Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 409

IPH NTB Masih Tertinggi

By
ekbisntb.com
-
0
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Provinsi NTB pada pekan kelima bulan Januari 2025 masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Angka IPH yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI yaitu sebesar 7,34 persen. Komoditas yang memberikan andil tertinggi IPH kemarin yaitu cabai rawit, cabai merah dan telur ayam ras.

Hal tersebut mencuat dalam kegiatan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang digelar secara hibrid oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa 4 Februari 2025.

Plt. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Lombok Tengah masih menempati posisi tertinggi dalam hal IPH yaitu 10,06 persen dengan komoditas penyumbang yang sama yaitu cabai rawit, cabai merah dan telur ayam ras. Kemudian IPH Kabupaten Sumbawa Barat tercatat sebesar 9,22 persen, Kabupaten Lombok Utara sebesar 8,78 persen dan Kabupaten Bima sebesar 8,30 persen.

“Kalau kita lihat kabupaten/kota yang mengalami IPH tinggi yaitu ada di Provinsi NTB dan beberapa di Bali,” kata Amalia saat memberikan pemaparan.

Ia mengatakan, tingginya harga cabai rawit dan cabai merah saat ini berkaitan dengan musim hujan yang membuat banyak tanaman cabai rusak. Sehingga stok yang tersedia tidak sebanyak permintaan, sehingga harganya naik.

Menurutnya, pemerintah dan pemerintah daerah perlu mewaspadai kenaikan komoditas ayam ras dan daging ayam ras menjelang datangnya bulan Ramadan. Sebab biasanya, harga komoditas akan terkerek naik, terlebih komoditas yang terdampak oleh cuaca ekstrem.

“Telur ayam ras dan daging ayam ras perlu diwaspadai karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dimana nanti di bulan Ramadan biasanya akan terkadi kenaikan permintaan kebutuhan, terutama jelang puasa dan jelang Idul Fitri,” terangnya.

Berdasarkan harga kebutuhan pokok yang disajikan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB per tanggal 3 Februari 2025, harga cabai merah besar rata-rata Rp63 ribu per kg, cabai rawit Rp61 ribu per kg, telur ayam ras Rp31 ribu per kg, daging ayam ras Rp39.600 per kg.

Meskipun IPH Provinsi NTB tercatat tertinggi se Indonesia di Indonesia, namun inflasinya tetap rendah. Di mana, pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi NTB sebesar 0,68 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,45. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada Januari 2025 antara lain emas perhiasan, cabai rawit, dan akademi/perguruan tinggi. Sedangkan inflasi dari bulan ke bulan atau month to month (m-to-m) Provinsi bulan Januari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,55 persen.(ris)

MGPA Perkuat Kapasitas Marshal di Sirkuit Mandalika

By
ekbisntb.com
-
0
Sirkuit Mandalika(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) berkolaborasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) melaksanakan seminar dan uji kompetensi dalam rangka meningkatkan kapasitas karyawan termasuk marshal di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Seminar dan uji kompetensi IMI 2025 ini diikuti oleh karyawan MGPA yang akan memperpanjang lisensi nya dengan hadir dan mengikuti secara luring di Jakarta dan juga seluruh karyawan yang bertugas di Mandalika Circuit secara daring,” kata Direktur Utama MGPA Priandi Satria di Lombok Tengah, Selasa.

Ia mengatakan MGPA sebagai pengelola Pertamina Mandalika Internasional Circuit berharap melalui seminar dan uji kompetensi IMI 2025 ini dapat meningkatkan pengetahuan serta kualitas karyawan di MGPA.

“Kami sejak 2023 selalu mengikutsertakan karyawan MGPA pada program seminar dan uji kompetensi IMI,” katanya.

Ia mengatakan pada sesi kali ini, ada yang memperpanjang lisensi, ada yang baru kali pertama mengikuti dan ada juga yang mengikuti bidang lainnya.

Kegiatan ini membuktikan keseriusan pihaknya di MGPA sebagai pengelola Pertamina Mandalika Internasional Circuit, ataupun sebagai penyelenggara ajang balap motor, balap mobil, ataupun sekedar track-day dan berbagai kegiatan non-motorsport lainnya agar dapat menjalankan berbagai kegiatan dengan aman, baik dan benar sesuai peraturan nasional maupun Internasional yang berlaku.

“Pertamina Mandalika saat ini sudah rutin dipakai sebagai tempat kegiatan motorsport, baik sekedar bermain, latihan maupun ajang balap nasional dan juga internasional dengan kategori roda dua maupun roda empat,” katanya.

Ia mengatakan ini menyebabkan sirkuit banyak dikunjungi oleh pembalap, peserta, wisatawan lokal dan internasional, sehingga MGPA harus memikirkan bagaimana Pertamina Mandalika dan Indonesia dapat menjalankan berbagai kegiatan dengan aman, baik dan benar sesuai dengan regulasi dan standard nasional maupun internasional.

“Keberadaan sirkuit ini sudah dikenal di dunia melalui penggunaan berbagai fasilitas di sirkuit, kehadiran penggemar otomotif, serta melalui pemberitaan di berbagai media lokal dan media asing,” katanya. (ant)

Mirah Midadan Prihatin Kerusakan Lingkungan di NTB Semakin Parah

By
ekbisntb.com
-
0
Mirah Midadan Fahmid(ekbisntb.com/dok)

Lombok(ekbisntb.com) – Bencana alam yang terus terjadi secara beruntun di berbagai wilayah Provinsi NTB, dinilai tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang semakin rusak parah. Salah satu penyebab utama adalah alih fungsi lahan yang masif, terutama di kawasan hutan yang kini sudah gundul.

Baru-baru ini, bencana banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, pada Minggu 2 Februari 2025. Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah warga hanyut, dan sebanyak delapan orang dilaporkan hilang, diduga terbawa arus banjir atau tertimbun longsoran tanah.

Kondisi ini memicu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan NTB, Mirah Midadan Fahmid, untuk angkat bicara. Ia menilai bahwa bencana alam yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang telah terjadi secara sistematis.

“Fenomena ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan memperluas luas lahan kritis. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan sangat buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujar Mirah Midadan, Senin 3 Februari 2025.

Mirah Midadan menjelaskan, bencana alam yang terjadi saat ini tidak bisa hanya dipandang sebagai dampak cuaca ekstrem semata. Kerusakan lingkungan yang telah parah, khususnya di Pulau Sumbawa, menjadi faktor utama yang memperburuk situasi tersebut.

“Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, khususnya di kawasan hutan, telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem di Pulau Sumbawa. Jika kerusakan ini dibiarkan, bencana alam yang akan datang bisa semakin parah, dan kerugian yang dialami masyarakat serta pemerintah akan jauh lebih besar,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan. “Kita tidak bisa membiarkan ekosistem hutan di NTB terus terdegradasi. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.

Sebagai anggota DPD RI dari Dapil NTB, Mirah Midadan meminta pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten, untuk mulai menangani kerusakan lingkungan dengan fokus pada pengawasan alih fungsi lahan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan.

“Saya meminta agar pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap kondisi hutan dan segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan alih fungsi lahan, demi memastikan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. (ndi)

Lestarikan Tradisi, Warga Denggen Gelar Ritual Adat “Nyelamet Dowong”

By
ekbisntb.com
-
0
Prosesi ritual nyelamet dowong di Kelurahan Denggen Senin, 3 Februari 2025 sore. (ekbisntb.com/ist)

Warga Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Lombok Timur, kembali menggelar ritual adat Nyelamet Dowong, sebuah tradisi turun-temurun yang bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus mendukung ketahanan pangan. Dengan tema “Menjaga Tradisi Mewujudkan Swasembada Pangan 2025”, acara yang berlangsung Senin, 3 Februari 2025 sore ini dihadiri oleh pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Tokoh Adat Denggen, H. Lalu Selamet, menjelaskan Nyelamet Dowong merupakan ritual dzikir dan doa yang bertujuan untuk membersihkan serta melindungi tanaman padi dari serangan hama. Rangkaian acara ini dimulai pada hari Jumat dengan kegiatan membersihkan makam leluhur, dilanjutkan dengan penyembelihan ayam pada hari Minggu, dan puncaknya diadakan pada hari Senin.

“Darah ayam yang diletakkan di tengah sawah diyakini dapat mengusir hama karena bau amisnya yang tidak disukai hama,” ujar Lalu Selamet.

Selain itu, air dari mata air Mertasari, yang dianggap suci, digunakan untuk membersihkan hama yang telah berjatuhan.

Menurutnya, ritual ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan harus dilaksanakan pada saat tanaman padi berumur satu bulan. Hari pelaksanaan selalu ditetapkan pada hari Senin, karena berkaitan dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW.

H. Lalu Selamet berharap agar Nyelamet Dowong dapat diakui sebagai bagian dari kalender budaya Kabupaten Lombok Timur. “Tradisi ini perlu terus dilestarikan agar tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Denggen,” katanya.

Senada dengan itu, Camat Selong, Baiq Farida Apriani, menekankan cara adat ini sejalan dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pelestarian budaya lokal bisa menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan hasil pertanian dan menjaga ketahanan pangan daerah.

“Harapannya, dengan doa dan ikhtiar bersama, padi yang ditanam dapat tumbuh subur dan menghasilkan bulir yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” ujar Baiq Farida.

Ia juga mendukung usulan agar Nyelamet Dowong masuk dalam agenda tahunan budaya Kabupaten Lotim.

Pelaksanaan Nyelamet Dowong setiap tahun menjadi bukti nyata bahwa kearifan lokal dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Dengan mempertahankan ritual ini, warga Denggen tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga ikut serta dalam mendukung program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Diharapkan, acara ini terus menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Denggen dan semakin dikenal luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. (rus)

Agroforestry Perhutanan Sosial, Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih bersama Pj. Gubernur NTB, Hassanudin melakukan penanaman pohon buah di lokasi Hutan Tanaman Rakyat KSU Makmur Bersama Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya yang merupakan wilayah kerja Balai PSKL Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian serta Perum Perhutani melaksanakan Penanaman Serentak Agroforestry Pangan dengan mengintegrasikan tanaman Padi Lahan Kering dengan Tanaman Serbaguna (Multi-Purpose Tree Species/MPTS) dengan pola agroforestry.

Kegiatan ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan pola agroforestry, yaitu dengan mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan untuk mencapai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial.

Penanaman dilakukan secara serentak, Selasa, 4 Februari 2025 oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berpusat di areal Hutan Kemasyarakatan KTH Tani Jaya 4, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan wilayah kerja Balai PSKL Wilayah Jawa dengan luas penamanan ± 5 Ha.

Diikuti serentak secara virtual pada 6 lokasi Balai PSKL, yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung seluas ± 10 Ha; Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB seluas ± 10 Ha; Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 1 Ha; Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 1 Ha; Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara seluas ± 5 Ha.

Oleh Perum Perhutani, penanaman serentak diikuti juga di 3 regional wilayah kerja Perum Perhutani, yaitu di Divre Perhutani Jawa Barat Banten di KPH Sumedang seluas ± 3 Ha; Divre Perhutani Jawa Tengah di KPH Randublatung seluas ± 2 Ha; Divre Perhutani Jawa Timur di KPH Bojonegoro seluas ± 2 Ha.

Selain itu juga penanaman serentak dilakukan di lokasi 17 Provinsi yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat dan Bali. Secara keseluruhan, terdapat 26 titik lokasi penanaman di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan kegiatan penanaman agroforestry pangan secara serentak.

Sementara itu, penanaman di Provinsi NTB dilakukan oleh Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih dan Direktur PKTHA , Julmansyah dari Kementerian Kehutanan bersama Pj. Gubernur NTB, Hassanuddin, beserta Forkopimda Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah di lokasi Hutan Tanaman Rakyat KSU Makmur Bersama Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah kerja Balai PSKL Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Selain penanaman padi gogo juga dilakukan penanaman bibit MPTS yang merupakan bantuan dari BPDAS Dodokan Moyosari sebanyak 2000 batang yang terdiri dari bibit Nangka okulasi 200 batang, bibit jambu kristal 25, bibit alpukat 200 batang, bibit mangga okulasi 200 batang, bibit kelengkeng okulasi 200 batang, bibit kemiri 675 batang dan bibit mangga generatif 500 batang.

Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni menyampaikan, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pengembangan dengan pola agroforestry juga dapat menjadi solusi adaptif dan mitigatif yang efektif untuk mendukung ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan pangan, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Dengan integrasi antara pertanian dan kehutanan, kita dapat memaksimalkan produktivitas lahan, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan melindungi ekosistem,” jelas Menteri.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, Kementerian Kehutanan melalui program perhutanan sosial bersama dengan Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan agroforestry untuk tanaman pangan seluas ± 1,9 juta hektar.

Dari luasan tersebut, terdapat areal yang sesuai untuk komoditas padi lahan kering seluas ± 389.406 hektar. Sehingga, jika ditambahkan potensi pada areal Perhutani maka terdapat potensi areal untuk pengembangan padi lahan kering seluas ± 419.462,37 hektar. Untuk rencana pengembangan penanaman serentak yang dilaksanakan pada tahap pertama adalah seluas ± 111.176,18 hektar di 6 lokasi Balai PSKL seluruh Indonesia.

Kegiatan penanaman agroforestry pangan serentak ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan pangan yang kokoh dan mandiri, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjadikan hutan melalui pengembangan agroforestry sebagai cadangan pangan agroforestry.

Dengan demikian, hutan tidak hanya memberikan manfaat ekologi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berimbang demi pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu dari kebijakan pemerataan ekonomi sekaligus program prioritas nasional, telah mendorong masyarakat untuk mendapatkan akses legal pengelolaan kawasan hutan, kesempatan berusaha dan peningkatan kapasitas yang diberikan selama 35 tahun kepada Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam bentuk Kelompok yang dikenal dengan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).

Secara nasional, akses kelola perhutanan sosial telah mencapai ± 8,3 juta hektar dengan 11.009 unit SK yang melibatkan ± 1,4 juta lebih Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta.

Dari Kelompok Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial tersebut membentuk unit bisnis Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berdasarkan komoditas berupa Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

Saat ini, telah terbentuk KUPS sebanyak 14.812 KUPS dengan 116 komoditas yang terdiri dari Hasil Hutan Bukan Kayu sebanyak 82,47% yang diantaranya terdapat 5% komoditas tanaman pangan, Jasa Lingkungan sebanyak 13,98%, dan Hasil Hutan Kayu sebanyak 3,55%.

Dengan pemberian akses kelola Perhutanan Sosial, Masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan areal dengan tidak terlepas dari tiga aspek pengelolaan yaitu kelola sosial, kelola kawasan dan kelola usaha.

“Perhutanan Sosial memainkan peran kunci dalam menciptakan kemandirian pangan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan”, tandas Menteri Kehutanan.

Sementara itu, Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih di NTB mengharapkan agar kegiatan ini menjadi momentum untuk menuju masa depan yang lebih baik dengan semangat gotong royong, serta membawa manfaat besar bagi bangsa dan negara, khususnya dalam mewujudkan kesuburan hutan dan ketahanan pangan.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara nasional, terdapat 14.800 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengelola sekitar 100 jenis komoditas, termasuk hasil hutan kayu dan non-kayu. Bahkan, NTB telah berhasil mengekspor komoditas kemiri ke Abu Dhabi yang difasilitasi Bank Indonesia.

Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Hasanudin menyatakan bahwa program agroforestri pangan harus terus diperluas guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan.

“Kalau bisa jangan di 3.000 hektar, lebih dari itu. Kami di daerah mendukung program ketahanan pangan nasional, dan akan kami kawal serta evaluasi secara berkala pelaksanaan program ini di daerah,” tandasanya.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, dilakukan penyerahan bibit secara simbolis kepada Kelompok Tani Makmur Jaya di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Bibit yang diserahkan meliputi 676 bibit kemiri serta 1.758 bibit kelengkeng, mangga, alpukat, dan jambu kristal. Selain itu, juga ditanam varietas padi lahan kering jenis IPB sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan.(bul)

Pemprov NTB Salurkan Beras CBPD untuk Korban Banjir di Bima

By
ekbisntb.com
-
0
H. Abdul Azis, SH.,MH(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB menyalurkan bantuan beras sebanyak 3 ton dari Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi (CBPD) untuk korban banjir di Kabupaten Bima. Bantuan ini akan diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, kepada pemerintah daerah setempat pada Rabu, 5 Februari 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Abdul Azis, SH.,MH di Mataram, Selasa, 4 Februari 2024 menyampaikan, bahwa CBPD disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan memastikan ketersediaan pangan bagi mereka.

“Beras ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani kebutuhan warga yang terdampak banjir. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Karena itulah, sangat pentingnya pemerintah kabupaten/kota juga menyiapkan cadangan pangan yang sama sebagai benteng pertahanan pertama dalam menjaga ketahanan pangan saat terjadi bencana.

“Jangan hanya provinsi yang memiliki cadangan, tetapi setiap daerah juga harus menyiapkan stok pangan agar bisa segera membantu warganya saat terjadi bencana,” tambahnya.

Dengan memperkuat cadangan pangan, kabupaten/kota dapat Menjaga Stabilitas Harga: Ketika pasokan pangan mencukupi, fluktuasi harga akibat musim panen atau permintaan yang tinggi dapat diredam. Ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

Menghadapi Krisis: Bencana alam, konflik, atau gangguan pasokan global dapat mengancam ketersediaan pangan. Cadangan pangan yang memadai akan menjadi jaring pengaman bagi masyarakat ketika terjadi krisis.

Meningkatkan Kemandirian: Dengan mengandalkan produksi lokal, daerah menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ekonomi daerah.

Mendukung Petani: Cadangan pangan yang dikelola dengan baik dapat menjamin harga jual yang stabil bagi petani. Ini memberikan kepastian ekonomi bagi mereka dan mendorong peningkatan produksi.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kabupaten/kota untuk memperkuat cadangan pangan. Diantaranya, dengan meningkatkan produksi lokal seperti, mendukung program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, memfasilitasi akses petani terhadap teknologi pertanian modern, membuka lahan baru yang potensial untuk pertanian.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur bisa dilakukan dengan membangun dan memperbaiki jaringan irigasi. Menyediakan sarana penyimpanan yang memadai. Membangun jalan akses ke daerah pertanian.

Diversifikasi Produk, yaitu mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan. Mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian.

“Dan yang paling simpel, kabupaten / kota harus memperioritaskan anggaran daerahnya untuk cadangan pangan. Sewaktu-waktu dapat dikeluarkan ketika terjadi bencana, atau disaat harga beras tinggi,” ujarnya.(bul)

PT. ESL dan Autore Saling Klaim Hak Kelola Perairan Sekaroh

By
ekbisntb.com
-
0
Komisaris PT. ESL, I Gusti Putu Ekadana bersama Direktur Utama PT. ESL, Jhon Higson menyampaikan komitmennya untuk terus mengelola kawasan darat dan laut yang di wilayah Sekaroh, sebagaimana izin-izin yang diterimanya dari pemerintah, sejak lebih dari 10 tahun lalu.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dua perusahaan dari modal asing saling klaim atas pengelolaan perairan Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dua perusahaan tersebut adalah PT. Eco Solutions Lombok (ESL) dan perusahaan budidaya mutiara, PT. Autore Pearl Culture. Kedua perusahaan ini masing-masing merasa memiliki hak pengelolaan di Desa Sekaroh.

Komisaris PT. ESL, I Gusti Putu Ekadana bersama Direktur Utama PT. ESL, Jhon Higson menyampaikan komitmennya untuk mengelola kawasan darat dan laut yang di wilayah Sekaroh, sebagaimana izin-izin yang diterimanya dari pemerintah, sejak lebih dari 10 tahun lalu.

Ekadana menyamapaikan kisah, pada tahun 2010, PT. ESL diundang Pemkab Lotim untuk berinvestasi pada sektor pariwisata dengan konsep kelestarian lingkungan.

“Izin yang diberikan saat itu jelas, 90 persen untuk pemulihan hutan dan 10 persen untuk pariwisata. Bahkan Dubes Swedia mengatakan proyek ini akan menjadi cermin kecil bagi dunia dalam pengelolaan hutan yang terancam,” kata Ekadana, Sabtu, 1 Januari 2025.

Izin PT. ESL resmi keluar pada 2013, namun perubahan kepemimpinan di Lombok Timur kerap kali menghambat kelanjutan investasi. Bahkan, tiba-tiba muncul 33 sertifikat di kawasan hutan lindung yang kemudian dibatalkan setelah diproses secara hukum. Namun, selama proses itu, hutan Sekaroh berubah menjadi lahan jagung akibat eksploitasi.

Dalam perjalanannya, kawasan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai ruang pariwisata termasuk perairannya tiba-tiba berubah menjadi area budidaya mutiara oleh PT. Autore.

“Padahal, kami mengurus izin sesuai aturan, tetapi tiba-tiba kenapa muncul rekomendasi operasi untuk Autore. Ini menjadi citra yang tidak baik bagi investor,” katanya.

PT. ESL telah menginvestasikan sekitar 6 juta dolar AS atau sekitar Rp90 miliar (1 USD = Rp15.000) untuk pembangunan dan operasional sampai saat ini di Sekaroh. Belum termasuk rencana pembangunan vila bertaraf internasional di kawasan tersebut. Namun, berbagai kendala mulai dari perizinan hingga dugaan konspirasi menghambat kelangsungan proyek ini.

Ekadana menegaskan bahwa langkah hukum akan terus ditempuh jika pemerintah tidak segera mengambil keputusan tegas terhadap PT. Autore. Karena dianggap pemerintah melakukan pembiaran kepada Autore yang melakukan aktivitas budidaya pada kawasan yang notabenenya dikelola oleh PT. ESL. Dianggap sebagai pemberian hak diatas hak.

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak berlarut-larut dalam masalah ini. Kami juga sudah sampaikan kepada pak Sekda (Sekda NTB : Lalu. Gita). Jika dibiarkan, wibawa pemerintah daerah akan terancam dan citra investasi Lombok Timur menjadi buruk,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran tata ruang yang dibiarkan dapat berdampak hukum bagi para pemangku kebijakan.

Terpisah, Seno dari PT. Autore menegaskan, kegiatan usaha budidaya yang selama ini dilakukan, khususnya di perairan Sekaroh, perusahaan sudah berupaya untuk patuh dan mengikuti ketentuan perizinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan budidaya yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan serta rekomendasi tertulis yang telah didapatkan dari Dinas Perikanan Lombok Timur dan Bupati Lombok Timur sejak tanggal 30 September 2010 serta dukungan yang diberikan oleh masyarakat desa sekitar antara lain melalui surat Dukungan Masyarakat Nelayan Desa Pulau Maringkik pada 11 Oktober 2012.

Selanjutnya, dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, PT. APC saat ini sedang melakukan penyesuaian perizinan sebagaimana dipersyaratkan, pengurusan perizinan sejak Agustus 2024, dan saat ini sedang menunggu persetujuan dari instansi terkait.

“Untuk izin darat ESL kami tidak tau, kalau untuk izin laut, berdasarkan pertemuan terakhir dalam rangka penilaian teknis oleh KKP pusat dan BPSPL Denpasar, izin PKKPR PT. Autore sudah dinyatakan lengkap, sedangkan perizinan ESL ditolak. Setau kami, izin laut ESL belum pernah punya, jadi mereka baru kali ini mengajukan PKKPRLnya,” demikian Seno.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST.M.Si menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mengkalim ruang laut, selama belum terbit izinnya dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).

“Kami tidak berpihak kepada siapapun, mau ESL, mau Autore. Atau siapapun. Karena semua pihak memiliki hak yang sama. Sepanjang mereka mengajukan permohonan pemanfaatan ruang laut. Nanti KKP akan turun melakukan verifikasi. Silakan saja ajukan kebutuhannya ke KKP,” demikian Muslim.(bul)

Pangkalan LPG 3 Kilogram Khawatir Kehilangan Pelanggan

By
ekbisntb.com
-
0
Kebijakan pemerintah pusat melarang pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kilogram(ekbisntb.com/cem)

Lombok(ekbisntb.com) – Kebijakan pemerintah pusat melarang pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kilogram kepada pengecer menimbulkan persoalan baru. Pangkalan khawatir akan kehilangan pelanggan karena kesulitan menjangkau masyarakat.

Victor Kusnohandoyo, pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ditemui pada, Selasa 4 Februari 2025 mengatakan, kebijakan pemerintah pusat dalam surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-570/MG.05/DJM/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal penyesuaian ketentuan pendistribusian LPG 3 kilogram di sub penyalur belum berpengaruh signifikan terhadap ketersedian stok dan gejolak di masyarakat.

Akan tetapi, peraturan ini pasti akan berdampak terhadap hilangnya pelanggan. Menurut Victor, pengecer merupakan ujung tombak pangkalan dalam mendistribusikan bahan bakar tersebut kepada masyarakat. “Kalau harga masih sesuai HET, tetapi kita khawatir akan kehilangan pelanggan,” tuturnya.

Persoalan lainnya adalah jam operasional pangkalan terbatas. Berbeda halnya dengan pengecer bisa melayani masyarakat setiap waktu. Victor menyebutkan bahwa kendala lainnya adalah pangkalan sulit menjangkau masyarakat yang berada di lokasi padat penduduk, kawasan sempit dan lain sebagainya.

Kalaupun ada kebijakan membentuk sub pangkalan dinilai bisa menjadi solusi, tetapi harus masuk dalam Merchant Apps Pangkalan Pertamina (MAP). “Kalau kami di pangkalan hari minggu atau hari raya libur. Kalau pengecer tetap melayani setiap waktu,” jelasnya. (cem)

Pertamina Pangkas Rantai Distribusi LPG 3 Kg

By
ekbisntb.com
-
0
Petugas Pertamina meyiapkan distribusi LPG 3 kilogram ke setiap pangkalan.(ekbisntb.com/ist)

Pontianak (ekbisntb.com) – Pertamina memangkas rantai pasokan distribusi LPG 3 kilogram di mana pembelian hanya dapat dilakukan di Pangkalan Resmi Pertamina, di mana hal ini mulai diterapkan mulai 1 Februari 2025.

“Langkah ini diambil untuk memastikan harga LPG 3 kilogram tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah serta menjamin ketersediaannya bagi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Senin 3 Februari 2025.

Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan efektivitas distribusi LPG 3 kg bersubsidi.

Dengan meniadakan penjualan melalui pengecer, Pertamina berharap dapat mengurangi potensi penyimpangan distribusi dan memastikan LPG 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Heppy Wulansari, menegaskan Pertamina berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah dengan menyiapkan berbagai fasilitas yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 kg. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan akses informasi titik pangkalan resmi melalui https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau melalui Call Centre 135.

“Kami memastikan masyarakat dapat dengan mudah menemukan pangkalan LPG 3 kg terdekat dengan mengakses tautan yang telah disediakan. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi langsung dengan menghubungi Call Centre 135,” tuturnya.

Selain memastikan distribusi lebih tepat sasaran, kebijakan ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat karena harga LPG 3 kg di pangkalan resmi lebih stabil dan sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Pembelian langsung di pangkalan resmi memberikan kepastian harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pengecer, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan harga yang melambung tinggi,” tambah Heppy.

Tidak hanya itu, masyarakat juga lebih terjamin dalam hal takaran dan kualitas. Di pangkalan resmi, LPG 3 kg disediakan dengan timbangan yang dapat digunakan untuk memastikan berat isi tabung sesuai standar.

Meskipun kebijakan ini menghapus peran pengecer dalam rantai distribusi, Pertamina tetap membuka peluang bagi pengecer yang ingin bergabung sebagai pangkalan resmi.

“Bagi pengecer yang ingin tetap berjualan, mereka bisa mengajukan permohonan untuk menjadi pangkalan resmi setelah memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Heppy.

Dengan memangkas rantai distribusi, Pertamina berharap LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran serta mengurangi potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak menerima subsidi.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi LPG 3 kg serta mendukung ketahanan energi rumah tangga yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan sistem yang lebih terstruktur dan terpantau, kami berharap masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kualitasnya,” tutup Heppy. (ant)

Bertambah Jumlah Armada Beroperasi di BIZAM, Pilihan Transportasi di Bandara Makin Beragam

By
ekbisntb.com
-
0
BIZAM tambah altenatif moda transportasi darat bagi penumpang di bandara yang saat ini berjumlah 169 armada. (ekbisntb.com/kir)

Lombok(ekbisntb.com) – Jumlah armada angkutan yang beroperasi di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) saat ini tercatat sebanyak seratusan lebih. Termasuk di dalamnya 10 bus Damri. Banyaknya armada angkutan yang tersedia tersebut kian memudahkan para penumpang dan pengguna jasa bandara dalam memperoleh alat transportasi darat. Dengan pilihan jenis angkutan yang kian beragam.

Terakhir ada tambahan 15 kendaraan taksi Bluebird yang resmi beroperasi di BIZAM pada 1 Februari 2025 kemarin. “Bandara Lombok telah menambah alternatif pilihan transportasi darat dari bandara dengan hadirnya layanan taksi Bluebird mulai Sabtu 1 Februari 2025 kemarin,” sebut General Manager PT. Angkasa Pura (AP) Indonesia KC Bandara Lombok Barata Singgih Riwahono, dalam keterangnya, Senin 3 Februari 2025 kemarin.

Kehadiran layanan Bluebird tersebut guna memenuhi permintaan pengguna jasa bandara akan adanya pilihan transportasi bandara berbasis argometer. Setelah sebelumnya juga telah hadir pilihan transportasi bandara berbasis aplikasi Grab Car sejak 28 Juni 2021 dan GoCar yang beroperasi sejak 23 Desember 2024 lalu.

Dengan hadirnya layanan Bluebird, Grab Car, dan GoCar tersebut maka layanan jasa transportasi darat di BIZAM saat ini kian lengkap. Dan, itu sejalan dengan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan standar pelayanan BIZAM kepada pengguna jasa. Khususnya yang terkait layanan transportasi darat penghubung bandara. Sehingga bisa meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi armada penyedia layanan transportasi darat di BIZAM.

“Semakin beragamnya pilihan moda transportasi darat resmi di bandara tentu akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi  dari dan menuju ke BIZAM. Sekaligus memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang pengguna jasa transportasi serta memudahkan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tiba maupun berangkat dari BIZAM,” imbuhnya.

Dikatakannya, sebagai pengelola BIZAM pihaknya ingin memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jasa bandara. Dengan menghadirkan layanan pendukung bandara yang memiliki standar yang baik. Menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa bandara itu sendiri. Dan, pada akhirnya bisa mendukung Lombok sebagai destinasi pariwisata serta memberikan dampak kemajuan bagi masyarakat NTB secara lebih luas.

Lalu bagaimana dengan transportasi lokal? Stakholder Relatioan Dept. Head PT. AP Indonesia KC Bandara Lombok Arif Haryanto menegaskan, tetap mendapat prioritas. Bahkan, dari total armada yang beroperasi di BIZAM saat ini sebagian besar merupakan tranportasi lokal yang tergabung dalam asosiasi transporasi lokal yang secara resmi diakui oleh pengelola bandara.

“Disamping masuknya layanan Bluebird, kuota bagi transportasi lokal juga sudah ditambah. Sebanyak 50 armada lagi. Sehingga total armada yang beroperasi melayani jasa angkutan lokal di BIZAM saat ini berjumlah 169 armada,” pungkas Arif.(kir)

1...408409410...797Page 409 of 797

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami