Beranda blog Halaman 279

Dukung Investasi, Bupati Akan Rutin Lakukan Pertemuan dengan STM

0
Dukung Investasi, Bupati Akan Rutin Lakukan Pertemuan dengan STM
Bupati Dompu, Bambang Firdaus didampingi Pj. Sekda Dompu bersama Kepala Teknik Tambang (KTT) STM dan anggota DPRD Dompu dalam pertemuan di Ruang Rapat Bupati pada, Senin siang.(Suara NTB/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – PT.Sumbawa Timur Mining (STM) menyampaikan laporan perkembangan aktivitas proyek di Hu’u kepada Pemerintah Kabupaten Dompu pada, Senin, 13 April 2026. Selain melaporkan perkembangan aktivitasnya, STM berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah melalui pertemuan rutin setiap tiga bulan untuk mencegah misinformasi.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., di kantornya, Senin (13/4). “Alhamdulillah, tadi STM melaporkan perkembangan aktivitasnya di Proyek Hu’u dan menyampaikan komitmennya untuk tetap melanjutkan kegiatan hingga ke tahap produksi. Ini yang patut kita apresiasi dan dukung,” kata Bambang.

Dalam pertemuan itu, juga disepakati akan ada pertemuan rutin sebagai laporan STM kepada pemerintah. Selain laporan tertulis yang rutin dilakukan selama ini, kedepan STM akan mengadakan pertemuan khusus dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan perkembangan aktivitasnya.

“Dengan demikian, kita mengetahui secara langsung perkembangan aktivitasnya dan bisa mensuport apa yang menjadi kewenangan daerah bagi kelanjutan proyek pertambangan Hu’u,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan yang dipaparkan manajemen STM, saat ini STM memasuki tahap studi kelayakan. Jika tidak ada halangan, masa produksi diperkirakan tahun 2031. Tentu ini akan sangat bergantung pada dukungan semua elemen, termasuk keamanan dan ketertiban.

“Untuk program pemberdayaan, STM tetap komit menjalankannya. Kita juga harus bisa memberikan dukungan agar aktivitas Perusahaan bisa berjalan baik, sehingga target – target usahanya bisa tercapai. Tanpa dukungan semua pihak, target produksi tidak mungkin bisa tercapai,” katanya. (ula)

Polres KSB Monitoring Harga BBM di Tingkat Masyarakat

0
Personel Polres KSB melakukan pemantauan harga BBM di salah satu SPBU di Maluk pada, Senin (13/4).(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam melakukan monitoring harga bahar minyak (BBM) di tingkat masyarakat. Pemantauan dilaksanakan dalam rangka menjaga kondisi kamtibmas di tengah munculnya isu kenaikan harga bahan bakar.

Pemantauan dilakukan dengan cara menyasar stasiun pengisian bahan bakar umum. (SPBU). Seperti yang dilaksakan oleh Polsek Maluk, Senin (13/4). Anggota Polsek yang masuk wilayah lingkar tambang ini, memantau aktivitas proses penjualan minyak di SPBU.

Dari hasil pemantauan di lapangannya itu, Polsek Maluk menyatakan, situasi penjualan BBM dalam keadaan aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat yang melakukan pengisian BBM tetap berjalan normal, tanpa adanya antrean panjang ataupun gejolak yang berarti.

Kasi Humas Polres KSB, Iptu Ardiyatmaja mengatakan, kegiatan monitoring dan pengamanan ini merupakan langkah preventif kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

“Personel kami hadir di lapangan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat,” katanya.

Ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar terkait kebijakan penyesuaian harga BBM.

“Dengan dinamika geopolitik saat ini telah memicu banyak spekulasi akan naiknya harga BBM. Tapi kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang ini, hal itu belum terjadi,” tegas Ardi.

Ia meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu-isu terkait harga BBM. “Mayarakat harus mengutamakan kondusifitas. Jangan mudah terpengaruh isu,” sambungnya.

Ardi selanjutnya menambahkan, jajaran Polres KSB akan terus melakukan pemantauan secara berkala di seluruh SPBU di wilayah KSB.

Dengan adanya kehadiran aparat kepolisian di lapangan, sambung Ardi, diharapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, khususnya dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM.(bug)

Tekan Kebocoran PAD, Retribusi Parkir akan Gunakan Non Tunai

0
Seorang juru parkir di Pasar Senggol, Kota Bima sedang mengatur kendaraan yang akan keluar. Pemkot Bima akan menerapkan parkir non tunai untuk menekan kebocoran PAD.(Suara NTB/hir)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima menyiapkan penerapan sistem parkir digital atau nontunai mulai 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor retribusi parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima, Is Fahmi, melalui Pejabat Fungsional Sarana dan Prasarana, Amir Ma’ruf mengatakan arah pengelolaan parkir di Kota Bima akan menuju digitalisasi. Tahap awal pada 2026, difokuskan pada pendataan seluruh titik parkir, baik yang memiliki izin maupun yang belum memiliki legalitas.

“Kita sebenarnya ada arah mau ke digitalisasi untuk parkir. Kita memulai tahun ini, langkah awalnya kita mengidentifikasi dulu parkir-parkir itu yang legal dan ilegal,” ujarnya, Senin (13/4).

Pendataan tersebut akan diikuti dengan pengawasan dan penertiban juru parkir sebagai bagian dari tahap awal sebelum sistem digital diterapkan secara menyeluruh.

Menurut Amir, sistem parkir di Kota Bima ditargetkan beralih ke sistem nontunai seperti yang telah diterapkan di Kota Mataram. Namun, perubahan sistem tersebut membutuhkan penyesuaian regulasi daerah yang saat ini masih mengatur sistem manual.

“Maunya kita ke nontunai atau digital. Digitalisasi itu adalah prasarananya nanti untuk sistemnya sendiri, yang pertama kita harus merubah sistem dari aturannya itu sendiri, karena Perda Nomor 7 tahun 2018 itu masih kita menganut manual dan juga tunai,” jelasnya.

Ia mengakui, sistem manual yang masih digunakan saat ini berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan. Hal itu terjadi karena setoran dari juru parkir tidak selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pembayaran non tunai yang direncanakan terintegrasi dengan perbankan, Dishub ingin memangkas rantai penyetoran pendapatan yang selama ini cukup panjang.

“Kalau manual kan ke kantor dulu, dari juru parkir ke juru pungut, juru pungut ke bendahara penerima, bendahara penerima ke keuangan BPKD, penyetorannya ke bank. Jadi banyak langkah-langkahnya itu. Kita ingin memotong atau memangkas itu sebenarnya,” katanya.

Terkait skema penghasilan bagi juru parkir yang masih dalam tahap perhitungan, ia menjelaskan bahwa pola yang direncanakan berupa sistem persentase berdasarkan jumlah setoran.
Amir menambahkan, rancangan aturan baru sebenarnya telah diajukan sejak 2025. Namun, pembahasannya belum berlanjut hingga ke panitia khusus DPRD, karena adanya refocusing anggaran.

“Yang dirancang untuk tahun 2025 sudah kita ajukan aturan baru itu sebenarnya, tapi akibat refocusing anggaran jadi tidak sampai ke pansus Dewan,” ujarnya.

Meski demikian, Dishub tetap melanjutkan harmonisasi aturan dengan menjadikan Kota Mataram sebagai daerah percontohan penerapan sistem parkir digital. Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta menekan potensi kebocoran PAD dari sektor retibusi parkir. (hir)

Kementerian PKP Turun Cek Lokasi KNMP

0
Area pesisir di Kelurahan Tanjung menjadi salah satu lokasi yang akan disurvei oleh Kementerian KKP sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).(Suara NTB/hir)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Potensi wilayah pesisir di Kota Bima mulai dipetakan sebagai calon lokasi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Tim survei dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turun langsung melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan sebagai tahap awal penilaian kelayakan kawasan nelayan di daerah tersebut.

Ketua Tim Survei dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Taufiq Budiman Atmamiharja, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut difokuskan pada pengumpulan data faktual di lapangan. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan identifikasi dan verifikasi secara langsung terhadap potensi wilayah pesisir yang dinilai layak untuk dikembangkan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih.

Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan tidak hanya terkait kondisi fisik kawasan pesisir, tetapi juga mencakup kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan.

“Melalui kegiatan survei ini, tim berupaya mengumpulkan data dan informasi komprehensif terkait kondisi sosial, ekonomi, serta infrastruktur pendukung di kawasan nelayan,” katanya pada, Senin (13/4).

Selain kondisi lapangan, kesiapan pemerintah daerah turut menjadi indikator penting dalam penilaian mulai dari kebijakan, kesiapan lintas sektor, hingga komitmen terhadap pengembangan kawasan nelayan secara berkelanjutan.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional tersebut, sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan dan perikanan. “Pemerintah Kota Bima memiliki komitmen kuat dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan, diharapkan program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat nelayan dalam jangka panjang.

Menurut dia,program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional yang mendorong pembangunan kawasan nelayan secara terintegrasi. Pengembangannya mencakup penataan permukiman nelayan, peningkatan sarana perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan usaha berbasis hasil kelautan dan perikanan.

Hasil identifikasi lapangan selanjutnya akan menjadi dasar bagi KKP dalam menentukan wilayah pesisir yang memenuhi kriteria sebagai lokasi pengembangan KNMP di Kota Bima. Penetapan lokasi juga mempertimbangkan kesiapan daerah serta potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Sebagai daerah pesisir, Kota Bima memiliki sejumlah kawasan dengan aktivitas perikanan tangkap yang cukup masif. Beberapa kelurahan yang dikenal sebagai kantong nelayan antara lain Kelurahan Kolo, Jatibaru, Jatibaru Timur, dan Melayu di Kecamatan Asakota, serta Kelurahan Tanjung di Kecamatan Rasanae Barat. Di wilayah-wilayah tersebut, sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan, mulai dari nelayan tradisional hingga pengolahan hasil tangkapan ikan skala rumah tangga.

“Kelurahan Kolo menjadi salah satu pusat aktivitas nelayan yang paling menonjol di Kota Bima,” sebutnya.

Kelurahan Melayu dan Tanjung turut berperan dalam menopang ekonomi berbasis kelautan di Kota Bima. Selain aktivitas penangkapan ikan lanjutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga terlibat dalam perdagangan hasil laut dan usaha kecil berbasis perikanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat pesisir, sehingga program pengembangan seperti Kampung Nelayan Merah Putih dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. (hir)

519 Hektar Perhutanan Sosial akan Ditanami Pohon Sengon

0
Deddy Heriwibowo. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan akan segera melakukan revitalisasi terhadap 519 hektar lahan Perhutanan Sosial (PS) yang beralih fungsi untuk tanaman jagung. Perhutanan social ini akan dibangun pohon sengon. “Kita akan siapkan bibit sengon yang dipelihara dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita ketemukan dengan off taker sengon dan mereka siap menerima beberapa pun produksinya,” Kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, Senin, 13 April 2026.

Deddy melanjutkan, selain tanaman keras seperti sengon, pemerintah pusat juga akan mengintervensi dari tanaman jenis buah-buahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara pemerintah provinsi nantinya akan mengambil peran sebagai pengamanan dan pengawasan melalui KPH.

“Pelaksanaannya kita lakukan tahun ini juga dan untuk penanamannya akan kita lakukan serentak pada bulan September mendatang dan akan kita bagi ke masing-masing kelompok,” ujarnya.

Berdasarkan data lanjut Deddy, ada sekitar 15 kelompok yang akan menerima program tersebut dengan luas areal tanam perdana sekitar 504 hektar. Di lokasi itu nantinya akan dilakukan penanaman sengon sebanyak 160.000 bibit dalam mendukung program unggulan daerah Sumbawa Hijau Lestari.

“Selain sengon nanti ada juga bibit MPTS dari pemerintah pusat dan masyarakat yang memelihara dan mendapatkan hasil dari program perhutanan sosial tersebut,” ucapnya.

Ia melanjutkan, di dalam skema PS tersebut, masyarakat memang diberikan hak kelola, namun tetap wajib mempertahankan tegakan pohon sebagai tanaman pokok. Pemanfaatan yang diperbolehkan adalah hasil hutan bukan kayu melalui sistem tumpang sari seperti palawija atau tanaman lain di bawah tegakan pohon.

“Tidak dianjurkan jagung. Jagung itu butuh lahan terbuka, sehingga pohon ditebang. Padahal kawasan ini statusnya hutan produksi, tanaman kayu harus tetap hidup,” jelasnya.

Program rehabilitasi 519 hektar PS ini, juga akan diintegrasikan dengan gerakan Sumbawa Hijau Lestari, yang dilakukan Pemda Sumbawa. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga alam dan hutan termasuk akan memaksimalkan fungsi satgas pengamanan hutan yang sudah terbentuk.

“Kami berharap, melalui intervensi pusat dan pengawasan ketat seluruh kawasan PS kembali berfungsi sebagai hutan produksi sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tanpa merusak hutan,” tukasnya. (ils)

Pembangunan KDKMP di 75 Lokasi Belum Punya Lahan

0
E. S. Adi Nusantara.(Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 75 titik atau lokasi yang belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sementara, dua lokasi pembangunan gerai sudah rampung.

“Jadi, terhadap 75 desa yang belum memiliki lahan tetap akan menjadi atensi, sehingga realisasi pembangunannya bisa segera dilakukan,” kata Kadis KUKMindag Kabupaten Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, Senin, 13 April 2026.

Faktor utama yang menjadi penghambat percepatan program tersebut, persoalan lahan. Bahkan saat ini yang masih berproses ada sekitar 64 titik dan ada tiga titik yang lahannya bermasalah dan saat ini masih dalam upaya penyelesaian.

“Aset milik pemerintah provinsi dan Kementerian/Lembaga yang ada di daerah juga kita surati untuk permohonan lahan, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban,” ujarnya.

Adi melanjutkan, persoalan lain yang ditemukan di lapangan yakni ada lahan dan luasnya sudah sesuai persyaratan tetapi posisinya tidak strategis. Artinya, lokasi pembangunan gerai terdekat tidak berada di dekat pemukiman masyarakat sehingga menjadi pertimbangan lebih lanjut.

“Jadi, ada lokasi yang kita anggap layak baik dari segi kontur tanah dan luas yang dibutuhkan sesuai, tetapi lokasi jauh sekitar 2 kilometer dari permukiman penduduk itu juga tidak disetujui oleh PT. Agrinas,” ucapnya.

Pemerintah pun tetap mengupayakan untuk pembangunan gerai KDKMP tersebut, bisa tuntas di pertengahan tahun 2026. Pihaknya saat ini tengah mempercepat untuk pembangunan gerai KDKMP di beberapa desa yang saat ini terus berproses pembangunannya.

“KDKPM di 64 titik (desa) pembangunannya terus berproses dan kami berharap sebelum pertengahan tahun 2026 bisa diresmikan dan langsung beroperasi,” timpalnya.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah melakukan pelatihan terhadap 330 pengurus KMP se-Kabupaten Sumbawa pada akhir tahun 2025 lalu. Pelatihan itu dibagi dalam tiga wilayah, yakni di wilayah Timur, dalam Kota Sumbawa, dan wilayah Barat dan mereka sudah siap untuk bekerja.

“Semua pengurus KDKMP sudah kita latih dan mereka sudah siap untuk bekerja tinggal proses pembangunan Gerai untuk operasionalnya saja yang belum,” tukasnya.(ils)

Pertunjukan Megah Disiapkan untuk Pembukaan GT World Challenge Asia

0
Priandhi Satria (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Tahun ini menjadi tahun kedua Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika sebagai host ajang GT World Challenge Asia. Selaku penyelenggara, Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) siap menyuguhkan sambutan yang berbeda kepada para pembalap, tim, dan penonton yang hadir nantinya.

MGPA akan menggelar petunjukan megah dengan mengangkat kekayaan alam dan budaya kawasan Sunda Kecil (Bali, NTB, dan NTT) pada Opening Ceremony GT World Challenge Asia 2026, Minggu (3/5/2026) mendatang.

“Seremoni pembukaan ini menjadi momen penting, bukan sekadar pembuka rangkaian balap saja. Tapi juga sarana memperkenalkan budaya lokal NTB dan nusantara secara luas kepada para pembalap dan tim mancanegara yang mendominasi sebagai peserta GT World Challenge Asia tahun ini,” ungkap Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, dalam keterangnya, Senin (13/4/2026).

Sirkuit Mandalika tidak hanya menjadi tuan rumah ajang balap internasional seperti GT World Challenge Asia saja. Namun, juga panggung strategis untuk menampilkan identitas Indonesia kepada dunia, sehingga di setiap momen akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk terus mengenalkan Indonesia kepada dunia

Pelaksaan opening ceremony GT World Asia itu nantinya akan dikemas secara profesional. Dalam hal ini MGPA berkolaborsi dengan pihak ketiga yang profesional dan berpengalaman di bidang kreatif dan produksi pertunjukan. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan bisa menghadirkan sajian berstandar internasional. Namun tetap mengedepankan kekuatan budaya lokal.

“Dalam visual yang kuat dan mudah dikenali, deretan simbol seperti Gunung Rinjani, Gunung Tambora, kuda, kerbau, hiu paus, komodo hingga elemen khas seperti Uma Lengge dan ogoh-ogoh Bali akan ditampilkan dalam desain artistik yang terintegrasi,” jelasnya.

Seluruh elemen tersebut, lanjut Priandhi, akan dirangkai menjadi narasi visual tentang Indonesia dengan atraksi budaya menjadi kekuatan utamanya. Kesenian seperti peresean, gendang beleg serta tari kecak dikolaborasikan dengan musik tradisional lintas daerah yang dinamis dan energik. Perpaduan unsur tradisional dan sentuhan modern tersebut diharapkan bisa menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya atraktif, tetapi juga komunikatif bagi audiens internasional.

Kemegahan opening ceremony menjadi langkah penting dalam menyambut dominasi peserta asing di ajang GT World Challenge Asia kali ini. Yang berarti pula peluang besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan budaya nusantara. Sekaligus menunjukkan keramahan masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah.

“Jadi opening ceremony GT World Challenge Asia 2026 nantinya tidak hanya sekadar pembuka balapan saja. Tetapi juga instrumen diplomasi budaya. Bahwa di tengah kompetisi global, Indonesia hadir tidak hanya dengan performa, tetapi juga dengan identitas yang kuat dan berkarakter,” tegasnya kembali. (kir)

18 SPPG di Lobar Kembali Beroperasi

0
18 SPPG di Lobar Kembali Beroperasi
Satgas MBG Lobar turun memantau ke SPPG beberapa waktu lalu. 18 SPPG di Lombok Barat yang sempat dihentikan sementara, kembali beroperasi. (Suara NTB/dok)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut suspend atau pemberhentian operasional sementara 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Barat. Pencabutan suspend ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tim BGN. SPPG-SPPG ini dinilai layak beroperasi kembali karena telah memenuhi ketentuan baik dari SLHS maupun IPAL.

Berdasarkan surat pencabutan pemberhentian operasional sementara dari Kepala BGN melalui Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan, S.IP., M.Han., tertanggal 9 April 2026 menyampaikan berdasarkan hasil verifikasi, SPPG di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dinyatakan layak untuk beroperasi kembali.

Penilaian tersebut didasarkan pada terpenuhinya persyaratan utama, yaitu yayasan/mitra telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi NTB dan/atau telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar BGN.

“Dengan diterbitkannya surat ini, status pemberhentian sementara operasional SPPG terlampir dinyatakan dapat beroperasi kembali untuk melaksanakan pelayanan pemenuhan gizi sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlaku,dengan tetap menjamin kualitas gizi dan standar keamanan pangan,” terang

Rudi Setiawan dalam surat tersebut menyebutkan, surat ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan dan menjadi dasar resmi bagi SPPG terlampir untuk melanjutkan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bedasarkan surat itu, 18 SPPG di Lobar yang dicabut suspend-nya. Di antaranya SPPG Batulayar, SPPG Batulayar Senteluk 2, SPPG Gerung Utara 2, SPPG Kebon Ayu, SPPG Kediri, SPPG Mesanggok, SPPG Lelede, SPPG Montong Are, SPPG Rumak, SPPG Rumak 2, SPPG Kuripan selatan, SPPG Bagik Polak, SPPG Bajur, SPPG Telaga Waru, SPPG Lembar, SPPG Lembar Selatan 4, SPPG Duman 3, dan SPPG Golong.

Sementara itu, Asisten I sekaligus Ketua Satgas MBG Lobar H. Saepul Ahkam membenarkan jika 18 SPPG tersebut telah dicabut suspend-nya. “Betul (dicabut Suspen) kemarin. Alhamdulillah jadi angin segar buat penerima manfaat,” kata Ahkam.

Dengan beroperasinya kembali SPPG ini maka penerima manfaat pun bisa menarima MBG. Terdapat Puluhan ribu penerima manfaat kembali bisa menerima MBG. (her)

Sepi Penonton, ITDC Coret ARRC dari Kalender Event di Sirkuit Mandalika

0
Sirkuit Mandalika

Praya (ekbisntb.com) – Keputusan strategis diambil InJourney Tourism Develepment Corporation (ITDC) dengan mencoret ajang Asia Road Race Championship (ARRC) dari kalender event olahraga yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika mulai tahun 2026 ini. Rendahnya animo penonton di ajang tersebut menjadi salah satu alasan utamanya.

ITDC ingin fokus menyelenggarakan event olehraga yang bisa mendatangkan penonton dalam jumlah banyak. Keputusan tersebut menjawab spekulasi yang berkembang di media terkait tidak masuknya Sirkuit Internasional Mandalika dalam daftar venue penyelenggaraan ajang ARRC tahun 2026 ini. Di mana di tahun sebelumnya Sirkuit Internasional Mandalika menggelar seri keempat ajang balap roda dua paling bergengsi di kawasan Asia tersebut.

“Setelah melalui proses evaluasi strategis secara menyeluruh bersama para pemangku kepentingan, ITDC bersama Two Wheels Motor Racing (TWMR)-penyelenggaraan ARRC, menyepakati bahwa Pertamina Mandalika International Circuit tidak akan menjadi bagian dari kalender ARRC tahun 2026,” sebut Vice President Corporate Secretary ITDC I Gusti Ngurah Agung Dwipramana, dalam keterangnya kepada Suara NTB, Senin (13/4/2026).

Ia menegaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil peninjauan berkala. Ini demi memastikan setiap penyelenggaraan event di kawasan The Mandalika khususnya Sirkuit Mandalika, tetap selaras dengan arah pengembangan kawasan. Dalam artian, setiap event yang diselenggarakan harus bisa memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pihak.

“Dalam proses evaluasi tersebut turut menjadi perhatian bahwa tingkat animo penonton terhadap ARRC di The Mandalika masih relatif terbatas. Sehingga belum sepenuhnya mendukung terciptanya keberlanjutan penyelenggaraan event secara optimal,” ujarnya.

Dalam hal ini ITDC akan lebih memprioritaskan menyelenggarakan event berkelas internasional yang dinilai berpotensi kuat. Guna mempertegas posisi kawasan sebagai destinasi Indonesia’s Premier Sportainment Destination unggulan. Sekaligus mendorong multiplier effect yang berkelanjutan bagi perekonomian daerah.

Sejalan dengan strategi pengembangan yang dilakukan ITDC, kawasan The Mandalika tetap akan menjadi tuan rumah berbagai event internasional. Diantaranya GT World Challenge Asia hingga MotoGP.

ITDC tidak menutup peluang bagi terselenggaranya ajang ARRC di masa yang akan datang. “Kami juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dengan TWMR serta tetap membuka peluang kerja sama di masa mendatang. Seiring dinamika strategi masing-masing pihak,” tandasnya. (kir)

Jaring Burung, Tameng Sederhana Selamatkan Panen Padi

0
Jaring Burung, Tameng Sederhana Selamatkan Panen Padi
Petani di Lombok Timur memasang jaring burung di tanaman padinya. (Suara NTB/rus)

Hamparan sawah yang menguning keemasan di Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur kini tampak banyak yang berbeda. Di antaranya terbentang jaring-jaring biru tipis yang melindungi bulir padi dari ancaman koloni burung yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para petani.

SORE itu, Gupran berdiri di pematang sawah miliknya. Pengalaman musim tanam sebelumnya jadi pelajaran berharga buatnya. Sebelum menggunakan jaring, ia harus siaga penuh di tengah sawah menunggu dan mengusir setiap burung yang hinggap. Perbedaannya jelas: sawah tanpa jaring tampak gundul, bulir-bulir padi raib dimakan burung.

“Dulu, kami hanya mengandalkan orang-orangan sawah. Sekarang, burung sudah tidak takut lagi,” ujar Gupran sambil tersenyum tipis mengenang masa-masa sulit sebelum jaring digunakan.

Ribuan burung datang dalam sekali serangan. Mereka hinggap bergelombang, menghabiskan bulir padi dari pagi hingga sore. Dalam sehari penuh, satu hektar sawah bisa kehilangan hasil hingga 1 ton padi.

“Normalnya, satu hektarE menghasilkan 12 ton. Kalau tidak pakai jaring, hanya dapat 10 ton,” jelasnya.

Dengan harga gabah sekitar Rp600 ribu per kuintal, kerugian akibat serangan burung bisa mencapai Rp6 juta per hektarE dalam satu musim tanam. Angka yang cukup besar untuk petani kecil seperti dirinya.

Jaring pelindung hadir sebagai solusi. Dipasang saat tanaman mulai mengeluarkan bunga hingga masa panen—sekitar satu bulan—jaring ini mampu melindungi padi hingga 100 persen dari serangan burung. Tak ada satu bulir pun yang terbuang sia-sia.

Untuk lahan seluas 1 hektare, petani perlu mengeluarkan biaya sekitar Rp5 juta. Namun, jaring tersebut bisa dipakai hingga lima kali musim tanam. Gupran menghitung, investasi ini jauh lebih menguntungkan dibanding kehilangan hasil panen setiap musim.

“Jaringnya bisa dipakai tiga sampai empat musim tanam. Dikurangi biaya yang hilang karena serangan burung, petani masih untung,” hitungnya.

Yang menarik, jaring ini tidak mengganggu aktivitas penyemprotan pestisida. Petani tetap bisa merawat tanaman seperti biasa tanpa harus membuka jaring berkali-kali.

Gupran mengungkapkan bahwa tidak ada jenis padi yang kebal terhadap burung. Dulu, burung paling menyukai varietas IR64. Kini, varietas Ciherang yang banyak ditanam petani juga menjadi buruan utama.

“Beda suku, tapi semua dimakan burung. IR64 paling banyak disuka dulu, sekarang Ciherang juga sangat diburu,” tuturnya.

Meski jaring terbukti efektif, Gupran berharap ada perhatian lebih dari pemerintah. Investasi awal Rp5 juta per hektare masih terasa berat bagi sebagian petani kecil.

“Kami harap bisa dibantu untuk melindungi tanaman. Ini bukan hanya soal hasil panen, tapi juga ketahanan pangan kita bersama,” pungkasnya.

Dengan jaring burung yang mulai banyak diadopsi, para petani Tanak Gadang kini bisa bernapas lega. Sawah-sawah yang dulu sering gundul akibat serangan koloni burung, kini kembali menjanjikan panen melimpah—tanpa satu butir padi pun terbuang sia-sia.

Seperti kata Gupran di akhir perbincangan, “Sekarang, kami tidur lebih tenang. Burung boleh terbang bebas, tapi padi kami aman.” (rus)