Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 453

Harus Lebih Teliti Saat Beli Produk Pangan

0
H. Lalu Hamzi Fikri dan H. Emirald Isfihan (ekbisntb.com/dok)

DINAS Kesehatan Provinsi NTB dan Kota Mataram mengimbau masyarakat agar lebih teliti membeli berbagai produk pangan baik makanan maupun minuman di momentum liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Terlebih kecenderungan angka konsumsi masyarakat diprediksi akan meningkat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr Lalu Hamzi Fikri bersama tim telah melakukan pengecekan langsung di sejumlah pusat perbelanjaan untuk memastikan produk yang dijual kepada konsumen telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB turun bersama dengan Kepala BBPOM Mataram, Kepala Dinkes Kota Mataram, perwakilan Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Perwakilan Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan inspeksi untuk memastikan keamanan pangan, salah satunya di Supermarket yang berada di Lombok Epicentrum Mall pada Jumat 13 Desember 2024 lalu.

Kegiatan tersebut bagian dari upaya pengawasan lintas sektor dalam menjaga kualitas pangan selama Nataru. Karena itu, selain mengecek produk, tim juga melakukan pengecekan ke gudang untuk melihat kondisi dan suhu penyimpanan yang juga sangat berpengaruh terhadap kualitas produk pangan.

“Dalam inspeksi ini kita ingin pastikan makanan yang dijual tidak rusak. Selain itu dilakukan juga pengecekan natrium dan gula yang terkandung dalam beberapa bahan pangan. Pemeriksaan di gudang juga kita lakukan untuk memastikan standar penyimpanan pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur,” kata Lalu Hamzi Fikri akhir pekan kemarin.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr H. Emirald Isfihan di Mataram mengatakan, saat membeli pangan masyarakat harus pastikan produk tersebut memiliki izin edar yang sah dan masa kedaluwarsa.

“Selain itu, perhatikan kondisi fisik atau kemasan produk karena bisa mempengaruhi kandungan bahan kimia apakah terkontaminasi atau tidak,” katanya.

Saat Nataru, katanya, tingkat konsumsi dan belanja masyarakat cenderung meningkat, tidak hanya di pasar tradisional tetapi juga di supermarket atau pasar modern. Karena itu, masyarakat diharapkan peduli dengan kandungan yang terdapat dalam makanan sebab hal itu bisa berbahaya bagi yang tidak tahu bisa memicu munculnya gangguan kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka panjang.

“Misalnya kandungan gula dan garam berlebih dalam satu makanan, yang dapat berisiko bagi kesehatan jangka panjang seperti hipertensi dan diabetes,” katanya.

Terkait dengan itu, masyarakat diharapkan peduli dengan produk-produk yang akan dikonsumsi dan bisa melakukan pengecekan secara mandiri melalui Google.

BPOM juga sangat terbuka dalam memberikan informasi, sehingga masyarakat bisa mencari tahu bagaimana kandungan nutrisi maksimal sehari yang dibutuhkan tubuh setiap orang. “Jadi masyarakat jangan sampai mengonsumsi nutrisi berlebihan dan tidak asal beli produk,” katanya.(ris)

Lakukan Pengawasan Hingga ke Pedesaan

0
H. Moh. Saleh (ekbisntb.com/ist)

KETUA Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) NTB, H. Moh. Saleh, SH., MH., mengimbau seluruh pihak, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, terutama menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurutnya, pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di kota, tetapi juga di pelosok daerah. “Yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan rasa kebersamaan. Pemerintah harus tetap turun tangan sebelum terjadi masalah, bukan setelah ada kejadian. Mari bersama-sama memberikan rasa aman kepada konsumen,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa konsumen secara tidak langsung meminta pemerintah memastikan keamanan produk yang beredar, terutama yang sudah berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI). Apalagi, banyak konsumen saat ini lebih memilih produk murah tanpa memikirkan kualitas dan keamanannya.

“Sekarang ini asal murah pasti dibeli, padahal di balik harga murah itu sering kali ada kandungan yang tidak bermutu. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

YPK juga mendorong Dinas Perdagangan di tingkat provinsi dan kabupaten, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kepolisian untuk rutin melakukan pengawasan. Menurutnya, pengawasan yang hanya terfokus di wilayah perkotaan tidak cukup, mengingat banyak produk tidak layak konsumsi yang justru beredar di daerah pelosok.

“Kondisi masyarakat yang daya belinya menurun saat ini menjadi celah bagi peredaran produk tidak layak konsumsi. Ini sangat berbahaya. Semua pihak harus turun memberikan rasa aman kepada masyarakat,” katanya.

Selain pengawasan, ia mengusulkan adanya edukasi kepada masyarakat melalui media seperti pamflet atau brosur yang berisi imbauan untuk teliti sebelum membeli.

“Sekarang ini hampir tidak ada pamflet seperti itu. Padahal penting untuk mengingatkan konsumen agar barang yang rusak dikembalikan dan tidak sekadar diterima begitu saja,” ujarnya.

YPK NTB, lanjut H. Moh. Saleh, tetap aktif melakukan pengawasan secara mandiri. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan melaporkan temuan tersebut kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran pelaku usaha terhadap keselamatan konsumen. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha baru yang muncul dengan modal kecil, tetapi kurang memahami tanggung jawab mereka terhadap keamanan produk yang dijual.

“Sekarang ini, dengan modal satu juta saja sudah bisa jualan. Tapi jangan sekadar berjualan tanpa memperhatikan aspek keselamatan konsumen. Edukasi bagi pelaku usaha sangat penting,” tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi dan komitmen bersama adalah kunci untuk menciptakan pasar yang aman dan sehat bagi masyarakat. “Semua elemen harus peduli kepada konsumen. Hanya dengan begitu, rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar bisa terjaga,” pungkasnya.(bul)

Petunjuk Pelaksanaan Tunggu Pusat, Loteng Bakal Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis

0
Bupati Loteng H. L. Pathul Bahri memberi keterangan kepada wartawan soal program makan gratis, Jumat 27 Desember 2024. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah mempersiapkan rencana uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan dilaksanakan waktu dekat ini. Langkah itu dilakukan untuk mengukur kesiapan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program MBG di Loteng mendatang. Sembari menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.

Demikian diungkapkan Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri, S.IP.M.AP., pada acara podcast PWLT Press Talk di d’Bale Sultan Hotel Poltekpar Lombok, Jumat 27 Desember 2024. “Terkait program makan bergizi gratis, kita masih menunggu petunjuk pusat. Namun sebelum itu, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan uji coba terlebih dahulu,” ungkapnya.

Uji coba penting dilakukan setidaknya untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Sekaligus untuk memulai membangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi lainnya. Mengingat, dalam pelaksanaan program itu nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah daerah. Tetapi juga melibatkan instansi lain, salah satunya TNI.

“Uji coba itu juga nantinya sebagai  dasar untuk menyusun SOP pelaksanaan program makan gratis di daerah, Jadi begitu petunjuk pusat sudah turun, pemerintah daerah sudah siap melaksanakan program tersebut. Kalaupun ada perubahan, tinggal penyesuaian saja. Dan, beberapa daerah juga sudah melakukan uji coba,” ujar Pathul.

Dikatakannya, keberadaan program MBG tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Loteng ke depan. Melalui pemenuhan gizi anak-anak sekolah di daerah ini. Karena program tersebut memang menyasar anak-anak usia sekolah yang saat ini masih duduk di bangku sekolah.

Terkait dukungan anggaran untuk program MBG dari pemerintah daerah, Ketua DPRD Loteng Lalu Ramdan, S.Ag., sebelumnya menegaskan sudah siap. Di mana dalam struktur APBD Loteng tahun 2024 sudah disiapkan anggaran pendukungnya. Itu sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemkab Loteng terhadap program tersebut.

Namun berapa nominal pasti dukungan anggaranya sejauh ini belum dipastikan. Karena harus menunggu petunjuk dari pemerintah. “Anggaran pendukung program makan gratis bergizi sudah disiapkan di APBD Loteng 2024. Tapi besaran pastinya menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” tegas politisi Partai Gerindra ini. (kir)

Libur Nataru, Harga Kamar Hotel Naik, Okupansi Mencapai 85 Persen

0
Rombongan wisatawan sedang berfoto di salah satu destinasi wisata di Sembalun Lombok Timur pada Rabu 25 Desember 2024 kemarin (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Momentum libur natal dan tahun baru (Nataru) selalu membawa optimisme bagi pelaku wisata di Provinsi NTB. Sebagai provinsi dengan banyak destinasi unggulan, NTB terutama Lombok menjadi tujuan berlibur, baik turis domestik maupun mancanegara. Di masa libur Nataru kali ini diperkirakan okupansi hotel sekitar 85 persen.

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), Lalu Kusnawan mengatakan, libur Nataru dari tanggal 25 hingga 31 Desember 2024, tingkat hunian hotel memang tinggi karena masyarakat akan banyak berlibur di kawasan resort dan mengeksplorasi destinasi yang ada di NTB. Karena permintan tinggi, harga kamar hotel mengalami sedikit kenaikan.

“Kalau libur Nataru dari tanggal 25 – 31 Desember sekitar 85 persen. Kita lihat sekarang okupansi tak sama dengan harga, harganya pasti naik sedikit karena high season. Ini kita lebih banyak ke domestik ya, kalau mancanegara liburnya pendek,” kata Lalu Kusnawan kepada Ekbis NTB Jumat 27 Desember 2024.

Beda dengan Nataru, angka kunjungan wisatawan akumulatif di bulan Desember 2024 kurang dari 80 persen okupansinya lantaran di awal Desember masih dalam suasana low seasons ditambah dengan cuaca kurang baik dalam beberapa pekan terakhir.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Jamaludin Malady mengatakan, meski okupansi ini belum mencapai 100 persen, pihaknya bersyukur karena dengan keterbatasan seperti adanya pemangkasan perjalanan dinas, hampir seluruh kamar hotel di Lombok dan Sumbawa akan terisi.

Ia mengungkapkan, pemesanan kamar hotel jelang libur Nataru ini tersebar di sejumlah titik wilayah NTB, yaitu Gili Tramena, Senggigi, Kota Mataram, Mandalika, Sembalun dan Sumbawa.

Ia berharap ada pergerakan tambahan kunjungan ke NTB, sehingga tingkat okupansi hotel dapat menyentuh 90 persen di momen Nataru ini, terlebih ada stimulus berupa pengurangan harga tiket pesawat sebesar 10 persen. “Harapan kami sih di penghujung tahun bisa di angka 90 persen. Tapi 85 persen saja sudah bagus, karena sudah bisa meningkatkan perekonomian,” katanya.

Selain oleh wisatawan domestik, okupansi di penghujung tahun 2024 ini diisi juga oleh wisatawan asing, khususnya wisatawan dari Malaysia. Tingginya jumlah wisatawan Malaysia berwisata ke NTB dikatakan karena adanya penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Lombok.

Selain Malaysia, wisatawan asal Australia juga menjadi salah satu penyumbang tingginya angka kunjungan oleh wisatawan mancanegara. Sehingga Jamal mendorong percepatan adanya penerbangan langsung Australia-Lombok begitupun sebaliknya supaya pertumbuhan kunjungan ke NTB semakin meningkat.(ris)

PTAM Giri Menang Mataram Wajibkan Perumahan Siapkan Tandon Air 

0
PT Air Minum Giri Menang (Perseroda)(ekbisntb.com/ntbsatu.com)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) Kota Mataram, Provinsi NTB pada 2025 mewajibkan semua pengembang perumahan di wilayah setempat dan Kabupaten Lombok Barat, menyediakan tandon air bersih guna mengantisipasi perubahan iklim (Climate Change).

Manajer Sekretariat PT Air Minum Giri Menang, Indah Paramita di Mataram, Jumat, mengatakan penyediaan tandon air bersih itu menjadi salah satu syarat layanan pemasangan sambungan air bersih di kawasan perumahan.

“Kalau sudah ada tandon, barulah kami bisa layani sambungan air bersih di kawasan perumahan yang dibangun,” katanya.

Ia mengatakan penyediaan tandon itu, sebagai salah satu langkah menjamin ketersediaan air bersih, terutama pada puncak kemarau. Pada puncak kemarau tidak bisa terus-terusan mengandalkan suplai persediaan dari air pipa.

“Kalau sudah ada tandon, setidaknya kami bisa siapkan persediaan air sampai beberapa hari ke depan,” katanya.

Dikatakan, perubahan iklim menjadi tantangan yang dihadapi oleh PTAM Giri Menang pada tahun 2025, dan diprediksi akan cukup sulit, karena kondisi cuaca menjadi hal yang perlu diantisipasi.

Perubahan iklim menjadi atensi khusus yang harus dipersiapkan secara matang. Jika tidak, dapat mengganggu kerja-kerja operasional pelayanan air minum kepada pelanggan.

Karena itu, selain mewajibkan pengembang perumahan menyiapkan tandon air bersih, PTAM Giri Menang juga bekerja sama dengan BMKG untuk mengetahui kondisi curah hujan lebih dini.

“Bagi kami, hal itu sangat penting untuk melakukan langkah antisipasi lebih dini terhadap dampak perubahan iklim yang tidak menentu,” katanya.

Perubahan iklim dan kondisi alam yang tidak menentu, lanjut Indah, dapat mempengaruhi sumber mata air, debit air menurun, begitu juga kondisi sungai aliran mata air.

Untuk itu, PTAM Giri Menang juga fokus melakukan pengamanan air minum melalui insiden manajemen kebencanaan. Misalnya, ketika terjadi banjir dan kekeringan, tim sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi.

“Melalui upaya itu, kami bisa meminimalkan dampak yang muncul akibat bencana tersebut,” katanya. (ant)

Penerapan Parkir ’’Cashless’’ di Mataram Masih Setengah Hati

0
Irawan Aprianto(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Sistem parkir cashless yang diterapkan di beberapa titik parkir Kota Mataram masih menuai berbagai permasalahan di lapangan. Meskipun telah ada upaya untuk mempermudah pembayaran parkir tanpa uang tunai, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Seperti diketahui, sistem pembayaran yang semula bertujuan untuk menggunakan teknologi cashless ternyata masih diterapkan setengah hati. Bahkan, beberapa juru parkir tetap menerima pembayaran secara tunai meskipun titik parkir tersebut sudah disosialisasikan menggunakan pembayaran non-tunai. Masyarakat mengira mereka hanya bisa membayar parkir menggunakan uang non-tunai, namun ternyata juru parkir tetap menolak pembayaran menggunakan sistem tersebut.

Inovasi ini, menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Apriato, ST., kepada Ekbis NTB meskipun cukup bagus, namun masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Pembayaran dari konsumen ke juru parkir, hingga langsung ke kas daerah, seharusnya sudah bisa berjalan dengan lebih efektif. Namun, pengawasan dan apresiasi terhadap pengguna yang mematuhi sistem ini masih sangat minim. “Sosialisasi yang kurang, serta kurangnya apresiasi bagi masyarakat yang menggunakan sistem cashless, membuat penerapan ini belum sepenuhnya berhasil,” terang Irawan.

Oleh karena itu, lanjut mantan Sekretaris Komisi III ini berharap Pemerintah Kota Mataram lebih serius dalam mengawasi dan meningkatkan implementasi parkir cashless. Selain itu, sambung Irawan, perlu ada insentif atau penghargaan bagi konsumen dan juru parkir yang mengikuti sistem cashless dengan baik. Dengan peningkatan pengawasan dan sosialisasi yang lebih baik, politisi PKS ini yakin, penerapan sistem parkir non-tunai dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi target yang telah ditentukan.

Pada bagian lain, Irawan mengatakan, Dewan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem parkir cashless dalam rapat-rapat kerja mendatang. Dewan juga akan membuka data dan evaluasi dari tahun sebelumnya untuk mencari solusi yang lebih tepat guna dalam meningkatkan pendapatan dari sistem parkir cashless di Kota Mataram. (fit)

Mensos Konsolidasi Data dengan BPS Terkait Bansos Dampak PPN 12 Persen

0
Menteri Sosial Saifullah Yusuf ditemui media di Gedung Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Jakarta 27 Desember 2024(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya masih mengkonsolidasikan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di tahun 2025.

“Nah sekarang dengan perencanaan PPN 12 persen ini seperti apa? Belum ada data baru, kecuali bahwa sekarang data sedang dikonsolidasikan, direkonsiliasi oleh BPS, nanti dengan data baru itu, kami akan menyesuaikan tentu saja,” kata Mensos di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan bahwa PPN 12 persen berlaku selektif, dan pemerintah tentu telah merancang perlindungan-perlindungan sosial khusus untuk masyarakat.

“Jadi sekali lagi 12 persen dilaksanakan secara selektif, dan ada perlindungan-perlindungan khusus bagi mereka yang memang memerlukan perlindungan dari pemerintah,” ujar dia.

Sedangkan untuk bansos maupun Program Keluarga Harapan (PKH), menurutnya, sudah direncanakan sebelumnya dan akan tetap disalurkan sesuai data yang sudah ada.

“Nah untuk bansos, kita ini sudah direncanakan sebelumnya, jadi untuk bansos maupun program PKH, itu sudah kita rencanakan di tahun 2024, 2025 ini tinggal melaksanakan sambil melihat dinamika data dari penerima manfaat itu,” paparnya.

Ia juga menegaskan terkait bansos, datanya masih dinamis dan diantisipasi untuk perubahan data guna menentukan siapa yang layak dan tidak mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial.

“Sekali lagi datanya belum selesai dan datanya akan dinamis, kita antisipasi seperti apa nanti, jadi selama ini belum ada perubahan data dan tentu akan bicara nanti, keluarga penerima manfaat mana yang memang memerlukan dukungan dan layak mendapatkan perlindungan sosial serta jaminan sosial,” tuturnya.

Ia menegaskan dalam penyaluran bansos atau perlindungan sosial, Kemensos mengadakan dua jalur untuk memberikan masukan atas dinamika yang ada di lapangan.

“Pertama, jalur resmi lewat musyawarah desa, kelurahan naik ke kecamatan sampai ke dinas sosial, bupati, wali kota, sampai ke atas ke Kemensos itu jalur resmi, kemudian jalur partisipasi lewat aplikasi cek bansos, di situ ada usul sanggah. Masyarakat boleh menyanggah, boleh usul, yang penting nanti dilampiri dengan data-data juga, enggak bisa orang tiba-tiba usul,” ucapnya. (ant)

KKP akan Bangun Dermaga di Gili Gede

0
Dermaga Gili Gede(ekbisntb.com/medcom.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) berencana membangun dermaga apung di Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Dermaga ini akan dibangun di pinggir pantai Dusun Labuan Cenik, Desa Gili Gede Indah, dengan harapan dapat mendukung rencana operasional kapal cepat dari Nusa Penida menuju Sekotong.

Kepala Desa Gili Gede Indah, Awaludin, mengungkapkan bahwa Kementerian KKP telah melakukan survei sebanyak tiga kali. “Alhamdulillah, saat ini sudah ada lampu hijau untuk pembangunan dermaga ini,” kata Awaludin, Jumat 26 Desember 2024. Dermaga apung yang akan dibangun menggunakan tiang pancang bawah laut, sehingga lebih kuat dan elastis, terutama saat disandari kapal fast boat berukuran besar yang mengangkut wisatawan domestik maupun mancanegara. “Informasinya, pembangunan dermaga ini akan dimulai tahun depan,” lanjut Awaludin.

Dengan adanya pelabuhan yang memadai, diharapkan operator fast boat dapat menarik wisatawan dari Bali untuk mengunjungi Gili Gede, mengingat jarak tempuh dari Nusa Penida ke Gili Gede hanya 45 menit melalui fast boat. “Kunjungan wisatawan ke Nusa Penida Bali saat ini mencapai 10.000 hingga 15.000 orang per hari. Dengan adanya pelabuhan ini, kami optimistis dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Gili Gede,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi DPRD Kabupaten Lombok Barat, Abu Bakar Abdullah, yang juga merupakan warga asli Gili Gede, menyampaikan bahwa keberadaan dermaga akan semakin meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Gili Gede. Dalam lima tahun terakhir, banyak wisatawan dan investor asing yang tertarik untuk berkunjung dan berinvestasi di kawasan ini. “Kami yakin, pembangunan pelabuhan ini akan semakin ramai menghidupkan Gili Gede,” katanya.

Abu Bakar menambahkan, masyarakat Gili Gede dan warga Lombok Barat telah lama memperjuangkan pembangunan pelabuhan yang memadai untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas pariwisata Bali-Lombok, khususnya di bagian selatan Lombok Barat. “Gili Gede memiliki master plan pengembangan pariwisata yang telah lama disusun, yang membedakannya dengan gili-gili lain di wilayah utara,” tegasnya. (her)

Harga Emas Antam Naik Jadi Rp1,528 Juta Pergram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat, naik Rp8.000 per gram, dari Rp1.520.000 per gram menjadi Rp1.528.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.378.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp814.000.
– Harga emas 1 gram: Rp1.528.000.
– Harga emas 2 gram: Rp2.996.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.469.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.415.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.775.000.
– Harga emas 25 gram: Rp36.812.000.
– Harga emas 50 gram: Rp73.545.000.
– Harga emas 100 gram: Rp147.012.000.
– Harga emas 250 gram: Rp367.265.000.
– Harga emas 500 gram: Rp734.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.468.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Menteri ESDM akan Percepat Izin SPBUN untuk Kesejahteraan Nelayan

0
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat izin pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) demi kesejahteraan nelayan di seluruh pesisir.

“Setelah ke kilang, hari ini saya juga mengunjungi lokasi SPBU Nelayan untuk memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan saya senang sekali melihat kondisi masyarakat di sini,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika meninjau langsung penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat pesisir di SPBUN 68.76103, Manggar Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dalam kunjungannya, Bahlil mendengarkan langsung aspirasi para nelayan yang berharap adanya tambahan pasokan BBM untuk kebutuhan mereka.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun berkomitmen akan mempersingkat proses perizinan pembangunan SPBUN agar kebutuhan energi di kawasan pesisir dapat segera terpenuhi.

“Ada permohonan dari mereka yang harus kita lakukan, termasuk memperpendek birokrasi pengajuan untuk pembangunan SPBU. Saya dapat memahami perasaan mereka, karena keluarga saya kan nelayan juga,” kata Bahlil.

Menteri Investasi periode 2021–2024 ini menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap kebutuhan nelayan tidak hanya soal akses energi, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Keberadaan SPBUN di Balikpapan sendiri dinilai Bahlil sangat memberikan manfaat langsung bagi nelayan.

SPBUN merupakan inisiatif pemerintah untuk mempermudah akses BBM bagi nelayan di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 415 SPBUN telah dibangun di berbagai wilayah pesisir.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar di SPBUN 68.76103 Balikpapan hingga November 2024 mencapai 895 kiloliter atau 91,42 persen dari total kuota sebesar 979 kiloliter.

Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi nelayan terus berjalan sesuai target.

Bagi pemerintah, percepatan pembangunan SPBUN diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan nelayan sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Astacita. (ant)