Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 321

Dampak Efisiensi, Kunjungan Wisatawan Berkurang 90 Persen

0
Dewantoro Umbu Joka (ekbisntb.com/era)

KUNJUNGAN wisatawan berasal dari kegiatan Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE) ke NTB berkurang 90 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.  Hal tersebut dirasakan langsung oleh Ketua Asosiasi Tour dan Travel Indonesia (ASITA) NTB, Dewantoro Umbu Joka, SH. Ia menilai efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan hanya dirasakan oleh ASN, tetapi juga masyarakat.

“Dampak efisiensi yang merasakan langsung adalah masyarakat, misal UMKM kan yang beli tidak ada lagi,” ujarnya kepada Ekbis NTB beberapa waktu lalu.

Efisiensi, sambungnya juga sangat mempengaruhi perhotelan. Disampaikan, memasuki kuarter ke II tahun 2025, tingkat okupansi hotel menurun hingga 50 persen.

Jika kondisi ini dibiarkan tanpa solusi, masalah yang semakin besar bisa saja terjadi di masa depan. Salah satunya adalah ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan perhotelan.  “Di hotel lama-lama dia mulai pengurangan. Bahasa kasarnya PHK. Nah, itu kan timbul masalah baru,” ucapnya.

Sebagai pelaku pariwisata, ia berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk memperlonggar kebijakan efisiensi ini. Apalagi NTB khususnya Lombok yang dicanangkan menjadi The Next Bali, rencana ini dinilai akan sia-sia jika pemerintah tutup mata, telinga dengan kondisi yang terjadi di masyarakat.

“Saya, Ketua ASITA berharap ada perubahan kebijakan di pusat. Tetapi pemahaman efisiensi itu kita tidak tahu. Apakah benar-benar tidak boleh perjalanan dinas kan kita belum tahu juga. Yang jelas perputaran uang di NTB sangat turun, saya hitung-hitung bisa sampai Rp1-2 triliun,” jelasnya.

Disampaikan, kunjungan wisata NTB di tahun ini hanya 10 persen dari kunjungan tahun lalu. Artinya, NTB kehilangan 90 persen kunjungan wisatawan. Padahal, biasanya memasuki kuarter ke II, sudah mulai banyak asosiasi atau pemerintahan yang menjadikan NTB sebagai salah satu daerah pelaksanaan MICE.

“Kalau 50 masih oke, tapi ini cuma 10 persen. Kekurangannya 90 persen. Coba dibandingkan dengan tahun lalu, lihat dengan mata saja sudah keliatan kurangnya,” terangnya.

Adapun dengan latar belakang Gubernur NTB sebagai mantan Duta Besar, ia berharap koneksi yang dimiliki pimpinan NTB bisa menarik banyak asosiasi atau kegiatan di NTB, sehingga kunjungan ke daerah ini bisa normal kembali.  “Kita berharap MICE dari event internasional, itu sangat membantu,” ucapnya. (era)

Pemkot Upayakan Pemulihan Industri Perhotelan

0
Jamaluddin dan Cahya Samudra (ekbisntb.com/hir)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Pariwisata (Dispar) akan berupaya memulihkan industri perhotelan yang tengah mengalami keterpurukan. Sektor ini mengalami penurunan tajam sejak awal tahun 2025, yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan stabilitas usaha di bidang perhotelan.

Para pelaku industri ini menyuarakan keluhannya terkait minimnya komunikasi dan perhatian dari pemerintah kota, di tengah tekanan yang semakin berat sejak awal tahun 2025. Tidak hanya mengeluhkan kondisi usaha yang melemah, mereka juga berharap adanya langkah konkret dan sinergi dengan pemerintah daerah. Hampir seluruh hotel di Kota Mataram kini menghadapi masa sulit, ditandai dengan penurunan pendapatan secara signifikan.

Kepala Dispar Kota Mataram, Cahya Samudra, menjelaskan kondisi ini dipicu oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap sejumlah agenda dan kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari strategi menarik wisatawan.

“Kita tetap berusaha untuk tetap menghadirkan dan menciptakan event-event. Dan akan terus kami perbaharui destinasi yang Kota Mataram miliki, sehingga bisa menarik wisatawan-wisatawan. Tentu berkolaborasi dengan provinsi, sehingga Lombok ini menjadi satu kesatuan,” ujarnya pekan kemarin.

Terkait belum adanya  komunikasi atau pembicaraan resmi antara asosiasi dengan pemerintah kota,  menegaskan, ppihaknya segera melakukan  komunikasi dan koordinasi.

“Memang belum ada pertemuan secara resmi dengan AHM. Kominikasi secara langsung memang belum kami lakukan, tapi kami komunikasi via WhatsApp. Tetapi ke depannya insyaallah kita akan lakukan rapat koordinasi dengan pihak AHM, untuk membahas perjalanan 2025 ini,” terangnya.

Diharapkan, langkah konkret dan koordinasi yang lebih intensif antara Pemkot Mataram dan para pelaku industri perhotelan dapat segera memulihkan sektor ini, yang selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi lokal.

Hal senada disampaikan Kepala Dispar Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T. Jamaluddin menyadari persoalan yang dialami pengelola hotel yang ada di daerah ini. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya terjadi di NTB, tapi secara nasional, karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) I Tahun 2025.

Dalam hal ini, pihaknya meminta manajemen hotel melakukan inovasi dan tidak hanya mengandalkan MICE. Tapi ada inovasi yang dilakukan manajemen hotel, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB, termasuk tingkat hunian di hote.

Menurutnya, masih banyak pasar-pasar yang harus dilirik. Salah satunya adalah pasar Malaysia yang memiliki potensi besar. Apalagi masih ada penerbangan langsung Malaysia yang bisa dimanfaatkan untuk menggaet wisatawan asal negeri Jiran ini.

Pihaknya juga meyakinkan pemerintahan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan pariwisata di NTB. Selain itu, ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia.  (hir/ham)

Tuntut Dibangunkan Jalan, Warga di Salah Satu Desa Nunggak PBB Rp1 Miliar lebih

0
Kepala Dinas PUTR Lobar H. L. Winengan (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyakarat di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Lombok Barat sangat besar mencapai Rp1,1 miliar. Besarnya tunggakan pajak ini, menandakan bahwa banyak warga setempat tidak taat terhadap kewajibannya kepada pemerintah. Di satu sisi mereka selalu menuntut haknya dibangunkan jalan, sementara dari kewajiban meraka tidak taat.

Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) HL Winengan mengatakan bahwa tender proyek pembangunan jalan Terong Tawah selesai bulan Mei ini. Namun tidak serta merta langsung bisa dikerjakan. Sebab ada proses dalam pelaksanaan pekerjaan lainnya, di antaranya perusahaan pemenang tender perlu menyerahkan jaminan. “Pemkab pasti bangun jalan itu, tapi masyarakat juga tidak boleh menuntut haknya saja, tapi kewajiban harus dia lakukan,” tegasnya, akhir pekan kemarin.

Sebab dari koordinasinya dengan OPD terkait, warga di sana banyak belum melaksanakan kewajiban membayar PBB. Dari PBB yang harusnya dibayar di desa itu sebesar Rp2,1 milliar lebih per tahun. “Tapi baru bayar Rp1 miliar, berarti setengah belum bayar, Rp1,1 miliar lebih belum bayar PBB warga Terong Tawah,”tegasnya.

Dengan mereka menuntut hak dibangunkan jalan, lalu Pemkab Lobar membangunkan bulan depan maka tentu harus dibarengi dengan kesadaran mereka melaksanakan kewajiban membayar pajak ke negara atau pemerintah.
Selain itu, warga setempat perlu punya kesadaran agar mengurus KTP ke Lobar. Sebab menurutnya tidak ada dosanya atau salahnya kalau ber KTP Lobar. Lebih banyak mereka ber KTP luar, terutama warga yang tinggal di perumahan. (her)

Tiga Bulan, Jumlah PMI Asal Lotim ke Luar Negeri 2.587 Orang

0
H. Muhammad Hairi (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Selama tiga bulan terakhir (Januari-Maret 2025), jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok Timur (Lotim) yang bekerja di luar negeri tercatat mencapai 2.587 orang. Data ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, H. Muhammad Hairi, belum lama ini.

Hairi menjelaskan saat ini Arab Saudi telah membuka kembali moratorium untuk penerimaan PMI, baik pekerja formal maupun informal. Namun, petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaan penempatannya masih menunggu kepastian dari pemerintah.

Sementara itu, Malaysia Timur masih menjadi tujuan utama PMI Lotim, sedangkan Malaysia Barat, belum menerima penempatan, karena masih dalam proses penataan.

Hairi mengakui banyak kasus permasalahan dialami PMI di Timur Tengah. Namun, dengan dibukanya kembali moratorium ke kawasan tersebut, ia berharap ada kejelasan aturan dari pemerintah, termasuk untuk pekerja formal dan informal seperti ibu rumah tangga, sopir, dan sektor lainnya.

“Kami belum menerima juklak dan juknis dari pemerintah terkait penempatan PMI ke Timur Tengah. Yang jelas, pemerintah tidak ingin ada lagi kasus-kasus yang merugikan PMI,” tegas Hairi.

Ia juga mengingatkan bahwa bekerja di negara yang tidak memiliki perjanjian ketenagakerjaan dengan Indonesia berstatus ilegal, kecuali bagi mereka yang masuk sebagai pelancong. “Kita berharap PMI yang berangkat bisa bernasib baik dan terlindungi,” tambahnya.

Sementara itu, untuk Australia, Hairi menegaskan tidak ada kerja sama di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Australia, sehingga penempatan PMI ke negara tersebut tidak dimungkinkan.

Dengan tingginya angka PMI asal Lotim, pemerintah setempat terus berupaya memastikan perlindungan dan legalitas penempatan pekerja ke luar negeri agar terhindar dari risiko pekerja ilegal dan eksploitasi. (rus)

Bangun Daerah, MAS dan Kagama NTB Perkuat Sinergi

0
Pengerakse Agung MAS H. Lalu Sajim Sastrawan memberikan sambutan pada halalbihalal MAS dan Kagama NTB, Sabtu 26 April 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Majelis Adat Sasak (MAS) bersama Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) NTB menggelar kegiatan Halalbihalal 1446 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi NTB, Sabtu 26 April 2025.

Acara yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat di NTB, alumni UGM, serta masyarakat Sasak berkumpul untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendorong kolaborasi antaranggota komunitas dalam membangun Lombok yang lebih maju.

Pengerakse Agung Majelis Adat Sasak (MAS) Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan mengatakan, MAS dan Kagama tidak dapat terpisahkan, karena boleh dikatakan UGM, merupakan salah satu tempat menimba para pendahulu tokoh masyarakat Sasak mulai menimba ilmu pengetahuan. Setelah itu, berinisiatif membentuk Yayasan Pendidikan Sangkareang yang menjadi cikal bakal lahirnya Universitas Mataram dan awal mulai membangun Provinsi NTB dengan berbagai peran di pemerintahan daerah.

Hal ini menjadi dasar jika hubungan dengan UGM sangat kuat. ‘’Sebagai penerus tentunya harus kita melanjutkan kolaborasi dan sinergi bersama UGM tetap dijaga dan dikembangkan, dalam pembangunan kemajuan daerah. Sinergi bersama UGM harus tetap kita jaga dan kembangkan, dalam memberikan dukungan dengan melibatkan Kagama untuk program pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian Kagama NTB dr. Hj. Nurhandini Eka Dewi, menegaskan, pihaknya siap memperkuat sinergi bersama MAS dalam membangun daerah dari segala lini, seperti pendidikan, kesehatan dan mendukung program unggulan pemerintah daerah lainnya.

Menurutnya, Kagama NTB komitmen mendukung program pemerintah daerah dan banyak berperan serta memberikan kontribusi nyata dari segala bidang. ‘’Sesuai disiplinan keilmuan dan profesi masing-masing ” jelas mantan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB ini. (ham)

Penting, Hubungan Media dan Pemerintah

0
Kepala Diskominfotik NTB Najamuddin Amy, Anggota Dewan Pers Terpilih Yogi Hadi Ismanto pose bersama dengan Pengurus PWI NTB yang digelar di LPP RRI Mataram, Sabtu 26 April 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTB menggelar halalbihalal di Aula Lembaga Penyiaran Publik RRI Mataram, Sabtu 26 April 2025. Acara ini dihadiri pengurus PWI Kabupaten/Kota se NTB. Hadir mewakili Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DIskominfotik) Dr. Najamuddin Amy, M.M. hadir juga anggota Dewan Pers Terpilih Yogi Hadi Ismanto, M.H.

Kepala Diskominfotik NTB Najamuddin mengajak wartawan atau media berkolaborasi sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah, khususnya Pemprov NTB, sehingga apa yang dicita-citakan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam membangun NTB Makmur dan Mendunia ini bisa diwujudkan.

Diakuinya, hubungan antara media dan pemerintah penting. Atas dasar itu, pemerintah daerah berusaha membangun komunikasi yang efektif dan transparan, khususnya dengan masyarakat. Selama ini, hubungan Pemerintah Provinsi NTB dengan wartawan, termasuk organisasi wartawan seperti PWI, IJTI, AJI cukup baik.

Untuk itu, kolaborasi, kerja sama, koordinasi, saling mengingatkan dan saling menghargai merupakan ‘’panglima’’ dari sebuah hubungan yang dirajut untuk membangun NTB.

Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB ini juga mengingatkan wartawan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri, sehingga wartawan perlu terus meningkatkan kapasitas dan upgrade skillnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Terpilih Yogi Hadi Ismanto, berpesan kepada wartawan, agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap media. Pihaknya juga mengingatkan wartawan dan perusahaan media tidak keluar dari kode etik jurnalistik dan UU Pers dalam melaksanakan tugasnya.

Menurutnya, pengalaman yang menimpa Direktur Pemberitaan JakTV harus dijadikan pembelajaran oleh seluruh perusahaan media. Dengan mengedepankan kode etik jurnalistik dan UU Pers dalam bekerja, pihaknya yakin persoalan-persoalan hukum yang akan menimpa wartawan atau jajaran redaksi bisa dihindari.

Hal senada disampaikan Ketua PWI NTB, Nasrudin Zain. Pihaknya menegaskan komitmen anggota PWI dalam menghadirkan produk-produk jurnalistik yang sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (ham)

Kolaborasikan Pariwisata dan Selancar, Tekad Nurbaya Sari Pimpin PSOI NTB

0
Pengurus PSOI NTB pose bersama usai pemilihan di Legend Lake, Kerandangan – Lombok Barat, Minggu, 27 April 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Nurbaya Sari Terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Pengprov NTB Masa Bakti 2025–2028 di Kerandangan, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Minggu 27 April 2025.

Pemilihan ini berlangsung dalam suasana yang penuh semangat dan demokratis di Legend Lake, Kerandangan – Lombok Barat, dihadiri oleh anggota PSOI NTB, pelaku industri pariwisata, serta berbagai pihak terkait.

Nurbaya Sari, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang sangat aktif dalam dunia pariwisata dan olahraga selancar, terpilih setelah melalui proses pemilihan yang ketat, dengan mengedepankan visi dan misi yang berorientasi pada kemajuan dunia selancar di NTB. Termasuk, peningkatan sektor pariwisata berbasis selancar.

Nurbaya Sari menegaskan komitmennya untuk menjadikan NTB sebagai destinasi utama untuk olahraga selancar di Indonesia, bahkan di dunia. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan potensi besar olahraga selancar untuk mendongkrak pariwisata NTB dan memperkenalkan keindahan alam NTB kepada dunia.

“NTB memiliki keindahan alam yang luar biasa, dengan spot-spot surfing yang tidak kalah dengan destinasi-destinasi kelas dunia lainnya. Dalam kepemimpinan saya, kita akan lebih fokus pada pengembangan atlet selancar dari berbagai usia, memperkuat jaringan antar komunitas, dan tentunya meningkatkan event surfing baik tingkat lokal maupun internasional,” ujarnya.

Sebagai Ketua Umum PSOI Pengprov NTB, Nurbaya Sari bertekad untuk memperkenalkan program kerja yang lebih terarah dan berbasis pada pembinaan jangka panjang atlet-atlet selancar muda. Bahkan, dalam visi dan misinya, ia mencanangkan beberapa langkah strategis, seperti Pengembangan Atlet Selancar Usia Dini Mengembangkan dan meningkatkan kualitas atlet muda NTB, dari tingkat daerah hingga nasional. Namun, dalam melaksanakan ini butuh dukungan fasilitas pelatihan yang memadai serta kompetisi berjenjang.

Selain itu, penyelenggaraan kompetisi selacar nasional dan internasional. Dalam hal ini, menggelar lebih banyak kompetisi selancar baik di tingkat nasional maupun internasional untuk menguji kemampuan atlet, sekaligus memperkenalkan potensi wisata bahari NTB kepada dunia.

Tidak hanya itu, kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku pariwisata menjalin hubungan erat dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengoptimalkan potensi pariwisata berbasis olahraga selancar. Salah satunya adalah dengan menciptakan event-event besar yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dirinya bersama pengurus yang lain akan menggadakan pelatihan untuk pelatih dan juri , sehingga memiliki sertifikasi internasional yang dapat mendukung kualitas kompetisi serta peningkatan standar pelatihan di NTB.

Meski demikian, ungkapnya, yang paling penting mempromosikan NTB sebagai tujuan wisata utama bagi para peselancar dunia, dengan menggandeng media internasional, influencer, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Apalagi tantangan di masa mendatang cukup besar, khususnya membangun infrastruktur dan fasilitas yang mendukung. Namun, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan NTB sebagai tempat yang ideal bagi pengembangan olahraga selancar. (ham)

Penyakit Jantung Koroner Kini Banyak Menyerang Anak Muda

0
dr. Yusra Pintaningrum(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyakit jantung koroner (PJK) kini tak lagi identik dengan usia lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, tren menunjukkan peningkatan signifikan kasus PJK di usia muda, terutama pada rentang usia 30–40 tahun. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi dunia medis, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Dr. dr. Yusra Pintaningrum, Sp.JP(K), FIHA, FAPSC, FAsCC, FAPSIC, menjelaskan bahwa penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah jantung yang mengganggu aliran darah ke otot jantung. Jika tidak segera ditangani, dapat berujung pada serangan jantung.

“Trennya sekarang memang mulai banyak menyerang usia muda, umur 30 sampai 40 tahun, dan salah satu faktor utamanya adalah merokok,” ucapnya saat diwawancarai pada Jumat, 25 April 2025.

Kata dr. Yusra, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, baik perokok konvensional maupun rokok elektrik. Nikotin dalam rokok menyebabkan kecanduan dan dapat merusak fungsi endotel pembuluh darah, sehingga mempercepat terbentuknya plak yang menyumbat aliran darah.

Selain merokok, gaya hidup tidak sehat seperti konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam, serta kurangnya aktivitas fisik, juga menjadi pemicu utama. “Sekarang ini, orang tinggal klik-klik pesan makanan online. Makannya dapat, tapi jalan kakinya nggak ada. Akhirnya obesitas meningkat, disusul hipertensi dan dislipidemia,” tambahnya.

Ia juga menjabarkan jika faktor risiko PJK sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang tidak bisa diubah dan yang bisa diubah. Faktor yang tidak bisa diubah meliputi jenis kelamin (laki-laki lebih berisiko), usia (semakin tua, semakin tinggi risiko), dan riwayat keluarga atau genetik. Sementara itu, faktor yang bisa dikendalikan antara lain merokok, obesitas, hipertensi, dan dislipidemia.

Kabar baiknya, NTB kini sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk menangani kasus jantung koroner. Prosedur intervensi seperti kateterisasi jantung dan pemasangan stent sudah bisa dilakukan di rumah sakit provinsi. Bahkan, kurang lebih dari 11 pasien telah menjalani operasi bypass jantung (CABG) di NTB sepanjang satu tahun terakhir.

“Kerja sama dengan RS Jantung Harapan Kita masih terus berjalan, terutama untuk kasus penyakit jantung bawaan yang memerlukan operasi terbuka, karena yang itu memang belum bisa kita tangani sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, dengan semakin banyaknya kasus pada usia muda, edukasi dan deteksi dini menjadi kunci. “Gaya hidup sehat harus dimulai sejak dini agar generasi produktif tetap terjaga kesehatannya,” tutupnya. (hir)

Disperindag Sulit Awasi Pengusaha yang Manipulasi Alat Timbang dan Alat Ukur

0
Armansyah(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu mengaku sulit mengontrol alat timbang dan alat ukur pengusaha tanpa ada kesadaran mematuhi aturan dari pelaku usaha. Kendati demikian, Dinas akan tetap melakukan tera terhadap alat timbang dan alat ukur milik SPBU maupun pengusaha perdagangan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Ir Armansyah, MSi yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengaku kesulitan menemukan praktik kecurangan pengusaha mempermainkan timbangan dan alat ukur di SPBU maupun di Gudang – Gudang jagung. “Untuk benar – benar menemukan praktik kecurangan, harus benar – benar menempatkan orang yang mengawasi atau menempatkan alat kita,” katanya.

Untuk mengecek keakuratan alat ukur dan timbangan, maka harus ditera. Sementara tidak mungkin setiap saat alat timbang dan alat ukur pengusaha ditera. “Sehingga butuh kesadaran bersama dari para pengusaha kita untuk tidak mempermainkan timbangan dan alat ukurnya,” harap Armansyah.

Belakangan beredar video pembeli BBM memprotes aksi manipulasi takaran di salah satu SPBU di Kabupaten Dompu. Praktik ini seolah membuka tabir upaya manipulasi takaran dan timbangan.

Salah satu pengusaha jual beli jagung di Dompu menceritakan pengalamannya jual beli jagung. Sering kali permainan yang membuat pihaknya merugi, tidak hanya pada timbangan Gudang, tapi pada alat ukur kadar air (KA). Di parkiran Gudang, KA jagung sama seperti KA yang diukur saat menimbang jagung petani. Ketika berada berada di dalam Gudang, KA cenderung meningkat dari 15 menjadi 17 – 18 persen.

“Sehingga terjadi refaksi atau pengurangan harga, bahkan hingga 10 persen. Itu yang membuat kita rugi, hanya untung di sewa mobil saja. Ini yang butuh pengawasan ketat pemerintah,” kalah salah seornga pengusaha dalam sesi diskusi beberapa waktu lalu. (ula)

Dompu Kirim Hewan Qurban Pertama melalui Tol Laut

0
Pengiriman hewan qurban melalui tol laut Pelabuhan Bima – Jakarta dilepas, Kamis 24 April 2025.(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Pengusaha ternak Dompu juga ikut memasarkan sapi potong untuk memenuhi kebutuhan pasar hewan qurban di Jabodetabek tahun 2025. Ribuan ekor sapi potong dikirim melalui kapal laut dalam program tol laut Pelabuhan Bima – Jakarta dan mobil tronton.

Pengiriman pertama sapi potong melalui tol laut sebanyak 350 ekor berhasil dilepas, Kamis 24 April 2025. Sementara menggunakan mobil tronton sebanyak 500 ekor. “Pada hari ini sudah terbit izin sebanyak 800 ekor sapi potong tujuan Jabodetabek. Ini akan dikirim secara bertahap oleh para pengusaha menggunakan mobil tronton,” ungkap Muhammad Abduh, M.Si kepada Ekbis NTB, Jumat 25 April 2025.

Abduh juga mengungkapkan, kasus kematian ternak di Pelabuhan Gilimas Lembar Kabupaten Lombok Barat beberapa waktu lalu telah disikapi pemerintah untuk tidak terulang Kembali. Rapat yang dilakukan dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI itu disepakati untuk pembatasan izin rekomendasi pengeluaran ternak. “Termasuk membuka rute jalur penyeberangan lewat Denpasar Bali,” katanya.

Itu dilakukan karena kematian ternak di Pelabuhan Lembar disebabkan karena lamanya mengantri. Karena ternak yang diangkut menggunakan mobil tronton hanya bisa melalui Pelabuhan Gilimas Lombok Barat ke Banyuwangi dan tidak ada pengangkutan melalui Pelabuhan Lembar Lombok Barat ke Padangbai Bali atau Pelabuhan Lembar – Surabaya. Sehingga terjadi penumpukan mobil pengangkut ternak tujuan Jabodetabek.

Dengan dibukanya penyeberangan Lembar – Padangbai Bali, maka ternak harus dilengkapi dokumen persyaratan sesuai peraturan Mentri Pertanian No 17 tahun 2023, ternak sapi tidak menunjukkan gejala klinis penyakit ternak pada saat akan dilalulintaskan, tidak juga dibolehkan bongkar muat ternak selama di perjalanan, dan persetujuan lalu lintas ini hingga 30 April 2025. (ula)