Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 283

Terbesar di Indonesia, Sentra IKM Porang di Lotim

0
Muhammad Azlan (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Porang Lombok Timur (Lotim) diklaim menjadi yang terbesar di Indonesia. Hal ini karena IKM yang berada di Pringgabaya ini memiliki kapasitas produksi 50-80 ton per hari.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) Muhammad Azlan menjawab media di kantornya, Rabu 21 Mei 2025. Azlan menyebut, bulan Mei ini IKM Porang yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut bisa mulai beroperasi.

Setelah beroperasi diyakinkan, pemerintah mencoba untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Setelah itu, hasil IKM Porang Lotim ke depan bisa menjadi salah satu daerah pengekspor hasil olahan porang di Indonesia.

Hasil IKM masih berupa tepung. Berapapun produksi, pasarnya di China siap menerima. Pasarnya sudah jelas karena pengelolaan IKM Porang kerja sama dengan pihak ketiga. “Itu unlimited, berapapun produksi siap diserap,” ucapnya.

Diakui, hasil  produksi petani porang di Lotim belum bisa memenuhi kapasitas IKM Porang. Dicatat, luas lahan pertanian Porang dengan petani 267 orang sudah menanam  di lahan seluas 228 hektare dan mampu memproduksi hanya 200 ton tahun 2025. Hasil produksi petani porang Lotim ini habis dalam dua hari. Ukuran 7 kilogram umbi  porang diolah menjadi 1 kg tepung porang.

Menyadari kekurangan itu, Bupati Lotim susah melayangkan surat ke seluruh daerah di NTB. Bahkan surat permintaan bahan baku ini diminta Bupati ke pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Sampai Flores juga kita minta,” ucapnya.

Budidaya tanaman Porang ini diakui butuh waktu cukup lama baru bisa panen. Kalau ummi  bibit yang ditanam besar, maka bisa produksi setelah  6 bulan sampai 1 tahun. Kelebihannya tidak perlu tanam di atas lahan kosong. Tanaman ini cukup ditanam secara tumpang sari di perkebunan warga. Tidak perlu diberikan pupuk kimia.

Hadirnya IKM Porang ini diyakinkan bisa memberdayakan petani. Dimana harga Porang saat ini tembus Rp 8-10 ribu per kilogram.

Ditambahkan, pasar yang sudah jelas akan menerima hasil olahan IKM Porang ini adalah terdapat 35 unit IKM yang membuat es cream, mi, bakso dan kue kering lainnya yang semuanya berbahan baku tepung porang. Selama ini bahan baku didatangkan dari luar. Diyakini, hasil produksi IKM porang ini jauh lebih murah dan terjangkau oleh IKM.

 Selanjutnya, pabrik Porang Lotim ini akan bisa untuk penyerapan tenaga kerja. Akan ada penurunan pengangguran. Tenaga kerja kasar dibutuhkan 65 orang dan dipastikan untuk tenaga lokal. ‘’Terkecuali tenaga teknis mungkin dari luar,’’ tambahnya.

IKM Porang Lotim ini juga akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Lotim. Melalui IKM Porang bisa mewujudkan visi SMART Bupati dan Wakil Bupati Lotim yang siap mensejahterakan masyakarat. Minimal bisa dapat kalau produksi penuh selama enam bulan Rp 400-500 juta tahun 2025 ini.

Hitungan dengan pihak ketiga, bagi hasil yang akan diterima Pemkab Lotim sebagai buah kerja sama pengoperasian. Telah disepakati pihak ketiga memberikan Rp 2.000 per kilogram hasil penjualan tepung. Semakin besar produksi maka makin besar didapat bagi hasil sebagai PAD. (rus)

Wagub NTB Dorong Penggunaan Mobil Listrik sebagai Kendaraan Dinas

0
Wagub NTB, Hj. Indah Damayanti Putri memberi sambutan pada kegiatan Mandalika EV Experience 3 yang digelar pada Selasa, 20 Mei 2025.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyatakan keinginannya untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai mobil dinas Pemerintah Provinsi NTB. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan Mandalika EV Experience 3 yang digelar pada Selasa, 20 Mei 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan mobil listrik yang memulai perjalanan dari Kantor Gubernur NTB dan berakhir di Sirkuit Mandalika. Wakil gubernur bersama jajaran PLN Unit Induk Wilayah NTB serta para pemangku kepentingan menjajal langsung kendaraan listrik di lintasan balap tersebut.

“Saya rasa Mandalika EV Experience 3 ini cukup menarik karena memberi kepercayaan diri kepada masyarakat bahwa mereka siap mencoba mobil listrik,” ujarnya.

Indah Dhamayanti Putri, yang akrab disapa Umi Dinda, menilai penggunaan kendaraan listrik sebagai langkah penting dalam menciptakan lingkungan bebas polusi serta mendukung target NTB untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2050.

Ia juga menyinggung dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik. “Ke depan, kalau ada pengadaan, mungkin termasuk mobil dinas saya dan Pak Gubernur juga akan menggunakan mobil listrik. Ini secara tidak langsung menjadi contoh dan edukasi kepada masyarakat,” katanya.

General Manager PLN NTB, Sudjarwo, mengatakan bahwa kegiatan EV Experience ini merupakan bagian dari upaya PLN mendukung program dekarbonisasi di NTB. Ia menyebutkan bahwa NTB telah memiliki 37 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

“Kami juga menargetkan penambahan 40 unit SPKLU pada tahun 2025, seiring pertumbuhan pengguna kendaraan listrik di NTB yang meningkat pesat. Akhir tahun lalu hanya sekitar 50 unit, sekarang sudah mencapai 300 unit,” ungkap Sudjarwo.

Ia menambahkan, penggunaan kendaraan listrik memberikan efisiensi biaya yang signifikan. “Untuk jarak sekitar 450 km, biaya listriknya hanya sekitar Rp120.000. Sedangkan kendaraan BBM dengan jarak yang sama memerlukan sekitar 45 liter pertalite, yang biayanya mencapai Rp450.000,” jelasnya.

PLN menyatakan siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi NTB dengan menyiapkan infrastruktur tambahan di kantor-kantor pemerintah, termasuk Kantor Gubernur NTB. “Kami sangat siap. Beberapa SPKLU sudah terpasang dan akan terus kami tambah,” tegas Sudjarwo. (bul)

Investasi Mataram Triwulan I Capai Rp830 Miliar

0
H. Amiruddin (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram,  mencatat realisasi investasi pada triwulan I tahun 2025, mencapai Rp830,3 miliar lebih atau 51,90 persen dari target Rp1,6 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, H. Amiruddin di Mataram, Rabu 21 Mei 2025 mengatakan, capaian tersebut menunjukkan tren positif sekaligus optimisme bahwa target investasi tahun ini bisa tercapai sesuai rencana.

“Apalagi, realisasi itu sudah melampaui setengah dari target yang ditetapkan, hanya dalam waktu tiga bulan pertama tahun berjalan,” katanya.

Sementara, lanjutnya, jika mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, yakni sebesar Rp1,5 triliun lebih, maka realisasi hingga triwulan I sudah mencapai 72,03 persen.

“Harapan kami, trennya realisasi investasi ini terus positif,” katanya.

Amir menambahkan, realisasi investasi tersebut merupakan hasil dari meningkatnya kepercayaan investor serta penyederhanaan layanan perizinan yang terus didorong oleh pemerintah daerah.

Selain itu, menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Mataram. Untuk itu, pihaknya terus berupaya menjaga iklim investasi yang kondusif dan memberikan kemudahan bagi para investor.

Menurutnya, pada lima teratas sebaran investasi berdasarkan sektor masih diisi oleh sektor potensial untuk Kota Mataram.

Meliputi, pertama sektor transportasi, gudang dan komunikasi memberikan kontribusi investasi sebesar 42,44 persen, kedua sektor perdagangan dan reparasi sebesar 7,41 persen.

Ketiga sektor layanan atau pemeliharaan air, limbah, dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi sebesar 0,88 persen. Keempat, sektor jasa lainnya sebesar 0,52 persen dan kelima konstruksi sebesar 0,24 persen.

Selain itu, masin ada sektor hotel dan restoran 0,22 persen, perumahan kawasan industri dan perkantoran 0,17 persen, sektor listrik, gas dan air 0,02 persen, serta ada juga aktivitas profesional dan ilmiah dan teknis 0,01 persen.

Sedangkan, untuk investasi pembangunan hotel baru di Kota Mataram, Amir mengakui, sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada yang mengajukan perizinan dan kelengkapan dokumen.

“Untuk pengajuan investasi hotel baru masih belum ada. Tapi yang masuk investasi karena ada penambahan jumlah kamar dan lainnya,” katanya. (ant)

PAD Bocor, Dishub Gandeng APH Buru Jukir Nakal

0
Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang . Dinas Perhubungan Kota Mataram melibatkan TNI Polri untuk melaksanakan razia juru parkir (Jukir) yang kurang setoran, hingga tidak pernah menyetor sama sekali. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Mempengaruhi  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Perhubungan Kota Mataram akhirnya melibatkan TNI Polri untuk melaksanakan razia juru parkir (jukir) yang kurang setoran. Selain yang kurang setoran, ada juga Jukir nakal yang tidak pernah menyetor sama sekali.

Kepala TU UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mataram, Nanok Subiyanto mengatakan, untuk memaksimalkan PAD, ia bekerja sama dengan Kepolisian, TNI dan Satpol PP dalam melaksanakan razia Jukir nakal yang memiliki tunggakan, serta tidak pernah menyetor sama sekali. ‘’Memang untuk sasaran kita dari data dan rekap. Razia ini untuk jukir yang tidak kooperatif yang sudah berkali-kali diberikan peringatan,’’ ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu, 21 Mei 2025.

Menurutnya, dengan cara penertiban dan pengamanan jukir-jukir yang tidak bisa dibina. Oleh karena itu, pihaknya melakukan razia tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penunggakan dan lainnya. “Kita bawa ke kantor untuk kita lakukan pembinaan dan meminta jukir klarifikasi terkait permasalahan di lapangan, sehingga menyebabkan mereka tidak membayar kewajibannya,” jelas Nanok sapaan akrabnya.

Nanok menyebutkan, rencana razia akan dilakukan selama dua bulan. Penertiban ini akan digelar empat kali dalam satu bulan. Razia bulan pertama difokuskan untuk jukir kurang setoran. Kemudian bulan kedua khusus bagi jukir liar, termasuk jukir liar yang diberhentikan, namun tetap beroperasi. Dengan langkah ini dinilai sebagai efek jera bagi jukir yang bermasalah. “Itu nama-namanya sudah kami pegang tinggal kami turun bersama APH yang membackup kami di lapangan,” ucapnya.

Sebelumnya, pihaknya telah melakukan razia dan berhasil mengamankan 10 jukir. Jukir yang diamanahkan tersebut tercatat memiliki tunggakan mencapai Rp10 juta hingga Rp30 juta. “Dua hari kemarin kita turun. Pada hari pertama kita amankan empat orang, untuk hari kedua enam orang. Enam orang ini termasuk tunggakannya sudah di atas Rp10 juta,” ungkapnya.

Tidak hanya itu kata Nanok, dalam kurun waktu dua bulan, dari bulan Mei sampai Juni ia menargetkan sekitar 100 titik lokasi parkir yang akan menjadi sasaran dalam kegiatan tersebut. “Untuk jukir yang kurang setoran lebih dari Rp10 juta ini kita rencanakan, karena satu titik itu ada dua jukirnya  ,” sebutnya.

Diketahui, dari hasil rekapitulasi tahun 2025 sampai bulan Mei, 100 titik lokasi parker. Wilayah  paling rendah progres penerimaan retribusi dari jumlah jukir, yakni di Kecamatan Ampenan, dibandingkan dengan lima kecamatan lainnya.

Dengan langkah tegas ini, diharapkan dapat menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Mataram. (pan)

Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Pekerja

0
H. Rudi Suryawan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan penahanan ijazah milik pekerja. Perusahaan yang melanggar terancam dikenakan sanksi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan dikonfirmasi pada, Rabu 21 Mei 2025 menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang larangan penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja oleh pemberi kerja (perusahaan,red).

Surat edaran ini telah ditindaklanjuti dengan langsung mensosialisasikan ke perusahaan. “Kita sudah langsung kirim surat edaran itu ke HRD masing-masing perusahaan di Kota Mataram. Kebetulan kita ada whatsapp group,” terangnya.

Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut, diantaranya, pertama, pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.

Kedua, pemberi kerja (perusahaan,red) juga dilarang menghalangi atau menghambat pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ketiga, calon pekerja diminta perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang menyaratkan penyerahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja.

Terakhir, dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah atau sertifikat kompetensi milik pekerja kepada perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan yakni, ijazah atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis. Dan, pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah atau sertifikat tersebut, rusak atau hilang. “Dalam surat edaran itu sudah diatur semua,” terangnya.

Penahanan ijazah di Kota Mataram diakui Rudi, ditemukan pada tahun 2024 dan 2025. Kasus ini dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Ia menyadari alasan perusahaan menahan ijazah karena status pekerja adalah PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), sehingga ijazah pekerja ditahan agar tidak mengundurkan diri sebelum kontrak kerja berakhir. “Setelah adanya surat edaran ini, perusahaan wajib mematuhi,” demikian kata dia. (cem)

Brida NTB Berpeluang Tidak Lagi Salurkan Beasiswa

0
I Gede Putu Aryadi(ekbisntb.com/sib)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB telah mengevaluasi terkait kebijakan pemberian beasiswa jenjang pendidikan tinggi kepada masyarakat. Hasil evaluasi tersebut membuahkan hasil bahwa pemberian beasiswa bukan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Brida NTB.

Kepala Brida NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH ditemui di Mataram mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait lembaga mana seharusnya yang mengemban program beasiswa tersebut. “Kalau hasil pemeriksaannya kemarin memang bukan di sana (Brida),” katanya.

Menurutnya, pemberian bantuan beasiswa bukan tupoksi dari BRIDA NTB dan bukan tugas wajib. “Urusan tambahan memang ada kewajiban pemerintah provinsi membantu warganya untuk melanjutkan pendidikan. Ini sifatnya bantuan sebenarnya. Penambahan sisi lain kita masih banyak buta hurufnya. Tugas utama kita adalah ini bidang menengah sebenarnya,” jelas mantan Kadisnakertrans NTB itu.

Jika kebijakan bantuan beasiswa pendidikan tinggi ke luar negeri tetap diadakan, proses seleksinya mesti lebih selektif. Menurutnya, tidak semua warga yang hendak melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri bisa dibantu pemerintah. ‘’Artinya ada prioritas, ada afirmasi kan. Kalau afirmasi itu harusnya berada langsung di bawah Gubernur. Sekretariat lah tempatnya,’’ jelasnya.

Orang-orang yang layak dibantu menurut Aryadi adalah yang berprestasi tetapi terkendala ekonomi. Aryadi berpendapat, jika bantuan beasiswa yang diberikan bersifat terbatas, maka perlu disaring melalui prosedur yang tepat, dan mesti menakar kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan beasiswa tersebut.

“Kalau orang miskin mungkin di Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan kan, atau di Biro Kesra saja. Kalau untuk Peneliti boleh lah di sana (Brida), Riset, rekayasa kita beasiswa kan,” tuturnya.

Ia menegaskan, program pemberian bantuan beasiswa tetap ada, tetapi lembaga pemegang program tersebut belum dapat dipastikan. “Harapan Pak Gubernur nanti akan tetap beasiswa akan berlanjut tapi bagaimana pengelolaannya apakah nanti dalam bentuk lembaga khusus,” pungkasnya. (sib).

Sementara, Lombok Timur Tertinggi Penyaluran Dana Desa di NTB

0
Ratih hapsari(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi penyaluran Dana Desa hingga saat ini telah mencapai 53,08% dari total pagu anggaran. Angka ini menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih perlu dorongan untuk percepatan agar pemanfaatan dana desa dapat optimal.
Kepala DJPB NTB, Ratih Hapsari di Kantornya, Rabu, 21 Mei 2025 mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, pagu Dana Desa untuk wilayah NTB mencapai Rp1.098.915.003.000. Dari jumlah tersebut, realisasi yang telah tersalurkan adalah sebesar Rp583.298.956.818.

“Kami terus memantau dan mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran Dana Desa. Pemanfaatan dana ini sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa,” ujar Ratih.

Berdasarkan data yang ada, beberapa kabupaten menunjukkan tingkat realisasi yang bervariasi. Kabupaten Lombok Timur memimpin dengan realisasi 56,85%, diikuti oleh Kabupaten Lombok Utara (56,47%) dan Kabupaten Sumbawa (56,59%).

Sementara itu, Kabupaten Bima mencatat realisasi terendah yaitu 44,35%. Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Dompu juga masih berada di kisaran 49,64% dan 50,93%.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin menghambat penyerapan Dana Desa, dan mencari solusi bersama,” tambah Ratih.

Diharapkan, percepatan penyaluran Dana Desa ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di desa-desa di seluruh NTB.(bul)

288 Mitra Binaan di Jatimbalinus Siap Naik Kelas Bersama Pertamina UMK Academy 2025

0
Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah menyelenggarakan _Kick Off_ program Pertamina UMK Academy 2025 dengan cakupan Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh 288 mitra binaan dari berbagai wilayah yang siap naik kelas dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Pertamina UMK Academy ini merupakan program tahun kedua yang telah berjalan dengan system pendampingan berkelanjutan dengan tujuan mendorong pertumbuhan UMK melalui peningkatan kapasitas _digital_, manajerial, serta akses pasar. Program ini hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi lesunya perekonomian, dan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Tahun ini, pendampingan akan dilakukan oleh 10 _akselerator_ lokal yang tersebar di empat provinsi. Para mitra nantinya akan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: _Go Online, Go Digital, Go Modern_, dan _Go Global_, sesuai dengan tahap dan kebutuhan dari UMK masing-masing.

Acara _kick off_ dibuka secara resmi oleh Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. Dalam sambutannya, ia menyampaikan tujuan UMK Academy untuk mendukung tulang punggung ekonomi nasional.

“UMK Academy adalah bagian berkelanjutan Pertamina dalam mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggu ekonomi nasional. Program ini juga tidak hanya memberikan pelatihan, tapi menciptakan ruang belajar, bertumbuh, dan terhubung untuk para pelaku UMK di berbagai daerah,” Ujar Ahad.

Sebagai bagian dari kegiatan _kick off_, terdapat sesi _talkshow_ inspiratif bertema “Beri Energi Baru, Menuju UMK Maju”, yang menghadirkan narasumber Defria Amelia Kirana, pendiri Haluan Bali sekaligus alumni UMK Academy 2024 dan pemenang kategori _Go Online_.

Dalam talkshow tersebut, Defria membagikan pengalaman dan perubahan usahanya setelah mengikuti Program UMK Academy. “UMK Academy membantu saya mendapatkan penjualan atau omset lebih meningkat daripada sebelumnya. Konsisten dan terus berinovasi untuk membuat perubahan adalah bagian dari kunci untuk menghadapi perkembangan zaman,” Ujar Defria.

Selain memberikan dampak langsung pada pemberdayaan pelaku UMK, program ini juga mendukung pencapaian SDG’s, seperti SDG nomor 1 tanpa kemiskinan, nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, nomor 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, dan nomor 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dengan dimulainya Pertamina UMK Academy 2025, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berharap UMK dibawah binaannya tidak hanya mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang dinamis, tetapi juga dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjadi penggerak ekonomi.(bul)

Sisi Lain Kehidupan Malam di Gili Trawangan : Pesta, Musik, dan Party Tanpa Batas

0
Suasana party wisatawan di Gili Trawangan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketika mentari tenggelam sepenuhnya di balik cakrawala, dan rona jingga terakhir sirna dari langit, Gili Trawangan—pulau kecil nan eksotis di utara Lombok—mengalami transformasi yang dramatis. Jika siang hari Gili dikenal dengan pantainya yang hangat dan air laut yang jernih, maka malam hari adalah panggung bagi atmosfer yang berbeda: penuh lampu gemerlap, irama musik, dan pesta yang membangkitkan gairah malam tropis.

Pulau yang hanya seluas sekitar 340 hektare ini kerap dijuluki sebagai “Bali kedua” oleh para wisatawan mancanegara. Tidak hanya karena keindahan alamnya, tapi karena kebebasan dan kehidupan malamnya yang mengingatkan pada suasana party di Eropa atau destinasi pesta dunia seperti Ibiza atau Mykonos.

Malam Minggu, 17 Mei 2025, sepanjang bibir pantai, dari bar-bar kecil hingga resort mewah, satu per satu tempat hiburan mulai memutar musik keras. DJ lokal maupun mancanegara mengguncang lantai dansa pasir putih. Suara dentuman bass bercampur dengan deru roda sepeda dan suara pelan becak tradisional yang masih setia mengantar wisatawan dari satu tempat ke tempat lain.

“Di Gili Trawangan, pesta bukan acara akhir pekan. Di sini, party adalah agenda harian, hanya dikecualikan pada malam Jumat, saat musik harus berhenti sampai pukul 24.00 WITA,” kata salah satu pelayan bar.

Setiap malam, pesta berlangsung hingga pukul 03.00 WITA. Wisatawan dari berbagai negara bersatu dalam ritme musik, alkohol, dan obrolan ringan di bawah lampu gantung dan nyala lilin yang romantis.

Tak bisa dimungkiri, alkohol adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan malam di Gili Trawangan. Tanpa party dan minuman, bule-bule ini mungkin tidak akan datang ke Gili Trawangan. Mereka datang dari berbagai negara, Eropa, Asia.

Minuman keras impor hingga lokal tersaji dalam beragam rupa. Suasana santai dan bebas menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan muda pencari hiburan malam.

Di balik pesta, ada realitas lain yang ikut terlibat, yaitu masyarakat lokal yang menjadi bagian dari ekosistem hiburan malam. Mulai dari bartender, pemandu wisata malam, hingga musisi lokal, banyak warga yang menggantungkan hidup dari denyut malam pulau ini.

Sebagian dari mereka, terutama anak-anak muda, larut pula dalam kehidupan malam, entah sebagai bagian dari pekerjaan, atau karena ikut terseret dalam gaya hidup wisata malam itu sendiri. Ada juga yang hanya sekedar menjadi penonton pesta.

“Kami bekerja di sini tiap malam. Kadang ikut minum bareng tamu, supaya mereka nyaman. Kadang juga cuma menemani ngobrol,” ujar salah satu pekerja bar.

Gili Trawangan saat ini menjadi simbol dari dua wajah pariwisata tropis. Di satu sisi, pulau ini adalah surga wisata, tempat para turis dari seluruh dunia menemukan kebebasan, hiburan, dan eksotisme. Di sisi lain, ia menyimpan tantangan sosial dan identitas budaya lokal yang perlahan berubah di tengah arus globalisasi dan komersialisasi.

Saat malam menyatu dengan nyanyian ombak dan lampu-lampu berpendar di atas pasir, Gili Trawangan mengajak siapa pun yang datang untuk melupakan dunia sejenak. Tapi di balik pesta itu, tetap ada cerita-cerita lokal yang tak boleh luput dari perhatian. Tentang kehidupan yang berubah, tentang anak-anak muda yang terbuai malam.(bul)

IHSG Diprediksi Menguat di Tengah Pasar Cermati Suku Bunga BI

0
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu diperkirakan bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait suku bunga acuan.

IHSG dibuka menguat 20,10 poin atau 0,60 persen ke posisi 7.114,70. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,96 poin atau 0,37 persen ke posisi 805,51.

“Salah satu yang menjadi perhatian yakni suku bunga (BI rate) di tengah ketidakpastian global saat ini,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

Dari dalam negeri, fokus pelaku pasar akan langsung tertuju pada hasil Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) yang diselenggarakan pada Selasa dan Rabu (20 dan 21 Mei 2025) pekan ini.

Salah satu yang menjadi perhatian yaitu kebijakan BI terkait suku bunga acuannya di tengah ketidakpastian global saat ini, yang sebelumnya ditahan di level 5,75 persen pada pertemuan April 2025.

Konsensus memproyeksikan BI akan menurunkan suku bunganya ke 5,50 persen pada pertemuan Mei 2025, seiring rupiah yang relatif terjaga dan cenderung menguat.

Pelonggaran suku bunga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang saat ini mengalami perlambatan.

Sentimen lainnya yaitu pemaparan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan pada Selasa (20/05).

Pemerintah menyampaikan kepada DPR atas target ekonomi makro dan postur awal APBN 2026, diantaranya pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8 persen, inflasi 1,5 sampai 3,5 persen, nilai tukar rupiah 16.500 sampai 16.900.

Asumsi makro ini cukup penting karena akan menjadi landasan untuk penyusunan RAPBN pada tahun depan.

Dari regional Asia, People’s Bank of China (PBOC) memangkas suku bunga pinjaman acuannya (Loan Prime Rate/LPR) pada Selasa (20/05), seiring menguatnya yuan dan meredanya ketegangan perdagangan.

LPR satu tahun sebesar 10 basis poin menjadi 3,0 persen, sementara LPR lima tahunýyang menjadi acuan utama untuk kredit pemilikan rumahýturun ke level 3,5 persen.

Kebijakan ini diharapkan menjadi panduan bagi bank-bank kecil untuk mengikuti langkah serupa.

Dari mancanegara, pelaku pasar saat ini menantikan kabar dari proposal pajak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pada Selasa (20/05), Trump gagal meyakinkan sejumlah anggota Partai Republik di DPR untuk menarik penolakan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak besar, khususnya terkait batas atas pengurangan pajak negara bagian dan lokal (SALT cap).

Penolakan ini mengancam kelolosan RUU tersebut, yang sebelumnya diharapkan Trump bisa disahkan sebelum akhir pekan Memorial Day yang akan datang.

Bursa saham utama AS di Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (20/05) seiring berakhirnya reli di saham teknologi.

Indeks S&P 500 turun 0,39 persen dan ditutup di level 5.940,46 sekaligus mengakhiri tren penguatan selama enam hari berturut-turut.Indeks Nasdaq melemah 0,38 persen ke 19.142,71 sementara Dow Jones Industrial Average melandai 114,83 poin atau 0,27 persen menjadi 42.677,24.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 80,49 poin atau 0,21 persen ke 37.449,00, indeks Shanghai menguat 8,91 poin atau 0,26 persen ke 3.389,39.

Indeks Hang Seng melemah 149,52 poin atau 0,63 persen ke 23.831,00, dan indeks Strait Times menguat 5,17 poin atau 0,13 persen ke 3.877,33. (ant)