Beranda blog Halaman 294

Terminal Segenter Tak Kunjung Diperbaiki, Banyak Potensi PAD Hilang dari Retribusi Parkir

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Terminal Segenter Tak Kunjung Diperbaiki, Banyak Potensi PAD Hilang dari Retribusi Parkir
Kondisi Terminal Segenter Lembar memperihatinkan ini menjadi prioritas ditangani tahun ini. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Terminal Segenter Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tak kunjung diperbaiki Pemkab Lobar. Akibatnya, kondisi terminal yang berada di jalur strategis ini pun kian memperihatinkan. Areal parkir berkubang lumpur dan sarana prasarana masih minim. Kondisi ini pun mengakibatkan sopir enggan parkir kendaraan di terminal tersebut, akibatnya banyak potensi PAD dari Retribusi Parkir pun hilang.

Para sopir truk mengeluhkan kondisi Terminal Segenter yang kondisinya kian memperihatinkan. Kondisi terminal itu becek berkubang lumpur, mengakibatkan sopir sangat terganggu ketika parkir kendaraannya. Mereka berharap agar terminal segera diperbaiki.

Salah seorang sopir truk dari Jawa bernama Komarudin, mengeluhkan kondisi terminal yang tak layak pakai. “Kondisinya sangat kurang baik, kami pengin ini diperbaiki agar tambah banyak teman-teman (sopir) yang mau parkir di sini,” keluhnya, Selasa (31/3/2026).

Selain areal parkir, sarana prasarana juga sangat kurang seperti toilet, kamar mandi, tempat istrahat. Pihaknya berharap agar terminal itu diperbaiki dan sarana prasarana dilengkapi. Jika terminal itu diperbaiki, tentu banyak sopir yang mau parkir di sana, sehingga pemasukan ke daerah pun besar. Saat ini kendati kondisi terminal itu tak layak, ia dan beberapa sopir tak ada pilihan lain parkir di terminal itu, karena disamping murah, keamanan pun relatif terjaga.

Sopir lain bernama Ambon juga mengeluhkan hal serupa. Ia mengeluhkan kondisi Terminal Segenter yang becek. Selain itu, banyak fasilitas yang kurang perlu dilengkapi, seperti kamar mandi mampet, tempat salat, tempat istirahat, dan fasilitas lain. “Kami berharap agar di terminal ini dirapikan, kamar mandinya dilengkapi, tempat tidur ditambah, semua harus dilengkapi,” harap dia.

Ia dan sopir lainnya ingin agar parkir kendaraan di terminal Segenter terjamin dari sisi kenyamanan dan keamanan. Sehingga semua fasilitas yang dibutuhkan sopir perlu dilengkapi. Hal senada dikatakan sopir lain bernama Wira, mengeluhkan kondisi parkir yang becek sehingga sangat mengganggu ketika memarkir kendaraan. Selain itu, kondisi kamar mandi, tempat istirahat dan toilet.

Dari sisi pegawai kata dia, tidak ada masalah. Para pegawai di terminal ramah-ramah, sehingga ia senang bergaul dengan mereka.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Baiq Yeni S Ekawati mengakui bahwa Terminal Segenter butuh pengurukan. Pengurukan perlu dilakukan karena kondisi beban parkir tidak sesuai dengan kendaraan yang masuk.

Sementara anggaran tahun 2025 sudah berjalan sehingga tidak bisa dialokasikan untuk penimbunan. Tahun depan kata dia, Pihaknya menganggarkan untuk penimbunan lahan parkir. “Insyaallah kita akan anggarkan tahun depan,” imbuhnya.

Sebab parkir Segenter ini salah satu sumber PAD, tetapi akibat kondisinya sekarang mengakibatkan PAD kurang maksimal karena sopir tidak mau parkir di terminal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lobar, Muhammad Hendrayadi mengatakan untuk penanganan Terminal Segenter dialokasikan Rp2 miliar pada APBD 2026. Penanganan terminal yang kondisinya memperihatinkan ini, sebagai upaya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya telah menyerahkan masterpland pembangunan Terminal Segenter itu kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman (PUPRPKP).

“DED (Detail Engineering Design) sudah selesai dan angkanya (Anggaran) sudah ada di PUPRPKP,” terang Hendra.

Anggaran itu diperuntukkan untuk pengerasan lahan parkir yang masih berupa tanah. Kemudian pembangunan Selasar terminal berupa koridor yang menghubungkan berbagai area bangunan terminal serta pembuatan toilet. “Untuk pengerasannya berupa rabat atau hotmix kita belum tahu teknisnya,” terangnya.

Langkah ini diambil pihaknya untuk menarik kembali potensi PAD sektor retribusi khusus itu. Lantaran selama ini terminal itu masih minim menyumbang PAD. “Kalau ini sudah jalan (Segenter) kita akan mulai menata parkir di sekitar pelabuhan,” ujar Hendra.

Target retribusi parkir tahun ini dipatok sebesar Rp3,4 miliar. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp2,8 miliar hingga Rp3 miliar.

Karena itu, Hendra mengaku pihaknya membidik potensi pajak parkir di wilayah sekitar Pelabuhan Lembar. Terlebih terdapat sejumlah titik penitipan kendaraan pribadi yang selama ini belum terdata secara resmi sebagai penyumbang retribusi maupun pajak daerah. “Itu bukan parkir liar, melainkan lebih kepada titik-titik parkir yang belum terdaftar,” ucapnya.

Pihaknya ingin segera melegalkan lokasi-lokasi tersebut agar daerah mendapat hak pajak. Kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dijajal untuk pemungutan pajak parkir. “Di wilayah sekitar Lembar itu ada sekitar empat titik yang akan kami legalkan. Kami akan arahkan mereka untuk mengurus izin agar parkir-parkir privat tersebut bisa berkontribusi pada pajak daerah melalui kolaborasi dengan Bapenda,” jelas Hendrayadi. (her)

Dampak Perang, Maskapai Ajukan Kenaikan Tarif Tiket Pesawat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mori Hanafi (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Dampak konflik global yang terjadi saat ini akibat serangan AS-Israel kepada Iran yang memicu diaturnya jalur pelayaran BBM internasional (Selat Hormuz) mulai dirasakan sektor penerbangan. DPR RI mengungkap maskapai telah mengusulkan kenaikan tarif tiket hingga 30 persen seiring potensi lonjakan harga bahan bakar.

Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, menyampaikan potensi kenaikan harga tiket pesawat di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada sektor energi, khususnya bahan bakar penerbangan (avtur).

Ditemui usai melakukan Sidak di Terminal Mandalika, Selasa, 31 Maret 2026, hingga saat ini harga bahan bakar memang masih relatif stabil. Namun, jika konflik global berlangsung lebih lama, kenaikan harga menjadi sangat mungkin terjadi dan akan berdampak langsung pada tarif penerbangan.
“Sekarang ini memang harga bahan bakar masih belum naik. Tapi kalau kondisi ini (perang) berlarut-larut, ada kemungkinan terjadi kenaikan. Maskapai juga sudah mengajukan penyesuaian tarif batas atas sekitar 15 sampai 30 persen,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga bahan bakar di sejumlah negara bahkan sudah terjadi cukup signifikan. Di Amerika Serikat misalnya, lonjakan harga disebut mencapai 50 hingga 100 persen. Kondisi tersebut dikhawatirkan ikut memicu tekanan pada industri penerbangan nasional.

Selain berdampak pada harga tiket, situasi global juga berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk bepergian, terutama ke luar negeri. Faktor keamanan dan ketidakpastian perjalanan menjadi pertimbangan utama.

“Orang pasti akan berpikir dua kali untuk bepergian, apalagi ke wilayah seperti Timur Tengah atau Eropa. Ada kekhawatiran berangkat bisa, tapi pulangnya tidak pasti,” katanya.

Di sisi lain, Mori menilai kenaikan harga tiket pesawat dapat mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi lain, seperti angkutan darat. Namun, ia menyoroti kondisi infrastruktur terminal yang dinilai belum memadai dan perlu segera dibenahi.

“Kalau harga tiket pesawat naik tinggi, orang pasti cari alternatif seperti bus. Tapi terminal-terminal kita masih banyak yang kumuh dan belum nyaman. Ini harus dibenahi agar masyarakat punya pilihan transportasi yang layak,” tegasnya.

Terkait kebijakan tarif, Mori menjelaskan bahwa penetapan batas atas harga tiket pesawat merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Namun, tekanan dari maskapai diperkirakan akan terus meningkat jika biaya operasional, khususnya bahan bakar, mengalami kenaikan.

Ia juga mengingatkan bahwa maskapai tidak bisa terus dipaksa beroperasi dengan kondisi merugi. Jika hal itu terjadi, dikhawatirkan akan ada pengurangan frekuensi penerbangan yang justru merugikan masyarakat.

“Kalau maskapai dipaksa tidak menaikkan tarif sementara biaya tinggi, mereka bisa mengurangi operasional. Padahal, sekali terbang kalau rugi bisa sampai ratusan juta rupiah,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap konflik global dapat segera mereda agar tidak berdampak lebih luas terhadap sektor transportasi dan perekonomian nasional. Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah antisipasi agar stabilitas harga dan layanan transportasi tetap terjaga. (bul)

HKTI NTB Kawal Rantai Pasok MBG, Petani Lokal Didorong Jadi Pemasok Utama

Penulis
ekbisntb.com
-
0
HKTI NTB Kawal Rantai Pasok MBG, Petani Lokal Didorong Jadi Pemasok Utama
H. Willgo Zainar (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi peluang besar bagi petani di NTB. HKTI menegaskan pentingnya ekosistem rantai pasok yang kuat agar kebutuhan pangan terpenuhi secara berkelanjutan, dengan mengutamakan produk lokal.

Program MBG menjadi momentum strategis untuk memperkuat sektor pertanian di NTB. Demikian ditegaskan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB, H. Willgo Zainar, SE., MBA.

Ia menegaskan bahwa program ini berpotensi besar menjadi penggerak utama rantai pasok produk pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Menurutnya, MBG berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil pertanian dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Kebutuhan pangan dalam program tersebut mencakup berbagai komoditas utama seperti beras, sayur, buah, telur, daging, hingga ikan.

“Rantai pasok ini harus dibangun dalam satu ekosistem yang kuat. Ada kepastian suplai, kepastian harga, dan tentu mutu yang terjaga. Karena kebutuhan MBG ini sifatnya rutin, minimal lima sampai enam hari dalam seminggu,” ujarnya di Mataram, Selasa, 31 Maret 2026.

Willgo menjelaskan, dengan adanya kepastian permintaan, kebutuhan pangan untuk MBG dapat dihitung secara pasti berdasarkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB. Hal ini membuka peluang besar bagi petani lokal untuk menjadi pemasok utama jika mampu memenuhi standar yang ditetapkan.

HKTI, lanjutnya, akan mengambil peran strategis dalam memastikan petani mampu memenuhi standar tersebut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Organisasi ini akan fokus pada penguatan rantai pasok sekaligus mendorong peningkatan kapasitas petani di daerah.

“Kami sifatnya advokasi. Teman-teman di kabupaten/kota akan kita dorong agar petani binaannya bisa memenuhi kebutuhan MBG ini, dan sebisa mungkin dipasok dari produksi lokal,” jelasnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa peran pemerintah juga sangat krusial, khususnya melalui penyuluh pertanian. Pendampingan intensif diperlukan agar petani dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam program MBG.

Selain itu, Willgo menyambut positif berbagai langkah investasi yang mulai dilakukan di NTB, terutama pada sektor produksi daging ayam dan telur. Ia menilai hal ini sebagai langkah penting menuju kemandirian pangan daerah.

“Selama ini, sebagian kebutuhan seperti telur dan daging masih dipasok dari luar daerah. Dengan adanya investasi ini, kita harapkan NTB bisa mandiri, minimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri,” katanya.

Lebih jauh, ia menyebut perputaran ekonomi dari program MBG di NTB cukup besar. Nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap hari, tergantung jumlah SPPG dan kebutuhan harian yang berjalan selama lima hingga enam hari dalam sepekan.

Perputaran ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, termasuk tenaga relawan dan pelaku distribusi pangan.

“Sebagian besar sumber pangan ini berasal dari petani. Artinya, petani menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program MBG,” tegasnya.

HKTI NTB pun menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan rantai pasok program MBG berjalan optimal. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh petani sebagai produsen utama pangan di daerah. (bul)

MWP Belum Bisa Dimanfaatkan untuk Rekreasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Syamsul Adnan (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Keberadaan Mataram Water Park (MWP) hingga kini belum bisa dimanfaatkan untuk rekreasi. Kolam renang yang berada di Taman Udayana itu,disinyalir tidak memiliki fasilitas sebagai wahana rekreasi masyarakat.

Catatan Suara NTB, kolam ini dibangun sekitar tahun 2008 dengan tujuan sebagai pusat olahraga renang. Akan tetapi, spesifikasi lintasan kolam diduga tidak memenuhi standar nasional, sehingga tidak bisa dimanfaatkan.

Pemerintah Kota Mataram berupaya untuk menghidup kolam renang tersebut dengan menyelenggarakan lomba renang tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di tahun 2019. Akan tetapi, eksistensi MWP tidak begitu diminati masyarakat meskipun berada di lokasi yang cukup strategis di pusat kota.

Pembentukan struktur perangkat daerah baru yakni, Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2016, diharapkan mampu mengelola MWP secara maksimal. Kala itu, penunjukan H.Amran M. Amin sebagai Kadispora pertama sebenarnya diharapkan mampu memberikan konsep baru dalam pengelolaan MWP. Ekspektasi itu justru tidak terealisasi meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Dispora Kota Mataram.

Estafet kepemimpinan dari H.Amran M.Amin ke Dr. H. Mansur kemudian berlanjut ke H.Soehartono Toemiran tidak mengubah apapun. Mereka hanya fokus pada revitalisasi fisik tanpa memberikan sumbangsih apapun terhadap pemanfaatan kolam renang tersebut.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan dikonfirmasi pada, Senin (30/3) mengakui, Mataram Water Park dimanfaatkan sebagai tempat latihan klub renang di Kota Mataram. Kolam renang yang berada di kompleks Taman Udayana itu, belum bisa dimanfaatkan untuk rekreasi masyarakat. “Iya, masih dimanfaatkan untuk latihan klub renang,” kata Syamsul.

Meskipun demikian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram memberikan target pendapatan asli daerah atas pengelolaan aset tersebut. Target PAD yang ditetapkan di tahun 2026, relatif kecil sebesar Rp15 juta per tahun. “Target PAD hanya Rp15 juta per tahun,” sebutnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram membeberkan alasan MWP tidak bisa dimanfaatkan sebagai kolam rekreasi masyarakat. Pertama, lintasan kolam dibangun untuk latihan atlet renang. Kedua, kolamnya cukup dalam sehingga tidak cocok untuk rekreasi. Ketiga, tidak ada wahana bermain untuk anak-anak.

Syamsul mencoba berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram, agar mengarahkan siswa-siswi untuk latihan renang ke MWP, sehingga kolam renang itu bisa dimanfaatkan. “Kita coba bekerja sama dengan Dinas Pendidikan supaya mengarahkan siswa-siswi untuk latihan renang kesana,” demikian kata Syamsul. (cem)

Kenaikan Harga Bapok Bukan Pengaruh Perang Iran-Amerika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Jauhari(ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram menegaskan kenaikan harga barang pokok di pasar tradisional sama sekali tidak ada kaitan atau pengaruh dari perang Iran dan Amerika. Lonjakan harga kebutuhan pokok dipengaruhi tingginya permintaan serta stok terbatas.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Jauhari menegaskan, tingginya harga cabai rawit dan komoditi hortikultura lainnya tidak dipengaruhi oleh perang Iran-Amerika. Lonjakan harga terjadi akibat tingginya permintaan selama bulan Ramadan maupun menjelang lebaran ketupat. “Maklum harga mahal karena permintaan tinggi saat lebaran topat,” kata Jauhari.

Jauhari mengimbau masyarakat tidak punik, karena pemerintah akan berupaya mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan pasokan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida menambahkan harga cabai rawit cukup fluktuatif karena tergantung dari permintaan masyarakat serta ketersediaan stok.

Saat lebaran idulfitri dan lebaran topat permintaan barang pokok terutama hortikultura cukup tinggi. Demikian pula, permintaan daging sapi lokal sangat tinggi. “Kalaupun harga bapok naik karena tingginya permintaan,” kata Nida.

Ia menyebutkan harga daging sapi sebelumnya Rp160 ribu perkilogram. Sejak hari Minggu (29/3) harga mulai normal Rp130 ribu-Rp140 ribu perkilogram. Sementara, cabai rawit mulai turun dari harga sebelumnya Rp125 ribu perkilogram menjadi Rp100 ribu perkilogram.

Nida memprediksi harga cabai akan turun drastis karena cabai jenis baskara sudah mulai datang dari Pulau Jawa. “Cabai baskara harganya Rp50 ribu perkilogram. Jadi sangat fluktuatif harganya,” kata dia.

Nida tidak ingin mengomentari bahwa kenaikan harga barang pokok dipengaruhi perang Iran-Amerika. Menurut dia, harga barang pokok naik akibat tingginya permintaan serta stok yang terbatas.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak perlu panik berlebihan karena stok barang pokok terutama hortikultura akan terpenuhi menjelang lebaran idulfitri. (cem)

Perang Bergejolak di Timur Tengah, Pemberangkatan Jemaah Haji NTB Masih Sesuai Jadwal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perang Bergejolak di Timur Tengah, Pemberangkatan Jemaah Haji NTB Masih Sesuai Jadwal
Lalu Muhammad Amin (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Di tengah kekhawatiran dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah NTB memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, L. Muhammad Amin, di Mataram, Selasa, 31 Maret 2026 menegaskan, hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pemberangkatan jemaah haji. Termasuk belum ada skema penundaan seperti yang sempat menjadi kekhawatiran sejumlah pihak karena masih belum adanya tanda – tanda Perang Amerika Serikat – Israel melawan Iran akan berakhir.

“InsyaAllah pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Belum ada pengaruh dari eskalasi Timur Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan jadwal yang telah disusun, jemaah haji asal NTB akan mulai masuk Asrama Haji pada 21 April 2026 pukul 06.00 Wita. Selanjutnya, pemberangkatan kloter pertama (kloter I) menuju Tanah Suci dijadwalkan pada 22 April 2026.

Menurut Amin, seluruh persiapan teknis keberangkatan jemaah NTB sejauh ini telah rampung. Jumlah jemaah haji NTB tahun ini tercatat sebanyak 5.798 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang (kloter).

“Persiapan sudah kita lakukan secara menyeluruh. Mulai dari pengajuan visa jemaah yang sudah selesai, penentuan kloter, pelaksanaan manasik haji, hingga pendidikan dan pelatihan bagi petugas haji yang telah dilaksanakan sebelum bulan Ramadan,” terangnya.

Dengan kesiapan tersebut, pihaknya kini hanya menekankan pentingnya kesiapan individu jemaah, khususnya dari sisi kesehatan. Mengingat waktu keberangkatan yang semakin dekat, jemaah diminta menjaga kondisi fisik agar tetap prima saat menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

“Kami mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, agar saat berangkat nanti dalam kondisi siap secara fisik maupun mental,” tambahnya.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji, baik dari aspek transportasi, akomodasi, maupun keamanan jamaah selama berada di Arab Saudi.

Dengan berbagai persiapan yang telah matang, diharapkan seluruh jemaah haji asal NTB dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar, aman.(bul)

Telan Anggaran Rp7,4 Miliar, Gubernur Surati Kemenhut Ubah Status Kawasan Gili Tramena

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Telan Anggaran Rp7,4 Miliar, Gubernur Surati Kemenhut Ubah Status Kawasan Gili Tramena
Kawasan Gili Trawangan yang memesona. Pengembangan investasi di kawasan ini masih belum maksimal, karena masuk dalam kawasan konservasi. (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal surati Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengenai perubahan status kawasan lahan Gili Trawangan, Meno, Air dari yang sebelumnya kawasan konservasi menjadi Areal Pemanfaatan Lain (APL).

Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) Gili Tramena Dinas Pariwisata dan Ekraf NTB, Aang Rizal mengatakan penetapan kawasan Gili Tramena sebagai kawasan konservasi berdampak pada iklim investasi di kawasan tersebut. Apalagi, pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan Gili Tramena masuk zona merah.

“Karena kawasan Gili Tramena masih kawasan konservasi. Nah upaya ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita mencabut status kawasan Gili Tramena karena akan berdampak terhadap kontrak atau perjanjian usaha yang sudah kita lakukan,” ujarnya.

Perubahan kawasan Gili Tramena dari kawasan konservasi menjadi APL dinilai akan memberikan manfaat tambahan bagi daerah. Tidak hanya kepada daerah, perubahan kawasan juga memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, masyarakat adat yang ada di kawasan tersebut, dan investor.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi pendapatan dari kawasan tersebut. Sejumlah pelaku usaha dan masyarakat yang telah menjalin kontrak disebut telah menjalankan kewajiban mereka sesuai perjanjian.

Lebih lanjut dijelaskan, pencabutan status konservasi akan membuka peluang penerbitan hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan (HGB), yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

“Jadi malah menguntungkan pemerintah daerah ketika pencabutan kawasan status konservasi. Kenapa menguntungkan pemerintah daerah? karena memberikan kepastian hukum kepada mitra usaha, masyarakat semua ada di sana,” jelasnya.

Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Samsudin, mengatakan kebutuhan anggaran untuk mendukung proses perubahan status kawasan hutan tersebut diperkirakan mencapai Rp7,8 miliar, berdasarkan perhitungan tahun 2024. Ini mencakup kebutuhan anggaran untuk perubahan status total 11 kawasan hutan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Tidak saja di Gili Tramena.

“Anggaran ini untuk mendukung kerja tim terpadu dari kementerian yang terdiri dari para ahli, mulai dari ahli lingkungan hingga keanekaragaman hayati. Mereka akan menilai kondisi faktual di lapangan untuk 11 kawasan, tida saja kawasan di Gili Tramena. Dan tidak tahu juga berapa kebutuhan anggarannya kalau saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, perubahan status hanya dapat dilakukan apabila hasil kajian tim terpadu menyatakan kawasan tersebut sudah tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan. Hasil kajian itu nantinya menjadi rekomendasi resmi kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan pelepasan atau penurunan status kawasan.

Selama masih berstatus kawasan hutan konservasi, Samsudin menegaskan tidak boleh ada aktivitas pembangunan baru di wilayah tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya percepatan penyelesaian status kawasan.

“Kalau statusnya belum jelas, secara regulasi tidak boleh ada aktivitas pembangunan baru di Gili Tramena. Itu sebabnya kawasan ini selama ini berada dalam holding zone,” katanya.

Total luas kawasan hutan yang diusulkan untuk perubahan status di tiga gili tersebut mencapai 2.954 hektare, yang mencakup daratan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Samsudin menyebut, status kawasan ini sejak lama menyimpan persoalan administratif akibat perubahan kewenangan dan penataan kawasan konservasi, khususnya antara kawasan darat dan laut. (era/bul)

Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Pemprov NTB Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri (kiri) menyerahkan dokumen LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTB Suparwadi, Selasa (31/3/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-NTB menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan dokumen dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, kepada Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi di Kantor BPK RI Perwakilan NTB.

Dalam sambutannya, Wagub Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Penyerahan LKPD hari ini bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan cerminan keseriusan kita semua dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyampaian, tetapi juga dari kewajaran penyajian informasi keuangan sesuai standar akuntansi.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 kali berturut-turut. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak menimbulkan rasa puas diri.

“Capaian WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola. Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga perlu penguatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi,” tambahnya.

Pemprov NTB juga mengapresiasi BPK Perwakilan NTB atas pembinaan dan sinergi yang telah terjalin. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara serius.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, menyampaikan bahwa penyerahan LKPD unaudited merupakan bagian dari proses konstitusional dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia menjelaskan, setelah penyerahan dokumen, BPK akan melaksanakan pemeriksaan terperinci selama kurang lebih 30 hari ke depan.

“Kami berharap seluruh pemerintah daerah terbuka dalam menyampaikan data terkait tahun anggaran 2025, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan objektif dan komprehensif,” ujarnya.

Suparwadi menegaskan bahwa opini WTP mencerminkan kewajaran laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi dan didukung sistem pengendalian internal yang memadai.

“Opini WTP harus berjalan selaras dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itulah makna sejati dari akuntabilitas,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan proses pemeriksaan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan. “Proses ini bukan beban, tetapi ruang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (r/ham)

Imbas Perang, Banyak Jemaah Umrah Asal Lotim Terjebak di Arab Saudi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi akibat perang Iran vs Amerika Serikat–Israel menyebabkan banyak jemaah umrah yang belum bisa pulang ke Indonesia. (Suara NTB/artificial intelligence)

Selong (ekbisntb.com) – Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berdampak luas hingga ke jemaah umrah asal Lombok Timur (Lotim). Banyak di antara mereka yang belum bisa pulang ke Tanah Air karena terhambat masalah tiket dan rute penerbangan yang terpaksa dialihkan karena tidak aman.

Pemilik Zara Tour and Travel, TGH. Muzayyin, mengungkapkan bahwa para jemaah tersebut sebenarnya sudah menyelesaikan pembayaran tiket. Namun, tiket yang dipegang bukanlah rute langsung Jeddah-Jakarta, melainkan transit di sejumlah negara seperti Dubai, Singapura, hingga Brunei Darussalam.

“Mereka banyak yang meminta tolong kepada saya agar dibantu pulang,” ujar TGH Muzayyin saat dihubungi media, Selasa (31/3/2026).

Khusus untuk jemaah Zara Tour Travel dipastikan TGH Muzayyin tidak ada masalah karena pengembangan langsung dan semua bisa langsung pulang sesuai batas waktu yang telah dijadwalkan

Menurutnya, jalur transit via Dubai menjadi tidak aman akibat situasi perang. Rute yang relatif aman saat ini hanya penerbangan langsung Jeddah–Jakarta. Namun, tiket langsung tersebut harganya melonjak drastis.

“Kalau Saudi Arabia Airline Rp 23 juta, kalau Garuda bisa mencapai Rp 25 juta karena terbatasnya tiket. Itulah yang menyebabkan kepulangan jemaah tertunda. Bukan tidak bisa pulang, tetap bisa pulang asal ada biaya,” jelasnya.

TGH Muzayyin menambahkan, kondisi keuangan jemaah menjadi kendala utama. Karena tiket sebelumnya dibatalkan maskapai, mereka harus merogoh kocek lagi di tengah situasi darurat. Akibatnya, banyak jemaah yang terpaksa mencari apartemen murah sekitar Rp500 ribu per malam dan menanggung biaya makan minum sendiri, sambil menunggu kiriman uang dari keluarga di Lombok.

“Mereka yang paket murah, transit ke Singapura, Brunei, atau Dubai, itulah yang kelihatannya terlantar. Tapi jemaah dari travel saya, alhamdulillah, semuanya pulang aman. Bahkan ada yang datang lagi,” tegasnya.

Dia mencontohkan, pada 22 dan 23 Maret lalu, 109 orang jemaahnya berhasil dipulangkan langsung via Garuda rute Jeddah–Jakarta dengan selamat. Sedangkan rencana keberangkatan baru dari Lombok pada 1 April 2026 sebanyak 250 orang juga dipastikan aman.

Salah satu pihak keluarga jemaah umrah asal Sakra mengakui terpaksa mengirimkan dana setiap bulan kepada jemaah yang masih di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Timur, H. Makkinuddin, mengakui ada informasi mengenai warga Lotim yang tertunda akibat perang.

“Itu memang ada yang tertunda, pengaruh perang kemarin. Tapi datanya belum kami lihat secara pasti, orangnya siapa, dari travel mana, belum ada laporan resmi ke kami,” ujarnya.

Makkinuddin menambahkan, Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kelonggaran terkati masa tinggal jemaah umrah, namun batas akhir tetap 18 April 2026 karena akan dimulainya musim haji.

Pemerintah pusat sudah berkomunikasi dan mengondisikan langkah-langkah. Untuk persiapan haji 2026 di Lombok Timur sendiri, insya Allah berjalan normal, visa haji hampir 100 tercetak dan dihadapkan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (rus)

Stok Elpiji Masih Aman, Masyarakat Lobar Diimbau Tak “Panic Buying”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Perdagangan Lobar, H. M. Adnan bersama tim intens turun ke pasar pantau perkembangan harga dan stok Bapok. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Stok elpiji di Lombok Barat (Lobar) dipastikan masih aman. Dari hasil Sidak Pemerintah Kabupaten Lobar ke beberapa SPBE, stok elpiji masih tersedia. Masyarakat pun diimbau tidak panik atau panic buying, dampak isu yang beredar soal kelangkaan.

Terutama dengan isu wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) awal bulan depan, harus disikapi dengan tenang. Pihak Pemkab Lobar pun telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan yang terjadi di lapangan.

Kepala Dinas Perdagangan Lobar H. M. Adnan, mengatakan, hasil turun tim melakukan pengecekan di lapangan ketika Lebaran Ketupat, stok elpiji masih aman. Bahkan ada penyaluran tambahan sekitar 9.000 lebih elpiji untuk kebutuhan menyambut Lebaran Ketupat. “Masih aman, terkendali stok Elpiji,” kata Adnan, Selasa (31/3/2026).

Timnya pun terus turun ke lapangan untuk memantau perkembangan pascalebaran ketupat. Sejauh ini belum ada riak-riak atau gejolak terkait elpiji ini, karena didistribusi di lapangan relatif aman. Di samping mengecek ketersediaan stok elpiji, pihaknya juga turun memantau ketersediaan pupuk untuk menghadapi musim tanam ini.

Pihaknya juga mewanti-wanti informasi kenaikan harga BBM dampak gejolak geopolitik global. Di mana beredar isu bahwa harga BBM bersubsidi akan naik setelah tanggal 31 Maret ini. “Harga BBM ini informasinya mau naik, besok saja kita lihat perkembangannya. Tapi otomatis berdampak pada elpiji kalau memang harga BBM naik,” ujarnya.

Dampak lainnya pada harga bahan pokok (Bapok), karena dengan kenaikan harga BBM, ongkos transportasi akan naik. Namun, hasil pantauan harga pasaran, Bapok relatif masih stabil. Bahkan harga diklaim menurun, seperti cabe yang sebelum di atas Rp100 ribu sekarang turun menjadi di bawah Rp100 ribu per kilogram. Kecuali daging, relatif masih tinggi pada angka diatas Rp100 ribu per kilogram.

Untuk mengantisipasi itu, pihaknya pun menyiapkan langkah-langkah seperti operasi pasar murah. Pada moment HUT Lobar ini, pihaknya akan mengadakan operasi pasar di desa. Pihaknya juga mengimbau masyarakat tidak Panic Buying, tidak membeli kebutuhan pokok berlebihan. Warga diminta membeli Bapok sesuai kebutuhan agar ketersediaan tetap terjaga. Pihaknya juga mengantisipasi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Seperti penimbunan dan praktik melanggar aturan yang lainnya. (her)

1...293294295...1,086Halaman 294 dari 1,086