Saturday, April 11, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 429

Dipengaruhi Cabai dan Bawang Merah, IPH NTB Salah Satu Tertinggi Nasional

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang pedagang cabai di Pasar Perumnas Kota Mataram pekan kemarin menunjukkan barang jualannya berupa cabai rawit dan cabai merah yang harganya masih tinggi. Cabai rawit dijual 110 ribu per kg. Harga cabai ini kemudian membuat IPH NTB menjadi sangat tinggi (ekbisntb.com/ris)

Lombok(ekbisntb.com) – Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi NTB masih terpantau sangat tinggi pada pekan ketiga bulan Januari 2025 ini. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per tanggal 19 Januari, IPH NTB berada di angka 7,8 persen. Angka ini berada di nomor dua tertinggi secara nasional setelah Bali yang berada di angka 8,01 persen.

IPH adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur inflasi atau sebagai proxy inflasi. IPH menggambarkan perkembangan harga bahan pangan pada 20 komoditas. Indeks ini digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga bahan pangan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengatakan, daerah dengan IPH yang masih tinggi seperti Bali dan NTB kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, mengingat daerah-daerah ini menjadi tujuan berwisata domestik dan mancanegara.

“Mungkin karena masih jadi tujuan wisata, apalagi minggu depan tanggal 24-29 ada libur panjang, yang pasti ada pergerseran aktivitas masyarakat,” kata Mendagri dalam Rakor Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hibrid, Senin 20 Januari 2025.

Kemudian di antara jajaran kabupaten se Indonesia, Kabupaten Lombok Tengah menempati posisi pertama sebagai daerah dengan IPH tertinggi yaitu 11,76 persen. Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima juga masuk dalam jajaran 10 daerah dengan IPH tertinggi nasional di pekan ketiga Januari 2025.

Sementara itu Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, IPH Provinsi NTB pada pekan ke tiga Januari 2025 dipengaruhi oleh tiga komoditas utama yaitu cabai merah, cabai rawit dan bawang merah. Selain karena permintaan masyarakat setempat, hal ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan wisatawan pada momen Nataru yang masih berdampak hingga saat ini.

“Dengan kenaikan permintaan akibat liburan akhir tahun masih terus berlanjut dampaknya. Kemudian nanti pada saat libur panjang tanggal 24 – 29 Januari, kelihatannya akan memberikan permintaan terhadap barang kebutuhan pokok akibat akan tingginya wisatawan di destinasi utama kita yaitu Bali dan Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BPS NTB Wahyudin juga mengatakan, komoditas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat kemudian harganya naik berkali lipat, hal itu akan mempengaruhi angka inflasi di daerah. Terlebih untuk komoditas cabai merah pada bulan Desember kemarin, BPS mencatat komoditas ini menjadi salah satu komoditas yang cukup dominan memberi andil inflasi bulan ke bulan (m-to-m) yaitu sebesar 0,06 persen.

“Cabai merah, indikasinya sudah naik, 0,06 persen pengaruhnya. Ini juga akan naik lagi kemungkinan. Namun mudah-mudahan tidak sampai satu koma sekian persen inflasi bulan ke bulan ini,” katanya.

Untuk diketahui, ingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi NTB bulan Desember 2024 sebesar 0,46 persen. Beberapa komoditas yang menyumbang inflasi seperti ikan layang/ikan benggol 0,09 persen, bawang merah 0,06 persen, cumi-cumi 0,06 persen, cabai merah 0,06 persen dan daging ayam ras 0,04 persen.(ris)

Fasilitas Pengolahan Batuan Emas Tanpa Merkuri di KSB Selesai Dibangun

By
ekbisntb.com
-
0
Mars Anugerainsyah(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Proses pembangunan fasilitas pengelolaan batuan emas tanpa merkuri di Kabupaten Sumbawa Barat ternyata telah seleeai.

Fasilitas yang ditempatkan di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang itu saat ini tengah ditinjau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI selaku empunya program sebelum kemudian diserahkan pemanfaatannya kepada Pemda KSB dibawah kendali Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

“Sekarang tim Kementerian KLHK sedang di lapangan mengecek fasilitas itu,” kata Kepala DLH KSB, Mars Anugerainsyah, Selasa 21 Januari 2025.

Bantuan fasilitas pengelolaan batuan emas tanpa merkuri itu tidak mudah didapatkan KSB. Menurut Mars,bantuan itu diperjuangkan sejak tahun 2023 lalu bahkan Kementerian LHK RI sebelumnya harus melakukan beberapa kali tinjauan lapangan. “Terakhir April 2024 kami tandatangani PKS-nya, baru kemudian kami bisa pastikan progam itu kita dapatkan,” papar Mars.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Pemda KSB untuk mendapatkan program tersebut. Selain menyediakan lahan, lokasi pembangunan harus berada dalam kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Kebetulan saat itu kita sudah usulkan WPR dan salah satu yang disetujui blok WPR Seloto. Makanya kita tempatkan di sana,” sebutnya.

Program Kementerian LHK ini adalah bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Nasional Tahun 2024 tentang penghapusan penggunaan merkuri di lokasi pertambangan emas skala kecil di Indonesia. Dan penyelenggarannya dilakukan melaluo Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM).

Dikatakan Mars, menindaklanjuti hal itu Pemda KSB juga telah menyusun rencana yang sama di tingkat daerah sejak tahun lalu. “Itu bagian dari komitmen kita mendorong penyelenggaraan pertambangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan,” cetusnya.

Lebih jauh ditanya mengenai pemanfaatan fasilitas pengelolaan batuan emas tanpa merkuri itu. Mars menyebut, Kementerian LHK nantinya akan menyerahkan kepada DLH KSB. Selanjutnya akan ditunjuk pengelolanya dari pihak masyarakat yang sebelumnya akan diberikan pendampingan dan pelatihan dari kementerian langsung. “Nanti bisa berbentuk koperasi badan hukumnya. Dan mereka tidak sembarang mengelola batuan karena harus yang berasal dari kawasan tambang rakyat,” tandasnya seraya mengungkap cara kerja fasilitas pengelolaan batuan emas tanpa merkuri itu.

“Cara kerja fasilitas itu tetap memakai bahan kimia ya, tapi bukan merkuri tapi sianida dan itu telah dipastikan aman bagi lingkungan setelah melalui pemrosesan panjang,” imbuh Mars. (bug)

Pembangunan Pabrik Susu Sapi Perah di NTB Tanpa Kepastian

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Riadi(ekbisntb.com/era)

Lombok(ekbisntb.com) – Pembangunan pabrik susu sapi perah di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih diwarnai ketidakpastian. Pasalnya, pengajuan pembangunan pabrik sapi di NTB belum menjadi prioritas Kementerian akibat kurangnya anggaran.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewah Provinsi (Disnakkeswan) NTB, Muhammad Riadi, SP, M.Ec.Dev., menyatakan kemungkinan pembangunan pabrik sapi ini akan terealisasi ketika kondisi fiskal sudah mencukupi.

“Anggaran Kementerian kurang, jadi ini belum menjadi prioritas. Sehingga kemungkinan nanti kalau ada anggaran kemungkinan bisa dilaksanakan,” ujarnya kepada Ekbis NTB.

Dikatakan, Pemprov NTB sudah mengusulkan sebanyak 2000 sapi susu perah untuk didatangkan ke NTB. Sebab, sebelum membangun pabrik, perlu dibangun ekosistem sapi perah tersebut terlebih dahulu.

Riadi mengatakan, usulan tersebut belum diterima di tahun ini oleh pusat akibat tidak adanya anggaran. “Namanya kita minta, kalau ada uangnya kita dikasih, kalau tidak ada yaa kita sabar. Sampai sekarang anggaran 2025 ini kan belum ada,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov NTB berencana akan membangun industry peternakan sapi perah untuk menunjang program unggulan Presiden Prabowo Subianto di daerah, Makan Bergizi Gratis.

Disebutkan, karena program ini menyasar 1,7 juta orang di NTB sendiri, sehingga kebutuhan akan sapi termasuk dengan susu sapi segar menjadi kebutuhan pokok.

Niatnya, industri peternakan sapi perah dan sapi potong ini diperkirakan akan dibangun di daerah dingin dan banyak air, yaitu kawasan lereng Rinjani, seperti Sembalun, Suela, Batukliang Utara, Timba Nuh, Kotaraja, Tetebatu. Hal ini karena sapi perah memerlukan cuaca yang sejuk serta tidak boleh kekurangan air agar dapat menghasilkan susu yang berkualitas.

Sembalun dicanangkan akan menjadi lokasi sentra produksi susu sapi perah karena daerah ini memenuhi syarat pengembangan sapi perah, seperti kondisi geografis dan sumber daya air yang ideal untuk pengembangan sapi perah.

Rencananya, untuk kebutuhan sapi, NTB akan mengimpor sapi perah dari Brazil, karena berdasarkan iklim dan cuaca, negara ini hampir mirip dengan NTB.(era)

Program Satu Juta Hektar, Lobar Tanam Jagung Serentak Dukung Program Swasembada Pangan 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Forkopimda Lobar bersama pihak terkait melakukan penanaman jagung serentak di Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Selasa 21 Januari 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Berbagai pihak terdiri dari Polri bersama Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan Kementerian Pertanian (Kementan) RI menginisiasi Gerakan Penanaman Jagung Serentak 1 juta hektar. Kegiatan untuk mendukung gerakan satu juta hektar tanaman jagung guna mewujudkan program ketahanan pangan ini melibatkan Gapki, Perhutani, Inhutani, pihak swasta, dan para petani swadaya.

Gerakan penanaman jagung pun dilakukan serentak di sejumlah daerah, salah satunya di Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Selasa 21 Januari 2025. Gerakan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah untuk tahun 2025.

Penanaman dilakukan pada hamparan lahan pertanian di daerah tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting. Hadir Penjabat (Pj) Bupati Lobar, H. Ilham, S.Pd., M.Pd., dan Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi. Kapolres Lobar, AKBP I Komang Sarjana, S.I.K., S.H., juga turut hadir bersama Pabung Kodim 1606 Mataram, Letkol Inf Abdul Haris, S.H., M.H. Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Mataram dan jajaran Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemkab Lobar juga mengikuti acara ini.

Pada kesempatan itu Kapolres Lobar AKBP Komang Sarjana menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai pilar utama stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. “Sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Demi menciptakan kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal,” ungkapnya.

Ia menegaskan kegiatan penanaman jagung serentak ini merupakan implementasi program Asta Cita dari arahan Presiden RI. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan, untuk turut serta menjaga stabilitas pangan nasional. “Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini tetapi menjadi awal dari gerakan berkelanjutan dalam membangun ketahanan pangan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kapolres Lobar menegaskan pula komitmen Polri melalui peran Bhabinkamtibmas untuk terus mendukung berbagai program ketahanan pangan. “Sebagai mitra pemerintah, Polri melalui peran Bhabinkamtibmas akan terus mendukung berbagai program ketahanan pangan. Termasuk mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam memanfaatkan 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan. Kami akan memastikan program ini berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Lobar memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. Pj. Bupati Lobar H. Ilham, menyampaikan apresiasi kepada Polri, khususnya Polres Lobar, atas dukungannya terhadap program swasembada pangan. “Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan mandat Presiden RI swasembada pangan sebagai salah satu roda untuk bertahan pada globalisasi. Oleh karena itu, semua elemen bangsa untuk saling mengajak meningkatkan lahan dan pengelolaan ketahanan pangan,” ujar Pj. Bupati.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan jagung yang prediksinya meningkat di tahun mendatang. Pj. Bupati juga menyinggung keberhasilan Lobar dalam menjaga stabilitas inflasi.

“Berkaitan dengan inflasi, alhamdulillah Kabupaten Lombok Barat tidak termasuk 10 besar. Yang mana ini adalah kesuksesan besar bersama TNI-Polri. Harapannya, kita dapat meningkatkan produksi dan menekan inflasi menjelang Bulan Puasa di berbagai jenis bahan pokok,” tegasnya. (her)

Sinergi Swasembada Pangan, Pemda – Polres KLU Targetkan Areal Tanam Jagung 667,4 Hektare

By
ekbisntb.com
-
0
Pemda dan Polres Lombok Utara gelar penanaman simbolis jagung dukung program ketahanan pangan. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda Lombok Utara bersama Polres Lombok Utara, bersinergi mendukung swasembada pangan. Dari target 1 juta hektare (ha) areal tanam, Lombok Utara menargetkan areal tanam sejumlah 667,4 ha.

Penanaman jagung secara simbolis di Lombok Utara, dilaksanakan di Dusun Sejuik, Desa Rempek, kecamatan Gangga, Selasa 21 Januari 2025. Selain Bupati Lombok Utara, H. Djoham Sjamsu, SH., hadir dalam penanaman simbolis tersebut, Kapolres Lotara, AKBP Agus Purwanta SIK., dan jajaran, Pabung Dandim 1606 Mataram, Mayor Inf. Ngakan Made Marjana dan jajaran,  serta sejumlah OPD lingkup Pemda Lombok Utara dan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Djohan Sjamsu mengatakan, penanaman jagung merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah dan instansi vertikal di Lombok Utara untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Pemda tegas dia, sangat siap mengawal dan mendukung program tersebut. “Lombok Utara memiliki sumber daya alam berupa lahan pertanian yang sangat luas dan subur sehingga dapat mensukseskan program ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Selaku kepala daerah, dirinya mengapresiasi kontribusi semua pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional di daerah. Tak terkecuali petani, peran sertanya dalam proses budidaya dari pengolahan lahan, penanaman hingga panen nantinya akan sangat menentukan.

Kesempatan yang sama, Kapolres Lotara, Agus Purwanta mengungkapkan, kegiatan penanaman jagung merupakan langkah nyata 100 hari kerja Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Institusi Polri sendiri, telah membentuk Polisi Penggerak Ketahanan Pangan sebagai bagian dari upaya strategis Polri untuk mendukung program ini.

“Setiap polisi yang bertugas sebagai penggerak ketahanan pangan nantinya harus dapat memastikan, program bantuan pemerintah untuk distribusi benih unggul, pupuk hingga sarana produksi tersalurkan kepada petani,” tegas Agus.

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi, S.Pt., melaporkan penanaman jagung serentak seluruh indonesia merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung ketahanan pangan nasional berkolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri.

“Kegiatan ini mengharuskan lahan seluas 667,4 Hektar untuk menanam jagung di Lombok Utara, syukurnya lahan di Lombok Utara sangat luas sehingga program ini dapat terlaksana,” demikian Tresnahadi.(ari)

Penyerapan Gabah Petani Ditargetkan 50.000 Ton di 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Zuhri Hanafi(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Sumbawa, siap melakukan penyerapan gabah setara beras sebesar 50.000 ton meningkat signifikan dari target tahun 2024 lalu sebesar 28.000 ton.

“Jadi, target kita sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kami akan berupaya maksimal untuk merealisasikan target tersebut, meski target tahun ini sangat tinggi dibandingkan tahun lalu,” kata pimpinan cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kenapa Ekbis NTB, Selasa 21 Januari 2025.

Zuhri melanjutkan, penyerapan gabah setara beras sebesar 50.000 ton tersebut nantinya akan dijadikan sebagai beras cadangan pangan pemerintah. Selain itu, beras tersebut juga nantinya akan digunakan dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBC) yang dicanangkan pemerintah.

“Target kita tinggi untuk memastikan tidak ada impor beras, mendukung program swasembada pangan dan program MBG yang menjadi asta cita presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

Dikatakannya, untuk harga beras yang diterima digudang Bulog sebesar Rp11.000 per kilogramnya. Sementara untuk gabah dihargai sebesar Rp7.500 per kilogramnya dengan kadar air 17 persen supaya rusak saat disimpan di gudang nantinya.

“Harga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah termasuk kualitasnya, karena diperuntukkan untuk beras cadangan pemerintah,” sebutnya.

Dia pun menyakinkan target serapan tersebut pasti bisa tercapai meskipun saat ini penyerapan yang dilakukan belum maksimal. Nanti di bulan Mei baru akan dilakukan penyerapan secara full, bahkan tim juga akan intens turun ke petani.

“Panen kan baru mulai dan kami optimis target tersebut bisa tercapai. Apalagi waktu yang dibutuhkan untuk penyerapan juga masih sangat panjang, sehingga target tersebut pasti bisa tercapai,” tandasnya.(ils)

Sambut Baik Program PKG

By
ekbisntb.com
-
0
Pathurrahman (ekbisntb.com/dok)

DINAS Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyambut baik program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan dilaksanakan pemerintah pusat. Program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu sudah mulai disosialisasikan dan rencana digelar bulan Februari mendatang.

Dikes Lotim memastikan untuk pelaksanaan program PKG tersebut, karena telah memiliki fasilitas layanan kesehatan (faskes) yang cukup lengkap.

Menjawab Ekbis NTB via ponselnya, Selasa 21 Januari 2025, Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lotim, H Pathurrahman mengatakan program tersebut cukup bagus untuk masyarakat. Menurutnya, dirinya telah mengikuti kegiatan sosialisasi program PKG tersebut dan berkomitmen bisa dilaksanakan di Kabupaten Lotim.

Sedangkan bahan-bahan kebutuhan teknis pelaksanaan PKG semua dari Kemenkes. Soal tempat pelayanan, sambungnya dipersiapkan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu).

Kadikes Lotim menyebut dari 254 desa dan kelurahan se Kabupaten Lotim, jumlah pustu tersedia memang hanya 87 unit. Akan tetapi, selain Pustu banyak klinik-klinik swasta dan rumah sakit swasta yang bisa digandeng.

Melihat jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, Lotim tidak kekurangan tempat. Termasuk mengenai jumlah tenaga kesehatan diyakinkan sudah cukup memenuhi standar jumlah.

Untuk menyambut program PKG tersebut, saat ini Dikes Lotim mulai menyusun serta menghitung kebutuhan masyarakat.

Alat kesehatan di Kabupaten Lotim disebutnya lumayan lengkap meski diakuinya masih kurang. Namun demikian, dirinya menyebut dalam tiga tahun terakhir sudah banyak peralatan yang dilengkapi.

Program PKG ini dinilai Pathurrahman sangat positif untuk menjaga kesehatan masyakarat. Dimana, kegiatan PKG ini bertujuan untuk deteksi dini penyakit. “Tujuan program ini sebenarnya untuk pemeriksaan dini, penyakit apa yang diderita dan ditindaklanjuti untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan di rumah sakit,” paparnya

Pemkab Lotim beberapa kali sudah mencoba melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan melalui skrining kesehatan. Ketika ada anggota masyarakat terpapar  penyakit yang berisiko untuk jantung atau stroke atau lainnya baru kemudian ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan tingkat rujukan.(rus)

Uang Zakat Digunakan Dukung MBG, Baznas Mengaku Belum Ada Arahan Pusat

By
ekbisntb.com
-
0
H. Djaswad(ekbisntb.com/cem)

Lombok(ekbisntb.com) – Wacana pemerintah pusat akan menggunakan uang zakat mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk makan bergizi gratis. Badan Zakat Nasional Kota Mataram masih menunggu arahan dari pusat.

Kepala Baznas Kota Mataram, H. Djaswad ditemui pada, Selasa 21 Januari 2025 menerangkan, pertemuan bersama Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana adalah salah satunya membahas tentang wacana penggunaan uang zakat untuk program makan gizi gratis sebagaimana diwacanakan pemerintah pusat. Akan tetapi, belum ada arahan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya di daerah. “Tadi memang sempat disinggung soal itu, tetapi belum ada arahan dari pusat,” katanya.

Baznas tidak mau tahu bahwa penggunaan uang zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan asnab mustahiq. Yaitu, fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, gharim atau orang yang berutang dan kesulitan melunasi, mualaf, pejuang agama islam, amil atau orang yang mengelola zakat, dan orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. “Saya tidak mau tahu dulu. Pokoknya yang saya tahu delapan asnab itu,” terangnya.

Djaswad menegaskan, uang zakat itu tidak mungkin diberikan kepada orang kaya karena hakekatnya penerima zakat telah diatur sesuai syariat. Pihaknya akan mempertanyakan kepada pemerintah pusat dari sumber pembiayaan program makan bergizi gratis. Seandainya harus dianggarkan sumber anggarannya dari infak. “Kalau diperbolehkan nanti kita tanya MUI. Nanti mereka yang bertanggungjawab di akherat,” katanya.

Baznas mengelola anggaran zakat di tahun 2024 mencapai Rp6,5 miliar. Baznas Pusat meminta menaikan target di tahun 2025 karena realisasi Rp6,7miliar.

Mantan Sekretaris Daerah Kota Mataram menegaskan, dana umat yang dikelola tidak akan dialokasikan ke MBG sebelum ada ketetapan dari pusat. “Saya tidak mau bahas karena belum ada pembahasan dari pusat,” ujarnya.

Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menambahkan, pemerintah pusat mewacanakan uang zakat digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Akan tetapi, penggunaan dana harus bijak karena zakat adalah uang umat yang sudah jelas peruntukannya. “Iya, harus arif juga penggunaanya,” tambahnya.(cem)

Pemkot Mataram akan Alokasikan Anggaran Dukung MBG

By
ekbisntb.com
-
0
H. Mohan Roliskana(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto untuk makan bergizi gratis (MBG). Salah satunya adalah mengalokasikan dana pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana dikonfirmasi usai pertemuan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Selasa 21 Januari 2025 menjelaskan, pertemuan dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator program makan bergizi gratis untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan serta skenario program di Kota Mataram, termasuk hal-hal teknis lainnya.

Pemkot Mataram mendukung sepenuhnya program Presiden Prabowo Subianto, tetapi standar operasional prosedur serta targetnya harus konkret. “Jadi, saya perlu tahu bagaimana pelaksanaan program MBG ini di Kota Mataram,” terangnya.

Pembiayaan MBG belum dibahas secara detail, karena sumber pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Akan tetapi, Pemkot Mataram akan siap berbagi (sharing) pembiayaan dengan pemerintah pusat, meskipun konsekuensinya terjadi pergeseran anggaran di satuan kerja perangkat daerah, sehingga program prioritas tertunda. “Bagi kami tentu berkepentingan karena kegiatan ini harus sukses pelaksanaan tidak hanya sekarang tetapi selanjutnya,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Mataram menambahkan, koreksi serta evaluasi harus dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik serta penerima manfaat juga mendapatkan sesuai dengan harapan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, bantuan tidak terduga yang dialokasikan di APBD memungkinkan bisa digunakan sebagai bentuk skenario pemerintah daerah. Walaupun kebutuhan pembiayaannya belum final, tetapi masih dihitung secara keseluruhan pembiayaannya. “Sampai sekarang ini kita belum dibebankan untuk pembiayaan dari APBD,” ujarnya.

Pelaksanaan MBG di Kota Mataram belum secara keseluruhan terhadap 6.900 siswa. Saat ini, pendistribusian makan bergizi gratis masih secara parsial di Kecamatan Selaparang. Selanjutnya, pendistribusian dilakukan di Kecamatan Sekarbela di awal Februari.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf menambahkan pelaksanaan MBG tetap berjalan serta sasarannya diperluas di Kecamatan Sekarbela untuk 14 sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. “Di Selaparang tetap jalan untuk lima sekolah karena sesuai radius paling jauh 3 kilometer,” tambahnya.

Pelaksanaan di  Kecamatan Selaparang sebagai uji coba akan ditiru untuk pendistribusian MBG di Kecamatan Sekarbela. Namun demikian, monitoring dan evaluasi tetap dilakukan oleh tim dari Dinas Pendidikan Kota Mataram. “Di Kecamatan Sekarbela juga akan menyasar tiga ribuan siswa,” demikian kata dia.(cem)

Pendampingan untuk Program MBG

By
ekbisntb.com
-
0
Yosef Dwi Irwan (ekbisntb.com/ham)

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mulai dilakukan uji coba di beberapa daerah di NTB. Salah satunya di Kota Mataram, khususnya beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Selaparang dan Sekarbela. Sebagai program yang baru dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, banyak hal yang harus dievaluasi di lapangan. Terutama dari tingkat higienitas makanan yang diberikan langsung pada anak penerima manfaat.

Terkait hal ini, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram Yosef Dwi Irwan, menegaskan, jika program MBG merupakan program prioritas yang harus mendapat dukungan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, termasuk BBPOM. Khususnya BBPOM mendukung dengan pengawalan dapur produksinya memastikan pemenuhan gizi sesuai standar, termasuk pelatihan untuk pangannya agar memahami pentingnya keamanan pangan.

‘’Dan pengawalan di hilirnya. Untuk memastikan memenuhi aspek keamanan pangannya,’’ ujarnya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Diakuinya, ketika ada keluhan terkait pelaksanaan program patut dimaklumi, karena ini merupakan program baru dan akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan dan jadi review bagi Badan Gizi Nasional. Apalagi ada pihak yang bertanggung jawab, terutama di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).  ‘’Jadi kami BBPOM di Mataram siap mendukung program ini dan tentunya akan berjalan dengan baik dan bisa memberikan kebermanfaatan dalam upaya peningkatan gizi dan meningkatkan kesehatan anak-anak didik, balita, ibu hamil dan menyusui,’’ terangnya.

Disinggung adanya keracunan terhadap anak-anak yang sudah mengonsumsi makanan yang disuguhkan di luar daerah, pihaknya mengaku akan berupaya maksimal agar hal seperti itu tidak terjadi di NTB. Pihaknya terus memberikan pemahaman kepada petugas SPPG untuk memperhatikan masalah higienitas makanan yang diberikan pada anak-anak.

‘’Kami dari Badan POM tentunya melaksanakan dukungan adalah sesuai dengan fungsi yang ada, yaitu terkait dengan keamanannya mengawal bagaimana pemesanan, dapurnya. Jika dibutuhkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan juga tentunya mengawal keamanan pangannya,’’ ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya memberikan masukan-masukan dalam menentukan mitra ada kriteria tertentu dari kesuksesan program yang dilaksanakan. Pihaknya juga yakin, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program ini. Artinya program ini tidak bisa berjalan sendiri dan harus mendapatkan dukungan juga dari seluruh komponen.

‘’Tentunya apabila ada hal-hal yang belum sempurna masih ada hal yang belum sesuai dengan harapan tentunya bisa dikomunikasikan, sehingga program yang baik ini bisa berdampak baik. Tapi tentunya adalah bagaimana kita engedepankan aspek bahwa program ini tetap dapat berjalan dengan baik dan juga bisa memberikan dampak,’’ ujarnya. (ham)

1...428429430...803Page 429 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami