Pengaturan dan Pengawasan Kripto Beralih dari Bappebti ke OJK dan BI

By

-

11 January 2025

Pengaturan dan Pengawasan Kripto Beralih dari Bappebti ke OJK dan BI(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.

Mendag Budi Santoso menyampaikan, pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi.

Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Peralihan dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia secara penuh dilakukan paling lama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK.

Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia juga saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, penyelenggaraan diskusi pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat. Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait di antaranya kementerian/lembaga, industri, dan para penyelenggara.

Sementara itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.

Selain menerima peralihan tugas AKD AK, OJK juga akan menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek yang di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara (same activity, same risk, same regulation).

Untuk menyukseskan proses selanjutnya, OJK juga telah menyiapkan sistem perizinan AKD AK dan Derivatif Keuangan secara digital melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Dalam proses peralihan tugas ini, OJK dan Bappebti telah melakukan koordinasi dan berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem derivatif keuangan secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bank Indonesia turut berkomitmen untuk mendukung peralihan pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA sejalan dengan amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Peralihan pengaturan dan pengawasan Bappebti ke BI mencakup pengaturan derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan instrumen di Pasar Valuta Asing. Dalam melaksanakan tugas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mengatur tugas pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk di dalamnya Derivatif PUVA.

Untuk mengawal proses transisi peralihan, Bank Indonesia dan Bappepti sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Working Group) yang mendukung kelancaran proses peralihan dimaksud.

Pada periode Januari-November 2024, nilai transaksi PBK berdasarkan Notional Value tercatat sebesar Rp30.503 triliun. Nilai ini naik 30,20 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp23.428 triliun.

Sementara, transaksi aset kripto di Indonesia pada periode Januari—November 2024 tercatat sebesar Rp556,53 triliun. Nilai ini melonjak 356,16 persen dibanding periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp122 triliun (yoy).

Sementara, pelanggan aset kripto yang terdaftar secara akumulatif sejak Februari 2021–November 2024 tercatat sebanyak 22,11 juta pelanggan. Di sisi lain, sampai saat ini jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang telah berizin Bappebti tercatat sebanyak 16 pedagang.(bul)

Menko Pangan Sebut Kenaikan PPN Berdampak ke Harga Pupuk

By

ekbisntb.com

-

11 January 2025

0

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (kedua dari kanan) saat meninjau gudang pupuk milik PT Pupuk Indonesia, di Kota Serang, Banten, Jumat 10 Januari 2025(ekbisntb.com/ist)

Serang (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berdampak pada harga pupuk.

“Ya pasti kena pajak ya harganya naik, ini kita urus setelah ini. Dan kita akan maraton terus. Kalau enggak ada PPN ya enggak naik, kalau ada PPN ya nambah,” kata Zulkifli Hasan atau Zulhas saat meninjau gudang pupuk milik PT Pupuk Indonesia, di Kota Serang, Banten, Jumat.

Meski demikian, pihaknya mengatakan bahwa secara umum tidak ada hambatan lagi soal pupuk pada saat musim tanam terutama untuk di Provinsi Banten. Dipastikan bahwa pasokan pupuk akan terus mengalir untuk mendukung petani.

“Karena memang yang kita bangun itu visi misi, rasa, cita dan kesamaan,” katanya pula.

Selain itu, Zulhas juga menyoroti pentingnya sinergi antarberbagai pihak dalam memastikan ketersediaan pupuk.

“Karena apa yang disampaikan oleh Presiden tidak hanya sampai kepada menteri melainkan harus sampai kepada gubernur, bupati, wali kota hingga instansi lainnya yang mendukung terkait pupuk,” katanya lagi.

Zulhas juga menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional telah mengumumkan penurunan harga beras dunia sebagai dampak dari larangan impor yang diberlakukan.

Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan nasional dan menurunkan harga kebutuhan pokok.

“Bayangin tahun lalu kita impor, sekarang sudah tidak impor lagi. Karena pangan harus kita hasilkan sendiri,” katanya lagi. (ant)

Ditjen Pajak Minta Maaf Atas Kendala Coretax

By

ekbisntb.com

-

11 January 2025

0

Jakarta (ekbisntb.com) – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meminta maaf atas kendala yang dihadapi wajib pajak saat mengakses layanan Coretax DJP.

“Kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala dalam dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax DJP yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti di Jakarta, Jumat 10 Januari 2025.

Saat ini, DJP berupaya melakukan perbaikan sistem, salah satunya dengan memperluas jaringan dan peningkatan kapasitas bandwidth.

Selain itu, DJP menunjuk penanggung jawab perusahaan (role access/impersonate) dan penunjukan penanggung jawab kegiatan administrasi perusahaan (PIC) dalam rangka pembuatan faktur pajak.

Kapasitas serta perbaikan fitur pencetakan dokumen faktur pajak juga terus diperbaiki. Kini, kapasitas sistem aplikasi Coretax DJP sudah dapat menerima faktur yang dikirim dalam bentuk *.xml sampai dengan 100 faktur per pengiriman.

Perbaikan juga mencakup layanan pendaftaran, pembayaran, dan pengajuan surat.

Untuk layanan pendaftaran termasuk pengaturan ulang kata sandi, pemadanan NIK-NPWP, pelaksanaan update data, dan penggunaan kode otorisasi sertifikat elektronik melalui pengenalan wajah (face recognition).

Layanan pembayaran meliputi aplikasi pembuatan kode billing, pemindahbukuan, dan pembayaran tunggakan (utang pajak) berupa STP maupun SKP.

Sedangkan pengajuan surat di antaranya Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh, Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dwi melaporkan, per 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB, wajib pajak yang sudah sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital/sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 126.590.

Sementara itu, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak yaitu sebesar 34.401 dengan jumlah faktur pajak yang telah dibuat 845.514 dan faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 236.221.

Dia pun memastikan tidak ada beban tambahan bagi wajib pajak selama masa transisi sistem yang lama ke sistem baru.

“Dapat kami tegaskan bahwa terkait implementasi Coretax DJP, wajib pajak tidak perlu khawatir adanya pengenaan sanksi administrasi apabila dalam masa transisi terdapat keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak,” ujar dia.

DJP akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh aplikasi yang terdapat dalam Coretax, termasuk peningkatan kapasitas. Untuk itu, Dwi menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kesabaran wajib pajak dalam membantu pemerintah memiliki sistem informasi yang maju. (ant)

Menu MBG Tak Bisa Disesuaikan Selera tiap Individu

By

ekbisntb.com

-

11 January 2025

0

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa olahan menu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa menyesuaikan selera tiap-tiap individu.

“Mungkin nanti penyesuaian selera, selera umum, karena tidak bisa menyesuaikan kepada selera masing-masing pribadi gitu ya,” kata Hero, sapaan karibnya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikannya merespons ulasan-ulasan para penerima manfaat program MBG terhadap rasa dari menu yang dibagikan dalam paket makanan bergizi.

“Memang kan ini kan menunya menjadi seragam, bisa jadi bahwa ada perbedaan selera dari masing-masing individu sehingga kalau ditanya individu pasti ada perbedaan,” ucapnya.

Dia menyebut program MBG yang baru dimulai perdana sejak Senin 6 Januari 2025 memerlukan proses dan tahapan hingga perlahan mampu mencapai target yang disasar dan harapkan.

“Ini masalah proses, masalah proses ke depan akan ditemukan mana selera yang pas menu yang tepat, kemudian moving ataupun pergerakan dari dapur kepada masing-masing penerima makan bergizi gratis juga nanti bisa lebih tepat waktu,” tuturnya.

Dia juga mengajak semua pihak mendukung suksesnya pelaksanaan program MBG agar program tersebut mencapai apa yang menjadi harapan bersama.

“Yang terpenting sekarang justru bagaimana kita mendukung seluruhnya, seluruh instrumen masyarakat mendukung terhadap pelaksanaan program ini supaya betul-betul sukses dan kemudian tahapannya menuju kepada tujuan dan harapan tadi betul-betul bisa kita capai,” kata dia.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin 6 Januari 2025.

Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali.

Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik pada akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat. (ant)

Gubernur NTB Terpilih Temui Mentan Bahas Program Ketahanan Pangan

By

ekbisntb.com

-

11 January 2025

0

Gubernur NTB Terpilih Dr H Lalu Muhamad Iqbal (LMI) menemui Menteri Pertanian Amran Sulaiman membahas agenda strategis untuk NTB. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Salah satu program pemerintah pusat terkait kedaulatan pangan mendapat perhatian serius dari pemerintahan NTB ke depan. Secara khusus potensi pertanian ini dibahas bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

“Isu pertanian dan ketahanan pangan adalah prioritas utama dalam visi misi dari Iqbal-Dinda memimpin NTB,” kata Gubernur NTB terpilih Dr H Lalu Muhamad Iqbal (LMI) di Jakarta, 10 Januari 2025.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini langsung berangkat ke Jakarta usai ditetapkan sebagai Gubernur NTB terpilih. Hal itu karena ia bersama Wakil Gubernur NTB terpilih, Hj Indah Dhamayanti Putri memandang ketahanan pangan merupakan program strategis.

“Dalam pertemuan tadi, saya bersama Pak Menteri juga membahas mengenai pengembangan ekosistem industri berbasis pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan,” bebernya.

“Ya kan prioritas utama saya ya soal itu. Jadi wajar kalau pertemuan pertama setelah penetapan ya dengan Menteri Pertanian,” sambungnya.

Santri Jebolan Ponpes Assalam, Surakarta ini melanjutkan, pertemuan tersebut mendapat perhatian serius dari Menteri Pertanian, terbukti sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 hadir.

Lalu Iqbal juga mengaku membahas menganai irigasi salah satunya yang dibahas adalah Bendungan Meninting. Termasuk juga rencana dukungan pengembangan sejumlah komoditas pertanian unggulan NTB, pengembangan peternakan sapi skala besar, dan kompleks industri pangan terintegrasi.

“Banyak hal yang harus ditindaklanjuti dari pertemuan hari ini ini. Beliau Insya Allah berkenan setelah pelantikan gubernur akan Rakorsus dengan melibatkan seluruh bupati/walikota guna membahas berbagai isu terkait pertanian dan peternakan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, diantara program Iqbal-Dinda selama masa kampanye yang dibahas adalah mengenai pengembangan sektor pertanian. Secara khusus dalam beragam kesempatan Lalu Iqbal menyebut, pentingnya pengembangan sektor pertanian terintegrasi.(ndi)

PAD Lampaui Target, Bappenda NTB Upayakan Realisasi Pendapatan Bergerak Menjulang

By

ekbisntb.com

-

11 January 2025

0

Hj. Eva Dewiyani dan Sambirang Ahmadi(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB tahun 2024 sudah melebihi target. Capaian ini mendapat atensi dari Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi karena di tahun 2023 lalu, PAD NTB masuk zona merah yaitu hanya 93,33 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P., menyatakan pihaknya selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya, tidak hanya tercapai, tetapi dapat terlampaui.

Adanya apresiasi dari DPRD NTB merupakan suatu yang patut disyukuri, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga tim yang sudah bekerja meningkatkan pendapatan daerah.

“Alhamdulillah, kalau kami selalu berusaha agar realisasi pendapatan bukan saja tercapai, bahkan harus terlampaui,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 10 Januari 2024.

Diketahui, APBD NTB tahun 2024 sebesar Rp6,7 triliun, realisasi pendapatan daerah NTB di angka Rp6,6 triliun lebih atau sudah mencapai 98,73 persen. Dinilai, angka ini akan bertambah mengingat perhitungan masih dilakukan oleh tim dari Bappenda NTB.

Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB sudah melampaui target, yaitu mencapai 100,3 persen.

“Belum selesai rekonsiliasi, bisa satu sampai dua minggu,” katanya.

Rincian realisasi pendapatan daerah NTB di tahun 2024 yaitu pendapatan pajak daerah terlampaui dari target yaitu mencapai 102,85 persen atau senilai Rp2 triliun.

Pendapatan dari retribusi daerah masih zona merah yaitu 93,79 persen atau senilai Rp746 miliar, yang mana kurangnya pendapatan disebabkan oleh retribusi jasa umum yang hanya 93,62 persen. Sementara retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu masing-masing melampaui target, yakni pendapatan retribus jasa usaha Rp14 miliar atau setara 103 persen dan retribusi perizinan tertentu 127,79 persen atau senilai Rp245 juta.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah hampir mencapai target, yaitu sudah 98,77 persen atau senilai Rp79,9 miliar. Pendapatan lain-lain PAD yang sah melampaui target yaitu 101,48 persen atau senilai Rp447,6 miliar.

Transfer dari Pemerintah Pusat hampir mencapai target, saat ini sudah 97,12 persen atau senilai Rp3,3 triliun. Sementara pendapatan antar daerah mencapai Rp4,5 miliar atau 107,19 persen.

Sebelumnya, Komisi III DPRD NTB mengapresiasi capaian Bappenda NTB yang berhasil mencapai target pendapatan daerah NTB di tahun 2024. Dikatakan, capaian Bappenda NTB ini menunjukkan nilai yang positif karena PAD NTB di tahun ini secara keseluruhan sudah mencapai 100 persen dari total target yang sudah ditetapkan.

“Jika dibandingkan dengan capaian realisasi target tahun sebelumnya atau tahun 2023, hanya mencapai angka 93,33 persen dari target pendapatan. Tentunya ini menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat positif dari teman-teman bappenda,” katanya.

Apalagi, sumber pendapatan terbesar daerah, yaitu Pajak sudah terlampaui pendapatannya hingga Rp56,75 miliar. “Komponen PAD yang menjadi penyumbang realisasi terbesar tentunya pada komponen pajak daerah yang memiliki capaian melebihi target yakni sampai dengan angka 102,85 persen atau melampaui sebesar 56,75 miliar rupiah lebih,” sambungnya.

Sembirang berharap, capaian Bappenda NTB di tahun ini terus dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan untuk peningkatan kondisi fiskal daerah.

“Tentunya Komisi 3 DPRD sangat berharap kondisi capaian realisasi pendapatan seperti tahun 2024 dapat terus dipertahakan atau bahkan ditingkat oleh Pemerintah Provinsi NTB, khususnya oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,” pungkasnya. (era)

Distribusi Gas Subsidi ke KSB Diduga Tidak Sesuai Kuota

By

ekbisntb.com

-

11 January 2025

0

Rombongan Komisi II DPRD KSB saat bertandang ke kantor Kementerian ESDM, Jumat 10 Januari 2025(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Penyaluran gas subsidi 3 kilogram oleh pihak Pertamina ke Kabupaten Sumbawa Barat sepanjang tahun 2024 lalu diduga tidak sesuai kuota. Fakta tidak samanya jatah gas subsidi yang diterima masyarakat KSB itu berdasarkan temuan Komisi II DPRD KSB di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam data yang diperoleh Komisi II DPRD KSB pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDMESDM. Bahwa laporan realisasi penyaluran gas 3 kilogram di KSB pada tahun 2024 sebanyak 3.186 metrik ton. Jumlah itu lebih sedikit dari kuota yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat KSB yakni sebanyak 3.405 metrik ton.

“Ini datanya riil ya. Sesuai yang dijelaskan kepala Sub Koordinator Pelaksanaan Subsidi Gas Ditjen Migas Kementerian ESDM hari ini ke kami,” cetus Sekretaris Komisi II DPRD KSB, Iwan Irawan Marhalim via telpon kepada Ekbis NTB, Jumat 10 Januari 2025.

Fakta itu kata Iwan sangat miris dan patut dipertanyakan. Terutama kepada pihak Pertamina yang bertugas menyalurkan gas subsidi 3 kilogram. Ia menegaskan Pertamina harus dapat menjelaskan kemana sisa kuota yang tidak didistribusikan selama tahun 2024 itu.

“Ada 219 metrik ton atau setara 73.000 tabung (gas 3 kilogram) yang harusnya tidak didistribusikan oleh Pertamina. Dan pertanyaan kita terus itu dikemanakan?,” tukas Iwan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, dengan kondisi itu pihaknya lumrah berspekulasi adanya oknum yang bermain di tubuh Pertamina Sumbawa. Oknum tersebutlah yang kemungkinan kemudian menyunat jatah kuota yang seharusnya diperoleh KSB. “Curiga saya ini ada oknum di Pertamina yang bermain,” tandanya.

Atas temuan itu, Iwan selanjutnya mengatakan, pihaknya akan segera mengkonfirmasi Pertamina Sumbawa. Sekembalinya dari Jakarta, Komisi II DPRD KSB akan memanggil Pertamina Sumbawa dan semua pihak terkait agar persoalan itu jadi terang benderang. “Bila perlu persoalan ini akan kami bawah ke ranah hukum kalau terbukti ada yang bermain dibalik kurangnya distribusi gas 3 kilogram itu,” tegas Iwan seraya mengungkapkan kuota gas subsidi KSB tahun 2025 ini berkurang gara-gara minimnya realisasi serapan tahun 2024 lalu.

“Karena serapan kita tahun 2024 dilaporkan hanya 3.186 metrik ton, maka tahun ini kita hanya dijatah 3.311 metrik ton. Itu lebih kecil dari jatah kita tahun lalu yang sebanyak 3.405 metrik ton,” ungkapnya dengan nada kesal.

Sebagai informasi Komisi II DPRD KSB mendatangi Kementerian ESDM RI untuk mengawal usulan Pemda KSB yang mengajukan tambahan kuota gas 3 kilogram. Usulan itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar gas. (bug)

Pemda KSB Salurkan 1,8 Ton Beras untuk Korban Banjir Sekongkang

By

ekbisntb.com

-

11 January 2025

0

Taliwang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyalurkan bantuan beras sebanyak 1,8 ton kepada masyarakat yang terdampak banjir di kecamatan Sekongkang.

Pendistribusian bantuan beras melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) setempat itu dilaksanakan awal pekan ini setelah mendapat persetujuan bupati. “Alhamdulillah penyalurannya berjalan lancar dan sudah selesai kami laksanakan,” terang kepala DKP KSB melalui Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan, Hikmatul Azmi, Jumat 10 Januari 2025.

Beras bantuan yang bersumber dari beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) itu didistribusikan kepada 180 kepala keluarga (KK). Rincian penyalurannya di Desa Sekongkang Bawah 33 KK, Sekongkang Atas 83 KK dan di Desa Tongo 64 KK. Di mana setiap KK memperoleh beras sebanyak 10 kilogram.

Dijelaskan Hikmatul Azmi, meski di lapangan sejumlah wilayah kecamatan mengalami musibah banjir. Namun penyaluran bantuan pangan beras baru dilakukan pihaknya di kecamatan Sekongkang. Sementara untuk kecamatan lain ungkap dia, belum ada perintah pendistribusian.

“Mekanismenya kan ada permohonan dari pemerintah Desa kepada bupati. Pak bupati menyetujui maka baru kami diperintakan menyalurkan bantuan itu. Nah kemungkinan desa-desa lain belum mengusulkan atau sudah, tapi masih menunggu persetujuan pak bupati,” urai Hikmat Azmi.

Selanjutnya ia menyampaikan, stok beras CPPD yang dimiliki Pemda KSB saat ini masih mencukupi untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan dampak bencana. “Walau kita punya stok tapi harapannya tidak ada lagi bencana alam yang terjadi di daerah kita ini tentunya,” harapnya.

Sebelumnya Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) sekaligus kepala BPBD KSB, Mulyadi dalam Rakor meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis bergerak cepat menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat korban banjir di kecamatan Sekongkang dan Maluk pekan lalu. Terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan warga, Mulyadi menginstruksikan kepada DKP dan Dinas Sosial (Dinsos) menindaklanjutinya secepat mungkin.

“Untuk makanan harian Dinsos di bawah koordinasi BPBD buat dapur umum di Posko. Nah kalau bahan pangan seperti beras, DKP sudah kita minta juga cepat tindaklanjuti permintaan warga terdampak (banjir),” kata Mulyadi awal pekan ini. (bug)

Sumbawa Pastikan Tambak Udang Miliki Izin

By

ekbisntb.com

-

11 January 2025

0

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, memastikan sejumlah tambak udang yang beroperasi di wilayah setempat memiliki izin sesuai dengan aturan berlaku apalagi luas lahannya rata-rata di bawah 500 hektar.

“Jadi, untuk tambak udang di Sumbawa belum ada yang lebih dari 500 hektar jadi jadi untuk penerbitan izinnya hanya hanya SPPL dan UKL UPL tidak ada izin lingkungan, ” kata Kadislutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada Ekbis NTB, Jumat 10 Januari 2025.

Ia menjelaskan, berdasarkan PP 51 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko untuk tambak skala UMK (usaha mikro kecil) atau kurang atau sampai dengan 10 hektare. Maka Surat Pernyataan kesanggupan pengolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) akan terbit secara otomatis.

“Aturan itu, menjadikan pengelola tambak udang dengan luas 10 hektare bisa melakukan usahanya hanya berbekal SPPPL, UKL- UPL dan AMDAL, ” jelasnya.

Dia melanjutkan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) nomor 4 tahun 2021 menjelaskan bahwa, untuk tambak udang dengan luas kurang dari 10 hektare maka hanya mengantongi SPPL untuk mulai melakukan aktivitas. Sementara untuk luas kurang 500 hektar hanya mengantongi UKL- UPL sedangkan untuk luas lebih dari 500 hektare wajib mengantongi izin AMDAL.

“Aturan itu sudah menjelaskan secara rinci untuk masalah izinnya dan di Sumbawa belum ada perusahaan yang mengelola tambak udang lebih dari 500 hektare, ” ucapnya.

Berdasarkan data, jumlah perusahaan dan perseorangan yang melakukan aktivitas pertambakan di Sumbawa mencapai 67 badan usaha. Jumlah tersebut tidak sama dengan catatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi yang mencapai 106 perusahaan dan perseorangan.

“Jadi, ada data yang mis antara kita di Dinas Lutkan dengan DLH Provinsi, tetapi nanti kami akan perlu kordinasikan lebih lanjut untuk melakukan singkironisasi terhadap data tersebut,” tambahnya.

Seraya menambahkan, ” untuk potensi pengembangan klaster pangan akuatik masih besar, dari 10.375 hektare potensi lahan, baru 3.422 hektare yang berproduksi sementara produktifitas tambak tradisional masih rendah sehingga kami akan terus mendorong agar lebih maksimal,” tukasnya. (ils)

Lotim Belum Bebas Kasus PMK

By

ekbisntb.com

-

11 January 2025

0

Lotim belum bebas dari PMK. Diperlukan adanya pengawasan terhadap ternak yang masuk dan keluar NTB, sehingga NTB, khususnya Pulau Lombok bisa terbebas dari PMK. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum dinyatakan bebas dari Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Beberapa indikasi masih ditemukan di Kabupaten Lotim. Berdasarkan pantauan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat, sejumlah spot di wilayah tersebut menunjukkan indikasi wabah PMK.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan Lotim, drh. Hultatang, mengungkapkan meskipun kasus di wilayah ini belum signifikan dibandingkan dengan Jawa Timur yang tengah dilanda wabah besar, kewaspadaan dini tetap diperlukan.

“Beberapa indikasi PMK ditemukan di sejumlah kecamatan seperti Selong, Suela, Pringgasela, dan Sakra. Rata-rata ditemukan tiga kasus. Namun, ini masih dugaan awal dan perlu uji laboratorium untuk memastikan,” ujar Hultatang.

Pemerintah pusat telah menginstruksikan seluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk NTB, untuk meningkatkan upaya pencegahan penyebaran PMK. Hultatang menjelaskan, wilayah Lombok Timur rentan karena memiliki pasar hewan besar dan strategis, serta pergerakan ternak dari Pulau Sumbawa ke Lombok yang cukup tinggi.

Selain itu, cuaca saat ini juga menjadi faktor risiko yang dapat memicu penyebaran penyakit. Hewan ternak yang baru lahir, yang belum mendapatkan imunitas, menjadi kelompok paling rentan terhadap infeksi.

Dinas Peternakan meminta peternak untuk meningkatkan kesadaran. Jika ada ternak yang sakit, segera laporkan kepada petugas.

“Jangan menunggu hingga kondisi memburuk. Ternak baru lahir yang belum divaksinasi juga harus menjadi perhatian,” tambahnya.

Pihak Dinas Peternakan Lotim telah melaporkan temuan indikasi kasus ini ke Pemerintah Provinsi NTB untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Sementara itu, langkah-langkah pencegahan terus digencarkan untuk meminimalkan potensi penularan.

Pemerintah Lotim tidak ingin lengah meskipun situasi saat ini belum signifikan. Kewaspadaan dan tindakan pencegahan adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran PMK.

Dengan upaya koordinasi antara pemerintah, petugas kesehatan hewan, dan peternak, diharapkan wabah PMK di Lotim dapat terkendali. (rus)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, memastikan sejumlah tambak udang yang beroperasi di wilayah setempat memiliki izin sesuai dengan aturan berlaku apalagi luas lahannya rata-rata di bawah 500 hektar.

“Jadi, untuk tambak udang di Sumbawa belum ada yang lebih dari 500 hektar jadi jadi untuk penerbitan izinnya hanya hanya SPPL dan UKL UPL tidak ada izin lingkungan, ” kata Kadislutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat kepada Ekbis NTB, Jumat 10 Januari 2025.

Ia menjelaskan, berdasarkan PP 51 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko untuk tambak skala UMK (usaha mikro kecil) atau kurang atau sampai dengan 10 hektare. Maka Surat Pernyataan kesanggupan pengolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) akan terbit secara otomatis.

“Aturan itu, menjadikan pengelola tambak udang dengan luas 10 hektare bisa melakukan usahanya hanya berbekal SPPPL, UKL- UPL dan AMDAL, ” jelasnya.

“Aturan itu sudah menjelaskan secara rinci untuk masalah izinnya dan di Sumbawa belum ada perusahaan yang mengelola tambak udang lebih dari 500 hektare, ” ucapnya.

Berdasarkan data, jumlah perusahaan dan perseorangan yang melakukan aktivitas pertambakan di Sumbawa mencapai 67 badan usaha. Jumlah tersebut tidak sama dengan catatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi yang mencapai 106 perusahaan dan perseorangan.

“Jadi, ada data yang mis antara kita di Dinas Lutkan dengan DLH Provinsi, tetapi nanti kami akan perlu kordinasikan lebih lanjut untuk melakukan singkironisasi terhadap data tersebut,” tambahnya.

Seraya menambahkan, ” untuk potensi pengembangan klaster pangan akuatik masih besar, dari 10.375 hektare potensi lahan, baru 3.422 hektare yang berproduksi sementara produktifitas tambak tradisional masih rendah sehingga kami akan terus mendorong agar lebih maksimal,” tukasnya. (ils)

JARINGAN MEDIA