Beranda blog Halaman 278

Pengiriman Ternak ke Jabodetabek Masih Terkendali

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilham. (Suara NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ilham, SP., mengungkapkan pengiriman hewan ternak untuk kebutuhan kurban ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dipastikan masih terkendali. Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan pengiriman hewan kurban di tahun 2026, mencapai 2.500 ekor. Akan tetapi, ternak yang dikirim baru mencapai 50 persen.

“Kita targetkan pengiriman ternak ini paling lambat sepekan sebelum pelaksanaan Iduladha. Setelah itu kita akan hentikan selama sebulan untuk evaluasi pengiriman ternak keluar daerah,” ungkap Ilham, SP., Selasa (14/4) kemarin.

Ilham mengaku, pengiriman ternak untuk kebutuhan hewan kurban ke Jabodetabek diatur, agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Pengaturan itu juga dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. “Kita tetap bangun koordinasi. Makanya kita atur pengiriman ternak dari Dompu juga agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan yang dapat merugikan bagi peternak dan pengusaha tenak kita,” katanya.

Kuota pengiriman hewan ternak ke luar daerah untuk Kabupaten Dompu selama 2026 sebanyak 13.500 ekor. Sejak Januari hingga April telah dikirim mencapai 5 ribu ekor. “Kita pastikan semua ternak potong yang kita kirim ke luar sudah cukup umur dan sehat. Bebas dari segala penyakit,” ungkapnya.

Terkait penumpukan mobil pengangkut hewan ternak di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Ilham mengatakan, ternak itu berasal dari Pulau Sumbawa dan Kabupaten Dompu. Ia membantah terjadinya penumpukan melainkan terjadinya antrian kapal. “Sejauh ini kita terima laporannya masih aman. Itu belum kategori menumpuk, tapi antri kapal,” katanya. (ula)

Sumbawa Komitmen Jadi Sentrum Ketahanan Pangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot berfoto bersama usai kegiatan diseminasi exit strategy project the Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) Tahun 2026 pada, Selasa (14/4).(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, menegaskan komitmennya menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai sentrum ketahanan pangan melalui program Exit Strategy Project The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) yang difokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah.

“Program UPLAND pengembangan bawang merah ini merupakan program unggulan, sehingga kita berharap ratusan hektar lahan yang kita siapkan untuk tahun 2026 juga bisa terealisasi,” kata Bupati usai membuka kegiatan diseminasi exit strategy project the Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) Tahun 2026, pada,Selasa (14/4).

Program UPLAND diharapkan bisa sejalan dan saling mendukung dengan program Sumbawa Hijau Lestari. Sinergi ini dinilai penting dalam mendorong pengembangan sektor pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, melainkan juga keberlanjutan lingkungan.

“Diversifikasi komoditas menjadi langkah strategis, tidak berfokus pada tanaman jagung dan padi, tetapi pengembangan tanaman perkebunan bernilai ekonomi seperti porang dan jenis buah-buahan,” ucapnya.

Pemerintah juga akan terus mendorong pola tanam yang lebih berkelanjutan dan bernilai jangka panjang. Bahkan jika dibandingkan, hasil tanaman keras seperti kemiri atau sengon bisa memberikan manfaat ekonomi hingga puluhan bahkan ratusan kali dalam satu kali tanam.

“Tanaman keras yang memiliki nilai ekonomis tinggi akan sangat memberikan dampak bagi masyarakat dan bisa dirasakan hingga generasi berikutnya,” ujarnya.

Jarot menyoroti tantangan dalam budidaya tanaman jagung yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi dengan biaya produksi yang besar. Menurut dia, diperlukan inovasi dan kolaborasi untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
“Diversifikasi produk pertanian harus menjadi atensi, sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan padi dan jagung karena hasil yang didapatkan juga tidak terlalu besar,” terangnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa ini, berharap sinergi antara Pemkab Sumbawa dengan seluruh pihak yang terlibat dalam program UPLAND dapat terus diperkuat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim dan stakeholder yang telah bekerja sama sejak tahun 2021 dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di daerah.

“Semoga kontribusi yang telah diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ke depan kita dapat menghadirkan model kerja sama baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” tukasnya. (ils)

Penanganan Ruas Jalan Batudulang- Tepal Alami Deviasi Positif

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Suharmaji Kertawijaya. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengklaim penanganan ruas jalan Batudulang-Tepal mengalami deviasi positif. Proyek dengan anggaran senilai Rp83 miliar dikerjakan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD)

“Proyek ini dikerjakan 115 hari progres fisiknya mencapai sekitar 8 persen, meski kecil tetapi kami anggap realisasi ini masih positif sekitar 1,09 persen dari target pengerjaan yang ditetapkan di dalam kontrak,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, kepada Suara NTB, Selasa (14/4).

Capaian 8 persen tersebut lanjut Suharmaji, karena masih dalam tahap pengeprasan tebing. Di proses pengeprasan tersebut, banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya faktor cuaca, karena rekanan hanya bisa bekerja hanya sampai 12.00 WITA.

“Hujan masih terus terjadi di wilayah tersebut, sehingga untuk tahap pengeprasan menjadi terkendala. Kami juga harus memikirkan keselamatan pekerja dan alat berat karena medannya cukup sulit,” ujarnya.

Proyek yang ditargetkan rampung bulan November 2026 tersebut,terus berjalan dengan sisa waktu pekerjaan sekitar 330 hari. Sisa waktu sekitar 225 hari itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengejar target yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Kami akan terus berupaya mengejar target tersebut, terutama mempercepat pengeprasan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan dan keamanan pengerjaan bisa aman,” ucapnya.

Pemerintah juga meminta kepada kontraktor pelaksana untuk bisa memperhatikan beberapa titik rawan seperti tikungan dan tanjakan. Hal itu menjadi atensi, karena Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, memberikan syarat khusus bahwa tanjakan tidak boleh lebih dari 20 persen.

“Kondisi ruas jalan dari Batudulang- Punik banyak sekali tanjakan yang melebihi standar ada yang 30 persen bahkan di beberapa titik ada yang 50 persen, sehingga itu harus menjadi atensi,” tegasnya.

Ruas Jalan Batudulang–Tepal merupakan bagian penting dari prioritas pembangunan infrastruktur daerah. Dari total panjang ruas sekitar 27 kilometer yang sudah ditangani baru 14,2 kilometer dan penanganan yang dilakukan saat ini sepanjang 8,1 kilometer.

“Jadi, secara total ruas jalan yang sudah ditangani sekitar 22,3 kilometer. Sisanya ada sekitar 5 kilometer masih dalam kondisi bagus aspalnya mulai dari Punik sampai Akse Brang Petang yang dilaksanakan pada tahun 2023 lalu,” ujarnya.

Anggaran pembangunan jalan untuk IJD ini mencapai Rp2,8 triliun. Ia mengklaim Kabupaten Sumbawa menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi NTB, yang memperoleh program ini dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani pada 22 Desember 2025 mencapai Rp83 miliar.

“Anggaran itu terdiri dari Rp83 miliar untuk pekerjaan konstruksi dan Rp2,9 miliar untuk konsultan dengan masa kontrak hingga 16 November 2026. Secara keseluruhan, total anggaran multiyears untuk ruas jalan wilayah selatan mencapai Rp385 miliar,” tukasnya. (ils)

840 Calon Jemaah Haji Lobar Terbagi dalam Tiga Kloter

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Calon jemaah haji Lobar akan berangkat kloter pertama ke tanah suci Makkah pada 23 April 2026. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Sebanyak 840 Calon jemaah Haji Lombok Barat (Lobar) akan diberangkatkan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Ratusan calon jemaah haji ini akan diberangkatkan dalam tiga kelompok terbang (kloter). Pemberangkatan perdana pada tanggal 23 April 2026.

Pemkab Lombok Barat menggelar silaturahmi dengan ratusan Calon jama’ah haji di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Selasa (14/4/2026). Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji Provinsi NTB H. Lalu Muhammad Amin, bersama Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj. Nurul Adha serta Jajaran.

Kakanwil Kementerian Haji NTB menyampaikan bahwa jumlah keseluruhan calon jemaah haji Lombok Barat sebanyak 840 orang yang dibagi menjadi tiga kloter.

Pihaknya telah melakukan penguatan dan persiapan final keberangkatan jemaah. Seperti pengarahan teknis sampai jadwal keberangkatan dari dari rumah, sudah dijadwalkan semua.

Semua fasilitas bagi jemaah pun telah disiapkan pihaknya, seperti koper dan baju seragam. “Alhamdulillah kita dapat support dari pemerintah kabupaten Lombok Barat. Jemaah kita sudah siap,” terangnya.

Banyak hal yang berbeda pada pemberangkatan jemaah tahun ini. Di antaranya persiapan dilakukan lebih awal sehingga jemaah lebih rapi. Bimbingan manasik jauh-jauh hari sudah dilakukan. Termasuk vaksin dan pemeriksaan kesehatan semua jemaah.

Selain itu, pihaknya mencatat jemaah yang mengalami sakit ringan hingga berat. Bagi jemaah Lansia, diberikan fasilitas yang lebih. Tahun ini calon jemaah haji yang tertua tercatat berumur 89 tahun.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan pihak Pemkab mendukung Kantor Kementerian Haji dalam pemberangkatan calon jemaah haji.

Pihaknya mendorong memperbanyak manasik dan persiapan calon jemaah haji. Terlebih jemaah Lombok Barat ini dijadwalkan berangkat kloter pertama.

“Jadi adaptasi di Makkah yang akan panjang terus nanti ibadah utamanya di ujung. Jangan sampai memperbanyak ibadah sunnah tapi lupa kewajiban pada puncaknya nanti,” sarannya. (her)

OJK Permudah Masyarakat Miliki Rumah, REI NTB: Angin Segar Sektor Properti

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hery Athmaja (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melonggarkan aturan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dengan memberikan kelonggaran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki hutang dibawah Rp1 juta di bank, dapat mengajukan utuk kredit perumahan (KPR).

Kebijakan baru dari pimpinan baru OJK ini disambut sangat positif oleh kalangan pengembang perumahan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini dinilai membuka peluang lebih luas bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, untuk mengakses pembiayaan perumahan.

“Ini angin segar bagi pengembang dan solusi buat masyarakat yang terkendala SLIK OJK terkait pinjaman online dibawah Rp1 juta,” kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTB, Hery Athmaja, di Mataram, Selasa, 14 April 2026. Ia menilai kebijakan baru ini sebagai terobosan penting yang selama ini dinantikan para pengembang.

“Ini kan OJK sudah membuka peluang cukup bagus. Ini menarik bagi pengembang. Sangat bagus untuk pengembangan teman-teman yang sebelumnya memang banyak terkendala,” ujarnya.

Hery menjelaskan, selama ini banyak calon konsumen yang terhambat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akibat catatan kredit bermasalah dalam SLIK, meskipun nilainya relatif kecil.

“Yang kecil-kecil itu ada yang Rp12 ribu, ada yang Rp229 ribu. Itu masuk kolektibilitas 5. Sebenarnya bisa dilunaskan, tapi kadang karena sistem online, ada yang lupa password, HP hilang, atau email bermasalah, jadinya tetap terkendala SLIK,” jelasnya.

Menurutnya, kendala administratif seperti itu kerap menjadi penghambat utama masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan, meskipun secara kemampuan finansial mereka layak.

Dengan kebijakan baru ini, Hery optimistis pasar perumahan, khususnya di NTB, akan semakin berkembang karena basis konsumen menjadi lebih luas.
“Kalau sekarang sudah terbuka, yang permasalahan di bawah Rp1 juta itu sudah boleh. Otomatis pasar akan semakin melebar,” katanya.

Di sisi suplai, Hery memastikan ketersediaan rumah masih cukup untuk memenuhi potensi peningkatan permintaan. Sejumlah pengembang di NTB disebut masih memiliki stok rumah siap huni, serta terus melakukan pembangunan secara bertahap.

“Masih ada teman-teman yang ready stock, ada yang rajin bangun. Kami optimistis,” ujarnya.

Ia pun memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan OJK yang dinilai responsif terhadap kondisi di lapangan.

“Apresiasi sangat luar biasa. Ini informasi yang sangat menarik bagi kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan melalui penguatan kebijakan SLIK, OJK melakukan terobosan agar masyarakat. Khususnya, pelaku UMKM dan MBR, lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan properti atau KPR. Kebijakan terbaru menetapkan bahwa informasi yang ditampilkan dalam laporan SLIK hanya kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta.

Selain itu, OJK mempercepat proses pembaruan data pelunasan pinjaman. Jika sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama, kini status pelunasan di SLIK wajib diperbarui paling lambat tiga hari kerja setelah utang dilunasi. Kebijakan ini ditargetkan terimplementasi penuh pada Juni 2026. (bul)

MGPA Kirim Dua Wakilnya di Ajang ARRC 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Priandhi Satria (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Meski tidak lagi menjadi penyelenggara ajang Asia Road Race Championship (ARRC) mulai tahun 2026 ini, Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) selaku pengelola Sirkuit Internasional Mandalika tetap ikut berpartisipasi di ajang balap roda dua paling bergengsi di kawasan Asia tersebut. MGPA mengirim dua wakilnya yakni Eddy Saputra dan Awallutfi Andhika Putra untuk bertugas mengawal ajang balap tersebut.

Eddy Saputra yang merupakan Board of Advisor MGPA ditunjuk FIM sebagai Race Director Permanen ajang ARRC 2026. Sementara Awallutfi Andhika Putra (Track, Race Electronic, and Motorsport Manager MGPA) dipercaya sebagai International Jury Member di ajang yang sama. “Keduanya sudah mulai bertugas di ARRC seri Malaysia,” sebut Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, dalam keterangannya kepada Suara NTB, Selasa (14/4).

Penunjukan tersebut bukanlah sekadar pencapaian personal. Melainkan juga penegasan bahwa sumber daya manusia (SDM) Indonesia kini sudah pengakuan dan tempat dalam sistem pengelolaan balap internasional. Dan, tugas yang diembannya pun tidak main-main. Sebagai Race Director permanen di FIM ARRC 2026, Eddy Saputra bertugas memegang kendali utama perlombaan.

Sebuah peran tertinggi di dalam ruang race control yang menuntut ketegasan, kecepatan berpikir, ketelitian tinggi dan keberanian untuk membuat berbagai keputusan dengan bijak. “Dari ruang Race Control, setiap detik jalannya balapan berada dalam pengawasannya. Ia menjadi figur utama yang menentukan kapan balapan dimulai, dihentikan, dilanjutkan atau memberikan sanksi dan sekaligus memastikan seluruh proses berlangsung sesuai regulasi yang ditetapkan FIM,” imbuhnya.

Dalam dinamika balapan yang penuh ketidakpastian, Race Director dituntut mampu membaca situasi secara komprehensif. Ketika insiden terjadi di lintasan, keputusan harus diambil dalam waktu singkat dengan tegas dan bijak. Namun tetap berlandaskan aturan regulasi FIM. Koordinasi dengan berbagai perangkat balap, mulai dari marshal, steward hingga Clerk of the Course, menjadi bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab seorang race director.

“Eddy Saputra merupakan pemegang Super Licence FIM dan dinilai memiliki kapasitas tersebut untuk memimpin balapan di level Asia,” ujar Priandhi.

Adapun M. Awallutfi Andhika Putra yang juga pemegang Super Licence FIM, akan bertugas sebagai pengawas sekaligus pengambil keputusan tertinggi dalam aspek yudisial balapan. Penunjukan ini sejalan dengan arah kebijakan Jury President FIM yang mendorong kehadiran figur-figur muda dalam struktur jury member, untuk menghadirkan perspektif baru dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme.

“Peran Eddy Saputra dan M. Awallutfi Andhika Putra bukan hanya tentang jabatan di dunia motorsport, melainkan juga tentang passion serta kepercayaan dari promotor dan FIM. Bahwa Indonesia mampu menghadirkan tenang professional dan berintegritas dalam menjaga standar balap internasional, sesuai regulasi FIM,” tandasnya. (kir)

Antisipasi Daging Impor, Pengusaha Lokal Lotim Mulai Bangun Cold Storage

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kunjungan Disnakeswan Lotim ke salah satu cold storage di Labuhan Lombok, Selasa (14/4/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Dalam upaya mengantisipasi masuknya daging impor ke wilayah Lombok Timur (Lotim), sejumlah pengusaha lokal kini mulai membangun fasilitas tempat pendingin daging atau cold storage. Langkah ini dinilai efektif untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus melindungi produk peternakan lokal.

Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lombok Timur, Drh. Suryatman Wahyudi, menjawab Suara NTB mengungkapkan bahwa perkembangan ini merupakan kabar baik. “Pengusaha lokal sekarang sudah mulai tumbuh membangun sejumlah cold storage. Langkah ini efektif untuk mengantisipasi hadirnya daging impor,” ujarnya saat meninjau salah satu cold storage di Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, pada Selasa (14/4/2026).

Sebelumnya, fasilitas serupa juga sudah beroperasi di Labuhan Haji. Menurut Suryatman, cold storage tersebut telah mendapatkan Nomor Kontrol Peternakan (NKP) dari Disnakeswan Provinsi sebagai salah satu syarat operasional.

Wahyudi mengakui bahwa pembangunan cold storage membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit. “Investasinya lumayan besar,” akunya.

Untuk tahap awal, pengusaha di Labuhan Lombok memfokuskan penyimpanan untuk daging ayam. Hal ini dilakukan untuk menunjang tingginya permintaan masyarakat terhadap daging beku. “Permintaan daging beku cukup tinggi. Lebih baik kita simpan hasil produksi lokal di cold storage daripada mendatangkan daging beku impor,” tegasnya.

Sekdis Disnakeswan Lotim menjelaskan bahwa setiap cold storage wajib memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang dikeluarkan setelah melalui proses audit ketat oleh tim auditor dari Dinas Peternakan Provinsi NTB. Audit mencakup kelengkapan dokumen, higienitas, serta kesesuaian prosedur.

Sertifikat NKV ini bukti pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada unit usaha produk hewan (daging, susu, telur, dan olahannya). NKV menjamin produk ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan dikeluarkan oleh Dinas Provinsi berdasarkan Permentan No. 11 Tahun 2020,

NKV ini tidak saja bagi cold storage, tapi juga untuk seluruh Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Khusus RPH ini juga didorong untuk memiliki sertifikat halal. “Sekarang kita mengarah ke sana untuk menjamin daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH),” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini baru satu RPH untuk ternak besar di Lombok Timur yang memiliki NKV sekaligus sertifikat halal, yaitu RPH Aimel. “RPH yang ber-NKV di Lombok Timur belum semuanya. Apalagi ditambah sertifikat halal, baru satu. Tapi ini akan terus kami dorong,” jelasnya.

Dengan adanya cold storage bersertifikat, masyarakat diharapkan tidak ragu lagi mengonsumsi daging yang disimpan di fasilitas tersebut. “Cold storage berfungsi mempertahankan rantai dingin (cold chain) sehingga kualitas daging tetap terjaga. Ini jaminan bagi konsumen bahwa daging yang sampai ke piring mereka aman dan sehat,” pungkasnya.

Pemkab Lotim terus mendorong pengusaha lokal untuk melengkapi perizinan dan sertifikasi guna memperkuat ekosistem peternakan yang mandiri dan berdaya saing. (rus)

Pemdes Kuripan Timur Kembangkan Hortikultura Hidroponik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muktamat (Suara NTB/her), Anwar Efendi (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Desa (Pemdes) Kuripan Timur Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) patut dicontoh oleh desa lain di Lombok Barat. Desa ini mengembangkan tanaman komoditas hortikultura seperti selada dan pakcoy dengan sistem hidroponik dari Dana Desa (DD) Ketahanan Pangan. Hasil panen hortikultura ini pun telah diorder untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain komoditas hortikultura, pihak desa juga mengembangkan peternakan ayam pedaging. Kepala Desa Kuripan Timur, Anwar Efendi mengatakan pihaknya melalui Bumdes mengembangkan Hidroponik mulai tahun 2023 lalu dari Ketahanan Pangan, di mana program ini baru pertama dilaksanakan dari DD.”Hidroponik dari Ketahanan Pangan sudah jalan, selada sudah panen dan dipasok ke 90 persen untuk MBG di wilayah Kuripan,” kata Anwar Efendi, Selasa (14/4/2026).

Selada dijual dengan harga Rp24 ribu per kilogram. Masing-masing MBG memesan 15 kilogram hingga 20 kilogram. Dalam sekali panen bisa diperoleh 50-60 kilogram. Hasil panen ini diambil 10 hari sekali untuk dipasok ke MBG.

Pihaknya juga mengembangkan komoditas pakcoy dan ayam pedaging. Tanaman pakcoy ini segera panen perdana, rencananya juga dipasok ke dapur-dapur SPPG MBG. Ia mengaku kewalahan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG ini. Pasalnya, hasil panen yang masih terbatas.

“Kami kewalahan penuhi kebutuhan, karena banyak juga penjual kebab langsung beli,” imbuhnya.

Untuk menambah hasil produksi ini, pihaknya pun memperluas areal pengembangan hidroponik sekitar 1 are. Dari perluasan areal pengembangan ini, pihaknya menargetkan bisa menghasilkan 1 kuintal sekali panen, sehingga bisa memasok kebutuhan untuk MBG maupun lainnya. Pihaknya juga mengalami kendala tempat jemur yang berbatas, sehingga lahan di areal itu ditimbun untuk tempat jemur. Tempat jemur ini juga bisa disewa oleh petani sebagai pemasukan Bumdes.

Dalam mengelola Bumdes ini, ada delapan orang dari kalangan pemuda dan remaja di desa yang rutin bekerja di hortikultura. Dari pengelolaan hidroponik ini mereka bisa mendapatkan penghasilan.

Sementara itu, Camat Kuripan, Muktamat, S.IP., mengapresiasi Pemdes Kuripan Timur yang mengembangkan potensi desa melalui program ketahanan pangan. Pihaknya pun mendorong semua desa di Kecamatan Kuripan menangkap peluang dari MBG ini untuk mendongkrak perekonomian di desa. “Ini tergantung dari ketua SPPG dan Kades, mau kerja sama dalam memasok kebutuhan MBG,” kata dia.

Terlebih di wilayah Kuripan belum bisa memenuhi kebutuhan MBG ini. Contohnya telur, ayam pedaging dan buah-buahan. Di satu desa itu belum tentu memiliki kandang ayam baik petelur maupun pedaging. “Ini yang perlu kita dorong kepada pak kades masing-masing di setiap desa dengan kemunculan MBG ini, kadang di satu desa itu ada dua sampai tiga,” imbuhnya.

Kebutuhan pasokan bahan baku ke SPPG MBG menurutnya peluang besar. Desa- desa harus memulai serius mengembangkan potensi desa untuk pasok kebutuhan MBG. Terlebih dengan adanya Kopdeskel merah putih, bisa berkolaborasi. Sehingga ke depan, desa ini walupun ada pengurangan DD bisa terpenuhi memenuhi program ini.

Hal ini juga sesuai dengan arahan Pemkab dalam hal ini Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini. Pihaknya juga berharap OPD untuk membina dan melatih pelaku UKM di desa agar mampu menghasilkan produk yang baik. (her)

Jelang Iduladha, Harga Sapi di Lotim Melonjak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ternak di Kabupaten Lombok Timur. Memasuki musim haji dan menjelang Iduladha 2026, harga ternak sapi di Lotim mengalami lonjakan signifikan.(Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Memasuki musim haji dan menjelang Hari Raya Iduladha 2026, harga ternak sapi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami lonjakan signifikan. Jika pada bulan Ramadan lalu harga sapi masih berkisar Rp52.000 hingga Rp55.000 per kilogram berat hidup, kini harga jual sapi potong telah menembus angka Rp62.000 per kilogram berat hidup.

Kepala Bidang PUP Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur, Juhur kepada Suara NTB, Selasa (14/4/2026), menyampaikan, peningkatan harga ini mencapai sekitar 30 persen. Menurutnya, kondisi ini sangat menggembirakan bagi para peternak.

“Harga yang cukup fantastis. Biasanya sapi yang dijual Rp18 juta, sekarang bisa laku terjual hingga Rp25 juta,” ujar Juhur.

Mengacu data Dinas Peternakan Lotim, aktivitas jual beli sapi di Pasar Ternak Masbagik juga terpantau meningkat. Rata-rata jumlah sapi yang masuk ke pasar mencapai 800 hingga 1.000 ekor per hari. “Bahkan pada hari Senin lalu, jumlah sapi yang masuk lebih dari 1.000 ekor,” ungkap Juhur.

Dari jumlah tersebut laku terjual Sampai 700 ekor. Atau dihitung dari total sapi yang masuk tersebut, rata-rata 70 persennya berhasil terjual, sementara sisanya sekitar 30 persen dibawa kembali pulang oleh pemiliknya. “Jumlah sapi yang laku di pasar ternak ini cukup besar dibandingkan hari biasanya,” tambahnya.

Lonjakan harga dan tingginya tingkat penjualan ini menjadi kabar baik bagi peternak lokal di tengah meningkatnya permintaan hewan kurban menjelang Iduladha.

Perputaran Uang Rp10 Miliar

Perputaran uang di pasar ternak setiap momentum jelang hari raya terbilang cukup tinggi. Jika rata-rata laku 700 ekor, dikalikan rata-rata Rp15 juta saja maka perputaran uangnya tembus Rp10,5 miliar.

Sekretaris Dinas Peternakan Lotim, Drh. Suryatman Wahyudi menyampaikan hitungan sederhana itu dengan memilih harga ternak rata-rata. Sementara harga jual ternak per ekor ini ada yang ditembus Rp50 juta per ekor.

Pasar ternak Masbagik diketahui merupakan pasar ternak terbesar di NTB. Jumlah ternak yang masuk cukup banyak. Apalagi selama menjelang hari raya haji. Pasar Masbagik buka tiga kali dalam sepekan, yakni hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jika dikalkulasikan, Rp10 miliar setiap pasaran, maka dalam sepekan saja sudah tembus Rp30 miliar. Sebulan berarti di pasar ternak ini terjadi perputaran uang Rp120 miliar. (rus)

PLN UIP Nusra Mulai Tahap Uji Tanah, Pembangunan Jalan Akses PLTP Ulumbu Unit 5-6 Resmi Berjalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PLN UIP Nusra Mulai Tahap Uji Tanah, Pembangunan Jalan Akses PLTP Ulumbu Unit 5-6 Resmi Berjalan

Manggarai (ekbisntb.com) – Pembangunan jalan akses menuju lokasi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 yang menghubungkan Desa Ponggeok dan Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), sepanjang 7,2 km kini resmi memasuki tahap awal melalui kegiatan pengujian tanah.

Tahapan awal ini dilaksanakan menggunakan metode sondir dan boring, yang bertujuan untuk mengidentifikasi daya dukung, struktur, serta karakteristik tanah sebagai landasan utama dalam perencanaan konstruksi fondasi jalan.

Pengambilan sampel tanah dilakukan di sepanjang jalur rencana pembangunan jalan akses. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan desain konstruksi yang dihasilkan tidak hanya aman dan efektif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi geoteknis di lapangan.

Pelaksanaan tahap pengujian ini dilakukan setelah proses pengadaan tanah dinyatakan rampung. Masyarakat Desa Wewo sebelumnya telah menerima ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari komitmen proyek terhadap prinsip keadilan dan kepatuhan regulasi.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), Rizki Aftarianto, menegaskan bahwa pembangunan jalan akses tersebut merupakan elemen strategis dalam mendukung kelancaran pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6.

Menurutnya, keberadaan infrastruktur jalan tidak hanya berperan dalam menunjang mobilisasi peralatan dan logistik proyek, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.
“Pembangunan jalan ini juga akan berfungsi sebagai fasilitas umum yang menghubungkan wilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat,” ujar Rizki.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kawasan tersebut diharapkan mampu membuka aksesibilitas yang lebih luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

“Jalan yang dibangun untuk mendukung proyek ini akan tetap menjadi milik bersama dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam setiap tahap pembangunan, kami memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat, dihormati, dan didengar,” tutupnya.(bul)

1...277278279...1,084Halaman 278 dari 1,084