spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog Halaman 4

Hadirkan Semangat Digital untuk Generasi Muda, Telkomsel Gelar Event by.U’r Side di SMKN 2 Selong

0
Event by.U’r Side di SMKN 2 Selong yang digelar oleh Telkomsel, melalui brand digitalnya by.U(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Telkomsel, melalui brand digitalnya by.U, menggelar acara bertajuk by.U’r Side MPLS di Lombok Timur sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas dan semangat positif generasi muda. Kegiatan yang diadakan di SMKN 2 Selong 26 Juli 2025 ini menghadirkan berbagai aktivitas menarik dan interaktif yang dikemas secara fun dan edukatif, sekaligus memperkuat kedekatan by.U dengan segmen pelajar di Kota tersebut.

Dalam kegiatan by.U’r Side kali ini, Telkomsel menghadirkan berbagai aktivitas seru diantaranya di kegiatan Lomba Ranking 1 kompetisi edukatif yang menguji pengetahuan umum siswa dan Free Fire Competition kompetisi e-sport untuk siswa. Sebagai apresiasi tambahan, Telkomsel juga melakukan branding di kantin sekolah untuk mempercantik fasilitas sekolah sekaligus memperkuat identitas brand by.U.

Menurut Kevin Herywanto, Manager Mobile GTM Operations Region Bali Nusra, event by.U’r Side bertujuan untuk memberikan pengalaman digital yang lebih dekat kepada generasi muda sekaligus menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan.

 “Kami percaya bahwa generasi muda memiliki potensi besar dalam membentuk masa depan digital Indonesia. Melalui by.U’r Side, kami ingin menjadi teman digital yang selalu hadir di sisi mereka memberikan produk yang simpel, fleksibel, dan sesuai gaya hidup mereka.” ujarnya.

Di sisi lain, Telkomsel juga menghadirkan by.U Corner, yang memberikan berbagai promo spesial bagi siswa yang ingin menikmati layanan digital serba simpel dan fleksibel dari by.U dan juga program Trade-In Sim Card.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara sekolah kami dan telkomsel dalam pelaksanaan kegiatan MPLS tahun ini. Kehadiran Telkomsel memberikan warna baru dan menambah semangat bagi para peserta didik baru dalam mengenal lingkungan sekolah serta dunia digital yang kini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Semoga sinergi antara kami dan telkomsel dapat terus terjalin ke depannya demi mendukung pendidikan yang lebih maju.” Ungkap Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Selong, Hintjan Sugandhi, S. Ag.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel dalam mendukung perkembangan digital dan kreativitas generasi Z, khususnya di lingkungan sekolah. Lewat event seperti by.U’r Side, Telkomsel ingin hadir lebih dekat dengan anak muda dan menjadi bagian dari perjalanan digital mereka.

by.U terus berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup anak muda masa kini. Telkomsel berharap kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi seluruh siswa SMKN 2 Selong. (bul)

Potensi PAD di Eks Pelabuhan Ampenan Belum Digarap Maksimal

0
Sejumlah pengunjung di eks Pelabuhan Ampenan memadati lapak untuk menikmati kuliner. Penyewaan lapak menjadi salah satu potensi PAD yang belum digarap maksimal(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelabuhan Ampenan menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Mataram. Namun, potensi pendapatan asli daerah belum digarap secara maksimal.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Dr. Cahya Samudra dikonfirmasi pada, Selasa 27 Juli 2025 mengakui, retribusi lapak dan parkir di eks Pelabuhan Ampenan belum ditarik. Padahal detsinasi tersebut menjadi salah satu destinasi wisata yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah. Retribusi belum ditarik karena belum dimasukan dalam peraturan daerah. “Di eks Pelabuhan Ampenan belum kita tarik retribusi karena belum masuk dalam perda,” jelasnya.

Selain itu sambung Cahya, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram juga belum menetapkan nilai retribusi lapak. Ia memprediksi sewa lapak maupun retribusi parkir hampir sama seperti di Taman Wisata Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela. “Saya belum melihat nominalnya, tetapi paling tidak sama seperti di Loang Baloq,” sebutnya.

Mantan Camat Sekarbela menyebutkan, target pendapatan asli daerah dari sewa lapak di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025, senilai Rp600 juta. Capaian ini belum mencapai target yang diharapkan.

Pihaknya telah menegur pedagang untuk membayar sewa, karena menjadi tanggungjawab mereka untuk membayar retribusi. “Kita sudah berikan surat teguran supaya membayar sewa,” ujarnya.

Sewa lapak diakui, menjadi salah satu sumber PAD Kota Mataram. Pihaknya tidak segan-segan mengeluarkan pedagang dari lapak yang ditempati jika belum tidak melunasi sewa.

Mantan Lurah Pagutan Barat telah mengkalkulasi bahwa potensi PAD dari pengelolaan sewa lapak dan retribusi parkir di Taman Wisata Loang Baloq dan eks Pelabuhan Ampenan bisa mencapai Rp1 miliar per tahun. “Kalau kita hitung-hitung potensi PAD bisa mencapai Rp1 miliar,” demikian sebutnya. (cem)

Spesies Baru Jamur Morel Ditemukan di Rinjani, Bisa Jadi Bahan Pangan

0
Morchella Rinjaniensis atau jamur Morel Rinjani(ekbisntb.com/Fb BRIN)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) baru-baru ini menemukan spesies jamur Morel. Tim menemukan jamur Morel itu di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Jamur unik dari Rinjani yang memiliki nama latin Morchella Rinjaniensis ini menjadi jamur tropis pertama di Indonesia yang mempunyai deskripsi secara ilmiah.

Mengutip dari akun media sosial BRIN, tim peneliti menemukan jamur morel itu tumbuh liar di kawasan Cagar Biosfer Rinjani, Lombok. Tim menemukannya di ketinggian 900-1.200 MDPL. Atau lebih tepatnya di sekitar jalur Torean, Senaru, Sembalun, Tetebatu, dan Aik Berik. Jamur Morchella Rinjaniensis umumnya muncul saat musim peralihan, sekitar April-Mei.

Jamur Morel dari Rinjani dan Tidak Ada Duanya

 Keunikan dan kebaruan Jamur Morchella Rinjaniensis itu terbukti dari segi morfologi dan genetiknya yang berbeda dari jamur Morchella lain.

Ukuran jamur ini bisa mencapai 19 cm dengan pola lubang (pits) yang acak. Selain itu, jamur yang tumbuh di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini memiliki spora besar dan permukaan mirip labirin.

“Ditempatkan dalam klade yang berbeda secara genetik membuktikan bahwa jamur Morel dari Rinjani ini adalah spesies yang baru,” jelas peneliti BRIN, Atik Retnowati dikutip dari keterangannya di akun medsos resmi BRIN, Senin 28 Juli 2025.

Punya Potensi Jadi Bahan Konsumsi

Atik juga menyebut, Jamur Morchella Rinjaniensis ini juga dapat menjadi bahan konsumsi dan bernilai ekonomi tinggi. Jamur Morel Rinjani tumbuh subur di hutan alami dekat aliran air.

Peneliti terus mendorong konservasi berkelanjutan. Hal itu sejalan program Man and The Biosphere UNESCO dengan harapan agar bisa dikembangkan jadi sumber pangan baru yang ramah lingkungan.

“Morchella Rinjaniensis punya karakter unik yang tidak ditemukan pada jenis Morel lain, baik secara bentuk maupun genetik. Temuan ini penting untuk masa depan riset, konservasi, dan budi daya jamur lokal,” pungkasnya. (sib)

Gapasdap Lembar : Tidak Ada Penutupan Pelabuhan, Kapal Berangkat Sesuai Jadwal

0
Kondisi penumpukan penumpang di Pelabuhan Lembar, akibat eksodus penumpang pengguna kapal cepat Lombok Bali yang ditutup sementara karena faktor cuaca(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Cabang Lembar, Firman Dandy memastikan bahwa hingga Selasa malam, 29 Juli 2025 aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat maupun di Pelabuhan Padang Bai, Bali, tetap berjalan normal tanpa penutupan.

“Sampai malam ini tidak ada penutupan pelabuhan baik di Lembar maupun Padang Bai. Kapal Dharma Ferry 8 juga sudah berangkat sesuai jadwal, dengan kondisi ombak sekitar 1 hingga 1,5 meter yang masih tergolong aman untuk pelayaran,” ujar Firman.

Ia juga menepis kabar yang menyebutkan adanya penumpukan penumpang di Pelabuhan Lembar akibat penutupan pelabuhan. Menurutnya, antrean penumpang yang terjadi lebih disebabkan oleh eksodus penumpang dari jalur fast boat yang ditutup sementara karena cuaca buruk.

“Penutupan terjadi di jalur fast boat dari Senggigi dan Teluk Nare menuju Padang Bai, bukan di jalur feri reguler. Ini kemungkinan karena faktor cuaca, sehingga sebagian besar penumpang beralih ke Pelabuhan Lembar untuk menyeberang menggunakan kapal feri,” jelasnya.

Firman menambahkan, penyeberangan kapal feri di Lembar masih berjalan sesuai jadwal yang telah dirilis sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa pada kondisi cuaca tertentu, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bisa mengeluarkan imbauan kepada kapal berukuran kecil untuk tidak berlayar.

“Namun untuk kapal berukuran besar dengan stabilitas tinggi, biasanya tetap diperbolehkan melaut. Sampai malam ini pun belum ada imbauan dari KSOP terkait cuaca ekstrem, jadi semua berjalan aman dan lancar,” katanya.

Firman mengimbau masyarakat dan pengguna jasa penyeberangan agar tetap tenang dan memantau informasi resmi dari pihak pelabuhan atau operator kapal. Ia menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional.(bul)

Bank Indonesia Bawa Rp8,085 Miliar Uang Baru untuk Penukaran di Pulau-pulau Terluar NTB

0
Bank Indonesia melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat dengan membawa Rp8,085 miliar uang baru untuk penukaran di pulau-pulau terluar NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) kembali melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2025, sebuah misi distribusi dan edukasi uang rupiah ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Tahun ini, sebanyak Rp8,085 miliar uang tunai dibawa dan dilepas secara resmi oleh Kepala Perwakilan BI NTB, Berry A. Harahap, dari Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat.

Ekspedisi ini menyasar lima pulau terluar di NTB, yakni Pulau Moyo, Bajo Pulo, Desa Pusu, Pulau Medang, dan Pulau Maringkik. Distribusi uang rupiah dilakukan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menggunakan kapal KRI Tongkol. Rangkaian kegiatan berlangsung sejak 29 Juli hingga 4 Agustus 2025.
“Ekspedisi ini membawa lebih dari Rp8 miliar tahun ini, tepatnya Rp8,085 miliar. Jumlah ini naik sekitar 6 persen dibandingkan tahun lalu,” kata Deputy Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Ignatius Adhi Nugroho.

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari ekspedisi ini bukan sekadar mendistribusikan uang, tetapi memastikan kualitas dan kecukupan uang layak edar di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki akses langsung ke layanan perbankan.

“Ini bukan kegiatan bagi-bagi uang. Tujuan utamanya adalah menukarkan uang lusuh dengan uang baru, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini penting agar transaksi ekonomi di pulau-pulau tersebut tetap efisien dan aman,” jelasnya.

Selain penukaran uang, BI NTB juga menggelar edukasi kepada masyarakat mengenai CBP (Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah), agar masyarakat memahami pentingnya menjaga dan menggunakan uang rupiah secara bijak.
Ditambahkannya, meski saat ini transaksi digital seperti QRIS terus digencarkan, Ignatius menegaskan bahwa uang tunai masih menjadi kebutuhan utama, terutama di wilayah-wilayah 3T yang belum memiliki infrastruktur digital memadai.

“Uang tunai tetap dibutuhkan, terutama di daerah yang tidak memiliki akses perbankan dan jaringan internet yang memadai. Di daerah terluar seperti ini, transaksi non-tunai belum bisa sepenuhnya diterapkan,” ungkapnya.

Dari evaluasi ekspedisi tahun-tahun sebelumnya, BI mencatat bahwa uang yang beredar di wilayah terluar cenderung cepat rusak dan lusuh. Hal ini disebabkan karena masyarakat harus menyeberang pulau untuk mendapatkan uang layak edar, sementara kantor layanan bank tidak tersedia di wilayah mereka.

“Masyarakat kesulitan mendapatkan uang baru. Maka kegiatan ini sangat penting agar mereka tetap mendapatkan uang yang layak edar dan transaksi ekonomi berjalan lancar,” tambahnya.

Dengan tersedianya uang tunai yang sesuai pecahan dan dalam kondisi layak edar, BI berharap transaksi masyarakat menjadi lebih efisien dan tidak terkendala. Meski bukan bantuan langsung yang memberi efek kesejahteraan instan, Igtnathius menekankan bahwa peredaran uang yang baik turut mendukung stabilitas ekonomi lokal.

“Jangan bayangkan kegiatan ini langsung membuat masyarakat makmur, tapi yang pasti, transaksi jadi lebih efisien dan aman. Itu yang kita jaga,” tegasnya.(bul)

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Menjadi Rp1,906 Juta/Gram

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (29/7) kembali mengalami penurunan dua hari beruntun, kini menjadi Rp1.906.000 dari semula Rp1.914.000 per gram atau turun Rp8.000.

‎Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke angka Rp1.752.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.003.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.906.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.752.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.603.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.305.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.555.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp46.262.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.445.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp184.812.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp461.765.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp923.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.846.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Bulog NTB Aktif Pantau Penjualan Beras SPHP, Pastikan Harga dan Kualitas Sesuai

0
Pengawasan beras SPHP di pasaran(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan menjamin kualitas beras di pasar, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kegiatan ini dilakukan secara aktif dan rutin oleh tim Bulog NTB melalui monitoring langsung ke sejumlah pasar tradisional dan titik-titik penjualan.

Kepala Perum Bulog Wilayah NTB,Sri Muniati, menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa penjualan beras SPHP berjalan tepat sasaran, baik dari sisi harga maupun kualitas.

“Kami dari Bulog NTB aktif melakukan monitoring ke pasar-pasar untuk memastikan bahwa beras SPHP yang dijual kepada masyarakat telah memenuhi standar kualitas dan dipasarkan dengan harga sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” tegas Sri Muniati, Selasa, 29 Juli 2025.

Menurut Sri, pengawasan rutin ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta mencegah penyimpangan harga di lapangan. Terlebih, keberadaan beras SPHP sangat penting dalam menekan fluktuasi harga beras di pasaran, khususnya di tengah potensi kenaikan harga akibat faktor cuaca dan pasokan.

“Kualitas beras SPHP yang disalurkan ke pasar terus kami jaga. Begitu juga dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, harus tetap diikuti oleh para pedagang,” tambahnya.

Beras SPHP dijual dengan HET sesuai yang ditentukan pemerintah yakni Rp12.500 per kilogram. Setiap titik penjualan yang terpantau menjual di atas harga tersebut akan mendapat teguran, bahkan bisa diberi sanksi jika ditemukan pelanggaran berulang.

Sri Muniati menjelaskan bahwa Bulog NTB telah bekerja sama dengan dinas terkait, termasuk Dinas Perdagangan Provinsi dan kabupaten/kota, dan aparat untuk melakukan sinergi pengawasan. Petugas Bulog bersama tim gabungan menyisir pasar, agen, hingga toko pengecer.

Langkah ini tak hanya bertujuan menjaga keterjangkauan harga, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap program SPHP.

“Kita ingin pastikan masyarakat menerima beras SPHP dengan mutu baik dan harga terjangkau. Itu kunci utamanya,” tegasnya lagi.

Menghadapi potensi lonjakan permintaan beras di musim-musim tertentu, seperti menjelang akhir tahun dan musim paceklik, Bulog NTB juga telah menyiapkan stok yang cukup. Distribusi akan terus diintensifkan agar pasokan tidak terputus dan harga tetap terkendali.

“Dengan stok yang tersedia dan pengawasan yang berjalan baik, kami optimis program SPHP dapat terus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Sri Muniati.(bul)

Permintaan Telur Naik Signifikan, Peternak Sebut Efek FORNAS di NTB

0
Ervin Tanaka, sedang melakukan panen telur di kandangnya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Permintaan terhadap telur ayam di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat (Petarung) NTB, Ervin Tanaka, menyebutkan bahwa peningkatan permintaan tersebut mencapai hampir 50 persen, diduga dipicu oleh gelaran Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) yang tengah berlangsung di wilayah NTB.

“Permintaan telur meningkat tajam, kelihatan sekali naiknya. Saya perkirakan hampir 50 persen. Selain dari pelanggan lama, permintaan baru juga mulai masuk. Ini sudah berjalan sekitar seminggu,” ungkap Ervin saat diwawancarai di Mataram, Senin, 29 Juli 2025.

Menurut Ervin, lonjakan permintaan ini menjadi angin segar bagi para peternak ayam petelur di NTB, terutama anggota Petarung NTB. Meskipun sebagian kandang mengalami kekosongan stok karena permintaan tinggi, suplai telur masih bisa dijaga melalui kerja sama antarpeternak.

“Beberapa kandang memang sudah habis stoknya, tapi masih ada juga yang bisa menyuplai. Kalau ada kandang teman yang kosong, kita saling bantu ambil dari kandang peternak lain. Jadi sejauh ini suplai masih terjaga,” jelasnya.

Ervin mengakui bahwa tingginya permintaan juga memicu kenaikan harga telur di pasaran. Namun, kenaikannya masih tergolong wajar dan tidak membebani konsumen secara signifikan.

“Karena demand tinggi, memang ada sedikit kenaikan harga. Tapi masih dalam batas wajar dan disesuaikan dengan kondisi stok di lapangan,” ujarnya.

Ervin menilai pelaksanaan event nasional seperti FORNAS membawa dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha sektor peternakan. Ia bahkan berharap event serupa bisa digelar secara berkala.

“Kita berharap ada event besar seperti FORNAS ini bisa rutin diadakan tiga bulan sekali. Dampaknya sangat terasa bagi peternak, apalagi tidak ada hari besar keagamaan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Meskipun lonjakan permintaan memberi keuntungan secara ekonomi, Ervin mengingatkan agar para peternak tetap fokus menjaga keberlanjutan produksi dan pasokan telur di tengah fluktuasi permintaan.

“Stok memang sempat terkuras, tapi kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara produksi dan distribusi. Dengan kerja sama antarpeternak, suplai tetap aman,” tutupnya.(bul)

BP3MI NTB Pastikan Tak Ada PMI Asal NTB Bekerja di Thailand dan Kamboja

0
Noerman Adhiguna (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang tercatat bekerja secara resmi di Thailand maupun Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, merespons kekhawatiran publik terhadap potensi dampak konflik antarnegara di kawasan Asia Tenggara terhadap WNI.

“Kami memantau kondisi yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Namun hingga saat ini, tidak ada laporan dari masyarakat NTB terkait anggota keluarganya yang bekerja di dua negara tersebut,” kata Noerman saat ditemui di Mataram, Selasa, 29 Juli 2025.

Menurutnya, baik Thailand maupun Kamboja bukan termasuk negara tujuan penempatan resmi bagi pekerja migran asal Indonesia, khususnya dari wilayah NTB. Oleh karena itu, kemungkinan adanya PMI asal NTB di dua negara tersebut sangat kecil.

“Kalau pun ada WNI di sana, bisa jadi pelajar atau warga yang tinggal sementara karena urusan pribadi. Untuk itu, penanganannya merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri,” jelasnya.

Terkait Kamboja, Noerman menyebut negara tersebut sering dikaitkan dengan aktivitas judi online ilegal, sehingga tidak menjadi pilihan logis bagi masyarakat untuk mencari kerja di sana.

“Kamboja bukan negara penempatan. Bahkan kalau ada yang bekerja di sana, kemungkinan besar dilakukan secara ilegal, dan pasti akan ada laporan dari pihak keluarga,” ujarnya.

Noerman juga menambahkan bahwa BP3MI NTB terus meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri secara ilegal, terlebih ke negara-negara yang tidak memiliki kesepakatan penempatan tenaga kerja dengan Indonesia.

BP3MI NTB mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri, khususnya ke negara-negara yang tidak terdaftar sebagai negara tujuan penempatan resmi. Masyarakat diminta untuk selalu berkonsultasi dengan instansi resmi terkait migrasi tenaga kerja sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, memastikan bahwa Kemlu RI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dan Bangkok terus memantau secara dekat konflik bersenjata yang terjadi di perbatasan Provinsi Oddar Meanchey (Kamboja) dan Provinsi Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, serta Surin (Thailand).

“Berdasarkan hasil komunikasi dengan berbagai pihak, hingga kini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban konflik bersenjata tersebut,” terang Judha.

Sebagai langkah antisipasi, KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok telah mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh WNI yang berada di dua negara tersebut agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari perjalanan ke wilayah konflik.

Terus memantau informasi keamanan dari media dan otoritas setempat, segera melakukan lapor diri ke perwakilan RI terdekat, menghubungi hotline KBRI jika menghadapi situasi darurat. Hotline KBRI Phnom Penh: +855 12 813 282. Hotline KBRI Bangkok: +66 92 903 1103. (bul)

Sri Mulyani Lapor Telah Kucurkan Dana Desa Rp40,34 Triliun

0
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi dua Wakil Menkeu, Suahasil Nazara (kiri) dan Thomas Djiwandono (kanan), saat jumpa pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah rapat terbatas membahas APBN bersama Presiden Prabowo Subianto(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025, setara 58,46 persen dari pagu Rp69 triliun.

“Dari jumlah itu, Rp1,62 triliun digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang telah menjangkau 7.918 desa di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dipantau di Jakarta, Senin 28 Juli 2025.

Dia menjelaskan Dana Desa merupakan instrumen untuk mendorong pembangunan desa secara langsung. Anggaran juga digunakan untuk membuka akses infrastruktur, meningkatkan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kegiatan ekonomi produktif di desa.

Di sisi lain, kata Sri Mulyani, negara juga hadir di tengah masyarakat melalui BLT Desa. BLT Desa adalah bantuan langsung untuk membantu keluarga rentan tetap bertahan dan produktif, terutama dalam menghadapi gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi global.

“Mari kawal bersama pemanfaatan Dana Desa agar tepat guna, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi pembangunan,” ujar Sri Mulyani.

Sejak dialokasikan pertama kali pada 2015, Dana Desa telah menjangkau lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia.

Tujuan Dana Desa adalah untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Anggaran Dana Desa pada 2025 dialokasikan sebesar Rp69 triliun, dengan pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran (TA) sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula.

Ketentuannya, alokasi dasar ditetapkan sebesar 65 persen dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44,84 triliun. Alokasi afirmasi sebesar 1 persen dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689 miliar. Alokasi kinerja ditetapkan sebesar 4 persen dari anggaran Dana Desa atau Rp2,75 triliun.

Terakhir, alokasi formula ditetapkan sebesar 30 persen dari anggaran Dana Desa dan ditambah sisa dari perhitungan alokasi dasar, afirmasi, dan kinerja yang belum terbagi ke desa atau sebesar Rp20,7 triliun. (ant)