Beranda blog Halaman 277

Lebih dari 1.000 Peserta “Night Run” Bakal Jajal Rute Kota Gerung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bundaran GMS di Gerung, Lombok Barat ini menjadi rute Night Run yang diikuti lebih dari 1.000 peserta pada 17 April 2026.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Ajang lari malam hari atau Night Run HUT Lombok Barat tanggal 17 April 2026 mendatang akan diikuti lebih dari 1.000 peserta. Jumlah peserta ini di luar ekspektasi pihak panitia. Ribuan peserta ini akan menjelajahi 7 kilometer rute di wilayah Kota Gerung. Sekaligus memperlihatkan perubahan wajah Kota Gerung dibandingkan sebelumnya.

Tingginya animo masyarakat menyambut gelaran Night Run menandakan mereka ingin berpartisipasi pada kegiatan HUT yang sekali setahun diadakan. “Peserta yang mendaftar sudah menembus angka 1.000 orang dan terus bertambah. Ini sangat luar biasa mengingat ini adalah event perdana kita,” ujar Ketua Panitia Night Run, Lalu Agha Farabi, Rabu (15/4).

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas respons positif publik. Ia mengakui, sebagai ajang baru yang pertama kali digelar, panitia awalnya tidak berani memasang target muluk-muluk. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Menurut Agha, tingginya minat peserta menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga, khususnya lari, di Bumi Patut Patuh Patju.

Selain sebagai ajang olahraga, rute yang disiapkan juga dirancang untuk memamerkan keelokan wajah ibu kota kabupaten pada malam hari. Para pelari nantinya akan menempuh rute strategis, mulai dari Pendopo Bupati, melintasi kawasan Dasan Geres, Bundaran GMS, hingga finis kembali di Giri Menang Park.

“Infrastruktur kita sudah sangat layak untuk menyelenggarakan event lari berskala besar. Kita punya ‘panggung’ yang bagus untuk promosi daerah,” imbuhnya.

Kemeriahan Night Run ini dipastikan kian pecah karena dirangkaikan dengan peluncuran wajah baru Giri Menang Park oleh Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini. Sebagai sajian penutup, grup musik rege legendaris NTB, Amtenar, siap menghibur para peserta. “Ada Amtenar yang punya massa besar. Ini paket promosi yang sangat bagus untuk Lombok Barat,” tegas Agha yang juga Kepala Bapenda Lombok Barat ini.

Geliat antusiasme juga dirasakan langsung oleh para peserta. Johan, pelari asal Labuapi, mengaku tak sabar menjajal sensasi berlari di bawah lampu kota. Baginya, Night Run memberikan nuansa berbeda dibandingkan ajang lari pada umumnya yang digelar pagi hari.

“Tumben ada event lari malam di sini, apalagi momentumnya pas HUT Lobar. Jadi setelah lari, kita bisa langsung nonton konser Amtenar,” kata Johan sembari memegang racepack miliknya di Alun-alun Giri Menang Park.

Johan menilai semarak HUT Lobar tahun ini terasa lebih istimewa dengan beragamnya rangkaian acara yang melibatkan masyarakat, mulai dari peresean, jalan sehat, hingga hash. “Perayaan tahun ini sangat hidup. Sebagai warga, kami merasa senang dan dilibatkan dalam kegembiraan ulang tahun kabupaten,” pungkasnya. (her).

PN Mataram Eksekusi Tiga SPBU di KLU

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Eksekusi tiga SPBU di tiga kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, pada Rabu (15/4/2026). (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pengadilan Negeri (PN) Mataram melakukan eksekusi perkara gugatan lelang tiga unit SPBU yang beroperasi di tiga kecamatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (15/4/2026). Ketiga SPBU tersebut antara lain, SPBU Pemenang, SPBU Tanjung, dan SPBU Kayangan.

Eksekusi ketiga SPBU dilakukan PN Mataram tersebut mendapat atensi warga, mengingat lokasinya yang berada di pinggir jalan nasional. Namun demikian, proses eksekusi berjalan lancar, meski di lokasi hadir kuasa hukum tergugat yang melakukan protes.

Panitera PN Mataram, Agung Nyoman Diksa, di sela-sela eksekusi mengatakan, pihaknya menjalankan hasil putusan Ketua PN Mataram. Terkait penundaan eksekusi sepenuhnya berada di tangan Ketua Pengadilan.

“Kalau soal itu (penundaan), kewenangan Ketua. Saya bukan hakim,” ujar Agung, saat dimintai keterangan awak media.

Dirinya tak membantah, proses hukum gugatan atas putusan PN Mataram akan tetap berjalan sesuai prosedur hukum. Namun, proses banding tersebut tidak mempengaruhi proses eksekusi sebagai putusan yang sudah ditetapkan PN Mataram.

Untuk diketahui, eksekusi tiga SPBU di Lombok Utara ini menyita perhatian warga Lombok Utara. Bahkan, tidak sedikit yang khawatir, konflik hukum antarpara pihak mempengaruhi cakupan distribusi BBM untuk masyarakat.

Di tingkat pemilik SPBU sendiri, eksekusi dinilai janggal. Tidak hanya menyangkut nilai lelang aset tiga titik senilai hanya Rp8 miliar, tetapi juga eksekusi yang tidak menunggu proses hukum lanjutan berupa banding.

Kuasa hukum tergugat, Fuad Alhabsyi, SH., MH., di lokasi eksekusi tegas mempertanyakan kejanggalan dalam proses lelang. Begitu pun, pelaksanaan eksekusi yang dinilai terburu-buru.

“Nilai lelang itu sudah diumumkan. Tapi apakah masuk akal tiga SPBU dilelang hanya sekitar Rp8 miliar? Dari mana logika perhitungannya?” tanya Fuad kepada media.

Pihaknya sudah mengumpulkan bukti-bukti dugaan kejanggalan eksekusi yang nantinya akan dibuka di persidangan (banding). Pihaknya berharap, pengadilan yang lebih tinggi mempertimbangkan bukti yang akan disodorkan.

Fuad menilai, proses lelang tiga SPBU dilakukan dengan tidak transparan. Di mana, taksiran harga aset tidak menggunakan jasa penaksir independen yang menjadi standar dalam penentuan nilai aset. “Nilai objek justru ditentukan dari nilai utang, bukan dari nilai pasar terkini. Ini yang menjadi tanda tanya besar,” ujarnya.

Selain nilai lelang, Fuad juga menanggapi pelaksanaan eksekusi. Eksekusi diklaim berlangsung agresif, tidak santun, dan mengabaikan prinsip humanis sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agung. “Eksekusi riil seharusnya dilakukan dengan santun dan humanis. Tapi yang terjadi justru represif dan dipaksakan,” katanya.

Pihaknya bahkan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk melaporkan Ketua Pengadilan ke lembaga yang lebih tinggi terkait dugaan pelanggaran etik.

Fuad juga menyinggung sulitnya pihaknya bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan. Upaya audiensi disebut berulang kali terhalang oleh panitera. “Kami ini pihak berperkara, berkepentingan langsung. Tapi tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ungkapnya.

Ia menilai, seharusnya pengadilan mendengar kedua belah pihak secara seimbang sebelum memutuskan eksekusi, demi menjaga objektivitas.

Di sisi lain, perlawanan hukum (verzet) yang diajukan pihaknya masih berjalan. Namun, eksekusi tetap dilakukan. Fuad menilai langkah ini mengabaikan prinsip kehati-hatian. “Kami tidak meminta pembatalan, hanya penundaan sampai ada putusan. Tapi itu tidak diindahkan,” tandasnya.

Distribusi Dipastikan Aman
Terpisah, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tetap berjalan aman dan lancar, meskipun tengah berlangsung proses eksekusi lahan terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Langkah ini diambil menyusul adanya persoalan hukum yang berdampak pada eksekusi lahan beberapa SPBU di wilayah tersebut. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen mematuhi setiap ketentuan serta keputusan dari pihak berwenang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat proses eksekusi lahan terhadap tiga SPBU di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Mataram. Ia menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa antar pihak terkait. (ari)

Bupati Lotim Berikan Jaket dan Transportasi Gratis bagi JCH

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim Berikan Jaket dan Transportasi Gratis bagi JCH
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin (tengah) saat memberikan jaket khusus kepada jemaah calon haji Lombok Timur, Rabu (15/4/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, secara resmi menyerahkan jaket kepada 1.406 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Lotim. Penyerahan simbolis sekaligus pemasangan jaket dilakukan di ruang kerja Bupati Lotim pada Rabu (15/4/2026).

Bupati Iron menjelaskan bahwa jaket berwarna coklat muda dengan logo Lombok Timur ini diberikan agar para jemaah bisa saling mengenali dan membantu selama menjalankan ibadah haji.

“Supaya jemaah haji kita khusus Lombok Timur saling menandai, saling mengetahui, saling memaklumi. Apabila nanti ada yang mungkin salah jalan atau tidak tahu alamat pulang, ketika ada tulisan logo ini, akan dibantu oleh jemaah lain yang memahami,” ujar Bupati.

Kepala Kantor Kementerian Agama Lotim, H. Makkinuddin, mengapresiasi pemberian jaket ini sebagai bentuk perhatian Bupati kepada para jemaah. Selain jaket, Pemkab Lotim juga menanggung biaya transportasi dari Selong ke Asrama Haji di Mataram serta menyediakan pengawalan penuh.

“Atas nama jemaah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati. Tahun ini ada tambahan dukungan berupa jaket untuk seluruh jamaah haji kita yang akan berangkat. Di samping itu, transportasi gratis dan pengawalan juga sudah disiapkan,” kata Makkinuddin.

Makkinuddin merinci bahwa total jemaah haji Lotim tahun ini berjumlah 1.406 orang yang terbagi dalam lima kloter. Tiga kloter khusus Lombok Timur (kloter 1, 6, dan 9) masuk dalam gelombang pertama, sedangkan dua kloter lainnya (kloter 12 dan 15) merupakan kloter campuran dengan Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa.

“Kloter pertama berangkat pada 21 April 2026 dengan jumlah 393 jemaah plus petugas. Mereka akan berkumpul di Masjid Anwaruddin Selong pukul 15.00 Wita. Pak Bupati rencananya akan melepas keberangkatan sebelum Salat Subuh pukul 04.00 Wita tanggal 21 April. Setelah Subuh, baru kita berangkat ke Asrama Haji Mataram,” jelasnya.

Dua kloter campuran dijadwalkan berangkat pada 9 Mei 2026. Terkait lansia, Makkinuddin menyebut terdapat 58 jamaah prioritas lansia yang usianya di atas 65 tahun, dengan jamaah paling tua kelahiran 1940.

“Semoga dengan perhatian dari pemerintah daerah ini, seluruh jemaah haji Lombok Timur dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” pungkasnya. (rus)

DPRD KLU Dorong Kawasan Strategis Ekonomi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPRD KLU Dorong Kawasan Strategis Ekonomi
Raden Nyakradi (Suara NTB/ari)

KETUA Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan strategis ekonomi. Hal ini tidak lepas dari sumber daya sektor pertanian dengan multisubsektor potensial, serta sektor pariwisata untuk mendukung kemajuan daerah.

“Kami mendukung adanya penetapan kawasan strategis ekonomi. Tetapi, harus dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut tidak memarginalkan penduduk asli seperti yang banyak terjadi di kota-kota besar,” ungkap Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU, Raden Nyakradi, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan keberadaan penduduk asli di sekitar kawasan ekonomi, penting diperhatikan. Idealnya, mereka dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja prioritas untuk memulai sebuah usaha.

“Kita tidak ingin, warga setempat di sekitar kawasan strategis ekonomi seolah diasingkan di tanah kelahirannya sendiri,” imbuhnya.

Begitu pun dalam tata ruang, Nyakradi menyatakan isu sosial dan keadilan bagi masyarakat agar dikedepankan sebagai isu sentral. Menurut dia, penataan ruang harus menghormati struktur sosial dan budaya-budaya lokal. Jangan sampai, pembangunan di Lombok Utara mengabaikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang memang sudah menjadi warisan para leluhur.

Menurut dia, pembangunan kawasan yang tidak mengorbankan masyarakat lokal adalah prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi aktif warga setempat. Warga tidak selamanya dipandang sebagai objek, sebaliknya diperlukan pelibatan aktif dan partisipatif yang saling mendukung dengan sektor swasta/investasi.

“Termasuk bagaimana langkah pemerintah terhadap pemukiman warga yang misalnya terkena zonasi dalam Perda Tata Ruang yang sedang dibahas,” tambahnya

Sementara, terhadap Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Nyakradi menekankan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memastikan investasi sesuai dengan tata ruang dan berwawasan lingkungan. KPI diatur dalam struktur pola ruang daerah untuk menjamin kawasan industri tidak mempengaruhi kerusakan pada lingkungan.

“Investasi kita butuhkan, tetapi harapan kita tidak mengorbankan lingkungan. Ketergantungan masyarakat nelayan di daerah kita terhadap sepadan pantai masih sangat tinggi. Misalnya, jangan sampai area publik justru dilarang bagi warga karena munculnya hotel,” pungkasnya. (ari)

Bupati Lotim Ajak Guru Wujudkan Lotim “SMART”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim Ajak Guru Wujudkan Lotim "SMART"
Bupati Lotim H. Haerul Warisin menghadiri bihalal dengan para guru sebagai Kecamatan Selong, Rabu (15/4/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengajak guru untuk membantu mewujudkan visi Lotim Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (SMART). Bupati menyebutkan, Lotim Smart ini cukup berat. Para guru diminta sebagai garda terdepan di bidang pendidikan membantu untuk wujudkan visi dan misi besar Lotim tersebut.

“SMART bukan nyanyian, bukan julukan. SMART adalah barang yang berat untuk kita pikul. Dan segala upaya kita lakukan (mewujudkan SMART-red),” ungkap Bupati Iron, sapaan akrab Bupati Lotim ini dalam kegiatan silaturahmi dan halalbihalal bersama guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kecamatan Selong di SDN 2 Kelayu Utara, Rabu (15/4/2026).

“Saya berharap, apa yang menjadi cita-¬cita di SMART dapat berjalan dengan baik. Bangun Lotim bersama. Meskipun dengan berutang,” harapnya.

Bupati memberikan apresiasi atas kerja sama antara para guru dan PGRI dalam menyukseskan kegiatan halalbihalal. Ia juga menyampaikan kabar menggembirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur mengalami peningkatan signifikan, yakni menempati peringkat tertinggi kedua setelah Kota Mataram.

Lebih lanjut, Bupati Haerul Warisin memberikan motivasi kepada para pendidik. Disarankan pada guru bekerja dengan tuntas agar bisa hasilkan pekerjaan yang baik. “Jika mau sukses, bekerja dengan tulus. Jika ingin anak didik pintar, didik anak-anak dengan bagus-bagus,” pesannya.

Lebih lanjut Bupati menyebut, daerah yang dipimpinnya itu merupakan daerah yang paling banyak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur yang menyediakan makanan bergizi gratis itu diketahui peruntukkannya untuk siswa sn guru di sekolah. Guru pin diminta Bupati agar mengawal dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjamin kualitas gizi bagi anak didik.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan kabar baik bahwa anggaran untuk pembangunan gedung sekretariat PGRI Lombok Timur sudah disiapkan dalam anggaran perubahan.

Ketua PGRI Cabang Selong, Zulkarnadi, yang sebelumnya menyampaikan bahwa pengurus baru PGRI Cabang Selong saat ini sedang mengupayakan pembangunan sekretariat cabang. “Dengan semangat, meski susah akan terus diupayakan,” tegas Zulkarnadi.

Acara halalbihalal ini mengusung tema “Sucikan hati, eratkan ukhuwah, raih ridho ilahi, bersinergi dalam silaturahmi, bergerak bersama mewujudkan Lombok Timur SMART”.

Zulkarnadi juga menjelaskan bahwa kegiatan halalbihalal ini bukan sekadar tradisi, melainkan untuk mempererat silaturahmi. Ia memaparkan bahwa terdapat 24 guru purna tugas dan sembilan guru yang akan berangkat sebagai jemaah calon haji tahun ini. Acara pun berlangsung khidmat, penuh kehangatan, dan menjadi momentum memperkokoh komitmen dunia pendidikan dalam mendukung kemajuan Lombok Timur. (rus)

Pertamina Patra Niaga Pastikan Distribusi BBM di Lombok Utara Tak Terpengaruh Eksekusi Lahan SPBU

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Pastikan Distribusi BBM di Lombok Utara Tak Terpengaruh Eksekusi Lahan SPBU

Tanjung (Suara NTB) – Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lombok Utara tetap berjalan aman dan lancar, meskipun tengah berlangsung proses eksekusi lahan terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Langkah ini diambil menyusul adanya persoalan hukum yang berdampak pada eksekusi lahan beberapa SPBU di wilayah tersebut. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen mematuhi setiap ketentuan serta keputusan dari pihak berwenang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat proses eksekusi lahan terhadap tiga SPBU di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Mataram. Ia menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa antar pihak terkait.

Dari sisi layanan energi, Pertamina memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berlangsung normal. Untuk SPBU yang terdampak, perusahaan telah menyiapkan skema pengalihan distribusi ke SPBU terdekat, sehingga kebutuhan masyarakat—termasuk BBM penugasan—tetap terpenuhi.

Ahad menambahkan, selama masa penonaktifan sementara lembaga penyalur yang sedang dalam proses penanganan, masyarakat tetap dapat memperoleh BBM di SPBU sekitar lokasi. Beberapa SPBU telah disiapkan sebagai alternatif layanan, di antaranya:
SPBU alternatif penyaluran Solar:
• SPBU 54.833.10 Gunung Sari (Kabupaten Lombok Barat), berjarak sekitar 28 km, serta sekitar 18 km dari salah satu wilayah terdampak di Lombok Utara.
SPBU alternatif penyaluran Pertalite dan produk sejenis:
• SPBU 54.833.16 Gangga, berjarak sekitar 10 km.
• SPBU 54.833.14 dan SPBU 54.833.05, yang berjarak sekitar 1,5 km satu sama lain dan dapat menjadi pilihan alternatif.

Dengan dukungan SPBU di wilayah sekitar, Pertamina memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap dapat terpenuhi dengan baik. Ahad juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying, karena pasokan dan distribusi BBM tetap berjalan dengan baik. Stok dalam kondisi aman,” ujarnya.

Selain itu, Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak terkait guna menjaga kelancaran distribusi energi di Lombok Utara dan sekitarnya. Pemantauan operasional di lapangan juga terus dilakukan, termasuk memastikan ketersediaan stok BBM di SPBU pengalihan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Pertamina turut mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Pertamina Call Center 135 untuk segera ditindaklanjuti.(bul)

Wali Kota Minta Pungli dan Ternak Liar Ditindak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. A. Rahman H. Abidin, S.E. (Suara NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, S.E.,meminta organisasi perangkat daerah teknis menindak tegas praktik pungutan liar retribusi parkir dan ternak yang berkeliaran. Langkah ini perlu dilakukan agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Seperti diketahui, masalah ternak liar dan praktik pungutan liar (pungli) parkir di wilayah Kota Bima, masih menjadi keluhan masyarakat. Sejumlah ruas jalan protokol dan fasilitas umum masih ditemukan ternak seperti sapi dan kambing berkeliaran hingga masuk ke badan jalan. Hal ini membahayakan pengguna jalan serta merusak fasilitas publik, terutama di kawasan taman kota dan jalur utama.

Selain itu, keluhan terhadap praktik parkir liar juga masih marak terjadi di sejumlah titik strategis. Warga mengeluhkan adanya pungutan parkir tanpa karcis resmi serta tarif yang tidak sesuai ketentuan. Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir.

Wali Kota menegaskan permasalahan pungli dan ternak yang berkeliaran perlu penanganan serius. Ia pun meminta seluruh perangkat daerah segera mengambil langkah konkret di lapangan.

“Penegakan aturan harus segera diberlakukan. Oknum pelaku pungli maupun masyarakat yang masih membiarkan ternaknya berkeliaran di tempat umum harus segera melakukan evaluasi diri demi kepentingan bersama,” tegasnya, Selasa (14/4).

Wali Kota juga menekankan bahwa pembiaran terhadap ternak liar dan parkir liar tidak dapat ditoleransi, karena menyangkut keselamatan masyarakat serta ketertiban kota. “Hewan ternak yang dilepasliarkan di jalan umum sangat membahayakan pengguna jalan dan merusak fasilitas kota. Begitu juga dengan parkir liar yang menimbulkan kemacetan dan menarik retribusi diluar ketentuan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Seluruh aparatur harus menjalankan tugas sesuai tanggung jawab kepada masyarakat serta tidak ragu melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. “Saya tidak ingin ada bahasa tidak bisa ditindak, kita ini di gaji oleh rakyat. Kalau saya berpikir politik, tidak ingin menindak, tetapi ini bentuk pengabdian dan kecintaan saya untuk daerah ini. Saya inginkan masalah ternak liar dan parkir liar ini segera diselesaikan,” pungkasnya. (hir)

132.667 Warga di Sumbawa Belum Menerima Program MBG

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Budi Prasetiyo. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencatat hingga triwulan pertama tahun 2026, sekitar 132.667 atau 66,8 persen warga belum terlayani program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disebabkan kurangnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Data penerima manfaat program MBG baru 33,2 persen atau sekitar 66.000 dari total 198.667 penerima manfaat. Termasuk di dalamnya peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, anak kurang gizi dan balita,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, Selasa (14/4).

Berdasarkan target pemerintah seharusnya jumlah penerima manfaat di program tersebut, mencapai 132.667 ribu jiwa se kabupaten Sumbawa. Penerima manfaat dari program itu, terdiri dari anak sekolah, ibu hamil dan menyusui termasuk anak kurang gizi.

“SPPG yang baru beroperasi saat ini baru 22 dari target 122 SPPG yang harusnya terbangun untuk melayani masyarakat. Kekurangan itu juga akan terus kita pacu, agar selalu penerima manfaat bisa terlayani,” ucapnya.

Beroperasinya dapur MBG diharapkan bisa menjadi pelecut dalam penurunan angka stunting yang saat ini masih cukup tinggi. Bahkan berdasarkan data di tahun 2024 lanjut Budi, angka stunting di Sumbawa berada pada posisi 29,87 persen dari jumlah keseluruhan balita yang lahir.

“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumbawa dalam rangka meningkatkan gizi. Karena masalah kita saat ini kaitannya dengan stunting yang masih cukup tinggi,” ujarnya.

Ia pun berharap, rencana usulan penambahan dapur MBG ini, bisa segera terealisasi, sehingga upaya pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045, mendatang bisa terealisasi dengan penyiapan gizi yang baik.

“Mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan dalam waktu dekat tambahan SPPG sudah mulai pembangunannya sehingga operasional dapur bisa segera dilakukan dalam melayani masyarakat Sumbawa,” tukasnya. (ils)

Dua Desa Jadi Lokasi Program Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dua Desa Jadi Lokasi Program Desa Berdaya
Masykur. (Suara NTB/dok)

Bima (Suara NTB) – Dua desa di Kabupaten Bima, yakni Desa Nipa dan Desa Mbawi, ditetapkan sebagai lokasi Program Desa Berdaya tahun 2026. Program ini difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satu intervensinya melalui bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Masykur, mengatakan penetapan dua desa tersebut merupakan bagian dari intervensi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi NTB.

“Untuk Kabupaten Bima, ada dua desa yang masuk sasaran, yaitu Desa Nipa dan Desa Mbawi. Dua desa ini masuk 40 desa kategori miskin ekstrem atau transformatif,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026.

Menurutnya, Program Desa Berdaya diarahkan untuk membantu masyarakat miskin ekstrem melalui sejumlah intervensi yang langsung menyasar kebutuhan dasar warga. Untuk bantuan kemiskinan ekstrem, desa yang memenuhi syarat akan diberikan bantuan. Salah satunya dalam bentuk perbaikan rumah tidak layak huni.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dilibatkan dalam proses pengusulan penerima bantuan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Usulan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan. “Desa menyampaikan usulan sesuai kriteria yang ditetapkan. Nanti mekanisme teknisnya akan disampaikan dalam pelaksanaan program,” jelasnya.

Selain pemerintah desa, pendamping desa juga berperan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, terutama dalam proses pendataan dan pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, sebanyak 40 desa/kelurahan miskin ekstrem di 10 kabupaten/kota menjadi sasaran intervensi pada tahun 2026.

Setiap desa menerima bantuan keuangan sebesar Rp500 juta. Dari jumlah tersebut, Rp300 juta disalurkan langsung kepada pemerintah desa, sedangkan Rp200 juta dialokasikan khusus untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
Setiap desa ditargetkan memperbaiki 10 unit rumah warga miskin ekstrem. Secara keseluruhan, program ini menargetkan perbaikan sebanyak 400 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2026.

Program Desa Berdaya tidak hanya mencakup skema desa berdaya transformatif, tetapi juga desa berdaya tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. (hir)

Beasiswa Alat Berat, Pemkab KSB Segera Umumkan Hasil TKA

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antusiasme para peserta calon penerima program beasiswa alat berat saat bersiap menjalani tes kemampuan akademik pekan kemarin.(Suara NTB/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Hasil tes wawancara calon penerima program beasiswa alat berat gelombang pertama akan segera diumumkan. Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, data wawancara ratusan peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus Tes Kemampuan Akademik (TPA) tengah dikaji oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) bersama tim UT School.

“Para peserta kami imbau bersabar. Yang jelas akan segera diumumkan,” kata Kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi, Selasa (14/4).

Berdasarkan data Disnakertrans KSB, jumlah calon pelamar program beasiswa alat berat inisiasi Pemda KSB bekerja sama dengan PT AMMAN dan UT School ini berjumlah 894 orang. Dari jumlah itu 694 dinyatakan lulus administrasi dan setelah menjalani tes TPA dan tahapan wawancara, tersisa sebanyak 211 orang pelamar.

Slamet menjelaskan, pada pengumuman lulus tes wawancara akan diambil sebanyak 16 peserta sebagaimana kuota yang tersesedia. Selain itu, akan ada juga tambahan sebanyak 30 persen dari kuota sebagai cadangan. “Mungkin sekitar 20 orang yang diumumkan lolos tes wawancara. Sisanya 4 orang sebagai calon cadangan,” katanya.

Peserta lulus cadangan itu, kata Slamet dibutuhkan mengingat setelah wawancara masih akan ada seleksi berikutnya, yakni Medical Check Up (MCU) atau tes kesehatan. Menurut dia, jika terdapat peserta dari 16 yang lulus dinyatakan gugur di tahap MCU, maka akan digantikan oleh peserta cadangan. “Penentuan peserta lulus cadangan itu tentu diambil berdasarkan nilai tertinggi dari hasil wawancaranya,” urainya.

Selanjutnya Slamet menyarankan, bagi para peserta yang telah menjalani tes wawancara agar menyiapkan diri untuk tes kesehatan. Meski saat ini belum diumumkan, ia memastikan prosedur tes kesehatan nanti akan sangat ketat. “Persiapkan diri mulai sekarang. Karena setelah diumumkan maka tes kesehatannya pasti segera dilaksanakan,” katanya.

Sebagai informasi, peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 16 orang akan diberangkatkan menuju Kampus UT School di Jakarta pada tanggal 24 April pekan depan. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran,para peseta akan menjalani pre bimbingan mental dan fisik (Bintalsik). Kampus UT Shool selaku penyelenggara pendidikan menjadwalkan kegiatan ini hingga tanggal 30 April. Selanjutnya, kegiatan utama Bintalsik digelar selama 10 hari di Jakarta.

Program beasiswa alat berat ini sendiri akan berlangsung selama 1 tahun dimulai dengan kegiatan pemberian materi dalam kelas selama 4 bulan. Berikutnya peserta akan menjalani masa pelatihan praktik kerja langsung di lapangan (on job training-OJT) selama tujuh bulan.(bug)

1...276277278...1,084Halaman 277 dari 1,084