Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 280

Masyarakat Diminta Waspadai Tabung Elpiji Kurang Takaran

By
ekbisntb.com
-
0
Kabid Bapokting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengecek takaran elpiji 3 kilogram di salah satu pangkalan di Kota Mataram. Masyarakat diminta melapor bila menemukan elpiji 3 kilogram tidak sesuai takaran. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait indikasi kurangnya takaran tabung gas elpiji 3 kilogram. Masyarakat perlu waspada dan diminta melapor jika menemukan kasus tersebut.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Jumat 23 Mei 2025 mengakui, sejumlah masyarakat mengeluhkan tabung gas elpiji 3 kilogram cepat habis. Pihaknya menindaklanjuti dengan turun di tingkat distributor maupun agen.

Proses penimbangan dan pengisian langsung dicek untuk memastikan kesesuaian takaran. Ia memastikan tidak ada potensi kecurangan dalam pengisian tabung gas melon di Pulau Lombok. “Alhamdulillah, di Pulau Lombok belum ada temuan. Kita langsung melihat proses penimbangan tabung gasnya dulu kemudian baru diisi,” jelasnya.

Selain indikasi kurang takar, pihaknya juga mengantisipasi elpiji oplosan. Modusnya adalah elpiji 3 kilogram notabenenya subsidi dioplos ke dalam tabung gas non subsidi. Pelaku menjual dengan harga Rp100 ribu lebih,  sehingga merugikan masyarakat. “Informasinya ramai kita dengar sehingga langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.

Nida menambahkan, keluhan masyarakat juga berkaitan dengan penjualan tabung gas melon melebihi harga eceran tertinggi. Salah satu pangkalan di Kota Mataram menjual elpiji 3 kilogram Rp21 ribu. Padahal, harga eceran tertinggi Rp17.500.

Pihaknya akan mengecek tingginya harga yang dijual oleh pangkalan, apakah disebabkan oleh kekosongan ataukah faktor lainnya. “Kita survey kok ada yang menjual di atas HET,” ujarnya.

Pengawasan terhadap oplosan, kekurangan takaran, maupun harga sangat penting. Jangan sampai masyarakat mengalami kerugian karena takaran yang seharusnya diterima 3 kilogram berkurang. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat waspada dan melaporkan apabila menemukan indikasi tersebut. Penindakan akan dilakukan bilaman pangkalan atau agen bermain alias nakal. (cem)

Konsisten Jaga Stabilitas Pangan

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Gita Ariadi (ekbisntb.com/ist)

SEKDA NTB,  Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., memaparkan berbagai strategi pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan, dalam Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Balinusra 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Jumat 23 Mei 2025.

“Kami di Nusa Tenggara Barat berdasarkan potensi, baik yang tercantum dalam RPJM maupun dulu masih MP3Ei kekuatan kami adalah di sektor pertanian dan pariwisata,’’ ujar Sekda.

Ia menjelaskan bahwa NTB yang dikenal sebagai Bumigora atau Bumi Gogo Rancah, telah berhasil mengubah kondisi daerah dari rawan pangan menjadi lumbung pangan nasional melalui metode dan proses pertanian lokal yang khas.

“Dan kami tetap komitmen pada jalur pengembangan pertanian dan pariwisata sampai saat ini,” tandasnya.

Terkait pengendalian inflasi, Sekda menyampaikan bahwa Pemprov NTB secara rutin melakukan konsolidasi bersama Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan inflasi tetap terkendali.

“Alhamdulillah bersama BI selama ini kita terus koordinasi, bahkan NTB selalu mendapatkan prestasi terbaik dalam pengendalian inflasi untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, selama 3 tahun berturut-turut,” imbuhnya.

Ia menambahkan, capaian tersebut bukan hanya diraih oleh Pemprov NTB. Melainkan juga oleh Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram yang turut mendapatkan penghargaan dalam pengendalian inflasi kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Rakor GNPIP Wilayah Balinusra Tahun 2025 digelar oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah. Acara ini mengusung tema “Sinergi dan Inovasi Peningkatan Produksi dan Penguatan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Asta Cita Nasional serta Pengendalian Inflasi di Wilayah Balinusra.” (r)

Kerusakan IPAL di Trawangan Dikhawatirkan Pengaruhi Kunjungan Wisatawan

By
ekbisntb.com
-
0
Mawardi(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) — Kerusakan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Gili Trawangan dikhawatirkan akan mempengaruhi kunjungan wisata ke kawasan pariwisata ini. Pasalnya, memasuki bulan ini, NTB sudah mulai memasuki musim high session atau musim ramai kunjungan wisatawan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena), Mawardi mengatakan perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara Pemkab dan Pemprov untuk memastikan kejadian ini tidak sampai mengganggu wisatawan.

‘’Kalau kita kan sedang menunggu bulan-bulan ramai dari sekarang harus sinergi, kolaborasi antara Pemprov, Pemkab, dengan semua bidang pariwisata untuk memberikan pelayanan terbaik di tiga gili itu,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Jumat, 23 Mei 2025.

Kendati pengelolaan IPAL menjadi kewenangan Pemkab Lombok Utara (KLU). Namun, karena daerah Tramena menjadi destinasi super prioritas, sehingga permasalahan ini mesti segera dituntaskan, tidak hanya oleh Pemkab KLU, tetapi juga seluruh pihak, termasuk Pemprov NTB.

Jika dibiarkan berkepanjangan, tentu kondisi ini bisa mengganggu kenyamanan wisatawan, terutama jika tidak ditangani dengan standar pengelolaan limbah yang memadai.

Kendati belum bisa dikatakan menurunkan minat wisatawan berkunjung ke kawasan Trawangan, ia menegaskan pentingnya menjaga prinsip Sapta Pesona, terutama dalam hal kebersihan dan kenyamanan.

“Tidak bisa digeneralisir wisatawan akan takut datang. Tapi jangan sampai kasus ini membuat mereka tidak nyaman. Kenyamanan wisatawan itu yang perlu ditingkatkan, jangan juga sampai mengganggu wisatawan,” tegasnya.

Untuk memastikan masalah lingkungan ini tidak terulang, Mawardi mendorong pemerintah daerah untuk membuat standar IPAL yang baku dan berlaku untuk semua pelaku usaha serta masyarakat di kawasan Gili.

“Harus diberikan standar kepada semua masyarakat maupun kepada para pengusaha untuk memperhatikan standar IPAL, karena kalau kita lihat tidak semuanya juga daerah itu seperti itu. Maksud saya kan di beberapa tempat safety kok IPALnya,” jelasnya.

Mawardi kembali menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Pemprov NTB, Pemkab KLU, dan pelaku industri pariwisata untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama menjelang musim liburan pertengahan tahun. “Mulai dari sekarang kita harus sinergi. Jangan sampai wisatawan kecewa karena pelayanan yang buruk akibat persoalan lingkungan,” pungkasnya. (era)

APBN Jaga Ketahanan Ekonomi NTB di Tengah Tekanan Global, Sektor Non-Tambang Tumbuh Positif

By
ekbisntb.com
-
0
Ratih Hapsari Kusumawardani (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada pada jalur yang tepat, berperan vital dalam menjaga ketahanan ekonomi NTB di tengah tekanan global dan nasional.

Meskipun pertumbuhan ekonomi NTB secara agregat melambat pada Triwulan I 2025, sektor non-tambang menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Ratih Hapsari, Jumat, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pertumbuhan ekonomi provinsi ini terkontraksi 1,47% (yoy). Namun, jika komponen pertambangan bijih logam tidak dihitung, ekonomi NTB justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,57%. Kontraksi secara agregat ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan aktivitas produksi di sektor pertambangan, seiring dengan berkurangnya volume ekspor konsentrat dan fluktuasi harga komoditas global.

“Sektor pertanian, perdagangan, serta akomodasi dan makanan-minuman masih menunjukkan ketahanan moderat. Ini ditopang oleh permintaan domestik dan momentum libur keagamaan selama triwulan I,” jelas Ratih.

Ia menambahkan bahwa sektor industri juga menguat secara signifikan seiring dengan mulai beroperasinya smelter.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring libur Tahun Baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I.

Daya beli masyarakat juga tetap terjaga berkat berbagai insentif pemerintah, seperti THR, diskon tarif listrik, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga berhasil menjaga tingkat inflasi di NTB dalam rentang 1% plus minus 1% selama triwulan I.

Memasuki Triwulan II 2025, Hapsah optimistis perekonomian dan fiskal NTB akan terdorong oleh beberapa faktor positif.

“Kebijakan pembukaan blokir anggaran akan memungkinkan percepatan belanja pemerintah, yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Selain itu, harga emas global yang masih relatif tinggi berpotensi meningkatkan ekspor dan pendapatan daerah dari royalti tambang, terutama dari Batu Hijau di Sumbawa Barat.

NTB juga akan memasuki musim panen tembakau (Juni–Agustus), yang diharapkan meningkatkan pendapatan petani, konsumsi lokal, dan penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Percepatan penyaluran Dana Desa, DAK Fisik, serta bantuan sosial seperti PKH dan BPNT juga diperkirakan akan menjaga daya beli masyarakat, khususnya di desa-desa, sekaligus menopang stabilitas ekonomi dan ketahanan fiskal daerah.

Sementara itu, hingga 30 April 2025, kinerja APBN di wilayah NTB menunjukkan progres yang positif. Penerimaan negara telah mencapai Rp1.033,32 miliar atau 24,02% dari target APBN, dengan penerimaan pajak sebesar Rp721,33 miliar (20,30% dari target).

Kinerja positif penerimaan pajak ini didukung oleh kepatuhan wajib pajak badan, karyawan, maupun non-karyawan.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp42,77 miliar (33,08% dari target), didorong oleh masuknya komoditas impor untuk kebutuhan smelter.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp284,04 miliar (45,77% target APBN), bersumber dari berbagai layanan publik dan BLU.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp7.998,89 miliar (29,05% dari pagu APBN). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp1.802,94 miliar, dialokasikan untuk sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan agama.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp6.195,95 miliar (30,87% dari pagu), dengan penyaluran DAU, DBH, Dana Desa, dan DAK fisik yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pemerintah pusat juga telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial di NTB untuk masyarakat rentan, termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai sebesar Rp301,88 miliar, Program Keluarga Harapan sebesar Rp222,43 miliar, Bansos Atensi YAPI sebesar Rp28,15 miliar, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp42,07 miliar.

“APBN terus dioptimalkan perannya sebagai instrumen stimulus perekonomian dan shock absorber dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat NTB,” tandasnya.(bul)

Kadis Dikbud NTB Merasa Janggal, Digugat Rp 9,8 Miliar Proyek “Siluman” Pengadaan Paket Smart Class Tahun 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Abdul Azis, SH.,MH. Kepala Dinas Dikbud NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Abdul Azis, SH.,MH, menghadapi gugatan senilai Rp 9,8 miliar dari PT KPB. Gugatan ini terkait pengadaan peralatan Smart Class tahun 2024.

Ironisnya, setelah ditelusuri, Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB yang baru menjabat belum sebulan di Dikbud NTB ini menyampaikan tidak mengetahui proyek tersebut setelah dilakukan penelusuran.

“Saya baru dilantik menjabat Kadis Dikbud, sudah langsung dihadapkan oleh gugatan perdata ini,” kata Azis sembari tertawa di ruangannya, Jumat, 23 Mei 2023.

Azis menambahkan, proyek Smart Class sama sekali tidak disebutkan dalam memori serah terima jabatan (Sertijab) dengan mantan Kepala Dikbud NTB sebelumnya, Aidy Furqan.

“Di dalam memori serah terima jabatan itu tidak ada disebut proyek Smart Class,” tegasnya.

Untuk memastikan itu, Azis langsung menanyakan perihal proyek tersebut kepada bagian program di Dikbud NTB. Hasilnya, proyek Smart Class ternyata memang tidak tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dikbud NTB tahun 2024.

“Ternyata tidak ada. Di DPA kami tidak pernah ada program Smart Class itu setelah di cek-cek,” jelasnya.

Dengan fakta ini, Azis merasa posisinya sebagai pejabat baru cukup dilematis.
“Oleh karena itulah saya sebagai pejabat baru di sini bisa saya katakan bahwa yang namanya proyek Smart Class atau pengadaan apa proyek Smart Class, saya tidak tahu,” katanya.

Ia juga mempertanyakan klaim “salah proses” dalam pengadaan tersebut, mengingat tidak ada proses yang pernah ada setelah ia telusuri.

Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp 9,8 miliar, Azis kembali menegaskan kejanggalan gugatan tersebut.

“Bagaimana kita mau bayarkan, sementara tidak pernah tanda tangan apa-apa, tanda tangan kontrak kan tidak ada. Pak Aidy Furqan juga bilang tidak ada. Bagaimana kita membayar, orang tidak pernah ada program?” tambahnya.

Namun, menghadapi gugatan ini, Azis menyatakan akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. “Saya sudah lapor ke Biro Hukum yang nanti berhubungan untuk menyiapkan jaksa pengacara negara, karena ini kan perdata,” terangnya.

Sidang perdana kasus ini dijadwalkan pada Rabu, 27 Mei 2025, sesuai surat panggilan dari Pengadilan Negeri Mataram. Azis memahami bahwa gugatan ini merupakan konsekuensi jabatannya sebagai Kepala Dikbud NTB, bukan sebagai pribadi.

“Ini konsekuensi jabatan sebagai kepala dinas di Dikbud NTB ya, bukan secara pribadi atau personal, bukan. Tapi ini kan jabatan yang Kadis Dikbud-nya yang digugat, dan harus saya jelaskan sebagai Kadisdikbud yang sekarang,” pungkasnya.(bul)

Rawan Penipuan Jelang Idul Adha, APPSBI Bentuk Tim Advokasi Untuk Melindungi Peternak

By
ekbisntb.com
-
0
Furkan Sangiang(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Indonesia (APPSBI) mengimbau seluruh peternak di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang marak terjadi menjelang Iduladha. Ketua APPSBI, Furkan Sangiang, menyampaikan bahwa setiap tahun, kerugian akibat penipuan dalam transaksi jual beli sapi bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Furkan menjelaskan bahwa salah satu modus yang paling sering terjadi adalah sapi dibawa keluar dari kandang oleh pembeli tanpa proses pelunasan.

“Mereka hanya memberikan uang muka (DP) dengan janji akan melunasi di hari yang telah disepakati. Namun, pada saat hari H, pembeli justru menghilang tanpa kabar,” ungkap Furkan.

Tak hanya itu, Furkan juga menyoroti kasus oknum pengelola kandang yang membawa kabur uang peternak dalam jumlah besar. “Ini sangat merugikan peternak. Oleh karena itu, kami imbau para peternak untuk mengenal betul siapa pengelola kandangnya, serta pentingnya transparansi keuangan,” tambahnya.

Furkan juga meminta agar peternak tidak memarkir kendaraan sembarangan di sekitar kandang, baik mobil maupun motor, untuk menghindari tindak pencurian. Ia menekankan pentingnya pengamanan ekstra pada malam hari.

Selain itu, ia mengingatkan agar peternak lebih cermat dalam mengecek proses transaksi, terutama transfer bank.

“Banyak kasus bukti transfer yang diedit, dan ini marak terjadi. Juga dalam pembayaran tunai, perlu diperhatikan keaslian uang karena pernah ditemukan uang palsu dalam transaksi,” ujarnya.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, APPSBI telah membentuk tim advokasi untuk membantu para peternak yang menjadi korban penipuan. Furkan juga berharap pemerintah turut berperan aktif dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan di sektor peternakan.

“Kami tidak ingin kasus-kasus seperti ini terus terulang. Semua pihak harus waspada dan bekerja sama agar industri peternakan kita tetap aman dan berkembang,” tutup Furkan.(bul)

Rupiah Menguat Seiring Kekhawatiran Atas Kesehatan Fiskal AS

By
ekbisntb.com
-
0
Penukaran rupiah terhadap dollar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menganggap penguatan nilai tukar (kurs) rupiah seiring kekhawatiran investor atas kesehatan fiskal Amerika Serikat (AS).

“Rupiah dan mata uang Asia pada umumnya menguat terhadap dolar AS yang dimana indeks dolar AS terpantau turun cukup besar pagi ini oleh kekhawatiran akan kesehatan fiskal AS,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Mengutip Xinhua, penurunan peringkat utang pemerintah AS dari Aaa menjadi Aa1 oleh Moody’s akan meningkatkan tekanan ekonomi AS yang tengah menghadapi risiko resesi di tengah peningkatan tarif dan ekspektasi inflasi.

Moody’s menjadikan utang pemerintah dan pembayaran bunga AS sebagai alasan penurunan peringkat tersebut.

Pemerintah dan Kongres AS dinilai gagal untuk membalikkan tren defisit fiskal tahunan yang besar dan kenaikan biaya bunga.

Moody’s memprediksi defisit federal AS akan melebar hingga hampir 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035, naik dari 6,4 persen pada 2024.

Adapun beban utang Federal akan meningkat menjadi 134 persen dari PDB pada 2035, dibandingkan dengan 98 persen pada 2024.

Kekhawatiran atas kondisi fiskal itu semakin membuat prospek ekonomi jangka panjang negara tersebut menjadi kabur.

Federal Reserve Bank of Philadelphia mengungkapkan prospek ekonomi AS tampak lebih suram sekarang dibandingkan tiga bulan lalu.

Menurut 36 forecasters yang disurvei oleh bank tersebut, mereka memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh pada tingkat 1,4 persen pada 2025, turun tajam dari perkiraan pertumbuhan 2,4 persen sebelum perang dagang berkobar.

MarketWatch menilai angka tersebut merupakan kemungkinan capaian paling lambat dalam 16 tahun jika era pandemi COVID-19 dikecualikan.

“Pelemahan dolar pagi ini membalikkan semua kenaikan semalam yang dipicu oleh data ekonomi AS yang lebih kuat seperti klaim pengangguran dan PMI (Purchasing Managers Index). Rupiah berpotensi kembali menguat, namun mungkin terbatas mengingat penguatan yang cukup besar pada rupiah dan kenaikan di pasar saham rentan aksi ambil untung,” ucap Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dia memprediksi kurs rupiah berkisar Rp16.300-Rp16.400 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat pagi di Jakarta menguat sebesar 8 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.320 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.328 per dolar AS. (ant)

Harga Emas Antam Jumat Turun Rp13.000 Menjadi Rp1,910 Juta Per gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat 23 Mei 2025 mengalami penurunan Rp13.000 setelah kemarin mengalami kenaikan Rp8.000. Kini harga emas dibanderol dengan harga Rp1.910.000 per gram dari semula Rp1.923.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke angka Rp1.754.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.005.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.910.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.760.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.615.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.325.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.595.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.362.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.645.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.212.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp462.765.000

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp925.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.850.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.(ant)

LPPI Serahkan 25 Nama Calon Direksi Bank NTB Syariah

By
ekbisntb.com
-
0
H. Wirajaya (kanan), Prof. Asikin (tengah), Prof. Raiduan Mas`ud (kiri)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) telah menyelesaikan tugasnya melakukan penjaringan calon Direksi Bank NTB Syariah.

Sebanyak 25 nama yang akhirnya ditetapkan lolos, dari awalnya 97 pendaftar, mengerucut menjadi 28 orang setelah dilakukan seleksi administrasi. Kemudian difinalkan menjadi 25 nama, yang kemudian diserahkan kepada Tim Panitia Seleksi (Pansel) Bank NTB Syariah. Dengan demikian, total 72 nama calon pendaftar mental dalam seleksi LPPI.

Ketua Pansel, H. Wirajaya Kusuma, dan Sekretaris Pansel, Prof. Riduan Mas`ud, beserta Anggota Pansel, Prof. Zainal Asikin mengumumkan 23 nama tersebut, Jumat, 23 Mei 2025.

Sesuai tahapannya, akan dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada 25 nama ini. Mereka akan dijaring lagi sesuai nilainya. Ada tiga kategori nantinya yang akan menjadi standar hasil penilaian, Disarankan (nilai diatas 80), Dipertimbangkan (nilai 70-79,9), dan Tidak Disarankan (nilai dibawah 70).

“Tidak bisa kita patok berapa banyak yang akan diserahkan namanya ke gubernur. Bisa saja diserahkan Namanya ke pak gubernur itu 9 orang, 7 orang, tergantung nilainya,” kata Wirajaya.

Prof. Riduan Mas`ud menambahkan, yang paling utama dalam pendalaman wawancara nanti, dari calon-calon ini akan digali kesesuaian visi misi memajukan Bank NTB Syariah, dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Kita akan berikan nama – nama yang terbaik semua kepada pak gubernur untuk diajukan mengikuti fit and proper test di OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” tambahnya.

Dipastikan, akhir Bulan Mei 2025 ini, Tim Pansel sudah menuntaskan pekerjaannya melakukan wawancara kepada para calon Direksi Bank NTB Syariah.

“Tanggal 1 Juni, kita sudah serahkan nama-namanya ke pak gubernur. Apapun hasilnya. Rekomendasi akan kita serahkan,” tandasnya.

Ada lima kursi direksi yang akan diisi nantinya. Yaitu, Direktur Utama, Direktur Dana dan Jasa. Direktur Pembiayaan. Direktur Keuangan dan Operasional. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko.(bul)

Dorong Perlindungan KI UMKM

By
ekbisntb.com
-
0
Sinta Aghatia(ekbisntb.com/ist)

DEWAN Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB, mendorong upaya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah dari persaingan tidak sehat.

‘’UMKM perlu dilindungi secara hukum. Literasi dan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual sangat penting agar karya-karya mereka tidak mudah ditiru atau diklaim pihak lain,” kata Ketua Dekranasda NTB, Sinta Agathia di Mataram, saat menerima silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati Kamis 22 Mei 2025.

Sinta mengatakan, perlindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya menyangkut hak cipta melainkan juga mencakup merek, paten, desain industri, hingga indikasi geografis yang dapat meningkatkan nilai jual produk lokal di pasar nasional maupun global.

Dia menekankan agar pelaku ekonomi kreatif bisa memahami pentingnya pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual atas produk-produk yang dihasilkan UMKM.

Dekranasda NTB menjalin sinergi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum NTB untuk melindungi kekayaan intelektual UMKM di NTB.

“Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan UMKM bisa tumbuh kuat dengan produk yang terlindungi dan berdaya saing tinggi,” ucap Sinta.

Lebih lanjut isteri Gubernur NTB tersebut menyampaikan Kekayaan Intelektual komunal menjadi perhatian serius Dekranasda NTB. Kekayaan Intelektual komunal tersebut mencakup ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, serta indikasi geografis.

Sinta mencontohkan produk KI komunal NTB berupa Kain Tenun Mantar, ramuan obat tradisional, varietas lokal bawang merah dari Bima, Burung Koakaok, kopi rarak dari Sumbawa Barat, dan kurma dari Lombok Utara.

Kain Tenun Mantar dan kain tenun Pulau Maringkik sebagai ekspresi budaya tradisional yang merefleksikan keindahan motif lokal dan filosofi hidup masyarakat pesisir dan pegunungan.

Sedangkan, ramuan obat tradisional Suku Sasak dari tumbuhan lokal berupa daun sembung, kunyit, temu lawak, dan akar-akaran yang digunakan untuk mengobati demam, sakit perut, atau mempercepat pemulihan setelah melahirkan sebagai wujud pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Adapun varietas lokal bawang merah Bima dan burung koakaok sebagai sumber daya genetik yang unik. Kedua potensi itu tidak hanya penting bagi keanekaragaman hayati tetapi juga bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat lokal.

Kemudian, kopi rarak dari Sumbawa Barat dan kurma dari Lombok Utara sebagai produk indikasi geografis yang menunjukkan kualitas khas yang hanya bisa tumbuh di tanah NTB dengan iklim dan kondisi geografis tertentu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, mengatakan kekayaan intelektual didorong menjadi alat transformasi ekonomi daerah, bukan hanya untuk melestarikan warisan budaya lokal, tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi khas daerah.

Dia mengajak semua pihak untuk menghargai dan Kekayaan Intelektual lantaran di dalamnya terdapat potensi ekonomi, kekuatan budaya, dan identitas bangsa.

‘’Di balik setiap Kekayaan Intelektual tersimpan kerja keras, dedikasi, dan semangat untuk memberi manfaat. Inilah bukti bahwa ide-ide besar mampu mengubah dunia,’’ pungkasnya.

1...279280281...795Page 280 of 795

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami