Beranda blog Halaman 283

Konflik Timur Tengah Tak Surutkan Minat Masyarakat NTB Umrah dan Berhaji

0
H. Ahmad Muharis

Mataram (ekbisntb.com) – Konflik di kawasan Timur Tengah yang memanas dalam sebulanan terakhir akibat perang AS dan Israel terhadap Iran hingga saat ini tidak menyurutkan minat masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Antusiasme justru tetap tinggi, bahkan cenderung stabil di tengah berbagai dinamika global.

Dewan Penasihat Perhimpunan Travel Haji dan Umrah (PATUH) NTB sekaligus Direktur Utama Muhsinin Tour dan Travel, H. Ahmad Muharis, mengatakan hingga saat ini tidak ada penurunan signifikan minat masyarakat untuk berangkat umrah. Kekhawatiran terhadap situasi geopolitik tidak menjadi penghalang utama bagi calon jamaah.

“Dengan adanya gejolak di Timur Tengah ini, masyarakat tidak pernah surut untuk berumrah. Bahkan saya belum pernah mendengar ada yang membatalkan niat umrah karena perang. Justru yang sering ditanyakan adalah kapan berangkat dan berapa biayanya,” ujar H. Haris, Sabtu, 11 April 2026, usai melakukan Ta`aruf dan Halal Bihalal yang digelar bersama puluhan calon jamaah haji yang akan diberangkatkan secara khusus pada musim haji tahun ini.

Menurutnya, tingginya minat tersebut menunjukkan kuatnya semangat religius masyarakat NTB dalam menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Umrah tetap dipandang sebagai kebutuhan spiritual yang penting, terlepas dari situasi global yang terjadi.

Ia menjelaskan, saat ini operasional pemberangkatan umrah memang distop sementara, mengikuti siklus musim haji yang sebentar lagi akan di mulai. Biasanya, layanan umrah akan kembali dibuka setelah rangkaian ibadah haji selesai.

“Sekarang memang jeda karena musim haji. Nanti setelah haji selesai, biasanya dibuka kembali. Sampai saat ini belum ada informasi penutupan umrah karena konflik,” jelasnya.

Dari sisi jumlah, Muhsinin Tour dan Travel travel sendiri mampu memberangkatkan sekitar 1.000 hingga 1.500 jamaah umrah setiap tahun. Mayoritas jamaah berasal dari NTB, meskipun ada juga dari luar daerah seperti Jakarta melalui jaringan mitra.

“Sekitar 99 persen jamaah kami dari NTB, sisanya dari luar daerah. Dan jumlah yang berangkat dari kami sendiri, tidak pernah surut,” katanya.

Meskipun, Muharis tak menampikkan, persaingan bisnis travel umrah saat ini semakin ketat, ditandai dengan munculnya banyak biro perjalanan baru yang menawarkan harga lebih murah. Namun, pihaknya memilih tetap konsisten menjaga kualitas layanan dibandingkan bersaing di harga rendah.

Ia menilai, paket umrah dengan harga terlalu murah berpotensi menurunkan kualitas pelayanan, yang pada akhirnya dapat merugikan jamaah.

“Sekarang banyak yang menawarkan harga di kisaran Rp26 juta sampai Rp30 jutaan. Kami tidak ingin tergiur dengan itu. Kami tetap konsisten dengan pelayanan dan fasilitas yang sudah teruji,” tegasnya.

Muhsinin Tour sendiri menetapkan harga paket umrah di kisaran Rp38,5 juta dengan jaminan fasilitas dan pelayanan yang terstandar Bintang 5. Ia menekankan bahwa konsistensi kualitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan jamaah. (bul)

Label Gizi Berwarna pada Produk Makanan dan Minuman Segera Berlaku

0
Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram mulai mengintensifkan sosialisasi kebijakan pelabelan gizi terbaru untuk menekan angka Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya di Nusa Tenggara Barat.

Upaya ini dilakukan seiring dengan kebijakan nasional yang mendorong pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) melalui sistem informasi gizi yang lebih mudah dipahami masyarakat.

Kebijakannya tertuang dalam rancangan revisi Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan yang telah ditandatangani Kepala BPOM, Taruna Ikrar. Salah satu poin utama dalam aturan baru ini adalah penerapan sistem Nutri-Level pada bagian depan kemasan pangan olahan atau front of pack nutrition labelling (FOPNL).

Melalui sistem ini, produk pangan akan diklasifikasikan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak dalam empat kategori, mulai dari A hingga D. Setiap kategori dilengkapi indikator warna, dari hijau tua yang menandakan kandungan lebih rendah hingga merah yang menunjukkan produk perlu dibatasi konsumsinya.

Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abasi menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam membantu masyarakat NTB lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman sehari-hari, terutama di tengah meningkatnya kasus PTM seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

“Kehadiran label Nutri-Level akan memudahkan masyarakat memahami kandungan gizi produk secara cepat, sehingga bisa menjadi dasar dalam menentukan pilihan konsumsi yang lebih sehat,” ujarnya.

Pada tahap awal, penerapan Nutri-Level akan difokuskan pada produk minuman. Kebijakan ini juga akan diberlakukan secara bertahap, dimulai dari skema sukarela bagi pelaku usaha sebelum nantinya menjadi kewajiban.

Di daerah, BBPOM Mataram mengambil peran aktif untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal. Sejumlah langkah telah disiapkan, mulai dari sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, pendampingan teknis bagi industri pangan olahan, hingga penguatan pengawasan terhadap pelabelan produk di pasaran.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pelaku usaha di NTB dapat beradaptasi dengan baik, sementara masyarakat semakin sadar pentingnya pola konsumsi sehat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam menekan laju PTM yang terus meningkat, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah. (bul)

Harga Melonjak, Pemprov NTB akan Cek Stok Plastik di Distributor

0
Lalu Afgan. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Lonjakan harga plastik hingga sekitar 45 persen mulai dirasakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan ini dipicu terganggunya pasokan bahan baku utama plastik, yakni nafta, yang sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Lalu Afgan, menjelaskan bahwa kondisi geopolitik di Timur Tengah berdampak langsung pada distribusi bahan baku plastik global.

“Bahan baku plastik berupa nafta itu turunan dari minyak bumi. Sekitar 70 persen pasokannya berasal dari Timur Tengah dan distribusinya melalui Selat Hormuz. Karena konflik yang terjadi, pasokannya tertahan dan berdampak pada kenaikan harga plastik hingga 45 persen,” ujarnya, Minggu, 12 April 2026.

Menurutnya, kenaikan ini sudah terjadi sejak beberapa minggu terakhir dan mulai memengaruhi harga di tingkat distributor maupun pedagang di daerah.

Menyikapi kondisi tersebut, pihak Disperindag NTB berencana turun langsung ke lapangan untuk mengecek ketersediaan stok plastik di distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan yang bisa memperburuk situasi pasar.

“Kami dari bidang perdagangan dalam negeri akan fokus mengecek stok di distributor. Untuk pengawasan distribusi dan kemungkinan penyebab kenaikan harga, itu menjadi ranah bidang terkait lainnya,” jelasnya.

Namun demikian, Afgan mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki data stok plastik secara menyeluruh. Hal ini karena plastik tidak termasuk dalam komoditas yang wajib dilaporkan dalam sistem pemantauan harga dan pasokan daerah.

“Memang tidak ada data stok karena plastik tidak masuk dalam komoditas yang terlaporkan di aplikasi pemantauan,” tambahnya.

Di tengah kenaikan harga ini, Disperindag NTB melihat adanya sisi positif yang bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat.

“Kondisi ini bisa menjadi momentum untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, sekaligus mendukung upaya pengurangan limbah plastik,” katanya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau para pedagang dan masyarakat agar mulai beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan tas belanja ulang pakai.

Langkah ini dinilai tidak hanya membantu menekan dampak kenaikan harga plastik, tetapi juga sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan di daerah. (bul)

Muhsinin akan Berangkatkan Puluhan Haji Khusus 2026

0

Mataram (ekbisntb.com)– PT BPW. Muhsinin Tour dan Travel untuk pertama kali akan memberangkatkan puluhan jamaah haji khusus pada musim haji 2026 ini. pemberangkatan jamaah ini tercatat paling banyak bagi Muhsinin selama ini.

Setidaknya, 21 calon jamaah telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diberangkatkan pada musim haji tahun ini. Muhsinin Tour and Travel kemudian menggelar Ta`ruf & Halal Bihalal degan calon haji yang akan diberangkatkan ini.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Golden Palace, Sabtu, 11 April 2026, sekaligus mematangkan persiapan para calon jamaah. Selain itu, para tamu undangan lainnya juga mengikuti kegiatan ini.

“Alhamdulillah ini perdana untuk haji khusus, tahun ini ada 21 jamaah. Insyaallah tahun 2027 kita harapkan bisa lebih dari 50 jamaah,” ujar Direktur Utama Muhsinin Tour dan Travel, H. Ahmad Muharis.

Ia menjelaskan, kegiatan Ta`aruf yang dirangkaikan dengan silaturahmi halal bihalal guna mempererat hubungan dengan calon jamaah sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terkait layanan haji khusus.

Mayoritas jamaah yang berangkat tahun ini merupakan pendaftar sejak sebelum pandemi Covid-19, yakni pada 2019 dan 2020. Keberangkatan mereka sempat tertunda akibat pandemi, sehingga baru bisa direalisasikan pada musim haji 2026.

“Awalnya estimasi masa tunggu 5–7 tahun, namun realisasinya sekitar 4–5 tahun sudah bisa berangkat. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, haji khusus menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan masa tunggu lebih singkat dibandingkan haji reguler yang antreannya bisa mencapai puluhan tahun.

Dari sisi biaya, paket haji khusus yang ditawarkan berkisar antara 15.000 hingga 16.000 dolar AS atau sekitar Rp240 juta hingga Rp250 juta. Biaya tersebut sudah mencakup seluruh layanan (all-in), termasuk akomodasi, transportasi, dan pendampingan selama ibadah.

Untuk tahap awal, calon jamaah cukup membayar uang muka sebesar 4.500 dolar AS atau sekitar Rp70–75 juta. Selanjutnya, pelunasan dilakukan secara bertahap hingga menjelang keberangkatan.

“Setelah mendapatkan nomor porsi dari Kementerian Agama, jamaah bisa menyesuaikan pelunasan hingga waktu berangkat,” terangnya.

Muhsinin Tour menekankan keunggulan layanan haji khusus yang ditawarkan, di antaranya penggunaan hotel bintang lima, lokasi kemah di Arafah dan Mina yang strategis (zona terdepan), serta penerbangan langsung dari Jakarta tanpa transit menggunakan maskapai Arab Saudi. Selain itu, pelayanan diberikan secara menyeluruh mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jamaah ke daerah asal di Lombok.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan maksimal, mulai dari penjemputan di Lombok hingga kembali dan diserahkan langsung ke keluarga jamaah,” katanya.

Jamaah dijadwalkan masuk asrama haji pada 17 Mei dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 19 Mei dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Ahmad Muharis berharap, kehadiran layanan haji khusus ini semakin dikenal masyarakat NTB sebagai alternatif yang realistis untuk mewujudkan ibadah haji dengan masa tunggu yang lebih singkat dan fasilitas yang lebih nyaman.

Untuk diketahui, Muhsinin Tour and Travel menjadi mitra Kerjasama Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah untuk menyelenggarakan Haji Khusus, di Nusa Tenggara Barat.(bul)

Aturan Larangan Penanaman Jagung Segera Diterapkan

0
Deddy Heriwibowo(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan akan segera menerapkan surat edaran bupati nomor 500.4 /263/ Ekon-SDA/II/ 2026 tentang larangan untuk melakukan penanaman jagung di sejumlah lokasi terlarang.

“Di edaran itu sudah sangat jelas tidak melakukan penanaman di kawasan hutan, perhutanan sosial, area penggunaan lain (APL) dan tanah negara. Jika melanggar ada konsekuensi hukum,” tegas Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo kepada wartawan pada, Jumat (10/4).

Penerapan aturan ini memiliki sanksi pidana karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagimana diubah dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2023 tentang cipta kerja. Penegakan hukum tersebut kata dia, juga sudah disepakati dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), termasuk satgas pengamanan hutan yang dibentuk sebelumnya.

“Kita sudah sepakat dengan KPH terkait penerapan sanksi tersebut dan pasti akan kita proses secara hukum karena di undang-undang sudah jelas melarang,” ucapnya.

Deddy meyakinkan, penerapan terhadap sanksi bagi yang melanggar mulai dilakukan di tahun 2026. Artinya, tidak ada lagi alasan mereka melakukan penanaman jagung di musim hujan berikutnya. Selain itu, pemerintah daerah akan tetap melakukan pengawasan secara khusus nantinya.

“Tahun ini sudah mulai persiapan mereka untuk tidak lagi menanam jagung di kawasan terlarang. Bahkan ketika mereka beralasan nanti pada saat musim hujan ada penanaman pohon dan masih ada jagung tidak akan kita berikan toleransi lagi,” tegasnya.

Pembentukan satgas pengamanan hutan dan penerbitan surat edaran merupakan kata dia, sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kerusakan hutan yang berujung pada krisis lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam penertiban, agar masyarakat dan pengusaha tetap bisa mencari nafkah tanpa merusak hutan.

“Pemerintah tidak melarang asal ada izin dan dokumen lengkap, serta tidak menebang kayu di kawasan terlarang. Mari kita lakukan komunikasi baik supaya masyarakat bisa menerima,” tambahnya.

Ia menambahkan, sebagai bentuk pengawasan yang lebih transparan, Pemkab Sumbawa juga sudah meluncurkan pusat pusat panggilan atau pengaduan ‘Lapor Hutan’. Layanan panggilan atau pengaduan tersebut, bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan langsung jika terjadi pelanggaran di lapangan.

“Kami berharap kepada semua pihak untuk mendukung program tersebut dalam menjaga hutan. Mari jadikan Sumbawa sebagai daerah hijau dengan hutan yang tetap hijau dan lestari,” ujarnya. (ils)

Serahkan Satu Ton Bibit Rumput Laut

0
Penyerahan bibit bantuan rumput laut kepada kelompok pembudidaya yang berada di Dusun Tanjung Bele. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Sumbawa menyerahkan 1 ton bibit rumput laut ke kelompok budi daya yang berada di Dusun Tanjung Bele, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir. Penyerahan bibit ini dalam upaya mendukung program prioritas pemerintah.

“Penyerahan bibit rumput laut unggul ini merupakan salah satu program prioritas dari Direktorat Perikanan Budidaya KKP RI melalui Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok,” kata Kadislutkan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat pada, Jumat (10/4).

Penyerahan sebanyak satu ton rumput laut atau sekitar 50 boks tersebut, dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kuantitas rumput laut di Sumbawa. Apalagi rumput laut spesies Eucheuma cottonii yang berumur 30 hari tersebut, merupakan bibit hasil kultur jaringan diterima oleh kelompok yang beranggotakan 10 orang.

“Bantuan bibit ini kita lakukan untuk mengganti stok bibit yang yang ada di Tanjung Bele, karena sudah lama dan belum ada peremajaan bibit baru,” ujarnya.

Selain untuk budidaya komersil lanjut Dayat, rumput laut yang diserahkan tersebut juga diharapkan bisa digunakan sebagai kebun bibit. Sehingga harus terus dikembangkan sebagai cikal bakal dan sumber bibit rumput laut bagi para pembudidaya di Sumbawa.

“Bantuan ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi para pembudidaya. Kami sangat berterima kasih atas adanya bantuan bibit kultur jaringan tersebut,” tambahnya.

Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi lahan untuk budidaya rumput laut. Hal itu dilakukan lantaran untuk budi daya rumput laut masuk dalam salah satu program strategis nasional (PSN).

“Kami akan terus berupaya mengembangkan lokasi produksi rumput laut karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk program budidaya tersebut,” tukasnya. (ils)

MGPA Gelar Kartini Race 2026

0
Agya One Make Race akan menambahkan kelas balap baru dengan digelarnya Kartini Race mulai tahun 2026 ini. Balapan ini akan menjadi balapan pendukung ajang GT World Challange Asia pada 1-3 Mei 2026 mendatang. (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) bakal menghadirkan ajang balap baru khusus bagi pembalap perempuan mulai tahun ini. Balapan roda empat bertajuk Kartini Race tersebut menjadi balapan pendukung ajang GT World Challenge Asia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, pada 1-3 Mei 2026 mendatang. MGPA menggandeng PT. Krida Dinamik Autonusa sebagai mitra untuk mengelar ajang balapan yang diharapkan bisa menjadi wadah pembinaan pembalap perempuan.

“Kartini Race merupakan wujud semangat emansipasi perempuan di dunia balap. Sekaligus sebagai representasi nyata kemajuan dan peran perempuan dalam dunia otomotif yang selama ini identik dengan dominasi laki-laki,” sebut Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, dalam keteranganya, kepada Suara NTB, Jumat (10/4).

Kehadiran Kartini Race 2026 juga menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa dunia balap terbuka bagi semua. Termasuk perempuan Indonesia yang memiliki minat besar di dunia otomotif.

Bagi MGPA, Kartini Race sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan ajang balap yang berkualitas dan inklusif serta membangun ekosistem motorsport yang berkelanjutan. Dengan membuka akses yang luas bagi semua kalangan masyarakat untuk bisa berpartisipasi sekaligus menguji keterampilan membalap di lintasan Sirkuit Mandalika.

Dalam keterangan yang sama Direktur Utama PT. Krida Dinamik Autonusa Koesnadi, mengatakan, partisipasi pihaknya dalam mendukung Kartini Race 2026 adalah wujud komitmen dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor otomotif. Dihadirkan dengan semangat memperingati Hari Kartini dan Hari Perempuan Internasional ajang tersebut simbol nyata emansipasi modern di dunia otomotif.

Kartini Race 2026 sendiri nantinya akan menggunakan Toyota Agya dengan system one make race. Dan, tidak hanya diperuntukkan bagi pembalap professional saja. Tetapi terbuka juga partisipasi dari masyarakat umum. Karena konsepnya, ingin memberikan kesempatan bagi pemilik Toyota Agya khususnya untuk turut serta merasakan pengalaman berkendara di lintasan balap menggunakan kendaraan pribadi mereka.

Sehingga ajang tersebut mampu mendekatkan dunia motorsport dan memperluas partisipasi masyarakat. “Siapapun bisa ikut mendaftar untuk mengikuti Kartini Race 2026. Cukup membayar biaya sebesar Rp 9 juta peserta nantinya sudah akan mendapatkan fasilitas Racepack dan Full Livery. Adapun untuk ban balap dan bahan bakar mobil balap tetap ditanggung peserta,” ujarnya. (kir)

Jaga Pertumbuhan Ekonomi Daerah

0
Abul Chair (Suara NTB/sib)

SEKDA NTB, Abul Chair menyebut sejumlah tantangan yang akan dihadapi NTB ke depan. Tantangan tersebut di antaranya, menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal, layanan dasar, hingga meminimalisasi risiko tata kelola dengan baik.

Abul Chair mengakui, tantangan yang dimaksud tidak mudah dan memerlukan sinergitas yang solid.

“Tantangan kita ke depan tidak ringan. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana menjaga pertumbuhan di tengah tekanan fiskal, layanan dasar, dan risiko tata kelola. Itu yang terpenting,” ujarnya saat dikonfirmasi usai dilantik sebagai Sekda NTB oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal di Pendopo Gubernur, Kamis (9/4/2026).

Ketiga tantangan tersebut, ujarnya, mesti mendapat atensi yang serius dan langkah yang tepat. Jika, salah satu tertangani sementara yang lain dibiarkan, dikhawatirkan akan ada ketimpangan.

“Jangan sampai kita fokus pada pertumbuhan tapi jebol di tata kelola. Kita fokus di pertumbuhan tapi ada risiko fiskal yang tidak tertangani. Tentu ini tidak (bisa) dikerjakan sendirian,” jelas mantan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ini.

Ia mengutip salah satu ayat Al-Qur’an yang berpesan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kutipan itu diharapkan menjadi pesan yang jelas untuk terus menguatkan soliditas antara sesama pejabat di NTB.

“Hari ini, Alhamdulillah saya dilantik. Dilantik bukan menjadi, tapi ternyata dilantik untuk memiliki NTB, bukan dimiliki NTB. Bersama-sama kita bikin NTB hebat dan bermartabat,” ujarnya.

Ditanya formulasi dan terobosannya sebagai Sekda NTB di tengah tekanan fiskal, Abul Chair berencana mengadakan konsolidasi terlebih dahulu untuk memetakan persoalan dan solusi nantinya.

“Itu yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yang jelas periode awal ini tentu menjadi pekerjaan besar, yang pertama adalah konsolidasi internal. Saya berusaha memetakan dulu lebih kurangnya di mana, baru kemudian kita tentukan langkahnya,” kata Abul Chair.

Abul Chair menyebut bahwa konsolidasi internal akan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam menyambung komunikasi positif antar-OPD dalam dunia birokrasi.

Langkah ini, diharapkan dapat menjadi cara jitu untuk memastikan, setiap OPD di lingkup Pemprov NTB dapat menerjemahkan kebijakan Gubernur NTB.

“Karena Sekda itu fungsinya selain menjaga roda pemerintahan, dia menjadi jembatan antara kebijakan Gubernur dengan para pimpinan OPD. Kita pastikan kebijakan Gubernur sudah diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur oleh masing-masing OPD,” terangnya.

Sebagai Sekda, Abul Chair secara langsung juga menjabat sebagai Ketua TAPD NTB. Ia menegaskan, sinergitas antara unsur eksekutif dan legislatif perlu diperkuat untuk membangun kekuatan anggaran yang kuat.

“Namanya pemerintahan itu bukan cuma eksekutif, tapi juga legislatif. Jadi dua-duanya memang harus bersinergi dan terukur. Saya juga menjadi jembatan di sana. Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh masyarakat, media, akademisi, dan semua pihak, kita bisa bersama-sama membangun NTB,” pungkasnya.

Meneruskan pesan Gubernur, Abul Chair akan terus mempromosikan NTB. Langkah ini diharapkan menjadi jalan keluar untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur; NTB Makmur Mendunia.

“Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan agar bisa lebih fokus untuk memasarkan lagi (NTB), dan itu menjadi misi kita semua. Setiap individu di NTB punya kewajiban untuk itu. Pak Gubernur ingin orang yang komit, loyal, dan militan. Komit untuk membangun, loyal kepada pimpinan dan NKRI, serta militan (tidak gampang menyerah). Ayo kita pasarkan NTB di setiap kegiatan kita,” pungkasnya. (sib)

Lalu Mirza: Perkuat Swasembada Pangan NTB

0
Lalu Mirza, saat mendampingi Gubernur NTB, Lalu Iqbal pada salah satu kegiatan lapangan. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Usai dilantik oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal pada Kamis, 9 April 2026, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah langsung bergerak cepat menyiapkan langkah strategis, guna memperkuat swasembada pangan di daerah.

Fokus utama yang menjadi perhatian adalah memastikan keberlanjutan produksi komoditas utama seperti padi dan jagung, yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan NTB. Menurutnya, NTB masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan bahkan memperkuat status swasembada, khususnya pada komoditas jagung.

“Kita optimis bisa mempertahankan swasembada pangan. Dukungan dari berbagai sektor cukup kuat, mulai dari ketersediaan pupuk hingga pendampingan di lapangan,” ujar Lalu Mirza, Jumat, 10 April 2026.

Mirza menjelaskan, sejumlah faktor kunci menjadi penopang optimisme tersebut. Di antaranya adalah ketersediaan pupuk subsidi yang telah disesuaikan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), bantuan benih unggul bersertifikat, serta penguatan pendampingan petani.

Selain itu, peran petugas di lapangan seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pengawas benih, hingga petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (OPT) akan terus diperkuat. Mereka bertugas mendeteksi dini serangan hama, penyakit, hingga potensi dampak bencana alam terhadap tanaman.

“Pendampingan budidaya melalui penerapan good agriculture practices menjadi kunci agar produktivitas petani tetap optimal,” jelasnya.

Menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu, Dinas Pertanian NTB akan mendorong penerapan teknologi climate smart agriculture (CSA) atau pertanian cerdas iklim.

Teknologi ini menurutnya diarahkan pada tiga aspek utama, yakni peningkatan produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim dan serangan penyakit, serta keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Implementasinya di lapangan antara lain melalui penggunaan air secara hemat dengan sistem “macak-macak”, pemupukan berimbang berbasis uji tanah, serta penggunaan benih unggul. Selain itu, sistem tanam jajar legowo juga akan terus didorong untuk meningkatkan hasil panen.

“Ke depan, penggunaan alat ukur unsur hara tanah akan kita optimalkan, sehingga pemupukan lebih tepat sasaran dan tidak merusak lahan,” tambahnya.

Selain produksi, Mirza juga menyinggung pentingnya stabilisasi harga komoditas, khususnya jagung. Pembangunan industri pengolahan seperti pabrik pakan di Pulau Sumbawa diharapkan mampu menjaga keseimbangan harga di tingkat petani.

Dinas Pertanian NTB, kata Lalu Mirza, akan berperan dalam menjamin ketersediaan bahan baku, sementara hilirisasi didorong melalui sinergi dengan sektor lain, termasuk peternakan.

Pasca dilantik, Lalu Mirza mengaku tengah fokus melakukan konsolidasi internal, termasuk evaluasi program dan penguatan sumber daya manusia berbasis sistem merit.

Namun di tengah keterbatasan anggaran, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan daerah dan pusat menjadi kunci agar program pertanian tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran,” tandasnya. (bul)

Tiket Pesawat Melonjak, Penyeberangan Laut Belum Ikuti Kenaikan Tarif

0
Kapal Dharma Lautan Utama (DLU) yang dikenal sebagai kapal penyeberangan dengan fasilitas lengkap dan nyaman. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Lonjakan harga tiket pesawat yang terjadi belakangan ini mulai memicu potensi pergeseran penumpang ke moda transportasi laut. Namun hingga saat ini, tarif penyeberangan laut dipastikan masih stabil dan belum mengalami kenaikan.

Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar, Firman Dandy, menegaskan bahwa belum ada pembahasan terkait rencana kenaikan tarif penyeberangan, baik di tingkat pusat maupun internal perusahaan pelayaran.

“Per hari ini belum ada pembahasan terkait kenaikan tiket, baik di DPP Gapasdap maupun di internal operator seperti PT DLU,” ujarnya, Jumat, 10 April 2026.

Diketahui, pemerintah telah memberikan lampu hijau bagi jasa penerbangan untuk menaikkan tarif tiket pesawat 9 hingga 13 persen, menyusul dinamika global yang memicu kenaikan harga BBM dunia.

Kenaikan tarif pesawat ini dapat mendorong sebagian segmen penumpang beralih ke transportasi laut. Firman mencontohkan, tarif penerbangan rute Surabaya yang sebelumnya sekitar Rp1 juta kini telah naik menjadi di atas Rp1,2 juta.

“Segmen tertentu bisa saja bergeser menggunakan jasa penyeberangan laut,” katanya.

Meski demikian, industri angkutan penyeberangan juga menghadapi tekanan biaya operasional yang tidak ringan. Firman mengungkapkan, dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, turut berdampak pada kenaikan harga komponen operasional, terutama bahan bakar minyak (BBM) industri.

“Dampak perang AS dan Israael dengan Iran secara tidak langsung sudah berpengaruh pada harga komponen. Yang paling terasa adalah BBM industri yang naiknya cukup tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, operator kapal saat ini masih bersikap wait and see dalam menyikapi kondisi tersebut. Para pelaku usaha berupaya menahan tarif agar tetap kompetitif, meskipun tekanan biaya terus meningkat.

“Owner kapal masih melihat perkembangan. Kalau situasi global membaik, kemungkinan kondisi tetap stabil. Tapi kalau memburuk, tentu akan ada koreksi,” ujarnya.

Firman juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada sinyal kuat dari pelaku usaha untuk menaikkan tarif penyeberangan. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi dapat berubah dengan cepat mengikuti dinamika ekonomi global dan harga energi.

“Belum ada arah ke sana (kenaikan tarif), tapi situasi bisa berubah kapan saja,” pungkasnya.

Dengan kondisi ini, moda transportasi laut berpotensi menjadi alternatif bagi masyarakat, terutama bagi penumpang yang mempertimbangkan efisiensi biaya di tengah mahalnya tiket pesawat. (bul)