spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaEkonomiAPBN Jaga Ketahanan Ekonomi NTB di Tengah Tekanan Global, Sektor Non-Tambang Tumbuh...

APBN Jaga Ketahanan Ekonomi NTB di Tengah Tekanan Global, Sektor Non-Tambang Tumbuh Positif

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada pada jalur yang tepat, berperan vital dalam menjaga ketahanan ekonomi NTB di tengah tekanan global dan nasional.

Meskipun pertumbuhan ekonomi NTB secara agregat melambat pada Triwulan I 2025, sektor non-tambang menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan.

- Iklan -

Kepala Kanwil DJPB NTB, Ratih Hapsari, Jumat, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pertumbuhan ekonomi provinsi ini terkontraksi 1,47% (yoy). Namun, jika komponen pertambangan bijih logam tidak dihitung, ekonomi NTB justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,57%. Kontraksi secara agregat ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan aktivitas produksi di sektor pertambangan, seiring dengan berkurangnya volume ekspor konsentrat dan fluktuasi harga komoditas global.

“Sektor pertanian, perdagangan, serta akomodasi dan makanan-minuman masih menunjukkan ketahanan moderat. Ini ditopang oleh permintaan domestik dan momentum libur keagamaan selama triwulan I,” jelas Ratih.

Ia menambahkan bahwa sektor industri juga menguat secara signifikan seiring dengan mulai beroperasinya smelter.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring libur Tahun Baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I.

Daya beli masyarakat juga tetap terjaga berkat berbagai insentif pemerintah, seperti THR, diskon tarif listrik, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga berhasil menjaga tingkat inflasi di NTB dalam rentang 1% plus minus 1% selama triwulan I.

Memasuki Triwulan II 2025, Hapsah optimistis perekonomian dan fiskal NTB akan terdorong oleh beberapa faktor positif.

“Kebijakan pembukaan blokir anggaran akan memungkinkan percepatan belanja pemerintah, yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Selain itu, harga emas global yang masih relatif tinggi berpotensi meningkatkan ekspor dan pendapatan daerah dari royalti tambang, terutama dari Batu Hijau di Sumbawa Barat.

NTB juga akan memasuki musim panen tembakau (Juni–Agustus), yang diharapkan meningkatkan pendapatan petani, konsumsi lokal, dan penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Percepatan penyaluran Dana Desa, DAK Fisik, serta bantuan sosial seperti PKH dan BPNT juga diperkirakan akan menjaga daya beli masyarakat, khususnya di desa-desa, sekaligus menopang stabilitas ekonomi dan ketahanan fiskal daerah.

Sementara itu, hingga 30 April 2025, kinerja APBN di wilayah NTB menunjukkan progres yang positif. Penerimaan negara telah mencapai Rp1.033,32 miliar atau 24,02% dari target APBN, dengan penerimaan pajak sebesar Rp721,33 miliar (20,30% dari target).

Kinerja positif penerimaan pajak ini didukung oleh kepatuhan wajib pajak badan, karyawan, maupun non-karyawan.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp42,77 miliar (33,08% dari target), didorong oleh masuknya komoditas impor untuk kebutuhan smelter.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp284,04 miliar (45,77% target APBN), bersumber dari berbagai layanan publik dan BLU.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp7.998,89 miliar (29,05% dari pagu APBN). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp1.802,94 miliar, dialokasikan untuk sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan agama.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp6.195,95 miliar (30,87% dari pagu), dengan penyaluran DAU, DBH, Dana Desa, dan DAK fisik yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pemerintah pusat juga telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial di NTB untuk masyarakat rentan, termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai sebesar Rp301,88 miliar, Program Keluarga Harapan sebesar Rp222,43 miliar, Bansos Atensi YAPI sebesar Rp28,15 miliar, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp42,07 miliar.

“APBN terus dioptimalkan perannya sebagai instrumen stimulus perekonomian dan shock absorber dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat NTB,” tandasnya.(bul)

Artikel Yang Relevan

Iklan




Terkait Berdasarkan Kategori

Jelajahi Lebih Lanjut