Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 454

Perjalanan Inspiratif Asmuni dan “Sukma Rasa”: Dari Mantan PMI Korea ke Pengusaha Sukses

0
Owner Sukma Rasa, Asmuni (kanan), saat dikunjungi oleh Menteri Abdul Kadir Karding.(ekbisntb.com/ist)

Perjalanan hidup Asmuni, mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan, adalah kisah penuh perjuangan, kegagalan, dan kebangkitan yang menginspirasi. Kini, ia dikenal sebagai pengusaha sukses dengan merek kuliner lokal, Sukma Rasa, yang telah memiliki enam outlet dan lebih dari 100 karyawan. Namun, kesuksesan ini tidak datang dengan mudah.

ASMUNI bekerja di Korea Selatan pada 2004 hingga 2007 sebagai buruh di perusahaan injeksi plastik. Meskipun pekerjaannya tidak sesuai dengan keahliannya di bidang otomotif, ia menjalani tugasnya dengan tekun.

“Sebelum ke Korea, saya sudah memiliki semangat berbisnis. Saya pernah menjual keripik, meskipun pendidikan saya tidak tinggi,” kenangnya.

Setelah kembali ke Indonesia dengan modal hasil kerja kerasnya di Korea, Asmuni mencoba berbagai usaha. Mulai dari membuka rumah makan ayam taliwang, ekspor produk seperti ceker ayam dan kerupuk sapi ke Korea, hingga usaha counter ponsel dan sablon. Sayangnya, semua usaha tersebut berujung pada kegagalan.

Namun, salah satu usahanya, jasa cuci motor, membuka kesempatan baru. Ia mulai menjual es kelapa muda sebagai pendamping layanan cuci motor. Dari sini, terbersit ide untuk membuka usaha kuliner bakso.

“Dengan izin Allah, usaha bakso ini yang ternyata berkembang,” ujar Asmuni.

Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Pada 2012, cobaan besar datang ketika tempat usahanya dilanda kebakaran. Modal habis, tetapi semangat Asmuni tetap menyala. Dengan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR), ia kembali bangkit.

“Karena sudah sering gagal, mau tidak mau saya harus bangkit lagi. Justru setelah itu, usaha saya semakin ramai dan lebih dikenal,” ungkapnya.

Saat ini, Sukma Rasa memiliki enam outlet, di antaranya di Labuapi, Taman Loang Baloq, Babakan, dan Narmada. Dengan menu andalan seperti bakso, bebek, ayam panggang, dan beberoq, Sukma Rasa menjadi salah satu destinasi kuliner khas Lombok.

Pengalaman hidup di Korea Selatan memberikan pelajaran berharga bagi Asmuni. Ia mengagumi semangat pantang menyerah warga Korea.

“Fighting, fighting, fighting! Itulah semangat orang Korea yang ingin terus bangkit dari keterpurukan setelah dijajah. Itu yang saya pelajari dari Korea,” ujar Asmuni.

Semangat tersebut ia padukan dengan kecintaannya pada kuliner lokal Lombok. Ia ingin mengenalkan kekayaan kuliner Lombok ke dunia, sekaligus menjaga kearifan lokal.

“Saya ingin Lombok dikenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kekayaan kulinernya,” tutup Asmuni.

Kini, Asmuni bukan hanya menjadi pengusaha sukses, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat Lombok untuk terus berjuang dan berkarya. Sukma Rasa bukan sekadar bisnis, melainkan wadah berbagi rasa dan kebahagiaan untuk semua. Asmuni kini mampu memberikan pekerjaan bagi lebih dari 100 karyawan. Selain kesuksesan bisnis, Asmuni juga ingin fokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar agar ia bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang.

Keberhasilan Asmuni juga mencuri perhatian. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, mengunjungi tempat makan Sukma Rasa miliknya di Labuapi, Lombok Barat, tepatnya di depan SMK PP Negeri Mataram.

Menteri Abdul Kadir Karding didampingi oleh Pj. Gubernur NTB, Mayjen TNI Dr. Hassanudin, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB Gede Aryadi, Anggota DPR RI Muazzim, dan Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna. Kesuksesan Asmuni ini pun ingin dijadikan sebagai percontohan nasional bagi mantan PMI yang berhasil meraih kesuksesan. (bul)

Bapemperda Berkomitmen Jalankan Tupoksi dengan Baik

0
Muhammad Al Hariri(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan lebih optimal, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mataram secara intens mengadakan rapat internal guna mendengar informasi serta menyusun rencana kerja yang jelas. Rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyusunan dan implementasi peraturan daerah (Perda).

Ketua Bapemperda DPRD Kota Mataram, Muhammad Al Hariri, S.Pd.I., kepada Ekbis NTB baru-baru ini menyampaikan, setelah rapat internal, pihaknya akan segera mengundang eksekutif, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengevaluasi capaian serta kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan maupun implementasi Perda yang sudah berjalan. Baik pada tahun 2023 maupun 2024. Evaluasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Salah satu fokus utama dalam evaluasi ini, lanjut politisi PPP ini, adalah memastikan jumlah Raperda yang mangkrak, atau yang belum diproses lebih lanjut menjadi Perda. Selain itu, juga akan diperhatikan Raperda yang belum dapat dijadikan Perda dan Perda yang sudah ada namun belum diimplementasikan secara maksimal. Hal ini, tegas Hariri, menjadi perhatian serius bagi Bapemperda DPRD Kota Mataram, mengingat banyaknya Perda yang tidak berjalan sesuai harapan.

“Kami akan memastikan bahwa Raperda yang belum diperdakan, serta Perda yang belum dipertahankan dalam implementasinya, dapat segera dievaluasi,’’ ungkapnya. Bapemperda tidak menyangkal bahwa banyak Perda yang tidak maksimal dalam implementasinya. Sehingga, lanjut Hariri, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi agar tujuan dari pembuatan Perda tersebut bisa tercapai.

Dengan langkah-langkah evaluasi yang lebih mendalam, diharapkan dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan kinerja dalam penyusunan serta implementasi Perda. Selain itu, kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, evaluasi ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara legislatif dan eksekutif untuk menciptakan peraturan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. (fit)

Lale Syifa Jelaskan Kenaikan PPN 12 Persen sebagai Upaya Sehatkan Keuangan Negara

0
Lale Syifaunnufus(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok, Lale Syifaunnufus, mengimbau masyarakat di wilayah Provinsi NTB untuk tidak terprovokasi oleh disinformasi mengenai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen pada awal tahun 2025 adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Keputusan tersebut telah disetujui oleh DPR dan pemerintah periode sebelumnya.

“Ini merupakan rancangan kebijakan yang dibentuk pada tahun 2021, tepatnya saat pandemi COVID-19, yang bertujuan untuk menyehatkan keuangan negara. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2025,” ujar Syifa pada Kamis 26 Desember 2024.

Mengenai penolakan terhadap kenaikan PPN, Syifa mengingatkan masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah secara holistik. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.

“Kenaikan PPN 12 persen harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, karena UU ini disusun pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melanda. Semua negara menghadapi tantangan global yang sama, dan kebanyakan negara juga melakukan hal serupa,” jelasnya.

Syifa menambahkan bahwa kenaikan PPN ini tidak terlalu signifikan, hanya sebesar 1 persen, mengingat pada tahun 2023 PPN masih dikenakan sebesar 11 persen. “Perlu diingat, setelah pandemi, semua negara berupaya meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dengan meningkatkan sektor pajak melalui PPN ini,” tegasnya.

Meski demikian, Syifa juga menegaskan bahwa semua pihak berhak memberikan saran, masukan, dan kritik. “Ini adalah negara demokrasi, kritik dan protes adalah hak yang sah. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak terprovokasi atau memprovokasi pihak lain,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Januari 2025, dari 11 persen menjadi 12 persen. Meskipun demikian, tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.(ndi)

Makan Bergizi Gratis, Menu Siswa Penyandang Disabilitas Disarankan Sesuai Kondisi Individu

0
Hj. Eva Sofia Sari (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Program makan bergizi gratis bagi siswa pada pemerintahan Prabowo Subianto menjadi perhatian banyak pihak. Jika berjalan dengan tepat, makan siang gratis juga akan menyasar siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif. Oleh karena itu, menu makan siang gratis untuk siswa penyandang disabilitas disarankan sesuai kondisi dan kebutuhan karakteristik individu.

Hal itu mengemuka pada acara silaturahmi dan diskusi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Hotel Ciputra Jakarta, pada Minggu 22 Desember 2024 sampai dengan Selasa 24 Desember 2024.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., yang mengikuti langsung kegiatan tersebut mengungkapkan, penyesuaian menu makan siang gratis itu disampaikan dalam rekomendasi untuk ketersediaan layanan merata.

“Itu yang disampaikan kepada Menteri Dikdasmen untuk bisa diatur pelaksanaannya. Untuk memaksimalkan pemenuhan layanan bagi siswa penyandang disabilitas, untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Eva, pada awal pekan ini.

Selain terkait menu makan siang gratis, disarankan juga terbentuknya layanan pendidikan dan pelatihan yang memadai, merata, dan aksesibel di sekolah khusus, sekolah reguler dan LSP sebagai tempat uji kompetensi. Kemendikdasmen juga diminta memperhatikan ketersediaan SLB di kabupaten/kota yang belum ada.

“Kami juga menyampaikan, perlu penyediaan hotline service dalam rangka layanan pendidikan yang merata dan inklusif di unit layanan disabilitas tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penyediaan layanan pendampingan bagi PDPD pasca-sekolah (Kelas Transisi). Peningkatan bantuan media belajar, literasi dan numerasi. Serta tersedianya layanan deteksi dini, asesmen, dan intervensi dini baik di ULD atau di SLB,” ungkap Eva.

Eva menjelaskan, pendidikan adalah hak setiap individu tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi, perguruan tinggi,dan masyarakat. Acara silaturahmi dan Diskusi tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif bersama Mendikdasmen ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan solusi nyata terhadap tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.

“Sekaligus merancang langkah strategis guna menciptakan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Dan di akhir silaturahmi dan diskusi ini hasil yang diharapkan adalah bersama kita wujudkan pendidikan inklusif yang adil dan setara, karena setiap anak berhak bermimpi dan meraih masa depan tanpa batas,” harap Eva. (ron)

Inflasi Selama Natal Masih dalam Kategori Normal

0
Nampak kondisi pasar Seketeng Sumbawa yang menjadi pasar induk di wilayah tersebut.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, meyakini trend inflasi selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 cenderung normal, bahkan untuk harga telur ayam ras di sejumlah pasar cenderung turun dari harga Rp27. 000 perb kilogram turun menjadi Rp26.000 per kilogram.

“Kami sangat bersyukur inflasi yang terjadi cenderung masih dalam kondisi normsl dan tidak terjadi lonjakan yang tinggi setelah tim TPID melakukan kunjungan ke sejumlah pasar,” kata kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada Ekbis NTB, Kamis 26 Desember 2024.

Haji Her melanjutkan, inflasi di kabupaten sumbawa sejauh ini masih dibawah asumsi nasional yakni dibawah 1,55 year on year (YOU) atau sebesar 0,63 persen. Hanya saja yang masih terjadi inflasi saat ini yakni jalur transportasi udara yang berlaku secara nasional termasuk Sumbawa.

“Kalau jalur udara memang terjadi inflasi dan itu terjadi secara nasional, meskipun demikian angka tersebut masih dianggap standar karena sesuai dengan penggunaan dan harga bahan bakar,” ucapnya.

Haji Her pun memprediksi, potensi penyumbang inflasi pada akhir tahun yakni terjadi pada komoditas Bawang Merah terutama di musim penghujan. Bahkan berdasarkan hasil zoom meeting beberapa hari yang lalu sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai terdampak kenaikan harga bawang dan tanaman jenis holtikultura lainnya.

“Jadi, di sejumlah daerah, bawang merah ini menjadi penyumbang tertinggi inflasi dan kita tetap akan memantau kondisi di lapangan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.

Tentu untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan pihaknya meminta kepada sejumlah pihak untuk memberikan atensi khusus dalam pengendalian inflasi daerah. Pertama yakni memastikan pasokan tetap tersedia termasuk juga produksi bahan pangan yang menjadi bahan pokok masyarakat.

Kedua, memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan intervensi gerakan pangan murah bagi daerah rawan pangan atau terindikasi potensi itu. Ketiga, aksesibilitas distribusi menjadi fokus yang harus diperhatikan baik itu pangan, maupun hasil kelautan, perikanan, dan pertanian.

“Terakhir yakni menjalin komunikasi yang efektif dengan semua pihak, mulai dari Bulog, penyedia, pasar, termasuk pegerakan keuangan dalam rangka memastikan semua harus betul-betul terkendali,” tambahnya.

Ia meminta masyarakat untuk tidak terlalu panik dengan adanya hari besar keagamaan. Karena saat ini tidak semua kebutuhan pokok masyarakat ikut naik serta meminta masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran seperti cabe dan lainnya.

“Harga yang berlaku di pasaran saat ini masih dalam kondisi normal sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk tidak panik dengan membeli segala kebutuhan yang ada,” timpalnya.

Berdasarkan hasil pantauan lapangan, untuk harga beras di sumbawa tetap stabil yakni di harga 14.000 rupiah. Begitu juga dengan sebagian besar komoditi lain masih stabil bahkan ada yang harganya turun yakni telur ayam ras dari harga 27.000 rupiah per kilogram menjadi 26.000 rupiah. Sementara yang naik hanya komoditi bawang merah dari harga 30.000 rupiah per kilogram menjadi 35.000 rupaih. (ils)

Besaran UMK Sumbawa 2025 Disahkan

0
H. Varian Bintoro(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diusulkan akhirnya mendapatkan persetujuan Gubernur dengan nomor Surat Keputusan (SK) 500. 15. 1- 804 tahun 2024 untuk diterapkan di tahun 2025 sebesar Rp2,6 juta atau meningkat 6,5 persen.

“Kami sangat bersyukur Gubernur sudah menetapkan usulan besaran UMK tahun 2025 sehingga bisa langsung kita terapkan per tanggal 1 Januari nantinya, ” Kata kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) H. Varian Bintoro, kepada Ekbis NTB, Kamis 26 Desember 2024.

H. Varian menyebutkan, kenaikan ini berdasarkan arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Angka 6,5 persen tersebut pun selaras dengan keputusan dari Pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan angka dibawah angka tersebut.

“Jadi, kenaikan di angka 6,5 persen bersifat berjenjang dari pusat, Provinsi dan juga Kabupaten sehingga pihaknya harus menetapkan dengan besaran yang sama,” ujarnya.

Ia pun meyakini, kenaikan tersebut tidak akan memberatkan pihak perusahaan karena kenaikannya sudah dibahas bersama dengan asosiasi penguasa dan buruh di tingkat pusat. Sehingga keputusan yang diambil tersebut, memang sudah mengakomodir seluruh pihak untuk dilaksanakan di tahun 2025.

“Jadi, kenaikannya sudah dibahas secara matang dengan tetap memperhatikan kondisi sektor usaha yang ada sehingga angka itu kami anggap sudah sangat relevan,” ujarnya.

Dirinya pun tidak menampik bahwa, penerapan UMK tahun 2024 sebesar Rp2, 4 juta belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan. Tentu terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah tidak bisa serta merta memberikan sanksi karena yang dikhawatirkan terjadi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) masal.

“Jujur saja, masih ada perusahaan yang tidak bisa menerapkan besaran UMK sesuai dengan angka yang kita tetapkan dan pekerja juga memahami kondisi tersebut,” ujarnya.

Pemerintah pun tetap membuka ruang bagi perusahaan untuk melakukan penangguhan terhadap besaran UMK tersebut dengan catatan harus disesuaikan dengan pendapatan perusahaan. Karena jika tidak ada ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap besaran UMK ini dikhawatirkan akan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya.

“Tetap kita memberikan ruang bagi perusahaan dalam penerapan UMK terbaru tersebut, minimal perusahaan bisa menyesuaikan demgan kondisi keuangannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Stok Pangan dan BBM Dijamin Aman di Akhir Tahun

0
Dirmawan(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memastikan kebutuhan stok pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama libur Natal dan jelang akhir tahun dipastikan aman dan tetap akan dilakukan pengawasan secara intensif.

“Kami sudah mengecek kesiapan selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nagari) baik stok pangan, harga pangan, distribusi pangan serta BBM dan  kami pastikan semua stok aman,” kata Asisten III Setda Sumbawa, Ir Dirmawan kepada wartawan, Kamis 26 Desember 2024.

Pemda Sumbawa juga memerintahkan Instansi terkait untuk memastikan semua kebutuhan masyarakat terpenuhi. Salah satunya dengan memantau kondisi lapangan, apabila terjadi lonjakan kebutuhan di lapangan maka dinas terkait  segera melakukan operasi pasar.

“Setiap kondisi terkini harus dilaporkan, sehingga kita bisa langsung mengambil langkah-langkah strategis supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.

Dia melanjutkan, untuk sarana transportasi, sudah dipastikan aman terkendali termasuk juga infrastruktur jalan yang rusak juga sudah dibenahi. Sehingga masyarakat bisa lebih aman menggunakan transportasi umum, ketika bepergian ke luar kota. “Kondisi infrastruktur jalan juga sudah dibenahi. Apabila terjadi bencana yang menyebabkan infrastruktur jalan terputus, maka akan langsung dibenahi, ” ucapnya.

Ia mengimbau masyarakat yang hendak bepergian selama libur nataru, diminta untuk selalu waspada cuaca ekstrem. Diharapkan warga untuk selalu memantau informasi terbaru terkait kondisi cuaca melalui aplikasi BMKG.

“Bagi masyarakat diminta untuk tetap update kondisi cuaca melalui aplikasi BMKG agar terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan saat di perjalanan,” tukasnya. (ils)

Dinkes-LPA Mataram Sinergi Pastikan Kesehatan Kasus Anak dan Perempuan

0
Dinkes-LPA Mataram Sinergi Pastikan Kesehatan Kasus Anak dan Perempuan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Provinsi NTB bersinergi memastikan jaminan layanan kesehatan setiap kasus yang melibatkan anak dan perempuan.

“Langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap kasus yang melibatkan anak dan perempuan, terutama terkait dengan kekerasan, mendapatkan penanganan kesehatan optimal dan tepat waktu,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Emirald Isfihan di Mataram, Rabu 25 Desember 2024.

Ia mengatakan, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pihaknya berkomitmen menjalin sinergi bersama berbagai pihak, salah satunya dengan LPA. Dinkes Kota Mataram selalu terbuka untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menangani masalah kesehatan.

Siapa pun itu, lanjutnya, bisa berdiskusi dan konsultasi dengan Dinas Kesehatan terkait masalah kesehatan, termasuk kasus-kasus yang melibatkan anak atau perempuan.

Misalnya, untuk kasus kekerasan anak dan perempuan dalam hal medis diperlukan tindakan untuk visum dan pemeriksaan lainnya.

“Kami siap memberikan pelayanan yang cepat dan tepat agar hasil juga lebih akurat. Mengingat kecepatan dalam menangani kasus-kasus semacam ini sangat krusial,” katanya.

Selain menangani kasus kekerasan, Dinas Kesehatan juga tetap fokus memastikan keberlanjutan fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh korban atau pelaku, sesuai dengan kebutuhan medis mereka.

“Dalam hal layanan kesehatan, kami tidak membedakan baik pelaku maupun korban, sebab semua berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Itu jadi prinsip dasar kami,” katanya.

Dia menilai kerja sama dengan LPA Kota Mataram sangat penting, terutama dalam mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Dengan demikian, kami bisa memastikan ketika ada indikasi kekerasan atau masalah lainnya, termasuk disabilitas, Dinkes siap menanggapi dengan memberikan penanganan medis yang diperlukan,” katanya. (ant)

RS Ruslan Mataram Siagakan Tim PSC Selama Nataru

0
dr Hj Eka Nurhayati (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Rumah Sakit (RS) Ruslan Kota Mataram, menyiapkan tim PSC (public safety center) selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Direktur Rumah Sakit (RS) Ruslan Kota Mataram dr Hj Eka Nurhayati di Mataram, mengatakan tim PSC tersebut disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi kondisi gawat darurat yang terjadi selama libur Nataru.

“Tim yang kami siagakan ini sekaligus untuk mendukung layanan di Poliklinik yang tutup selama libur Nataru,” katanya.

Tim PSC yang disiagakan tersebut pada malam Natal dan Tahun Baru akan berkeliling memantau situasi dan kondisi di wilayah Kota Mataram.

Selain itu, sebagian tim juga disiagakan di RS dan di instalasi gawat darurat (IGD) untuk membantu kerja tim, sebab biasanya saat Poliklinik tutup terjadi lonjakan kunjungan di IGD.

Apalagi, lanjut Eka, hal yang perlu diwaspadai terutama pada malam pergantian tahun biasanya banyak kasus laka lantas.

Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kasus laka lantas terjadi pada dini hari sampai pagi dan setiap tahun di IGD RS Ruslan selalu menerima pasien yang mengalami luka karena petasan.

“Selain itu, pasien yang datang karena diare dan maag yang disebabkan salah makan saat merayakan malam pergantian tahun,” katanya.

Untuk kesiapan petugas, lanjut Eka, pihaknya memastikan layanan baik di PSC maupun di IGD dilakukan dengan maksimal karena tim yang disiagakan merupakan tim lengkap yakni dokter, dokter spesialis, dan perawat.

“Untuk dokter spesialis yang kami siagakan antara lain spesialis penyakit kronis, sedangkan dokter spesialis anak, syaraf, obgyn, sifatnya oncall,” katanya.

Sementara menyinggung apakah tim PSC juga dilibatkan dalam posko pengamanan Natal dan Tahun Baru, Eka mengatakan, sejauh ini belum ada kepastian terkait pembentukan posko.

“Kalau Pemerintah Kota Mataram mau buat posko, kami siap bantu dengan menyiagakan satu mobil ambulans dan tim kesehatan,” katanya. (ant)

Gelontorkan Rp28 Miliar, Penataan Kawasan Jempol Dipastikan Berlanjut di 2025

0
Wakil Menteri PKP, H. Fahri Hamzah saat berkunjung ke pantai Selipir Ate sekaligus ke lokasi penataan kawasan Jempol.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Wakil menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) H. Fahri Hamzah, memastikan penataan lanjutan kawasan Jempol di Kecamatan Labuan Badas berlanjut di tahun 2025 dengan total anggaran mencapai Rp28 Miliar.

“Kami sudah siapkan anggarannya, ayo Pemda berfikir membuat inovasi kebijakan agar keberlanjutan program penataan kawasan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Sumbawa,” kata Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Sumbawa, Selasa 24 Desember 2024.

Fahri menyampaikan program besar dari Presiden Prabowo melalui Kementerian PKP, yakni akan membangun 3 juta rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembagiannya, satu juta unit rumah untuk wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

“Program ini sudah ada contoh yang cukup berhasil yakni kawasan Muara Karang, Jakarta, yang telah dipugar menjadi lebih bersih dan teratur termasuk ada juga fasilitas umum untuk perekonomian lokal,” ujarnya.

Penataan pesisir lanjut Fahri dilakukan karena lokasi tersebut merupakan pinggir dari negara sehingga harus dipercantik. Selain penataan, di pinggir pantai tersebut juga nantinya akan disiapkan trek jalan kaki (pedestrian) sehingga bisa menjadi lokasi aktivitas bisnis.

“Jadi, pada intinya struktur nya harus bisa mempengaruhi gaya hidup kita, bahwa kita harus nampak bersih. Karena orang nda mau datang jika pinggir pantainya kotor dan banyak sampah,” ucapnya.

Pemerintah juga meyakinkan selain penataan kawasan, Kementerian PKP juga akan mengupayakan adanya penataan terhadap rumah masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan harapan ekonomi masyarakat bisa terus menggeliat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan.

“Pasti akan kita pikirkan untuk penataan lainnya di kawasan tersebut salah satunya rumah masyarakat, tetapi untuk sementara ini kita akan melihat hasil dari penataan kawasan pantai tersebut dulu sebagai bahan acuan,” tambahnya.

Selain itu, pembenahan sanitasi dan ketersediaan air bersih di kawasan pemukiman sekitar Pantai Jempol juga menjadi prioritas. Apalagi pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28 miliar lebih untuk penataan kawasan tersebut.

“Penataan akan dimulai pada 1 Januari 2025, dan keberhasilan ini tergantung pada bagaimana Pemda dapat menjaga, memelihara, dan mengelola pembangunan yang ada,” jelasnya.

Wamen juga menekankan pentingnya menjadikan kawasan pesisir sebagai pusat aktivitas ekonomi. “Dengan fasilitas yang memadai, kawasan pantai bisa menjadi tempat mencari penghidupan yang layak bagi masyarakat,” timpalnya.

Setelah dari pantai Jempol, Wamen PKP juga meninjau kondisi rumah khusus nelayan yang dibangun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, kunjungan ke Rumah Susun Unter Katimis bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mulai terbiasa dengan konsep hunian vertikal.

“Rumah susun adalah solusi bagi kawasan yang memiliki keterbatasan lahan. Hal ini harus menjadi kebiasaan baru untuk mengoptimalkan ruang sekaligus meningkatkan kualitas hunian,” tukasnya. (ils)