Pemprov NTB berkomitmen untuk memperluas peluang kerja luar negeri, khususnya ke negara yang memberikan manfaat besar bagi tenaga kerja itu sendiri. Di tengah minimnya peluang kerja di dalam negeri, bekerja ke luar negeri, seperti ke Jepang dengan keterampilan yang dimiliki merupakan salah satu pilihan. Mengingat Jepang sebagai salah satu negara prioritas penempatan tenaga kerja magang dari daerah ini. Gubernur NTB, Dr. H. L. Muhamad Iqbal bahkan telah menyiapkan kebijakan dan fasilitas untuk memudahkan pengiriman SDM-SDM NTB untuk manempa skill di negeri Sakura.
NTB merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran ke beberapa negara. Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan dan juga Jepang merupakan beberapa negara pilihan yang menjadi tujuan pekerja migran Indonesia asal NTB.
Meski demikian, pemerintah menginginkan agar pekerja migran Indonesia asal NTB tidak lagi bekerja di sektor informal. Namun, bisa bekerja pada sektor formal, karena lebih menjanjikan dari sisi gaji. Bahkan dari sisi keselamatan saat berada di negara tujuan. Salah satu negara yang menjadi favorit dari pekerja migran Indonesia adalah Korea Selatan dan Jepang.
Jepang, misalnya. Pekerja migran yang masuk ke negara ini tidak bisa sembarangan. Calon pekerja harus memiliki skill atau keterampilan dan juga bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Jika tidak punya keterampilan, apalagi tidak memiliki kemampuan berbahasa Jepang, jangan harap bisa bekerja ke negara ini.
Lowongan untuk bisa bekerja ke Jepang sebenarnya setiap saat selalu terbuka. Melalui mekanisme kerja sama Government to Government (G to G), masyarakat bisa mempersiapkan diri sejak awal. Bahkan, pemerintah daerah sudah mengumumkan secara terbuka lewat website resmi dan juga media sosial. Bahkan, sekolah-sekolah kejuruan dan perguruan tinggi yang memiliki jurusan sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Jepang diminta mempersiapkan mahasiswanya.
Selain dari sisi keterampilan yang didalami juga yang paling penting adalah kemampuan berbahasa asing, baik Bahasa Inggris atau bahasa negara yang dituju.
Hal ini pula yang menjadi atensi dari Pemprov NTB yang melakukan rekrutmen dan seleksi peserta pemagangan ke Jepang tahun 2025. Kegiatan yang dirangkai pelepasan peserta magang ke Jepang tahun 2024 di Aula Wisma Tambora Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, Senin, 19 Mei 2025 lalu dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.
Gubernur Iqbal mengingatkan sejumlah pesan penting kepada para peserta, baik yang akan diberangkatkan tahun 2025 maupun yang sedang menjalani proses seleksi untuk keberangkatan tahun berikutnya.
Ia menekankan bahwa para peserta magang ke Jepang bukan sekadar pekerja. Tetapi merupakan representasi bangsa dan daerah di kancah internasional. Sehingga harus menjaga nama baik daerah, bangsa dan negara.
“Kalian adalah duta besar. Teman-teman, anak-anakku sekalian, kalian adalah duta besar Indonesia di sana. Duta besar NTB di Jepang. Jadi pastikan berperilaku yang pantas. Tunjukkan bahwa kalian orang disiplin. Orang Jepang paling jatuh hati pada orang disiplin, karena mereka sendiri sangat disiplin,” ujarnya mengingatkan.
Selain itu, perilaku para peserta selama berada di Jepang akan menjadi tolok ukur dalam menilai masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jika ada peserta yang melakukan pelanggaran, hal tersebut dapat memengaruhi kebijakan Jepang terhadap warga Indonesia lainnya di masa depan.
Gubernur juga meminta peserta tidak semata-mata fokus pada penghasilan finansial. Ia berharap program magang ini dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk belajar dan menyerap nilai-nilai positif dari budaya Jepang, terutama semangat kerja keras dan kedisiplinan.
“Ukurannya bukan hanya uang, tapi tingkah lakumu, attitudemu, perilakumu. Semangat Bushido-nya orang Jepang itu harus kalian dapatkan. Jadi harus jadi orang yang berbeda. Ilmunya ini, nilai-nilainya dan norma-norma Jepang ini harus dipelajari,” tegasnya.
Perhatikan Masalah Purna
Tak hanya selama masa magang, Gubernur juga memberikan perhatian serius terhadap masa purna magang. Ia mengingatkan agar peserta mampu mengelola keuangan dengan baik dan menjadikan pengalaman mereka sebagai bekal membangun masa depan yang lebih mapan.
‘’Purna magang ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai berangkat dalam keadaan sudah, pulang susah seri kedua. Jadi pulangnya harus menyelesaikan masalah sosial. Kita harus siapkan tempat-tempat di mana mereka bisa menginvestasikan hasil pekerjaannya ini,’’ jelasnya.
Gubernur juga menginstruksikan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, untuk berkoordinasi dengan Bank NTB Syariah dan BPR NTB dalam menyiapkan skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta, baik untuk biaya keberangkatan maupun pengembangan usaha setelah pulang.
Gubernur juga mengajak para peserta untuk percaya diri dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Indonesia bukan lagi bangsa yang inferior, tetapi tengah menuju puncak kejayaan ekonomi global.
“Berdiri tegak, gagah. Jangan merasa inferior, jangan datang ke Jepang sebagai orang terjajah. Datang ke Jepang sebagai temannya orang Jepang, sahabatnya orang Jepang. Jadi berdiri sejajar dengan orang Jepang. Dia membutuhkan kita, sama seperti kita membutuhkan dia. Kita sama-sama saling membutuhkan,” ujarnya kembali mengingatkan.
Dukungan senada juag disampaikan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin. Bupati mendukung penuh warga Lotim bekerja ke luar negeri daripada menjadi tenaga honorer di pemerintah daerah yang gajinya tidak seberapa. Menurutnya, menjadi honorer hanya akan menerima upah tidak seberapa setiap bulannya.
Pendapatan yang diterima honorer bisa dihitung sampai pensiun. Bupati mengaku sedih ketika meneken ada honorer di Lotim hang tetap jadi honorer sampai dia pensiun. ‘’Yang menyedihkan, saya menandatangani SK pensiun dari sejak honorer sampai pensiun tetap honor,” ungkapnya.
Berbeda ketika jadi tenaga kerja ke Jepang. Gaji bisa menembus Rp 18 juta per bulan. Apalagi jumlah job order di Jepang cukup banyak. Semakin banyak yang berminat ke Jepang, maka akan dapat mengurangi pengangguran.
Senada dengan Gubernur, Bupati juga mengingatkan, ketika berada di luar negeri hendaknya menjaga nilai-nilai budaya dan tidak terpengaruh pada perbuatan yang bisa merusak citra diri dan bangsa. (ham)
