Friday, April 3, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 3

MWP Belum Bisa Dimanfaatkan untuk Rekreasi

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Syamsul Adnan (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Keberadaan Mataram Water Park (MWP) hingga kini belum bisa dimanfaatkan untuk rekreasi. Kolam renang yang berada di Taman Udayana itu,disinyalir tidak memiliki fasilitas sebagai wahana rekreasi masyarakat.

Catatan Suara NTB, kolam ini dibangun sekitar tahun 2008 dengan tujuan sebagai pusat olahraga renang. Akan tetapi, spesifikasi lintasan kolam diduga tidak memenuhi standar nasional, sehingga tidak bisa dimanfaatkan.

Pemerintah Kota Mataram berupaya untuk menghidup kolam renang tersebut dengan menyelenggarakan lomba renang tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di tahun 2019. Akan tetapi, eksistensi MWP tidak begitu diminati masyarakat meskipun berada di lokasi yang cukup strategis di pusat kota.

Pembentukan struktur perangkat daerah baru yakni, Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2016, diharapkan mampu mengelola MWP secara maksimal. Kala itu, penunjukan H.Amran M. Amin sebagai Kadispora pertama sebenarnya diharapkan mampu memberikan konsep baru dalam pengelolaan MWP. Ekspektasi itu justru tidak terealisasi meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Dispora Kota Mataram.

Estafet kepemimpinan dari H.Amran M.Amin ke Dr. H. Mansur kemudian berlanjut ke H.Soehartono Toemiran tidak mengubah apapun. Mereka hanya fokus pada revitalisasi fisik tanpa memberikan sumbangsih apapun terhadap pemanfaatan kolam renang tersebut.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan dikonfirmasi pada, Senin (30/3) mengakui, Mataram Water Park dimanfaatkan sebagai tempat latihan klub renang di Kota Mataram. Kolam renang yang berada di kompleks Taman Udayana itu, belum bisa dimanfaatkan untuk rekreasi masyarakat. “Iya, masih dimanfaatkan untuk latihan klub renang,” kata Syamsul.

Meskipun demikian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram memberikan target pendapatan asli daerah atas pengelolaan aset tersebut. Target PAD yang ditetapkan di tahun 2026, relatif kecil sebesar Rp15 juta per tahun. “Target PAD hanya Rp15 juta per tahun,” sebutnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram membeberkan alasan MWP tidak bisa dimanfaatkan sebagai kolam rekreasi masyarakat. Pertama, lintasan kolam dibangun untuk latihan atlet renang. Kedua, kolamnya cukup dalam sehingga tidak cocok untuk rekreasi. Ketiga, tidak ada wahana bermain untuk anak-anak.

Syamsul mencoba berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram, agar mengarahkan siswa-siswi untuk latihan renang ke MWP, sehingga kolam renang itu bisa dimanfaatkan. “Kita coba bekerja sama dengan Dinas Pendidikan supaya mengarahkan siswa-siswi untuk latihan renang kesana,” demikian kata Syamsul. (cem)

Kenaikan Harga Bapok Bukan Pengaruh Perang Iran-Amerika

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Jauhari(ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram menegaskan kenaikan harga barang pokok di pasar tradisional sama sekali tidak ada kaitan atau pengaruh dari perang Iran dan Amerika. Lonjakan harga kebutuhan pokok dipengaruhi tingginya permintaan serta stok terbatas.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Jauhari menegaskan, tingginya harga cabai rawit dan komoditi hortikultura lainnya tidak dipengaruhi oleh perang Iran-Amerika. Lonjakan harga terjadi akibat tingginya permintaan selama bulan Ramadan maupun menjelang lebaran ketupat. “Maklum harga mahal karena permintaan tinggi saat lebaran topat,” kata Jauhari.

Jauhari mengimbau masyarakat tidak punik, karena pemerintah akan berupaya mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan pasokan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menambahkan harga cabai rawit cukup fluktuatif karena tergantung dari permintaan masyarakat serta ketersediaan stok.

Saat lebaran idulfitri dan lebaran topat permintaan barang pokok terutama hortikultura cukup tinggi. Demikian pula, permintaan daging sapi lokal sangat tinggi. “Kalaupun harga bapok naik karena tingginya permintaan,” kata Nida.

Ia menyebutkan harga daging sapi sebelumnya Rp160 ribu perkilogram. Sejak hari Minggu (29/3) harga mulai normal Rp130 ribu-Rp140 ribu perkilogram. Sementara, cabai rawit mulai turun dari harga sebelumnya Rp125 ribu perkilogram menjadi Rp100 ribu perkilogram.

Nida memprediksi harga cabai akan turun drastis karena cabai jenis baskara sudah mulai datang dari Pulau Jawa. “Cabai baskara harganya Rp50 ribu perkilogram. Jadi sangat fluktuatif harganya,” kata dia.

Nida tidak ingin mengomentari bahwa kenaikan harga barang pokok dipengaruhi perang Iran-Amerika. Menurut dia, harga barang pokok naik akibat tingginya permintaan serta stok yang terbatas.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak perlu panik berlebihan karena stok barang pokok terutama hortikultura akan terpenuhi menjelang lebaran idulfitri. (cem)

Perang Bergejolak di Timur Tengah, Pemberangkatan Jemaah Haji NTB Masih Sesuai Jadwal

By
ekbisntb.com
-
0
Perang Bergejolak di Timur Tengah, Pemberangkatan Jemaah Haji NTB Masih Sesuai Jadwal
Lalu Muhammad Amin (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Di tengah kekhawatiran dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah NTB memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, L. Muhammad Amin, di Mataram, Selasa, 31 Maret 2026 menegaskan, hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pemberangkatan jemaah haji. Termasuk belum ada skema penundaan seperti yang sempat menjadi kekhawatiran sejumlah pihak karena masih belum adanya tanda – tanda Perang Amerika Serikat – Israel melawan Iran akan berakhir.

“InsyaAllah pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Belum ada pengaruh dari eskalasi Timur Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan jadwal yang telah disusun, jemaah haji asal NTB akan mulai masuk Asrama Haji pada 21 April 2026 pukul 06.00 Wita. Selanjutnya, pemberangkatan kloter pertama (kloter I) menuju Tanah Suci dijadwalkan pada 22 April 2026.

Menurut Amin, seluruh persiapan teknis keberangkatan jemaah NTB sejauh ini telah rampung. Jumlah jemaah haji NTB tahun ini tercatat sebanyak 5.798 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang (kloter).

“Persiapan sudah kita lakukan secara menyeluruh. Mulai dari pengajuan visa jemaah yang sudah selesai, penentuan kloter, pelaksanaan manasik haji, hingga pendidikan dan pelatihan bagi petugas haji yang telah dilaksanakan sebelum bulan Ramadan,” terangnya.

Dengan kesiapan tersebut, pihaknya kini hanya menekankan pentingnya kesiapan individu jemaah, khususnya dari sisi kesehatan. Mengingat waktu keberangkatan yang semakin dekat, jemaah diminta menjaga kondisi fisik agar tetap prima saat menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

“Kami mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, agar saat berangkat nanti dalam kondisi siap secara fisik maupun mental,” tambahnya.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji, baik dari aspek transportasi, akomodasi, maupun keamanan jamaah selama berada di Arab Saudi.

Dengan berbagai persiapan yang telah matang, diharapkan seluruh jemaah haji asal NTB dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar, aman.(bul)

Telan Anggaran Rp7,4 Miliar, Gubernur Surati Kemenhut Ubah Status Kawasan Gili Tramena

By
ekbisntb.com
-
0
Telan Anggaran Rp7,4 Miliar, Gubernur Surati Kemenhut Ubah Status Kawasan Gili Tramena
Kawasan Gili Trawangan yang memesona. Pengembangan investasi di kawasan ini masih belum maksimal, karena masuk dalam kawasan konservasi. (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal surati Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengenai perubahan status kawasan lahan Gili Trawangan, Meno, Air dari yang sebelumnya kawasan konservasi menjadi Areal Pemanfaatan Lain (APL).

Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) Gili Tramena Dinas Pariwisata dan Ekraf NTB, Aang Rizal mengatakan penetapan kawasan Gili Tramena sebagai kawasan konservasi berdampak pada iklim investasi di kawasan tersebut. Apalagi, pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan Gili Tramena masuk zona merah.

“Karena kawasan Gili Tramena masih kawasan konservasi. Nah upaya ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita mencabut status kawasan Gili Tramena karena akan berdampak terhadap kontrak atau perjanjian usaha yang sudah kita lakukan,” ujarnya.

Perubahan kawasan Gili Tramena dari kawasan konservasi menjadi APL dinilai akan memberikan manfaat tambahan bagi daerah. Tidak hanya kepada daerah, perubahan kawasan juga memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, masyarakat adat yang ada di kawasan tersebut, dan investor.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi pendapatan dari kawasan tersebut. Sejumlah pelaku usaha dan masyarakat yang telah menjalin kontrak disebut telah menjalankan kewajiban mereka sesuai perjanjian.

Lebih lanjut dijelaskan, pencabutan status konservasi akan membuka peluang penerbitan hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan (HGB), yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

“Jadi malah menguntungkan pemerintah daerah ketika pencabutan kawasan status konservasi. Kenapa menguntungkan pemerintah daerah? karena memberikan kepastian hukum kepada mitra usaha, masyarakat semua ada di sana,” jelasnya.

Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Samsudin, mengatakan kebutuhan anggaran untuk mendukung proses perubahan status kawasan hutan tersebut diperkirakan mencapai Rp7,8 miliar, berdasarkan perhitungan tahun 2024. Ini mencakup kebutuhan anggaran untuk perubahan status total 11 kawasan hutan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Tidak saja di Gili Tramena.

“Anggaran ini untuk mendukung kerja tim terpadu dari kementerian yang terdiri dari para ahli, mulai dari ahli lingkungan hingga keanekaragaman hayati. Mereka akan menilai kondisi faktual di lapangan untuk 11 kawasan, tida saja kawasan di Gili Tramena. Dan tidak tahu juga berapa kebutuhan anggarannya kalau saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, perubahan status hanya dapat dilakukan apabila hasil kajian tim terpadu menyatakan kawasan tersebut sudah tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan. Hasil kajian itu nantinya menjadi rekomendasi resmi kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan pelepasan atau penurunan status kawasan.

Selama masih berstatus kawasan hutan konservasi, Samsudin menegaskan tidak boleh ada aktivitas pembangunan baru di wilayah tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya percepatan penyelesaian status kawasan.

“Kalau statusnya belum jelas, secara regulasi tidak boleh ada aktivitas pembangunan baru di Gili Tramena. Itu sebabnya kawasan ini selama ini berada dalam holding zone,” katanya.

Total luas kawasan hutan yang diusulkan untuk perubahan status di tiga gili tersebut mencapai 2.954 hektare, yang mencakup daratan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Samsudin menyebut, status kawasan ini sejak lama menyimpan persoalan administratif akibat perubahan kewenangan dan penataan kawasan konservasi, khususnya antara kawasan darat dan laut. (era/bul)

Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Pemprov NTB Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan

By
ekbisntb.com
-
0
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri (kiri) menyerahkan dokumen LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTB Suparwadi, Selasa (31/3/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-NTB menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan dokumen dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, kepada Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi di Kantor BPK RI Perwakilan NTB.

Dalam sambutannya, Wagub Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Penyerahan LKPD hari ini bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan cerminan keseriusan kita semua dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyampaian, tetapi juga dari kewajaran penyajian informasi keuangan sesuai standar akuntansi.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali berturut-turut. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak menimbulkan rasa puas diri.

“Capaian WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola. Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga perlu penguatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi,” tambahnya.

Pemprov NTB juga mengapresiasi BPK Perwakilan NTB atas pembinaan dan sinergi yang telah terjalin. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara serius.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, menyampaikan bahwa penyerahan LKPD unaudited merupakan bagian dari proses konstitusional dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia menjelaskan, setelah penyerahan dokumen, BPK akan melaksanakan pemeriksaan terperinci selama kurang lebih 30 hari ke depan.

“Kami berharap seluruh pemerintah daerah terbuka dalam menyampaikan data terkait tahun anggaran 2025, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan objektif dan komprehensif,” ujarnya.

Suparwadi menegaskan bahwa opini WTP mencerminkan kewajaran laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi dan didukung sistem pengendalian internal yang memadai.

“Opini WTP harus berjalan selaras dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itulah makna sejati dari akuntabilitas,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan proses pemeriksaan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan. “Proses ini bukan beban, tetapi ruang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (r/ham)

Imbas Perang, Banyak Jemaah Umrah Asal Lotim Terjebak di Arab Saudi

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi akibat perang Iran vs Amerika Serikat–Israel menyebabkan banyak jemaah umrah yang belum bisa pulang ke Indonesia. (Suara NTB/artificial intelligence)

Selong (ekbisntb.com) – Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berdampak luas hingga ke jemaah umrah asal Lombok Timur (Lotim). Banyak di antara mereka yang belum bisa pulang ke Tanah Air karena terhambat masalah tiket dan rute penerbangan yang terpaksa dialihkan karena tidak aman.

Pemilik Zara Tour and Travel, TGH. Muzayyin, mengungkapkan bahwa para jemaah tersebut sebenarnya sudah menyelesaikan pembayaran tiket. Namun, tiket yang dipegang bukanlah rute langsung Jeddah-Jakarta, melainkan transit di sejumlah negara seperti Dubai, Singapura, hingga Brunei Darussalam.

“Mereka banyak yang meminta tolong kepada saya agar dibantu pulang,” ujar TGH Muzayyin saat dihubungi media, Selasa (31/3/2026).

Khusus untuk jemaah Zara Tour Travel dipastikan TGH Muzayyin tidak ada masalah karena pengembangan langsung dan semua bisa langsung pulang sesuai batas waktu yang telah dijadwalkan

Menurutnya, jalur transit via Dubai menjadi tidak aman akibat situasi perang. Rute yang relatif aman saat ini hanya penerbangan langsung Jeddah–Jakarta. Namun, tiket langsung tersebut harganya melonjak drastis.

“Kalau Saudi Arabia Airline Rp 23 juta, kalau Garuda bisa mencapai Rp 25 juta karena terbatasnya tiket. Itulah yang menyebabkan kepulangan jemaah tertunda. Bukan tidak bisa pulang, tetap bisa pulang asal ada biaya,” jelasnya.

TGH Muzayyin menambahkan, kondisi keuangan jemaah menjadi kendala utama. Karena tiket sebelumnya dibatalkan maskapai, mereka harus merogoh kocek lagi di tengah situasi darurat. Akibatnya, banyak jemaah yang terpaksa mencari apartemen murah sekitar Rp500 ribu per malam dan menanggung biaya makan minum sendiri, sambil menunggu kiriman uang dari keluarga di Lombok.

“Mereka yang paket murah, transit ke Singapura, Brunei, atau Dubai, itulah yang kelihatannya terlantar. Tapi jemaah dari travel saya, alhamdulillah, semuanya pulang aman. Bahkan ada yang datang lagi,” tegasnya.

Dia mencontohkan, pada 22 dan 23 Maret lalu, 109 orang jemaahnya berhasil dipulangkan langsung via Garuda rute Jeddah–Jakarta dengan selamat. Sedangkan rencana keberangkatan baru dari Lombok pada 1 April 2026 sebanyak 250 orang juga dipastikan aman.

Salah satu pihak keluarga jemaah umrah asal Sakra mengakui terpaksa mengirimkan dana setiap bulan kepada jemaah yang masih di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Timur, H. Makkinuddin, mengakui ada informasi mengenai warga Lotim yang tertunda akibat perang.

“Itu memang ada yang tertunda, pengaruh perang kemarin. Tapi datanya belum kami lihat secara pasti, orangnya siapa, dari travel mana, belum ada laporan resmi ke kami,” ujarnya.

Makkinuddin menambahkan, Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kelonggaran terkati masa tinggal jemaah umrah, namun batas akhir tetap 18 April 2026 karena akan dimulainya musim haji.

Pemerintah pusat sudah berkomunikasi dan mengondisikan langkah-langkah. Untuk persiapan haji 2026 di Lombok Timur sendiri, insya Allah berjalan normal, visa haji hampir 100 tercetak dan dihadapkan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (rus)

Stok Elpiji Masih Aman, Masyarakat Lobar Diimbau Tak “Panic Buying”

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Perdagangan Lobar, H. M. Adnan bersama tim intens turun ke pasar pantau perkembangan harga dan stok Bapok. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Stok elpiji di Lombok Barat (Lobar) dipastikan masih aman. Dari hasil Sidak Pemerintah Kabupaten Lobar ke beberapa SPBE, stok elpiji masih tersedia. Masyarakat pun diimbau tidak panik atau panic buying, dampak isu yang beredar soal kelangkaan.

Terutama dengan isu wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) awal bulan depan, harus disikapi dengan tenang. Pihak Pemkab Lobar pun telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan yang terjadi di lapangan.

Kepala Dinas Perdagangan Lobar H. M. Adnan, mengatakan, hasil turun tim melakukan pengecekan di lapangan ketika Lebaran Ketupat, stok elpiji masih aman. Bahkan ada penyaluran tambahan sekitar 9.000 lebih elpiji untuk kebutuhan menyambut Lebaran Ketupat. “Masih aman, terkendali stok Elpiji,” kata Adnan, Selasa (31/3/2026).

Timnya pun terus turun ke lapangan untuk memantau perkembangan pascalebaran ketupat. Sejauh ini belum ada riak-riak atau gejolak terkait elpiji ini, karena didistribusi di lapangan relatif aman. Di samping mengecek ketersediaan stok elpiji, pihaknya juga turun memantau ketersediaan pupuk untuk menghadapi musim tanam ini.

Pihaknya juga mewanti-wanti informasi kenaikan harga BBM dampak gejolak geopolitik global. Di mana beredar isu bahwa harga BBM bersubsidi akan naik setelah tanggal 31 Maret ini. “Harga BBM ini informasinya mau naik, besok saja kita lihat perkembangannya. Tapi otomatis berdampak pada elpiji kalau memang harga BBM naik,” ujarnya.

Dampak lainnya pada harga bahan pokok (Bapok), karena dengan kenaikan harga BBM, ongkos transportasi akan naik. Namun, hasil pantauan harga pasaran, Bapok relatif masih stabil. Bahkan harga diklaim menurun, seperti cabe yang sebelum di atas Rp100 ribu sekarang turun menjadi di bawah Rp100 ribu per kilogram. Kecuali daging, relatif masih tinggi pada angka diatas Rp100 ribu per kilogram.

Untuk mengantisipasi itu, pihaknya pun menyiapkan langkah-langkah seperti operasi pasar murah. Pada moment HUT Lobar ini, pihaknya akan mengadakan operasi pasar di desa. Pihaknya juga mengimbau masyarakat tidak Panic Buying, tidak membeli kebutuhan pokok berlebihan. Warga diminta membeli Bapok sesuai kebutuhan agar ketersediaan tetap terjaga. Pihaknya juga mengantisipasi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Seperti penimbunan dan praktik melanggar aturan yang lainnya. (her)

Jelang Audit, Pemkab Loteng Serahkan LKPD 2025 ke BPK

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Pathul Bahri (Suara NTB/dok)

Praya (ekbisntb.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bulan ini direncanakan akan mulai turun untuk melakukan audit tahunan terhadap penggunaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2025. Sebagai bagian dari proses tersebut, Pemkab Loteng telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited (belum diaudit) tahun anggaran 2025 ke BPK RI perwakilan NTB, Senin (30/3/2026).

Penyerahan LKPD unaudited tersebut dilakukan langsung Bupati Loteng bertempat di kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. “Penyampaian LKPD tepat waktu ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” sebut Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P.

Ditegaskannya, bahwa laporan keuangan yang disampaikan pihaknya bukan sekadar kewajiban administratif. Tetapi juga cerminan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat luas selama satu tahun angagran.

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini, ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kepercayaan publik. Dan, Pemkab Loteng terus berkomitmen untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran daerah.

Khususnya kepada seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Loteng, Pathul beharapa bisa terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan. Sehingga mampu meraih hasil terbaik dalam proses audit oleh BPK nantinya. Dengan begitu diharapkan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang harmonis dan sejahtera bisa diwudjukan kedepannya.

“Kegiatan penyerahan LKPD ini menjadi tahapan awal sebelum dilakukan audit oleh BPK RI. Dalam hal ini Pemkab Loteng optimistis dapat mempertahankan capaian opini terbaik dengan terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tandas mantan Wakil Bupati (Wabup) Loteng ini. (kir)

Capaian Pendapatan Lobar Triwulan I Lampaui Target

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Agha Farabi (Ekbis NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Realisasi Pendapatan Lombok Barat (Lobar) pada triwulan I tahun 2026 ini melampaui target dibanding periode yang sama tahun lalu. Khusus realisasi pajak pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terlampaui 25 persen dibanding tahun sebelumnya. OPD pun terus mengejar potensi pendapatan ini untuk menggenjot PAD tahun ini.

Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dalam Rapat Koordinasi (Rakor), Selasa (30/3) memberikan apresiasi atas kinerja jajaran OPD pada awal tahun ini. Berdasarkan data evaluasi sementara, realisasi pendapatan daerah menunjukkan tren yang jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.

“Ada hal yang cukup menggembirakan bahwa realisasi pendapatan kita, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, progresnya jauh lebih bagus. Ini menandakan kita semua sudah bekerja ‘on the track’, meski masih perlu terus kita giring agar tepat sasaran,” ungkap Bupati LAZ.

Meskipun mencatatkan hasil positif, Bupati tetap memberikan catatan kritis, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi. Ia menyoroti beberapa potensi yang dinilai masih belum maksimal dan meminta kolaborasi erat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyisir potensi yang ada.

Selain itu, Bupati LAZ menekankan beberapa poin strategis untuk triwulan berikutnya yakni efisiensi penggunaan energi dalam hal ini penghematan sumber daya di lingkungan kantor pemerintah, berupa penggunaan listrik. Ia juga menyinggung penanganan masalah sampah yang lebih efektif di lapangan. Untuk itu, ia menyampaikan perlunya update data terbaru untuk menghindari kesalahan teknis dalam bekerja.

Sementara itu, Kepala Bapenda Lobar, Lalu Agha Farabi mengatakan bahwa khusus realisasi PAD Bapenda terjadi kenaikan 25 persen dibanding tahun lalu pada periode yang sama. “Kalau year to year (perbandingan tahun ini dan tahun lalu), khusus pajak di kami itu ada kenaikkan 25 persen,” kata Agha.

Realiasi PAD hingga maret khusus pajak daerah sesuai kewenangan Bapenda hingga bulan Maret sebesar 18,7 persen atau Rp50,7 miliar lebih. Sumber potensi pajak daerah ini terdiri dari PBB, BPHTB, pajak hotel, hiburan, makan minum, tenaga listrik, air Tanah BBN-KB. Peningkatan ini jelas dia, dampak dari berbagai upaya yang dilakukan pihaknya. Dari sisi internal, pihaknya melakukan berbagai inovasi menggali potensi-potensi pajak. Dan mencari cara paling efektif untuk menggali pajak tersebut.

Dari eksternal, dampak investasi yang relatif masih normal dan ekonomi masih baik di Lobar. Hal itu juga berkontribusi terhadap pendapatan. Kendati terjadi gejolak geopolitik global, sejauh ini menurutnya belum berdampak signifikan.
Pihaknya pun terus fokus menggali dan mengejar potensi-potensi pajak, baik yang sudah ada maupun yang belum teridentifikasi. Menindaklanjuti arahan Bupati mengoptimalkan sejumlah pajak seperti pajak parkir, reklame, dan air bawah tanah. Tim nya pun sudah mulai bergerak mengejar semua potensi ini. Dan langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mengejar target PAD ini pun telah sesuai dengan jalurnya atau one the track. (her)

Kebijakan 30 Persen Belanja Pegawai, Bupati Lobar Kaji Opsi Naikkan PAD atau Berhentikan Pegawai

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (kiri) bersama Wabup Lobar Hj. Nurul Adha memberikan arahan dalam rapat koordinasi dengan semua OPD. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah akan diberlakukan Pemerintah Pusat mulai tahun 2027. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut, berkaitan dengan batas maksimal belanja gaji pegawai sebesar 30 persen dari total APBD daerah setempat.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkan Lobar) dalam hal ini Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) pun tengah mengkaji secara intensif dua pilihan atau opsi. Dua opsi ini di antaranya, menaikkan target PAD Rp100 miliar atau opsi kedua memberhentikan pegawai sekitar 1.000 orang.

Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini menyampaikan bahwa posisi saat ini belanja pegawai di Pemkab Lobar mencapai 34 persen, jika dihitung dengan seritifikasi guru pada angka 42 persen. Tetapi saat ini, belanja sertifikasi ini tidak masuk dalam komponen belanja pegawai.

“Maka untuk menutupi 34 persen menjadi 30 persen, ada dua pilihannya, harus ada peningkatan PAD Rp100 miliar ataukah memberhentikan pegawai 1.000 orang. Itu pilihannya,” kata Bupati LAZ, Selasa (31/3).

Sampai saat ini pihaknya belum memilih opsi untuk mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan lainnya.

Dari dua opsi ini, pihaknya terus berupaya mengoptimalkan PAD. Namun, diakui tidak mudah meningkatkan PAD di tengah situasi saat ini. Selain itu pihaknya telah meminta kepada seluruh OPD dalam rapat koordinasi agar melakukan evaluasi terhadap pegawai.

Sebab kalaupun nanti sampai terjadi pengurangan, umpama di Dinas Dikbud dengan mengurangi guru umpamanya dari 1.000 menjadi 300 orang. Namun, ada guru yang memang sangat dibutuhkan, tetapi urutannya dari hasil evaluasinya pada posisi 400, maka ada guru jangan diberhentikan. “Sampai seteknis itu saya sampaikan,” imbuhnya.

Menurutnya, kemungkinan besar kebijakan ini bakal menyasar PPPK, bukan PPPK Paruh Waktu. Sebab belanja PPPK ada di komponen belanja pegawai, sedangkan PPPK Paruh Waktu ada di belanja barang jasa. “Dan pasti yang disasar itu adalah PPPK, karena komponen gaji PPPK itu ada di Belanja Pegawai, kalau PPPK Paruh Waktu belanja barang dan jasa tempatnya masuk,” sebutnya.

Meski demikian pihaknya masih belum ada keputusan kebijakan ini, tetapi opsi-opsi itu yang tengah dikaji secara matang ke depan. (her)

1234...795Page 3 of 795

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami