Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 277

OJK: Porsi KPR Terhadap Total Kredit Stabil pada Kisaran 10 Persen

0
Pembangunan perumahan KPR(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat porsi kredit pemilikan rumah (KPR) terhadap total kredit cukup stabil pada kisaran 10 persen selama empat tahun terakhir.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebutkan, berdasarkan data Maret 2025, porsi kredit KPR terhadap total kredit nasional sebesar 10,16 persen.

Secara khusus, KPR untuk rumah tipe 22 sampai dengan 70 serta KPR tipe di atas 70 merupakan penyumbang KPR terbesar secara keseluruhan.

“Penyumbang kredit KPR terbesar adalah kredit pemilikan rumah tipe 22 s.d. 70 (porsi 60,27 persen dari total kredit KPR), dan kredit pemilikan rumah tipe di atas 70 (porsi 28,96 persen dari total kredit KPR), yang keduanya tumbuh cukup tinggi dan mendorong pertumbuhan KPR,” kata Dian dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan berdasarkan hasil survei properti Bank Indonesia (SHPR), KPR masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk mengakses pembelian rumah di pasar primer.

Namun, kredit KPR tumbuh melambat pada Maret 2025 sebesar 8,89 persen year on year (yoy), dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 14,26 persen (yoy).

SHPR Bank Indonesia juga mengindikasikan pertumbuhan harga dan penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan I 2025 yang masih tumbuh terbatas.

Hal ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit secara umum, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Jika melihat perkembangan setahun terakhir (selama April 2024-Mei 2025), jumlah rekening KPR baru sekitar 531 ribu dengan nilai realisasi hampir Rp200 triliun, yang mana 85 persen dari rekening tersebut adalah KPR tipe 22 sampai dengan 70.

“OJK terus meminta perbankan untuk mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” kata Dian.

Sementara itu, kualitas kredit KPR juga masih terjaga. Pada Maret 2025, NPL KPR sebesar 2,93 persen atau masih di bawah threshold 5 persen, meskipun menunjukkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya (Maret 2024: 2,49 persen).

Namun, seiring masih berlanjutnya gelombang PHK dan indikasi pelemahan daya beli masyarakat, Dian mengatakan bahwa perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi perburukan risiko kredit pada sektor KPR bagi debitur yang berada pada level middle-low income.

OJK berharap sektor properti dapat terus tumbuh dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat umum, sehingga lebih banyak masyarakat yang mempunyai akses terhadap kepemilikan rumah yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan OJK untuk mendukung sektor ini, termasuk dukungan pendanaan kepada pengembang perumahan dengan pencabutan larangan pemberian kredit untuk pengadaan dan pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023 melalui POJK No. 27 tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (POJK KPMM).

Selain itu, dukungan OJK juga termasuk mengenai penetapan KPR dengan bobot terendah sebesar 20 persen, yang dihitung secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit (ATMR Kredit).

OJK juga menyampaikan bahwa penilaian kualitas KPR yang dapat dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran tertuang dalam POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Dalam aturan ini, aset produktif untuk debitur dengan plafon hingga Rp 5 miliar dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga satu pilar, yang dapat dimanfaatkan oleh bank untuk KPR. (ant)

IHSG Diprediksi Variatif di Tengah ” Wait and See ” Data Ekonomi Global

0
Index Perkembangan Harga Saham(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, diperkirakan bergerak variatif di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data-data perekonomian di tingkat global.

IHSG dibuka menguat 17,32 poin atau 0,24 persen ke posisi 7.231,48. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,11 poin atau 0,26 persen ke posisi 818,65.

“IHSG pada pekan ini diperkirakan melanjutkan konsolidasi pada rentang 7.200 sampai 7.300,” ujar Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim di Jakarta, Senin.

Dari Amerika Serikat (AS), pelaku pasar pada pekan ini akan mencermati rilis data Durable Goods Orders, S&P/Case-Shiller Home Price, Consumer Confidence, dan Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index.

Selain itu, juga akan mencermati rilis The Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes pada Kamis (29.05), untuk mengantisipasi kebijakan The Fed selanjutnya pada FOMC 17-18 Juni mendatang.

Dari kawasan Eropa, Jerman akan merilis data Consumer Confidence, Unemployment Rate dan Retail Sales.

Dari kawasan Asia, Jepang akan merilis data Consumer Confidence, Unemployment Rate, Industrial Production dan Retail Sales, sedangkan China akan merilis data National Bureau of Statistics of China (NBS) Manufacturing.

Dari dalam negeri, pemerintah berencana mengumumkan langkah stimulus pada 5 Juni 2025 untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Sementara itu, bursa AS di Wall Street kompak ditutup melemah pada perdagangan terakhir pekan lalu, Jumat 23 Mei 2025, setelah Presiden AS Donald Trump akan memberlakukan tarif tinggi untuk produk Eropa dan Apple.

Presiden Trump, pada Jumat, mengatakan bahwa pembicaraan dagang dengan Uni Eropa tidak menunjukkan kemajuan dan merekomendasikan tarif langsung sebesar 50 persen terhadap Uni Eropa, dimulai pada 1 Juni 2025.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 256,02 poin, atau 0,61 persen dan ditutup di 41.603,07, indeks S&P 500 melemah 0,67 persen dan ditutup di 5.802,82, sementara Nasdaq Composite turun 1 persen dan berakhir di 18.737,2

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 199,53 poin atau 0,52 persen ke 37.351,50, indeks Shanghai menguat 9,70 poin atau 0,28 persen ke 3.357,76, indeks Hang Seng melemah 50,26 poin atau 0,26 persen ke 23.549,00, dan indeks Strait Times melemah 5,87 poin atau 0,15 persen ke 3.876,33. (ant)

Turun Rp11.000, Harga Emas Antam Jadi Rp1,919 Juta Pergram Senin

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, menurun Rp11.000 menjadi Rp1.919.000 per gram dari harga sebelumnya sebesar Rp1.930.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik ke angka Rp1.763.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.009.500

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.919.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.778.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.642.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.370.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.685.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.587.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.095.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp186.112.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp465.015.000

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp929.820.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.859.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan di NTB Tertinggi di Bali Nusra

0
Perkambangan Industri Jasa Keuangan di Wilayah Bali Nusra(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan kinerja gemilang dalam pertumbuhan kredit perbankan, mencatatkan pertumbuhan tertinggi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) per Maret 2025. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit di NTB secara persentase mencapai 8,15% (yoy), melampaui Bali dan NTT.

Irhamsah, Direktur Pengawasan Prilaku PUJK, EPK, dan Layanan Managemen Strategis OJK Bali, Senin 26 Mei 2025 menyampaikan, sektor perbankan terus menunjukkan resiliensi dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Posisi Maret 2025 menunjukkan bahwa kredit di NTB mencapai Rp74,33 triliun dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan, deposito dan giro sebesar Rp47,97 triliun. Meskipun DPK di NTB mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 1,93% (yoy), pertumbuhan kredit yang kuat menjadi indikator positif aktivitas ekonomi di wilayah NTB.

Sementara itu, Bali mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 7,25% (yoy) dengan total kredit Rp113,82 triliun dan DPK Rp192,72 triliun yang tumbuh 10,47% (yoy). Untuk NTT, pertumbuhan kredit tercatat 1,80% (yoy) dengan total kredit Rp48,12 triliun dan DPK Rp36,32 triliun yang tumbuh 0,27% (yoy).

Kualitas aset perbankan di Bali Nusra secara umum tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) yang rendah. Per Maret 2025, NPL Bali Nusra berada di angka 3,47%, NPL Bali 2,62%, NPL NTB 1,58%, dan NPL NTT 1,37%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa risiko kredit macet masih dalam batas yang terkendali, menandakan sektor perbankan yang sehat.

Dari sisi segmentasi kredit, per Maret 2025, mayoritas kredit di Bali Nusra (57,20%) disalurkan untuk modal kerja, diikuti oleh investasi (42,80%). Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan aktif mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha di berbagai sektor.

Secara spesifik di Bali, 33,88% kredit disalurkan kepada sektor Bukan Lapangan Usaha (Konsumtif), 28,42% untuk Perdagangan Besar dan Eceran, serta 11,83% untuk Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.

Sementara itu, di NTB, sektor Bukan Lapangan Usaha (Konsumtif) juga mendominasi dengan 43,87%, disusul oleh Perdagangan dan Penyediaan Pangan (20,64%), dan Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (17,81%). Sementara di NTT, sektor Bukan Lapangan Usaha (Konsumtif) memimpin dengan 58,76%, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran (24,17%), dan Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (4,75%).

Tren pertumbuhan kredit yang positif, terutama di NTB, diharapkan dapat terus mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bali Nusra.(bul)

Waspada, Kejahatan Keuangan Ilegal Kian Mengancam Anak Muda

0
Mohammad Ismail Riyadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Generasi Z, dengan kedekatan mereka terhadap dunia digital dan gadget, menjadi sasaran empuk kejahatan keuangan ilegal.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi dan Komunikasi OJK, Mohammad Ismail Riyadi, Senin, 26 Mei 2025 mengingatkan akan pentingnya kewaspadaan terhadap fenomena ini.

“Kejahatan keuangan ilegal ini harus kita waspadai karena terutama kalau kita tahu demografi kita, 27% adalah generasi Z dan mereka adalah generasi yang sangat-sangat dekat dengan gadget, jadi mereka paham tentang digital,” ujar Ismail.

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana memberikan edukasi kepada generasi muda agar tidak terjerat modus penipuan kejahatan ilegal. Generasi Z dinilai rentan karena mereka memperoleh informasi dan berinteraksi secara ekstensif melalui perangkat digital.

Ismail menjelaskan beberapa alasan mengapa generasi Z menjadi lebih rentan terhadap kejahatan keuangan ilegal. Salah satunya adalah pengaruh inner circle dan tekanan sosial.

“Anak muda itu selalu rawan dengan inner circle-nya, dengan tekanan sosialnya,” katanya.

Prinsip “you want it, you get it now” dan fenomena Fear of Missing Out (FOMO) juga turut berkontribusi.

“Maunya instan karena tekanan sosial. Misalnya, lu harus dapet sekarang. Yang lain punya handphone, lu ketinggalan kalo gak beli handphone. Kalau yang lain punya motor baru, lo harus punya juga,” papar Ismail mencontohkan.

Tekanan-tekanan dan gaya hidup ini kemudian mendorong generasi Z ini mencari shortcut terhadap pembiayaan untuk memenuhi hasrat dan kebutuhannya. Akibatnya, pilihan mereka bisa jatuh pada layanan keuangan ilegal yang syaratnya tidak rumit, simpel, dan layanannya tersedia secara digital.

“Karena kemudahan di dalam memperoleh akses di digital yang bisa jadi di dalamnya ilegal itu kan hanya diperlukan beberapa step doang, misalkan menggunakan KTP dari orang tua,” jelas Ismail.

Ia juga menyoroti modus di mana anak muda meminta foto KTP orang tua mereka, yang kemudian dijadikan agunan oleh layanan keuangan ilegal.

“Dia suruh orang tuanya foto KTP di deket wajah kayak gaya-gayaan, padahal itu akan dijadikan agunan di layanan keuangan illegal. Nanti yang terkena atau tercatat sebagai nasabah adalah orang tuanya yang dijamin KTP-nya. Penerima dananya anak muda ini. Dan kemudian tahu-tahu tiap bulan harus ditagih orang tuanya, kan bingung,” urainya.

Ismail menekankan bahwa risiko utama bagi anak muda yang menjadi sasaran keuangan ilegal adalah over indebtedness atau kelebihan utang.

“Sama seperti di negara-negara lain, dampaknya over indebtedness atau kelebihan utang, kebanyakan utang,” tegasnya.

Oleh karena itu, generasi Z menjadi sasaran utama literasi keuangan legal. OJK berupaya menyiapkan masa depan mereka dengan mendorong generasi Z untuk lebih banyak menabung dan berinvestasi, bukan pada over consumption.

Masyarakat juga diimbau untuk memahami produk keuangan yang ditawarkan, termasuk manfaat, biaya, risiko, hak dan kewajiban konsumen, cara memperoleh informasi, mekanisme transaksi, serta mekanisme penanganan pengaduan. Hal lain yang patut dicermati adalah “Batas Akses” aplikasi penawaran dana ilegal yang seringkali meminta izin akses yang tidak relevan seperti kamera, mikrofon, dan lokasi.

Dalam upaya memberantas praktik ini, Satuan Tugas Pemberantasan Investasi Ilegal (Satgas PASTI) terus bergerak aktif. Sejak Januari 2025 hingga April 2025, Satgas PASTI telah berhasil menemukan dan memblokir lebih dari 1.123 platform pinjaman online ilegal serta 209 penawaran investasi ilegal di berbagai situs dan aplikasi.

Hingga April 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 1.332 entitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, 1.123 adalah pinjaman online ilegal dan 209 merupakan investasi ilegal. Total pengaduan yang diterima mencapai 2.323, dengan mayoritas (1.899) terkait pinjaman online ilegal dan 424 terkait investasi ilegal.(bul)

KKP Menargetkan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025

0
Ilustrasi Kampung Nelayan Merah Putih yang akan di bangun(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang tahun 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat ekonomi kelautan nasional.

“KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025,” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Trian Yunanda di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan pihaknya telah menjaring desa pesisir dan kampung budidaya potensial sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih.

Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua.

“Ini adalah program transformasi dari Kampung Nelayan Modern yang digagas Pak Menteri Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kita harus pastikan lokasi memenuhi syarat dan kriteria, khususnya masalah lahan,” ujarnya.

Dia menyebutkan kriterianya yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80 persen, ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektare, memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menuturkan implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

“Sampai tanggal 27 Mei, kami masih menerima proposal pengajuan program Kampung Nelayan Merah Putih dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini transparan dan dapat diakses oleh pemda untuk semua wilayah di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan program Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendorong produktivitas masyarakat perikanan yang berkelanjutan, serta mengubah wajah kampung nelayan dan pembudidaya tradisional menjadi lebih tertata dan modern.

Di lokasi terpilih, KKP akan membangun sejumlah fasilitas seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan beserta drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran.

“Kami ingin melanjutkan keberhasilan transformasi wajah kampung nelayan seperti di Biak, Papua. Nantinya program ini akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung dan berada di posisi sentral seluruh aktivitas ekonomi,” terangnya.

Belum lama ini pihaknya juga sudah melakukan survei calon lokasi di Batam, Kepulauan Riau, tepatnya Kampung Tua Bagan, Tanjung Banon, dan Belakang Padang. Kampung nelayan ini berada di atas permukaan laut.

“Kami akan kaji hasil dari survei lokasi di kampung nelayan Batam ini. Kami banyak temukan kampung nelayan berada di atas permukaan laut, apa dimungkinkan dari sisi aturan, sehingga kita bisa membangun,” jelasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 kampung. (ant)

Gubernur Canangkan Bank NTB Syariah Jadi Induk BUMD Keuangan NTB

0
H. Lalu Muhamad Iqbal (ekbisntb.com/ist)

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) , Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, secara tegas menyatakan komitmennya untuk menjadikan Bank NTB Syariah sebagai induk atau holding company Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) keuangan di Provinsi NTB.

PERNYATAAN ini disampaikan dalam pembukaan Webinar Ikatan Alumni UNRAM Jabodetabek yang diselenggarakan secara daring, Minggu, 25 Mei 2025.

Webinar tersebut mengusung tema “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran Dari Dinamika Bank NTB Syariah.”

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya menatap masa depan dan terus melakukan perbaikan terhadap Bank NTB Syariah. “Kita tidak ingin menengok ke belakang soal Bank NTB Syariah. Kita melihat ke depan. Kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan, kita tidak punya pilihan untuk mundur ke belakang,” ujarnya.

Gubernur mengakui bahwa saat ini Bank NTB Syariah sedang berhadapan dengan isu trust atau kepercayaan. Untuk mengatasi hal ini, ia menyampaikan telah aktif berkomunikasi dengan pihak ketiga dan pemilik modal besar untuk memastikan dana mereka aman dan mempertahankan kepercayaan terhadap Bank NTB Syariah.

“Pilihan kita cuma satu, kalau kita tidak suka, tidak setuju dengan kondisi sekarang, pilihannya adalah kita tetap melakukan perbaikan kondisi yang ada di Bank NTB Syariah. Niat untuk memperbaiki kondisi ini adalah pilihan, karena kita sedang berhadapan dengan isu trust,” jelasnya.

Gubernur Iqbal memaparkan visinya untuk Bank NTB Syariah. Ia menargetkan bank ini tidak hanya menjadi kebanggaan dalam hal aset dan portofolio besar, tetapi juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal secara teknis dan berintegritas tinggi. Puncaknya, Bank NTB Syariah diharapkan mampu mencetak laba sebesar-besarnya bagi pemegang saham (provinsi dan kabupaten/kota) dan seluruh rakyat NTB.

Langkah konkret menuju visi tersebut adalah menjadikan Bank NTB Syariah sebagai satu-satunya holding company milik Pemprov NTB di bidang keuangan. Dalam proses ini, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB akan diarahkan untuk segera menyelesaikan konversi menjadi BPR NTB Syariah. Setelah berstatus syariah, BPR NTB akan diintegrasikan secara vertikal dan menjadi anak perusahaan Bank NTB Syariah.

“Jadi, seluruh bisnis sektor keuangan yang menjadi milik bank daerah, semuanya akan diintegrasikan ke Bank NTB Syariah dan menjadi holding keuangan. Sementara holding company di bidang non-keuangan pun sedang dilakukan integrasi vertikal dan sedang disiapkan konsepnya saat ini,” papar Gubernur.

Gubernur Iqbal juga menyoroti pentingnya peran Bank NTB Syariah dalam pemberdayaan masyarakat. Data menunjukkan bahwa 80 persen kredit Bank NTB disalurkan kepada PNS (konsumtif), sementara hanya 20 persen untuk sektor produksi, dengan 15 persen di antaranya untuk UMKM.

Ke depan, Bank NTB Syariah akan melakukan sindikasi dengan lembaga keuangan lain, termasuk dengan PNM yang memiliki jaringan kuat dalam memberikan pinjaman langsung kepada UMKM.

“Kita ingin belajar dari financial institution lain untuk pembangunan melalui Bank NTB Syariah. Ini yang akan kita terus dorong, karena keuangan syariah tidak hanya bicara keadilan, kemaslahatan, tapi juga harus memberdayakan,” pungkas Gubernur.(bul)

Tingkatkan PAD, Lotim Percepat Transformasi Digital

0
H. Muhammad Edwin Hadiwijaya (ekbisntb.com/dok)

PEMKAB Lombok Timur (Lotim) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan digitalisasi. Langkah terkini diwujudkan dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Perpajakan Daerah (Sipdah) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Upaya ini bertujuan mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat akuntabilitas wajib pajak.

Wakil Bupati Lotim, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya, menegaskan integrasi kedua sistem tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem digital daerah. “Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah pengelolaan keuangan dan perpajakan, tetapi juga mendorong transparansi serta efisiensi. Harapannya, ini akan mempercepat pembangunan di Lombok Timur,”  ujarnya saat peluncuran di Sembalun, Jumat, 23 Mei 2025.

Selain integrasi sistem, Pemkab Lotim gencar melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. “Masyarakat harus memahami bahwa kontribusi mereka melalui pajak langsung berdampak pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya,” pesan Edwin.

Kegiatan sosialisasi melibatkan sejumlah narasumber kunci, seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Muksin; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Kepala UPT Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Selong. Materi yang disampaikan mencakup teknis penggunaan Sipdah dan Siskeudes, pentingnya kepatuhan pajak, serta diskusi interaktif dengan perangkat desa dan masyarakat.

Muksin menjelaskan, Sipdah dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan berbagai jenis pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, restoran, dan hiburan. “Dengan sistem terintegrasi, data wajib pajak dapat dipantau secara real-time, meminimalisir kebocoran, dan mempermudah penagihan,” jelasnya.

Siskeudes juga dinilai mampu meningkatkan akurasi pengelolaan keuangan desa, sehingga anggaran pembangunan lebih tepat sasaran.

Kegiatan ditutup dengan bimbingan teknis bagi perangkat desa dan operator sistem untuk memastikan implementasi integrasi berjalan lancar. Pemkab Lotim berharap, inovasi ini tidak hanya menaikkan PAD, tetapi juga menjadi model pengelolaan keuangan daerah yang modern dan transparan, sesuai semangat “Smart City” yang sedang digalakkan.

Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, Lombok Timur optimis dapat menjadi contoh keberhasilan transformasi digital di tingkat lokal, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. (rus)

CFN Makin Ramai – Pengunjung Membeludak, Pedagang yang Berjualan Bertambah

0
CFN Kota Gerung semakin ramai, pengunjung membeludak, Pedagang yang berjualan terus bertambah(ekbisntb.com/her)

Kerja nyata Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di bawah Kepeminpinan Bupati H. Lalu Ahmad Zaini  dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha (LAZAdha) mulai terlihat hasilnya. Belum genap 100 hari memimpin Pasangan LAZAdha berhasil membuat ramai Kota Gerung yang merupakan prioritas LAZAdha di tahun 2025. Hal tesebut terlihat dalam gelaran Car Free Night (CFN), Sabtu 24 Mei 2025 yang dipadati oleh masyarakat.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Lobar Hj Nurul Adha yang didampingi oleh Direktur RSUD Tripat, Suryadi Direktur PTAM Giri Menang, Kepala OPD dan ribuan masyarakat.

Dalam sambutannya Wabup Hj. Nurul Adha mengatakan upaya Pemda dalam meramaikan dan menghidupkan Kota Gerung sudah mulai membuahkan hasilnya. Melalui gelaran CFN, Kota Gerung yang tadinya sepi aktivitas menjadi sangat ramai aktivitas. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, sehingga ikhtiar meramaikan Kota Gerung dapat terwujud.

“Ini adalah ikhtiar dan upaya yang kita lakukan bersama-sama dalam rangka menghidupkan Kota Gerung. Bapak Bupati dan kami serta seluruh jajaran pemerintah daerah terus berupaya agar Gerung yang merupakan Ibu Kota Kabupaten agar ramai dan hidup. Tentu nanti akan didukung dengan adanya alun alun kota gerung,” ujarnya.

Wabup juga mengatakan adanya kegiatan CFN Gerung ini juga berimbas pada meningkatkan perputaran ekonomi di Lobar.

Hal ini tentu sangat dirasakan manfaatnya oleh UMKM dan pedagang kecil yang jualannya laris manis di area CFN ini. Para pedagang kecil dan UMKM sangat senang dan bahagia dengan adanya CFN Gerung ini karena mereka menjadi hidup dan tumbuh. “Tentu ini memberi manfaat yang besar bagi UMKM dan pedagang Kecil. Setiap kami keliling ke stand UMKM mereka menyampaikan ungkapan senang dan bahagia. CFN Gerung membuat masyarakat dan UMKM Tersenyum Bahagia,” ujarnya.

Pada CFN Gerung edisi 24 Mei 2025 ini, Rumah Sakit Patut Patuh Patju menjadi pihak penyelanggara. Dalam gelaran ini CFN Gerung menghadirkan atraksi dan pentas seni dari siswa Lobar, band dan artis Nia Dirga serta Eka Mustika Ayu. Kegatian CFN Gerung juga diramaikan oleh senam sehat dan Fun Walk yang dilaksanakan hari Minggu 25 Mei 2025. Kegiatan ini berjalan lancar dan dihadiri oleh ribuan masyarakat. (her)

Layani Izin Vila Bodong, Pemkab Lobar Buka Klinik Pelayanan Percepatan Perizinan

0
Wabup Lobar Hj. Nurul Adha saat turun sidak bangunan melanggar aturan di wilayah Senggigi, Kecamatan Batulayar beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/dok)

Pemkab Lombok Barat (Lobar) akan membuka klinik percepatan pelayanan perizinan terhadap pengelola vila bodong di wilayah Batulayar. Para pengelola bangunan yang belum mengantongi izin alias ilegal dan izin usaha diimbau mengurus izinnya pada layanan yang mulai dibuka awal bulan depan.

Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat dengan Asisten II Setda Lobar, Kepala Bapenda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Camat Batulayar terkait penertiban vila- vila tak berizin.

Dari data yang sudah diselesaikan, seluruh vila yang berizin maupun belum berizin jumlahnya sekitar 208 di wilayah Batulayar. “Seluruh vila yang berizin maupun tidak berizin sekitar 208. Itu di wilayah Batulayar saja,” terang Wabup.

Disebutkan,vila yang belum berizin untuk membangun sekitar 73 unit. Kemudian yang belum memiliki NIB atau izin membangun sekitar 112-an unit. Untuk menyelidiki persoalan ini, pihaknya mengimbau kepada pemilik vila khususnya yang belum berizin segera mengurus izin. “Kami di awal Juni akan membuka klinik Pelayanan percepatan perizinan. Kami buka di Kantor Camat Batulayar,”terangnya.

Pihaknya berharap adanya layanan ini bisa mempermudah para pemilik vila untuk mengurus izinnya, sehingga ketika membuat usaha di Lobar izinnya mudah, usahanya juga akan lancar legal. “Dan mudah-mudahan bisa memberi kontribusi bagi Lobar. Yang belum memiliki izin membangun atau berusaha, saya minta memanfaatkan untuk mengurus izin yang dimulai diawal Juni nanti di Kantor Camat Batulayar,,”imbaunya. (her)