamkrida NTB Syariah di Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh melakukan kunjungan kerja ke PT Jamkrida NTB Syariah di Mataram, Jumat 29 Agustus 2025.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Aceh, Hj Aisyah Ismail, S.Ag, dengan tujuan silaturahmi sekaligus berdiskusi terkait pengembangan lembaga penjaminan pembiayaan berbasis syariah.

Kunjungan kerja Komisi III DPR Aceh di Kantor Jamkrida NTB Syariah ini disambut langsung Plt Kepala Biro Ekonomi NTB, H. Muslim, MT, Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah Lalu. Taufik Mulyajati, perwakilan Biro Hukum, serta BPKAD NTB.

Hj Aisyah menjelaskan, Aceh hingga saat ini belum memiliki lembaga penjaminan syariah. Karena itu, pihaknya melakukan konsultasi ke NTB yang dinilai berhasil mengembangkan Jamkrida NTB Syariah.

“Kami ingin belajar dari NTB, karena keberhasilan Jamkrida NTB Syariah bisa menjadi referensi dalam pembentukan lembaga serupa di Aceh,” ujarnya.

Menurut Aisyah, Aceh dan NTB memiliki banyak kesamaan, terutama dari sisi karakter masyarakat yang mayoritas muslim hingga mencapai 90 persen. Kondisi ini dinilai relevan dengan upaya penguatan ekonomi berbasis syariah yang tengah digagas di Aceh.

“Seperti halnya NTB, Aceh juga sedang berproses menuju penerapan sistem keuangan berbasis syariah secara menyeluruh. Kehadiran lembaga penjaminan syariah akan sangat membantu masyarakat, khususnya dalam mengakses pembiayaan,” tambahnya.

Aisyah menegaskan, kunjungan kerja ini sekaligus menjadi langkah awal Komisi III DPR Aceh dalam merancang regulasi serta mendorong lahirnya lembaga penjaminan syariah di Aceh.

“Harapannya, pengalaman NTB bisa kami terapkan di Aceh agar masyarakat merasakan manfaat yang sama,” tutupnya.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati memaparkan pengalaman Jamkrida NTB dalam proses pendirian hingga konversi ke sistem syariah. Diskusi juga berjalan hangat dan berimbang, terutama terkait langkah-langkah yang ditempuh hingga perusahaan dapat beroperasi penuh sebagai penjaminan daerah berbasis syariah.

“Alhamdulillah, tadi kita bisa sharing bagaimana proses dari perda pendirian sampai dengan konversi menjadi syariah. Termasuk berbagi pengalaman menghadapi tantangan yang ada, sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi rencana pendirian Jamkrida di Aceh,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pendirian perusahaan penjaminan syariah adalah penyusunan regulasi, khususnya perda, serta pemenuhan modal dasar. “Modal ini menjadi hal krusial. Apalagi regulasi dari OJK mengharuskan penambahan modal dasar hampir setiap lima tahun,” jelas Taufik.

Lebih lanjut, Taufik menekankan bahwa keberadaan Jamkrida Syariah akan memberi peluang besar dalam mendukung pembiayaan daerah. Dengan mayoritas bank di Aceh sudah beroperasi secara syariah, potensi bisnis penjaminan diyakini sangat besar.

“Setelah menjadi syariah, justru akan semakin mempermudah. Seperti di NTB, Bank NTB sudah syariah, sehingga hampir 100 persen bisnis bisa dijamin oleh Jamkrida. Hal yang sama juga bisa dilakukan di Aceh melalui Jamkrida Aceh Syariah,” terangnya.

Menurut Taufik, optimalisasi penjaminan pembiayaan berbasis syariah berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru di Aceh. Selain itu, perusahaan penjaminan juga dapat memberikan kontribusi dalam bentuk dividen bagi pemerintah daerah.(bul)

Emas Antam Jumat Ini Naik Lagi, Kini Melonjak Rp20.000/gram ‎

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (29/8) terus mengalami kenaikan sejak 26 Agustus. Kini meroket Rp20.000 dari semula Rp1.944.000 menjadi Rp1.964.000 per gram.

‎Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.790.000 per gram.
‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.032.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.964.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.868.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.777.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.595.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp19.135.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp47.712.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp95.345.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp190.612.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp476.265.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp952.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.904.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.(ant)

Rupiah Melemah Dipengaruhi Dampak Negatif dari Demo

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Ekonom Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah sedikit dipengaruhi dampak negatif dari demo.​

“Hari ini masih ada ruang pelemahan karena faktor global dan juga mungkin ada sedikit dampak negatif dari demo,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, video kejadian rantis barracuda Brimob melindas seorang pengendara ojek online (ojol) tersebar di berbagai platform media sosial (medsos) masyarakat, yang diperkirakan berlokasi di Pejompongan, Jakarta.

Setelah melindas korban, kendaraan taktis tersebut lanjut memacu kecepatan dan meninggalkan lokasi kejadian.

Sejumlah warga dan pengendara yang geram pun mengejar kendaraan itu hingga ke Jalan Layang Non-Tol Kasablanca.

Korban, yang diketahui seorang laki-laki, dikabarkan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit terdekat di kawasan Jakarta Pusat.

Pada Kamis (29/8/2025), aksi unjuk rasa yang semula terpusat di depan Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, sejak siang hari, kemudian berlanjut sampai sore hari berujung ricuh.

Beberapa lokasi di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, pun menjadi tempat massa bentrok dengan aparat. Titik-titik terjadinya bentrok itu antara lain di Jalan Penjernihan, Jalan Penjompongan, Bendungan Hilir, KS Tubun Petamburan, dan Palmerah.

Di samping itu, kurs rupiah memang terkoreksi dalam beberapa waktu terakhir karena dipengaruhi oleh faktor global.

“DXY-nya (US Dollar Index) juga sedang mengalami penguatan dalam 4 hari terakhir di atas 98,” ucap Rully.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah sebesar 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.354 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.353 per dolar AS. (ant)