Lombok (ekbisntb.com) – Semua kepala desa (kades) di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) kompak menolak sementara bantuan pangan beras. Penolakan ini dilakukan lantaran data penerima yang diduga bermasalah tidak tepat sasaran dan jumlah penerima banyak yang berkurang dari tahun sebelumnya. Banyak juga warga yang layak, namun tak masuk penerima bantuan.

Ketua Forum Kades Kecamatan Sekotong, Marne, S.Pd., menerangkan di Kecamatan Sekotong ada 14 desa, terdiri dari 9 desa ditambah 5 desa persiapan semuanya menolak sementara bantuan beras ini dibagikan ke masyarakat.

Penolakan sementara ini atas dasar hasil Musyawarah Forum Kepala Desa di Kecamatan Sekotong. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian harapan masyarakat, karena masih menggunakan data lama, sehingga banyak tak sesuai sasaran. ‘’Jumlah penerima berkurang dan banyak warga yang berhak menerima tapi tidak masuk,” kata Kades Cendi Manik ini, Selasa 29 Juli 2025.

Pihak desa mempersoalkan data penerima bantuan yang dipakai masih data lama dengan alasan itu sudah diverifikasi. Dalam data penerima itu, masih ada warga yang sudah meninggal masuk menerima bantuan. Data penerima bantuan, itu-itu saja yang muncul, padahal warga ini sudah tidak layak, karena meninggal, mampu dan lainnya. “Bahkan ada yang meninggal masih masuk datanya,” jelasnya.

Selain itu, jumlah penerima bantuan beras ini rata-rata mengalami pengurangan di semua desa. Seperti di desanya, penerima bantuan beras ini berkurang 260 KK lebih, di mana tahun ini sebanyak 660 KK sedangkan tahun lalu sebanyak 800 KK lebih.

Yang jadi persoalan juga, lanjut dia, data sasaran ini yang masuk fokus pada penerima PKH dan BPNT, namun nyatanya di desanya, banyak penerima bansos itu tidak menerima bantuan beras diakibatkan pengurangan dari penerima tersebut.

“Ada yang dapat dan tidak warga penerima PKH dan BPNT ini, dikira kita yang mainkan data ini padahal ini data pusat,” tegasnya.

Ia menegaskan,pihak desa baru akan mau menerima bantuan beras ini, setelah ada konfirmasi kejelasan bahwa data bermasalah ini dibenahi dan warga yang layak masuk dalam data penerima bantuan. Yang bertanggung jawab mengawasi bantuan ini sendiri SDM PKH, seharusnya merekat memfasilitasi kembali terkait data ini.

Akan tetapi, justru desa yang diserahkan, sehingga ni menjadi buah simalakama bagi desa. Jika tetap menyalurkan bantuan ini, terjadi gejolak di desa dan ujung-ujungnya desa yang diprotes oleh warga.

Sementara itu, Kepala Disos Lobar H. Lalu Winengan menerangkan pihaknya tak mempersoalkan kalau ada desa belum mau menerima bantuan beras. Bahkan, kalau perlu ada surat pernyataan desa tidak mau menerima bantuan beras tersebut.  “Ya tertulis kalau mau menolak atau tidak menerima bantuan ini,” tegasnya.

Dikatakan, bantuan beras ini akan disalurkan bagi desa yang mau menerima. Namun bagi daerah yang tidak mau menerima bantuan, tentu belum bisa disalurkan atau ditunda dulu. Justru langkah berani dan niat baik dilakukan pihaknya dengan mengundang semua kades untuk diajak bersama-sama dalam memverifikasi dan validasi data penerima bantuan yang diakuinya masih ada yang perlu dibenahi.

“Ini kami mengundang kades karena keberanian dan niat baik, tidak ada yang mau berani sosialisasi dalam keadaan genting begini, menghadapi permasalahan ini,” ujarnya. (her)