PEMERINTAH pusat telah menghentikan sementara penyaluran beras bantuan pangan atau SPHP untuk 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai Februari ini, termasuk warga NTB. Karena itulah anggota Komisi IV DPR RI H.Johan Rosihan menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait dengan kebijakan ini agar menjadi atensi pemerintah.
Johan mengatakan, penghentian sementara bansos beras dan SPHP bertujuan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani agar tidak jatuh selama masa panen raya. Dengan mengurangi suplai beras ke pasar, diharapkan harga gabah tetap stabil dan petani mendapatkan keuntungan yang layak.
Menurut anggota DPR RI Dapil NTB I dari PKS ini, Perum Bulog saat ini memiliki cadangan beras sekitar 1,9 juta ton, yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam jangka pendek. Namun demikian pemerintah harus memastikan bahwa penghentian sementara distribusi beras bantuan pangan ini tidak mengganggu ketersediaan beras di masyarakat.
“Penting untuk memastikan bahwa penghentian sementara ini tidak mengganggu ketersediaan beras bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Johan Rosihan kepada Ekbis NTB, Sabtu 15 Februari 2025.
Menurutnya, kebijakan penghentian sementara penyaluran bansos beras dapat berdampak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Karena itulah pemerintah perlu melakukan mitigasi atau mengurangi risiko dampak buruk dari kebijakan ini, terutama terhadap MBR guna memastikan mereka tetap mendapatkan akses pangan yang memadai selama periode ini.
“Diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan mereka tetap mendapatkan akses pangan yang memadai selama periode ini,” ujarnya.
Selanjutnya yang tak kalah penting yaitu pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan dan durasi waktu penghentian sementara ini. Sosialisasi yang efektif dinilai akan membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan dan mengurangi potensi keresahan. Sebab masyarakat di bawah tetap berharap program ini tetap berjalan, sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih detail dan terbuka.(ris)
H. Fathul Gani dan H. Abdul Azis(ekbisntb.com/ham)
BANSOS Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau bantuan pangan (bapang) sejumlah 10 Kg per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dihentikan sementara oleh pemerintah pusat. Alasannya, anggaran sebesar Rp16,6 triliun di APBN akan dialihkan untuk penyerapan beras dalam negeri yang dilakukan oleh Bulog.
Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB H. Abdul Azis mengatakan, pemerintah daerah akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Terlebih dalam program ini, Pemprov NTB hanya ikut dalam proses monitoring di lapangan.
“Kalau kebijakan pusat menghentikan sementara, ya kita ikuti kebijakan itu, karena pusat yang luncurkan, kita daerah hanya ikut memonitoring saja,” kata Abdul Azis kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.
Menurutnya, kebijakan penghentian sementara penyaluran bapang untuk KPM guna menaikkan pendapatan petani di musim panen. Para petani juga harus bisa ditingkatkan kesejahteraannya melalui serapan yang optimal dan sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan.
Terkait adanya kekhawatiran komoditas beras akan menyumbang inflasi dari kebijakan dihentikan sementara program bapang ini, Azis mengatakan Pemprov bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin melakukan sejumlah upaya di lapangan dalam rangka mengendalikan inflasi. Misalnya dengan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menggandeng pelaku usaha.
“Inflasi kan ada beberapa komponen, bukan hanya dari beras, namun memang penyumbang inflasi yang tinggi di antaranya beberapa komponen dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, seperti beras. Tapi sebagai bentuk antisipasi, kita tetap melakukan instrumen, melalui gerakan pangan murah misalnya,” katanya.
Untuk diketahui, pemerintah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bansos beras SPHP. Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 7 Februari 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, penghentian bansos beras setelah ada keputusan Rakortas Bidang Pangan. Penghentian sementara ini dilakukan karena ada pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai database penerima.
Alasan lain, kata dia, dilakukan agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras. Hal itu dilakukan juga sebagai upaya menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April.
Sementara Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., menilai penghentian sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras selama dua bulan ke depan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Meski demikian, penghentian sementara ini diharapkan tidak terlalu berpengaruh pada harga beras di pasaran.
Walau di satu sisi, pihaknya mengharapkan, jika ada penyesuaian kenaikan harga beras ini berpengaruh pada pendapatan petani. Artinya, kenaikan harga beras tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja, tapi petani bisa merasakan dampak dari kenaikan harga beras.
Langkah yang dilakukan pemerintah ini, terangnya, bertujuan menstabilkan harga gabah di tingkat petani, karena ini merupakan tantangan utama yang harus dihadapi, terutama ketidaksesuaian data antara instansi pemerintah yang menangani sektor pertanian dan perdagangan pangan.
Selain itu, penghentian sementara ini dilakukan untuk evaluasi dan perbaikan dalam sistem penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran. Dalam hal ini, bantuan yang diterima benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kami memahami bahwa penghentian sementara ini mungkin akan menimbulkan dampak bagi masyarakat penerima bansos. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan bekerja keras agar proses evaluasi dan perbaikan ini dapat diselesaikan sesegera mungkin,” ujarnya, seraya mengharapkan penghentian sementara ini, distribusi bantuan sosial di NTB ke depannya dapat lebih optimal dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (ris/ham)
PEMERINTAH saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap program bantuan sosial (bansos), termasuk pemangkasan sementara anggarannya. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. Wahyudin, M.M., menegaskan penghentian bansos ini bersifat sementara sembari pemerintah memperbaiki data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
“Terkait dengan pemangkasan anggaran untuk bantuan sosial, barang kali itu sifatnya sementara saja, sambil menunggu data penerima manfaat diperbaiki. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kasus salah sasaran dalam penyaluran bantuan,” jelas Wahyudin.
Dampak penghentian bantuan sosial ini lebih dirasakan secara langsung oleh ekonomi keluarga penerima manfaat. Namun, Wahyudin juga mengakui bahwa program bansos memiliki efek berantai terhadap perekonomian, terutama terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Oleh karena itu, pemerintah sedang berbenah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat guna dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Justru sekarang pemerintah sedang berbenah untuk menghilangkan angka kemiskinan ekstrem dan menargetkan pada tahun 2025 angka tersebut menjadi nol persen,” tambahnya.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan pemadanan berbagai sumber data guna memastikan ketepatan sasaran penerima bansos. Beberapa data yang sedang dipadupadankan antara lain data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta data penerima bantuan dari PLN dan sumber lainnya.
Wahyudin berharap dengan pembenahan ini, seluruh program bansos ke depan dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. “Semoga nantinya semua program bansos bisa tepat sasaran,” pungkasnya. (bul)
PEMERINTAH telah mengumumkan penghentian sementara penyaluran beras melalui program bantuan pangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada awal Februari 2025. Langkah ini diambil berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Januari 2025, mengingat panen raya padi yang diperkirakan berlangsung lebih awal pada tahun ini.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati, menjelaskan penghentian sementara ini bertujuan untuk menjaga harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani agar tetap stabil dan minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Langkah ini diambil untuk memastikan harga GKP di petani tetap terjaga baik, minimal sesuai HPP,” ujar Sri Muniati.
Sebagai alternatif selama penghentian penyaluran bantuan pangan, Bulog NTB mendorong ketersediaan beras melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kios Pangan yang dapat memanfaatkan beras hasil panen petani lokal.
Bantuan pangan (bapang) adalah program yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membantu mengurangi beban pengeluaran daripada penerima bantuan pangan. Selain itu untuk menanggulangi gejolak harga.
Jumlah penerima bantuan pangan secara nasional sebanyak 22 juta orang lebih tinggi dari dibanding tahun 2023. Di mana pada tahun 2023 jumlah penerima bantuan pangan sekitar 21,3 juta PBP.
Sementara total alokasi bantuan pangan mencapai 643.000 PBP (penerima bantuan pangan) atau sekitar 6.430 ton setara beras dalam sekali penyaluran di NTB.
Bapang merupakan bagian dari program bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terdampak bencana alam dan situasi ekonomi yang sulit.(bul)
Masyarakat saat menerima bantuan beras dari pemerintah. Tahun 2025, penyaluran bansos beras dihentikan sementara selama 2 bulan.(ekbisntb.com/dok)
Pemerintah pusat telah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras selama dua bulan ke depan, yaitu pada Maret dan April 2025. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani menjelang panen raya yang akan datang. Mampukah stabilitas harga gabah di tingkat petani tetap terjaga?
“TEMAN saya tidak jadi menjual,” ungkap Siti, salah satu warga yang bekerja di Narmada, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) saat dititipi membeli beras pada temannya, Kamis, 13 Februari 2025.
Rumah KPM yang diberikan stempel oleh pemerintah, Minggu, 16 Februari 2025 di Selong. (ekbisntb.com/era)
Beras dengan jenis medium dijual seharga Rp 12.500 per kilogram dinilainya cukup murah dibandingkan dengan harga beras dengan jenis serupa di pasaran. “Kalau untuk 25 kilogram biasa dibeli seharga Rp 350 ribu. Tapi di teman itu bisa membeli dengan harga Rp320.000 per 25 kilogram,” ungkapnya.
Karena membeli harga teman, ungkapnya, maka harga yang diberikan jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli langsung ke pasaran. Meski demikian, dirinya tiba-tiba dihubungi temannya, jika beras yang dipesan tidak ada. Karena belum digiling, sehingga pesanannya tidak bisa dipenuhi. “Mungkin karena harga beras di pasaran cukup mahal, ya pesanan kita tidak bisa dipenuhi,” keluhnya.
Meski demikian, ia tidak sembarangan membeli beras. Karena sepanjang pengetahuannya banyak beras yang menggunakan bahan pemutih. Untuk itu, dirinya langsung memesan beras pada pedagang atau petani yang memproses produksi beras secara alami.
Dalam hal ini, ia tidak ingin kebijakan pemerintah yang menghentikan penyaluran Bansos selama dua bulan berdampak pada masyarakat kecil. Meski ia tidak mendapatkan bantuan beras dari pemerintah, secara tidak langsung akan berdampak pada kebijakan yang lain, terutama dari sisi harga di pasaran.
Sama halnya dengan Fatmi, salah satu anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos beras mendukung penghentian penyaluran beras sosial. Akan tetapi, penghentian ini harus dibarengi dengan kebijakan lain. Termasuk dengan menurunkan harga beras di angka Rp10 ribu per kilogram seperti beberapa tahun lalu.
Diakuinya, bantuan beras dari pemerintah yang didapatkan setiap bulan cukup membantu mengurangi pengeluaran keluarganya. Namun, kadang kala belum mencukupi kebutuhan selama satu bulan penuh. Oleh karena itu, pihaknya harus membeli lagi dengan harga yang cukup tinggi, yaitu Rp15 ribu per kilogram. “10 kg dapat sebulan sekali. Itupun kadang belum mencukupi. Jadi harus beli lagi,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Minggu, 16 Februari 2025.
Menurutnya, harga beras saat ini terlampau tinggi, sehingga dibanding memberikan bantuan ke beberapa masyarakat. Jauh lebih baik pemerintah menurunkan harga beras menjadi Rp10 ribu. Dengan demikian, harga beras berada di titik normal dan mengurangi beban masyarakat.
“Tidak apa-apa tidak dapat bantuan. Asalkan harganya turun. Kalau bisa Rp10 ribu per kilogram, seperti dulu,” sambungnya.
Menurutnya, daripada menyalurkan bantuan yang seringkali salah sasaran, lebih baik menurunkan harga seluruh bahan pokok, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat. “Kalau turun kan semua bisa menikmati. Misal kita diberikan bantuan 10 kilogram sebulan, selanjutnya kita harus beli lagi untuk mencukupi kebutuhan. Sama saja, kalau dijual Rp10 ribu kan lebih memudahkan,” katanya, seraya mengakui, selain mendapatkan bantuan beras, Fatmi juga mendapatkan bantuan telur dari pemerintah.
Berbeda dengan Patmi, Dea Sari, penerima manfaat bantuan beras sangat merasakan bantuan dari pemerintah tersebut. Pasalnya, dirinya tidak perlu lagi membeli pangan pokok tersebut lantaran sudah tercukupi dengan bantuan 10 kilogram per bulan. Hal ini karena suaminya seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan ia hanya tinggal bersama dengan kedua anaknya.
Dea Sari menyayangkan adanya kebijakan penghentian bantuan beras selama beberapa bulan ke depan. Dengan kebijakan tersebut, mau tidak mau pihaknya harus menambah pengeluaran membeli beras dengan harga yang dinilai cukup tinggi. “Sangat disayangkan. Kemarin saya dengar katanya akan dinaikkan dapat berasnya,” katanya.
Menurutnya, di samping menghentikan penyaluran beras Bansos, pemerintah mestinya memberikan penawaran lain kepada masyarakat, yaitu dengan menurunkan harga beras. “Kalau disetop tidak masalah, asal harga beras diturunkan juga. Sekarang kan harga beras sangat mahal, Rp15 ribu per kilo,” sambungnya.
Dea menyebutkan, pemerintah harus lebih bijak untuk tidak memberatkan masyarakat. Pasalnya, jika bantuan diberhentikan dengan harga yang masih melambung, itu sama saja dengan menambah beban. Harusnya, pemerintah tidak hanya menghentikan satu kebijakan, tetapi mengganti kebijakan dengan yang lebih baik, termasuk dengan menurunkan harga beras.
“Jangan membunuh masyarakat, kalau bisa harganya turun jadi Rp10 ribu per kg, kalau bisa Rp9 ribu. Kalau sekarang kan mahal,” pungkasnya.
Sementara Hamdi, salah satu pedagang beras di Pasar Narmada, menjual beras sesuai dengan harga pasar dan banyaknya permintaan. Diakuinya, ia hanya pedagang yang mengambil beras dari pengusaha yang memiliki penggilingan padi.
Jika ia diberikan harga mahal oleh pengusaha beras, maka mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga jual agar tidak mengalami kerugian. Khusus terkait setok beras di pasaran di tingkat pedagang cukup tersedia, sehingga pihaknya meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan setok beras di pasaran.(era/ham)
Lombok (ekbisntb.com) – Setelah lebih dari 30 tahun membesarkan organisasi pengusaha wanita Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB, Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi.,SH akan melepas tongkat estafet kepemimpinannya di IWAPI NTB.
Tanggal 25 Februari 2025 ini, IWAPI NTB akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk menentukan siapa Ketua IWAPI NTB selanjutnya, pasca Ratu Ganefi. Panitia Musda sudah melakukan penjaringan bakal calon hampir sebulan belakang.
Ketua IWAPI NTB, Ratu Ganefii menyatakan kesiapannya untuk meneruskan estafet kepemimpinan kepada penerus yang memenuhi syarat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Sudah waktunya estafet kepemimpinan IWAPI dilanjutkan oleh kader-kader terbaik di IWAPI,” katanya, Sabtu, 15 Februari 2025.
Ratu Ganefi menjelaskan, sampai saat ini satu calon yang mendaftar sesuai dengan ketentuan organisasi. Kandidat tersebut merupakan Wakil Ketua Umum IWAPI NTB yang telah berpengalaman dalam kepengurusan di tingkat daerah dan provinsi. Menurutnya, keberlanjutan kepemimpinan ini sangat penting untuk memastikan program-program IWAPI dapat berjalan secara konsisten.
“IWAPI adalah organisasi pengusaha yang telah berusia 50 tahun, dan sebagai organisasi besar, kepemimpinannya harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki tiga hal utama: otak (pemikir), otot (kuat fisik melaksanakan tanggungjawab), dan ongkos (punya modal, sehingga tidak menjadikan organsisasi sebagai tempat mencari keuntungan),” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa IWAPI tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program yang mendukung wirausaha perempuan, khususnya di sektor UMKM. Selam aini, organisasi ini berperan dalam membantu pengusaha perempuan dalam aspek legalitas, perizinan, networking, serta promosi produk. Termasuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan mendukung program-program pemerintah.
“Dengan pengalaman 32 tahun di IWAPI, dan telah menghadiri 32 kali Rakernas, saya ingin memastikan bahwa organisasi ini tetap eksis dan terus mendukung program pemerintah,” ujar mantan Anggota DPD RI ini.
Dengan transisi kepemimpinan yang terencana, IWAPI NTB diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi wirausaha perempuan di daerah ini khususnya.(bul)
Lombok (ekbisntb.com) – Real Estat Indonesia (REI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mensukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah di kawasan pesisir, pedesaan dan perkotaan.
Dalam kunjungannya ke NTB, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah sudah melakukan komunikasi dengan pengembangan yang tergabung di REI Provinsi NTB untuk membuat kawasan pemukiman percontohan.
Ketua REI Provinsi NTB, Hery Athmaja di Mataram, Sabtu, 15 Februari 2025 menyampaikan hasil diskusinya dengan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.
Menurutnya Presiden Prabowo Subianto sangat berhasrat ingin melakukan penataan pemukiman di kawasan pesisir dan pedesaan. Sehingga, dicetuskanlah program 3 juta rumah tahun ini, selain program rumah subsidi.
“Menurut Pak Wamen (Wakil Menteri PKP : Fahri Hamzah), bapak presiden ingin melihat kawasan pesisir tertata rapi. Sehingga kawasan pesisir bisa menjadi salah satu spot pemandangan wisata,” katanya.
Di NTB, REI NTB ingin mewujudkan harapan Presiden Prabowo dan Kementerian PKP itu dengan membangun kawasan pesisir di Pantai Ampenan, Kota Mataram. Bahkan, REI NTB ingin menjadikan proyek ini sebagai program percontohan nasional.
“Kemungkinan program ini gratis bagi kelompok masyarakat tertentu. Dananya dari APBN, karena Presiden Prabowo ingin benar-benar anggaran negara tepat sasaran,” tambahnya.
Hery Athmaja, mengungkapkan bahwa program nasional ini bertujuan untuk menata kawasan pesisir dengan standar internasional. “Jika kawasan pesisir ini bisa ditata seperti di luar negeri, maka harapan kawasan yang tertata, dapat menjadi potensi wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hery menambahkan, biasanya, masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir akan enggan untuk direlokasi ke tempat lain. Karena itu, pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan memugar rumah-rumah warga dan menjadikannya perumahan berstandar. Tentu, akan dipertimbangkan juga konsep perumahan yang tahan terhadap angin, dan ombak yang menerjang pesisir agar tidak mudah abrasi.
“Dari segi konstruksi juga pasti akan dipertimbangkan. Kontruksi bangunan yang cocok, yang dapat menahan abrasi. Karena itu, akan dilibatkan semua unsur, ahli konstruksi dan akademisi,” tammbahnya.
Hery menambahkan kembali, REI NTB akan menyusun proposalnya untuk segera diajukan ke Kementerian PKP. Sebab Kementerian PKP juga sangat bersemangat mewujudkan program ini. Apalagi Presiden Prabowo juga meminta agar tahun ini terwujud.
Selain sebagai hunian, rencana ini juga membuka peluang untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai pusat wisata kuliner dan ekonomi kreatif. Dengan adanya konsep yang matang dan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir di NTB.
Saat ini, REI NTB masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kesiapan pembangunan. Diharapkan proyek ini bisa segera terealisasi dan menjadi model bagi daerah pesisir lainnya di Indonesia.(bul)
Ketua Indonesian Chef Association NTB, Anton Suigono(ekbisntb.com/don)
Lombok (ekbisntb.com) – Penggunaan vitsin atau monosodium glutamat (MSG) dalam industri kuliner harus mengikuti takaran yang tepat, terutama untuk menjaga kualitas dan keamanan konsumsi.
Ketua Indonesian Chef Association NTB, Anton Suigono, mengungkapkan bahwa penggunaan vitsin, yang sering digunakan untuk memberikan rasa gurih pada makanan, sebaiknya dibatasi sesuai dengan aturan baku.
Takaran standar penggunaan vitsin dalam 1 kilogram bahan makanan antara 15-20 gram, yang dianggap sudah maksimal. “Takaran 1 sendok teh vitsin itu setara dengan 10-15 gramasi. Jika digunakan dalam jumlah yang lebih banyak, bisa berdampak buruk” ujarnya saat diwawancarai melalui saluran WhatsApp, Sabtu 15 Februari 2025.
Meskipun vitsin digunakan untuk meningkatkan rasa gurih dalam berbagai masakan, ia menekankan bahwa vitsin harus digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. “Selama pemakaian sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan, penggunaan vitsin akan aman,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa penggunaan vitsin tidak seharusnya disamakan dengan penggunaan gula. Dalam beberapa kasus, konsumsi gula lebih berbahaya daripada vitsin. Sebagai contoh, dalam secangkir teh, terkadang digunakan 2-3 sendok teh gula yang dianggap berlebihan.
Lebih lanjut, Ketua ICA NTB, menjelaskan bahwa tidak semua jenis makanan memerlukan vitsin. Vitsin, yang berasal dari Jepang dan terbuat dari sari rumput laut, banyak digunakan dalam masakan Asia, terutama dalam hidangan berkuah. Sementara itu, masakan kontinental atau western, lebih banyak mengandalkan bahan seperti garam dan tidak mengandung vitsin.
Untuk diketahui masakan kontinental dimaksud adalah masakan yang berasal dari Eropa, sedangkan western merajuk pada masakan dari negara barat.
Penting untuk diingat bahwa tidak semua jenis masakan memerlukan vitsin, dan penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis makanan yang sedang disiapkan. “Intinya, penggunaan vitsin dalam takaran yang tepat akan tetap aman untuk dikonsumsi,” tutupnya.(don)
Jakarta (ekbisntb.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mempromosikan berbagai tipe tiket nonton MotoGP Mandalika 2025, pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025.
Pertamina Grand Prix of Indonesia atau IndonesianGP 2025 akan dilangsungkan pada 3-5 Oktober 2025, di Sirkuit Mandalika.
Program penawaran harga spesial tiket MotoGP 2025 ini berlangsung hanya sampai 28 Februari 2025. Priandhi Satria, CEO of MGPA mengatakan, MGPA memberikan diskon besar di awal dan akan semakin mengecil mendekati hari pelaksanaan MotoGP Mandalika 2025, sampai tidak ada diskon lagi.
“Tiket VIP Hospitality, VIP Deluxe Class Rp 15.000.000 menjadi 11.250.000, VIP Luxury Tent T1, D, F, G Rp 7.750.000 menjadi Rp 5.812.500, harga yang kami tawarkan ini berlaku hingga 28 Februari saja” ucap Priandhi Satria di acara media talk-show IIMS 2025 Sabtu sore tadi.
Untuk tiket Grandstand, Priandhi Satria mengatakan, Premium Grandstand A harga awal Rp 1.750.000, menjadi Rp 612.500, Premium Grandstand B, C, J, K harga awal Rp 900.000 menjadi hanya Rp 315.000, kemudian Grandstand E, G, H, I harga awal Rp 400.000 menjadi hanya Rp 140.000.
Sementara itu, Samsul Purba selaku Vice CEO MGPA menambahkan, tahun ini, VIP Luxury Tent hadir sebagai pilihan terbaru bagi penonton yang menginginkan pengalaman eksklusif dalam menyaksikan IndonesianGP 2025. VIP Luxury Tent ini terletak di zona strategis T1, D, F, dan G. Area VIP Luxury Tent menawarkan pemandangan terbaik yang langsung menghadap titik-titik aksi paling mendebarkan di sirkuit. VIP Luxury Tent ini menghadirkan kenyamanan maksimal melalui berbagai layanan premium.(bul)
Lombok(ekbisntb.com) – LANGAN (Lalapan Angkringan) Rembiga di Jalan Dakota No. 20, Kota Mataram resmi dibuka, Sabtu, 15 Februari 2025. Pembukaan dilakukan oleh Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani.,M.Si didampingi Ownwer, Devi.
LANGAN Rembiga mengusung konsep “Lalapan Angkringan Naik Kelas” untuk memberikan pengalaman kuliner dengan kualitas lebih tinggi namun tetap menjaga kesederhanaan dan keaslian.
Menu andalan di LANGAN Rembiga mencakup berbagai jenis lalapan ayam, ikan, dan seafood lainnya yang disajikan dengan ciri khas sambal ganja, sambal korek, sambal belimbing, hingga sambal mangga.
Selain itu, terdapat pula berbagai menu pilihan sate, cemilan ringan dan berat, dan beragam minuman yang melengkapi pengalaman bersantap di tempat tersebut.
Menyasar segmen anak muda dan masyarakat umum, LANGAN Rembiga diharapkan dapat menjadi tempat nongkrong yang nyaman dan terjangkau, sekaligus memperkenalkan cita rasa kuliner NTB yang kaya akan tradisi.
Ownernya Devi menyampaikan, angkringan ini terinspirasi oleh tren anak muda yang gemar nongkrong dengan anggaran terjangkau namun tetap ingin menikmati menu sederhana yang lezat.
“Kami berharap angkringan kami bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya masyarakat NTB. Ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap tradisi kuliner lokal yang seringkali membawa kenangan dan kehangatan, serta menghadirkan suasana santai dan kebersamaan melalui makanan enak dengan cita rasa khas daerah,” ujarnya.
Pemprov NTB melalui Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani.,M.Si memberikan sambutan positif atas pembukaan tempat kuliner baru ini.
“Atas nama pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan selamat kepada LANGAN Rembiga. Ini adalah contoh yang luar biasa bagi generasi muda. Jangan doktrin anak-anak hanya untuk menjadi ASN, tetapi ajarkan mereka untuk menjadi wirausaha, yang nantinya dapat menarik lebih banyak orang untuk mengikuti jejak wirausaha yang baik,” tandasnya.(don)
