Beranda blog Halaman 410

Pemkot Mataram Mulai Sertifikatkan Aset Lahan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 H. Muhammad Ramayoga. (Ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Permasalahan aset menjadi sesuatu yang rumit. Pemerintah Kota Mataram mulai menertibkan dan mengamankan aset tidak bergerak. Salah satunya mensertifikatkan 100 lebih bidang tanah atau lahan milik pemerintah.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga ditemui pada, Senin 13 Oktober 2025 membenarkan, permasalahan aset menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara perlahan. Saat ini, pihaknya telah mengajukan 100 lebih bidang tanah atau lahan ke Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram. Pensertifikatan lahan ini termasuk prasarana-sarana dan utilitas. “Kita kerja sama dengan BPN dan sekarang sudah on progres,” terang Yoga.

Yoga menyebutkan enam sertifikat PSU telah selesai. Penyerahan sertifikat dijadwalkan disela-sela apel Hari Kesadaran Nasional pada, Jumat 17 Oktober 2025 pekan ini. Sedangkan, aset tidak bergerak lainnya masih melengkapi dokumen. “Rencananya kita mau acarakan saat apel hari kesadaran nasional,” pungkasnya.

Bagaimana dengan aset rumah dinas guru yang menjadi rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi? Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menegaskan, aset rumah dinas guru ini, juga menjadi bagian yang diajukan untuk penertiban karena tidak menutup kemungkinan masih tercatat sebagai aset milik Pemprov Nusa Tenggara Barat atau Kabupaten Lombok Barat. “Tidak mungkin kita harus menyertifikatkan aset milik orang,” pungkasnya.

Tantangan dalam penertiban aset diakui Yoga, adalah pada dokumen kepemilikan. Sejumlah aset terutama lahan merupakan limpahan dari Kabupaten Lombok Barat. Pelimpahan aset ini seiring dengan terbentuknya Kota Mataram di tahun 1993.

Yoga menambahkan, dokumen berita acara serah terima aset dari Pemkab Lombok Barat ke Pemkot Mataram perlu dikoordinasikan kembali. Hal ini membutuhkan proses agak panjang, sehingga perlu kehati-hatian dan ketelitian.

Khusus tanah pecatu yang menjadi milik Pemkot Mataram dan berada di luar akan dipagari sebagai penanda milik Kota Mataram. “Pak Sekda meminta aset milik kota yang berada di luar dipagari,” demikian kata Yoga. (cem)

Pemkot Mataram Dapat Sinyal Positif Bangun TPST Modern di Kebon Talo

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 H.Lalu Alwan Basri (Ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mendapatkan sinyal positif dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) modern di wilayah Kebon Talo, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Informasi ini disampaikan oleh Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, usai mendampingi Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, dalam kunjungan kerja ke TPST Sandubaya, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Sekda, dalam kunjungan tersebut, Pemkot Mataram mendapat apresiasi dari Menteri LH atas operasional TPST yang dinilai berjalan baik, serta menghasilkan produk seperti batako dari sampah nonorganik, maggot, dan kompos.

“Harapan Pak Menteri, TPST tidak hanya menjadi unit pelaksana teknis (UPT), tetapi juga ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, kami sampaikan juga, kalaupun ditingkatkan menjadi BLUD, asalkan dibarengi dengan pembangunan TPST baru di Kebon Talo,” jelasnya, Senin 13 Oktober 2025.

Rencana pembangunan TPST di Kelurahan Ampenan Utara sejatinya telah dipersiapkan sejak tahun lalu dan dijadwalkan mulai konstruksi pada 2025. Namun, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB menginformasikan kepada Pemkot Mataram bahwa proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan tahun ini karena kendala teknis.

“Semoga pembangunan TPST di Kebon Talo bisa menjadi prioritas pada 2026. Hal ini sudah kami sampaikan langsung kepada Pak Menteri,” tambahnya.

Pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari strategi Pemkot Mataram dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah kota yang semakin kompleks. TPST modern diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan sampah serta mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Terkait anggaran pembangunan TPST Kebon Talo yang diperkirakan mencapai Rp100 miliar, Alwan menyebutkan bahwa saat ini kebutuhan dana yang telah masuk baru sekitar Rp90 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2026.

“Kalau dari kita semoga semua berjalan, selain pengelolaan sampah yang sudah ada, dan juga kita dapatkan TPST baru, kemudian sudah ada insinerator,” ucapnya

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kunjungan Menteri LHK ke TPST Sandubaya menjadi momentum penting untuk meninjau langsung kesiapan dan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Mataram, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan TPST baru di wilayah tersebut. (pan)

25 Jabatan Kepsek di Mataram Kosong

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 Yusuf. (Ekbis NTB/cem)

Lombok  (ekbisntb.com) -Sebanyak 25 jabatan kepala sekolah (Kepsek) di Kota Mataram, belum diisi (kosong). Pengisian jabatan strategis di satuan pendidikan tersebut, masih menunggu pendidikan dan pelatihan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf ditemui pada, Senin 13 Oktober 2025 menyebutkan, 25 jabatan kepala sekolah kosong. Diantaranya, Kepala SMPN 6 Mataram, Kepala SDN 2 Cakranegara, Kepala SMPN 2 Mataram.

Pengisian jabatan ini, telah dikoordinasikan dengan Direktur Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, guna menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri. “Kita tetap koordinasikan dengan Direktur KSPS,” kata Yusuf.

Penyelenggaraan diklat kepala sekolah telah dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kota Mataram. Yusuf menambahkan, apabila sertifikat telah dikantongi oleh calon kepala sekolah, maka akan langsung dilantik. “RAB sedang kita susun dan segera akan kita lakukan diklat,” tambahnya.

Pelantikan kepala sekolah untuk pengisian jabatan kosong di SDN dan SMP sebenarnya kata Yusuf, bisa saja dilaksanakan sambil menunggu sertifikat diterbitkan oleh Direktur KSPS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi syaratnya nama-nama yang telah diajukan telah masuk dalam sistem. “Pengusulan tidak boleh sembarangan harus sesuai sistem semua,” tegasnya.

Persyaratan menjadi kepala sekolah sebut Yusuf, guru yang memiliki ijazah strata satu atau diploma empat, memiliki sertifikat kepala sekolah dan lain sebagainya.

Sementara, persyaratan guru yang berasal dari guru penggerak telah dihapus oleh pemerintah pusat.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB,belum berani memberikan kepastian jadwal pengisian jabatan kepala sekolah tersebut. Ia mengaku, sedang fokus mempersiapkan diklat bagi guru yang akan menjadi kepala sekolah. “Iya, kita selesaikan dulu ini (diklat,red),” pungkasnya.

Di satu sisi, sejumlah sekolah lebih dari setahun mengalami kekosongan kepala sekolah. Untuk membantu proses administrasi ditunjuk guru lainnya menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah. (cem)

Sorgum Tawarkan Solusi Bioethanol yangMenguntungkan, NTB Jadi Wilayah Potensial

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Prof. Ir. Suwardji (Ekbis NTB/sib)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus mengembangkan biofuel atau bahan bakar hijau. Bahkan, baru-baru ini, pemerintah berencana mewajibkan aturan baru terkait bahan bakar minyak (BBM).

Bensin akan dicampur dengan etanol sebanyak 10 persen (E10). Kebijakan ini dilakukan untuk mewujudkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Salah satu inovasi terbaru yang dapat dikembangkan adalah bioethanol yang berasal dari tanaman sorgum. Riset terhadap sorgum sebagai bahan baku bioethanol telah digencarkan, salah satunya oleh Dosen Senior asal Unram, Prof. Ir. Suwardji dan Tri Rachmanto.

Sejak 2011 hingga 2024, Prof. Suwardji terus meneliti potensi sorgum sebagai bahan baku alternatif bioethanol berkerja sama dengan Balitbang Pertanian Jakarta, Batan, Dikti, Kementerian ESDM, hingga Pertamina.

“Ini yang saya tekuni terus menerus itu dari dulu 2011 itu orang tidak menengok ke sorgum. Nah, sekarang sudah meliriknya,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Tanaman sorgum, terutama sorgum manis (Sorghum bicolor (L.) Moench) memiliki keunikan yakni mampu mengikat CO2 menjadi gula, seperti halnya tebu dan jagung.

Sorgum manis juga tanaman multi-guna, sebab bijinya dapat diolah jadi bahan pangan bebas-gluten, campuran pakan ternak ataupun diproses menjadi bioethanol dan daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak.

Sementara Nira (juice) yang diperas dari batangnya mempunyai kandungan gula yang cukup sebanding dengan tebu sehingga dapat diproses menjadi bioethanol dan bagasnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bahan bakar.

Daripada tebu dan jagung, Sorgum sebagai bahan baku bioethanol memiliki keunggulan, di antaranya: umur panen sorghum yang pendek sehingga dapat dipanen 3–4 kali dalam setahun.

Selain itu, sorgum juga mempunyai daerah adaptasi yang sangat luas; toleransi yang lebih baik terhadap kekeringan dan tahan terhadap genangan air, serta mempunyai resiko gagal panen akibat hama dan penyakit yang relatif kecil.

Berangkat dari segala kemudahan yang ditawarkan sorgum itu, Prof. Suwardji melihat bahwa NTB merupakan wilayah yang memiliki potensi besar sebagai lahan pengembangan.

Data dari BPS Propinsi NTB (2002) menunjukkan bahwa dari wilayah

Provinsi NTB seluas 2.015.314 hektar, sebagian besar berupa lahan kering (83,4 %)

yang berpeluang untuk pengembangan pertanian yang produktif dan

pemanfaatan non pertanian.

“Potensi lahan keringnya itu luas sekali di KLU dan Lotim, terutama di daerah Sekaroh. Jadi ada 3.500 ha itu kadang-kadang jagung gagal karena kurang hujan, (sedangkan) kebutuhan air untuk sorgum itu separuh daripada jagung. Jadi potensi berhasilnya lebih tinggi,” jelasnya.

Namun demikian, meski memiliki potensi lahan kering yang besar, pengembangan sorgum di NTB tidak mudah. Menurut, Prof. Suwardji, NTB membutuhkan pabrik industri yang mendukung pengembangan sorgum.

“Jadi kalau di situ sudah ada perusahaan berdiri, petani mau menjual gilingan bioethanol, terus menghasilkan produk pangan, menghasilkan pakan ternak, ya bergulir sudah,” terangnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa upaya pengembangan budidaya sorgum untuk bioethanol perlu campur tangan pemerintah daerah. Keterlibatan Pemda diharapkan memotivasi petani-petani untuk menggarap lahan kering dengan sorgum.

“Mungkin ‘provokasi’ saja. Jadi coba diprovokasi dengan bahasa yang baik bahwa potensi dan pengembangan sorgum itu sangat besar. Penelitiannya sudah tidak perlu diragukan lagi,” tutur Prof. Suwardji. (sib)

Daftar Harga Emas Antam yang Merangkak Naik Jadi Rp2,305 Juta/Gram ‎

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Daftar Harga Emas Antam yang Merangkak Naik Jadi Rp2,305 Juta/Gram ‎

Jakarta (ekbisntb.com) -Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin 13 Oktober 2025 kembali mengalami kenaikan sejak 11 Oktober. Kini harga emas tersebut naik Rp6.000, dan dijual dengan harga Rp2.305.000 dari awalnya Rp2.299.000 per gram.

‎Untuk harga jual kembali (buyback) juga naik ke angka Rp2.154.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.202.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.305.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.550.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp6.800.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp11.300.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp22.545.000

‎- Harga emas 25 gram: Rp56.237.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp112.395.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp224.712.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp561.515.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.122.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.245.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

BPJPH Minta Usaha Warteg Manfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPJPH Minta Usaha Warteg Manfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan meminta para pelaku usaha warung seperti warteg, warung padang dan sejenisnya memanfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).

Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025, untuk memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi warung-warung makan kecil.

“Kepada seluruh pengusaha dan pemilik warteg hendaknya bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, hal ini juga dalam rangka peningkatan akselerasi sertifikasi halal di Indonesia,” kata Haikal.

Lebih lanjut, Haikal juga menyampaikan bahwa BPJPH terus meningkatkan kinerja melalui penguatan ekosistem layanan sertifikasi halal.

Saat ini, sertifikasi halal BPJPH telah mencapai 9,6 juta produk bersertifikat halal, dari 2,79 juta sertifikat halal yang telah diterbitkan.

Capaian tersebut tidak terlepas dari terobosan BPJPH untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) bersertifikat halal.

“Hasilnya, saat ini 700 warteg telah tersertifikasi halal gratis melalui skema pendampingan atau self declare, dan 500 warteg baru sedang dalam proses fasilitasi sertifikasi halal. Jumlah ini terus bertambah seiring upaya kita mendorong akselerasi sertifikasi halal,” ujar Haikal.

Selain itu, Kepala BPJPH juga menjelaskan bahwa saat ini layanan sertifikasi halal didukung oleh 328 Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) dengan 103.675 pendamping proses produk halal (PPH) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk mendukung layanan sertifikasi halal reguler, terdapat 108 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan 1.778 auditor halal terregistrasi dari total 2.866 auditor terlatih.

Selain itu, tersedia 2.866 penyelia halal untuk mendukung implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan 3.058 juru sembelih halal yang bertugas di Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/RPU).

Haikal juga mengatakan bahwa untuk memperkuat sektor hulu, para juru sembelih halal (Juleha) TPU (Tempat Pemotongan Hewan/Unggas) juga tengah disiapkan untuk mendapatkan pelatihan Juleha.

Lebih jauh, Haikal mengatakan BPJPH terus memonitor kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, asosiasi usaha, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas dan lain sebagainya.

“Sinergi dan kolaborasi untuk pelaksanaan tertib halal merupakan fondasi penting untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat dan berdaya saing tinggi, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” ujarnya. (ant)

Kemenkar Bidik 80 Ribu Peserta Magang Nasional Periode Kedua

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membidik sebanyak 80 ribu peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membidik sebanyak 80 ribu peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi dapat mengikuti program Magang Nasional 2025 periode (batch) kedua.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, target ini menyusul arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar setidaknya 100 ribu fresh graduate dapat mengikuti program yang masuk dalam rangkaian paket stimulus ekonomi nasional tahun ini.

“Batch pertama, kita memang buka sebanyak 20 ribu (peserta). Ketika ini nanti sudah berjalan, kita akan siapkan untuk langsung untuk batch kedua sebesar 80 ribu (peserta) dan kita targetkan sekitar pertengahan November itu sudah jalan,” ujar Yassierli.

Adapun periode kedua ini dimulai pada tanggal 17 November 2025, dengan target keseluruhan 100 ribu fresh graduate terserap dalam program ini.

Untuk periode kedua pendaftaran dan pelaksanaan Magang Nasional 2025, Menaker mengatakan pihaknya mendorong perluasan akses magang kepada perusahaan serta kantor kementerian, lembaga, dan badan pemerintahan pusat/daerah di seluruh wilayah Indonesia.

“Pada batch kedua, kita akan memperluas perusahaan yang boleh ikut berpartisipasi, (serta) ke kementerian, lembaga dan badan, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah,” kata Yassierli.

Hal ini, lanjut dia, adalah untuk memberikan kesempatan magang yang lebih merata dan luas, serta terdistribusi di semua provinsi untuk para lulusan sarjana dan diploma.

Sementara itu, Menaker mengatakan per Senin 13 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 1.147 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui aplikasi Maganghub.

Dari sisi pencari magang, terdapat 105 ribu fresh graduate yang telah eligible, sudah melamar ke berbagai posisi, dan peserta dapat mengajukan lamaran hingga tiga posisi magang sekaligus.

Selain Maganghub, Kemnaker juga menyediakan Aplikasi Karirhub di platform SiapKerja bagi masyarakat umum untuk mencari pekerjaan tetap. Saat ini terdapat 200 ribu lowongan kerja aktif, dan Kemnaker sedang mengkonsolidasikan lowongan dari berbagai portal kerja swasta nasional.

Menaker menambahkan bahwa melalui Karirhub, para pencari kerja dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari lulusan sekolah menengah hingga sarjana dapat melamar pekerjaan sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing di karirhub.kemnaker.go.id.

Ia juga menegaskan bahwa Kemnaker berkomitmen untuk terus memperluas akses upskilling dan reskilling melalui berbagai program pelatihan dan pemagangan. “Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat penempatan kerja serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan,” kata dia. (ant)

Wagub Ummi Dinda Sebut Penguatan Data Jadi Kunci Perencanaan Pembangunan yang Akurat

Penulis
Marham
-
0
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri memberikan sambutan saat membuka Lokakarya Diseminasi dan Pemetaan Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyajian data pada Portal NTB Satu Data, yang berlangsung di Mataram (13/10/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang akurat dan terukur. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, saat membuka Lokakarya Diseminasi dan Pemetaan Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyajian data pada Portal NTB Satu Data, yang berlangsung di Mataram, Senin (13/10/2025).

Dalam arahannya, Ummi Dinda sapaan akrab Wagub NTB, menekankan pentingnya kesepahaman dan keseragaman data antarperangkat daerah.

“Banyak program pemerintah, baik pusat maupun daerah, bergantung pada keakuratan data. Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan perkiraan. Kita butuh data yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut diingatkannya, capaian NTB yang telah masuk 10 besar nasional dalam pengelolaan data harus dijadikan motivasi untuk terus berbenah.

“Masuk dalam 10 besar pengelolaan data yang ini merupakan hal baik. Tentunya ini menjadi tantangan kedepan, untuk kita harus semakin memperkuat kolaborasi dan kemampuan aparatur dalam memahami dan mengelola data,” ujarnya.

Wagub NTB menekankan data bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari capaian dan arah pembangunan daerah. Dirinya mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meningkatkan kemampuan dalam memahami data yang dikelola.

“Pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan capaian pembangunan lainnya hanya bisa terukur jika kita bekerja dengan data yang sama dan valid. Jangan terlena dengan angka-angka yang terlihat baik, tapi pastikan datanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB H. Yusron Hadi, S.T., M.UM menyampaikan kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memasuki tahapan pembangunan tahun 2026.

“Database pembangunan harus menjadi rujukan utama dalam perencanaan. Kami berperan sebagai wali data, sementara Bappeda menjadi sekretariat/koordinator forum dan BPS pembina data. Kolaborasi ini menjadi kunci agar data yang kita hasilkan benar-benar berkualitas,” tuturnya.

Kadis Yusron mengaitkan program gubernur tentang meritokrasi dengan mendefinisikan meritokrasi, bekerja berbasis data.

“Bekerja berdasarkan data yang benar adalah bentuk meritokrasi. Dengan data yang kuat, kita bisa menjawab tantangan pembangunan secara objektif dan terukur,” katanya.

Dari pihak mitra, Lead Program SKALA NTB Lalu Anja Kusuma, menjelaskan data akurat menjadi penentu arah pembangunan yang tepat sasaran. Dirinya menyebut Provinsi NTB masuk 10 besar untuk pengelolaan satu data pada tingkat nasional.

“Ini menunjukkan NTB berada pada jalur yang benar, dalam pengelolaan data. Langkah selanjutnya adalah memastikan pemanfaatan data berjalan optimal,” ujarnya.

Ditambahkannya, pada September kemarin, Dinas Kominfotik NTB bersama Bappenda dan BPS, dengan dukungan SKALA, telah meluncurkan buku metadata yang berfungsi
menjelaskan setiap elemen data, agar mudah dipahami dan digunakan.

Kegiatan lokakarya dihadiri diantaranya Kepala BPS NTB, dan berbagai pimpinan OPD lingkup Provinsi NTB, termasuk Kepala Dinas Pariwisata NTB, Plh. Kadis Perkim NTB, Perwakilan Bappeda NTB dan lainnya.

Dengan semangat kolaborasi yang semakin kuat, NTB bertekad melangkah menuju pemerintahan berbasis data (data-driven governance) yang transparan, akuntabel, terpenting berdampak nyata bagi masyarakat. (r/ham)

Jalan Kabupaten di Desa Krama Jaya – Badrain Rusak, Pengaruhi Akses Perekonomian Warga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jalan di Desa Krama Jaya Dusun Majeti yang berbatasan dengan Desa Badrain rusak. Pemkab Lobar harus segera memperbaiki jalan ini, karena berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat.

Lombok (ekbisntb.com) –

Dampak cuaca buruk yang melanda daerah di Lombok Barat (Lobar), akhir-akhir ini mengakibatkan akses jalan kabupaten yang menghubungkan dua kecamatan yakni Labuapi dan Narmada rusak. Hampir sebagian besar badan jalan ambles akibat terjangan air.  

Jalan Kabupaten yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Narmada ambles sejak dua minggu yang lalu. Hal ini berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian warga dan kegiatan warga sehari-hari.

Titik jalan yang ambles berada di jalan Desa Krama Jaya Dusun Majeti yang berbatasan dengan Desa Badrain.

Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Hendra Harianto memaparkan, kondisi jalan yang ambles ini terjadi sejak dua minggu yang lalu, akibat hujan deras yang turun beberapa waktu lalu.

“Sejak hujan pertama itu, hampir 2 minggu lebih jalan itu sudah ambles,” tuturnya saat dikonfirmasi Senin (13/10/2025).  

Pantauan koran ini, jalan ini ambles cukup parah, setengah dari badan jalan habis tergerus, akibatnya sekitar belasan meter jalan hanya dipakai sebelah, sehingga pengguna jalan ketika melintas di titik ini harus ekstra hati-hati dan mengalah dari salah satu arah.Sedangkan untuk pengaman jalan hanya dipasang bendera warna-warni dan batang pelepah pisang.

Hendra menegaskan, kondisi jalan yang ambles ini sudah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar dilakukan penanganan terhadap jalan ini, namun pihak dari BPBD belum merespon terhadap keberadaan jalan yang ambles ini.

Diakuinya, jalan ini sudah beberapa dua kali ambles, beberapa waktu lalu titik jalan ini sudah sudah pernah ambles. Dari informasi yang didapatkan penyebab jalan ini kerap ambles, karena dulunya di jalan ini bekas galian C, sehingga kontur tanah tidak padat dan mudah tergerus air saat hujan.

Karena tanahnya mudah tergerus sehingga tidak ada lagi kekuatan yang menopang fondasi jalan, sehingga sering terjadi Longsor di musim hujan, sehingga untuk penanganan pihaknya meminta kepada BPBD atau dinas terkait untuk memberikan penanganan dengan pemasangan beronjong agar ada yang menahan tanah dan fondasi jadi lebih kuat.

Politisi PKB asal Batu Kuta inipun meminta agar OPD terkait segera merespon kerusakan jalan ini.  Karena kalau tidak segera ditindak jalan Kabupaten ini terancam lumpuh total, bisa putus karena ambles nya bisa lebih lebar lagi.

Sementara itu Kades Kuripan Hasbi mengatakan, rumah warganya atas nama  H. Samsul Hakim rusak akibat angin kencang dan hujan pada Minggu (12/10/2025). “Satu rumah warga kami rusak,” imbuhnya.

Pihaknya pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke Pemkab dalam hal ini BPBD. Tim BPBD pun sudah turun mengecek ke lokasi. (her)

Penerbangan Lombok–Jogja dan Lombok–Malang Segera Dibuka

Penulis
ekbisntb.com
-
0
armada Wing Air di Bandara Lombok yang dalam waktu dekat akan melayani penerbangan ke Malang dan Jogja

Mataram (ekbisntb.com) – Setelah resmi membuka rute penerbangan Tambolaka–Lombok dan Waingapu–Lombok pada 10 Oktober 2025, Lion Group kembali melanjutkan ekspansi jaringan penerbangannya. Dalam waktu dekat, maskapai ini akan membuka dua rute baru, yakni Lombok–Yogyakarta (Jogja) dan Lombok–Malang (PP).
Corporate Communication Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pengembangan Lombok sebagai hub (pusat operasional) kedua Lion Group di kawasan Indonesia Timur, setelah Denpasar, Bali.
“NTB kini menjadi hub kedua Lion Group untuk wilayah Indonesia Timur. Artinya, Lombok berfungsi sebagai penghubung penerbangan dari dan ke berbagai kota lain di Indonesia,” jelas Danang ditemui di Mataram, Senin, 13 Oktober 2025.
Menurut Danang, posisi geografis NTB yang strategis menjadikan Lombok ideal sebagai titik penghubung berbagai wilayah di Indonesia. Termasuk luar negeri.
“Secara geografis, Lombok sangat menguntungkan. Letaknya di tengah-tengah, memudahkan konektivitas dari barat ke timur maupun sebaliknya,” ujarnya.
Dengan status baru sebagai hub, frekuensi penerbangan ke dan dari Lombok akan meningkat signifikan.
Danang menyebutkan bahwa pembukaan rute Lombok–Malang dan Lombok–Jogja saat ini sedang dalam proses perizinan. Jika semua proses administrasi rampung, penerbangan reguler dijadwalkan akan beroperasi setiap hari.
“Dalam waktu dekat, dua rute baru itu akan segera dibuka. Saat ini kami sedang mempersiapkan izin rute, jadwal penerbangan, serta skema harga tiket,” terang Danang.
Penerbangan akan menggunakan pesawat ATR 72 berkapasitas 72 penumpang, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit.
Pemilihan dua kota tersebut bukan tanpa alasan. Malang dikenal sebagai kota wisata dan pusat pendidikan, sekaligus kawasan bisnis yang berkembang pesat di Jawa Timur. Sementara Yogyakarta merupakan destinasi budaya dan pendidikan nasional yang memiliki potensi pergerakan penumpang tinggi.
“Malang dan Jogja memiliki daya tarik kuat, baik dari sisi wisata, pendidikan, maupun bisnis. Dengan adanya rute baru ini, konektivitas antarwilayah makin mudah, dan dampak ekonominya juga akan semakin terasa bagi daera ini khususnya,” jelasnya.
Melalui rute tersebut, masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur bisa lebih mudah terhubung ke kota-kota besar di Pulau Jawa tanpa harus transit jauh.
Danang menegaskan bahwa kehadiran rute-rute baru ini diharapkan mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata NTB. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam mengembangkan potensi penerbangan di Lombok.
“Dengan semakin banyak rute yang dibuka, mobilitas masyarakat akan meningkat, waktu tempuh makin singkat, dan peluang ekonomi makin terbuka. Kami berharap seluruh pihak terus mendukung langkah ini,” tutup Danang.(bul)

1...409410411...1,088Halaman 410 dari 1,088