Saturday, April 11, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 422

Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang, UMMAT Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan

By
ekbisntb.com
-
0
Yan Mangandar Putra(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) menyatakan fokus meningkatkan mutu pendidikan di tengah isu diizinkannya perguruan tinggi mengelola tambang berdasarkan rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI yang membahas Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Abdul Wahab MA., melalui dosen fakultas hukum Ummat, Yan Magandar Putra mengatakan meskipun Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki Prodi pertambangan dan geologi, namun pihaknya belum memikirkan untuk mengelola pertambangan.

“Apabila diberikan akses saat sekarang, Kampus UMMAT meski telah lama memiliki Prodi Pertambangan dan Geologi namun menyadari belum memiliki kemampuam baik dari segi SDM maupun sarana prasarana untuk mengelola tambang secara langsung,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa, 28 Januari 2025.

Disebutkan, pengelolaan tambang merupakan kegiatan yang kompleks dan mencakup proses terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, meskipun ada potensi untuk dilibatkan bersama mitra, UMMAT menyadari bahwa pengelolaan tambang membutuhkan kesiapan yang lebih matang.

“Kami lebih baik saat ini fokus untuk terus peningkatan kualitas prodi agar lulusannya lebih berkompeten di dunia kerja,” katanya.

Adapun karena UU ini masih dibahas, dikatakan bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah belum mendapatkan arahan dari Pimpinan Pusat (PP) untuk mengelola pertambangan. Sesuai aturan, jika Muhammadiyah mendirikan perusahaan tambang, saham mayoritas sebesar 51% harus dimiliki oleh PP Muhammadiyah.

Kendati Ummat fokus meningkatkan mutu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram mendukung keputusan PP Muhammadiyah dalam pengelolaan izin pertambangan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan.

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang telah memiliki Prodi Pertambangan sejak lama, UMMAT siap berkontribusi dalam bentuk riset, keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta menyediakan tempat magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa.

Lulusan Prodi Pertambangan UMMAT sendiri telah banyak bekerja di berbagai perusahaan, baik di Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun di luar daerah. Dengan pengalaman tersebut, UMMAT optimistis dapat terus berperan dalam mendukung industri pertambangan secara akademis dan profesional, meskipun belum dalam kapasitas pengelolaan tambang secara langsung.

“Namun Keputusan PP Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas yang mengelola ijin pertambangan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan hidup, kami UMMAT sebagai salah satu PT yang ada di daerah mendukungnya, apalagi kami telah memiliki Prodi Pertambangan sudah ada cukup lama dan telah bekerja di banyak perusahaan baik di NTB maupun di luar,” jelasnya. (era)

OJK: Program 3 Juta Rumah dan MBG Bisa Jadi Peluang Industri Asuransi

By
ekbisntb.com
-
0
Pekerja menyelesaikan pembangunan di salah satu lokasi perumahan subsidi di Bagendung, Kota Cilegon, Banten, Rabu 8 Januari 2025.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa program 3 juta rumah dan makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan industri asuransi.

“Adanya berbagai program prioritas pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah dan program makan bergizi gratis memiliki potensi bagi industri asuransi untuk dapat ikut berkontribusi,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Rabu 29 Januari 2025.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan asosiasi para pelaku perasuransian mengenai dukungan mereka terhadap program-program pemerintah.

“Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan bahwa program-program pemerintah dapat membantu mendorong kinerja sektor pembiayaan saat penjualan kendaraan bermotor dikhawatirkan masih belum pulih pada tahun ini.

“Pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan menjadi segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa untuk mendukung realisasi pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pihaknya senantiasa melakukan koordinasi mengenai penyaluran kredit perumahan dengan lembaga dan instansi terkait.

“Dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang memperhatikan risk appetite dan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing bank, sehingga tidak hanya didasarkan pada kualitas fasilitas kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa OJK beserta pemerintah dan regulator lainnya akan terus memonitor berbagai indikator sistem keuangan nasional agar dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian domestik secara berkelanjutan melalui berbagai bauran kebijakan ataupun stimulus.

Hingga November 2024, ia menuturkan bahwa kondisi likuiditas perbankan dinilai memadai dengan kondisi alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD), alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), dan liquidity coverage ratio (LCR) masing-masing sebesar 112,94 persen, 25,57 persen dan 213,07 persen.

“Adapun LDR (Loan to Deposit Ratio/perbandingan kredit pinjaman dengan deposit) sebesar 87,34 persen dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan kredit,” imbuh Dian. (ant)

Pemkot Mataram Siap Gunakan Dana BTT Dukung MBG

By
ekbisntb.com
-
0
H.Mohan Roliskana (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, siap menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 untuk mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di kota itu.

‘’Saat ini kami masih menghitung-hitung kebutuhan pembiayaan pelaksanaan MBG sebagai gambaran,’’ kata Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana di Mataram, Selasa 28 Januari 2025.

Data Pemerintah Kota Mataram menyebutkan dana BTT yang dialokasikan tahun 2025 sekitar Rp7 miliar.

Namun demikian, dengan melihat anggaran pelaksanaan program MBG yang relatif besar, Pemerintah Kota Mataram juga sudah berkoordinasi dengan legislatif untuk melakukan penyesuaian anggaran atau “refocusing” dengan skala prioritas. “Ada kegiatan-kegiatan fisik atau lainnya yang bisa ditunda dengan skala prioritas,” katanya.

Pelaksanaan program MBG di Kota Mataram saat ini masih dilaksanakan secara parsial, baru di tiga kecamatan dari enam kecamatan se-Kota Mataram, yakni Kecamatan Selaparang, Sekarbela, dan Mataram.

Dari tiga kecamatan itu pun baru berjalan di Kecamatan Selaparang dengan menyasar 3.115 siswa, sementara jumlah siswa TK, SD, dan SMP yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Mataram mencapai sekitar 69.000 siswa.

Terkait dengan itu, lanjut wali kota, perlu dilakukan pembahasan terkait kebutuhan anggaran, sebab anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan MBG masih murni dari APBN.

“Sementara hingga kini belum ada petunjuk teknis terkait penggunaan dana dari APBD. Kami siap sharing anggaran, meskipun konsekuensi ada pergeseran atau penyesuaian anggaran,” katanya.

Hal tersebut sebagai komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk mendukung program strategis tersebut agar ke depan pelaksanaan bisa lebih masif, berjalan dengan baik sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

“Tapi sekarang kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat sebagai acuan untuk penggunaan dana dari APBD,” katanya. (ant)

Penyebaran PMK Terkendali, Loteng Minta Tambah 5.000 Dosis Vaksin

By
ekbisntb.com
-
0
Penyebaran PMK pada ternak di Loteng terkendali. Selain itu, tidak mempengaruhi harga jual ternak di pasaran. (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan tambahan sebanyak 5.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke pemerintah pusat. Sebagai upaya pencegahan penyebaran (PMK) di daerah ini. Vaksin tersebut direncanakan akan disalurkan pada bulan Februari mendatang.

Demikian diungkapkan Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Pertanian Loteng drh. Firman Hidayatullah, kepada Ekbis NTB, Rabu 29 Januari 2025.

Dikatakannya, sejauh ini penyebaran PMK di Loteng cukup terkendali. Dalam artinya, ada kasus PMK yang ditemukan di lapangan. Tetapi jumlah tidak banyak. Meski demikian, upaya pencegahan antisipasi dini tetap dilakukan. “Salah satunya yakni dengan mengintensifkan vaksinasi,” ujarnya.

Loteng punya target vaksinasi PMK sebanyak 40 ribu ekor pada tahun ini. Namun realisasinya tergantung kebijakan dari pemerintah pusat. Tapi yang jelas di bulan Januari ini target sebanyak 2.825 dosis dan sudah tercapai 100 persen.

Sementara di bulan Februari mendatang target ditambah sebanyak 5.000 dosis, sehingga dengan vaksinasi ini, setidaknya bisa memperkecil potensi penyebaran PMK terhadap ternak-ternak di Loteng, terutama sapi dan bisa memperkecil potensi kerugian yang dialami peternak dampak dari PMK.

Firman mengatakan, jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu penyebaran PMK kali ini tidak seprontal dulu. Selain karena memang capaian vaksinasi PMK di Loteng sudah cukup tinggi di atas 50 persen dari sekitar 120 ekor populasi ternak sapi dan kerbau, peternak sekarang sudah lebih teredukasi. ‘’Jadi kalau dulu, sulit sekali peternak mau ternaknya di vaksin. Tapi kalau sekarang, justru peternaknya yang meminta,’’ ungkapnya.

Tidak hanya itu, dalam pengawasan dan perawatan ternak, peternak sekarang juga lebih paham. “Pengalaman kasus PMK sebelumnya cukup menjadi pembelajaran bagi peternak kita dalam merawat ternaknya. Sehingga ketika ada kasus PMK muncul, bisa lebih terkendali. Dengan kata lain, peternak kita sekarang lebih melek,” terang Firman.

Terkait harga ternak saat ini, Firman mengaku secara umum masih stabil dengan kata lain penyebaran PMK di beberapa daerah di luar Loteng tidak berpengaruh signifikan terhadap harga jual ternak, khusususnya sapi di pasaran. (kir)

Disos Lotim Pastikan Semua Penduduk Miskin Ekstrem Dapat Bansos

By
ekbisntb.com
-
0
H. Suroto (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tersisa 3,21 persen atau 43.280 jiwa. Dari semua penduduk tersebut, Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lotim memastikan semua sudah mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Kepala Diisos Lotim, H. Suroto kepada Ekbis NTB, menjelaskan semua sasaran program pengentasan kemiskinan telah diarahkan semua ke penduduk miskin. Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut.

“Semua mengarah ke pengentasan kemiskinan ekstrem, baik dananya dari jalur pusat daerah hingga desa,” ungkap Suroto.

Dari pemerintah pusat diketahui sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan dan bantuan sosial lainnya diutamakan tersalurkan tepat sasaran kepada warga miskin ekstrem.

Ketika tidak ada dana pusat, maka bisa disentuh lewat desa. “Ketika ada warga miskin ekstrem di desa belum dapat bantuan sosial dari pusat, maka wajib dianggarkan lewat dana desa,” ujarnya mengingatkan.

Pihaknya yakin jika DD di Kabupaten Lotim ketika diakumulasi maka jumlahnya cukup besar. Itu artinya, ketika dipergunakan dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah desa masing-masing menggunakan DD sangat efektif dan membantu tugas pemerintah pusat dan daerah.

 ‘’Kalau diakumulasi maka sudah cukup besar. Kalau di desa saja maka sudah cukup besar dananya untuk penanganan kemiskinan ekstrem,’’ terangnya.

Dari semua jenis bansos tersebut jika ada warga yang belum dapat dan merasa masuk kategori miskin ekstrem dipersilakan melapor dan mengusulkan diri untuk dapat menerima bansos. Diyakini, ketika memenuhi syarat dapat bantuan maka akan diberikan oleh pemerintah “Tidak boleh ada warga miskin ekstrem yang tak dapat bantuan sosial,” tegasnya. (rus)

Pembiayaan KUR Capai Rp5,5 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hapsari Kusumawardani(ekbisntb.com/dok)

PEMERINTAH terus mendukung pendanaan modal usaha masyarakat melalui program subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Pada tahun 2024, penyaluran pembiayaan skema KUR mencapai Rp5,5 triliun kepada 112.719 debitur, melalui lembaga keuangan bank dan nonbank. Sedangkan pembiayaan skema UMi telah disalurkan sebesar Rp170,45 miliar kepada 32.374 debitur.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengungkapkan penyaluran terbesar pada skema mikro dengan plafon Rp10 juta hingga Rp100 juta yang didominasi oleh UMKM dengan total penyaluran Rp3,64 triliun kepada 92.852 debitur.

Secara spasial, masyarakat Kabupaten Lombok Tengah menerima pinjaman KUR paling tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi NTB, dengan porsi penyaluran sebesar 19,49 persen atau 954,45 miliar rupiah dari nominal yang disalurkan pada tahun 2024.

“Penyaluran ini diterima oleh 17.448 nasabah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannya akhir pekan kemarin.

Sementara itu, penyaluran UMi terbesar diberikan kepada Kabupaten Lombok Timur yang mengambil porsi 26,54 persen dari total penyaluran, atau sebesar Rp45,23 miliar  yang diterima oleh 8.273 nasabah.

Menurutnya, UMKM di sektor perdagangan besar dan eceran menerima penyaluran kredit KUR terbesar, yaitu sebesar Rp2,72 triliun dengan 76.263 debitur. Subsidi bunga kredit program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya saing, menciptakan lapangan pekerjaan, serta sebagai wujud pemberdayaan ekonomi daerah.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di laman resminya menyatakan, kontribusi Pemerintah berupa subsidi bunga pada KUR terbukti memiliki daya pengungkit yang cukup besar hingga 10,6 kali. Selain itu, tingkat non-performing loan (NPL) KUR juga dapat dijaga pada level 2,19 persen atau lebih rendah dibandingkan tingkat NPL kredit UMKM yaitu sebesar 4,06 persen secara nasional.

Untuk tahun 2025, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai dengan Rp300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/ subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025. Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat  memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanah air, sementara  program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya. (ris)

Dongkrak Kunjungan Wisatawan

By
ekbisntb.com
-
0
Sahlan M Saleh (ekbisntb.com/dok)

CUTI bersama dalam momentum libur nasional Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada tanggal 27 – 29 Januari 2025, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M Saleh, mengungkapkan semua wilayah di NTB, terutama di Lombok, terkena dampak akibat liburan panjang ini. Baik di wilayah selatan, timur, maupun barat Pulau Lombok, semuanya terkena dampak positif dengan kenaikan antara 30 hingga 100 persen. Misalnya di wilayah Senggigi dan Gili Trawangan mengalami kenaikan kunjungan hingga sekitar 100 persen.

Ketua Asosiasi Travel Indonesia (Astindo) NTB ini mengatakan, dampak liburan panjang ini juga terlihat pada peningkatan okupansi hotel dan transportasi, serta restoran yang terisi dengan baik. Desa wisata di NTB turut merasakan dampaknya, meskipun tidak signifikan.

 “Dominasi yang menggunakan homestay adalah wisatawan domestik,” kata Sahlan kepada Ekbis NTB, Rabu 29 Januari 2025.

Melihat perkembangan tersebut, Sahlan optimis pariwisata NTB akan semakin bergairah pada tahun 2025 dengan adanya penambahan konektivitas penerbangan internasional. Sebab rencananya di awal April mendatang, ada penerbangan langsung Lombok-Darwin yang akan dilayani oleh Airnorth, maskapai asal Australia.

Ia berharap penerbangan langsung tersebut dapat terealisasi dengan baik dan mendorong agar tingkat keterisian penerbangan perdana bisa maksimal. “Kami terus mendorong dan berusaha supaya load factor atau tingkat keterisian penerbangan perdana itu penuh pesawatnya. Kita melakukan penjualan dari sekarang supaya secara kontinu pesawat itu terisi,” jelas Sahlan.

Meski frekuensi penerbangan per minggu belum ditentukan, Sahlan menyatakan koordinasi akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan maskapai asing tersebut. “Sekarang kami masih melakukan penjualan tiket dan uji pasar untuk mengetahui permintaan penerbangan langsung ini,” tambahnya.

Sahlan berharap dengan adanya penerbangan langsung, kunjungan turis dari Australia akan meningkat ke NTB. Saat ini turis mancanegara yang datang ke NTB didominasi oleh wisatawan dari Malaysia, Australia, dan Eropa.

Sebelumnya, Manajer Humas PT Angkasa Pura I Bandara Lombok, Arif Haryanto, mengungkapkan bahwa Airnorth akan membuka penerbangan Lombok – Darwin mulai 4 April 2025. Rencana pembukaan rute internasional ini telah dijajaki sejak 2024. Airnorth sebenarnya telah melakukan penjajakan sejak Februari 2024, namun sempat tertunda akibat kebijakan pemerintah.

Sebelum resmi membuka rute ini, Airnorth telah melakukan survei dan verifikasi di Bandara Lombok pada 23 Februari 2024. Dari hasil evaluasi, fasilitas di bandara dinilai siap untuk melayani operasional pesawat Airnorth.

Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) telah memperluas apron dari 108.100 meter persegi menjadi 136.300 meter persegi, yang kini mampu menampung hingga 16 pesawat dengan konfigurasi 10 pesawat narrow body dan 6 pesawat wide body.

Selain itu, runway bandara yang sebelumnya sepanjang 2.750 meter telah diperpanjang menjadi 3.300 meter dan diperkuat untuk melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777.

Saat ini, Bandara Lombok hanya melayani dua rute penerbangan internasional, yakni tujuan Singapura oleh maskapai Scoot dua kali seminggu, serta tujuan Kuala Lumpur yang dilayani oleh AirAsia dan Batik Air Malaysia.

Tak hanya rute internasional, beberapa maskapai nasional juga akan menambah rute domestik di Bandara Lombok. Misalnya Super Air Jet akan membuka rute Lombok-Banjarmasin mulai 21 Februari 2025.(ris)

PLN Pastikan Keandalan Listrik Selama Perayaan Imlek dan Libur Panjang di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Pengecekan instalasi di Kelenteng Pao Hwa Kong yang berlokasi di Kota Tua Ampenan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) memastikan keandalan pasokan listrik selama perayaan Imlek 2025 yang jatuh pada Rabu, 29 Januari 2025, serta libur panjang di akhir bulan.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, menjelaskan bahwa PLN telah melakukan langkah-langkah preventif, termasuk inspeksi dan pemeliharaan berkala, untuk memastikan seluruh sistem kelistrikan, baik di rumah ibadah, tempat hiburan, maupun wilayah permukiman, tetap andal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengecekan instalasi di Kelenteng Pao Hwa Kong yang berlokasi di Kota Tua Ampenan, salah satu rumah ibadah yang digunakan umat Buddha dalam prosesi ibadah Imlek.

Pengecekan mencakup instalasi listrik milik PLN hingga sistem pelanggan, termasuk simulasi penggunaan genset sebagai langkah antisipasi cadangan daya. Diperkirakan, ratusan jamaah akan menghadiri ibadah di kelenteng tersebut mulai Selasa tengah malam hingga Rabu malam.

Tidak hanya fokus pada rumah ibadah, PLN UIW NTB juga memastikan keandalan listrik di tempat-tempat hiburan yang dipadati pengunjung selama libur panjang. PLN telah menyiapkan operasional di empat Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) serta 26 gardu induk yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Inspeksi dan perawatan berkala telah dilakukan untuk mencegah potensi gangguan jaringan selama periode ini.

Lebih lanjut, Sudjarwo menjelaskan bahwa pihaknya meningkatkan pengawasan dan memperkuat koordinasi antarunit. “Kami memastikan layanan listrik tidak hanya andal, tetapi juga nyaman bagi pelanggan, khususnya di lokasi-lokasi strategis seperti tempat ibadah dan pusat keramaian,” ungkapnya. Tim operasi dan pemeliharaan juga disiagakan selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Di sisi pembangkit, PLN memastikan ketersediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik guna mendukung operasional yang optimal. Sudjarwo menegaskan bahwa koordinasi dengan pemasok bahan bakar telah ditingkatkan. “Kami telah memaksimalkan pengawasan di setiap unit pembangkit untuk menjamin kebutuhan listrik masyarakat selama Imlek terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Sudjarwo menambahkan bahwa total daya mampu kelistrikan di NTB saat ini mencapai 357 MW, dengan beban puncak diperkirakan sebesar 317 MW untuk Sistem Lombok dan Sistem Tambora, yang memiliki daya mampu pasok 142 MW selama perayaan Imlek. “Ini berarti kami memiliki cadangan daya yang cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan gangguan listrik,” tegasnya. Langkah ini selaras dengan visi PLN untuk terus memberikan pelayanan yang andal dan berkualitas kepada masyarakat.

Melalui langkah-langkah preventif, pemeliharaan rutin, dan kesiapsiagaan tim selama 24 jam, PLN optimistis dapat mendukung kelancaran perayaan Imlek dan libur panjang di seluruh NTB. “Kami berharap masyarakat dapat merayakan Imlek dengan nyaman, tanpa gangguan listrik, sebagai bentuk pelayanan terbaik dari PLN,” tutup Sudjarwo. (bul)

Pemprov NTB: Budidaya Mutiara Autore di Perairan Sekaroh Lombok Timur Belum Berizin

By
ekbisntb.com
-
0
Muslim(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kuasa Hukum PT. Autore Pearl Culture (PT. APC) dari Visi Low Office mengeluarkan klarifikasi tertulis terkait perizinan usaha budidaya mutiara yang dilakukan perusahaan tersebut di perairan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan budidaya ini telah berjalan selama sepuluh tahun.

Dalam penjelasan tertulis yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB pada 9 Januari 2025, PT. APC menyatakan bahwa selama menjalankan usaha, perusahaan selalu berupaya untuk mematuhi dan mengikuti ketentuan perizinan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kegiatan budidaya yang dilakukan oleh PT. APC berdasarkan persetujuan dan rekomendasi tertulis dari Dinas Perikanan Lombok Timur dan Bupati Lombok Timur sejak 30 September 2010. Selain itu, perusahaan juga memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar, termasuk melalui surat Dukungan Masyarakat Nelayan Desa Pulau Maringkik pada 11 Oktober 2012.

Seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, PT. APC saat ini sedang menyesuaikan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurusan perizinan dimulai sejak Agustus 2024 dan saat ini masih menunggu persetujuan dari instansi terkait.

“Sesuai informasi yang kami terima dari klien, perusahaan sudah menyerahkan seluruh dokumen melalui Online Single Submission (OSS) dan telah dinyatakan lengkap. Penilaian dokumen juga sudah dilakukan, tinggal menunggu persetujuan resmi dari instansi pusat terkait,” ujar Kuasa Hukum PT. APC, Donal Fariz.

Kuasa Hukum PT. APC juga membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa perusahaan tidak berhak melakukan kegiatan budidaya di zona kawasan pariwisata. Menurutnya, dalam Perda RTRW Provinsi NTB No. 5 Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan Pariwisata, tidak ada larangan untuk kegiatan usaha pembesaran Mollusca Laut di zona pariwisata, asalkan memenuhi persyaratan. Dengan demikian, PT. APC berhak melaksanakan kegiatan budidaya mutiara dengan pengurusan izin yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim ST., M.Si, menegaskan bahwa meskipun kuasa hukum perusahaan menyatakan bahwa izin mereka sudah sesuai, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 atau OSS lama, aktivitas budidaya di Blok D, yang terletak di Teluk Temeak, Desa Sekaroh, hingga saat ini belum memiliki izin.

“Proses pengurusan izin mereka masih berjalan di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Namun, sesuai dengan Perda 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB, alokasi ruang laut di titik D kini telah berubah menjadi ruang pariwisata. Kegiatan usaha budidaya laut masih dapat dilakukan dengan syarat yang diatur dalam matriks kesesuaian pemanfaatan ruang laut. Proses persetujuan dan kesesuaian pemanfaatan ruang laut kini menjadi kewenangan KKP,” jelas Muslim. (bul)

Badan Mutu KKP NTB Terus Memberikan Layanan Sertifikasi Mutu untuk Mendorong Ekspor Perikanan

By
ekbisntb.com
-
0
Badan Mutu KKP NTB tetap memberikan pelayanan prima dan memudahkan pengguna jasa dengan tetap membuka layanan di hari libur dan curi bersama dalam rangka Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mempermudah pelayanan ekspor komoditas perikanan. Melalui pelayanan digital, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) memastikan bahwa layanan sertifikasi mutu atau Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor dapat diakses 24 jam sehari, setiap hari.

“Kami menyadari pentingnya ekspor, oleh karena itu layanan kami tetap buka meskipun pada hari libur, tanpa mengenal tanggal merah,” ujar Kepala Badan Mutu, Ishartini, di Jakarta, Senin, 27 Januari 2025.

Sebagai tindak lanjut dari arahan Kepala Badan Mutu KKP, M. Farchan selaku Plt. Kepala UPT Badan Mutu KKP Nusa Tenggara Barat, jajarannya juga diminta untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa dengan tetap membuka layanan pada hari libur, termasuk dalam rangka peringatan Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek.

Lebih lanjut, Ishartini menyebutkan bahwa jajarannya telah mengembangkan sistem pengurusan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) sebagai bagian dari sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan (SJMKHP) secara digital melalui HONEST (HACCP Online System).

Sistem ini dirancang untuk mengubah proses pengurusan sertifikat dari offline menjadi online, sehingga penerbitan sertifikat HACCP yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah.

Ada sembilan keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat melalui digitalisasi layanan ini, yaitu:

  1. Meningkatkan kecepatan proses
  1. Meningkatkan efisiensi
  1. Meningkatkan akurasi data dan informasi
  1. Meningkatkan transparansi
  1. Mengurangi waktu pengajuan
  1. Mengurangi biaya
  1. Mempermudah monitoring
  1. Mempermudah evaluasi
  1. Mempermudah integrasi dengan sistem lainnya.

“Ini adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan prima dan memudahkan pelaku usaha,” kata Ishartini.

Melalui layanan yang prima, Ishartini berharap produk kelautan dan perikanan Indonesia tetap diterima dengan baik di negara tujuan ekspor. Pada tahun 2024, tercatat bahwa produk perikanan Indonesia telah diekspor ke 140 dari 195 negara di dunia. Selama tahun 2024, sebanyak 4.424 sertifikat HACCP diterbitkan dan 1.201 unit pengolah ikan (UPI) di Indonesia telah disertifikasi HACCP.

“Tahun lalu, produk perikanan Indonesia telah diterima di 140 negara. Tugas kami adalah memastikan agar negara-negara tersebut tidak ragu untuk terus menerima produk Indonesia,” tegasnya.

Selain memberikan akses kemudahan melalui layanan digital, Ishartini juga menginstruksikan jajarannya yang berada di unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia untuk melakukan pendekatan langsung kepada pelaku usaha. Ini termasuk memberikan pendampingan yang dibutuhkan agar mereka dapat menerapkan SMKHP dengan baik.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran di UPT untuk senantiasa mendampingi pelaku usaha dan memberikan layanan terbaik kepada mereka,” tutupnya.

Seiring dengan tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang prima guna mendorong perkembangan sektor kelautan dan perikanan, Badan Mutu kini tengah mengembangkan sistem informasi berbasis digital yang disebut SiapMutu. Sistem ini mengintegrasikan layanan sertifikasi mutu untuk sektor hulu dan hilir, termasuk pembenihan yang baik (CPIB), pembesaran yang baik (CBIB), pembuatan pakan (CPPIB), pembuatan obat (CPOIB), distribusi obat ikan (CDOIB), penanganan ikan di kapal (CPIB), serta penjaminan mutu perikanan pasca panen (SKP dan HACCP), yang terintegrasi dengan Sistem OSS BKPM.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas atau penjaminan mutu produk perikanan. Menurutnya, kegiatan ini harus dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen, untuk melindungi sumber daya hayati ikan agar tetap sehat dan bermutu. (bul)

1...421422423...803Page 422 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami