Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 311

Tunggu DTSN – Pemerintah Pusat Tahan Penyaluran Bansos PKH dan Sembako di Lobar 

By
ekbisntb.com
-
0
Warga tak mampu di Lobar sedang dalam proses pengecekan lapangan DTSN (ekbisntb.com/ist)

PENYALURAN bantuan sosial (Bansos) belum dilaksanakan di Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, penyaluran masih menunggu DTSN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Sementara DTSN hampir di seluruh daerah belum rampung, termasuk Lobar baru mencapai kisaran 69 persen.

Kepala Dinas Sosial Lobar Lalu Martajaya mengatakan bahwa sejauh ini penyaluran bantuan sosial PKH dan sembako belum dilakukan. “Ditunggu sampai DTSN selesai,”kata Kadis Sosial Lobar Lalu Martajaya, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, sesuai jadwal yang diberikan untuk pengecekan lapangan DTSN. DTSN ini, sumber data dari Kementerian Lembaga, seperti P3KE, DTKS, Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), BPJS, PLN, dan LPG.

Sejak bulan Ramadhan lalu, kegiatan turun lapangan ada keterbatasan, karena kondisi lapangan dan puasa. Sehingga harus dilanjutkan sampai dengan pertengahan April. Dari total data yang harus dilakukan ground check atau pengecekan lapangan sekitar 47.692 KK, capaian di Lobar cukup tinggi.

“Capaian DTSN kisaran hampir 69 persen, dibanding kabupaten/kota lain hampir sama angkanya, ndak beda-beda jauh,”katanya akhir pekan kemarin.

Capaian tertinggi, diperoleh Kota Bima 80 Persen, Lotim 76 persen, dan Lobar pada kisaran nomor tiga. Selanjutnya, pihaknya menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk penyaluran program berikutnya untuk PKH dan sembako di bulan Mei.

Ia mengaku belum tahu apakah data tahap I penyaluran bansos ini dipakai atau DTSN. Ataukah keduanya digabung atau nanti DTSN yang mencapai 69 persen itu ditambahkan dengan tahap I. Sebab data tahap I, telah ini lebih dulu, dari DTSN baru digunakan.

“Ini kita tunggu dari pusat,”imbuhnya.

Dikatakan ground check dilakukan Karena beberapa alasan. Tujuannya, ingin tepat sasaran, akurasi dan lainnya sehingga tidak ada penerima bansos tidak layak. Namun kalau melihat tahap I, ada juga yang tidak masuk data untuk dicek lapangan.

Dan dari data 47 ribu lebih DTSN ini, ada juga masuk dalam penerima PKH dan Bansos lainnya. Setelah penyaluran, pihaknya akan padu padankan, berapa persen yang masuk penerima bansos ataupun di luar penerima bansos.

Jumlah penentuan bansos PKH dan sembako sendiri mencapai 89 ribu KK. Dengan adanya DTSN ini menjadi satu acuan dalam penyaluran bansos Pemerintah Pusat. (her)

Logistik Terus Berdatangan Jelang GT World Challenge Asia – Sirkuit Mandalika Ditutup

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah penggemar Ducati tengah menjajal sirkuit Mandalika saat ajang Ducati We Ride As One, Sabtu 3 Mei 2025 kemarin. Ajang tersebut menjadi ajang terakhir sebelum sirkuit Mandalika ditutup untuk persiapan gelaran balap roda empat GT World Challenge Asia yang akan berlangsung pada 9-11 Mei 2025 mendatang(ekbisntb.com/ist)

AJANG balap roda empat GT World Challenge Asia yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit tinggal menghitung hari. Untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu persiapan ajang balap dunia tersebut, mulai Selasa 7 Mei 2025 besok, Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) akan menutup sirkuit Mandalika untuk khalayak umum. Khususnya lintasan sirkuit Mandalika.

“Selasa rencananya kita akan mulai pembersihan lintasan sirkuit. Untuk memastikan lintasan sirkuit bersih dan bebas dari baut atau benda keras lainnya yang bisa membahayakan saat balapan berlangsung nantinya,” sebut Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, kepada wartawan saat ditemui di sirkuit Mandalika, Sabtu 3 Mei 2025 kemarin.

Selama kegiatan berlangsung semua aktifitas didalam lintasan selain untuk persiapan balapan GT World Challenge Asia tidak diperkenankan, sampai balapan berlangsung. Pihaknya memberikan kesempatan bagi tim atau pembalap untuk melalukan latihan bebas pada hari Kamis 8 Mei 2025. Tetapi latihannya berbayar.

“Sesi latihan bebas resmi baru akan mulai digelar pada Jumat 9 Mei 2025. Sementara balapannya sendiri akan digelar pada Sabtu 10 Mei 2025 dan Minggu 11 Mei 2025,” terangnya.

Disinggung kesiapan logistik balapan, Priandhi mengatakan sejauh ini terus berdatangan di sirkuit Mandalika. Karena memang kedatangan logistik ajang balap roda empat tersebut secara bertahap, tidak sekaligus. Bahkan, sampai hari balapan berlangsung kedatangan logistik diperkirakan masih akan ada.

Tapi yang jelas dari sisi kesiapan sirkuit, sudah sangat siap. Tinggal menunggu kedatanagn logistik saja. Karena kalau soal logistik bukan kewenangan pihaknya. “Soal kesiapan sirkuit Mandalika menggelar ajang GT World Challenge Asia, semua sudah siap,” tandasnya.

Lebih lanjut Priandhi mengatakan, untuk mobil balap yang akan balapan sebanyak 33 mobil. Jumlah tersebut merupakan yang terbatas sejauh ini pada ajang yang sama di sirkuit yang lain. Dengan jumlah pembalap yang akan terjun antara 50 sampai 60 orang.

Selain kelas balapan untuk GT World Challenge Asia sendiri, juga akan ada kelas balapan seri kejuaraan nasional Mandalika Festival of Speed (MFoS). Kehadiran seri balapan kelas MFoS tersebut diharapkan bisa semakin menyemarrakkan ajang GT World Challenge Asia yang perdana di sirkuit internasional Mandalika tahun 2025 ini. (kir)

Maksimalkan Seluruh Sektor

By
ekbisntb.com
-
0
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unizar, Muhammad Sayuti. (ekbisntb.com/dok)

TINGGINYA angka pengangguran di NTB masih menjadi tantangan yang belum menemukan solusi. Hingga akhir 2024, jumlah pengangguran di provinsi ini mencapai 87 ribu jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,8 persen. Kota Mataram mencatat angka tertinggi sebesar 4,78 persen, disusul oleh Kabupaten Bima (3,57 persen) dan Kabupaten Sumbawa Barat (3,54 persen).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar (Unizar), Muhammad Sayuti, S.E, M.M., menilai pemerintah belum memaksimalkan potensi seluruh sektor pekerjaan yang ada di NTB, sehingga angka pengangguran masih cukup tinggi di daerah ini.

Seharusnya, sebagai daerah dengan potensi wisata alam yang menjanjikan, NTB bisa memaksimalkan sektor ini dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola dan menjadi sumber pendapatan mereka.

“Pemerintah harus gencar mencari investor untuk mengembangkan wisata NTB. Selain itu, harus berkesinambungan. Sehingga banyak turis mancanegara ke NTB yang bisa menyerap pekerja dan mampu mengurangi angka pengangguran,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Sabtu, 4 Mei 2025.

Dia menjelaskan, tingginya angka pengangguran disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan jumlah penduduk NTB yang menyentuh angka 5,5 juta, pemerintah belum bisa memfasilitasi dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

“Penduduk NTB saat ini lebih dari 5,5 juta jiwa, namun lapangan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Bahkan beberapa sektor seperti perhotelan dan ritel mengalami penutupan, yang memperparah keadaan,” jelasnya.

Sayuti juga menyoroti masalah kualitas lulusan sekolah kejuruan (SMK) yang belum siap masuk dunia kerja.Meski SMK dibentuk untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Ditambah lagi, kondisi ekonomi yang belum stabil turut memperburuk situasi ketenagakerjaan di daerah ini.

Tingginya pengangguran beriringan dengan masalah kemiskinan yang ada di daerah. Pemerintah daerah, katanya kerap menjanjikan penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit dalam setiap kontestasi politik. Namun, hingga akhir 2024, angka kemiskinan di NTB masih berada di angka dua digit, yaitu 11,9 persen berdasarkan data BPS.

“Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu secara efektif menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” pungkasnya. (era)

“Skill Center”, Ikhtiar Kurangi Pengangguran dan Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

By
ekbisntb.com
-
0
Pengenalan teknologi pada siswa sekolah, sehingga set- elah tamat bisa langsung bekerja.(ekbisntb.com/ist)

TINGGINYA angka angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi tantangan serius di Provinsi NTB. Untuk mengurai persoalan ini, Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah strategis dengan membentuk Skill Center sebagai pusat peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengungkapkan persoalan utama di NTB saat ini adalah kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja. Oleh karena itu, berbagai program pemerintah yang dijalankan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal difokuskan untuk menjawab masalah tersebut.

“Program seperti Desa Berdaya bertujuan memanfaatkan tenaga kerja lokal di desa, dan pengembangan ekonomi kreatif diarahkan untuk membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda yang kini jumlahnya mendominasi angkatan kerja,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB ini.

Ia menambahkan pemerintah berharap melalui program-program ini, sektor ekonomi bisa tumbuh dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, termasuk melalui masuknya investasi-investasi baru ke NTB.

Senada dengan itu, Sekretaris Dinas Nakertrans NTB, Najib, menambahkan tren pengangguran di NTB dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan penurunan. Namun, tantangan ke depan menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di dunia kerja maupun dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Karena itu, NTB sedang menyiapkan pembangunan Skill Center yang akan menjadi pusat peningkatan keterampilan (upskilling) tenaga kerja. Ini akan menjadi solusi jangka panjang untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di NTB,” jelas Najib.

Skill Center ini akan mengandalkan potensi lokal serta mengedepankan konsep kolaboratif antara pemerintah, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP2) di NTB agar tenaga kerja tidak perlu lagi ke luar daerah untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

“Ini terobosan penting. Dengan memiliki LSP sendiri, kita bisa pastikan kualitas SDM kita tersertifikasi dan siap bersaing,” tegas Najib.

Adapun jurusan yang akan dikembangkan di Skill Center disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, seperti pariwisata dan industri kreatif. Kurikulumnya juga dirancang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Proses persiapan regulasi, dokumen teknis, dan tahapan pengembangan Skill Center dikatakan sudah berjalan dan ditargetkan tuntas tahun ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyiapkan tata kelola penempatan pekerja migran asal NTB secara menyeluruh, mulai dari hulu ke hilir, untuk memastikan perlindungan dan keberlanjutan kerja mereka di luar negeri.

“Semoga semua ini bisa menjadi solusi dalam mengurangi jumlah angkatan kerja yang belum terserap, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja NTB di tengah persaingan global yang makin ketat,” pungkas Najib.

Skill Center ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi ketenagakerjaan NTB menuju era yang lebih adaptif, profesional, dan berdaya saing tinggi.(bul)

Minimnya Peluang Kerja, 87 Ribu Warga NTB Masih Menganggur

By
ekbisntb.com
-
0
Praktik media siswa SMK yang bisa meningkatkan kemampuan setelah tamat sekolah(ekbisntb.com/ist)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 3,11 juta orang yang bekerja dan 87,01 ribu orang pengangguran. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di NTB.

ANGKA Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dicatat oleh BPS terakhir dirilis bulan Agustus 2024 lalu. Dalam laporannya terlihat, penduduk usia kerja di NTB pada Agustus 2024 sebanyak 4,13 juta orang, naik sebanyak 74,18 ribu orang dibanding Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 3,19 juta orang (77,23 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Dalam data BPS, apabila dibandingkan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 216,34 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 212,57 ribu orang dan pengangguran meningkat sebanyak 3,77 ribu orang.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 77,23 persen, naik 3,92 persen poin dibanding Agustus 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 86,47 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 68,04 persen. Kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan disebabkan oleh faktor budaya dimana tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya diberikan pada laki-laki.

Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 2,29 persen poin dan 5,50 persen poin.

Adapun komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36,16 persen. Kemudian Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,89 persen serta Industri Pengolahan sebesar 10,17 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (152,48 ribu orang); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (56,78 ribu orang); dan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (17,90 ribu orang).

Adanya kondisi ini, anggota Komisi V DPRD NTB Ir. Made Slamet mengatakan, masalah pengangguran harus menjadi salah satu agenda penting dan prioritas untuk dituntaskan oleh pasangan Iqbal – Dinda selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan Pemda untuk menekan angka pengangguran di dalam daerah, salah satunya yaitu dengan menciptakan lapangan kerja secara luas.

Bisa juga dengan upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, mengembangkan sektor UMKM, dan lainnya. Selain itu, pemerintah dapat berperan penting dengan kebijakan yang mendukung, seperti reformasi pendidikan, program magang dan pelatihan, serta dukungan untuk UMKM.

Menurutnya, pemerintah harus bisa membuat program dan target yang ingin dicapai dalam lima tahun terkait dengan upaya menekan angka pengangguran ini. Dan target tersebut harus mampu diwujudkan dalam kebijakan yang diciptakan.

“Sektor mana saja yang bisa menyerap tenaga kerja harus dikaji. Misalnya sektor pariwisata, berapa seharusnya bisa menyerap tenaga kerja dari pengembangan pariwisata itu sendiri. Termasuk sektor pertanian, peternakan dan juga lapangan kerja lainnya, itu harsu digarap,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurut politisi PDIP ini, ekonomi sekala kecil menengah harus menjadi prioritas di dalam upaya menekan angka pengangguran. Sebab di sektor inilah yang terbukti bisa menyerap tenaga kerja baru dan menekan angka kemiskinan. “Pengangguran ini harus menjadi program prioritas. Yang menganggur anak muda kebanyakan. Ini harus dicarikan jalan keluar agar tak menimbulkan gangguan sosial,” katanya.

Menurutnya, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. Dukungan terhadap UMKM, seperti akses modal, pelatihan, dan pemasaran, dapat membantu meningkatkan daya saing dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

“Perlu juga inovasi teknologi, sebab pemanfaatan teknologi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas,” ujarnya. (ris)

Jepang Butuh 500 Tenaga Kesehatan, Peluang Emas Bagi NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Abdurrahman (ekbisntb.com/ist)

JEPANG saat ini tengah menghadapi kebutuhan mendesak akan tenaga kesehatan sebanyak 500 orang, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat diharapkan dapat mengisi kebutuhan tersebut.

Peluang kerja ini menjadi kesempatan emas bagi lulusan-lulusan tenaga kesehatan, maupun yang masih kuliah dan ingin PKL (praktik kerja lapangan) di Negeri Sakura.

Bali Tosha Lombok Kochi (BTL Kochi) adalah salah satu perusahaan penyalur yang menjadi mitra kerjasama., melalui program-program yang dirancang untuk mendukung pengiriman tenaga kesehatan terampil dari Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Bali Tosha Lombok Kochi, Abdurrahman SE, MM, menjelaskan, ada dua skema program ke Jepang ini.

Salah satu program yang tengah berjalan adalah program internship atau PKL. Program ini dirancang untuk mahasiswa perguruan tinggi jurusan kesehatan yang ingin mendapatkan pengalaman PKL di Jepang.

“Di Jepang, mereka bukan hanya mendapat ilmu, tetapi juga pengalaman internasional. Selain itu, mereka juga mendapatkan uang saku selama 11 bulan PKL di Jepang, bisa mendapatkan di atas Rp100 juta. Cukup untuk menyelesaikan kuliahnya,” ujar Rama, panggilan akrabnya.

Program internship ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk belajar di fasilitas kesehatan di Jepang, dan mereka tidak perlu membayar biaya apapun di awal. Biaya keberangkatan akan ditanggung oleh pihak Jepang, sementara peserta hanya perlu mempersiapkan paspor, pemeriksaan medis, dan biaya hidup pribadi.

Selain itu, ada juga program untuk alumni yang ingin bekerja di Jepang. Program ini disiapkan untuk lulusan-lulusan tenaga kesehatan.  “Alumni yang ingin bergabung harus belajar Bahasa Jepang minimal selama 6 bulan dan mendapatkan dua sertifikat penting, yaitu Sertifikat Skill Worker Kernel dan Sertifikat JT Basic A2 untuk standar bahasa Jepang. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan proses job matching untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang,” tambah Rama.

Namun, ia juga mengakui adanya tantangan dalam mencari peserta yang memenuhi kualifikasi tersebut. Salah satunya adalah standar bahasa yang diperlukan.

“Kita kesulitan memenuhi permintaan tenaga kesehatan di Jepang ini. karena umumnya di sini ingin prosesnya cepat, mau langsung kerja. Tapi jika tidak memiliki kemampuan bahasa yang cukup, itu akan menjadi kendala. Skill medis mereka sudah ada, namun bahasa Jepang menjadi kunci untuk sukses,” jelas Rama.

Untuk program internship, pihak Jepang akan membiayai seluruh biaya keberangkatan, sementara biaya hidup akan ditanggung oleh pihak yang mengirim peserta. Program ini sudah berjalan dengan pengiriman beberapa angkatan yang telah sukses diantar ke Jepang. “Kami sudah mengirimkan sekitar 4 angkatan,” tambahnya.

Abdurrahman berharap bahwa dengan adanya program ini, tidak hanya akan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Jepang, tetapi juga memberikan peluang bagi warga NTB untuk bekerja dan berkarir di luar negeri.

“Kami memprioritaskan warga NTB untuk program ini, mengingat kami berasal dari daerah ini. Kami berharap semakin banyak warga NTB yang dapat memanfaatkan peluang ini,” ujarnya.

Dengan permintaan yang tinggi, target 500 tenaga kesehatan dari Indonesia diharapkan dapat terpenuhi pada tahun ini. Bagi para lulusan dan alumni yang berminat, kesempatan ini memberikan prospek yang cerah untuk memulai karier internasional mereka, sekaligus memperluas wawasan dan keterampilan di bidang kesehatan.

Untuk informasi lebih detail, peminat dapat mendatangi langsung kantor Bali Tosha Lombok Kochi. Salah satunya di komplek Ruko Grand Lingkar, Nomor 7 di Seberang tugu Mataram Metro. (bul)

Loker Terbatas, Picu Pengangguran Terdidik Terus Bertambah

By
ekbisntb.com
-
0
Job fair yang digelar Universitas Mataram beberapa waktu lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mencarikan pekerjaan bagi alumni yang belum mendapatkan pekerjaan. (ekbisntb.com/unram)

MENCARI kerja belakangan ini tampaknya semakin sulit. Lowongan pekerjaan (Loker) semakin terbatas dan sulit dicari di sektor-sektor tertentu. Sekalinya ada, syarat kerja yang mesti dipenuhi tidak masuk akal. Tidak hanya itu, di sejumlah grup WhatsApp (WA) beredar informasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari sejumlah grup korporasi nasional dan dimiliki oleh orang yang masuk dalam 50 orang terkaya di Indonesia.

Ansori, lulusan Fakultas Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram yang diwisuda tahun 2024 lalu membaca sebuah lowongan pekerjaan di salah satu media sosial (medsos) perusahaan yang bergerak pada sektor teknologi komputer di Mataram.

Ansori kemudian mencoba untuk mendaftar dan mengirim persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu tenaga desain grafis lewat nomor WA yang tertera di medsos perusahaan tersebut. Tidak menunggu lama. Pagi atau siang mengirim lamaran tiba-tiba pukul 22.00 Wita menerima sebuah notifikasi di WA-nya untuk langsung mengikuti tes malam itu juga.

Dikirimi beberapa hasil desain grafis terkait produk laptop, komputer portabel hingga alat permainan game harus diubah malam itu juga. Besoknya, jam 10.00 Wita hasil materi seleksi dengan mengubah warna hingga materi desain grafis harus sudah dikirim ke penguji.

‘’Dikirimi jam 10 malam. Terus langsung saya kerjakan di laptop yang sudah ada aplikasi untuk desain grafis. Jam 3 pagi saya tidur,’’ ungkapnya pada Ekbis NTB belum lama ini.

Sebagai orang yang bekerja sambil kuliah di salah satu perusahaan advertising, Ansori mengakui, jika sekarang ini, perusahaan tempatnya bekerja minim orderan. Ansori dari Lombok Tengah menuju kantor yang berada di Desa Rumak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat hanya habis untuk membeli bahan bakar sepeda motor.

Dari informasi pimpinannya yang berada di Yogyakarta, jika sebelumnya banyak menerima pesanan pembuatan aplikasi website dari salah satu kementerian, kini sudah minim, bahkan sudah dialihkan untuk program lain.

‘’Katanya ada anggaran Rp750 juta selama setahun. Tapi saya tidak tahu tiba-tiba oleh pimpinan cabang dialihkan ke kegiatan lain. Ini yang membuat, perusahaan tidak bisa menggaji kami. Jika sebelumnya, dikasih Rp2 juta, sekarang dikasih Cuma Rp750 ribu sebulan. Itu dibagi berdua sama teman,’’ keluhnya.

Meski demikian, ungkapnya, dia  hingga sekarang ini belum dipanggil untuk bekerja. ‘’Siapa tahu sudah ada yang lulus dan diterima,’’ tambahnya.

Ansori tidak putus asa. Tidak diterima bekerja di perusahaan yang berbasis di Cakranegara. Dirinya kemudian mencoba melamar sebagai desain grafis pada perusahaan yang menjual alat-alat kosmetik di Selagalas. Atas usahanya, ia kemudian sudah diterima bekerja dan sedang masa uji coba. Ansori berharap uji coba di perusahaan ini bisa memberikan pendapatan lebih baik dibandingkan dengan tempat sebelumnya.

Namun, ia juga sudah mempersiapkan diri bisa mandiri dengan mendirikan usaha sendiri. Paling tidak dengan kemampuan mendesain di komputer, bisa dipergunakan nanti membuat usaha stempel, termasuk usaha jasa konveksi, khususnya sablon.

Hal senada dialami Nada, lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram juga berusaha mencari pekerjaan setelah tamat kuliah. Namun, minimnya lapangan pekerjaan dan tidak ada rekrutmen tenaga honorer baru di instansi pemerintah, khususnya sekolah membuatnya rela bekerja apa saja.

Pamannya yang memiliki biro perjalanan haji dan umrah dijadikan sebagai tempat bekerja sementara sambil menunggu pembukaan CPNS. Meski sekarang menjadi tenaga honorer di salah satu SMP, namanya tidak masuk dalam database, karena belum dua tahun sebagai honorer.

Nada menjadi bingung kemana harus mencari pekerjaan. Karena setiap tahun lulusan terbaru perguruan tinggi dan SMK terus bertambah. Dalam hal ini, ia ingin mempraktikkan ilmu yang diperoleh saat kuliah bisa bermanfaat. Termasuk mendapatkan penghasilan yang layak dari pekerjaan yang ditekuninya. Namun, jika peluang kerja dan lowongan sangat sedikit bagi lulusan pendidikan, kecuali di sekolah, maka pengangguran terdidik akan semakin banyak.  (ham)

Akibat Ketidakseimbangan Jumlah Lulusan dengan Lapangan Kerja  

By
ekbisntb.com
-
0
Sulman Haris (ekbisntb.com/sib)

KETIDAKSEIMBANGAN antara jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan lapangan kerja yang tersedia dianggap sebagai alasan kenapa jumlah lulusan SMK banyak yang menganggur.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per Agustus 2024, tercatat SMK menyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4,73 persen per Agustus 2024. Meski demikian, jumlah tersebut tergolong menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,24 persen per Agustus 2023.

Kemudian lulusan SMA sebesar 4,26 persen, lukisan universitas atau PT sebesar 3,54 persen, lulusan SMP 2,01 persen, lulusan SD ke bawah 1,67 persen dan lulusan Diploma I/II/III sebesar 1,03 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 di NTB sebesar 2,73 persen.

Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris ditemui di Mataram mengatakan, dirinya tidak memungkiri jumlah lulusan SMK sebagai penyumbang terbesar angka pengangguran. Sebab, data tersebut berasal dari BPS. Tetapi, dirinya meminta supaya berimbang dalam melihat jumlah tersebut.

“Dipetakan juga jumlah industri yang akan menyerap. Boleh saja tenaganya banyak tapi kan kapasitas dan peluang untuk bekerjanya mereka juga tidak tersedia itu salah satu faktor,” katanya, Jumat 25 April 2025. “Bukan semata-mata karena SMK mungkin dianggap kurang kompeten,” imbuhnya.

Menurutnya, siswa SMK itu mempunyai tiga peluang yang dapat dilakukan setelah lulus. Pertama bekerja, kedua melanjutkan studi, dan wirausaha. “Dia tidak bekerja, tapi dia kuliah, dalam data mungkin belum tercatat bahwa dia kuliah. Dia kalau tidak bekerja kan dianggap menganggur,” terangnya.

Selain bekerja, lulusan SMK juga dapat berwirausaha. Hal itu menurut Sulman harus mendapat nilai lebih dari yang lain. “Dia menjadi buruh saja dapat hijau. Ini dia menarik tenaga kerja harusnya poinnya banyak,” jelasnya.

Sulman mengatakan, persoalan lulusan SMK sebagai penyumbang angka pengangguran itu harus dilihat secara komprehensif. Menurutnya, kurangnya lapangan kerja juga harus dilihat sebagai faktor kenapa lulusan usia produktif banyak yang tidak bekerja. “Lalu, lapangan kerja tugas siapa, tugas pemerintah. Jangan lupa juga ada swasta,” ujarnya.

Selain, persoalan lapangan pekerjaan, pihaknya secara khusus tengah mengalami kesulitan terkait guru produktif. “Kami kesulitan sekarang secara umum itu adalah kesinambungan tenaga pendidik yang produktif. Kami tahun ini tujuh pensiun untuk guru,” ungkapnya.

Meski demikian, kata Sulman, pihaknya telah menambal kekurangan tersebut dengan menghadirkan guru tamu dari industri.

Selain guru tamu, pihaknya juga telah merancang kurikulum berbasis industri. “Pertama apa yang diminta industri itu kurikulumnya kita harus insert (memasukkan) di kurikulum kita. Sehingga belajarnya berbasis industri,” ujarnya.

Sulman berharap, pemerintah daerah dapat mendukung semua lini untuk menunjang sistem yang baik dalam dunia kerja bagi lulusan SMK dan lulusan kelompok usia produktif lainnya. “Bukan hanya pendidikan karena itu ada keterkaitan, termasuk investor, UMKM karena nanti di situ kan akan masuk anak-anak SMK,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMKN 7 Mataram Drs. Artawan. Menurutnya, pihaknya tetap menjadikan data BPS dalam upaya meningkatkan kemampuan dari siswa yang belajar di SMKN 7 Mataram. Hal ini menjadi evaluasi bagi pihaknya dalam menyediakan sarana dan prasarana praktik bagi siswa agar setelah selesai menamatkan studinya bisa diterima di perusahaan yang sesuai dengan keahliannya. Tidak hanya itu, siswa mampu mandiri menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus bergantung pada perusahaan atau orang lain.

‘’Hanya saja mungkin perlu dipertanyakan juga apakah lulusan yang berwirausaha atau buka usaha sendiri dikatagorikan tidak bekerja karena memang bukan sebagai pekerja di sektor formal,’’ ujarnya pada Ekbis NTB, Minggu 4 Mei 2025.

Pihaknya juga mengharapkan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri lebih memperhatikan tata kelola bidang SMK, baik pemenuhan sarana prasarana maupun terkait sumberdaya manusianya.

‘’Seperti peningkatan kompetensi guru menjadi perhatian beliau. Termasuk menempatkan kepala SMK yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya,’’ harapnya. (sib/ham)

Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia Meningkat di Tahun 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Friderica Widyasari Dewi (OJK) dan Ateng Hartono (BPS)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan peningkatan signifikan. Indeks literasi keuangan tercatat naik menjadi 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Angka ini meningkat dibandingkan SNLIK 2024 yang mencatatkan literasi 65,43 persen dan inklusi 75,02 persen.

Pengumuman disampaikan oleh Friderica Widyasari Dewi (OJK) dan Ateng Hartono (BPS) di Jakarta, Jumat. SNLIK 2025 merupakan hasil kerja sama kedua antara OJK dan BPS untuk mengukur dan mengevaluasi program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Survei ini menggunakan dua metode perhitungan. Metode Keberlanjutan fokus pada sembilan sektor jasa keuangan, menghasilkan indeks literasi 66,46 persen dan inklusi 80,51 persen. Metode Cakupan DNKI memperluas cakupan dengan memasukkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga keuangan lain, menghasilkan indeks literasi 66,64 persen dan inklusi 92,74 persen. Literasi keuangan syariah tercatat 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah 13,41 persen.

SNLIK 2025 melibatkan 10.800 responden berusia 15-79 tahun di 34 provinsi. Hasil survei menunjukkan disparitas berdasarkan wilayah (kota lebih tinggi dari desa), gender (laki-laki sedikit lebih tinggi dari perempuan dalam literasi), usia (kelompok usia produktif lebih tinggi), pendidikan (semakin tinggi pendidikan semakin tinggi indeks), dan pekerjaan (pegawai/profesional, pensiunan, pengusaha lebih tinggi). Sektor perbankan masih mendominasi indeks literasi dan inklusi.

OJK akan fokus meningkatkan literasi dan inklusi pada kelompok masyarakat dengan tingkat yang lebih rendah, seperti perempuan, penduduk desa, usia muda dan lanjut, berpendidikan rendah, serta pekerja sektor informal. Upaya ini tertuang dalam peta jalan OJK, RPJMN 2025-2029, dan RPJPN 2025-2045.(bul)

BGN dan Anggota Komisi IX DPRRI Sosialisasikan MBG di Kecamatan Keruak Lombok Timur

By
ekbisntb.com
-
0
Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI hadir di Kecamatan Keuak sosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jumat, 2 Mei 2025. Sosialisasi ini merupakan bentuk edukasi pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Kegiatan sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini berlangsung di Kantor Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Sekitar 300-an peserta yang merupakan warga setempat menghadiri kegiatan sosialisasi program MBG.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sesdep Prokerma BGN Lalu Muhammad Iwan, serta Camat Keuak Azhar.

Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik usia dini di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menegaskan bahwa program MBG selain gizi, juga dapat melahirkan kebiasaan baru dalam menjalankan pola hidup yang lebih sehat.

“Program MBG, bukan hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini,” tutur Muazzim.

Ia juga menyampaikan bahwa program ini memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat, dengan melibatkan warga lokal sebagai staf dapur, yang rata-rata berjumlah 47 orang per dapur.

“Bahan makanan yang digunakan dalam program ini diambil dari petani dan peternak lokal, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,’ ungkap Muazzim.

Perwakilan BGN, Lalu Muhammad Iwan memaparkan bahwa program MBG merupakan bagian dari visi besar BGN untuk menciptakan masyarakat sehat secara fisik dan mental melalui pemenuhan gizi.

“Dalam upayanya, BGN menargetkan pembangunan 400 dapur SPPG di seluruh NTB, dengan 30 dapur telah beroperasi sejauh ini. Namun, di Lombok Timur baru terdapat 5 dapur aktif, dan Kecamatan Keruak belum memiliki dapur MBG sama sekali,” imbuhnya.

“Oleh karena itu, direncanakan pembangunan 5 hingga 6 dapur MBG di Keruak, dengan dua calon lokasi yang tengah dipersiapkan. Saat ini, terdapat sekitar 13.500 peserta didik di wilayah tersebut yang menjadi sasaran program ini,” lanjutnya.

Camat Keruak, Azhar, menyampaikan bahwa program MBG telah menjadi perhatian masyarakat, khususnya para orang tua peserta didik. Namun, ia menekankan pentingnya aksi nyata untuk merealisasikan program ini secara luas.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, masyarakat, serta BGN sangat dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan program dan menciptakan dampak nyata bagi peningkatan gizi anak-anak serta penurunan angka stunting di wilayah Keruak,” ucap Azhar.

Setelah sosialisasi program MBG ini, pemerintah dan BGN akan melanjutkan pendirian dapur MBG di Kecamatan Keruak sebanyak 5–6 unit untuk melayani kebutuhan gizi peserta didik dan kelompok rentan lainnya.

Dengan dukungan penuh dari DPR RI dan berbagai pihak, diharapkan program ini segera dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Timur, khususnya di Kecamatan Keruak.(r)

1...310311312...803Page 311 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami