Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 282

Pansel Umumkan 10 Nama Calon Komisaris Independen Bank NTB Syariah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Wirajaya Kusuma dan Prof. Riduan Mas`ud(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direksi dan Komisaris Bank NTB Syariah mengumumkan sepuluh nama calon Komisaris Independent Bank NTB Syariah.

Ketua Pansel, H. Wirajaya Kusuma, dan Sekretaris Pansel, Prof. Riduan Mas’ud, Kamis, 22 Mei 2025 menyampaikan, kesepuluh nama dimaksud merupakan hasil saringan ketat dari 30 peserta awal.

Berikut nama – namanya dan profilnya:

1. L. Anis Mudjahid Akbar

• Komisaris Utama PT BPRS PNM Patuh Beramal Amali
• Komisaris Utama PT BPRS Tulen Amanah
• Senior Manager Tanggung Jawab Sosial PT. Amman Mineral Tenggara (PT AMNT)
• Manager Operasi Tambang PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)

2. H. Putu Rahwidhiyasa

• Special Staff of President Director; Feb 2020 – Jul 2020. Assignment from PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Equivalent to Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
• Director (2nd term), Risk Management & Compliance; Jan 2018 – Feb 2020. Group: Enterprise Risk Management; Compliance; Legal; Policy & Procedure; Corporate Secretary (include:
Marketing Communication dan Corporate Communication); Corporate Action.
• Director (2nd term), Risk Management & Compliance; Apr 2017 – Dec 2017. Group: Enterprise Risk Management; Compliance; Human Capital; Learning Center; Legal; Policy & Procedure.
• Director (1st term), Risk Management & Compliance; Feb 2015 – Apr 2017. Group: Enterprise Risk Management; Compliance; Human Capital; Learning Center; Legal; Policy & Procedure.
• Director (1st term), Compliance & People Management; May 2014 – Jan 2015. Group: Compliance; Human Capital; Learning Center; Corporate Culture.
• Senior Vice President, Transformation Management & Corporate Culture Division Head; Sep 2013 – Apr 2014.
• Senior Vice President, Transformation Program Management Office – Program Manager (Division Head); Dec 2010 – Aug 2013.
• Senior Vice President, Pegadaian (Pawning) Division Head; Nov 2008 – Nov 2010.

3. Dr.H.M.Taufiq Gozi, SE.,MM

• Kepala Seksi Perencanaan BPD NTB (1991-1997),
• Kepala Seksi Kredit Umum & Konsumtif Biro Pemasaran II BPD NTB (1997-1999),
• Kepala Seksi Analisa Pergerakan Dana Div Treasury PT Bank NTB (1999-2001),
• Pemimpin KCP SWETA PT Bank NTB (2004-2005),
• Pemimpin Desk Sekretaris Perusahaan PT Bank NTB (2005-2009),
• Pemimpin Sub Div Perencanaan & Pengembangan (2009-2010),
• Pemimpin Sub Div Pengembangan Jaringan & Layanan Div Pengembangan Jaringan dan Produk Layanan PT Bank NTB (2010-2012),
• Pemimpin Div Pengembangan Jaringan, Produk, & Layanan PT Bank NTB (2012-2013),
• Pemimpin Div UUS PT Bank NTB (2013-2018),
• General Manager Div Dana Retail dan Produk Bank NTB Syariah (2018-2019),
• General Manager Div Jaringan, Kinerja dan E Chanel Bank NTB Syariah (2020-2022)

4. Dr. Achmad Fauzi

• Foreign Exchange Operatoin Staf Chase Manhattan Bank (1989),
• Product Manager & Branch Manager Bank Putera (1990-1995),
• Kepala Cabang, Kepala Divisi, Assisten President Director, President Director Bank IFI (1995-2005),
• Kepala Divisi Coorporation Secretary, Kepala Divisi Legal, Kepala Divisi Human Capital, Kepala Divsi Institutional Banking Group, Kepala Divisi Produk & Transaksional Banking Group, Executive Relationship Officer Bank Syariah Mandiri (2005-2021),
• Project Head Tim Roll Out – Head Office BSI (2021).

5. Agus Priyanto

• Pengawas Bank, Pengawas Bank Senior dan Pengawas Bank Eksekutif- Departemen Pengawas Bank -BI (1992-2012),
• Kepala Divisi Pengawasan Bank- Kantor Perwakilan BI Sumatera Barat (2012-2013),
• Direktur Pengawasan Bank Kantor Regional 1 Jakarta (2013-2016),
• Kepala Regional Kalimantan-OJK (2016-2018),
• Kepala Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Bank- OJK (2018-2023),
• Pengawas Utama- Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK. (2023-Sekarang)

6. Suharto, S.E., M.M

• Regional Internal Control Manager Region 1 Medan- Bank Mandiri (2008-2010),
• Departement Head Audit Sistem & Development- Bank Mandiri (2010-2012),
• Audit Manager Distribution IV- Bank Mandiri (2012-2015),
• Audit Manager Distribution Banking Audit- Bank Mandiri (2015-2017),
• Kepala Satuan Kerja Audit Intern- Bank Syariah Mandiri (2017-2020),
• Audit Manager Retail Audit Banking- Bank Mandiri (2020-2022),
• Anggota Komite Audit-BSI (2024-Sekarang)

7. Susi Retna Cahyaningtyas, SE., M.Si, Ak., CA

• Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram (1998-Sekarang),
• Komite Pemantau Risiko PT Bank NTB Syariah (2007-Sekarang)

8. Ir. Adlinsyah M Nasution, M.M

• Kepala Cabang – Bank Pacific Kuningan (1994-1996),
• Kepala Cabang Utama- Bank Pacific Sudirman (1997-2002),
• Direktur Utama- PT Agra Anugrah Pratama (2002-2005)
• Kepala Satuan Tugas- KPK (2016-2018),
• Koordinator Unit Kerja Koordinasi Wilayah- KPK (2018-2021),
• Komisaris Independen- PT Sulselbar (2021-Sekarang)

9. Edian Fahmy

• Head Of EDP Control & Information System Auditor Manager-PT Bank Artha Graha Internasional (1997-2007),
• Operational Risk Manager- PT Bank Artha Graha Internasional (2007-2010),
• Head Of Risk Analytic, MIS, Reporting Operational Risk Management (2010-2016),
• Head of Operational Risk Management-PT Bank Muamalat Indonesia (2016-2021),
• Senior Associate-Muamalat Institute (2021-2023),
• Lecture- Universitas Pamulang (2015-Sekarang),
• Competency Assessor-LSPKS (2016- Sekarang),
• Commissioner-PT Bank Victoria Syariah (2023- Sekarang),
• Master Assessor-BNSP (2024-Sekarang)

10. Ir. Ikhsan MM

• Wakil Kepala Cabang- Bank BTN Cabang Malang (2005-2008),
• Kepala Cabang- Bank BTN Cabang Mataram (2008-2011),
• Kepala Cabang- Bank BTN Cabang Solo (2011-2012),
• Kepala Cabang- Bank BTN Cabang Banjarmasin (2012-2016),
• Manager Pengelolaan Apartemen- Grup Puncak Surabaya (2017-2019),
• Direktur- PT Metro Alam Selaras Jakarta Selatan Bidang Pembelian Aset Perbankan, Kontraktor dan Developer (2020- Sekarang)

“Kami sudah menghadap Gubernur [NTB] menyerahkan hasil interview calon komisaris independent Bank NTB Syariah,” tambahnya.

Selanjutnya, Gubernur NTB akan memilih 6 nama dari 10 besar tersebut untuk diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menjalani fit and proper test.

Total formasi komisaris Bank NTB Syariah akan diisi oleh lima orang, disesuaikan dengan jumlah direksi yang juga lima orang. Dari jumlah tersebut, tiga orang nantinya akan berasal dari hasil seleksi tim pansel, sementara dua orang Komisaris Non-Independen merupakan hak prerogatif Gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTB Syariah.(bul)

Rupiah Menguat Seiring Ketidakjelasan Prospek Ekonomi AS

By
ekbisntb.com
-
0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto berasumsi penguatan nilai tukar (kurs) rupiah karena ketidakjelasan prospek ekonomi Amerika Serikat (AS)

“Saya rasa kenaikan ini memang karena faktor global, dimana dolar cenderung melemah karena ketidakjelasan prospek ekonomi AS. Hari masih dipengaruhi oleh kondisi global, dimana DXY (indeks dolar AS) masih berada di bawah level 100,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Mengutip Xinhua, menyebutkan bahwa para ekonom telah memperingatkan risiko resesi bagi perekonomian AS di tengah peningkatan utang pemerintah, prospek pertumbuhan yang suram, dan sentimen konsumen yang lemah.

Perkiraan AS mengalami resesi berada pada kisaran 45-50 persen, yang berarti tingkat risiko tersebut masih tinggi. Meski belum mengalami resesi, AS dinilai telah mengalami perlambatan pertumbuhan yang signifikan.

Seperti diketahui, penurunan peringkat utang pemerintah AS dari Aaa menjadi Aa1 oleh Moody’s akan meningkatkan tekanan ekonomi AS yang tengah menghadapi risiko resesi di tengah peningkatan tarif dan ekspektasi inflasi.

Moody’s menjadikan utang pemerintah dan pembayaran bunga AS sebagai alasan penurunan peringkat tersebut. Pemerintah dan Kongres AS dinilai gagal dalam meringankan tren defisit fiskal tahunan yang besar dan kenaikan biaya bunga.

Moody’s memperkirakan defisit federal AS akan melebar hingga hampir 9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2035, naik dari 6,4 persen pada tahun 2024. Adapun beban utang federal akan meningkat menjadi sekitar 134 persen dari PDB pada tahun 2035, dibandingkan dengan 98 persen pada tahun 2024.

Kekhawatiran atas kondisi fiskal itu semakin membuat prospek ekonomi jangka panjang negara tersebut menjadi kabur.

Federal Reserve Bank of Philadelphia mengungkapkan prospek ekonomi AS tampak lebih suram saat ini dibandingkan tiga bulan lalu. Menurut 36 peramal yang disurvei oleh bank tersebut, mereka mengira ekonomi AS akan tumbuh pada tingkat 1,4 persen pada tahun 2025, turun tajam dari perkiraan pertumbuhan 2,4 persen sebelum perang dagang berkobar.

MarketWatch menilai, angka tersebut merupakan kemungkinan pencapaian paling lambat dalam 16 tahun jika era pandemi COVID-19 terjadi.

“Tren ini (penguatan rupiah) mungkin masih bisa berlanjut dalam jangka pendek. Namun jangka panjang, rupiah secara fundamental, masih cukup berisiko, dengan potensi pelemahan ekspor dan defisit transaksi berjalan yang signifikan pada kuartal II-2025,” ungkap Rully.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis pagi di Jakarta menguat sebesar 67 poin atau 0,41 persen menjadi Rp16.332 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.399 per dolar AS. (ant)

Harga Emas Antam Kamis Naik Rp8.000 ke Angka Rp1,923 Juta Pergram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis 22 Mei 2025 mengalami kenaikan Rp8.000. Kini harga emas dibanderol dengan harga Rp1.923.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emasan ikut naik ke angka Rp1.766.000 per gram.

Transaksi harga jual yang dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No.34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali batangan emas ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback . Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.011.500.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.923.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.786.000.

– ⁠Harga emas 3 gram : Rp5.654.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.390.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.725.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.687.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.295.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp186.512.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp466.015.000

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp931.820.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.863.600.000.

Potongan harga pajak beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kartu KSB Maju Resmi Dilaunching, Semua Kepala Keluarga Miliki Rekening di Bank NTB Syariah

By
ekbisntb.com
-
0
Peluncuran Program Kartu KSB Maju(ekbisntb.com/bul)

Sumbawa (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya merealisasikan peluncuran Program Kartu KSB Maju, sebuah terobosan berbasis digital yang mengintegrasikan berbagai layanan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kartu.

Acara launching yang sangat dinanti oleh seluruh warga Sumbawa Barat tersebut bertempat di lapangan Gedung Graha Fitrah, Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center (KTC), Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat pada, Selasa pagi 20 Mei 2025 pukul 08.00 Wita.

Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., dalam pidatonya menyampaikan bahwa Kartu KSB Maju merupakan hasil dari proses panjang pembenahan sistem layanan bantuan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien. Kartu ini dirancang tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi sebagai alat eksekusi dan kontrol program pemerintah.

Di bidang pendidikan, kata Bupati, program ini memungkinkan proses pencairan bantuan pendidikan berjalan otomatis dan lebih cepat. Setelah siswa dinyatakan diterima di sekolah, baik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, maupun pondok pesantren, orang tua hanya perlu menunjukkan Kartu KSB Maju atau Kartu Keluarga saat pendaftaran ulang.

“Dana bantuan akan langsung masuk ke rekening yang telah disiapkan atas nama kepala keluarga. Bahkan untuk mahasiswa, tinggal melapor ke operator program di Dinas Pendidikan. Semua kepala keluarga penerima bantuan kini memiliki rekening di Bank NTB Syariah. Ini semua terintegrasi,” jelas Bupati.

Dalam pidatonya, Bupati Amar juga mengangkat contoh nyata yang menyentuh publik, yakni kejadian seorang warga KSB yang meninggal dunia di RSUP Mataram. Keluarga almarhum yang sudah dalam kondisi duka, ternyata masih harus menghadapi beban biaya ambulans hingga Rp3juta.

“Keluarga sudah berduka, harus bayar pula biaya ambulans. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka? Maka kami segera mengambil tindakan. Biaya kami tanggung, jenazah dipulangkan tanpa biaya sepeser pun,” tegasnya.

Selain itu, program Kartu KSB Maju juga menghadirkan model pelayanan kesehatan yang proaktif dan berbasis Puskesmas, di mana warga cukup menghubungi nomor layanan darurat, dan tim medis lengkap dengan ambulans akan langsung datang ke rumah.

“Kalau ada warga yang sakit, tinggal telepon nomor layanan yang tersedia. Tidak perlu lagi repot datang ke Puskesmas. Dokter dan ambulans yang akan datang langsung ke rumah,” ucap Bupati, disambut tepuk tangan dari undangan yang hadir.

Di sektor sosial, Kartu KSB Maju memberikan insentif bulanan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum terjamah secara optimal, antara lain: Guru ngaji, Hukum masjid, Marbot, Lansia, Penyandang disabilitas dan anak yatim piatu (menerima bantuan Rp500.000 per anak per bulan) dan FM332 (Forum Masyarakat Miskin dan Rentan).

“Ini bukan sekadar kartu biasa. Ini adalah alat eksekusi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bupati Amar.

Selain sebagai alat eksekusi, Kartu KSB Maju juga memegang fungsi pengawasan (kontrol) dan monitoring berbasis data. Seluruh bantuan yang diberikan harus tercatat dan di-input oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam sistem aplikasi KSB Maju.

“Setiap bantuan yang diberikan harus dievaluasi efektivitasnya. Jangan sampai kita bantu nelayan dengan sampan dan alat tangkap, tapi hasil tangkapannya tetap lima kilogram. Maka itu artinya bantuan tidak efektif. Harus kita evaluasi dan ganti bentuk bantuannya agar lebih tepat guna,” ujarnya.

Data ini juga menjadi bank data terintegrasi yang memastikan tidak ada lagi bantuan ganda dan menjadi dasar pengambilan kebijakan bantuan tahun-tahun berikutnya.

Bupati Amar juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah menyetujui penggunaan Kartu KSB Maju sebagai kartu ATM. Dengan demikian, Pemda KSB menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Indonesia yang menggabungkan fungsi layanan dan transaksi perbankan dalam satu kartu program bantuan.

“Digitalisasi ini menjadi terobosan penting untuk mempermudah birokrasi, mempercepat penyaluran, dan memperkuat akuntabilitas layanan,” tegasnya.

Untuk tahap awal, Kartu KSB Maju akan difokuskan pada tujuh sektor program unggulan. Namun, Bupati menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan fitur dan cakupan program sesuai kebutuhan masyarakat.

“Insyallah, hari ini kita mulai dengan tujuh program. Ke depan, program ini akan terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan kemampuan fiskal daerah,” tutupnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh ribuan undangan dan jajaran penting Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kajari, Kapolres, Dandim 1628/Sumbawa Barat, Ketua DPRD, serta tokoh penting lainnya seperti mantan Bupati KSB Dr. H. W. Musyafirin, MM, Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kepala Kemenag, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sumbawa Barat.(bul)

Pedagang Loang Baloq Keluhkan Retribusi Mahal

By
ekbisntb.com
-
0
Lapak yang disewa oleh sejumlah pedagang kali lima (PKL) di dalam area Taman Wisata Loang Baloq, pada Selasa, 20 Mei 2025.(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang menyewa lapak di area dalam Taman Wisata Loang Baloq, Kota Mataram, mengeluhkan tingginya retribusi yang dinilai tidak sebanding dengan pendapatan harian mereka. Di sisi lain, Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram menyatakan siap memutus kontrak bagi pedagang yang tidak membayar kewajiban tersebut.

Salah seorang pedagang, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa penghasilannya paling tinggi hanya mencapai Rp100 ribu per hari. Dengan pendapatan yang minim, ia merasa kesulitan memenuhi kewajiban membayar retribusi kepada pihak Dispar Kota Mataram.

“Kadang-kadang bisa dapat segitu, tapi lebih sering di bawahnya. Jadi kalau dikumpulkan sebulan, berat untuk bisa bayar sewa Rp600 ribu,” ujarnya, Selasa 20 Mei 2025.

Ia juga menyebut bahwa beberapa waktu lalu pihak dari Pemerintah Provinsi NTB sempat berkunjung dan menilai bahwa beban retribusi yang dikenakan kepada para pedagang di lokasi tersebut tergolong mahal.

“Kalau datang yang nagih, tetap sih saya bayar. Tapi ya itu kadang saya kasih Rp20 ribu, Rp50 ribu. Kemarin juga ada dari provinsi datang, mereka aja bilang bayar sewa di sini mahal sekali,” tuturnya.

Berbeda dengan pedagang tersebut, Supiatun mengaku masih bisa memenuhi kewajiban membayar retribusi secara rutin, meskipun ia juga merasa bahwa tarif yang dikenakan cukup tinggi.

Ia mengatakan, saat kondisi ramai, penghasilannya bahkan bisa mencapai Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per hari. Sementara di hari biasa, ia mendapatkan sekitar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per hari.

 “Kalau dihitung-hitung untuk total sebulan, saya masih bisa angsur sewa dan listrik. Cukup aja. Tapi memang, ada beberapa teman pedagang di sini yang sulit ditagih bayarnya,” katanya.

Supiatun juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 10 pedagang yang menempati lapak di dalam kawasan Taman Wisata Loang Baloq. Selain membayar retribusi kepada pihak Dispar, para pedagang juga menanggung sendiri biaya listrik untuk operasional harian mereka.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) wilayah Kota Mataram, Syahidin menyebutkan bahwa pengelolaan terhadap pedagang di dalam area taman tersebut memang berada langsung di bawah tanggung jawab Dispar Kota Mataram.

“PKL di area luar Taman Wisata Loang Baloq memang masuk ke dalam anggota APKLI, namun sekarang pembinaannya langsung ke kecamatan. Kalau untuk yang di dalam itu langsung di bawah Dispar karena wilayahnya mereka, jadi ada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di situ,” ucapnya, Jumat 16 Mei 2025.

Sementara itu, Kepala Dispar Kota Mataram, Cahya Samudra, sebelumnya mengungkapkan bahwa penarikan retribusi atas pemanfaatan aset milik pemerintah di kawasan tersebut belum berjalan optimal. Banyak pedagang belum memenuhi kewajiban membayar retribusi, sehingga pemerintah berencana memutus kontrak penggunaan bagi mereka yang menunggak. Target retribusi tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp800 juta. Namun hingga April, realisasinya baru mencapai sekitar 10 persen. (hir)

Lobi Mensos, Kepala Disos Targetkan Tekan Angka Kemiskinan di Lobar

By
ekbisntb.com
-
0
H. L. Winengan (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Persoalan kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) masih tinggi. Lobar bahkan pada posisi 6 penyumbang kemiskinan di NTB Provinsi NTB. Untuk menekan angka kemiskinan tersebut, Pihak Pemkab Lobar melalui Kepala Dinas Sosial (Disos) yang baru dilantik H. Lalu Winengan berupaya gerak cepat melobi Menteri Sosial (Mensos) H.  Saifullah Yusuf.

Kepala Disos Lobar H. L. Winengan yang dikonfirmasi media, Rabu 21 Mei 2025 kemarin mengatakan pihaknya menjadikan kemiskinan salah satu prioritas setelah diberikan tugas baru sebagai Kepala Disos. “Saya akan akan menghadap Gus Mensos, nanti bersama Kasubag Program rencana pekan depan,” katanya.

Langkah ini diambil sebagai bentuk koordinasi strategis agar pemerintah pusat mengetahui secara langsung kondisi terkini masyarakat Lobar.  “Kami ingin memastikan bahwa data dan kebutuhan riil masyarakat miskin di Lombok Barat tersampaikan langsung kepada Gus Menteri. Makanya, saya minta bawahan untuk menyiapkan semua data-data terkait kondisi kemiskinan di Lobar ”jelasnya.

Nantinya saat mengunjungi Mensos RI menjadi momentum pihaknya untuk menyampaikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan di tingkat daerah, serta mengusulkan dukungan tambahan dari Kementerian Sosial.

Ia berharap melalui komunikasi langsung ini, pemerintah pusat dapat memberikan atensi lebih dalam bentuk bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran. Untuk itu, langkah yang diambil untuk menemui Mensos ini sejatinya untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan khususnya di Lobar.

Diketahui, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar terbaru, kemiskinan 10 kabupaten/kota dan provinsi, paling tinggi angka kemiskinannya Kabupaten Lombok Utara dengan 23,96 persen, Lotim 14,51 Persen, Bima 13,88 persen, NTB 12,91 persen, kemudian Sumbawa 12,87 persen barulah Lobar 12,65 persen. Angka kemiskinan Lobar ini berada di bawah rata-rata atau lebih rendah dibandingkan capaian provinsi.

Langkah ini juga sebagai bentuk komitmen kepada Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) yang telah memberikan kepercayaan di Dinsos Lobar. Mantan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu menyampaikan dimanapun ditempatkan sejatinya tidak lain adalah ladang pengabdian ke masyarakat Lobar. “Alhamdulillah, dimanapun kita ditempatkan oleh pimpinan patut kita bersyukur untuk memajukan negara dan bangsa umumnya dan khususnya di Lobar. Harus Kita ikhlas,” tutupnya. (her)

Baru Dua Desa di Lotim yang Bentuk Kopdes Merah Putih

By
ekbisntb.com
-
0
 Salmun Rahman (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Dari 254 desa dan kelurahan se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tercatat sampai saat ini baru dua desa yang membentuk Koperasi Merah Putih. Yakni Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur dan Paremas Kecamatan Jerowaru.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lotim, Salmun Rahman menjawab media di Selong, Rabu 21 Mei 2025. “Dua desa itu yang sudah lengkap badan hukumnya,” ungkap Salmun.

Sebagian besar kata Salmun sedang proses. Sesuai tahapannya, pembentukan harus lewat mekanisme Musyawarah Desa (Musdes). Tinggal proses akta notaris saat ini yang belum. Lotim terus bersinergi dengan Dinas Koperasi agar proses bisa cepat. DPMD Lotim siap MEMbantu percepatan kegiatan Musdes dan kawal pendirian akta.

Saat ini, DPMD Lotim dan Dinas Koperasi Lotim tengah gencar ikuti pertemuan dengan instansi terkait di pemerintah pusat. Termasuk dengan pertemuan dengan Kementerian Hukum secara daring.

Saat ini menjadi perbincangan hangat justru di kalangan notaris soal siapa yang berhak menerbitkan akta. Ketentuannya, notaris uang boleh adalah yang mendapat predikat sebagai Notaris Pembuat Akta Koeprasi (NPAK). Sementara jumlah NPAK di Lotim terbatas hanya enam unit.

Notaris yang tidak memiliki NPAK juga mengajukan permohonan untuk bisa ikut menerbitkan. Harapannya jangan ada dimonopoli oleh enam lembaga yang hanya memiliki NPAK.

Soal biaya pembentukan, pada hakikatnya mendes bertanggung jawab. Ada peluang kepada desa bisa gunakan dana desa dari perasional 3 persen. Paling banyak 2,5 juta untuk pendirian yakni untuk notaris saja.

Ketentuannya memang menerangkan biaya proses pembentukan sampai berbadan hukum jadi tanggungan APBN, APBD dan APBDes. Khusus di Lotim, ada rencana Pemkab Lotim siap akan ikut talangi dana. Desa tidak perlu pusing soal anggaran pembentukan.

Batas waktu akhir Musdes pembentukan Kopdes Merah Putih ini tanggal 31 Mei 2025. Tanggal 31 Juni akta sudah jadi dan harapannya sebelum tanggal 12 Juli 2025 semua badan hukum.

Soal modal sambungnya dari pinjaman ke bank dengan Rp 3-5 miliar. “Model sudah dibentuk. Modal dasi pinjaman dan semua desa di Lotim bentuk Kopdes baru dan tidak ada revitalisasi,” demikian imbuhnya. (rus)

Dispar Kolaborasi dengan IPI, Puluhan Buyer Lombok Travel Network Jual Pariwisata Lobar

By
ekbisntb.com
-
0
Buyer pada kegiatan Lombok Travel Network siap menjual pariwisata Lobar.(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebagai upaya untuk terus menggaungkan pariwisata di Lombok Barat (Lobar), Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar berkolaborasi dengan Insan Pariwisata Indonesia (IPI) menggelar Lombok Travel Network IV. Kegiatan yang mengangkat tema Linking People Linking World, Lombok Travel Network IV IPI ini digelar selama 3 hari sejak tanggal 16 Mei sampai 18 Mei 2025.

Dalam kegiatan ini menghadirkan 82 buyer (pembeli jasa pariwisata) dari 13 Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPI di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua IPI DPD NTB,  Zul Fadli saat ditemui di tengah acara gala dinner di Lombok Exotic Senggigi, belum lama ini.

“Tidak hanya dari DPD IPI seluruh Indonesia, kami juga mengundang beberapa organisasi pariwisata yang lainnya,” ucap Zul.Khusus di Lombok Barat, para peserta diajak mengunjungi Desa Wisata Sesaot Narmada. Hal ini dikatakan Zul karena pada gelaran Lombok Travel Network tahun ini lebih menekankan untuk menggali potensi wisata selain wisata pantai.

“Kita tahu alam sesaot seperti apa, kita ajak peserta mencoba makanan tradisional di sana dan beberapa atraksi. Di Sesaot tadi kita saksikan Malean Sampi. Sanagat luar biasa, walaupun hujan-hujanan itu malah menjadi sesuatu sekali bagi para buyer yang ikut tahun ini,” ungkapnya.”Dan yang terpenting setelah itu, ada komitmen dari para buyer untuk mempromosikan, menjual pariwisata di daerah kita,” tukasnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pariwisata Lobar Agus Gunawan memberikan apresiasi kepada IPI DPD NTB karena menggelar Lombok Travel Network IV di Lombok Barat.”Ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Kalo tahun ini mengunjungi Desa Sesaot, saya harapkan di sesi selanjutnya ada kesempatan lagi untuk mengunjungi desa wisata kami yang lainnya,” harap Agus.

Menurut Agus kolaborasi seperti ini adalah strategi yang sangat bagus di tengah isu efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.”Kami dari pemerintah daerah sangat terbuka untuk berkolaborasi seperti ini. Bagaimana berbagai macam asosiasi, stakeholder, pemerintah daerah bergandengan tangan untuk membangkitkan kepariwisataan,” pungkas Agus.(her)

Program Koperasi Merah Putih Jadi Atensi Inspektorat

By
ekbisntb.com
-
0
I Made Patrya(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Inspektorat Sumbawa, memastikan akan memberikan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan program koperasi merah putih yang akan dibentuk di masing-masing desa untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Jadi, kami di inspektorat sifatnya di pengawasan pelaksanaan terhadap program ini, kalau untuk perencanaan menjadi kewenangan DPMD,” kata Plt inspektur Inspektorat Sumbawa, I Made Patrya kepada Ekbis NTB, Rabu 21 Mei 2025.

Made melanjutkan, berdasarkan data sampai hingga saat ini sudah ada sekitar 34 koperasi desa yang sudah dalam proses pembentukan. Apalagi anggaran untuk koperasi tersebut cukup besar sehingga pengawasan perlu diperketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Jadi, koperasi merah putih dan BUMDes ini berbeda dan sumber anggarannya juga berbeda, sehingga kita akan fokus pada pengawasan terhadap penggunaan anggarannya,” ucapnya.

Made melanjutkan, proses pengawasan yang dilakukan nantinya akan dibagi dalam beberapa tim dengan wilayahnya masing-masing. Namun untuk sementara ini, pihaknya lebih fokus pada pembentukan koperasinya terhadap dahulu untuk mengejar waktu yang ditetapkan pemerintah.

“Untuk pembagian tim nantinya apakah akan kita bagi lima zona atau seperti apa, kita masih menunggu koperasi ini terbentuk terlebih dahulu baru akan tindak lanjuti,” tambahnya.

Ia menambahkan, pembentukan koperasi merah putih ini dilakukan pemerintah berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan koperasi Desa/ Kelurahan merah putih.

“Pembentukan koperasi ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi,” tukasnya. (ils)

Segera Diusulkan pihak SPPG, Sejumlah Sekolah di Gerung Luput dari  MBG

By
ekbisntb.com
-
0
Yayasan Pendidikan Fityatul Ulum Dusun Pelepok Desa Mesanggok mempertanyakan sekolahnya yang belum mendapatkan program MBG. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Sejumlah sekolah yang berada di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Lombok Barat mempertanyakan tidak mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kendati berada dekat dengan ibu kota kabupaten, nyatanya sekolah-sekolah ini belum memperoleh program bantuan MBG. Padahal lokasinya juga tak jauh dari Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Salah satunya sekolah yang luput dari program MBG ini adalah Yayasan Pendidikan Fityatul Ulum Dusun Pelepok Desa Mesanggok. Ditemui Rabu 21 Mei 2025, Pengelola Yayasan Baiq Citra Handayani mengaku program MBG ini tidak adil, di mana seharusnya program ini merata bagi sekolah-sekolah yang di desa. “Karena dari lima Dusun kami, hanya Dusun kami (lembaga pendidikan) yang tidak terkena program ini,” ungkapnya.

Pihak yang berwenang harusnya tahu berapa sekolah dan lembaga pendidikan yang ada di desa, sehingga tidak ada yang luput dari program ini.

Di satu sisi justru program ini menyasar sekolah di luar desa, sementara di desa itu saja ada yang belum mendapatkan program ini. Jauh-jauh hari pihaknya telah mengusulkan data santri dan santriwati yang akan diajukan menerima program ini. Bahkan pendataan dilakukan dua kali. “Kami sudah serahkan data, tapi nyatanya sekarang tidak ada,” ujarnya. Sementara di sekolah lain sudah mulai memperoleh bantuan ini.

Ia mempertanyakan alasan kenapa Yayasan Pendidikannya tidak memperoleh MBG. Menurut hasil konfirmasi ke pengelola SPPG bahwa sekolah itu dianggap swasta. Pertanyaannya, kenapa sekolah swasta di desa itu rata-rata juga berstatus swasta, namun diberikan program ini. “Ada sekolah swasta diberikan, contohnya banyak. Tapi kenapa kami tidak?” tanyanya.

Yayasan itu juga dianggap belum terdaftar dan menumpang jadi alasan tidak diberikan MBG. Padahal yayasannya tersebut telah mendapatkan akreditasi C. Yayasan yang dirintis sejak tahun 2008 dan telah memiliki izin lengkap. Seperti sekolah Tingkat PAUD izinnya keluar tahun 2011. Madrasah Ibtidayah yang berdiri tahun 2015, izinnya keluar setahun berikutnya 2016. “Yayasan pendidikan kami terakreditasi tahun 2018 dan sudah meluluskan peserta didik sebanyak empat kali,” kata dia, seraya menyebut jumlah peserta didiknya lebih dari 200.

Zofran salah seorang murid di MI Yayasan tersebut mengaku sangat ingin mendapatkan makan gratis. Selama ini belum ada diberikan makan gratis. “Saya ingin makan gratis, karena kalau teman-teman saya di sekolah lain dapat,” imbuhnya.

Sementara itu kepala SPPG Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Made Febri H mengatakan terkait sekolah-sekolah yang belum tertera sebagai penerima MBG sudah dibicarakan pihaknya. “Nantinya, sekolah ini akan dapat di tahap berikutnya. Setelah pengajukan proposal, bulan ini,” ujarnya.

Pihaknya mulai sejak tanggal 19-30 Mei untuk pengajuan proposal pertama. Nantinya pengajuan proposal kedua akan ditambah penerima manfaatnya. Terutama sekolah-sekolah yang belum mendapatkan program ini akan dimasukkan. Seusai data, sasaran tahap pertama sebanyak 3.480 anak. Data ini diterima dari sekolah, setelah berjalan ada pengurangan anak kelas III yang lulus ujian, sehingga data riil di lapangan yang disasar sekitar 3.256 anak.  “Jumlah sekolah yang disasar 25 sekolah, ada tiga TK, 9 SD, 6 SMP dan 7 SMA. Di dalamnya ada juga ponpes sebanyak 5,’’ terangnya.

Sekolah sasaran ini mencakup di beberapa desa, yakni Desa Mesanggok, Gapuk dan Suka Makmur ditambah di Wilayah kecamatan Kediri. Sebab layanan MBG yang dilakukan pihaknya tidak saja di wilayah Gerung, namun menyasar satu sekolah di Kecamatan Kediri. (her)

1...281282283...795Page 282 of 795

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami