Beranda blog Halaman 275

Pemprov NTB Bersurat ke Kemenhub untuk Penambahan Kapal Pengiriman Ternak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antrean truk pengangkut ternak yang akan dikirim ke Jabodetabek menumpuk di Pelabuhan Gili Mas, Lembar. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa proses pengiriman ternak sapi ke wilayah Jabodetabek pada tahun 2026 berjalan lebih tertata, terkendali, dan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, sebagai respons atas pemberitaan yang menyebut adanya persoalan serius dalam distribusi ternak di Pelabuhan Gili Mas.

“Secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru mengalami perbaikan signifikan. Sistem pengaturan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan mendasar seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, NTB sebagai salah satu lumbung ternak nasional memiliki peran strategis dalam penyediaan hewan kurban, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha, dengan volume pengiriman mencapai sekitar 20 ribu ekor setiap tahun ke wilayah Jabodetabek.

Menurutnya, tantangan utama selama ini bukan pada tata kelola di daerah, melainkan keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton.

“Isu penumpukan di pelabuhan sebenarnya merupakan persoalan yang hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak awal untuk meminimalkan hal tersebut,” ujarnya.

AKA, panggilan akrabnya, menjelaskan, jika terdapat kepadatan di beberapa titik, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor momentum yang bersamaan, yakni musim pengiriman ternak yang beririsan dengan masa panen jagung di NTB.

“Kepadatan yang terjadi bukan karena kegagalan sistem pengaturan ternak, tetapi karena adanya pertemuan dua arus logistik besar secara bersamaan, yaitu ternak dan hasil pertanian,” jelasnya.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pemprov NTB telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain, Membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-127 Tahun 2026, yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga asosiasi peternak, mengatur penerbitan rekomendasi, izin, dan sertifikat veteriner secara terjadwal guna menghindari pengiriman bersamaan, menetapkan pembatasan jumlah pengiriman maksimal 20 truk/tronton per kabupaten/kota per hari, disesuaikan dengan jadwal kapal, melakukan edukasi kepada peternak dan pelaku usaha agar menyesuaikan waktu pengiriman dengan ketersediaanu kapal dan memastikan pelayanan lapangan, termasuk kesehatan hewan oleh dokter hewan serta penyediaan air minum melalui dukungan BPBD dan Karantina

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga telah berupaya menambah kapasitas angkutan laut dengan bersurat kepada Kementerian Perhubungan RI untuk penambahan armada kapal melalui Pelabuhan Lembar/Gili Mas serta optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.

“Upaya tersebut terus kami dorong, meskipun hingga saat ini penambahan armada belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, pengaturan di daerah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

AKA menegaskan bahwa secara keseluruhan, distribusi ternak tahun ini berlangsung aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap peternak.

“Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, proses pengiriman ternak berjalan lancar. Ini menjadi indikator bahwa sistem yang kita bangun sudah berada pada jalur yang tepat,” katanya. (bul)

Sensus Ekonomi 2026 Segera Digelar, BPS Mataram Butuh Ratusan Petugas Lapangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sensus Ekonomi 2026 Segera Digelar, BPS Mataram Butuh Ratusan Petugas Lapangan
Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi yang dijadwalkan mulai pada Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, BPS akan melibatkan ratusan petugas lapangan untuk mendukung proses pendataan di wilayah Kota Mataram.

Pendataan ini bertujuan memetakan secara menyeluruh aktivitas ekonomi masyarakat guna menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, menjelaskan rangkaian kegiatan sensus akan dimulai pada Mei, sementara pelaksanaan pendataan lapangan berlangsung selama tiga bulan, yakni Juni hingga Agustus 2026.

“Sensus Ekonomi dimulai bulan Mei, sedangkan pelaksanaan di lapangan dilakukan pada Juni, sampai Agustus,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Ia menekankan pentingnya dukungan masyarakat dan media dalam menyukseskan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun tersebut, khususnya dalam membantu sosialisasi kepada publik.

Untuk menunjang kegiatan tersebut, BPS Kota Mataram akan merekrut tenaga tambahan sebagai petugas lapangan. Secara keseluruhan, kebutuhan petugas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai sekitar 5.000 orang.

Sementara untuk Kota Mataram, kebutuhan petugas diperkirakan mencapai ratusan orang, mengingat kota ini merupakan salah satu pusat perekonomian di NTB.

“Kalau di Mataram sekitar ratusan, tidak sampai ribuan. Tetapi yang jelas kami membuka kesempatan bagi masyarakat umum,” jelasnya.

Reza menambahkan, proses rekrutmen akan dilakukan secara terbuka, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di masing-masing kecamatan. Informasi terkait jadwal dan teknis pendaftaran akan diumumkan melalui kanal resmi BPS Kota Mataram, seperti media sosial dan situs web.

“Nanti kami akan melakukan rekrutmen dari masyarakat di tingkat kecamatan. Informasi lebih lanjut bisa dipantau melalui Instagram, kanal resmi, maupun situs web kami,” katanya.

Menurutnya, Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data ekonomi yang komprehensif dan akurat. Data tersebut nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor.

“Target sensus ekonomi ini adalah mendata seluruh aktivitas ekonomi, sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mendukung berbagai program pembangunan,” pungkasnya. (pan)

Soroti Kafe Ilegal dan Judi, Massa Aksi Nilai Mataram Jauh dari “HARUM”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah massa sedang melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Pejanggik pada Rabu (15/4/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) –Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA) NTB dan LSM NTB Corruption Watch (NCW) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Mataram, Jalan Pejanggik, Rabu (15/4/2026).

Pantauan Suara NTB sekitar pukul 11.00 Wita, puluhan massa membawa spanduk berisi berbagai tuntutan terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai belum berjalan optimal. Massa menilai masih maraknya aktivitas ilegal di Kota Mataram menunjukkan lemahnya pengawasan dan penindakan dari pemerintah.

Selain itu, massa juga menyoroti visi Kota Mataram “HARUM” (Harmonis, Aman, Ramah, Unggul, Mandiri) yang dinilai kontras dengan kondisi di lapangan. Mereka menyebut adanya dugaan pembiaran terhadap keberadaan kafe ilegal, kos-kosan tanpa izin, hingga praktik perjudian sabung ayam yang beroperasi secara terbuka.

Koordinator lapangan aksi, Fathurrahman, mengatakan kondisi penegakan hukum di Kota Mataram saat ini memprihatinkan.

“Bagaimana mungkin kota ini disebut ‘HARUM’ jika aktivitas ilegal yang mencederai ketertiban umum dibiarkan terjadi secara masif. Ini menunjukkan Perda tidak terimplementasi dengan baik,” ujarnya saat berorasi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, menduga terdapat sedikitnya 15 titik kafe ilegal yang masih beroperasi di Kota Mataram. Selain itu, praktik judi sabung ayam atau gocekan terdeteksi di delapan titik di Kota Mataram dan empat titik di wilayah Lombok Barat.

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari gerakan serupa yang sebelumnya digelar di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Fathurrahman menilai lemahnya pengawasan dan minimnya tindakan tegas dari aparat penegak Perda memunculkan spekulasi adanya pembiaran yang terstruktur.

“Kami mendesak penutupan permanen seluruh kafe ilegal dan kos-kosan tanpa izin. Jangan ada tebang pilih. Negara tidak boleh kalah oleh pelanggar hukum,” tegasnya.

NCW juga memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kota Mataram untuk segera menertibkan praktik perjudian sabung ayam yang dinilai merusak tatanan sosial masyarakat. Mereka menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, wibawa pemerintah daerah dan kepercayaan publik akan menurun.

“Tagline ‘HARUM’ akan menjadi sekadar slogan tanpa realisasi jika tidak ada keberanian menindak pelanggaran. Kami menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji,” ucapnya.

Massa bahkan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.

Menanggapi aksi tersebut, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, yang menerima perwakilan massa menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Mataram terbuka terhadap kritik dan berkomitmen menjaga ketertiban serta marwah kota.

“Kami menerima semua saran, masukan, dan kritik. Pada prinsipnya tujuan kita sama, yakni untuk kebaikan Kota Mataram sebagai rumah bersama,” ujarnya di hadapan massa.

Terkait data dugaan 15 titik kafe ilegal yang disampaikan, Martawang meminta informasi lebih rinci untuk segera diverifikasi. Ia memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap usaha yang terbukti melanggar aturan, tidak memiliki izin, maupun yang beroperasi di luar norma.

“Nanti kami minta data detailnya. Mana saja yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan, akan kami pelajari secara seksama,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah akan menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku, dimulai dari pemberian teguran secara bertahap kepada pelaku usaha. Namun, jika teguran tersebut tidak diindahkan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas.

“Jika sudah diberikan teguran namun tidak ada perbaikan, maka akan kami berikan ultimatum hingga penutupan paksa,” pungkasnya. (pan)

Kelurahan Cantik dan Website Pintar Jadi Motor Penguatan Kebijakan Berbasis Data di Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dari kanan ke kiri. Kepala BPS NTB, Kepala BPS Kota Mataram, Wali Kota Mataram, dan Diskominfo Kota Mataram sedang melakukan penandatanganan piagam pencanangan program kelurahan cantik di halaman Kantor Lurah Ampenan Selatan pada Rabu, (15/4/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menegaskan data dan statistik menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan berbasis bukti di Kota Mataram.

Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada acara pencanangan Kelurahan Cantik (Cinta Statistik) sekaligus peluncuran Website Pintar (Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu) yang berlangsung di Kantor Lurah Ampenan Selatan, Rabu (15/4/2026).

“Data menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Semua yang kita rumuskan, implementasikan, hingga evaluasi harus berbasis data, angka, dan statistik yang akurat, serta bukti (evidence-based policy),” tegasnya.

Menurutnya, ketersediaan data yang valid dan berkualitas sangat menentukan arah pembangunan, baik dalam aspek pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.

Karena itu, kehadiran program Kelurahan Cantik dinilai penting untuk meningkatkan literasi statistik serta mendorong peran aktif aparatur kelurahan dalam pengelolaan data.

Mohan berharap melalui program tersebut, aparatur di tingkat kelurahan dapat menjadi agen perubahan dalam penyediaan data yang berkualitas, seragam, dan berdampak bagi pembangunan daerah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya konektivitas data lintas sektor, mulai dari data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga data kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam satu sistem terpadu.

Orang nomor satu di Kota Mataram itu juga menyoroti pentingnya penguatan literasi digital, khususnya bagi aparatur di tingkat kelurahan, agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tuntutan tata kelola pemerintahan modern.

“Saya berharap, dengan pendampingan dari BPS, kelurahan yang ditunjuk dapat menjadi contoh dalam pengelolaan data yang baik, serta mendukung program satu data dan sensus nasional ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, menjelaskan bahwa program Kelurahan Cantik merupakan inisiatif BPS untuk meningkatkan kapasitas perangkat kelurahan dan masyarakat dalam memahami serta mengelola data statistik.

“Program ini dirancang agar kelurahan mampu mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan data untuk mendukung pembangunan di tingkat daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemilihan kelurahan dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain ketersediaan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan fasilitas internet.

Program Kelurahan Cantik sendiri telah berjalan sejak 2021. Di Kota Mataram, terdapat empat kelurahan yang telah menjadi percontohan, yakni Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Monjok Timur.

Pada 2026, program ini mengusung tema Peran Kelurahan Cantik sebagai Kunci Pembangunan yang Lebih Baik dengan menetapkan tiga kelurahan di Kecamatan Ampenan sebagai lokasi pelaksanaan, yakni Kelurahan Ampenan Tengah, Ampenan Selatan, dan Dayan Peken.

Reza menambahkan, sebagai bagian dari penguatan ekosistem data, turut diluncurkan Website Pintar Kota Mataram yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram bersama BPS Kota Mataram.

Platform tersebut dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya data sekaligus mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. (pan)

Lebih dari 1.000 Peserta “Night Run” Bakal Jajal Rute Kota Gerung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bundaran GMS di Gerung, Lombok Barat ini menjadi rute Night Run yang diikuti lebih dari 1.000 peserta pada 17 April 2026.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Ajang lari malam hari atau Night Run HUT Lombok Barat tanggal 17 April 2026 mendatang akan diikuti lebih dari 1.000 peserta. Jumlah peserta ini di luar ekspektasi pihak panitia. Ribuan peserta ini akan menjelajahi 7 kilometer rute di wilayah Kota Gerung. Sekaligus memperlihatkan perubahan wajah Kota Gerung dibandingkan sebelumnya.

Tingginya animo masyarakat menyambut gelaran Night Run menandakan mereka ingin berpartisipasi pada kegiatan HUT yang sekali setahun diadakan. “Peserta yang mendaftar sudah menembus angka 1.000 orang dan terus bertambah. Ini sangat luar biasa mengingat ini adalah event perdana kita,” ujar Ketua Panitia Night Run, Lalu Agha Farabi, Rabu (15/4).

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas respons positif publik. Ia mengakui, sebagai ajang baru yang pertama kali digelar, panitia awalnya tidak berani memasang target muluk-muluk. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Menurut Agha, tingginya minat peserta menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga, khususnya lari, di Bumi Patut Patuh Patju.

Selain sebagai ajang olahraga, rute yang disiapkan juga dirancang untuk memamerkan keelokan wajah ibu kota kabupaten pada malam hari. Para pelari nantinya akan menempuh rute strategis, mulai dari Pendopo Bupati, melintasi kawasan Dasan Geres, Bundaran GMS, hingga finis kembali di Giri Menang Park.

“Infrastruktur kita sudah sangat layak untuk menyelenggarakan event lari berskala besar. Kita punya ‘panggung’ yang bagus untuk promosi daerah,” imbuhnya.

Kemeriahan Night Run ini dipastikan kian pecah karena dirangkaikan dengan peluncuran wajah baru Giri Menang Park oleh Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini. Sebagai sajian penutup, grup musik rege legendaris NTB, Amtenar, siap menghibur para peserta. “Ada Amtenar yang punya massa besar. Ini paket promosi yang sangat bagus untuk Lombok Barat,” tegas Agha yang juga Kepala Bapenda Lombok Barat ini.

Geliat antusiasme juga dirasakan langsung oleh para peserta. Johan, pelari asal Labuapi, mengaku tak sabar menjajal sensasi berlari di bawah lampu kota. Baginya, Night Run memberikan nuansa berbeda dibandingkan ajang lari pada umumnya yang digelar pagi hari.

“Tumben ada event lari malam di sini, apalagi momentumnya pas HUT Lobar. Jadi setelah lari, kita bisa langsung nonton konser Amtenar,” kata Johan sembari memegang racepack miliknya di Alun-alun Giri Menang Park.

Johan menilai semarak HUT Lobar tahun ini terasa lebih istimewa dengan beragamnya rangkaian acara yang melibatkan masyarakat, mulai dari peresean, jalan sehat, hingga hash. “Perayaan tahun ini sangat hidup. Sebagai warga, kami merasa senang dan dilibatkan dalam kegembiraan ulang tahun kabupaten,” pungkasnya. (her).

PN Mataram Eksekusi Tiga SPBU di KLU

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Eksekusi tiga SPBU di tiga kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, pada Rabu (15/4/2026). (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pengadilan Negeri (PN) Mataram melakukan eksekusi perkara gugatan lelang tiga unit SPBU yang beroperasi di tiga kecamatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (15/4/2026). Ketiga SPBU tersebut antara lain, SPBU Pemenang, SPBU Tanjung, dan SPBU Kayangan.

Eksekusi ketiga SPBU dilakukan PN Mataram tersebut mendapat atensi warga, mengingat lokasinya yang berada di pinggir jalan nasional. Namun demikian, proses eksekusi berjalan lancar, meski di lokasi hadir kuasa hukum tergugat yang melakukan protes.

Panitera PN Mataram, Agung Nyoman Diksa, di sela-sela eksekusi mengatakan, pihaknya menjalankan hasil putusan Ketua PN Mataram. Terkait penundaan eksekusi sepenuhnya berada di tangan Ketua Pengadilan.

“Kalau soal itu (penundaan), kewenangan Ketua. Saya bukan hakim,” ujar Agung, saat dimintai keterangan awak media.

Dirinya tak membantah, proses hukum gugatan atas putusan PN Mataram akan tetap berjalan sesuai prosedur hukum. Namun, proses banding tersebut tidak mempengaruhi proses eksekusi sebagai putusan yang sudah ditetapkan PN Mataram.

Untuk diketahui, eksekusi tiga SPBU di Lombok Utara ini menyita perhatian warga Lombok Utara. Bahkan, tidak sedikit yang khawatir, konflik hukum antarpara pihak mempengaruhi cakupan distribusi BBM untuk masyarakat.

Di tingkat pemilik SPBU sendiri, eksekusi dinilai janggal. Tidak hanya menyangkut nilai lelang aset tiga titik senilai hanya Rp8 miliar, tetapi juga eksekusi yang tidak menunggu proses hukum lanjutan berupa banding.

Kuasa hukum tergugat, Fuad Alhabsyi, SH., MH., di lokasi eksekusi tegas mempertanyakan kejanggalan dalam proses lelang. Begitu pun, pelaksanaan eksekusi yang dinilai terburu-buru.

“Nilai lelang itu sudah diumumkan. Tapi apakah masuk akal tiga SPBU dilelang hanya sekitar Rp8 miliar? Dari mana logika perhitungannya?” tanya Fuad kepada media.

Pihaknya sudah mengumpulkan bukti-bukti dugaan kejanggalan eksekusi yang nantinya akan dibuka di persidangan (banding). Pihaknya berharap, pengadilan yang lebih tinggi mempertimbangkan bukti yang akan disodorkan.

Fuad menilai, proses lelang tiga SPBU dilakukan dengan tidak transparan. Di mana, taksiran harga aset tidak menggunakan jasa penaksir independen yang menjadi standar dalam penentuan nilai aset. “Nilai objek justru ditentukan dari nilai utang, bukan dari nilai pasar terkini. Ini yang menjadi tanda tanya besar,” ujarnya.

Selain nilai lelang, Fuad juga menanggapi pelaksanaan eksekusi. Eksekusi diklaim berlangsung agresif, tidak santun, dan mengabaikan prinsip humanis sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agung. “Eksekusi riil seharusnya dilakukan dengan santun dan humanis. Tapi yang terjadi justru represif dan dipaksakan,” katanya.

Pihaknya bahkan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk melaporkan Ketua Pengadilan ke lembaga yang lebih tinggi terkait dugaan pelanggaran etik.

Fuad juga menyinggung sulitnya pihaknya bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan. Upaya audiensi disebut berulang kali terhalang oleh panitera. “Kami ini pihak berperkara, berkepentingan langsung. Tapi tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ungkapnya.

Ia menilai, seharusnya pengadilan mendengar kedua belah pihak secara seimbang sebelum memutuskan eksekusi, demi menjaga objektivitas.

Di sisi lain, perlawanan hukum (verzet) yang diajukan pihaknya masih berjalan. Namun, eksekusi tetap dilakukan. Fuad menilai langkah ini mengabaikan prinsip kehati-hatian. “Kami tidak meminta pembatalan, hanya penundaan sampai ada putusan. Tapi itu tidak diindahkan,” tandasnya.

Distribusi Dipastikan Aman
Terpisah, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tetap berjalan aman dan lancar, meskipun tengah berlangsung proses eksekusi lahan terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Langkah ini diambil menyusul adanya persoalan hukum yang berdampak pada eksekusi lahan beberapa SPBU di wilayah tersebut. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen mematuhi setiap ketentuan serta keputusan dari pihak berwenang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat proses eksekusi lahan terhadap tiga SPBU di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Mataram. Ia menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa antar pihak terkait. (ari)

Bupati Lotim Berikan Jaket dan Transportasi Gratis bagi JCH

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim Berikan Jaket dan Transportasi Gratis bagi JCH
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin (tengah) saat memberikan jaket khusus kepada jemaah calon haji Lombok Timur, Rabu (15/4/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, secara resmi menyerahkan jaket kepada 1.406 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Lotim. Penyerahan simbolis sekaligus pemasangan jaket dilakukan di ruang kerja Bupati Lotim pada Rabu (15/4/2026).

Bupati Iron menjelaskan bahwa jaket berwarna coklat muda dengan logo Lombok Timur ini diberikan agar para jemaah bisa saling mengenali dan membantu selama menjalankan ibadah haji.

“Supaya jemaah haji kita khusus Lombok Timur saling menandai, saling mengetahui, saling memaklumi. Apabila nanti ada yang mungkin salah jalan atau tidak tahu alamat pulang, ketika ada tulisan logo ini, akan dibantu oleh jemaah lain yang memahami,” ujar Bupati.

Kepala Kantor Kementerian Agama Lotim, H. Makkinuddin, mengapresiasi pemberian jaket ini sebagai bentuk perhatian Bupati kepada para jemaah. Selain jaket, Pemkab Lotim juga menanggung biaya transportasi dari Selong ke Asrama Haji di Mataram serta menyediakan pengawalan penuh.

“Atas nama jemaah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati. Tahun ini ada tambahan dukungan berupa jaket untuk seluruh jamaah haji kita yang akan berangkat. Di samping itu, transportasi gratis dan pengawalan juga sudah disiapkan,” kata Makkinuddin.

Makkinuddin merinci bahwa total jemaah haji Lotim tahun ini berjumlah 1.406 orang yang terbagi dalam lima kloter. Tiga kloter khusus Lombok Timur (kloter 1, 6, dan 9) masuk dalam gelombang pertama, sedangkan dua kloter lainnya (kloter 12 dan 15) merupakan kloter campuran dengan Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa.

“Kloter pertama berangkat pada 21 April 2026 dengan jumlah 393 jemaah plus petugas. Mereka akan berkumpul di Masjid Anwaruddin Selong pukul 15.00 Wita. Pak Bupati rencananya akan melepas keberangkatan sebelum Salat Subuh pukul 04.00 Wita tanggal 21 April. Setelah Subuh, baru kita berangkat ke Asrama Haji Mataram,” jelasnya.

Dua kloter campuran dijadwalkan berangkat pada 9 Mei 2026. Terkait lansia, Makkinuddin menyebut terdapat 58 jamaah prioritas lansia yang usianya di atas 65 tahun, dengan jamaah paling tua kelahiran 1940.

“Semoga dengan perhatian dari pemerintah daerah ini, seluruh jemaah haji Lombok Timur dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” pungkasnya. (rus)

DPRD KLU Dorong Kawasan Strategis Ekonomi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPRD KLU Dorong Kawasan Strategis Ekonomi
Raden Nyakradi (Suara NTB/ari)

KETUA Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan strategis ekonomi. Hal ini tidak lepas dari sumber daya sektor pertanian dengan multisubsektor potensial, serta sektor pariwisata untuk mendukung kemajuan daerah.

“Kami mendukung adanya penetapan kawasan strategis ekonomi. Tetapi, harus dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut tidak memarginalkan penduduk asli seperti yang banyak terjadi di kota-kota besar,” ungkap Ketua Fraksi Golkar DPRD KLU, Raden Nyakradi, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan keberadaan penduduk asli di sekitar kawasan ekonomi, penting diperhatikan. Idealnya, mereka dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja prioritas untuk memulai sebuah usaha.

“Kita tidak ingin, warga setempat di sekitar kawasan strategis ekonomi seolah diasingkan di tanah kelahirannya sendiri,” imbuhnya.

Begitu pun dalam tata ruang, Nyakradi menyatakan isu sosial dan keadilan bagi masyarakat agar dikedepankan sebagai isu sentral. Menurut dia, penataan ruang harus menghormati struktur sosial dan budaya-budaya lokal. Jangan sampai, pembangunan di Lombok Utara mengabaikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang memang sudah menjadi warisan para leluhur.

Menurut dia, pembangunan kawasan yang tidak mengorbankan masyarakat lokal adalah prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi aktif warga setempat. Warga tidak selamanya dipandang sebagai objek, sebaliknya diperlukan pelibatan aktif dan partisipatif yang saling mendukung dengan sektor swasta/investasi.

“Termasuk bagaimana langkah pemerintah terhadap pemukiman warga yang misalnya terkena zonasi dalam Perda Tata Ruang yang sedang dibahas,” tambahnya

Sementara, terhadap Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Nyakradi menekankan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memastikan investasi sesuai dengan tata ruang dan berwawasan lingkungan. KPI diatur dalam struktur pola ruang daerah untuk menjamin kawasan industri tidak mempengaruhi kerusakan pada lingkungan.

“Investasi kita butuhkan, tetapi harapan kita tidak mengorbankan lingkungan. Ketergantungan masyarakat nelayan di daerah kita terhadap sepadan pantai masih sangat tinggi. Misalnya, jangan sampai area publik justru dilarang bagi warga karena munculnya hotel,” pungkasnya. (ari)

Bupati Lotim Ajak Guru Wujudkan Lotim “SMART”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim Ajak Guru Wujudkan Lotim "SMART"
Bupati Lotim H. Haerul Warisin menghadiri bihalal dengan para guru sebagai Kecamatan Selong, Rabu (15/4/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengajak guru untuk membantu mewujudkan visi Lotim Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (SMART). Bupati menyebutkan, Lotim Smart ini cukup berat. Para guru diminta sebagai garda terdepan di bidang pendidikan membantu untuk wujudkan visi dan misi besar Lotim tersebut.

“SMART bukan nyanyian, bukan julukan. SMART adalah barang yang berat untuk kita pikul. Dan segala upaya kita lakukan (mewujudkan SMART-red),” ungkap Bupati Iron, sapaan akrab Bupati Lotim ini dalam kegiatan silaturahmi dan halalbihalal bersama guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kecamatan Selong di SDN 2 Kelayu Utara, Rabu (15/4/2026).

“Saya berharap, apa yang menjadi cita-¬cita di SMART dapat berjalan dengan baik. Bangun Lotim bersama. Meskipun dengan berutang,” harapnya.

Bupati memberikan apresiasi atas kerja sama antara para guru dan PGRI dalam menyukseskan kegiatan halalbihalal. Ia juga menyampaikan kabar menggembirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur mengalami peningkatan signifikan, yakni menempati peringkat tertinggi kedua setelah Kota Mataram.

Lebih lanjut, Bupati Haerul Warisin memberikan motivasi kepada para pendidik. Disarankan pada guru bekerja dengan tuntas agar bisa hasilkan pekerjaan yang baik. “Jika mau sukses, bekerja dengan tulus. Jika ingin anak didik pintar, didik anak-anak dengan bagus-bagus,” pesannya.

Lebih lanjut Bupati menyebut, daerah yang dipimpinnya itu merupakan daerah yang paling banyak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur yang menyediakan makanan bergizi gratis itu diketahui peruntukkannya untuk siswa sn guru di sekolah. Guru pin diminta Bupati agar mengawal dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjamin kualitas gizi bagi anak didik.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan kabar baik bahwa anggaran untuk pembangunan gedung sekretariat PGRI Lombok Timur sudah disiapkan dalam anggaran perubahan.

Ketua PGRI Cabang Selong, Zulkarnadi, yang sebelumnya menyampaikan bahwa pengurus baru PGRI Cabang Selong saat ini sedang mengupayakan pembangunan sekretariat cabang. “Dengan semangat, meski susah akan terus diupayakan,” tegas Zulkarnadi.

Acara halalbihalal ini mengusung tema “Sucikan hati, eratkan ukhuwah, raih ridho ilahi, bersinergi dalam silaturahmi, bergerak bersama mewujudkan Lombok Timur SMART”.

Zulkarnadi juga menjelaskan bahwa kegiatan halalbihalal ini bukan sekadar tradisi, melainkan untuk mempererat silaturahmi. Ia memaparkan bahwa terdapat 24 guru purna tugas dan sembilan guru yang akan berangkat sebagai jemaah calon haji tahun ini. Acara pun berlangsung khidmat, penuh kehangatan, dan menjadi momentum memperkokoh komitmen dunia pendidikan dalam mendukung kemajuan Lombok Timur. (rus)

Pertamina Patra Niaga Pastikan Distribusi BBM di Lombok Utara Tak Terpengaruh Eksekusi Lahan SPBU

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Pastikan Distribusi BBM di Lombok Utara Tak Terpengaruh Eksekusi Lahan SPBU

Tanjung (Suara NTB) – Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lombok Utara tetap berjalan aman dan lancar, meskipun tengah berlangsung proses eksekusi lahan terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Langkah ini diambil menyusul adanya persoalan hukum yang berdampak pada eksekusi lahan beberapa SPBU di wilayah tersebut. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen mematuhi setiap ketentuan serta keputusan dari pihak berwenang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat proses eksekusi lahan terhadap tiga SPBU di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Mataram. Ia menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa antar pihak terkait.

Dari sisi layanan energi, Pertamina memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berlangsung normal. Untuk SPBU yang terdampak, perusahaan telah menyiapkan skema pengalihan distribusi ke SPBU terdekat, sehingga kebutuhan masyarakat—termasuk BBM penugasan—tetap terpenuhi.

Ahad menambahkan, selama masa penonaktifan sementara lembaga penyalur yang sedang dalam proses penanganan, masyarakat tetap dapat memperoleh BBM di SPBU sekitar lokasi. Beberapa SPBU telah disiapkan sebagai alternatif layanan, di antaranya:
SPBU alternatif penyaluran Solar:
• SPBU 54.833.10 Gunung Sari (Kabupaten Lombok Barat), berjarak sekitar 28 km, serta sekitar 18 km dari salah satu wilayah terdampak di Lombok Utara.
SPBU alternatif penyaluran Pertalite dan produk sejenis:
• SPBU 54.833.16 Gangga, berjarak sekitar 10 km.
• SPBU 54.833.14 dan SPBU 54.833.05, yang berjarak sekitar 1,5 km satu sama lain dan dapat menjadi pilihan alternatif.

Dengan dukungan SPBU di wilayah sekitar, Pertamina memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap dapat terpenuhi dengan baik. Ahad juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying, karena pasokan dan distribusi BBM tetap berjalan dengan baik. Stok dalam kondisi aman,” ujarnya.

Selain itu, Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak terkait guna menjaga kelancaran distribusi energi di Lombok Utara dan sekitarnya. Pemantauan operasional di lapangan juga terus dilakukan, termasuk memastikan ketersediaan stok BBM di SPBU pengalihan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Pertamina turut mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Pertamina Call Center 135 untuk segera ditindaklanjuti.(bul)

1...274275276...1,082Halaman 275 dari 1,082