Beranda blog Halaman 452

Sambut Kejuaraan Selancar Internasional, Pemkab akan Aspal Jalan Menuju Kawasan Bangko-Bangko

0
Aktifitas berselancar di kawasan pantai lombok barat(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) berencana mengaspal akses jalan menuju Desert Point Surfing Pantai Bangko-Bangko Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pemkab dalam hal ini Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini pun telah berkoordinasi intens dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk terealisasimya rencana itu. Mengingat jalan itu masuk kawasan konservasi.

Sebelumnya niatan Bupati itu sudah mendapat dukungan dari Kementerian PUPR untuk peningkatan jalan menuju objek wisata tersebut. “Saya kemarin menerima laporan dari Dinas PUPR bahwa dari Balai Jalan Nasional melakukan survei ke wilayah itu,” ungkap Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini yang dikonfirmasi, Senin 1 September 2025. Rencana peningkatan jalan tanah lingkar Bangko-bangko mencapai sekitar 15 kilometer.

Konsep yang ditawarkan untuk pengaspalan dari Masjid Jalan Raya Selegong menuju Simpang Tiga Bangko-Bangko baik ke Pemalikan maupun terus menuju Desert Point.“Melingkar nantinya sehingga Desert Point akan kena semua. Karena ini kita harapkan,” terangnya.

Bupati melihat potensi destinasi wisata Bangko-bangko sangat besar. Namun selama ini justru belum didukung pengembangannya, sehingga ketika awal ia terpilih menjadi Bupati Lobar, langsung turun melihat kondisinya.

“Karena ada wacana tahun depan (event) surfing Internasional. Insya allah Kapala Dinas Pariwisata sedang komunikasi dengan EO yang di Bali,” bebernya.

Bupati mengaku membicarakan niatan itu kepada pihak BKSDA. Termasuk bagaimana cara agar bisa mengaspal di tanah yang masuk wilayah hutan konservasi. Pihaknya pun sudah mendapat jawaban atas hal itu.

“Wilayah konservasi tetap menjadi konservasi tetapi jika ingin dipergunakan oleh daerah bisa di MoU kan. Sehingga ada hak dan kewajiban di situ,” paparnya.

Selama ini Desert Point Bangko-Bangko itu hanya didatangi para wisatawan mancanegara yang menginap di Bali. Bahkan menjadi jualan travel. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu yang ingin ditangkap Pemda. Nantinya jika telah mendapat izin kerjasama dari BKSDA, pengembangan kawasan itu akan dilakukan Pemda Lobar.

Mendukung sport Desert Point, ia berencana membangun rest area, sehingga kapal dari Bali yang mengangkut para selancar bisa singgah disana. “Di rest area itu ada food Count dan sebagainya,”pungkasnya. (her)

Opini : Krisis Kepemimpinan, Pajak, dan Ancaman Stabilitas Nasional

0
Tody Ardiansyah Prabu (TAP) S.H(ekbisntb.com/bul)

Oleh:

Tody Ardiansyah Prabu (TAP) S.H

Waketum DPP FABEM – SM (Forum Alumni Badan Eksekutf Mahasiswa & Senat Mahasiswa).

Ketum RIU – Rakyat Indonesia Unggul.

Prakitisi Advokat Hukum alumni Univ.Trisakti.

Pendiri / Wakil Ketua KAPMI Majelis Pertimbangan (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia).

Dalam perjalanan sejarah bangsa, kebijakan publik yang diambil oleh para pemimpin selalu meninggalkan jejak panjang terhadap kondisi sosial masyarakat. Namun, ketika keputusan-keputusan tersebut lebih banyak dilandasi sikap pragmatis dan instan tanpa pertimbangan mendalam, maka yang muncul justru gejolak di akar rumput.

Kenaikan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil, menjadi salah satu contoh kebijakan yang menimbulkan keresahan efek domino menimbulkan gejolak kemarahan aksi di akar rumput masyarakat. Alih-alih memberi solusi, beban pajak yang terus bertambah justru memperdalam kesenjangan sosial. Ditambah lagi dengan isu kenaikan iuran BPJS, lapangan pekerjaan yang sempit, Pengangguran yang luas, mahalnya biaya pendidikan, hingga akses kesehatan yang kian memberatkan, masyarakat semakin merasa ditinggalkan.

Padahal, berbagai laporan intelijen dan kajian akademik yang mestinya menjadi bahan pertimbangan kerap diabaikan. Keputusan publik dijalankan secara sepihak, seolah tanpa ruang dialog, sehingga wajar jika akhirnya menimbulkan apa yang disebut sebagai efek bola salju gejolak sosial. Retret pejabat maupun lembaga pendidikan strategis seperti Lemhanas yang diharapkan melahirkan negarawan berkarakter pro-rakyat, justru dianggap belum berhasil menjawab kebutuhan bangsa. Hanya sekedar sermonial pemborosan anggaran semata tanpa ada hasilnya nyata dalam kebijakan yg negarawan untuk keberpihakan kesejahteraan kepada rakyat.

*Krisis Kepemimpinan dan Sense of Crisis :*

Pertanyaan besar muncul: di manakah sense of crisis para pemegang kebijakan? Di tengah rakyat yang kesulitan mencari pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, serta ancaman kelaparan di berbagai wilayah, pejabat publik mestinya mengedepankan empati dan kebijakan berbasis kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok.

Seorang pemimpin sejati tidak hanya mengumpulkan pengikut atau follower, tetapi mampu melahirkan generasi penerus yang lebih hebat darinya. Sejarah mencatat bagaimana Raja Hayam Wuruk berhasil melahirkan Mahapati Gajah Mada sebagai figur tangguh yang membawa Majapahit menuju kejayaan dan persatuan nusantara menjadi suatu kekuatan kerakyatan. Sayangnya, pelajaran penting dari sejarah tersebut sering kali diabaikan dan para pemimpin kekinian tidak mau belajar dari sejarah.

*Korupsi: Antara Kesempatan dan Hedonisme*

Selain problem kebijakan, bangsa ini juga terus dirongrong oleh praktik korupsi. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri. Hedonisme dan Flexing perpaduan gaya hidup yang Wah ! menjadi salah satu faktor yang mendorong pejabat maupun birokrat melanggar etika dan hukum.

Ironisnya, meski korupsi merusak sendi-sendi negara, hukuman bagi koruptor sering kali tidak setegas bagi pelaku kejahatan lain seperti terorisme atau narapidana bandar narkotika. Publik menilai banyak narapidana korupsi justru diduga menjalani masa tahanan dengan fasilitas mewah, bahkan diduga bisa keluar-masuk dengan alasan kesehatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan hukum. Perlu ada evaluasi / revisi SOP aturan perundangan lapas yg tegas terhadap narapidana para Koruptor.

Tidak sedikit kalangan yang menuntut adanya hukuman lebih tegas, termasuk opsi hukuman mati bagi pelaku korupsi kelas berat yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Sebab, dampak korupsi sejatinya tidak kalah berbahaya dibanding ancaman terorisme—korupsi menghancurkan moral bangsa, memperlebar kesenjangan sosial, merusak ekonomi bangsa dan melemahkan fondasi negara. Perlu adanya evaluasi Revisi UU Tipikor dalam penerapan Hukuman Mati yang tegas dan Mendorong segera pengesahan RUU Peramapasan Aset menjadi Efek Cambuk / Efek Jera bagi Para Koruptor dan Efek Takut bagi yang ingin korupsi.

*Menatap NKRI Ke Depan*

Bangsa ini membutuhkan pemimpin berjiwa negarawan yang mampu merasakan denyut nadi rakyat, bukan sekadar menjalankan kekuasaan. Pemimpin yang berani mengambil keputusan strategis dengan pertimbangan matang, berpihak pada kepentingan nasional, mau berdialog turun mendengarkan aspirasi di serap dari mahasiswa seluruh element masyarakat serta Pemimpin tegas menolak kompromi terhadap korupsi & Tidak Konflik Interest dalam kepentingan pribadi baik Bisnisnya.

Sebagaimana sejarah telah menunjukkan, hanya pemimpin dengan visi besar dan kemampuan melahirkan kader tangguh yang dapat membawa bangsa keluar dari krisis menuju kejayaan.

Garis Besarnya Kesimpulannya adalah Seorang pemimpin Hebat mesti melahirkan Kaderisasi yang Hebat bukan sekedar melahirkan Pengikut yang Banyak.

Pemimpin Negara kekinian sekarang perlu seorang Mahapatih yang tangguh dan kuat dalam menjalankan keputuhan kebijakan yang keberpihakan pada rakyat yang mana keputusan penuh dengan hati jernih dan rasa.Disinilah kepincangan kelemahan kepemimpinan sekarang tidak memiliki Mahapatih yang kuat.

Pemimpin itu memastikan setiap kebijakan yang di putuskan Menjamin Stabilitas Nasional dan Kepastian menjamin demokratisasi berjalan dengan sehat, terukur, tersistemik di dan dari akar rumput ( Grassroots democracy ).

Semoga damai terjadi di Negeri Indonesia. Pemimpin bisa sinergi harmonisasi dengan rakyat memperkuat keutuhan persatuan kesatuan bangsa negara dan menata sendi kehidupan bersama – sama dalam peta jalan NKRI masa depan lebih baik mewujudkan negara Digdaya 2045.(bul)

Status Kawasan Konservasi Gili Tramena Hambat Investasi, Peluang PAD Menguap

0
Gili Trawangan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Status tiga gili di Lombok Utara, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena), hingga kini masih ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Hal ini disayangkan, karena tiga kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Lombok Utara ini mestinya bisa dibangun investor.

Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Burhan, SP., MM, menegaskan bahwa secara aturan, aktivitas pembangunan di kawasan tersebut masih belum diperbolehkan. Hal ini merujuk pada surat edaran \ Kemenkopolhukam tahun 2023 terkait permasalahan tiga gili.

“Surat edaran itu meminta kepada Kementerian LHK untuk mempercepat proses penyelesaian status kawasan dan kepada Kementerian ATR/BPN agar menunda pelayanan terhadap permohonan hak yang baru,” jelasnya, Jumat, 30 Agustus 2025.

Burhan menyebutkan, seluruh kawasn 3 gili adalah kawasan konservasi. Luas dengan kawasan lautnya 2.954 hektar. Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah mengupayakan penyelesaian melalui perubahan peruntukan ruang dalam RTRW. Proses ini harus melalui persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan. Jika sudah ada lampu hijau, barulah tim terpadu bisa bekerja dengan dukungan pembiayaan.

“Biaya perubahan peruntukan dan perubahan fungsi sesuai aturan menjadi tanggung jawab pengusul. Pemerintah provinsi menyiapkan skema sharing dengan para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dengan status hukum yang masih melekat sebagai kawasan konservasi, maka segala bentuk pembangunan atau pengajuan hak baru atas lahan di Gili Tramena belum bisa dilakukan secara legal.

Pemprov NTB berharap percepatan proses di tingkat pusat dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat maupun investor yang selama ini beraktivitas di kawasan wisata internasional tersebut.

Kepala Dinas LHK NTB Julmansyah pada Juli 2024 lalu menyampaikan, pelepasan status kawasan di Gili Tramena molor karena adanya perubahan di pemerintah baru yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pasalnya, KLHK kini terpecah menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Saat itu, Dinas LHK NTB sudah mengajukan ke Kementerian LHK untuk pelepasan status 11 kawasan hutan di Gili Tramena yang rencananya akan diubah dari kawasan hutan konservasi menjadi area bukan kawasan hutan.

” Kami berusaha secepat mungkin, mudah-mudahan dengan dipisahnya Kementerian LH dan Kehutanan, bisa mempercepat proses perubahan fungsi dari tiga gili ini,” kata Julmansyah saat itu.

Diketahui, Pemprov NTB menargetkan presentasi usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan pada 2024. Untuk perubahan status hutan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 7,8 miliar. Untuk itu, Pemprov NTB intensif berkoordinasi Pemerintah Lombok Utara terkait biaya tersebut.

Pemprov NTB akan melepas 11 titik kawasan hutan di Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air), Kabupaten Lombok Utara. Perubahan status kawasan hutan konservasi menjadi area bukan kawasan hutan dilakukan demi memuluskan investasi.

Para investor juga mengeluhkan terhambatnya investasi di Gili Tramena sejak ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2021. Penetapan tersebut membuat aktivitas perizinan pembangunan hotel maupun vila praktis tidak dapat dilakukan.

H Santo Miftahul Arifin salah seorang perwakilan investor menyebutkan, keputusan itu menjadi anomali karena di kawasan tiga gili tidak terdapat hutan sebagaimana dasar penetapan kawasan konservasi.

“Kami bingung, karena sebagian dari kami sebelumnya sudah investasi, namun ketika kami mau bangun izin tidak bisa dikeluarkan karena status kawasan terkunci oleh peraturan baru ini,” ujarnya, di Mataram.

Santo menambahkan, sebagian besar lahan di tiga gili berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama masyarakat maupun pihak swasta, termasuk investor dari luar negeri. Namun, sejak 2021, upaya pembangunan vila maupun hotel tidak bisa direalisasikan karena izin tidak mungkin diterbitkan.

Kondisi ini dinilai merugikan daerah karena potensi investasi yang seharusnya bernilai ratusan miliar rupiah tidak dapat masuk. Harga tanah di kawasan gili sendiri mencapai Rp6–7 juta per meter persegi, sehingga pembangunan vila seluas 100 meter saja bisa mencapai Rp600 juta lebih, belum termasuk nilai tanah.

“Kalau investor membangun hotel atau resort, tentu nilainya bisa mencapai ratusan miliar. Ini jelas berpengaruh pada potensi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Santo.

Investor berharap pemerintah daerah serius mendorong perubahan status kawasan agar tidak lagi berstatus konservasi. Menurutnya, jika persoalan status lahan tidak segera diselesaikan, pembangunan di tiga gili berpotensi stagnan lebih lama dan peluang devisa daerah terus terhambat.

Pengusaha properti, Lalu Heri Prihatin, menyoroti lambannya penyelesaian polemik status lahan di kawasan tiga gili, Kabupaten Lombok Utara. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera membentuk tim kerja cepat agar kepastian hukum bagi investor dapat terjamin.

“Jangan dibiarkan berlarut-larut. Mestinya ada tim penyelesaian masalah sehingga ada kepastian hukum. Kalau tidak, investor akan ragu masuk,” tegas Lalu Heri.

Ia menilai, persoalan lahan yang semula sederhana kini kian kompleks karena dibiarkan tanpa penanganan serius.

“Masalah yang tadinya kecil ibarat cacing, kini sudah jadi naga. Baru setelah besar ributnya muncul,” katanya.

Selain status lahan yang masih tercatat sebagai kawasan hutan konservasi, Lalu Heri mengungkapkan investasi di tiga gili didominasi oleh pihak asing hingga 95 persen. Kondisi ini membuat peran masyarakat lokal minim dan sering kali hanya menjadi pekerja tanpa mendapatkan keuntungan lebih besar.
“Kalau status kawasan tidak jelas, otomatis investasi baru tidak akan masuk,” ujarnya.

Ia mendesak pemerintah daerah bersama kementerian terkait untuk segera mengevaluasi status kawasan dan memastikan regulasi yang jelas.

“Kalau masalah ini terus dibiarkan, daerah hanya akan jadi penonton. Kita harus punya harga diri sebagai tuan rumah di gili,” pungkasnya.(bul)

Meski Ada Demo, Industri Pariwisata Senggigi Tetap Kondusif

0
Aktivitas wisatawan asing di Holiday Resort tetap kondusif(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Industri pariwisata di Senggigi, Lombok Barat, tetap menunjukkan ketahanan meski beberapa negara mengeluarkan travel warning terhadap Indonesia menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia tertakit tuntutan rakyat kepada anggota DPR.

Ketua Asosiasi Hotel Senggigi, Ketut Murtajaya, menegaskan kondisi hotel-hotel di Senggigi masih stabil dengan tingkat okupansi mencapai 85–90 persen. Meskipun sempat terjadi demo besar yang berujung pada pembakaran kantor DPRD NTB.

“Sejauh ini situasi di Senggigi aman. Aktivitas hotel berjalan normal, tidak ada gangguan berarti. Okupansi kita masih di kisaran 90 persen,” ungkap General Manager Holiday Resort ini, Selasa, 2 September 2025.

Menurutnya, memang ada sedikit kekhawatiran dari wisatawan mancanegara terkait stabilitas keamanan. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Kanada telah mengeluarkan imbauan perjalanan ke Indonesia. Namun, dampaknya belum signifikan terhadap kunjungan ke Senggigi.

“Kami ada grup booking dari Malaysia di akhir bulan ini. Belum ada pembatalan, tapi mereka wait and see. Kalau kondisi tetap stabil, mereka tetap datang,” jelasnya.

Ketut menyebut sebagian besar wisatawan memahami situasi di Indonesia. Demonstrasi yang terjadi dianggap masih wajar karena lebih banyak menyasar gedung pemerintahan, bukan destinasi wisata.

“Bahkan beberapa tamu menganggap ini hal biasa, karena di negara mereka juga ada kejadian serupa. Selama objek wisata tidak terganggu, mereka tetap merasa nyaman,” katanya.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap potensi dampak lebih besar jika kondisi keamanan nasional memburuk.

“Kalau nanti meluas ke destinasi wisata, tentu ini bisa berpengaruh serius terhadap pariwisata. Karena itu, kami berharap stabilitas terus terjaga,” tegas Ketut.

Ia juga mengharapkan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk tetap memberikan jaminan keamanan maksimal di sektor-sektor vital pariwisata.

“Yang paling penting adalah memastikan keamanan di bandara, pelabuhan, dan destinasi wisata utama. Itu kunci agar wisatawan tetap percaya datang ke NTB,” tambahnya.

Dengan stabilitas okupansi yang masih tinggi, pelaku usaha hotel di Senggigi optimistis pariwisata NTB tetap tumbuh. Ketut berharap sinergi antara pemerintah, aparat, dan pelaku wisata semakin diperkuat agar NTB tetap menjadi tujuan utama wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Harapan kami situasi tetap kondusif, jangan sampai berlarut. Karena kalau stabil, pariwisata akan berkembang lebih baik lagi,” pungkasnya.(bul)

Situasi Kondusif, Supermarket di Mataram Pastikan Aman dan Tetap Buka Meski Ada Demo

0
Aktivitas belanja di MGM Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Aktivitas ekonomi di Kota Mataram tetap berjalan normal meski akhir pekan lalu sempat terjadi demonstrasi besar yang berujung pada pembakaran gedung DPRD NTB. Berdasarkan pantauan Suara NTB, Selasa, 2 September 2025, dari kawasan Cakranegara hingga Ampenan, kegiatan perdagangan tetap berlangsung, meski suasana terlihat tidak seramai biasanya.

Hingga siang hari, aktivitas masyarakat masih terkendala karena sebagian perkantoran pemerintah menerapkan kerja dari rumah dan sekolah-sekolah di Kota Mataram menggelar pembelajaran daring. Namun, secara umum situasi kota telah kembali kondusif.

Ketua Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) yang juga pengelola MGM Mataram, Hasbi, menegaskan bahwa peristiwa demonstrasi tidak berdampak pada sektor perdagangan, khususnya di kawasan Cakranegara yang menjadi pusat ekonomi Kota Mataram.

“Supermarket tetap buka, tidak ada masalah. Bahkan saat demo berlangsung, toko-toko tidak tutup. Kita sudah koordinasi dengan aparat keamanan, semuanya aman,” jelas Hasbi.

Ia menambahkan, beberapa pusat perbelanjaan besar seperti Niaga dan Ruby di kawasan Cakranegara juga tetap beroperasi normal. Menurutnya, penutupan toko justru bisa memunculkan kesan menakutkan bagi masyarakat.

“Kalau tutup malah makin takut masyarakat, dikiranya situasi mencekam. Antisipasi tetap kami lakukan dengan memonitor bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tetapi sampai sekarang tidak ada masalah,” tegasnya.

Kepada karyawan, pihak manajemen juga meminta agar tetap tenang dan tidak khawatir.

“Situasi aman-aman saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Justru belanja masyarakat berjalan normal. Bahkan trafik belanja meningkat karena ini awal bulan, banyak yang baru menerima gaji,” ungkapnya.

Hasbi memastikan tidak ada fenomena panic buying di Mataram. Warga tetap berbelanja sesuai kebutuhan, dan stok barang di supermarket juga tersedia dengan baik.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya kota sudah kembali kondusif. Semoga situasi tetap aman dan stabil ke depan,” pungkasnya.

Dengan jaminan keamanan dari aparat, pelaku usaha di Kota Mataram optimistis aktivitas perdagangan akan terus stabil meski sempat diwarnai aksi demonstrasi. Pemerintah dan aparat diminta terus menjaga suasana agar kenyamanan masyarakat dan wisatawan di NTB tetap terjaga.(bul)

Sejumlah Negara Keluarkan “Travel Warning”, Gubernur Iqbal Pastikan Tak Ganggu Kunjungan Wisatawan

0
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah negara mengeluarkan peringatan perjalanan atau travel warning kepada warganya yang berada maupun yang hendak berkunjung ke Indonesia. Hal ini menyusul adanya aksi demonstrasi di beberapa daerah yang berujung ricuh hingga pembakaran kantor dewan dan fasilitas umum lainnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan status travel warning masih dalam kategori wajar dan tidak akan berdampak besar pada kunjungan wisatawan maupun investasi di NTB.

“Kalau travel ban, pelarangan itu baru berbahaya. Tapi kalau travel warning itu cuma cukup hati-hati. Itu sama saja kalau anak istrimu keluar dari rumah, kita bilang hati-hati ya, Nak,” ujarnya, Selasa, 2 September 2025.

Iqbal memastikan, adanya travel warning tidak berpengaruh signifikan. Investor akan tetap menaruh kepercayaan pada NTB. Hal itu ia buktikan dengan adanya komunikasi langsung dengan sejumlah investor yang sudah maupun akan masuk ke NTB.

“Saya dapat telepon dari teman-teman investor yang sudah masuk maupun akan masuk ke NTB. Saya kirimkan video bule-bule di Mataram masih jalan santai. Ini untuk memberikan gambaran ke dunia internasional bahwa kondisi aman terkendali semuanya,” ungkapnya.

Mantan Dubes RI untuk Turki itu menjelaskan, peringatan perjalanan dibagi dalam tiga kategori, yakni travel alert (pemberitahuan), travel warning (peringatan), dan travel ban (pelarangan perjalanan).

Dalam hal ini, travel warning tidak memengaruhi perlindungan wisatawan, sebab asuransi perjalanan tetap berlaku.

“Kalau sudah travel ban, orang bepergian keluar daerah dan kalau ada apa-apa, asuransi tak dibayar,” jelas Iqbal.

Dengan kondisi NTB yang kini berangsur kondusif, ia optimistis status travel warning tidak akan berdampak signifikan.

“Tidak (mengganggu kunjungan wisatawan). Kalau travel warning pengaruhnya tidak besar. Beda kalau travel ban,” pungkasnya.

Ketua Asosiasi General Manager Hotel dan Vila Indonesia (IHGMA) NTB Lalu Kusnawan menyampaikan, sedikitnya ada tiga negara yang sudah mengeluarkan travel warning ke Indonesia.

“Dari informasi yang saya terima, ada Britania Raya, Kanada, dan Amerika Serikat yang telah mengeluarkan travel warning,” katanya.

imbauan atau larangan dari otoritas resmi suatu negara kepada warganya agar tidak bepergian ke negara tertentu karena dinilai berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.

Dalam kasus Indonesia, aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah menjadi salah satu alasan utama dikeluarkannya larangan itu. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari para pelaku industri pariwisata di NTB.

Apalagi wisatawan dari Eropa dan Amerika masih menjadi pasar utama pariwisata daerah ini, khususnya ke destinasi unggulan seperti Tiga Gili, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

“Warga tiga negara ini sering melancong ke NTB, wisatawan asal Eropa dan Amerika masih menjadikan daerah kita sebagai tempat berlibur favorit. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama,” ucapnya.

Ia menekankan, situasi keamanan yang tidak stabil akan berpengaruh besar terhadap berbagai sektor, terutama pariwisata, iklim investasi, dan dunia usaha secara umum.

Dari sisi pariwisata, dampaknya mulai terasa meskipun belum terlalu signifikan. Beberapa tamu tercatat membatalkan pesanan, meski tingkat hunian hotel masih terjaga di atas rata-rata.

“Namun, adanya pembatalan pesanan tetap menjadi perhatian serius. Ini imbas dari aksi unjuk rasa, isu nasional yang ikut merembes ke daerah. Kalau kejadian ini tidak bisa diabaikan, apapun itu adalah kerugian yang dirasakan pelaku usaha,” tegasnya. (era)

Demo dan “Travel Warning” Sejumlah Negara Berdampak ke Pariwisata NTB

0
Sahlan M. Saleh (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah negara mengeluarkan travel warning bagi warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Indonesia. Peringatan perjalanan ini muncul akibat meningkatnya aksi demonstrasi di beberapa daerah, termasuk di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Prancis, Jepang, Filipina, Inggris, dan Kanada termasuk yang telah mengeluarkan imbauan tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB sekaligus Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASTINDO) NTB, Sahlan M. Saleh. Menurutnya, menegaskan bahwa travel warning ini berdampak langsung terhadap sektor pariwisata, khususnya di NTB. Ia mengungkapkan, beberapa reservasi wisatawan yang sebelumnya terkonfirmasi sudah dibatalkan, terutama oleh wisatawan domestik yang merasa khawatir dengan situasi nasional.

“Beberapa tamu kami yang berasal dari Jakarta sudah melakukan pembatalan. Bahkan, ada tamu VIP yang rencananya datang hari ini harus batal. Mereka sejatinya ingin berwisata ke Lombok, tapi kondisi membuat mereka ragu,” jelas Sahlan, Selasa 2 September 2025.

Meskipun demikian, Sahlan menegaskan bahwa wisatawan mancanegara tetap menunjukkan minat untuk datang ke NTB. Hanya saja, sebagian besar dari mereka melakukan konfirmasi ulang mengenai situasi keamanan sebelum memastikan keberangkatan. “Mereka bertanya apakah ketika datang ke NTB akan aman. Pertanyaan ini wajar, karena mereka ingin memastikan keselamatan selama berlibur,” tambahnya.

Sahlan menyebutkan, travel warning dari negara-negara sahabat memang tidak bisa dianggap remeh. Logikanya, ketika negara asal memberi peringatan, maka warganya akan lebih hati-hati, bahkan bisa menunda perjalanan. Hal ini tentu memengaruhi kunjungan wisatawan dan berimbas pada perekonomian daerah.

Meski ada ancaman gangguan, Sahlan menekankan pentingnya masyarakat NTB untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. Menurutnya, citra kehidupan sehari-hari yang tenang akan menjadi pesan penting bagi wisatawan. “Harapan kami, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Jangan sampai suasana justru terlihat mencekam, karena itu akan semakin memperburuk citra destinasi kita,” tegasnya.

BPPD NTB juga memastikan agenda promosi pariwisata ke luar negeri tetap berjalan. Dalam waktu dekat, tim promosi NTB akan bertolak ke Korea Selatan pada 7–9 September, lalu dilanjutkan ke Beijing, Tiongkok, pada 9–12 September. “Promosi ini tetap kita lakukan. Justru di saat seperti ini kita harus hadir di pasar internasional untuk meyakinkan mereka bahwa NTB aman dan siap menerima kunjungan wisatawan,” kata Sahlan.

Ia menambahkan, promosi tidak hanya berhenti pada pameran internasional. Paket-paket wisata NTB, seperti kunjungan ke Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Desa Wisata Sembalun, hingga wisata belanja UMKM lokal, tetap dipasarkan secara aktif. Banyak wisatawan mancanegara yang telah merencanakan perjalanan 7–10 hari ke NTB, termasuk aktivitas alam, wisata bahari, dan kuliner khas Lombok.

Sahlan mengakui, dampak travel warning ini memang nyata. Namun, ia menekankan agar pelaku industri pariwisata tidak pasif dan terus mencari peluang. “Kita tidak boleh terpaku pada kondisi. Justru saat tantangan datang, kita harus terus bergerak. Promosi harus berjalan agar wisatawan tetap percaya bahwa NTB aman,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Sahlan berharap seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah daerah, bisa menjaga stabilitas sosial dan keamanan. “Jika situasi terus memanas, ekonomi kita akan terganggu. Karena itu, mari bersama-sama menjaga ketenangan demi keberlanjutan pariwisata NTB dan Indonesia,” pungkasnya.(bul)

Terminal “Tikus” Ponton Apung Kayangan Ditutup, Kontraktor Diimbau Gunakan Akses Pelabuhan Resmi Menuju Gili Meno

0
Wabup KLU pimpin penutupan Terminal "tikus" ponton, di Desa Selengen, kecamatan Kayangan, Senin kemarin(ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda dan DPRD Lombok Utara, sepakat untuk menutup jalur tikus Terminal Ponton di Dusun Tampes, Desa Kayangan, kabupaten Lombok Utara. Fasilitas tak berizin yang menuai polemik ini, sebelumnya dibuka atas rekomendasi oleh Dishub Lombok Utara kepada SNVT Provinsi NTB sebagai pintu masuk pengangkutan material proyek bernilai lebih dari Rp 70 miliar di Gili Meno.

Penutupan terminal tikus itu dilakukan usai Pemda dan DPRD mendapat desakan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lombok Utara, pada aksi unjuk rasa, Senin 1 September 2025. Keberadaan fasilitas ini dinilai mencederai aturan perundang-undangan, karena dibuka tidak berdasarkan Izin Kementerian Perhubungan. Selain itu, kontraktor lokal penyuplai galian C, disebut-sebut tidak melibatkan sopir dump truk lokal dalam proses aktivitasnya.

Pantauan koran ini di area Terminal, Wakil Ketua II, Hakamah, terlihat turun didampingi Pimpinan dan Anggota AKD Komisi I, II dan III DPRD. Sementara dari eksekutif, Wabup Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, didamingi sejumlah Kepala OPD, dari KasatPol PP, Kadishub, hingga Camat Kayangan.

Sementara, pada bagian roi pantai, terlihat lokasi pantai sudah direkayasa oleh kontraktor. Pasir laut digali dan digantikan dengan timbunan batu serta tanah urug. Bongkahan batu besar masih terlihat di garis pantai, berikut box culvert (beton gorong-gorong) yang belum diangkut oleh kontraktor. Sebagaimana lokasi ini sudah tidak diperbolehkan beroperasi, pihak yang terlibat dalam rekayasa pelabuhan tikus ini seharusnya mengembalikan roi pantai ke bentuk semula.

Wakil Pimpinan DPRD KLU, Hakamah, usai penutupan Terminal Tampes, menyatakan penutupan terminal ini sudah disepakati untuk ditutup berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat. Keberadaan fasilitas ini dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, baik dari pelibatan sopir lokal maupun administrasi perizinan.

“Masyarakat juga melihat sarana ini merusak lingkungan, sehingga kami di DPRD ikut turun menutup,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat ikut mengawal aktivitas pascapenutupan. Jangan sampai, pembukaan kembali Terminal memunculkan kisruh yang berkepanjangan.

Untuk selanjutnya, kata dia, Pemda masih harus berkoordinasi kembali dengan Kementerian terkait sehubungan dengan status Terminal tersebut. Sebab, tidak cukup bagi kontraktor untuk memanfaatkan area roi pantai dan Tersus Tampes hanya dengan rekomendasi Dinas kabupaten.

“Kewenangan dinas terbatas, apalagi sarana ini dibutuhkan untuk memfasilitasi proyek pusat. Jadi izin harus lengkap.”

“Di KLU ini Terminal Khusus dan Terminal Umum Pelabuhan sudah jelas. Maka, kontraktor dan supplier Kita imbau agar menggunakan jalur resmi yang sudah ada,” pungkasnya.

Hal senada ditegaskan Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi. Pemda baik eksekutif dan legislatif bersama warga, sudah sepakat untuk menutupan lokasi Terminal Ponton Tampes mulai Senin, kemarin. Pihaknya tidak ingin, ada pihak-pihak yang melakukan aktivitas setelah ditutup. Andai pun ke depan Pemda akan membuka kembali sarana angkutan laut ini, maka sebaiknya didahului dengan penjelasan teknis kepada masyarakat.

“Hari ini kita sudah sepakat untuk menutup Terminal Tampes. Semoga ini menjadi awal mula bagi pelayanan transportasi laut yang lebih terarah,” imbuhnya. (ari)

Bulog Sumbawa Optimis Penyaluran Beras SPHP Tuntas Sesuai Jadwal

0
Zuhri Hanafi(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumbawa optimis penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tuntas sesuai jadwal dari pemerintah yaitu 31 Desember 2025.

“Kami optimis target penyaluran SPHP tuntas sesuai jadwal. Kami juga bersama dengan instansi lainnya tetap rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) ke masyarakat,” kata pimpinan Cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kepada Ekbis NTB, Senin 1 September 2025.

Ia melanjutkan, berdasarkan data hingga tanggal 31 Agustus total beras SPHP yang telah disalurkan mencapai 273.310 ton dari target 3.500 ton. Jika melihat angka realisasi dengan target yang ditetapkan tentu masih sangat rendah, tetapi masih ada sisa waktu yang bisa dituntaskan.

“Beras SPHP kita masih sangat banyak dan kami berkomitmen untuk segera menyalurkan ke masyarakat melalui gerakan pangan murah sesuai dengan target yang ditetapkan,” ucapnya.

Penyaluran beras SPH melalui kegiatan GPM dilakukan Bulog terutama dalam rangka meminimalisasi terjadinya lonjakan harga. Tentu tujuan akhirnya untuk memastikan Indeks  Harga Konsumsi (IHK) bisa terjaga dan tidak terjadi gejolak.

“GPM dilaksanakan agar stabilisasi harga dan pasokan pangan tidak terkendala dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan menggandeng TNI/Polri dan pemerintah,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kegiatan ini sebagai bentuk ikhtiar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula. Tentu barang tersebut dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kios masyarakat.

“Kegiatan ini (GPM) akan kita laksanakan hingga tanggal 31 Desember mendatang dan pelaksanaannya akan terus dilakukan hingga ke tingkat kecamatan,” tukasnya. (ils)

Garam Merah Putih Bima Siap Bersaing di Pasar Nasional 2026

0
Pabrik Garam atau Gudang Garam Nasional yang berlokasi di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu(ekbisntb.com/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Kabupaten Bima kini memiliki pabrik garam yang mulai beroperasi sejak Maret 2025. Kehadiran pabrik ini memberi harapan baru bagi petani garam karena hasil produksi mereka terserap dan diolah menjadi produk dengan merek lokal.

Kabid Kelembagaan dan Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Irmalashari mengatakan, pabrik telah menghasilkan garam halus dari bahan baku petani. Proses pengolahan berlangsung melalui tahap pencucian, penggerusan, dan penghalusan. Hasil akhirnya berupa garam halus yang dipasarkan sebagai garam konsumsi maupun garam industri.

“Untuk sementara, yang diproduksi adalah garam non-yodium. Karena produk garam konsumsi beryodium masih menunggu penyelesaian perizinan seperti SNI, BPOM, sertifikasi halal, dan izin edar,” jelasnya, Senin 1 September 2025.

Meski izin garam konsumsi beryodium belum lengkap, DKP Kabupaten Bima sudah menyiapkan identitas produk lokal. “Saat ini baru merek dagang yang selesai, yaitu Garam Merah Putih Bima. Targetnya, awal 2026 semua izin rampung dan pertengahan 2026 produk garam beryodium dengan merek itu sudah bisa dijual,” tambahnya.

Irma menegaskan bahwa produk asli Bima harus mampu bersaing secara nasional. “Uji laboratorium dari Bogor menunjukkan garam konsumsi pabrik garam Bima sudah memenuhi standar SNI. Artinya, produk lokal memiliki peluang menembus pasar yang lebih luas,” tuturnya.

Pabrik garam yang berdiri di Kabupaten Bima itu mampu memproduksi 200 ton garam halus setiap bulan. Untuk memenuhi kapasitas produksi, pabrik membutuhkan sekitar 4.000 ton garam krosok dari petani setiap tahun. Kapasitas tersebut membuka ruang besar bagi petani lokal karena hasil panen mereka memiliki kepastian pasar.

DKP menilai keberadaan pabrik garam berperan sebagai penggerak industri garam lokal. Produk garam halus dari Bima dapat masuk ke rantai pasok kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri, sekaligus memperkuat posisi petani garam.

Menurut Irma, kehadiran merek Garam Merah Putih Bima tidak hanya menyangkut produk. Identitas tersebut juga membawa kebanggaan daerah serta semangat kemandirian. DKP berharap konsumen mengenal garam dari Bima sebagai produk berkualitas, sehat, dan aman dikonsumsi.

Dengan dukungan petani, penerapan teknologi pengolahan, serta kelengkapan perizinan, Bima menyiapkan langkah besar memasuki industri garam modern. Pemerintah daerah meyakini Garam Merah Putih Bima mampu bersaing dengan produk nasional mulai 2026, sekaligus mengangkat nama daerah di pasar garam Indonesia. (hir)