Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 439

Sumbawa Hadirkan Ikon Pariwisata di Jembatan Jalan Ai Bari

0
Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, dan jajarannya saat berfoto dengan latar belakang ikon hiu paus(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, menghadirkan beberapa ikon wisata mulai dari Hiu Paus hingga Menjangan (Rusa) di sejumlah jembatan Ai Bari yang baru selesai dibangun pemerintah dan akan diresmikan saat HUT ke 66 22 Januari mendatang.

“Jadi, di ruas jalan Samota ini ada empat jembatan yakni Ai Bari 1, 2, 3, dan 4 nah di setiap jembatan kita pasang ikon wisata dilakukan untuk memperkenalkan destinasi yang kita miliki, ” kata Asisten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, kepada Ekbis NTB, Minggu 12 Januari 2025.

Dikatakannya, tujuan utama sehingga ikon tersebut dihadirkan untuk menegaskan bahwa jalan tersebut dibangun dalam mendukung spot tourism yang ada di Sumbawa. Di jembatan Ai Bari 1 ada tulisan Samawa dengan aksara lonto engal (budaya Sumbawa), jembatan Ai Bari 2 juga menggunakan aksara lonto engal, Ai Bari 3 Menjangan (Rusa) dan Ai Bari 4 Hiu Paus (Whale Shark).

“Hiu paus ini merupakan kebanggaan Sumbawa, karena di Indonesia hanya dua lokasi saja yang pertama di Teluk Cenderawasih dan di Teluk Saleh,” ucapnya.

Ia menyebutkan, total panjang jalan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora (Samota) ini mencapai 24,7 kilometer dan yang sudah terbangun sepanjang 23 kilometer. Tinggal 1,2 kilometer yang belum terbangun khusus di daerah Padak Tui dan 3 jembatan yang menghubungkan jalan tersebut.

“Jalan ini kita bangun untuk mendukung spot tourism yang ada di Sumbawa ke pulau Moyo dan Teluk Saleh sehingga bisa lebih menggeliat,” ujarnya.

Suharmaji meyakinkan penanganan terhadap ruas jalan sepanjang 1,2 kilometer tersebut tidak terhenti melainkan tetap berlanjut. Sehingga dirinya berharap kepada masyarakat untuk bersabar karena akan ada tiga jembatan lagi yang akan dibangun sampai ke Ai Limung.

“Panjang jalan yang tersisa yang belum ditangani sekitar 1,2 kilometer dan akan terus bergulir. Kita sangat bersyukur karena jalan ini masuk dalam IJD sehingga tidak membebani APBD, ” tutupnya. (ils)

Kembali Dianggarkan Rp650 Juta, Lapak Ikan di Bintaro Belum Bisa Dimanfaatkan

0
Lapak pedagang ikan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, pasca dibangun belum bisa dimanfaatkan alias mangkrak. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perikanan Kota Mataram mendapatkan alokasi dana sebesar Rp650 juta pada tahun 2025 untuk melanjutkan pembangunan lapak ikan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Namun, lapak tersebut belum dapat digunakan oleh pedagang ikan.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah, menjelaskan bahwa lapak pedagang ikan di Kelurahan Bintaro kembali mendapat alokasi dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp650 juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembiayaan pengurukan dan penyelesaian beberapa bagian dari lapak pedagang ikan tersebut. Dengan demikian, lapak itu masih belum bisa digunakan oleh pedagang. “Anggaran Rp650 juta dari DAU ini untuk pembangunan lanjutan lapak pedagang ikan,” ungkapnya.

Irwan mengungkapkan bahwa sebenarnya pihaknya mengharapkan adanya bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Namun, proposal yang diajukan hingga kini belum mendapat respon atau jawaban.

Ia menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan lapak ikan secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp2,4 miliar untuk memindahkan seluruh pedagang ikan ke lokasi tersebut. “Jika ingin dikerjakan sekaligus, butuh anggaran Rp2,4 miliar,” jelasnya.

Tahun 2023, pihak Dinas Perikanan baru mampu membangun 20 lapak karena keterbatasan anggaran, yang hanya mencakup pembangunan pondasi dan tiang. Dengan anggaran Rp2,4 miliar, diharapkan seluruh 40 lapak beserta fasilitas lainnya bisa selesai. “Yang sudah ada baru 20 lapak, namun hanya pondasi dan tiangnya saja,” tambah Irwan.

Sementara itu, mantan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menyebutkan, masih ada 34 pedagang ikan yang berjualan di sekitar Makam Bintaro. Aktivitas para pedagang tersebut sering menyebabkan kemacetan, terutama yang mengarah ke destinasi wisata Senggigi. Relokasi pedagang ikan ke lokasi yang lebih layak dinilai sangat mendesak untuk menghindari gesekan dengan warga Desa Meninting, Kecamatan Batur Layak, Kabupaten Lombok Barat. (cem)

Harga Gabah Kering Naik, Dikhawatirkan Picu Kenaikan Harga Beras

0
Seorang warga hendak membeli beras di Pasar Abian Tubuh belum lama ini. Pemerintah pusat menetapkan harga gabah kering Rp6.500 perkilogram mulai 15 Januari 2025. Kebijakan ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap kenaikan harga beras.(ekbisnbt.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat berencana menaikkan harga gabah kering menjadi Rp6.500 per kilogram mulai 15 Januari 2025. Kenaikan harga gabah ini dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga beras.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, membenarkan rencana pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, harga gabah kering yang baru akan ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi harga beras di pasar. Saat ini, diakui oleh Sri Wahyunida, belum ada gejolak harga beras di pasar tradisional. “Kami sudah melakukan survei, dan saat ini belum ada gejolak harga beras,” katanya saat dikonfirmasi pekan lalu.

Harga beras di pasar tradisional saat ini berkisar antara Rp12.000 per kilogram untuk beras SPHP, Rp13.000 per kilogram untuk beras lokal, dan Rp15.000 per kilogram untuk beras jenis premium. Nida memastikan pasokan beras di pasar tradisional dan retail modern masih aman, sehingga diharapkan tidak ada lonjakan harga beras. “Alhamdulillah, pasokan beras kita masih aman. Untuk memastikan ketersediaan, kami akan berkoordinasi dengan Bulog,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap mempersiapkan skenario antisipasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menghindari gejolak harga beras jika kenaikan harga gabah berlanjut.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah, mengatakan belum menerima informasi mengenai kenaikan harga gabah kering yang akan diberlakukan mulai 15 Januari 2025. Ia berencana untuk berkoordinasi dengan Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pertanian Dinas Pertanian untuk memastikan hal tersebut. “Saya belum mendapatkan informasi tersebut. Nanti akan saya tanyakan terlebih dahulu di Bidang Sarpras Pertanian,” ujarnya.

Yani, seorang warga Kota Mataram, mengkhawatirkan bahwa kenaikan harga gabah kering menjadi Rp6.500 per kilogram akan berdampak pada kenaikan harga beras, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Biasanya, ia membeli beras sekarung seberat 25 kilogram dengan harga sekitar Rp325.000. “Saat ini harga gabah kering berkisar antara Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogram. Jika harga gabah naik, harga beras pasti ikut naik,” ungkapnya.

Masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan intervensi lebih masif. Pasalnya, sejak akhir tahun, harga komoditas lain telah mengalami lonjakan signifikan, sementara pendapatan masyarakat tetap tidak stabil. (cem)

Final, MotoGP Mandalika Digelar 3-5 Oktober 2025

0
Kalender balap MotoGP 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika International Circuit dipastikan kembali mengelar ajang balapan dunia MotoGP untuk yang keempat kali tahun ini. Sesuai jadwal resmi yang dikeluarkan Dorna Sport melalui website resmi MotoGP, balapan di Sirkuit Mandalika bakal digelar pada 3 sampai 5 Oktober 2025 mendatang. Thailand berkesempatan menggelar seri pembuka musim balap MotoGP 2025 pada 28 Februari – 2 Maret 2025 mendatang.

Gelaran balap di Sirkuit Mandalika sendiri merupakan seri ke 18 dari 22 seri balapan yang digelar. Digelar setelah GP Jepang dan sebelum GP Australia.  Diikuti 22 pembalap dari 11 tim pabrik dan satelit. Dengan launching musim balapan MotoGP 2025 bakal digelar pada 9 Februari 2025 mendatang di Thailand.

Balapan musim 2025 ini sendiri bakal menjadi ajang pembuktian tiga debutan baru MotoGP. “Musim MotoGP 2025 akan menyaksikan tiga pendatang baru yang menarik bergabung dengan kelas utama. Ai Ogura, Fermin Aldeguer serta Somkiat Chantra,” bunyi pernyataan dalam situs resmi MotoGP.

Ai Ogura akan menjadi rookie asal Jepang yang akan membela Trackhouse Racing Team dan Fermin Aldeguer membalap untuk Gresini Racing Yamaha. Sementara Somkiat Chantra akan menunggangi salah satu motor LCR Honda team dan bakal menjadi pembalap Thailand pertama di kelas utama. Sekaligus menjadi satu-satunya pembalap ASEAN di MotoGP 2025 ini.

“Soal persiapan Sirkuit Mandalika menghadapi balapan MotoGP 2025, terus dilakukan. Harapannya, gelaran MotoGP 2025 di Sirkuit Mandalika bisa lebih baik lagi,” tegas Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria sebelumnya.(kir)

Berada di Atas Target, Penyaluran Kredit di NTB Tumbuh 12,77 Persen

0
Berry Arifsyah Harahap (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) menyatakan pertumbuhan kredit di Provinsi NTB dari Januari – November 2024 atau sampai triwulan IV tercatat tinggi dan sedikit di atas kisaran target tahun 2024 sebesar 10-12 persen. Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran kredit di Provinsi NTB tumbuh 12,77 persen (yoy). Nominal kredit sebanyak Rp93,86 triliun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Berry Arifsyah Harahap mengatakan, di tahun 2025 ini pertumbuhan kredit dipastikan akan tetap tumbuh. Salah satu sektor yang menjadi penopangnya adalah investasi dan modal kerja.

“Salah satu harapan kita di tahun 2025 kredit akan tumbuh cukup tinggi, 11 – 12 persen bahkan mungkin lebih ya. Terutama didorong terutama yang kita harapkan adalah investasi,” kata Berry Arifsyah Harahap akhir pekan kemarin.

Berdasarkan penggunaannya, akselerasi pertumbuhan kredit di 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan kredit modal kerja yang meningkat sebesar 21,83 persen dan kredit konsumsi yang tetap tinggi yaitu 11,38 persen.

“Sementara secara sektoral, kredit perdagangan dan pertambangan tumbuh meningkat dan menopang akselerasi pertumbuhan kredit secara umum,” imbuhnya.

Adapun penyaluran kredit turut didukung dengan likuiditas yang memadai dan risiko yang tetap terjaga. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tetap tumbuh positif sebesar 4,13 persen (yoy).

Sementara itu, rasio Non Performing Loan (NPL) juga tercatat masih jauh di bawah ambang batas yaitu 1,77 persen. Meski demikian, perlu terus dicermati sustainabilitas intermediasi ke depan seiring dengan masih tingginya ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan.

Ia mengatakan, porsi kredit juga banyak di sektor pertanian, sehingga diperkirakan tak akan terlalu banyak terganggu dengan pelemahan konsumsi rumah tangga nasional. Karena sumber Provinsi NTB banyak di sektor pertanian karena bersifat inklusif.

“Sementara dari sisi jenis penggunaannya, yang masih meningkat adalah kredit modal kerja. Ini relatif lebih baik, karena kredit modal kerja ini mirip-mirip investasi, namun hanya masalah kepercayaan dari bank. Akan tetapi ini mengindikasikan bahwa masih cukup tinggi investasi di NTB karena kredit modal kerja masih tumbuh,” katanya.

Mengingat angka pertumbuhan kredit yang tersaji hingga November, maka angka masih tetap bergerak di beberapa sektor. Misalnya sektor pertanian yang di bulan Desember sedang memasuki musim tanam berpotensi meningkatkan angka kredit di tahun 2024.  “Sehingga angka kredit diyakini akan kembali naik di akhir tahun,” tutupnya.(ris)

Pemprov NTB Gelar Rapat Konsolidasi Terkait  Perizinan Tambak Udang

0
Rapat Konsolidasi Asosiasi Petambak Udang Indonesia yang dipimpin langsung Sekda Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, dan Ketua SCI NTB Suryadi, di Mataram(ekbisntb.com/ris).

PEMERINTAH Provinsi NTB terus berupaya mempermudah proses perizinan usaha tambak udang yang ada di Provinsi NTB. Selain itu, Pemprov NTB terus mengawasi tata kelola pertambakan yang ada, agar berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Hal tersebut menjadi poin pembahasan saat Rapat Konsolidasi Asosiasi Petambak Udang Indonesia (Shrimp Club Indonesia) yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, dan Ketua SCI NTB Suryadi, di Mataram Sabtu 11 Januari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas sinkronisasi data izin pertambakan di NTB yang terus dioptimalkan. Demi tercatatnya data perizinan tambak di pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga ke pusat untuk penyelarasan.

Pemprov NTB mendukung sektor pertambakan yang masuk ke dalam Asta Cita Presiden Prabowo Blue Ekonomi dan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis.

“Oleh karenanya, produktivitas pertambakan akan terus ditingkatkan,”kata Sekda NTB.

Tak hanya itu, Pemprov NTB meningkatkan inovasi, kolaborasi, akselerasi, afirmasi, serta keberpihakan guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Diantaranya melalui sektor pertambakan yang kian hari kian meningkat produktivitasnya.

Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan dalam rangka sinergi dalam tata kelola pertambakan di Provinsi NTB yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB.

Forum ini bertujuan menciptakan tata kelola pertambakan yang lebih baik dengan membahas berbagai isu yang ada, terutama terkait perizinan dan tata ruang. Dengan langkah ini, diharapkan solusi terbaik dapat dirumuskan demi mendukung iklim investasi yang kondusif, pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, serta pemenuhan ketahanan pangan. Semua itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa sektor pertambakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tambak udang, misalnya, menjadi salah satu sektor potensial yang dapat menopang ketahanan pangan dan swasembada nasional. Ia berharap bahwa hasil dari rapat koordinasi ini dapat mewujudkan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan potensi pesisir dan laut di NTB.

Selanjutnya, Korsup Wilayah V KPK Bapak Dian Patria menjelaskan bahwa KPK hadir berperan untuk fungsi koordinasi dan supervisi. Potensi tambak di NTB ini memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang besar itu harus dijaga dan dikelola secara baik, transparan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku, serta perlunya kesamaan data kegiatan usaha pertambakan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Untuk itu, ia mendorong perlunya akserasi data kegiatan usaha pertambakan di NTB berbasis spasial dengan status perizinan lengkap.(ris)

Dewan Minta Capaian Pendapatan di APBD NTB 2025 Bisa Dipertahankan

0
Sambirang Ahmadi(ekbisntb.com/ndi)

Komisi III DPRD Provinsi NTB mengapresiasi kinerja pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB atas kinerja tahun anggaran 2024 yang mampu merealisasikan target pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sempurna.

Pasalnya, capaian realisasi target pendapatan tahun 2024 mencapai angka 98,73 persen atau sebesar Rp6,65 triliun lebih dari target sebesar Rp6,73 triliun lebih.  Kinerja Bappenda NTB dinilai sangat baik. Ini jika dibandinhkan dengan capaian realisasi target tahun sebelumnya atau 2023 lalu yang hanya mencapai angka 93,33 persen dari target pendapatan.

Ketua Komisi III DPRD NTB, H Sambirang Ahmadi mengatakan, pihaknya sangat berharap kondisi capaian realisasi pendapatan seperti tahun 2024 dapat terus dipertahakan atau bahkan ditingkat oleh Pemerintah Provinsi NTB, khususnya oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

“Tentunya ini menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat positif dari teman-teman Bappenda,” kata H Sambirang Ahmadi akhir pekan kemarin.

Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2024 tercapai secara keseluruhan 100 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp3,31 triliun lebih. Adapun komponen PAD yang menjadi penyumbang realisasi terbesar, yakni seperti komponen pajak daerah yang memiliki capaian melebihi target.

“Yakni sampai dengan angka 102,85 persen atau melampaui sebesar Rp56,75 miliar lebih,” ujar politisi PKS ini.

Tak hanya itu, untuk komponen retribusi sendiri di tahun 2024 dinilainya telah jauh lebih baik secara capaian realisasi target yang mencapai 93,74 persen. “Ini jika dilihat dari angka realisasi tahun 2023 lalu yang hanya mencapai 50,06 persen,” imbuhnya.

Kemudian untuk komponen PAD yang lainnya seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah tercapai sebesar Rp98,77 persen dan lain-lain PAD yang sah juga memiliki realisasi yang melampaui target yakni sebesar 101,46 persen.

Lebih jauh dikatakan Sambirang Ahmadi, untuk pendapatan transfer (baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah) terlealisasi sebesar 97,46 persen.

“Tentunya Komisi III DPRD sangat berharap kondisi capaian realisasi pendapatan seperti tahun 2024 dapat terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan oleh Pemprov melalui Bappenda NTB,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappenda Provinsi NTB yang dikonfirmasi juga membenarkan perihal capaian atau realisasi tersebut.  Meski demikian, capaian yang tergambarkan saat ini ditegaskannya masih bersifat sementara. Karena angka-angka capaian itu diprediksikan akan terus bergerak.

“Total pendapatan sampau kemarin sudah 98,73 persen, sedangkan PAD sudah lebih dari 100,3 persen. Jadi data ini masih bersifat sementara, kemungkinan masih bisa bergerak,” terangnya.(ris)

Jumlah Pelanggan 26 ribu, Bupati Lombok Utara Minta PDAM Pacu Tambahan SR

0
H. Djohan Sjamsu (ekbisntb.com/ist)

BUPATI Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., meminta kepada PDAM Lombok Utara untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Hal ini merujuk pada keberadaan jumlah pelanggan PDAM sampai akhir 2024 lalu sekitar 26 ribu sambungan rumah (SR).

“Kita ingin jangkauan pelayanan PDAM semakin luas. Kalau saat ini di Lombok Utara hanya 26 ribu pelanggan, tentu kedepan kita akan lebih banyak lagi,” ujar Djohan Sjamsu kepada wartawan belum lama ini.

Ia menegaskan, pelayanan air bersih oleh Perumda PDAM harus ditingkatkan. Tidak hanya kualitas jaringan, tetapi juga debit pasokan yang teraliri ke rumah-rumah warga tersedia dalam jumlah cukup, kontinyu dan berkualitas. Selain itu, pelayanan sistem pembayaran juga ditingkatkan seiring berdirinya Kantor Cabang baru seperti di kecamatan Gangga.

“Khususnya di Gangga ini yang pelanggannya hanya 6.000 supaya bertambah,” imbuhnya.

Sebagai Perumda milik masyarakat Lombok Utara, Djohan menyatakan jika Pemda Lombok Utara tetap berkomitmen mendukung kemampuan pelayanan PDAM melalui penyertaan modal Daerah. Sebagaimana disepakati sebelumnya, eksekutif dan DPRD telah menandatangani Perda Penyertaan Modal yang berlaku kolektif selama 5 tahun ke depan.

Bupati menyatakan kabupaten Lombok Utara didukung oleh sumber air yang melimpah. Menjadi tugas pemerintah daerah melalui PDAM untuk mendistribusikannya kepada masyarakat melalui pemasangan jaringan perpipaan yang memadai.

Ia meyakini, dengan potensi yang ada, PDAM Lombok Utara akan tumbuh menjadi Perusda yang sehat, kinerja bagus, serta berkontribusi memberikan pendapatan asli daerah kepada daerah pada masa yang akan datang.

“Penyediaan air bersih yang merata adalah salah satu prioritas kita. Air ini penting untuk kesehatan dan kesejahteraan. Jika air tidak ada, tentu kehidupan akan terganggu,” tegasnya.

Sementara, Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung, Firmansyah, ST., mengamini arahan Bupati. Pihaknya akan terus menjalankan tupoksi dengan semangat dan inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat setiap tahunnya.

Pembukaan Kantor Cabang di Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, adalah salah satu pendekatan peningkatan pelayanan. Sampai akhir tahun kemarin, kata Firman, masyarakat di kecamatan Gangga masih membayar administrasi di kantor pusat (Kecamatan Tanjung-red). Ia berharap dengan KC PDAM Gangga ini, akses bisa lebih dekat.

 “Kami melihat bahwa dengan semakin banyaknya pelanggan di Kecamatan Gangga, serta jarak yang cukup jauh dari kantor pusat, maka sangat diperlukan adanya kantor cabang ini. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat, khususnya di Gangga dan sekitarnya,” ujarnya.(ari)

Di 2025, Penghasilan Legislator Loteng Berpotensi Naik

0
Taufikurrahman PN (ekbisntb.com/dok)

BESARAN penghasilan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berupa gaji dan tunjang pada tahun ini berpotensi mengalami kenaikan. Karena dari hasil penilaian dari Pemprov NTB terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang masuk kategori tinggi. Yang bisa berimplikasi pada kenaikan besaran penghasilan para wakil rakyat Loteng, terutama pada gaji.

Hanya saja, kepastian soal kenaikan penghasilan tersebut masih harus menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) yang baru terkait besaran penghasilan bagi anggota DPRD Loteng. “Masih menunggu Perbup-nya dulu,” ungkap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng Taufikurrahman, PN., kepada Ekbis NTB, Sabtu 11 Januari 2025 kemarin.

Dikatakan berpotensi naik, lanjut Arman – sapaan akrab Kepala BKAD Loteng ini, karena masih harus menunggu singkronisasi APBD Loteng 2025 terlebih dahulu. Di mana memang dari hasil evaluasi dan perhitungan Pemprov NTB terhadap APBD Loteng 2025, dengan melihat indikator-indikator yang ada APBD Loteng masuk kriteria tinggi. Sehingga memungkinkan untuk menaikkan penghasilan para legislatornya.

Sementara kalau dari hitung-hitungan pihaknya, APBD Loteng sendiri masih masuk kategori sedang. Jadi belum waktunya penghasilan anggota DPRD Loteng untuk naik. “Hal ini yang akan kita singkrongkan kembali dengan Pemprov. NTB. Nanti kita akan minta kertas kerjanya dari Pemprov NTB untuk kita singkrongkran kembali dengan perhitungan di kami,” ujarnya.

Untuk itu, sampai selesainya proses singkronisasi ini pihaknya belum berani memastikan soal kenaikan penghasilan anggota DPRD Loteng. Tetapi secara peluang tetap ada. Ujungnya nantinya, tentu akan ada Perbup baru yang akan diterbitkan sebagai pedoman penetapan besaran penghasilan anggota DPRD Loteng tahun ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Loteng Lalu Ramdan, S.Ag., yang dikonfirmasi terpisah. Dengan hasil penilaian terbaru Pemprov NTB terhadap APBD Loteng, ada potensi kenaikan penghasilan anggota DPRD Loteng pada tahun ini. Antara Rp 2 sampai 3 juta. Tetapi kembali lagi, kepastian itu masih menunggu penetapan terakhir APBD Loteng 2025.

Terhadap potensi kenaikan penghasilan tersebut lanjutnya, pihaknya tentu sangat berharap akan itu. Mengingat, beban anggota DPRD Loteng terkait tuntutan konstituen yang terus meningkat. Sehingga peningkatan penghasilan itu akan cukup membantu para anggota DPRD Loteng dalam melayani konstiuennya di bawah.

“Kenaikan sebesar itu bagi anggota DPRD Loteng masih belum memadai. Mengingat, kian besarnya tuntutan masyarakat. Tapi paling tidak, jika benar-benar naik cukup membantu meringankan beban kebutuhan dalam melayani dan menjawab aspirasi serta tuntutan konstituen,” pungkas politisi Partai Gerindra ini. (kir)

Cegah Penggunaan Gawai Berlebih, Forum Anak Lingkungan Monjok Baru Rutin Gelar “Monday”

0
Kegiatan Monday di Lingkungan Monjok Baru, Minggu, 12 Januari 2024 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

FORUM Anak lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur Kota Mataram rutin gelar kegiatan Monday atau Monroe Sunday untuk menghindari  penggunaan gawai berlebih oleh anak-anak. Kegiatan ini mulai dilakukan sejak dua tahun lalu dan rutin dilakukan satu bulan sekali dengan turut mengundang psikolog.

Monroe Sunday atau Monday merupakan kegiatan yang diinisiasikan oleh forum anak bersama dengan PKK dan Kepala lingkungan tersebut, yang mana anak-anak dilatih untuk produktif dengan cara membaca buku yang disediakan oleh perpustakaan keliling dan sebagai wadah untuk anak melaksanakan hobinya.

Kepala Lingkungan Monjok Baru, Mahmudin mengatakan kegiatan ini berawal dari kerisauan pihaknya karena anak-anak di lingkungannya seringkali bermain tanpa batas dan penggunaan gawai yang berlebihan.

“Kita lihat anak-anak ini terutama yang terlalu keasyikan sama bermain dan gawai. Semu aini atas dukungan dari warga yang ada kepeduliannya terhadap anak-anak yang bermain dengan tidak beraturan, tidak tahu jam, di luar disiplin dan sopan santun,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Minggu, 12 Januari 2024.

Sehingga, untuk mencegah adanya kecanduan bagi anak, diadakan kegiatan Monday sekaligus mendukung anak untuk melakukan hobinya. Salah satunya yaitu dengan menyediakan ruas jalan untuk anak melakukan kegiatan bersepeda dan bermotor.

“Di sini ada club dari race. Saya mendukung semua kegiatan yang positif yang bisa saya akomodir, saya bantu seperti pengamanan, penggunaan lingkungan, fasilitas-fasilitas ini,” katanya.

Dikatakan, terdapat perbedaan yang mencolok yang ditunjukkan oleh anak-anak sebelum dan setelah dilaksanakannya acara Monday tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Lingkungan berkoordinasi dengan Perpustakaan Keliling Kota Mataram, yang mana sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak diminta untuk membaca atau sekedar bermain dengan permainan yang sudah disediakan Perpustakaan Keliling.

Di kegiatan ini, dihadirkan juga pembalap yang akan berjuang pada ajang balap motor dunia Redbul MotoGP Rookies Cup di Spanyol, Muhammad Kiandra Ramadhita. Kehadiran Kiandra ini diharapkan mampu menjadi pemicu supaya anak-anak yang ada di lingkungan Monjok Baru bisa berjuang menggapai mimpinya.

Salah satu warga lingkungan Monjok Baru, I Ketut Madiasta mengaku dengan adanya program ini anak-anak yang ada di lingkungan tersebut diperhatikan. Apalagi anaknya memiliki hobi bermotor meski baru berusia empat tahun.

Dikatakan, adanya program Monday sebagai salah satu bentuk dukungan dari masyarakat dan pemerintah untuk mendukung hobi sang anak. Yang mana disebutkan sejak putranya mulai melakukan hobinya, tidak ada lagi drama penggunaan gawai berlebih.

“Dia itu dulu cuma pegang HP aja, sekarang jauh berkurang dari dia mulai lepas HP sekarang tidak ada tantrum atau pegang HP tiap hari. Sejak saat ini sudah jalan Sembilan bulan jadi hari minggu tok dia megang HP,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dra. Nunung Triningsih, MM., mengaku kegiatan ini mampu memberdayakan perempuan sekaligus mengedukasi anak-anak.

Yang mana di kegiatan ini, anak-anak tidak hanya bermain, tetapi juga diberikan edukasi terkait dengan bahaya bullying atau perundungan, kekerasan, perkawinan anak, kekerasan seksual.

“Berkembang juga menjadi hal-hal yang positif, seperti mereka diberikan motivator teman-temannya yang sudah berprestasi,” katanya.

Nunung mengatakan, DP3AP2KB Provinsi sangat mendukung kegiatan semacam ini. Hal ini karena anak-anak menjadi penerus bangsa, sehingga untuk mencapai Generasi Emas 2045 perlu disiapkan sejak dini.“Kegiatan ini dia berbasis kelurahan dan desa, bahkan disini berbasis lingkungan,” lanjutnya.

Dengan kegiatan semacam ini, dikatakan anak-anak mampu mengendalikan emosionalnya. Yang mana jika anak tidak pernah bersosialisasi, dikatakan akan cepat tersinggung ketika mencoba untuk berbaur dengan teman sebayanya.

“Manfaatnya lebih besar anak-anak yang bersosialisasi secara positif daripada anak-anak yang hanya bergaul hanya dengan gawai saja di rumah,” pungkasnya.(era)