Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 451

Komisi III DPRD NTB Tinjau Kinerja Kantor Cabang PT BPR Gunungsari

0
Sambirang Ahmadi(ekbisntb.com/ndi)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Provinsi NTB melakukan peninjauan langsung terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kantor Cabang (KC) Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kantor cabang tersebut merupakan salah satu unit pelayanan penting bagi PT BPR NTB.

Tinjauan lapangan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja.

“Kami mengevaluasi kinerja PT BPR Cabang Gunungsari, yang merupakan salah satu unit pelayanan utama PT BPR NTB. Kami ingin mendengar langsung harapan-harapan kantor cabang terhadap pimpinan daerah dan manajemen PT BPR NTB,” jelasnya pada Minggu 29 Desember 2024.

Tinjauan ini juga menjadi bagian dari proses penilaian terhadap permohonan persetujuan penambahan penyertaan modal inbreng dari PT BPR NTB ke DPRD.

Setelah melakukan pemeriksaan, Komisi III DPRD NTB menemukan berbagai hal positif terkait kinerja PT BPR Cabang Gunung Sari dan memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih.

“Kami memberikan apresiasi atas capaian kinerja keuangan dan tren peningkatan manajemen yang dicapai oleh PT BPR Gunung Sari,” ujar Sambirang Ahmadi.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa aset kantor cabang Gunung Sari mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebesar Rp14,902 juta, dari Rp9,860 juta sebelum konsolidasi menjadi Rp24,762 juta setelah konsolidasi. Selain itu, outstanding kredit juga mengalami peningkatan sekitar Rp3,931 juta, dari Rp18,750 juta menjadi Rp22,682 juta.

“Setelah penggabungan, reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap PT BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunung Sari meningkat, dengan peningkatan penempatan dana sebesar Rp4,250 juta. Jumlah nasabah penabung juga bertumbuh dari 2.982 orang menjadi 4.384 orang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa laba PT BPR Cabang Gunung Sari juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan kenaikan dari sekitar 10 persen pada tahun 2023 menjadi 16 persen pada tahun 2024. “Tren positif ini mencerminkan perbaikan yang signifikan, termasuk dalam rasio kredit nonlancar yang sebelumnya mencapai 26 persen,” tutupnya. (ndi)

Komisi V DPRD NTB Apresiasi Langkah Cepat Disnakertrans dalam Pemulangan Jenazah PMI

0
Lalu Sudiartawan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan ketenagakerjaan memberikan apresiasi tinggi terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang bertindak cepat dalam memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Batu Putih, Dusun Mekarsari, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, yang meninggal di Malaysia.

Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Sudiartawan, menyampaikan bahwa langkah cepat Disnakertrans NTB dalam membawa pulang jenazah PMI tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap warganya yang bekerja di luar negeri. Proses pemulangan jenazah yang hanya memakan waktu dua hingga tiga hari itu dinilai sangat efisien dan efektif.

“Kami, atas nama Ketua Komisi V beserta anggota, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya cepat yang dilakukan Disnakertrans NTB untuk memulangkan PMI kita yang meninggal dunia di Malaysia,” ujar Lalu Sudiartawan, Senin 30 Desember 2024.

Menurut Sudiartawan, kecepatan dan respons positif Disnakertrans NTB dalam menangani kasus tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, pusat, serta atase luar negeri berjalan dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat banyak warga NTB yang mencari nafkah di luar negeri, dan langkah-langkah seperti ini diharapkan dapat terus dipertahankan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar berbagai pihak untuk mempermudah penanganan masalah yang dihadapi oleh PMI di luar negeri, khususnya yang berasal dari NTB. “Kami berharap langkah cepat dan tepat ini terus dipertahankan oleh Disnakertrans NTB di masa mendatang,” jelasnya.

Selain itu, Lalu Sudiartawan yang juga merupakan politisi Gerindra NTB mengingatkan masyarakat agar bekerja melalui jalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, bekerja secara legal akan memberikan manfaat lebih, terutama dalam hal penanganan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan atau masalah lainnya.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, mengungkapkan bahwa PMI yang meninggal tersebut bernama Ramli Ahmad. Almarhum meninggal dunia akibat sakit. Ramli berangkat ke Malaysia melalui PT Perimadaya, Ladang Risda.

Pemulangan jenazah PMI tersebut menjadi contoh nyata komitmen pemerintah NTB dalam memberikan perlindungan kepada warganya, baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jalur legal saat menjadi PMI. (ndi)

Evaluasi Capaian PAD, Retribusi Parkir dan Pasar Tidak Memenuhi Target—besar

0
H. Mohan Roliskana (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana mengevaluasi capaian pendapatan asli daerah tahun 2024. Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah mencapai 96,94 persen. Namun, retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi pasar tidak memenuhi target.

Berdasarkan data bahwa target pendapatan asli daerah di tahun 2024 mencapai Rp500.893.100.610 dengan realisasi mencapai Rp485,5 miliar lebih. “Dari laporan semua OPD tadi terkait program strategis mereka sudah on the track. Realisasi PAD kita mencapai 96 persen,” jelas Walikota ditemui pada, Senin 30 Desember 2024.

Realisasi ini belum mencapai 100 persen karena beberapa organisasi perangkat daerah belum menginput atau memasukan realisasi pendapatan mereka sampai bulan Desember. Ia memprediksi target PAD tahun ini bisa melampui 100 persen. Pasalnya, progres pendapatan daerah dari pajak mencapai 109 persen. Walaupun retribusi parkir dan retribusi pasar tidak melampui target. “Memang parkir dan retribusi pasar yang tidak mencapai target,” sebutnya.

Menurutnya, tidak tercapainya target retribusi parkir bukan tanpa alasan. Pemerintah Kota Mataram memiliki kebijakan belum memberlakukan kenaikan tarif retribusi parkir seharusnya sepeda motor dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 dan mobil dari Rp2.000 menjadi Rp4.000,. Padahal, peraturan daerah telah mengamanahkan penyesuaian tarif tersebut. “Kita pending dulu kenaikan tarif sehingga kalau misalkannya menggunakan target lama sudah melampui target,” ujarnya.

Realisasi pajak daerah dari target Rp195 miliar menjadi Rp213,6 miliar. Dengan rincian, pajak reklame dari target Rp5 miliar terealisasi Rp5,3 miliar lebih atau 106,9 persen. Pajak air tanah dari target Rp2 miliar terealisasi Rp2,4 miliar lebih atau 123,96 persen. Pajak bumi dan bangunan dari target Rp29 miliar terealisasi Rp29,5 miliar atau 101,9 persen. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari target Rp31 miliar terealisasi Rp39 miliar atau 127,8 persen.

Selanjutnya, pajak barang dan jasa tertentu dari target Rp128 miliar terealisasi Rp136,6 miliar atau 106,75 persen. Pajak restaurant dari target Rp41 miliar terealisasi Rp43,4 miliar atau 105,9 persen. Pajak penerangan jalan umum dari target Rp49 miliar terealisasi Rp49,9 miliar lebih atau 102,01 persen. Pajak hotel dari target Rp30 miliar terealisasi Rp34,2 miliar lebih atau 114,2 miliar. Pajak parkir dari target Rp2 miliar terealisasi Rp2,2 miliar atau 112,3 persen. Dan Pajak hiburan dari target Rp6 miliar terealisasi Rp6,7 miliar lebih atau 111,79 persen.

Walikota berharap progres pendapatan asli daerah di tahun 2025 bisa lebih optimal sehingga diharapkan kerja keras dan inovasi dari masing-masing perangkat daerah. (cem)

Legislator NTB Tekankan BBPOM Jamin Keamanan Pangan di Program Makan Bergizi

0
Anggota DPR RI Muazzim Akbar membahas program makan bergizi dengan BBPOM di Mataram Senin 30 Desember 2024 (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi IX DPR RI dapil NTB 2 H. Muazzim Akbar melaksanakan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram pada Senin 30 Desember 2024. Muazzim diterima langsung oleh Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan bersama jajarannya.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu bagaimana kesiapan BBPOM di Mataram untuk melaksanakan program makan bergizi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah mulai 2025. BBPOM diminta untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah cemaran kimia yang berbahaya bagi masyarakat.

Bahan pangan yang digunakan untuk program ini berasal dari masyarakat atau penyedia yang tentu membutuhkan pengawasan dari BBPOM di Mataram. Lembaga ini harus melakukan pengawasan dengan optimal untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.

“Karena kita sering mendengar anak-anak yang keracunam makanan di sekolah. Ini tentu tugas dari BBPOM di Mataram untuk mengawasi program ini, jangan sampai makanan yang tak higienis sehingga memicu kasus keracunan,” kata Muazzim Akbar.

Politisi PAN ini mengatakan, Badan Gizi Nasional sudah dibekali anggaran untuk membangun outlet dapur makanan bergizi ini sebanyak 35 ribu titik se Indonesia. Outlet ini menjadi tempat memasak makanan sebelum disajikan kepada anak-anak sekolah. Karena itu tim BBPOM atau pihak yang sudah dilatih oleh BBPOM agar selalu memantau keamanan pangan.

“BBPOM di sana harus hadir, apakah makanan yang disajikan untuk anak-anak kita sudah sesuai standar dan lain sebagainya,” ujarnya.

Untuk sementara ini, program makan bergizi baru dianggarkan sebesar Rp173 triliun. Jumlah ini dinilai masih kurang jika melihat kebutuhan total penyajian makanan dalam satu tahun untuk seluruh anak sekolah se Indonesia.

Selain program makan bergizi, Muazzim juga mempertanyakan terkait dengan maraknya peredaran obat-obat herbal di masyarakat. Obat herbal memang sedang naik daun karena dinilai lebih aman dibandingkan dengan obat kimiawi, namun BBPOM harus memastikan bahwa obat herbal yang beredar di masyarakat harus benar-benar aman. Jika tak aman atau belum memenuhi syarat untuk beredar agar dilakukan tindakan.

“Kita berharap BBPOM lebih ‘sangar’ sedikit dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan agar obat dan makanan yang beredar benar-benar sudah sesuai aturan,” imbuhnya.

Secara umum kata Muazzim, kunker spesifik ini dilakukan untuk mengetahui program kerja mitra Komisi IX di daerah sebagai bahan rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPOM Pusat nantinya. Bagaimana kinerja di lapangan selama 2024 ini ada apa saja kendala serta tantangan yang dihadapi oleh mitra kerja akan menjadi bahan pembahasan di pusat.

Sementara itu Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan mengatakan, pihaknya akan mendukung program makan siang ini untuk memastikan keamanan pangannya. Jangan sampai ada satu tindakan yang tak sesuai dengan ketentuan, sehingga makanan menjadi terkontaminasi, baik kontaminasi fisik, kimia atau microbiology yang berisiko terhadap keracunan pangan.

“Tentu kita akan mengawal, mulai dari standarisasi dapur sperti apa untuk mencegah kontaminasi. Kemudian melakukan bimtek pelatihan pada penjamah pangannya, penanggung jawab dapur produksinya agar mereka paham bagaimana menghandel pangan dari hulu ke hilir,” katanya.

Menurutnya, keamanan pangan harus betul-betul dilakukan dengan baik. Misalnya pangan yang mengandung daging, susu, dan telur harus dilakukan sesuai dengan standar yang ada.

“Sebab jika tak pas dalam penyiapan, penyimpanan dan tata kelolanya, itu bisa tumbuh mikroba dan berdampak pada keracunan,” terangnya.

Karena SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Mataram masih terbatas, maka kolaborasi sangat penting dilakukan untuk menjamin keamanan pangan. Tim Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota misalnya ikut melakukan sampling makanan di setiap dapur yang mendukung program ini agar makanan yang disajikan sesuai dengan standar yang ada.(ris)

Realisasi APBD NTB 2024, Aspek Pendapatan Masih Rendah, Belanja Masuk Kategori Tinggi

0
Plt. Sekjen Kemendagri RI Tomsi Tohir. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah penghujung tahun 2024 yang digelar secara hibrid pada Senin (30/12). Dalam Rakor tersebut, Pj Gubernur NTB Hassanudin diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, H. Wirajaya Kusuma, MH.

Rakor dipimpin langsung oleh Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir yang didampingi oleh narasumber dari Kementerian/Lembaga terkait dan dihadiri oleh kepala daerah se-Indonesia secara virtual melalui zoom meeting.

Plt Sekjen Kemendagri membuka rapat dengan pemaparan mengenai realisasi Pendapatan dan Belanja APBD tahun anggaran 2024 seluruh daerah di Indonesia sebagai modal pelaksanaan di tahun depan. Pada tingkat provinsi, realisasi pendapatan APBD NTB tahun anggaran 2024 mencapai 93,35 persen, masih termasuk kategori merah atau belum mencapai target realisasi.

Sebanyak 18 provinsi di Indonesia diberi warna hijau dengan memiliki arti realisasi pendapatan sudah bagus, dimana provinsi dengan realisasi tertinggi yaitu Bali sebesar 109,57 persen. Sementara NTB berada di urutan ke 19 dan berwarna merah bersama dengan 19 provinsi lainnya di Indonesia karena target pendapatan dinilai belum memenuhi target.

“Realisasi pendapatan tertinggi yaitu Bali 109,57 persen, Jawa Timur 108,90 persen, Provinsi DIY 101,07 persen, Kalimantan Barat 99,82 persen, Jawa Barat 99,73 persen dan seterusnya,” kata Tomsi Tohir dalam Rakor tersebut.

Terhadap Pemda yang memiliki realisasi rendah, Tomsi meminta agar dilakukan konsolidasi kembali dimana letak persoalannya, sehingga realisaisnya belum memenuhi target.

Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, realisasi pendapatan di Kabupaten Lombok Barat menempati peringkat ke delapan tertinggi nasional dengan persentase sebesar 102,53 persen, disusul oleh Kabuapten Lombok Utara pada peringkat ke-11 dengan persentase sebesar 101,04 persen.

Sedangkan Kabupaten/Kota yang masuk realisasi pendapatan yang masih rendah terlihat Kabupaten Bima dengan angka 69,28 persen, dan Kota Mataram termasuk dalam jajaran kota terendah nasional dengan persentase realisasi pendapatan sebesar 78,99 persen.

“Maka bagi kabupaten/kota dengan realisasi pendapatan yang rendah, segeralah membuat evaluasi dimana letak kesulitan dan persoalannya,” pesannya.

Tomsi mengatakan, ada tren yang berkembang saat ini yaitu Pemda yang sengaja mencantumkan target pendapatan yang tinggi dengan tujuan target belanja juga tinggi. Namun demikian di akhir tahun anggaran cenderung akan minus, sehingga ia mewanti-wanti agar hal tersebut tidak dilakukan lagi.

Kemendagri juga memiliki data terkait realisasi belanja seluruh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia. Namun karena belanja daerah masih berjalan hingga hari ini, maka angka-angka tersebut berpotensi berubah. Ia pun mendorong agar pemda melakukan realisasi belanja sebelum tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan data realisasi belanja, Provinsi NTB masuk dalam kategori tinggi dengan angka 90,97 persen. Bahkan NTB masuk di urutan ke lima setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Barat dan Banten dengan realisasi belanja tertinggi. Sehingga NTB masuk di warna hijau dengan persentase yang tinggi.

Selain mengenai pendapatan dan belanja daerah, dalam rapat tersebut juga dipaparkan terkait dengan inflasi. Dimana, komponen volatile food, secara umum sepanjang tahun 2024 hingga November mengalami deflasi sebesar 1,89 persen secara year to date.

Secara historis sejak 2020-2023 pada bulan Desember, komponen volatile food selalu mengalami inflasi baik secara year to date maupun year-on-year. Volatile food sendiri adalah inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.

“Sepanjang tahun 2020-2024 komponen volatile food selalu menunjukkan tren deflasi pada semester ke-2, namun pada tahun 2024 sejak April-Oktober, komponen volatile food selalu mengalami deflasi sebanyak tujuh kali berturut-turut,” ujarnya.(ris)

Harga Emas Antam Naik Tipis Jadi Rp1,528 juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, naik Rp2.000 per gram, dari Rp1.526.000 per gram menjadi Rp1.528.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.378.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp814.000.
– Harga emas 1 gram: Rp1.528.000.
– Harga emas 2 gram: Rp2.996.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.469.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.415.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.775.000.
– Harga emas 25 gram: Rp36.812.000.
– Harga emas 50 gram: Rp73.545.000.
– Harga emas 100 gram: Rp147.012.000.
– Harga emas 250 gram: Rp367.265.000.
– Harga emas 500 gram: Rp734.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.468.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

PAD Kota Mataram 2024 Mencapai Rp485 Miliar

0
Sejumlah pekerja mengerjakan hotel di Jalan Bung Hatta, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang pada, Senin 30 Desember 2024. Realisasi PAD Kota Mataram di tahun 2024 mencapai Rp485 miliar lebih. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana mengevaluasi capaian pendapatan asli daerah tahun 2024. Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah mencapai 96,94 persen. Namun, retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi pasar tidak memenuhi target.

Berdasarkan data bahwa target pendapatan asli daerah di tahun 2024 mencapai Rp500.893.100.610 dengan realisasi mencapai Rp485,5 miliar lebih. “Dari laporan semua OPD tadi terkait program strategis mereka sudah on the track. Realisasi PAD kita mencapai 96 persen,” jelas Walikota ditemui pada, Senin 30 Desember 2024.

Realisasi ini belum mencapai 100 persen karena beberapa organisasi perangkat daerah belum menginput atau memasukan realisasi pendapatan mereka sampai bulan Desember. Ia memprediksi target PAD tahun ini bisa melampui 100 persen. Pasalnya, progres pendapatan daerah dari pajak mencapai 109 persen. Walaupun retribusi parkir dan retribusi pasar tidak melampui target. “Memang parkir dan retribusi pasar yang tidak mencapai target,” sebutnya.

Menurutnya, tidak tercapainya target retribusi parkir bukan tanpa alasan. Pemerintah Kota Mataram memiliki kebijakan belum memberlakukan kenaikan tarif retribusi parkir seharusnya sepeda motor dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 dan mobil dari Rp2.000 menjadi Rp4.000,. Padahal, peraturan daerah telah mengamanahkan penyesuaian tarif tersebut. “Kita pending dulu kenaikan tarif sehingga kalau misalkannya menggunakan target lama sudah melampui target,” ujarnya.

Realisasi pajak daerah dari target Rp195 miliar menjadi Rp213,6 miliar. Dengan rincian, pajak reklame dari target Rp5 miliar terealisasi Rp5,3 miliar lebih atau 106,9 persen. Pajak air tanah dari target Rp2 miliar terealisasi Rp2,4 miliar lebih atau 123,96 persen. Pajak bumi dan bangunan dari target Rp29 miliar terealisasi Rp29,5 miliar atau 101,9 persen. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari target Rp31 miliar terealisasi Rp39 miliar atau 127,8 persen.

Selanjutnya, pajak barang dan jasa tertentu dari target Rp128 miliar terealisasi Rp136,6 miliar atau 106,75 persen. Pajak restaurant dari target Rp41 miliar terealisasi Rp43,4 miliar atau 105,9 persen. Pajak penerangan jalan umum dari target Rp49 miliar terealisasi Rp49,9 miliar lebih atau 102,01 persen. Pajak hotel dari target Rp30 miliar terealisasi Rp34,2 miliar lebih atau 114,2 miliar. Pajak parkir dari target Rp2 miliar terealisasi Rp2,2 miliar atau 112,3 persen. Dan Pajak hiburan dari target Rp6 miliar terealisasi Rp6,7 miliar lebih atau 111,79 persen.

Walikota berharap progres pendapatan asli daerah di tahun 2025 bisa lebih optimal sehingga diharapkan kerja keras dan inovasi dari masing-masing perangkat daerah. (cem)

Kemenhub Siapkan Pendanaan Alternatif untuk Remajakan dan Tambah Kapal

0
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersiapkan semua opsi pembiayaan alternatif untuk meremajakan dan menambah jumlah kapal laut sebagai upaya dalam pengembangan sektor transportasi laut.

“Kami akan menggunakan tidak hanya sekadar pembiayaan dari pemerintah, tapi juga opsi-opsi lain yang memungkinkan sektor angkutan laut ini akan semakin menjadi lebih baik,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi usai meninjau kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu 29 Desember 2024 sore.

Ia menyatakan bahwa kebutuhan akan angkutan laut akan meningkat dalam tiga bulan mendatang bertepatan dengan periode mudik Idul Fitri 1446 Hijriah, yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025.

Namun, ia menyadari bahwa tidak mudah untuk menyediakan kapal baru dalam waktu tiga bulan, mempertimbangkan proses penganggaran dan pengadaan yang memerlukan waktu.

Meskipun begitu, Dudy menyampaikan bahwa pihaknya sebagai regulator tetap akan memastikan kelaikan kapal dan kenyamanan para penumpang pada periode mudik mendatang.

“Memang tidak mungkin kita menyediakan kapal dalam waktu tiga bulan, tapi kami (Kemenhub) sebagai regulator akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh PELNI (PT Pelayaran Nasional Indonesia) dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan,” katanya.

Ia pun menuturkan bahwa angkutan laut untuk periode mudik Idul Fitri mendatang akan lebih difokuskan untuk melayani penumpang di wilayah barat dan tengah Indonesia.

“Jadi, mungkin frekuensinya akan lebih cepat dibandingkan ke wilayah timur,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, yang akrab disapa Tiko, menyampaikan bahwa telah ada pengajuan dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) bagi Pelni selama tiga tahun yang rencananya digunakan untuk peremajaan enam kapal mulai tahun depan.

Pihaknya juga akan mencari opsi pembiayaan terbaik untuk memenuhi kebutuhan peremajaan dan penambahan angkutan laut tersebut bersama Kemenhub, Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan.

“Ada skema-skema (pendanaan) lain juga yang kami pelajari, mungkin dengan skema G2G (government-to-government) atau skema pengadaan oleh pemerintah dan sebagainya,” ujarnya.

Tiko menyatakan bahwa pihaknya bersama Pelni juga berupaya untuk mengoptimalkan pola operasi dengan mengubah pola konsep rute point-to-point atau koneksi langsung antara daerah keberangkatan dengan tujuan menjadi hub-to-spoke atau memadukan penggunaan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan.

Pihaknya juga akan terus membangun kerja sama antara PELNI sebagai BUMN dengan para pelaku swasta sehingga kapasitas ekosistem transportasi laut di Indonesia dapat lebih berkembang.

“Dan tentunya juga skema penugasan maupun PSO (public service obligation)-nya kami pertajam dengan Pak Menhub, sehingga semakin efisien dan Pelni punya kapasitas untuk berinvestasi lagi,” imbuhnya. (ant)

Pj Gubernur NTB Tinjau Gili Trawangan, Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan saat Nataru

0
Pj Gubernur NTB Hassanudin meninjau kawasan Gili Trawangan saat libur Nataru 2024/2025.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin bersama sejumlah pejabat daerah melakukan kunjungan kerja ke Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada Sabtu 28 Desember 2024. Kunjungan ini bertepatan dengan libur Natal dimana destinasi unggulan NTB tersebut dipadati wisatawan domestik dan mancanegara.

Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan yang menikmati liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena). Diharapkan salah satu destinasi paling ramai di NTB ini tetap aman, nyaman dan semakin ramai di momentum Nataru.

Dalam kesempatan itu, Hassanudin mengimbau masyarakat setempat dan para wisatawan agar tetap siaga terhadap potensi bencana. Ia mengingatkan semua pihak untuk tidak lengah terhadap mitigasi bencana saat menikmati liburan.

“Selain itu, mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar pesona pariwisata di NTB tetap terjaga. Mudah-mudahan menjelang tahun baru 2025, Provinsi NTB berada dalam kondisi aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan,” ujarnya.

Dalam kunjungan itu, Hassanudin dan rombongan memantau langsung kesiapan Pos Keamanan, Pos Kesehatan, Pelabuhan Bangsal, serta lalu lintas transportasi laut. Ia juga meninjau operasional kapal cepat atau fast boat yang menjadi sarana utama wisatawan dari Pelabuhan Bangsal menuju Gili Trawangan.

“Kami melihat sinergi dan kolaborasi antara Forkopimda NTB, Kabupaten Lombok Utara, dan para pemangku kepentingan lainnya berjalan baik. Hal ini menjadi kunci untuk memberikan layanan terbaik bagi wisatawan,” tambahnya.

Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lombok Utara, Lalu Kusnawan, mengungkapkan bahwa kawasan Gili Tramena mengalami lonjakan wisatawan pada momen libur Nataru. Tingkat okupansi hotel antara 85 – 90 persen, jauh di atas rata-rata harian sebesar 50 persen.

Menurutnya, libur Nataru dari tanggal 25 hingga 31 Desember 2024, tingkat hunian hotel memang tinggi karena masyarakat akan banyak berlibur di kawasan resort dan mengeksplorasi destinasi yang ada di NTB. Karena permintan tinggi, harga kamar hotel mengalami sedikit kenaikan.

“Kalau libur Nataru dari tanggal 25 – 31 Desember sekitar 85 persen. Kita lihat sekarang okupansi tak sama dengan harga, harganya pasti naik sedikit karena high season. Kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air diserbu wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sebagian besar wisatawan datang dari Bali menggunakan kapal cepat,” jelas Kusnawan. (ris)

Cerdas dan Peduli Lingkungan, Trash Hero Aplikasikan Belajar Bahasa Inggris Gratis Bagi Relawan Cilik di KLU

0
Sejumlah siswa yang tergabung dalam Trash Hero Kids belajar Bahasa Inggris dilanjutkan dengan membersihkan sampah plastik.(ekbisntb.com/ist)

Trash Hero Bayan mempunyai cara unik untuk mengedukasi kepedulian terhadap lingkungan bagi generasi mendatang. Mengundang sebanyak-banyaknya relawan cilik, untuk selanjutnya diajarkan Bahasa Inggris gratis, kemudian setelah itu, mereka diajak untuk membersihkan sampah di lingkungan sekitar.

Founder Trash Hero Bayan, Sutikno, mengaku sudah satu bulan ini menerapkan metode pembelajaran gratis belajar Bahasa Inggris kepada siswa-siswi di Desa Sambil Elen dan sekitarnya (Kecamatan Bayan). Ia memulai membangun edukasi dini kepada anak-anak setempat untuk lebih peduli kepada lingkungan. Tujuannya, agar pada diri siswa memiliki kepekaan terhadap isi lingkungan di masa depan.

“Sudah 1 bulan ini. Pelan-pelan kami sampaikan pentingnya memelihara lingkungan dari sampah plastik. Dengan cara jadi relawan sampah dengan hati dan harus berjanji dengan diri sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik,” ucap Sutikno, Minggu 29 Desember 2024.

Menurutnya, kepekaan terhadap isu lingkungan harus ditanamkan dan dibangkitkan kembali kepada generasi mendatang. Penanaman mental ini – khususnya sebagai relawan sampah bagi anak (Trash Hero Kids), didasari dengan komitmen dari dalam diri pribadi.

Trash Hero tidak hanya mengajak partisipasi anak-anak untuk membersihkan lingkungan. Mereka juga diberikan pembelajaran Bahasa Inggris (gratis) setiap hari Minggu pagi. “Usai belajar Bahasa Inggris, langsung turun kelapangan dengan bersih-bersih lingkungan,” imbuhnya.

Seperti pada kegiatan Minggu pagi kemarin, Sutikno mengakui sejumlah siswa diberikan materi Bahasa Inggris. Anak-anak belajar spelling be dan juga vocabulary di dapur sebanyak 10 kata. Dengan catatan, 10 kata itu harus dihafal.

Setelah itu, Trash Hero Kids juga diajak sarapan bersama. Sutikno dan istri, menyiapkan menu sarapan dari sayur yang dibudidaya secara organik di lahan Organic Farm yang dikelola sendiri. “Setelah itu mereka ikut Trash Hero Bayan ke lokasi SMPN 4 dan kembali melanjutkan kegiatan mewarnai di Saifana Organic Farm,” terangnya.

Dari sekian banyak relawan Trash Hero Kids, Lena adalah salah satunya. Ia adalah seorang anak yang tinggal bersama nenek, kakak perempuan, dan adik laki-lakinya. Ibunya bekerja di luar negeri, sementara Lena terus bersemangat melanjutkan pendidikan dan menggapai cita-citanya menjadi guru.

Sebagai siswa kelas 6 SD, Lena bercita-cita menjadi seorang guru. Ia juga suka memasak dan belajar hal baru. Melalui Program Orang Tua Asuh (melalui Yayasan Tanah Inaq Lestari), Lena bisa menabung untuk masa depan sekaligus memenuhi kebutuhan sekolahnya.

“Dukungan ini membantu Lena untuk tetap melangkah maju, meraih pendidikan yang lebih baik, dan mendekatkan dirinya pada impiannya.  Setiap anak seperti Lena memiliki potensi besar untuk berkembang. Mari kita bersama mendukung mereka untuk terus maju,” tandas Sutikno. (ari)