Wednesday, April 8, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 295

Pelayaran Lombok-Sumbawa Tetap Normal di Tengah Rencana Aksi Penutupan Pelabuhan Pototano

0
Kapal penyebrangan (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Kayangan memastikan bahwa aktivitas pelayaran dari dan menuju Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, menuju Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, akan tetap berjalan normal pada tanggal 15 Mei 2025.

Penegasan ini disampaikan menyusul adanya seruan aksi penutupan Pelabuhan Pototano oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri memperjuangkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Ketua Gapasdap Cabang Kayangan, Umar pada Rabu, 14 Mei 2025 menyampaikan, sudah mendapatkan informasi terkait hal itu secara lisan. Juga telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan dan Dinas Perhubungan terkait isu tersebut.

“Untuk pelayaran, kita tetap buka. Untuk penyeberangan tetap buka. Penyeberangan dari Lombok ke Sumbawa atau sebaliknya tidak terganggu dengan isu penutupan Pelabuhan Pototano itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Umar mengungkapkan bahwa koordinasi telah dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang mungkin terjadi.

“Kalau pun misalnya ada hal-hal seperti itu, kita sudah antisipasi. Koordinasi sistemnya bagaimana, kapalnya seperti apa jadwalnya,” jelasnya.

Hingga saat ini, Umar menegaskan bahwa rencana pelayaran dan aktivitas bongkar muat kapal masih berjalan normal.

“Sejauh ini rencana pelayaran dan sebagainya normal ya. Masih normal arus bongkar muat kapal sampai saat ini. Tetap berjalan normal sementara,” katanya.

Isu rencana penutupan Pelabuhan Pototano ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin melukan ponyeberangan antar pulau di dalam provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Umar memastikan bahwa penjualan tiket masih tetap dibuka, bahkan pemesanan tiket secara daring melalui aplikasi Ferizy juga tetap berfungsi.

“Penjualan tiket masih ada di hari itu. Sudah ada pemesanan. Karena kalau sistem penjualan tiket ini kan dia sudah pakai Ferizy jadi online, jadi masih tetap buka,” terangnya.

Menutup keterangannya, Umar menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan pengguna jasa penyeberangan, untuk tetap melakukan perjalanan sesuai rencana sambil terus memantau informasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Ya imbauan kami sih, tetap melakukan perjalanan,” pungkasnya.

Dengan adanya kepastian dari Gapasdap Kayangan ini, diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat melanjutkan rencana perjalanan mereka antara Lombok dan Sumbawa atau sebaliknya melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Kayangan-Pototano. Pihak terkait terus berupaya memastikan kelancaran aktivitas pelayaran di tengah isu rencana aksi tersebut.(bul)

FWE NTB Gandeng BTPN Syariah Gelar Festival Si Tepat

0
Audiensi dengan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Forum Wartawan Ekonomi (FWE) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggandeng Bank BTPN Syariah untuk menggelar Festival Si Tepat dengan rangkaian bazar dan dialog pemberdayaan perempuan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Taman Budaya Mataram pada Jumat 16 Mei 2025 pukul 09.00-17.00 WITA.

Ketua FWE NTB, Bulkaino mengatakan kegiatan ini diselenggarakan berkolaborasi antara jurnalis ekonomi, BTPN Syariah dan Pemerintah Provinsi NTB. Sebelumnya juga sudah dilakukan audiensi bersama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri untuk memastikan kesiapan Umi Dinda sebagai keynote speaker dan narasumber pada sesi dialog tersebut.

Selain wakil gubernur, panitia yang seluruhnya berasal dari wartawan ekonomi NTB ini juga akan menghadirkan pembicara dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Direksi BTPN Syariah, dan Pengurus Wilayah Aisiyah (PWA) NTB. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan pemberdayaan perempuan yang subtansif di NTB, terjadinya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal serta pemberdayaan, serta terbentuknya jejaring kerja sama antara pemangku kepentingan untuk keberlanjutan program.

Bulkaino mengatakan, peserta yang akan dilibatkan sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai organisasi pengusaha perempuan, tim penggerak PKK, Dekranasda hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Puluhan UMKM juga akan dilibatkan untuk melakukan bazar pada kegiatan tersebut.

”Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada BTPN Syariah dan Pemprov NTB yang merespon baik kegiatan ini. Kami sebagai jurnalis ekonomi melihat kegiatan ini sangat penting untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, dan makmur,” kata Bulkaino.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri juga mengaku siap untuk ikut ambil bagian pada kegiatan tersebut.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan menjadi tugas bersama stakeholder termasuk wartawan dan perbankkan.

Menurutnya, literasi keuangan dan pemberdayaan lainnya sangat penting bagi kaum perempuan, terutama bagi mereka yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya. Untuk itu program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan akan menjadi atensi serius pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

”Saya siap hadir ya, pokoknya kalau terkait pemberdayaan perempuan kami sangat mendukung. Terima kasih juga teman teman wartawan ekonomi dan BTPN Syariah yang telah berkomitmen terhadap pemberdayaan perempuan di NTB,” Ujar Umi Dinda.

Sementara itu, Corporate & Marketing Communication Head BTPN Syariah Ainul Yaqin mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonomi wilayah setempat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perempuan menjadi tulang punggung dalam pembangunan bangsa.

“Jika perempuan berdaya, maka akan melahirkan generasi yang cerdas, sehingga bangsa dan negara juga akan semakin maju. Maka dari itu, diperlukan akses keuangan hingga pengetahuan yang merata bagi perempuan. NTB sendiri berpotensi menjadi provinsi yang memiliki perempuan tepat berdaya, sehingga acara Festival Si Tepat digelar di Lombok,” ujar Ain.

Sebagai informasi, acara bazar akan dimulai sejak pagi pukul 09.00 hingga 17.00 WITA. Kemudian, dialog pemberdayaan perempuan akan dimulai pukul 13.00 WITA.(bul)

Sektor Pertanian Jadi Andalan NTB Gantikan Ketergantungan pada Tambang

0
Muhamad Taufieq Hidayat. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB terus mendorong sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB, Muhamad Taufieq Hidayat, menyatakan bahwa sektor ini kini menjadi penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setelah sektor pertambangan menunjukkan tren penurunan kontribusi.

‘’Tahun sebelumnya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB NTB mencapai 22,23 persen dari total Rp166,63 triliun. Alhamdulillah, tahun ini naik menjadi lebih dari 23 persen,’’ sebutnya.

Ia menambahkan bahwa penurunan kontribusi dari sektor tambang membuat pemerintah berfokus pada sektor yang lebih berkelanjutan, seperti pertanian. Menurutnya sektor pertanian kini menjadi tulang punggung utama karena sektor tambang menunjukkan tren negatif. Ketergantungan terhadap tambang, yang bersifat tidak terbarukan, dianggap tidak lagi strategis bagi keberlanjutan ekonomi daerah.

“Tambang itu sifatnya tidak terbarukan. Setelah deposit habis, selesai. Tapi pertanian itu bisa terus kita kembangkan dan tidak akan habis,” jelasnya.

Untuk mendukung peningkatan ini, pemerintah provinsi melakukan pengetatan terhadap alih fungsi lahan. Menurut Taufieq, alih fungsi lahan hanya diperbolehkan dalam kondisi sangat mendesak, seperti untuk proyek strategis nasional, kepentingan umum, atau akibat bencana alam.

“Kami saat ini belum mengeluarkan banyak rekomendasi alih fungsi. Bahkan luas lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) kita meningkat dari 234 ribu hektare menjadi 237 ribu hektare. Total cadangan lahan pertanian kita bahkan mencapai 600 ribu hektare,” ungkapnya.

Dalam menghadapi musim kemarau dan dampak perubahan iklim, Distanbun NTB juga tengah mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi ekstrem, baik kekeringan maupun basah. Langkah ini dilakukan agar produksi pertanian tetap stabil meskipun cuaca berubah-ubah. Taufieq menyebutkan, NTB memiliki potensi besar dari tanah yang subur dan hamparan lahan yang luas.

“Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk bermitra dengan lembaga-lembaga lingkungan internasional,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pertanian berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik dan pola tanam ramah lingkungan guna menjaga kelestarian alam sekaligus mengurangi risiko bencana ekologis seperti banjir.

“Ancaman kita saat ini adalah perubahan iklim ekstrem. Tapi di balik ancaman itu ada peluang untuk memperbaiki sistem pertanian kita menjadi lebih adaptif dan tangguh,” pungkasnya. (era)

Bupati Harapkan di Semua Desa Ada Kelompok ‘’Penggabah’’

0
Petani di Lotim masih banyak yang panen padi menggunakan alat perontok manual. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin berharap di semua desa ini ada kelompok ‘’penggabah’’. Setiap musim panen raya, banyak petani yang menunda panen karena terbatasnya alat panen dan tukang gabah.

Terhadap kondisi ini, Bupati siap akan menyiapkan bantuan power thresher atau alat mesin perontok padi yang akan diberikan kepada kelompok penggabah.

Menurutnya, mesin besar seperti combine harvester itu kemampuannya terbatas dalam menjangkau seluruh wilayah di Lotim. Apalagi jumlahnya sangat terbatas. Buruh tani yang menjadi penggabah perlu diberikan bantuan alat manual power thresher. Panen raya seperti yang terjadi sekarang ini bisa teratasi dengan kehadiran kelompok penggabah tersebut.

Badan Urusan Logistik diketahui sudah komitmen untuk menyerap seluruh hasil panen padi petani Lotim. Sudah dibentuk puluhan mitra yang tersebar di seluruh kecamatan yang siap membeli gabah petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Lotim, Lalu Fathul Kasturi, menjelaskan power thresher dinilai efektif mempercepat proses panen, terutama di area pertanian dengan kondisi topografi tidak rata. “Lahan miring dan sempit harus dihadapi dengan semi-mekanisasi. Power thresher bisa langsung digunakan setelah padi disabit, bahkan di malam hari, sehingga lebih efisien,” ujarnya.

Menurutnya, kelangkaan tenaga kerja selama musim panen raya menjadi kendala serius. Satu kelompok tani biasanya terdiri dari 20 orang, tetapi jumlah tersebut dinilai belum cukup optimal. Dengan power thresher, waktu panen yang biasanya memakan 2-3 hari per hektar secara manual bisa dipersingkat. “Alat ini juga mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Otomatis, jangkauan panen akan lebih luas,” tambah Fathul.

Dia mengungkapkan, terbatasnya alat mesin pertanian (alsintan) seperti kombain di lahan tidak rata membuat Pemkab berfokus pada pengadaan power thresher. Rencananya, setiap kelompok tani di 254 desa/kelurahan akan diusulkan mendapat satu unit. “Rata-rata tiap desa memiliki 16 kelompok tani, total ada 3.810 kelompok. Target kami, satu kelompok satu alat,” jelasnya.

Fathul menambahkan, pihaknya akan mengajukan pengadaan power thresher sebanyak mungkin ke pemerintah pusat maupun provinsi. Bantuan ini diharapkan menjawab variasi kondisi lahan sekaligus meningkatkan produktivitas petani. “Semakin banyak alat tersedia, semakin cepat panen dan risiko kehilangan hasil akibat cuaca atau hama bisa diminimalisir,” pungkasnya.

Program ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Lotim untuk mencapai ketahanan pangan melalui optimisasi teknologi tepat guna, khususnya di daerah pertanian subsisten. Dukungan semi-mekanisasi juga diharapkan menarik minat generasi muda terjun ke sektor pertanian. (rus)

Belasan Sapi di Bilebante Dilaporkan Terjangkit PMK

0
Petugas kesehatan hewan Dinas Pertanian Loteng sedang melakukan pengobatan ternak sapi yang terjangkit PMK di Desa Bilebante, Selasa kemarin. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Serangan Penyakit Mulut dan Kukuk (PMK) diwilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali muncul. Belasan ternak sapi milik warga di Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata dilaporkan terjangkit penyakit PMK. Upaya penanganan cepat pun sudah dilakukan Dinas Pertanian Loteng, untuk mengobati dan mencegah meluasnya penyebaran penyakit tersebut.

Dari belasan ternak sapi yang dilaporkan terjangkit PMK, kini menyisakan tiga ekor saja yang masih butuh penanganan lebih lanjut. “Begitu kita mendapat laporan, petugas kita langsung turun melakukan penangan terhadap ternak yang terjangkit PMK. Sekarang tinggal 3 ekor yang belum sehat. Lainnya sudah mau makan,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Loteng M. Kamrin, kepada Ekbis NTB, Selasa 13 Mei 2025 kemarin.

Pihaknya menduga penyakit PMK yang menjangkit ternak sapi di wilayah tersebut dibawa dari luar. Di mana sebelumnya diketahui ada beberapa ekor sapi yang didatang dari luar untuk keperluan persiapan hari hari kurban. Dari sanalah PMK kemudian mejangkiti ternak lainnya. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada laporan PMK diwilayah tersebut.

Guna mengantisipasi penyebaran PMK di Desa Bilebante dan sekitarnya, petugas secara intens melakukan pengawasan. Terutama di lokasi-lokasi kandang sapi milik pengepul atau penguasa ternak sapi sementara dibatasi mobilisasinya. Agar tdak menyebar ke ternak lainnya. Mengingat, Desa Bilebante memiliki kandang komplek untuk ternak sapi cukup banyak.

“Terus kita melakukan pengawasan. Terhadap ternak yang masih sakit juga terus diobati,” imbuh mantan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng ini seraya menghimbau para peternak untuk waspada dan berhati-hati kalau membeli atau mendatangkan ternak sapi dari luas. Pastikan ternak yang dibeli benar-benar sehat.

Sebelumnya, Kepala Dusun (Kadus) Karang Ide I Dallah mengatakan, ternak sapi yang paling banyak terjangkit PMK yakni diwilayahnya. Penyakit tersebut tidak hanya menyerang ternak dewasa pejantan maupun bentina. Tetapi juga pedet (anak sapi) ikut terserang PMK. “Dari laporan peternak sementara, tak kurang dari 15 ekor sapi warga terserang penyakit tersebut, baik pejantan, betina, dan pedet” sebutnya.

Pihaknya sudah melaporkan serangan PMK tersebut ke pihak terkait dan sejauh ini sedang dalam penanganan. Sembari berharap penyebaran PMK tidak sampai meluas. Sehingga tidak sampai merugikan para peternak sapi. (kir)

Tim Klaim Validasi Data Tuntas, Bupati Lobar Perintahkan Penertiban Bangunan Bodong  

0
Tim Pemkab Lobar dipimpin Wabup Hj. Nurul Adha saat turun menertibkan bangunan tak sesuai perizinan di wilayah Batulayar. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini memerintahkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penertiban perizinan bangunan secara menyeluruh di semua daerah. Tidak saja di wilayah Batulayar. Di wilayah Batulayar pun diklaim oleh tim Satgas telah merampungkan pendataan dan sinkronisasi data.

“Yang penertiban bangunan tak berizin ini tidak terbatas di Senggigi saja, tapi semuanya (seluruh wilayah), seperti Suranadi, Sekotong dan Lingsar,” tegas Bupati pekan kemarin.

Ia pun memerintahkan jajarannya jangan fokus ke satu wilayah saja. Namun kecamatan lain juga harus disasar agar camat-camat yang lain bisa ikuti ambil bagian. Setelah data semua daerah ini ada, barulah langkah selanjutnya dilakukan pemetaan.

“Setelah terkumpul, nanti saya breakdown. Ini apa masalahnya akan saya klasifikasi berdasarkan masalah. Sehingga penyelesaiannya nanti berdasarkan masalahnya,” tegasnya.

Yang jelas bangunan yang tak berizin harus urus izin, sehingga ia memerintahkan OPD agar pelayanan izin di tempat. Hal ini menurutnya menjadi dilematis, sehingga yang belum berizin harus ada izin.

Nantinya berapa yang terdata itu menjadi acuan pembayaran yang terdata di pemkab. Fasilitas yang ada, seperti jumlah kamar itu terdata di pemkab untuk pembayaran pajaknya. Nanti kalau ada ditemukan tidak sesuai ketentuan, maka itu nanti dicarikan solusi. “Kami pada prinsipnya harus berizin semuanya, se- Lombok Barat,”tegasnya.

Tidak saja menerbitkan dan meminta pengusaha urus izin, namun ia juga telah memerintahkan semua jajaran OPD agar mempermudah Izin. Pihaknya khawatir selama ini pengusaha tidak berizin, karena sulit mengurus izin. “Dua hal ini harus dilakukan jangan sampai orang datang urus izin tapi dipersulit,” tegasnya.

Ia yakin kalau Pemkab tegas dengan aturan ini, masyarakat akan taat. Tidak akan berani membangun kalau tidak berizin.

Sementara itu Camat Batulayar HM Subayin Fikri mengatakan bahwa tim telah menyelesaikan pendataan dan validasi data bangunan vila di wilayahnya. “Kami sudah sampaikan hasil berita acara ke pak kades, sudah final,” katanya.

Tim telah bekerja selama tiga hari. Dari data bangunan vila yang berizin, tidak berizin, privat dan komersial sudah dituntaskan. Tinggal perizinan bangunan ini yang disinkronkan dengan Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Termasuk NPWPD, berapa Vila sudah memiliki NPWP dan yang belum perlu ditindaklanjuti oleh Bapenda untuk pendataan. Rencananya ini akan dibahas lebih lanjut bersama pimpinan sebagai tindaklanjut dari rapat sebelumnya. (her)

Pemprov NTB Wajibkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Proyek Pemerintah

0
Nasrullah Umar dan Baiq Nelly Yuniarti (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mewajibkan seluruh pekerja proyek yang didanai pemerintah untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran resmi yang segera diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB.

Pelaksana tugas Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja sektor jasa konstruksi, yang dinilai memiliki risiko tinggi dalam pekerjaan.

“Ke depan kami akan fokus pada sektor jasa konstruksi. Kami ingin memastikan pekerja merasa aman dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya di Mataram.

Menurut Baiq Nelly, sebelum kontrak proyek pemerintah ditandatangani, rekanan atau kontraktor wajib menunjukkan bukti bahwa pekerja mereka telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah ini, lanjutnya, merupakan bentuk penekanan implementasi regulasi yang sebenarnya telah ada, namun belum berjalan maksimal di lapangan.

“Regulasi sudah banyak, tinggal implementasinya yang harus kami dorong kembali,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa jaminan sosial bagi pekerja memiliki kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di NTB. Dalam banyak kasus, manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu keluarga pekerja yang ditinggalkan, termasuk dalam bentuk santunan dan modal usaha.

“Jangan sampai ada buruh yang meninggal, lalu keluarganya terlantar. Dengan manfaat dari BPJS, mereka bisa membuka usaha dan tetap bertahan hidup,” jelasnya.

Namun, capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB masih tergolong rendah. Hingga saat ini, baru 32 persen dari target 62 persen pekerja sektor konstruksi yang terdaftar.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan sosial ini. Ia menilai bahwa sinergi antara BPJS sebagai pelaksana dan pemerintah daerah sebagai regulator sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja.

“APBD itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Nasrullah menyebutkan bahwa pada tahun lalu, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan sekitar Rp400 miliar dalam bentuk klaim santunan di NTB. Dana tersebut memberikan dampak langsung terhadap ekonomi daerah karena beredar di masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa manfaat BPJS Ketenagakerjaan sangat besar, mulai dari jaminan kematian, kecelakaan kerja, hingga beasiswa pendidikan bagi anak peserta. Bahkan, anak peserta yang baru terdaftar satu atau dua hari tetap berhak atas beasiswa jika terjadi kecelakaan kerja.

Dengan iuran yang hanya Rp16.800 per bulan untuk pekerja sektor Bukan Penerima Upah (BPU), peserta bisa mendapatkan perlindungan menyeluruh dan manfaat jangka panjang. (bul)

Lombok Siap Mendunia, E-Craft Jadi Jembatan Produk Lokal Go Internasional

0
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar saat berbicara pada kegiatan LWC, Sabtu 10 Mei 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Indonesia memiliki kekayaan produk kreatif yang luar biasa, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Namun, potensi ini seringkali belum terpetakan dan terhubung secara optimal. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menekankan pentingnya platform digital e-craft sebagai langkah strategis untuk menyatukan database produk kreatif Indonesia, melampaui citra Bali dan Jakarta semata.

“Tantangan e-craft ke depan adalah bagaimana kita mempersatukan berbagai sektor dan menciptakan database yang dapat memperkenalkan Indonesia secara lebih luas. Indonesia bukan hanya Bali dan Jakarta, ada juga Lombok dengan kekayaan yang luar biasa,” ujar Wamen Irene pada Sabtu 10 Mei 2025 saat menghadiri kegiatan Lombok Womenpreneur Club (LWC).

Pernyataan tersebut menggarisbawahi visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mengangkat potensi daerah-daerah lain yang memiliki keunikan dan kualitas produk yang tak kalah saing. Lombok, dengan kekayaan alam dan budayanya, menjadi salah satu daerah yang ingin lebih dikenal oleh pasar nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, Wamen Irene menjelaskan bahwa e-craft bukan hanya sekadar platform jual beli daring. Platform ini diharapkan menjadi pusat data terintegrasi yang memudahkan konsumen, baik domestik maupun mancanegara, untuk menemukan berbagai produk unggulan dari seluruh penjuru negeri.

“E-craft adalah langkah pertama untuk mengumpulkan data dan memberikan akses lebih mudah bagi konsumen yang ingin mencari produk lokal, mulai dari makanan hingga produk kerajinan dan layanan tur,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wamen Irene juga menyoroti dua jenjang penting bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pertama, adalah bagaimana UMKM dapat membangun usaha yang berkelanjutan. Kedua, adalah bagaimana UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka, dari pasar nasional hingga pasar internasional.

“Kedua hal tersebut harus diperhatikan, agar UMKM bisa berkembang dengan baik, mulai dari pasar lokal yang besar hingga menembus pasar internasional,” paparnya.

Kemenparekraf menyadari betul bahwa potensi pasar internasional sangat menjanjikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memfasilitasi UMKM yang produknya memiliki daya saing global. Salah satu langkah konkret adalah keikutsertaan Indonesia dalam Osaka World Expo di Jepang.

“Kami mengevaluasi produk mana yang cocok untuk pasar internasional. Kami juga melakukan kurasi produk untuk dibawa ke Osaka World Expo, untuk memperkenalkan kepada dunia apa yang dimiliki Indonesia,” ungkap Wamen Irene.

Partisipasi dalam pameran internasional seperti Osaka World Expo bukan hanya untuk memamerkan produk, tetapi juga untuk memastikan kualitas dan kapasitas produksi UMKM. Hal ini penting agar pelaku usaha dapat memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.

“Waktu itu, beberapa pembeli sudah ada, tetapi kami tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Untuk itu, kapasitas produksi dan kualitas produk menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya.

Proses ekspor memang tidak selalu mudah. Selain kerumitan birokrasi, kapasitas produksi dan kualitas produk menjadi faktor penentu keberhasilan di pasar global. Wamen Irene menekankan pentingnya pendekatan bertahap, di mana UMKM harus memperkuat posisinya di pasar nasional terlebih dahulu sebelum melangkah ke pasar internasional.

“Proses ekspor memang kompleks. Oleh karena itu, UMKM harus terlebih dahulu menguasai pasar domestik sebelum melangkah ke pasar internasional. Kualitas dan kapasitas produksi harus selalu dipertahankan,” tambahnya.

Kabar baiknya, Kemenparekraf tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata dalam mendukung digitalisasi UMKM. Bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Yogyakarta, Kemenparekraf tengah membangun platform digital bernama E-craft.

“E-craft diharapkan menjadi solusi bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka tanpa biaya yang memberatkan. Platform ini juga akan menjadi wadah bagi para mentor untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan kompetensi para pelaku ekonomi kreatif,” ujar Wamen Irene.

Founder Lombok Womenpreneur Club (LWC), Indah Purwanti, menyambut baik kedatangan Wamen Irene dan berbagai program yang ditawarkan oleh Kemenparekraf.

“Saya sangat senang dengan kedatangan Ibu Wakil Menteri Irene. Banyak program dari Kemenparekraf, terutama untuk UMKM dan Pejuang E-craft. Fasilitas seperti BPJS untuk Pejuang E-craft sangat membantu kami,” kata Indah.

Indah berharap agar para anggota LWC dan UMKM di Lombok dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh Kemenparekraf. Pembinaan dan fasilitasi jaringan (networking) dinilai sangat penting untuk pertumbuhan usaha.

“Harapan kami, LWC dan UMKM di Lombok dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Dengan pembinaan dan dukungan networking, kami yakin dapat mengembangkan usaha lebih baik,” pungkasnya.

Inisiatif e-craft dan dukungan konkret dari Kemenparekraf memberikan harapan baru bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan platform digital yang terintegrasi, produk kreatif daerah seperti Lombok dapat lebih dikenal dan diakses oleh pasar global. Fokus pada kualitas, kapasitas produksi, dan perluasan pasar secara bertahap menjadi kunci untuk membawa UMKM Indonesia naik kelas dan berdaya saing global.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan berbagai stakeholder akan menjadi penentu keberhasilan e-craft dalam mewujudkan visinya: menjadikan Indonesia sebagai pusat produk kreatif dunia, yang tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga merata di seluruh penjuru negeri. (bul)

28 Calon Direksi Bank NTB Syariah Lolos Seleksi Administrasi LPPI

0
Tim Pansel Bank NTB Syariah saat berkoordinasi langsung dengan LPPI(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) telah menyelesaikan tahap seleksi administrasi bagi calon direksi Bank NTB Syariah. Dari 97 pendaftar untuk lima posisi direksi, sebanyak 28 calon dinyatakan lolos dan akan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Pada Jumat, 9 Mei 2025, tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pengurus Bank NTB Syariah, yang terdiri dari Ketua Pansel H. Wirajaya Kusuma, yang juga Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Prof. Riduan Mas`ud selaku Sekretaris Pansel, dan Prof. Zainal Asikin sebagai anggota Pansel, mengadakan pertemuan langsung dengan Direktur LPPI, Retno W. Wijayanti, dan jajaran di Kantor LPPI. Pertemuan ini juga dihadiri secara daring oleh anggota tim Pansel lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Retno mengungkapkan bahwa tahapan seleksi telah dilakukan oleh LPPI dengan melibatkan sepuluh asesor. Verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon direksi menunjukkan bahwa sebagian besar calon tidak memenuhi syarat administrasi, sehingga dinyatakan gugur.

Seleksi dimulai dengan pengumuman lowongan melalui media sosial LPPI, Instagram, dan koran pada 24-30 April 2025. Dari 97 pendaftar untuk posisi Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Direktur Dana & Jasa, Direktur Pembiayaan & Syariah, serta Direktur Keuangan & Operasional, LPPI melakukan verifikasi administrasi.

“Kami memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan verifikasi data untuk memastikan setiap calon memenuhi kualifikasi administrasi,” jelas Retno. Ia juga menyoroti tingginya minat bankir di Indonesia terhadap posisi di Bank NTB Syariah, dengan 97 pendaftar yang dianggap sebagai hal positif.

Namun, 40 pendaftar dinyatakan gugur karena berkas tidak lengkap, seperti tidak melampirkan CV lengkap, surat keterangan sehat, surat pernyataan pakta integritas, dan dokumen lainnya yang wajib dipenuhi. Selain itu, beberapa pendaftar tidak memenuhi kualifikasi pengalaman sebagai direktur atau pejabat eksekutif. Akhirnya, 28 calon memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Retno menjelaskan bahwa setelah tahap administrasi, akan ada seleksi lanjutan berupa asesmen terhadap 28 calon oleh LPPI. Hasil asesmen ini akan diserahkan kepada pansel sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi. “Kami mengupayakan hasil asesmen selesai pada 21 Mei, namun pansel yang akan menyampaikan hasilnya kepada pemegang saham pengendali (PSP),” ujar Retno.

LPPI memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara profesional dan independen, tanpa adanya komunikasi dengan pihak manapun, termasuk gubernur atau PSP. “Komunikasi kami hanya dengan tim pansel. Kami memiliki mekanisme yang harus dipenuhi oleh setiap klien, termasuk Bank NTB Syariah,” tegas Retno.

Sementara itu, Ketua Pansel Bank NTB Syariah, H. Wirajaya Kusuma, menjelaskan bahwa kedatangan tim pansel ke LPPI bertujuan untuk mendalami kriteria seleksi setiap calon direksi. “Kami melakukan wawancara mendalam terkait pengalaman di perbankan syariah dan kualifikasi lainnya. Data yang diberikan oleh LPPI sangat membantu kami dalam menilai calon-calon tersebut,” ujar Wirajaya.

Sebanyak 28 calon yang lolos seleksi administrasi dan wawancara awal akan melanjutkan ke proses asesmen. Setelah asesmen, LPPI akan menyerahkan dua hingga tiga nama untuk setiap posisi jabatan kepada pansel, yang kemudian akan memilih dua atau tiga nama besar untuk diserahkan kepada PSP.

Diharapkan, proses seleksi calon direksi Bank NTB Syariah berjalan secara transparan dan profesional, sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan bank daerah NTB ini. (bul)

Logistik GT World Challenge Asia 2025 Mandalika Dikirim ke Thailand

0
Logistik GT World Challenge Asia 2025 mulai meninggalkan Mandalika. Logistik GT World Challenge Asia 2025 selanjutnya dikirim ke Thailand untuk seri selanjutnya. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah balapan digelar di Sirkuit Mandalika, logistik GT World Challenge Asia 2025 mulai meninggalkan Mandalika. Logistik GT World Challenge Asia 2025 selanjutnya dikirim ke Thailand untuk seri selanjutnya.

“Sebanyak 48 kontainer logistik mulai meninggalkan Sirkuit Mandalika. Logistik ini dikirim ke beberapa negara tujuan seri lanjutan yaitu Thailand, Shanghai (Tiongkok), Yokohama (Jepang) dan Malaysia,” kata Logistic Officer MGPA Reni Agustina di Lombok Tengah, Selasa 13 Maret 2025.

Ia mengatakan bahwa pengiriman dilakukan secara bertahap sejak malam hari. Dari total 48 kontainer, 44 kontainer akan dikirim ke Thailand, 2 kontainer ke Shanghai, 1 kontainer ke Yokohama dan 1 kontainer ke Malaysia.

“Semua logistik GT World Challenge Asia hari ini resmi meninggalkan Sirkuit Mandalika. Kami bersyukur seluruh proses berjalan lancar berkat koordinasi yang baik dengan berbagai pihak,” ujar Reni.

ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh instansi dan pihak yang berperan dalam kelancaran proses kepabeanan dan logistik. “Tanpa kerja sama dan dukungan dari pihak terkait, proses ini tidak akan seefisien ini,” katanya.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria juga menyampaikan apresiasi besar kepada semua pihak yang terlibat.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra kerja dan instansi yang telah membantu kelancaran pengiriman logistik GT World Challenge Asia dari Mandalika ke berbagai negara tujuan,” katanya.

Ia mengatakan ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia, khususnya Mandalika, mampu mengelola ajang balap internasional dengan standar tinggi.

Keberhasilan penyelenggaraan GT World Challenge Asia 2025 di Mandalika, membawa dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal baik Mandalika, Lombok, NTB maupun bagi Indonesia.

“Kesuksesan ‘event’ ini menjadi bukti bahwa Mandalika layak menjadi destinasi balap dunia. Kami bangga bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan kami pastikan GT World Challenge Asia akan kembali digelar di Mandalika tahun depan dengan skala yang lebih besar dan persiapan yang jauh lebih baik,” katanya. (ant)