Saturday, April 4, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 276

Siap-siap, Senggigi Lombok Fun Run by ASTINDO Akan Dihelat

By
ekbisntb.com
-
0
Foto bersama usai mebebrikan keterangan pers untuk acar Senggigi Lombok Fun Run by ASTINDO(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) DPD Nusa Tenggara Barat bersama Asisten II Setda NTB, L. M. Faozal dan Plh.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Chandra Aprinova menyampaikan bahwa sebagai industri bidang pariwisata berkomitmen melakukan promosi pariwisata melalui event-event bertaraf Nasional di NTB salah satunya akan diadakan “Senggigi Lombok Fun Run by ASTINDO” yang telah masuk dalam kalender event Pemerintah Provinsi NTB.

Ketua Astindo NTB Sahlan M Saleh dalam keterangan pers di Mataram, Selasa, 27 Mei 2025 menyampaikan Senggigi Lombok Fun Run ini adalah event ke – 2 ASTINDO NTB setelah belajar dari kesuksesan event pertama.

Dilaksanakannya event kedua ini tujuan utamanya antara lain, mempromosikan destinasi pariwisata di NTB. Memasarkan destinasi Sport Tourism setelah ASTINDO GOLF Internasional 17 Mei 2025 di Lombok Utara. Mengangkat citra destinasi pariwisata Senggigi Lombok Barat sebagai destinasi unggul. Serta Meningkatkan minat wisatawan agar berkunjung ke NTB.

“Kegiatan ini juga sebagai media promosi yang baik sehingga BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) NTB mensuport juga kegiatan ini karena berdampak baik untuk pariwisata NTB,” uangkap Sahlan yang juga menjabat sebagai Ketua BPPD NTB ini.

Harapannya agar runer dari luar NTB lebih banyak berpartisipasi pada event ini sehingga ASTINDO NTB menyiapkan juga paket wisata saat penyelenggaran event Fun Run ini.

Ketua Panitia Senggigi Lombok Fun Run Lalu Pail menambahkan, Senggigi Lombok Fun Run ke 2 ini menempuh jarak 5 KM dengan rute sama seperti tahun lalu, yakni start dari Jayakarta Hotel dan Finish di Merumata Hotel.

Biaya pendaftaran sebesar Rp150.000, target sebanyak 1.000 peserta. Panitia menyiapkan doorprize hadiah utama voucher umrah, serta hadiah menarik lainya seperti sepeda, kulkas, TV dan lainnya. Serta dihibur oleh live music di panggung finish.

“Bagi peserta yang mendaftar akan mendapat Jersy dan Medali, untuk partisipasi dapat mendaftar melalui Google Form link : https://bit.ly/4dBp3DV dengan menghubungi panitia (Aan) 0853-7851-0909, Lalu Pail 0817-5741-337 atau datang langsung ke Sekretariat ASTINDO NTB jl. Langko 49 Mataram,” tandasnya.(bul)

Menkop: Kopdes Merah Putih Upaya Kurangi Kesenjangan Ekonomi

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih merupakan salah satu upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menghilangkan kemiskinan.

“Koperasi adalah alat perjuangan rakyat untuk mencapai tujuan mulia. Yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perubahan positif dalam perekonomian Indonesia yang lebih progresif dan berkeadilan,” kata Menkop Budi dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Menkop menegaskan, koperasi adalah wujud ideologi ekonomi negara yang harus terus diperkuat dan menjadikan koperasi sebagai instrumen utama dalam memajukan kesejahteraan dan keadilan sosial yg lebih substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengatakan, melalui dukung berbagai pihak strategis termasuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), dapat memainkan peran yang sangat vital dalam mengawal dan melaksanakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Sejarah panjang koperasi yang terpinggirkan dalam ekonomi Indonesia, menjadi latar belakang penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan gerakan koperasi ini,” ujar Menkop.

Ia menilai, selama ini keberadaan koperasi sudah lama terpinggirkan dari praktek ekonomi Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari outstanding credit perbankan sebesar Rp7.000 triliun, hanya 0,2 persen untuk koperasi atau sebesar Rp15 triliun, dan kontribusi ekonomi desa hanya menyumbang sebesar 14 persen dari ekonomi nasional.

“Ketidakseimbangan ini menjadi sorotan penting yang perlu diselesaikan melalui upaya bersama, dengan membangun dan memperkuat gerakan koperasi,” kata Budi.

Menkop menegaskan, kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan perubahan yang nyata dalam masyarakat Indonesia.

“Terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menghilangkan kemiskinan,” katanya.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, pentingnya tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam kesiapan menjalankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Termasuk bentuk usaha yang berkelanjutan, anggota koperasi, modal koperasi danmitigasi risiko y ang baik pula. Saya mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Puan. (ant)

Pemerintah Terapkan Diskon Tarif Listrik 50 Persen Mulai 5 Juni 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah resmi memberlakukan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 1.300 VA mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II 2025 guna menjaga daya beli masyarakat, terutama pada periode libur sekolah dan transisi menuju semester kedua tahun ini.

“Stimulus ekonomi kuartal II 2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri pada hari Jumat 23 Mei 2025 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri menteri, wakil menteri, serta pimpinan/perwakilan K/L terkait. Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Selasa.

Ia merinci, diskon tarif listrik ini menyasar sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dan mengadopsi skema yang sama dengan program serupa pada Januari-Februari 2025 lalu.

Kebijakan ini diarahkan untuk meringankan beban biaya rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas konsumsi domestik. Pelaksanaan program ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan PLN.

Perwakilan Kementerian ESDM yang hadir dalam Rakortas menyampaikan bahwa kebijakan ini akan segera dilaporkan kepada Menteri ESDM dan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis bersama Kementerian Keuangan dan PLN, termasuk penerbitan Keputusan Menteri ESDM.

Selain diskon listrik, pemerintah juga menggulirkan berbagai program stimulus lainnya untuk mendongkrak aktivitas konsumsi domestik. Beberapa di antaranya adalah diskon transportasi massal selama dua bulan libur sekolah, mencakup diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tiket pesawat melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen, serta diskon angkutan laut hingga 50 persen.

Pemerintah juga menetapkan diskon tarif tol sebesar 20 persen bagi sekitar 110 juta pengguna jalan tol, mengikuti pola yang telah diterapkan pada periode libur Lebaran dan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kemudian dari sisi perlindungan sosial, sebanyak 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima tambahan bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan selama dua bulan.

Sementara untuk sektor ketenagakerjaan, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp150.000 per bulan kepada 17 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, serta 3,4 juta guru honorer. Bantuan ini akan dicairkan sekaligus pada bulan Juni 2025.

Tak hanya itu, insentif juga diberikan bagi sektor padat karya berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen yang berlaku dari Agustus 2025 hingga Januari 2026.

“Program ini dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk insentif bagi perusahaan yang tetap mempertahankan tenaga kerja di tengah ketidakpastian global,” jelas Susiwijono. (ant)

Pertumbuhan Ekonomi NTB Terendah Kedua se Indonesia, Ini Penjelasan BPS

By
ekbisntb.com
-
0
Wahyudin (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025 tumbuh negative (-) 1,47 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi NTB diawal tahun ini memposisikan NTB sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah kedua di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi NTB triwulan I tahun 2025 yang kontraksi ini membuat rangking pertumbuhan ekonomi NTB diposisi paling bawah. Hanya lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Papua Tengah yang paling rendah karena kontraksi cukup dalam -26,53 persen.

Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM di Mataram, Senin, 26 Mei 2025 mengungkapkan, rendahnya pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I tahun 2025 ini karena kontribusi sektor pertambangan.

Menurutnya, terjadi penurunan tajam pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 30,14 persen. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa mencatatkan kontraksi terdalam, mencapai 41,05 persen.

“Penyebab utama kontraksi di sektor pertambangan adalah tidak adanya ekspor dari Januari hingga Maret 2025 karena belum adanya izin ekspor, kecuali untuk hasil smelter. Sektor pertambangan ini turunnya 30 persen lebih. Dan sektor tambang ini pengaruhnya besar, nomor dua terhadap pertumbuhan ekonomi NTB setelah sektor pertanian. Sektor yang lain-lain itu kan kontribusinya paling tinggi 5 persen,” ujarnya.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar, 30 persen lebih. Namun awal tahun 2025 ini hanya berkontribusi 16 persen. Selain itu, sektor konstruksi juga tumbuh negative diawal tahun. hal ini karena proyek-proyek pemerintah yang belum dilelang, apalagi dilaksanakan.

Tapi, lanjut Wahyudin, komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi NTB yang lainnya justru mengalami pertumbuhan positif. Terutama sektor pertanian yang memberikan andil pertumbuhan ekonomi naik sebesar 10 persen.

“Sektor pertanian sekarang kontribusinya naik, dari 20 persen menjadi 23 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terlibat di sektor pertanian ini banyak orang,” tambahnya.

“Makanya kalau saya sih ndak masalah. Kalau fluktuasi pertumbuhan ekonomi NTB ini dipengaruhi pertambangan. Kalau aktivitas pertambangan ini naik, kenaikan pertumbuhan ekonomi NTB juga naiknya signifikan,” jelas Wahyudin.

Dan dampak pertambangan ini terhadap masyarakat grass root atau masyarakat akar rumput juga kecil. Sehingga fluktuasi pertumbuhan ekonomi NTB ini tak menjadi kekhawatirannya. Walaupun ekonomi NTB kontraksi tajam.

Namun Wahyudin memproyeksikan pada triwulan II (April-Juni) tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi NTB akan naik kembali. Seiring dengan membaiknya sektor pertambangan, terutama aktivitas PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat.

“Belum tentu kontraksi ekonomi NTB akan berlanjut. Di triwulan II diperkirakan sudah mulai ada hasil tambang yang keluar karena proses pemadatan sudah selesai. Produksi tambang akan kembali bergerak,” tegasnya.

Selain itu, realisasi anggaran pemerintah, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun APBN, juga berpotensi untuk meningkat pada triwulan berikutnya.

Wahyudin menekankan pentingnya mendorong smelter dan pertambangan untuk terus beroperasi dan menghasilkan. Selain, pemerintah daerah harus tetap memberikan perhatian besar pada sektor pertanian sebagai sektor yang paling besar dilakoni oleh masyarakat NTB.(bul)

Menjelang Iduladha, Harga Bahan Pokok di Mataram Cenderung Stabil

By
ekbisntb.com
-
0
Sri Wahyunida(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, harga sejumlah bahan pokok di Kota Mataram masih terpantau stabil.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, menyampaikan bahwa hingga akhir Mei 2025, sebagian besar komoditas utama belum menunjukkan tanda-tanda lonjakan harga yang signifikan.

“Untuk komoditas cabai, khususnya cabai rawit merah, harganya saat ini Rp28.000 per kilogram, sudah sangat mendekati harga normal,” ujar Sri Wahyunida, Senin 26 Mei 2025.

Sementara itu, harga telur ayam ras di Pasar Kebon Roek juga mengalami penurunan menjadi Rp58.000 per papan, setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp60.000 lebih.

Namun, komoditas daging sapi mengalami kenaikan harga. Di Pasar Induk, harga daging sapi sampai kini mencapai Rp130.000 per kilogram, naik dari harga normal Rp120.000. Bahkan di pasar tradisional, harganya bervariasi antara Rp135.000 hingga Rp145.000 per kilogram.

“Hal ini terjadi karena stok daging segar berkurang, masyarakat atau peternak memilih menjual hewan hidup menjelang Iduladha. Kondisi ini menurunkan jumlah pemotongan, sehingga pasokan daging di pasar menipis,” jelasnya.

Disdag Kota Mataram mengantisipasi potensi kenaikan ini dengan terus memantau ketersediaan stok harian. Pihaknya juga berupaya menekan laju kenaikan harga melalui koordinasi dengan distributor dan pemerintah provinsi. “Kami ingin memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” ujarnya.

Selain daging sapi, komoditas daging ayam ras menunjukkan fluktuasi harga. Setelah naik dari Rp36.000 menjadi Rp38.000 per kilogram, harganya kembali turun ke Rp36.000. “Ini disebabkan karena saat harga daging sapi naik, konsumen beralih ke ayam dan telur. Ini yang kami antisipasi agar tidak terjadi efek domino pada komoditas lain,” terangnya.

Kondisi daging beku pun menjadi perhatian. Saat ini, stok daging beku di distributor besar dilaporkan kosong, meskipun beberapa distributor kecil masih memiliki stok meski terbatas.

“Daging beku ini biasanya paling banyak dibutuhan katering dan rumah makan. Kami akan bantu distribusinya agar kebutuhan masyarakat umum tetap bisa dipenuhi, terutama saat daging segar berkurang,” imbuhnya.

Data Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga menunjukkan stabilitas pada beberapa bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng curah, dan gula pasir. Harga beras berbagai merek tetap stabil tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sementara minyak goreng curah justru mengalami penurunan harga sebesar Rp3.277 menjadi Rp14.000 per liter. Gula pasir curah juga turun dari Rp16.074 menjadi Rp14.500 per kilogram.

Dengan berbagai upaya pengendalian harga dan koordinasi antarinstansi, Disdag Kota Mataram optimis kebutuhan masyarakat menjelang Iduladha tetap tercukupi tanpa gejolak harga yang memberatkan. “Kami terus berupaya memastikan stok dan distribusi berjalan lancar agar masyarakat bisa menyambut hari raya dengan tenang,” tutupnya.(hir)

5.000 Lebih Balita Lobar Stunting, Rp2 Miliar Dialokasikan untuk Beli Telur dan Susu

By
ekbisntb.com
-
0
Wabup Lobar Hj. Nurul Adha saat memberikan bantuan kepada anak stunting belum lama ini(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – 5.000 lebih balita di Lombok Barat (Lobar) terkena kasus stunting. Untuk menekan kasus ini, Pemkab Lobar mengalokasikan Rp2 miliar tahun 2025 ini. Anggaran tersebut dipakai untuk pembelian susu dan telur serta diatensi khusus Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha.

Wabup Lobar Hj. Nurul Adha menegaskan, agar anggaran pengamanan stunting ini menukik ke sasaran dan tidak banyak dipergunakan untuk kegiatan seremonial rapat.

Wabup mengatakan bahwa stunting merupakan mandatori pusat yang harus dilaksanakan di daerah, sehingga daerah berupaya menekan kasus ini. Kendati jumlah stunting bisa ditekan, namun masih terbilang tinggi, sehingga program penanganan pun ditekankan lebih menukik lagi ke sasaran.

Selain itu, harapnya, untuk menyelesaikan masalah stunting dilakukan melalui pendekatan pencegahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menumbuhkan kepedulian sosial kepada sesama.

“Tentu dengan adanya kepedulian sosial dan kepekaan pada sesama kita dapat melakukan pencegahan terjadinya stunting melalui membantu makanan tambahan yang bergizi pada sesama,” ujarnya.

Ia meminta semua pihak berkolaborasi dan bekerjasama dalam mengatasi stunting. Hal ini karena intervensi pada stunting tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu dinas tapi harus dilakukan bersama sama agar lebih masif dan efektif.

Wabup juga meminta agar semua pihak dapat bergerak cepat dan melalui kegiatan nyata dalam mencegah dan mengatasi stunting. “Tentu saatnya kita bersama sama berkolaborasi untuk mengatasi stunting di Lobar. Melalui hasil pendataan dan pemetaan kita dapat mengambil langkah nyata dan efektif untuk mengatasi stunting,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Lobar Zulkifli mengatakan jumlah stunting di Lobar mencapai 9,8 persen atau sekitar 5 ribu balita.

Pendataan mengacu hasil pendataan Aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) terakhir. “Hasil E PPGBM yang kita miliki itu ada penurunan dari 11 persen awal tahun 2024 jadi 9,8 persen tahun ini,”  terangnya  belum lama ini.

Ia berharap tahun depan bisa ditekan lagi pada angka 8 persen. Tahun ini ditargetkan bisa mencapai 9 persen pada pertengahan tahun, hingga akhir bisa 8 persen lebih. Sesuai kebijakan Pemkab Lobar, ditekankan agar ada upaya pencegahan kasus ini. Dan ini pun sedang dibahas oleh timnya.

“Yang sudah ada Rp1 miliar Untuk beli susu dan telur, ada tambahan lagi yang diberikan Rp1 miliar hanya untuk beli telur. Sehingga total anggaran untuk beli susu dan telur mencapai Rp2 miliar. Anggaran ini tidak ada untuk rapat dan kegiatan,’’ terangnya.  (her)

Pemdes Kuta Larang Turis Pakai Bikini di Area Publik

By
ekbisntb.com
-
0
Tampak dua wisatawan melintas di depan spanduk peringatan dan larangan memakai bikini yang dipasang Pendes Kuta dipagar masjid Desa Kuta, pekan kemarin. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Desa (Pemdes) Kuta Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) mengeluarkan peringatan kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang datang berwisata di kawasan wisata Kuta untuk tidak memakai bikini atau berpakaian minim saat berada di area publik. Terutama pasar, area perkampungan hingga jalan umum. Peringatan tersebut dikeluarkan setelah Pemdes Kuta mendapat banyak keluhan dari warga setempat soal banyaknya wisatawan yang berpakaian minim bahkan memakai bikini saat berada diarea publik.

Selain melalui himbauan lisan, peringatan tersebut juga disampaikan melalui spanduk-spanduk yang dipasang dibeberapa titik terutama di fasilitas umum yang sering dikunjungi atau dilewati wisatawan. “Adanya peringatan ini atas inisiatif masyarakat. Kami, pemdes hanya memfasilitasi keinginan dan aspirasi masyarakat,” terang Kepala Desa Kuta Mirate, saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin 26 Mei 2025 kemarin.

Saat ini akunya, pariwisata Kuta sedang berkembang cukup pesat. Ditandainya dengan banyaknya wisatawan, utamanya wisatawan mancanegara yang datang berkunjung maupun menginap di kawasan wisata Kuta. Baik memang,  namun disisi lain hal itu justru memicu kekhawatiran. Karena saat ini semakin sering ditemui wisatawan yang berpakaian seadanya hingga bikini masuk ke pasar hingga perkampungan warga.

Lambat masyarakat mulai resah dan terganggu dengan cara berpakaian para wisatawan tersebut. “Kalau di area pantai atau area yang jauh dari keramaian wisatawan berpakaian minim seperti itu tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke pasar atau tempat keramaian hingga perkampungan, ini yang jadi masalah,” terangnya.

Untuk itu pihaknya juga mengingatkan kepada para pelaku wisata seperti guide maupun pengelola hotel dan penginapan yang ada di kawasan wisata Kuta agar turut mengingatkan wisatawannya. Supaya kalau mau beraktifitas di luar ke area publik agar memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku. Terutama soal pakaian yang dikenakannya. Dengan tidak memakai pakaian yang minim apalagi hanya mengenakan bikini.

Disinggung apakah ada sanksi bagi yang melanggar, Mirate mengaku sejauh ini baru sebatas himbauan. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa mengarah ke sanksi kedepanya, jika memang itu diperlukan. “Mari sebatas himbauan saja. Tapi seperti apa kedepan, nanti kita lihat,” ujarnya.

Mirate menegaskan, dalam hal ini pihaknya bukan anti wisatawan. Justru pihaknya sangat mendukung kemajuan wisata di daerah ini. Terlebih Kuta merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di daerah ini. Yang tentunya banyak diminati wisatawan untuk datang berkunjung. Tapi pihaknya juga merasa perlu memproteksi warganya dari pengaruh negatif keberadaan wisatawan yang datang, khususnya dari cara wisatawan tersebut berpakaian. (kir)

Disnaker Agendakan Job Fair di Tahun 2026

By
ekbisntb.com
-
0
H. Rudi Suryawan (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram telah mendapatkan lampu hijau dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan job fair. Kegiatan ini dijadwalkan akan digelar di tahun 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan menerangkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram telah memberikan lampu hijau untuk menyelenggarakan job fair. Penyelenggaraan diagendakan di tahun 2026, karena pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 tidak dialokasikan anggaran.

Job fair lanjutnya, akan digelar dengan skala besar. Sebab, agenda serupa sudah lama tidak digelar. “Kita akan gelar dengan skala lebih besar karena beberapa tahun tidak pernah menyelenggarakan,” terangnya.

Menurutnya, job fair menjadi ajang sekaligus peluang bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Pihaknya hanya memfasilitasi antara pencari kerja dengan perusahaan di Kota Mataram.

Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram menambahkan, perusahaan akan secara kolektif dikumpulkan dalam satu agenda besar untuk mencari calon pekerja sesuai kualifikasi yang mereka butuhkan. “Kita hanya memfasilitasi saja antara pekerja dengan perusahaan,” ujarnya.

Rudi tidak memberikan penjelasan secara detail jumlah pengangguran maupun angkatan kerja di Kota Mataram. Sebab, data terbaru belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Data angka pengangguran biasanya dikeluarkan pada bulan Agustus atau September.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram pada tahun 2024, angka pengangguran di Kota Mataram tercatat sebesar 4,85 persen, dengan penambahan sekitar 870 orang. Jika dikalkulasikan, sebanyak 11.420 warga Kota Mataram menganggur pada tahun 2024.

Sementara itu, Rizal berharap pemerintah memfasilitasi calon pekerja dengan perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan. Job fair disebut sebagai salah satu cara efektif bagi pekerja untuk memilih perusahaan yang sesuai kompetensi dan kualifikasi pendidikan. “Selama ini, kita bingung mau melamar kemana. Karena, informasi perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan sangat terbatas,” katanya. (cem)

Dampak Efisiensi Anggaran, Turun, Penerimaan Pajak Hotel di Kota Mataram

By
ekbisntb.com
-
0
H.M Ramayoga (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, mencatat  realisasi pajak hotel di wilayahnya sampai 23 April 2025 mencapai sebesar Rp8,2 miliar dari target Rp30 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Demikian diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan BKD Kota Mataram Achmad Amrin di Mataram,  Senin 26 Mei 2025. ‘’Pada tahun 2024, realisasi pajak hotel sudah di atas 30 persen. Sedangkan, tahun 2025 ini, di bawah 30 persen,” sebutnya.

Penurunan realisasi pajak hotel tersebut, menurutnya, salah satunya dipicu karena kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, sehingga berdampak langsung pada tingkat kunjungan dan aktivitas ekonomi di sektor perhotelan.

Tingkat hunian (okupansi) hotel di Kota Mataram, dilaporkan mengalami penurunan cukup signifikan di triwulan I tahun 2025.”Penurunan okupansi hotel berimbas langsung pada pendapatan dari sektor pajak hotel,” katanya.

Terkait dengan itu, Kepala BKD Kota Mataram, H.M Ramayoga membuka peluang untuk melakukan penyesuaian atau penurunan target penerimaan pajak hotel tahun ini.”Masalah itu akan kami bahas dengan DPRD untuk penyesuaian target,” katanya.

Dikatakan, target penerimaan pajak hotel saat ini belum berubah yakni sebesar Rp30 miliar sesuai yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram.

Sementara, untuk perubahan target penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah, melalui mekanisme APBD perubahan. “Kami baru bisa ajukan perubahan target di APBD perubahan. Perubahan apakah kami pertahankan atau naikkan dengan kondisi yang ada,” katanya.

Ia mengatakan, untuk pengurangan target penerimaan pajak dan retribusi daerah, keputusannya mengacu pada realisasi penerimaan sampai dengan triwulan II atau semester I tahun anggaran berjalan.

Kalau progresnya sesuai dengan target perencanaan, maka target yang ditetapkan di awal tahun akan dipertahankan dan bisa juga ditambah. “Kami tunggu hasil penerimaan sampai dengan semester I. Jadi, masih ada waktu kami evaluasi, sebab sekarang masih bulan Mei,” katanya.

Untuk realisasi penerimaan pajak hotel di triwulan I, katanya, pihaknya belum melakukan evaluasi karena BKD masih fokus dengan audit penggunaan anggaran tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain karena tingkat hunian yang berkurang, tambah Ramayoga, penerimaan pajak hotel di Kota Mataram bisa berkurang karena ada hotel tutup dan tidak beroperasi kembali. Salah satunya Hotel Grand Legi yang cukup potensial sebagai penyumbang pajak hotel. “Karena tutup, pihak Grand Legi minta penghapusan kewajiban pembayaran pajak hotel,” katanya. (ant)

Gubernur NTB: Bank NTB Syariah Harus Jadi Kebanggaan Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
Kantor Bank NTB Syariah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Bank NTB di masa depan dapat menjadi satu-satunya holding company milik Pemprov NTB di bidang keuangan.

Saat ini, pemprov sedang memproses pengalihan BPR NTB menuju skema syariah agar nantinya bisa diintegrasikan secara vertikal dengan Bank NTB Syariah.

Hal ini disampaikan Gubernur NTB, Dr. L. Muhamad Iqbal, saat membuka Webinar IKA Universitas Mataram di Wilayah Jabodetabek bertema “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB Syariah”, Minggu 25 Mei 2025.

Ia berharap ke depan Bank NTB Syariah dapat semakin dibanggakan masyarakat NTB dalam berbagai aspek.

“Kita bangga dalam arti yang sesungguhnya. Bangga bahwa Bank NTB Syariah menjadi bank yang asetnya besar. Bangga memiliki Bank NTB Syariah yang memiliki portofolio besar. Bangga terhadap Bank NTB yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas. Yang paling penting juga bangga dari performance dan bisa mencetak laba yang besar untuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemilik saham, dan juga masyarakat,” ujar gubernur.

Gubernur juga menekankan bahwa perbankan syariah memiliki potensi luar biasa, terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi situasi nasional.

“Justru perbankan syariah memiliki potensi karena yang diberikan oleh perbankan syariah kepada pengusaha adalah kepastian. Kepastian bagi hasil, kepastian tidak ada bunga. Saya banyak bertemu dengan teman-teman yang bahkan nonmuslim. Pengusaha nonmuslim sudah mulai masuk ke perbankan syariah. Pertimbangan utamanya adalah kepastian,” jelasnya.

Meskipun Bank NTB Syariah sempat menghadapi berbagai dinamika belakangan ini, gubernur menyampaikan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melangkah maju dan melakukan perbaikan-perbaikan, agar kehadiran Bank NTB Syariah benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam hal pemberdayaan usaha masyarakat.(bul)

1...275276277...795Page 276 of 795

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami