Foto : tim dari Disperindag NTB melakukan sidak distribusi semen hingga di Lombok Timur, untuk mengurai benang merah persoalan semen yang dikeluhkan masyarakat saat ini.
Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau ketersediaan dan harga semen di Pulau Lombok. Setelah sebelumnya menyasar Lombok Timur, pemantauan dilanjutkan ke sejumlah distributor dan toko bangunan di Kota Mataram dan Lombok Tengah.
Kepala Disperindag NTB, Lalu Wiranata, Selasa, 29 September 2026 mengatakan, pemantauan dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat mengenai berkurangnya pasokan semen dan kenaikan harga di pasaran. “Laporan pemantauan yang kemarin, hari ini turun ke Mataram dan Loteng,” kata Wiranata. Ia menyampaikan, dalam pemantauan di Lombok Timur, Disperindag menemukan pasokan semen di tingkat distributor mengalami penurunan cukup signifikan. Distributor Semen Indonesia yang menyalurkan Semen Gresik dan Merdeka, misalnya, dalam kondisi normal menerima pasokan sekitar 65 ton per hari. Saat ini pasokan hanya sekitar 40 ton per hari.
Meski pasokan berkurang, harga di tingkat distributor belum mengalami perubahan. Semen Merdeka dijual sekitar Rp55 ribu per zak, sedangkan Semen Gresik sekitar Rp65 ribu per zak. Kondisi serupa ditemukan pada distributor Semen Tiga Roda, PT Saka Agung Abadi. Pasokan normal yang mencapai 12 truk per hari kini turun menjadi sekitar 5-7 truk. Harga di tingkat distributor masih berada di kisaran Rp65.800 per zak.
Penurunan pasokan tersebut mulai terasa di tingkat pengecer. Toko Bangunan Citra Persada yang biasanya mampu melayani penjualan sekitar 10 ribu-12 ribu zak, kini hanya sekitar 5 ribu zak. Permintaan konsumen juga didominasi semen merek Tiga Roda. Di tingkat toko, harga semen Tiga Roda tercatat sekitar Rp66 ribu-Rp68 ribu per zak atau naik sekitar Rp2 ribu-Rp3 ribu dari harga distributor. Wiranata mengatakan, kenaikan harga di tingkat pengecer tidak terlepas dari berkurangnya pasokan yang diterima distributor. Salah satu faktor yang memengaruhi pasokan adalah terganggunya suplai batu bara ke pabrik semen.
Selain itu, distribusi batu bara menuju pabrik juga menghadapi kendala akibat persoalan ketersediaan BBM. Kendaraan pengangkut batu bara disebut mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar sehingga turut menghambat rantai pasokan. Di sisi lain, permintaan semen meningkat seiring banyaknya proyek yang tengah dikerjakan menjelang akhir tahun. Kondisi ini membuat kebutuhan pasar meningkat ketika pasokan justru terbatas.
“Permintaan meningkat, sementara pasokan terbatas. Ini yang memicu kenaikan harga,” demikian hasil pemantauan Disperindag NTB. Disperindag NTB menurutnya akan terus melanjutkan pemantauan di sejumlah wilayah untuk memastikan kondisi pasokan dan perkembangan harga semen di tingkat distributor hingga pengecer.(bul)
Lombok Tengah (Ekbis NTB) — Di bawah terik matahari Pulau Lombok yang menyengat, suara ketukan kayu berirama konstan menggema dari sebuah bangunan sederhana di kawasan Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam Galeri Mina Tenun, para inak-inak (sebutan kehormatan bagi ibu-ibu lokal) tampak sibuk membungkuk di atas perangkat kayu tradisional. jemari mereka terampil menata benang, sementara kaki mereka mengayuh pedal dengan ritme yang teratur.
Namun, ada pemandangan yang berbeda jika kita melangkah lebih dekat ke bagian belakang mesin tersebut. Alih-alih sekadar menghasilkan selembar kain tenun bermotif eksotis, setiap ayunan kaki para perajin di sini turut memutar sebuah perangkat mekanis modern: sebuah generator mini yang terhubung langsung ke panel kontrol kelistrikan.
Inilah wujud nyata dari sebuah terobosan inovatif bernama Batik Bayu Tenun Renewable Integrated System. Program terpadu ini merupakan buah manis dari kolaborasi antara kelompok perajin lokal dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok (BIL). Dirintis secara resmi pada awal tahun 2026, proyek percontohan ini berhasil membuktikan bahwa kebudayaan tradisional dan transisi energi hijau di tingkat akar rumput dapat berjalan beriringan secara harmonis.
Babak Baru EBT: Mengubah Keringat Menenun Menjadi Aliran Listrik
Selama berabad-abad, aktivitas menenun menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di berbagai wilayah Nusantara dikenal sangat bergantung pada tenaga otot manusia. Perajin mengandalkan kekuatan fisik tangan dan kaki untuk menggerakkan komponen mekanis demi menyilangkan benang demi benang.
Melihat potensi mekanis yang terbuang sia-sia dari gerakan repetitif tersebut, tim Community Development PT Pertamina AFT BIL bersama masyarakat setempat merumuskan sebuah pemikiran kreatif: bagaimana agar tenaga mekanis manusia ini dapat dikonversi menjadi energi listrik yang berguna bagi kehidupan sehari-hari?
Solusinya adalah modifikasi teknik pada unit ATBM. Di bagian belakang mesin tenun dan alat pemintal benang, tim teknis menyematkan generator mikro. Ketika seorang perajin mengayuh pedal ATBM—baik ke atas maupun ke bawah—gerakan tersebut memutar gigi transmisi yang kemudian memutar rotor generator.
“Harapannya, kegiatan menenun itu enggak cuma menghasilkan kain, tapi juga energi,” ungkap Erli Yaniska Hermita, Community Development Officer PT Pertamina AFT BIL, menjelaskan esensi dasar dari inovasi ini.
Arus listrik yang dihasilkan dari kayuhan tersebut tidak dibiarkan hilang. Melalui jaringan kabel yang tertata rapi, energi dialirkan menuju control panel untuk kemudian disimpan ke dalam baterai khusus berkapasitas tertentu.
Pertamina menyadari bahwa penerapan teknologi tinggi di tengah masyarakat perdesaan sering kali menemui kendala kultural maupun teknis. Oleh karena itu, prinsip utama yang dipegang dalam perancangan sistem ini adalah simplifikasi. Teknologi canggih dirancang sedemikian rupa agar menjadi sangat sederhana, mudah dipahami, mudah dioperasikan, serta tidak membebani warga dalam hal pemeliharaan (maintenance) mandiri. Warga tidak perlu memahami teori kelistrikan yang rumit; rumusan operasionalnya dibuat sesederhana filosofi program itu sendiri: cukup gunakan alat tenunnya, dan energi listrik akan panen dengan sendirinya.
Sinergi dengan Bayu: Memastikan Pasokan Energi Sepanjang Hari
Meskipun inovasi konversi energi dari ATBM ini terbilang sangat progresif, para perajin tentu memiliki keterbatasan waktu operasional. Aktivitas menenun tidak mungkin dilakukan selama 24 jam penuh karena faktor kelelahan fisik, tanggung jawab domestik, serta ritme adat istiadat setempat—seperti pantangan menenun saat ada warga yang berduka.
Untuk menutupi celah waktu ketika aktivitas menenun berhenti, sistem ini diintegrasikan secara komprehensif dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) skala mikro atau kincir angin. Pemilihan PLTB didasarkan pada kondisi geografis wilayah Lombok Tengah bagian selatan yang terletak tidak jauh dari garis pantai, sehingga memiliki potensi hembusan angin pesisir yang cukup konsisten dan kencang.
Aspek keberlanjutan lingkungan juga tercermin dari material yang digunakan untuk membangun menara PLTB tersebut. Alih-alih membeli material baru yang mahal dan boros emisi karbon, pihak perusahaan bersama warga memanfaatkan scrap atau limbah padat non-B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) perusahaan berupa drum bekas dan besi tower yang dimodifikasi sedemikian rupa.
Siklus harian energi di galeri ini pun berjalan secara simbiotik mutualisme:
Pada siang hari: Saat cuaca panas dan perajin aktif bekerja di galeri, energi listrik dipasok secara optimal dari aktivitas bertenun menggunakan ATBM.
Pada sore hingga malam hari: Ketika aktivitas menenun usai dan galeri mulai sepi, giliran PLTB yang mengambil alih peran untuk memanfaatkan hembusan angin malam demi terus mengisi daya baterai penyimpanan.
Seluruh sistem manajemen daya ini dilengkapi dengan teknologi otomatisasi. Apabila kapasitas baterai penyimpanan telah mencapai batas maksimal (100%), sistem akan secara otomatis memutus arus pengisian (auto-cutoff) guna menjaga keamanan perangkat dari risiko kelebihan beban (overcharge). Selain itu, tersedia pula dasbor pemantauan digital jarak jauh (remote monitoring dashboard) yang memungkinkan pengawas program untuk memantau status kapasitas baterai, beban pemakaian, hingga suhu perangkat secara real-time.
Pemberdayaan Ekonomi Ganda: Keluar dari Zona Nyaman Tenun Songket
Inovasi di Galeri Mina Tenun tidak berhenti pada aspek transisi energi semata. Lebih dari itu, program ini dirancang sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan perluasan akses ekonomi bagi kaum perempuan di perdesaan.
Sebelum mendapat pendampingan intensif dari Pertamina, mayoritas perajin di wilayah ini sangat bergantung pada metode tenun tradisional berdinding lantai yang disebut gedogan. Produk utama yang dihasilkan adalah kain tenun songket khas Lombok. Kendati memiliki nilai jual yang tinggi, proses pembuatan songket terkenal sangat rumit, teliti, dan memakan waktu pengerjaan yang sangat panjang—berkisar antara 15 hingga 30 hari per lembar kain. Ketergantungan pada satu jenis produk ini membuat perajin kerap kesulitan mendapatkan perputaran kas harian yang cepat.
Melalui program pemberdayaan ini, para perajin diberikan keahlian tambahan dan pilihan ekonomi yang lebih beragam. Dengan diperkenalkannya ATBM dan pelatihan intensif selama sepekan penuh—di mana para instruktur profesional bahkan sengaja diinapkan di rumah warga untuk mendampingi dari pagi hingga malam hari—para perajin kini mahir memproduksi komoditas baru: sarung tenun.
Dari segi produktivitas, pembuatan sarung tenun jauh lebih efisien. Seorang perajin yang sudah profesional mampu menyelesaikan satu lembar sarung tenun hanya dalam kurun waktu 1 hingga 1,5 hari saja. Hal ini memberikan kepastian suplai bagi pasar dan menjamin perputaran pendapatan yang lebih stabil bagi keluarga perajin.
Bapak Sudiman, salah satu figur penggerak dan pengelola kelompok setempat, menceritakan betapa awalnya para warga sempat merasa kesulitan dan canggung beradaptasi dengan mesin ATBM yang ukurannya jauh lebih besar dibanding alat tradisional mereka. Namun, berkat ketekunan dalam sesi pelatihan intensif selama sepekan yang didatangkan langsung dari luar daerah (seperti Bali), kini tiga orang perajin inti telah mahir dan bertindak sebagai mentor bagi 16 hingga 23 anggota kelompok lainnya yang didominasi oleh kaum hawa.
Komitmen Sustainability: Benang Serat Nanas dan Pewarna Alam Tanah Lombok
Di tengah gempuran produk tekstil sintetis berbiaya murah yang membanjiri pasar global, Kelompok Mina Tenun mengambil jalur yang berbeda: keberlanjutan ekologis yang berakar pada kearifan lokal.
Galeri ini membedakan diri dari sentra kerajinan lain melalui komitmen ketat terhadap penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Benang yang digunakan tidak hanya berasal dari katun atau rayon konvensional, tetapi juga dikembangkan dari serat nanas.
Lebih impresif lagi, urusan pewarnaan kain sepenuhnya dilepaskan dari bahan-bahan kimia sintetis yang kerap mencemari lingkungan. Para perajin dilatih secara mandiri untuk meracik zat pewarna alami yang bersumber langsung dari kekayaan flora di tanah Lombok:
Warna Cokelat dan Merah Tua: Diekstrak secara tradisional dari rebusan kayu secang.
Warna Oranye dan Kuning Cerah: Memanfaatkan pigmen alami dari bunga gumitir yang banyak tumbuh di sekitar pekarangan warga.
Warna Biru Klasik: Diolah dari daun tanaman indigofera melalui proses fermentasi sederhana.
Penerapan prinsip eco-friendly ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan para perajin dari paparan bahan kimia berbahaya, tetapi juga mendongkrak nilai jual produk di mata konsumen domestik maupun internasional. Pasar global, khususnya, sangat menghargai narasi etis di balik sebuah produk (storytelling and value). Terlebih, jaringan pemasaran (offtaker) untuk produk-produk kelompok ini telah terhubung secara profesional—mulai dari kerja sama penyerapan kain serat nanas bersama Bu Aisyah, pasokan sarung tenun ke wilayah Jembrana, hingga distribusi songket melalui kemitraan dengan Pak Heru.
Menjawab Persoalan Riil di Akar Rumput
Inovasi integrasi energi dan tenun ini bukanlah proyek mercusuar yang dibangun tanpa landasan kebutuhan nyata. Erli Yaniska Hermita memaparkan bahwa konsep ini lahir dari dialog dua arah antara perusahaan dan masyarakat.
Para perajin sebelumnya mengeluhkan bahwa proses pengolahan bahan pewarna alami membutuhkan ketersediaan air bersih dan energi dalam jumlah yang tidak sedikit. Di sisi lain, warga harus menanggung beban biaya pengeluaran bulanan yang cukup tinggi untuk membayar tagihan listrik rumah tangga dan air bersih.
Alih-alih memberikan bantuan yang bersifat karitatif semata yang rentan mandek setelah program selesai, Pertamina memilih pendekatan pemberdayaan infrastruktur mandiri. Walaupun pada tahap awal implementasi ini daya yang dihasilkan oleh baterai penyimpanan masih difokuskan untuk kebutuhan beban ringan—seperti penerangan lampu galeri dan titik pengisian daya darurat (charging station bagi gawai warga)—proyek riset dan pengembangan (research and development) ini membuka cakrawala baru.
Ke depan, seiring dengan evaluasi teknis dan potensi penambahan kapasitas baterai penyimpanan, sistem ini diproyeksikan mampu mendayai kebutuhan operasional yang lebih besar, seperti pompa penyedia air bersih untuk mendukung proses produksi pewarnaan alami.
Menatap Masa Depan: Warisan Kemandirian yang Berkelanjutan
Ketika program pendampingan dari korporasi nantinya purna, target utama yang ingin ditinggalkan bukanlah sekadar pameran teknologi canggih, melainkan kemandirian paripurna masyarakat.
Apa yang dilakukan oleh Kelompok Mina Tenun di Desa Sukarara, Lombok Tengah, telah memberikan teladan inspiratif bagi dunia pembangunan sosial di Indonesia. Mereka berhasil memecahkan stigma bahwa isu perubahan iklim dan transisi energi terbarukan adalah urusan eksklusif para ilmuwan di laboratorium perkotaan besar.
Di bawah terik matahari Lombok, para inak-inak penenun membuktikan bahwa dengan sentuhan inovasi yang tepat, langkah kaki yang sederhana di atas bilah kayu alat tenun tradisional mampu menerangi masa depan desa mereka secara mandiri—merajut selembar kain kebanggaan budaya, sekaligus memintal harapan baru bagi masa depan energi hijau bumi pertiwi. (fan)
Mataram(Ekbis NTB) – Langkah strategis Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengendalikan inflasi dan mengakselerasi digitalisasi daerah membuahkan hasil manis. Sebanyak empat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di NTB sukses menorehkan prestasi gemilang dengan memboyong penghargaan bergengsi pada ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia and Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026.
Ajang nasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ASPI, dan AFTECH ini berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 24–26 September 2026. Mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional”, rangkaian kegiatan ini dirangkaikan langsung dengan Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD serta penganugerahan TPID Awards dan Championship TP2DD.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hario K. Pamungkas, mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas konsistensi sinergi lintas sektor di NTB.
Deretan Prestasi Gemilang NTB di Tingkat Nasional
Dalam ajang Championship TP2DD dan TPID Awards 2026, daerah-daerah di NTB mencatatkan prestasi membanggakan untuk wilayah Nusampua:
Championship TP2DD 2026:
Kota Mataram dinobatkan sebagai TP2DD Tingkat Kota Terbaik ke-3.
Kabupaten Lombok Timur meraih predikat TP2DD Tingkat Kabupaten Terbaik ke-3.
TPID Awards 2026:
TPID Provinsi NTB ditetapkan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik ke-3.
TPID Kota Mataram meraih TPID Kota/Kabupaten Berkinerja Terbaik ke-2.
TPID Kota Bima menyabet TPID Kota/Kabupaten Berkinerja Terbaik ke-3.
TPID Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan apresiasi sebagai TPID Kota/Kabupaten Berprestasi ke-2.
Pengendalian Inflasi dan Lonjakan Transaksi Digital
Keberhasilan TPID NTB didorong oleh penguatan produktivitas dan ketersediaan pangan, kerja sama antardaerah, pemantauan harga yang ketat, serta kelancaran distribusi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Sejalan dengan stabilitas harga tersebut, transformasi ekonomi dan keuangan digital di NTB juga mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data per Agustus 2026:
QRIS di NTB: Mencapai 25.354.679 transaksi dengan pertumbuhan fantastis sebesar 658,78% (yoy) dan nominal mencapai Rp2,3 triliun (tumbuh 487,97% yoy). Akseptasi ini didukung oleh 604.147 pengguna dan 502.757 merchant.
BI-FAST di NTB: Tercatat sebanyak 10,8 juta transaksi dengan pertumbuhan 67,66% (yoy) dan nilai nominal menyentuh Rp26,4 triliun, meningkat 64,95% (yoy).
Pertumbuhan masif ini turut selaras dengan akselerasi ekonomi digital nasional yang terus didorong melalui berbagai inisiatif inovatif, seperti Program DIGDAYA, Digital Talent Expo, Akselerasi OJK Infinity, hingga portal layanan digital ASN (InaGOV).
Melalui capaian ini, NTB membuktikan komitmennya dalam memadukan efisiensi tata kelola keuangan berbasis digital dengan ketahanan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing global. (r/fan)
Bima (EKBISNTB) –Pemerintah Kabupaten Bima menyiapkan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah untuk menghadapi situasi darurat seperti bencana alam, kerawanan pangan kronis dan lonjakan harga ekstrem di pasar.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah itu diajukan bersama Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
Penjelasan dua Raperda tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setd
a Kabupaten Bima, Fatahullah dalam rapat paripurna ke-VI masa sidang III Tahun sidang 2026 DPRD Kabupaten Bima, Senin (28/9). Menurut Fatahullah, regulasi cadangan pangan dibutuhkan agar pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan intervensi ketika masyarakat menghadapi kondisi yang mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
Regulasi tersebut juga diarahkan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah menilai mekanisme penyaluran bantuan pangan perlu memiliki landasan yang jelas agar respons terhadap kondisi darurat tidak terkendala proses birokrasi. “Melalui regulasi ini, penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel tanpa terhambat birokrasi,” ujarnya.
Pengajuan raperda tersebut dilakukan di tengah kebutuhan pemerintah daerah memiliki instrumen kebijakan untuk merespons berbagai kondisi yang dapat mengganggu ketahanan pangan masyarakat. Namun,belum dirinci mengenai jumlah cadangan pangan yang tersedia maupun kebutuhan stok yang akan disiapkan melalui regulasi tersebut.
Sementara itu, raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman di daerah.
“Tujuan strategis Raperda ini dirancang bukan sekadar menjalankan fungsi penertiban, melainkan untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta mengintegrasikan peran serta masyarakat dalam ekosistem keamanan yang kondusif,” tuturnya. (hir)
(EKBIS NTB/ist)SOSIALISASI - Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot saat membuka sosialisasi alokasi pupuk bersubsidi bagi pembudidaya di Kabupaten Sumbawa, Senin (28/9)
Sumbawa Besar (EKBIS NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menerima alokasi pupuk bersubsidi sebesar 1.000 ton dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Jumlah pupuk diterima paling besar dibandingkan kabupaten/kota yang lain di Provinsi NTB.
“Sumbawa ini paling besar menerima alokasi pupuk 1.000 ton. Kalau kabupaten lain hanya 480 ton. Jadi ada 1.000 ton atau 1 juta kilogram yang bisa dimanfaatkan,” kata Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI, Egar Sadtopo, Senin (28/9). Pemberian pupuk bersubsidi tersebut merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan produksi perikanan dan mendukung
kesejahteraan pembudidaya ikan. Karena hasil pantauan data jumlah pembudidaya di kabupaten Sumbawa masih sangat sedikit. Egar menargetkan alokasi pupuk bersubsidi tersebut, dapat tersalurkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh pembudidaya pada Oktober mendatang. Jika kebutuhan meningkat seiring peningkatan produksi, tambahan alokasi dapat diusulkan untuk tahun berikutnya. “Pupuk bersubsidi memberikan manfaat besar bagi pembudidaya, termasuk pupuk Urea yang disubsidi dengan harga Rp1.800 per kilogram,sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal,” tambahnya.
Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot mengapresiasi kehadiran pemerintah pusat di Kabupaten Sumbawa. Pemberian pupuk subsiudi merupakan dukungan serta komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan sektor perikanan budidaya di daerah. “Atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih. Kehadiran Bapak Direktur menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk pengembangan budidaya perikanan di Sumbawa,” ujarnya.
Program pupuk bersubsidi ini menjadi kabar baik bagi para pembudidaya ikan. Bupati menekankan proses penebusan pupuk telah menggunakan sistem digital atau elektronik untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan pupuk diterima oleh pembudidaya yang telah terdata. Percepatan pendataan pembudidaya, khususnya di sejumlah wilayah pesisir yang belum masuk dalam data penerima harus segera dituntaskan.
“Jangan sampai kuota yang disiapkan tidak terserap karena data belum lengkap. Saya juga mengimbau para pembudidaya agar menggunakan pupuk sesuai dosis, efektif, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya mengingatkan. (ils)
PARIPURNA - Bupati Dompu, Bambang Firdaus saat menyerahkan dokumen nota keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 usai rapat paripurna DPRD Dompu pekan kemarin.
Dompu (EKBIS NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu memastikan pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, dipastikan tidak akan melewati batas waktu alias sesuai jadwal.
Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun mengatakan, pengesahan Perubahan APBD 2026 paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Batas waktu tersebut juga telah diingatkan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., saat menyampaikan nota keuangan Perubahan APBD dalam rapat paripurna sebelumnya.
“Deadline ini juga sudah diingatkan oleh Bupati saat penyampaian nota keuangan. Insyaallah besok kita paripurnakan perubahan APBD, sehingga tidak akan melewati batas waktu,” kata Muttakun, Senin (28/9).
Muttakun menjelaskan, setelah nota keuangan diserahkan pemerintah daerah, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dompu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) langsung melakukan pembahasan secara intensif. Termasuk melakukan klinis terhadap dokumen Perubahan APBD 2026.
“Alhamdulillah kita sudah klinis dan tinggal disahkan saja,” ujarnya. Dalam nota keuangan yang diajukan Pemda Dompu, belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 direncanakan meningkat menjadi Rp1.292.237.408.970. Jumlah tersebut naik dibandingkan belanja daerah sebelumnya kisaran Rp1,175 triliun.
Sementara, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.220.199.063.620. Dengan demikian, struktur anggaran perubahan masih mengalami defisit sekitar Rp72,03 miliar.
Defisit tersebut selanjutnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp72,03 miliar. Dengan skema tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) ditargetkan nol rupiah. Muttakun menegaskan, seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan dan DPRD tinggal menjadwalkan pengambilan keputusan melalui rapat paripurna.
“Insyaallah,(Selasa, red) hari ini akan kita paripurnakan. Jadi deadline tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran tidak akan terlewatkan,” tandasnya. (ula)
(EKBIS NTB/her)
TUMPUKAN SAMPAH - Tumpukan sampah di Pasar Gunungsari, Lombok Barat menggunung. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang, mereka mendesak sampah itu segera diangkut Pemkab Lobar.
Giri Menang (EKBIS NTB) – Pedagang di Pasar Gunungsari, Lombok Barat (Lobar) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar untuk mengangkut tumpukan sampah yang kian menggunung di Pasar Gunungsari. Pasalnya, para pedagang telah lama mengeluhkan tumpukan sampah yang mengakibatkan gangguan pernapasan, berulat hingga penurunan pengunjung ke pasar tersebut.
Hanafi, salah seorang pedagang di Pasar Gunungsari mengatakan, tumpukan sampah itu telah berlangsung sejak lama, bahkan lebih dari setahun. Untungnya, kata dia, Kepala Pasar setempat yang langsung turun tangan menangani sehingga tidak separah dulu. “Lebih setahun ini (tumpukan sampah), untungnya mandor pasar sekarang ini sigap bekerja,” kata dia, Jumat (25/9/2026) lalu.
Tumpukan sampah ini sangat meresahkan, karena mengganggu para pedagang maupun warga yang berkunjung ke pasar itu. Tumpukan sampah itu menimbulkan bau tak sedap, apalagi musim kemarau. “Apalagi besok kalau sudah musim hujan, kadang ulat belatungnya keluar, air sampahnya masuk ke tempat kami jualan,” keluhnya.
Ia sendiri tepaksa bertahan jualan di dekat tumpukan sampah itu, karena tak pilihan lain untuk berjualan. Bagaimana pun, ia membutuhkan makan sehari-hari, sehingga mau tidak mau harus bertahan berjualan di sana.
Dampak sampah itu pun diakuinya berpengaruh terhadap warga yang berkunjung ke pasar, terutama di lokasinya berjualan. “Agak sepian sedikit,malas kesini. Semua tutup hidung kalau pengunjung kesini,” imbuhnya.
Ia mengakui sampah itu tidak saja dari pedagang pasar, tetapi lebih banyak dari warga yang membuang ke sana. Diperkirakannya, sampah pasar yang dibuang ke lokasi itu tidak sampai satu truk. Sementara yang dari luar pasar lebih banyak lagi, karena hampir semua desa dari dua kecamatan yakni Batulayar dan Gunungsari yang membuang sampah ke pasar tersebut. Untuk itu ia pun sangat berharap agar tumpukan sampah itu segera diangkut semuanya.
Selain itu, ia berharap pasar itu lebih ditata lagi oleh Pemkab, agar pedagang lebih nyaman berjualan dan pembali pun lebih ramai lagi. Hal serupa diharapkan Haerunnisa, pedagang lainnya di Pasar Gunungsari. Ia mengaku tumpukkan sampah itu telah lama dikeluhkan pedagang maupun pembeli di pasar itu. “Bahkan beberapa kali terbakar, takutnya kami apinya ke sini (ke lapak pedagang),” imbuhnya. Sampah ini kebanyakan dari masyarakat, bukan sampah pasar saja.
Sementara itu, Kepala DLH Lobar, M. Busyairi mengaku pihaknya telah beberapa kali mengangkut sampah Pasar Gunungsari. Termasuk beberapa hari lalu dilakukan pengangkutan, tetapi kata dia, ada pembatasan operasional TPA sejak 7 September sehingga jam operasional dibuka jam 07.00 sampai pukul 12.00 Wita.
“Yang sebelumnya sampai pukul 17.00 Wita. Kalau pengangkutan rutin di pasar tetap juga dilakukan tapi semua jadi satu ritase,” jelasnya. Ia menegaskan, sampah pasar tetap diangkut pihaknya, tetapi semua berkurang ritasenya hanya 1 kali akibat TPA beroperasi hanya dari jam 07.00-12.00. Sehingga akan ada penumpukan sampah karena ritase dikurangi dari sebelumnya dua kali. (her)
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyampaikan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2026 pada sidang paripurna DPRD KLU, Senin (28/9). Pendapatan Asli Daerah ditargetkan meningkat menjadi Rp393,518 miliar lebih atau 58,10 persen dari target Pendapatan Transfer sebesar Rp677,297 miliar lebih.
Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., dalam pengantarnya menyampaikan, Rancangan Perubahan APBD tahun 2026 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Perundang-undangan. Tujuannya untuk menyelesaikan rencana keuangan pemerintah daerah dengan perkembangan situasi dan kondisi objektif yang terjadi selama tahun berjalan.
“Perubahan APBD tahun anggaran 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian realisasi semester pertama serta adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja,” ujarnya.
Selain itu, kata Wabup, kebijakan pada rancangan Perubahan anggaran juga dipengaruhi oleh adanya kepastian nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Penyesuaian juga dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer pemerintah pusat.
Ia menegaskan, fokus utama penganggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) tetap pada upaya optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda demi kesejahteraan masyarakat.
Adapun rancangan Perubahan APBD KLU tahun 2026, terdiri dari Pendapatan Daerah ditargetkan meningkat sebesar Rp52,865 miliar lebih. Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp1,026 triliun lebih, menjadi Rp1,079 triliun lebih.
Pada komponen Pendapatan Daerah, PAD menjadi item yang ditargetkan meningkat cukup signifikan. Semula, PAD dianggarkan Rp370,018 miliar, meningkat menjadi Rp393,518 miliar lebih atau bertambah Rp23,5 miliar.
Selanjutnya, item Pendapatan Transfer semula dianggarkan Rp656,874 miliar lebih, meningkat menjadi Rp677,297 miliar lebih atau bertambah sebesar Rp20,422.miliar lebih. Sedangkan item Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah yang semula dianggarkan Rp 0 (nol rupiah), menjadi Rp8,942 miliar lebih.
Selanjutnya, pada komponen Belanja Daerah, eksekutif Pemda Lombok Utara mengajukan tambahan rancangan belanja sebesar Rp144,031 miliar. Semula Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1,056 triliun lebih, meningkat menjadi Rp1,2 triliun lebih.
Komponen Belanja Daerah tersebut terdiri dari; Belanja Operasi sebesar Rp978,9 miliar lebih. Belanja ini meningkat Rp107,711miliar lebih dari sebelumnya Rp871,278 miliar lebih. Pada item Belanja Modal, direncanakan meningkat Rp32,580 miliar lebih, dari semula Rp55,018 miliar lebih menjadi Rp87,598 miliar lebih.
Berikutnya, item Belanja Tidak Terduga (BTT), semula dianggarkan Rp3,127 miliar, diturunkan Rp1 miliar menjadi Rp2,127 miliar. “Item Belanja Transfer, semula dianggarkan sebesar Rp126,469 miliar lebih, mengalami kenaikan Rp 4,739 miliar lebih menjadi Rp 132,208 miliar lebih,” sambung Kusmalahadi.
Sedangkan pada item Pembiayaan Daerah, Pemda memformulasikan untuk menutup defisit anggaran antara Pendapatan dan Belanja. Pada item ini, Penerimaan Pembiayaan semula dianggarkan Rp35 miliar, mengalami kenaikan Rp91,166 miliar lebih, menjadi Rp126,166 miliar lebih. Dari penerimaan pembiayaan tersebut, pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp5 miliar, sehingga pembiayaan bersih mengalami penyesuaian menjadi Rp121,166 miliar lebih, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan tahun berjalan menjadi nol rupiah. (ari)
(EKBIS NTB/ist)
BERTEMU - Gapensi Lobar bertemu dengan Kepala Dinas Perdagangan Lobar, H. M. Adnan dan jajaran membahas dampak kelangkaan semen, Senin (28/9).
Giri Menang (EKBIS NTB) – Kelangkaan semen diduga dimanfaatkan oleh oknum pengecer di Lombok Barat (Lobar) dengan menaikkan harga. Akibatnya pengusaha konstruksi pun merasa dirugikan karena harus membeli dengan harga hingga Rp90 ribu per sak. Sementara di tingkat distributor sendiri harganya normal kendati semen dalam kondisi langka.
Mengantisipasi hal tersebut, pihak Dinas Perdagangan Lobar segera membuat surat edaran (SE) kepada distributor, toko maupun pengecer agar tidak menaikkan harga. Hal ini dibahas dalam pertemuan pihak Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Lombok Barat (Lobar) dengan Dinas Perdagangan pada Senin (28/9/2026).
Ketua Gapensi Lobar, H. khaerudin bersama Bendahara Gapensi Lobar, Toni Kuswandi diterima Kepala Dinas Perdagangan Lobar, H. M. Adnan dan jajarannya di kantornya. Bendahara Gapensi Lobar, Toni Kuswandi menyampaikan bahwa pihaknya ke Kantor Disdag untuk menanyakan dan memberi beberapa masukan soal kelangkaan Semen.
“Intinya kami meminta ke Dinas Perdagangan untuk membuat surat edaran, jangan sampai dengan keadaan semen langka ini dimanfaatkan oknum pengecer menaikkan harga,” tegasnya.
Pihaknya menanyakan benang merah terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga semen ini. Dari keterangan pihak dinas bahwa timnya sudah turun melakukan sidak ke beberapa distributor semen. Di tingkat distributor jelas pihak Dinas, tidak ada kenaikan. “Tapi yang menaikkan pengecer atau toko ini,” katanya.
Untuk itu, pihaknya memberi masukan dan saran agar Dinas terkait membuat semacam SE seperti pada waktu limitnya gas elpiji 3 Kilogram. Jika SE harga semen ini diberikan kepada pengecer semen, maka mereka tentu akan takut menaikkan harga.
“Kalau ada SE itu toko (pengecer) ini takut menaikkan harga, boleh-boleh saja menaikkan tapi yang wajar. Tapi ini jauh signifikan, sampai ada anggota kami membeli Rp80 ribu sampai Rp95 ribu per sak,” keluhnya.
Selain itu di distributor juga melakukan pengaturan pada ritase pemasokan semen ke kontraktor. “Tapi harganya tetap, tapi di pengecer atau toko ini yang signifikan menaikkan (harga), semaunya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Lobar, H. M. Adnan mengatakan, pihaknya secepatnya membuat SE ke toko dan pengecer semen untuk tidak melakukan penimbunan dan menaikkan harga. Pihaknya juga bersurat ke distributor untuk mengatur pasokan semen tidak saja ke satu toko dan pengecer supaya bisa merata. Selain itu, menekankan kepada distributor agar memprioritaskan kepada kontraktor untuk kebutuhan mengerjakan proyek- proyek fisik Pemda. “Sehingga tidak terjadi kemacetan proyek fisik ini,” ujarnya.
Terkait harga, dari hasil pemantauan ke distributor seperti Bosowa menjual sesuai standar resmi sekitar Rp59-60 ribu per sak. Namun, di toko atau pengecer harganya Rp80-85 ribu per sak. “Ini hasil survei kami kemarin di beberapa toko,” ungkapnya.
Sehingga dengan adanya SE ini diharapkan dipatuhi pihak pengecer agar tidak terjadi gejolak. Pihaknya juga mengimbau agar pengecer dan toko tidak panic buying.
Ia menambahkan, kelangkaan semen ini disebabkan penutupan Selat Hormuz sehingga tidak bisa memasok solar bahan bakar semen. Ditambah lagi, sungai di Kalimantan untuk jalur pengangkut batubara sebagai bahan bakar semen juga kering, sehingga pasokan pun terhambat. (her)
SIMULASI - Personel Polda NTB menggelar simulasi pengamanan ajang MotoGP Mandalika, di area parkir Sirkuit Internasional Mandalika, Senin (28/9). (EKBIS NTB/kir)
Praya (EKBIS NTB) – Polda NTB menggelar simulasi pengamanan event MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika, Senin (28/9). Simulasi digelar untuk menguji kesiapan personel dalam mengamankan event balap roda dua paling di dunia tersebut.
Ratusan personel gabungan dari Polda NTB, TNI, dan unsur pengamanan lainya turut terlibat dalam simulasi yang juga melibatkan sejumlah kendaraan taktis milik Polda NTB tersebut.
Beberapa skenario penanganan potensi gangguan keamanan diperagakan dalam simulasi yang disaksikan langsung Kapolda NTB Irjen. Pol. Kalingga Rendra Raharja, Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, pejabat lingkup Pemprov NTB dan jajaran pejabat utama Polda NTB. Hadir juga sejumlah pejabat lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bersama pejabat dari instansi terkait lainnya tersebut.
Pada simulasi ini diperagakan sejak dari penanganan aksi unjuk rasa, kerusuhan dan penjarahan, penghadangan tamu VIP hingga penanganan aksi terorisme. Terakhir, diperagakan pula penanganan dan penjinakan bom oleh tim Gegana Brimob Polda NTB.
Simulasi yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut digelar sebagai bagi dari pelaksanaan operasi Mandalika Rinjani 2026 dalam rangka mendukung pengamanan gelaran ajang MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.
Dalam simulasi tersebut situasi gangguan keamanan dibuat ke realistis mungkin. Untuk menguji sejauh mana kesiapan personel dalam menghadapi situasi yang terburuk. Sebelum nantinya diterjunkan dalam pengamanan ajang MotoGP Mandalika di Sirkuit Internasional Mandalika.
Untuk mengamankan MotoGP Mandalika, Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, menjelaskan, Polda NTB menerjunkan sebanyak 2.678 personel dari hampir semua satuan dan fungsi yang ada di kepolisian. Termasuk personel gabungan TNI, ITDC dan unsur pengamanan lainnya.
“Pelibatan personil pengamanan ini untuk memastikan ajang MotoGP Mandalika bisa berlangsung dengan aman,” ujar Kapolda NTB Irjen. Pol. Kalingga, di hadapan awak media usai simulasi.
Ia menjelaskan, sebelum ajang MotoGP Mandalika berlangsung pihaknya juga menggelar sejumlah operasi cipta kondisi. Pertama, operasi Tresna Mandalika mulai dari tanggal 14 sampai 27 September 2026 dengan melibatkan sekitar 200 personel. Kemudian tanggal 28 September sampai 4 Oktober 2026 digelar operasi Cipta Mandalika, melibat sekitar 500 personel. Terakhir nanti akan digelar operasi Mandalika mulai tanggal 5 sampai 16 Oktober 2026.
“Jadi sebelum dan sesudah MotoGP Mandalika operasi kita gelar melibatkan 2.678 personel gabungan dengan Pemprov, ITDC serta tokoh masyarakat yang turut membantu mengamankan ajang MotoGP Mandalika,” sebutnya.
Ia menjelaskan, seluruh Polres juga ikut menggelar operasi. Untuk mendukung situasi keamanan dan ketertiban di masing-masing wilayah tetap terjaga. “Kami mengantisipasi sedemikian rupa setiap risiko apalagi terjadi hal yang tidak diinginkan,” tegas jenderal polisi bintang dua ini.
Pihaknya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat di daerah ini untuk bersama-sama mendukung jalanya ajang MotoGP Mandalika. Dengan tetap menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Jika kemudian ada pihak-pihak yang ingin mengganggu atau menggagalkan ajang MotoGP Mandalika, pihak kepolisian tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas yang terukur.
Persiapan Sudah 99 Persen Pada bagian lain, Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy R. Warokka menegaskan Sirkuit Internasional Mandalika sudah siap menggelar ajang balap MotoGP Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 mendatang.
Seluruh persiapan terutama rekomendasi dari Dorna Sport selaku penyelenggara ajang bergengsi tersebut sudah dipenuhi. Dan, kini hanya tinggal menunggu pemeriksaan akhir saja.
“99 persen Sirkuit Internasional Mandalika sudah siap menggelar ajang balap MotoGP,” tegas Troy saat dikonfirmasi Suara NTB di VIP Deluxe Sirkuit Internasional Mandalika, Senin (28/9).
Ia mengatakan secara schedule semua sudah sesuai. Kesiapan teknis dan non teknis, baik yang dilakukan oleh ITDC maupun MGPA sudah dipersiapkan. Sumber daya manusia (SDM) pendukung seperti volunteer hingga marshall juga sudah siap dan tinggal eksekusi saja. “Untuk sirkuit, tinggal menunggu homologasi. Tapi yang jelas kondisi sirkuit sudah layak,” tandasnya.
Troy menjelaskan, menggelar ajang MotoGP bagi Sirkuit Internasional Mandalika bukan hal baru. Jadi tidak ada persiapan yang terlalu berat yang harus dipersiapkan. Termasuk dari sisi penyelenggaraan eventnya tidak ada yang berubah. Kalau pun ada perubahan paling hanya pada event pendukung saja.
Harapannya, gelaran MotoGP Mandalika bisa berlangsung lebih semarak dari penyelenggaraan sebelum-sebelumnya. Disinggung terkait rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto, Troy mengatakan sampai sejauh ini masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat.
Undangan secara resmi sudah disampaikan. Pihaknya kini masih mempersiapkan semua keperluan guna menyambut kedatangan presiden sesuai arahan dari Polda NTB. “Masalah hadir atau tidaknya (Presiden) kita hanya mempersiapkan sesuai arahan yang ada,” sebutnya.
Rencananya Presiden Prabowo akan hadir pada hari terakhir balapan pada saat opening ceremony menjelang balapan utama dengan agenda utama menonton MotoGP. “Untuk pola pengamanan sementara ini tidak ada perubahan. Semua sesuai dengan prosedur tetap pengamanan presiden,” tandas Troy. (kir)
