Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 269

Sebanyak 78.067 Pekerja di NTB Memenuhi Syarat Terima Bantuan Subsidi Upah

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Uang Penerimaan BSU(ekbisntb.com/siliput.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan pekerja dan guru honorer di Indonesia. Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan akan disalurkan untuk periode Juni hingga Juli 2025, dengan pencairan sekaligus pada bulan Juni 2025.

Bantuan ini akan menyasar 18.9 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) yang berlaku. Selain itu, 3,4 juta guru honorer juga menjadi target penerima BSU ini.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, di Mataram, Rabu 11 Juni 2025 menjelaskan perkembangan penyaluran BSU di wilayahnya. Dari total potensi 88.299 penerima BSU di NTB, sebanyak 78.067 orang dinyatakan eligible atau memenuhi syarat.

Namun, hingga saat ini, baru 38.363 atau 49,14% dari penerima eligible yang telah menyerahkan data rekening bank. Masih ada 37.276 atau 47.75% yang belum menyerahkan data rekening serta 2.428 atau 3,11% rekening tidak lolos verifikasi. Nasrullah Umar menekankan bahwa proses verifikasi data masih terus dilakukan 24 jam penuh.

“Kami masih lakukan verifikasi data seluruh pekerja 24 jam. Jumlahnya bisa bertambah,” ujarnya.

Data peserta yang telah diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa calon penerima belum menerima bantuan sosial lainnya, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kalau sudah menerima bantuan lain, tentu tidak akan diberikan lagi karena yang namanya bantuan itu cuma sekali untuk satu orang,” jelas Nasrullah.

Setelah diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, data akan diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk proses pembayaran langsung melalui rekening bank penerima. Menurut Nasrullah, petunjuk teknis mengamanatkan bahwa pencairan BSU ini harus selesai pada bulan Juni 2025 ini.

Untuk guru honorer, pendataan dan verifikasi dilakukan secara terpisah oleh Kementerian Pendidikan.

Sementara itu, untuk pekerja swasta dan non-ASN di luar guru, pendataan dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah penerima BSU ini, lanjut Nasrullah, dapat berubah sewaktu-waktu karena proses verifikasi masih terus dilakukan. Dipastikan bahwa salah satu syarat penerima BSU adalah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah berharap BSU ini dapat meringankan beban ekonomi para pekerja dan guru honorer di tengah tantangan ekonomi saat ini. Pengecekan dapat dilakukan secara online melalui laman BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Buka situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Scroll ke bawah hingga menemukan tulisan “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”

Lalu, isi data diri seperti NIK, nama lengkap (sesuai KTP), tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone terkini, email terkini. Pastikan nomor HP dan email benar agar bisa mendapatkan informasi penyaluran BSU. Kemudian, klik “Lanjutkan”. Ikuti hingga tahapan selesai.(bul)

Peredaran Tramadol Masuk Sekolah Menengah di NTB, BBPOM Mataram: Sangat Berbahaya!

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Obat Tramadol(ekbisntb.com/cnnespanol.cnn.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Peredaran obat-obatan terlarang seperti Tramadol, Trihexypenidil, dan Dextromethorphan kini semakin mengkhawatirkan, dengan indikasi kuat telah merambah hingga ke lingkungan sekolah menengah, termasuk SMP dan SMA.

Hal ini diungkapkan Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, yang menyerukan kewaspadaan tinggi terhadap ancaman serius ini.

Yosef Dwi Irwan menjelaskan bahwa penyalahgunaan ketiga jenis obat tersebut memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan obat.

“Dextromethorphan tunggal juga sudah dilarang, hanya ada dalam bentuk kombinasi,” ujarnya. Namun, khusus di Nusa Tenggara Barat, Tramadol, Trihexypenidil, dan Dextromethorphan yang disalahgunakan mayoritas bersumber dari pabrik ilegal (clandestine) di Pulau Jawa. Jalur distribusinya pun memanfaatkan sistem daring (online) melalui jasa ekspedisi.

“Artinya, yang ditemukan oleh BBPOM Mataram maupun aparat Kepolisian merupakan produk ilegal yang tidak memiliki izin edar sesuai ketentuan, karena diproduksi bukan oleh industri farmasi,” tegas Yosef.

Penyalahgunaan Tramadol, Trihexypenidil, dan Dextromethorphan disebut Yosef sebagai pemicu berbagai tindak kekerasan dan kriminalitas. Seperti perkelahian, pencurian, tawuran, dan kejahatan lainnya. Dampak buruknya bukan hanya merusak secara fisik, melainkan juga mengikis intelektual dan mental para penyalahguna.

“Penyalahgunaan obat tersebut merupakan pintu masuk penggunaan narkoba seperti ganja, shabu, dan lain-lain,” tambah Yosef.

Yang paling mencemaskan adalah fakta bahwa peredaran obat-obatan ini tidak lagi terbatas pada kelompok pekerja, tetapi telah menyasar pelajar SMA dan bahkan SMP.

“Tentu ini sangat berbahaya sekali karena dampaknya terhadap kualitas dan daya saing SDM NTB ke depannya,” ungkap Yosef prihatin.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk senantiasa waspada dan peka terhadap perubahan sikap serta perilaku pada anak, saudara, keluarga, dan sahabat.

“Cegah sebelum terlambat, karena penyesalan kemudian tiada berguna,” pesannya.

BBPOM di Mataram sendiri secara rutin melakukan pengawasan di sarana pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit, klinik, dan puskesmas untuk mencegah pengalihan obat ke jalur ilegal dan mencegah penyalahgunaan.

Untuk penindakan, BBPOM di Mataram juga terus berupaya memerangi peredaran obat ilegal. Setiap tahun, ada perkara yang ditindaklanjuti secara pro justitia terkait pengedar Tramadol.

Data penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Mataram menunjukkan Tahun 2020: 10 perkara. Tahun 2021: 9 perkara. Tahun 2022: 9 perkara. Tahun 2023: 11 perkara. Tahun 2024: 2 perkara. Tahun 2025: Belum ada perkara obat yang ditangani, lebih banyak pada komoditas kosmetik.

“Ini tidak termasuk yang ditangani oleh kepolisian. Memang trennya menurun, terlebih pasca pengungkapan pabriknya di Jawa oleh BPOM dan kepolisian. Namun, tetap harus menjadi kewaspadaan bersama,” pungkas Yosef, menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam memberantas peredaran obat terlarang.(bul)

Ratusan Vila Belum Kantongi Izin, Fraksi Partai NasDem Minta Pemkab Loteng Gerak Cepat

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Galih Setiawan (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kasus berdirinya ratusan vila belum mengantongi izin di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat sorotan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Secara khusus, dalam rapat paripurna DPRD Loteng yang digelar, Rabu 11 Juni 2025, Fraksi Partai NasDem meminta Pemkab Loteng gerak cepat untuk menuntaskan persoalan tersebut. Selain berpotensi memicu polemik di kemudian hari, keberadaan vila belum berizin tersebut juga sangat merugikan pemerintah daerah.

“Soal ratusan vila tak berizin, Fraksi Partai NasDem meminta pemda bergerak cepat menyelesaikannya,” ujar juru bicara Fraksi Partai NasDem Lalu Galih Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Loteng H. Lalu Sarjana tersebut.

Ia mengungkapkan, setidaknya ada tiga potensi persoalan dalam kasus vila tak berizin tersebut. Jika tidak segera dituntaskan bisa memicu persoalan yang lebih besar lagi. Pertamanya, soal hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas pembangunan ratusan vila tersebut. Kemudian, ada potensi konflik yang melibatkan masyarakat serta persoalan potensi kerusakan kawasan hutan.

“Jadi biarkan persoalan ini terlalu lama. Harus segera diselesaikan. Agar tidak memicu persoalan dan kerugian lainnya bagi masyarakat dan daerah ini,” terang Galih.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut penting agar bisa memperkuat posisi pemerintah daerah. Jangan sampai kemudian pemerintah daerah terkesan diremehkan oleh para pemilik vila. Sehingga bisa jadi ke depan hal serupa juga akan dilakukan. “Persolan ini harus jadi atensi pemerintah daerah untuk segera dituntaskan,” tegasnya.

Terkait persoalan tersebut saat dikonfirmasi sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan kalau pemerintah daerah sedang menyiapkan langkah-langkah penyelesaian. Rencananya, Pemkab Loteng akan memanggil terlebih dahulu semua pemilik vila yang diduga belum memiliki izin tersebut untuk mengetahui persoalan apa yang terjadi.

Dari sana baru kemudian Pemkab Loteng bisa mengetahui ada yang menjadi persoalan sesungguhnya.  Baru setelah itu bisa disepakati solusi penyelesaiannya. “Dalam waktu dekat ini semua pemilik vila yang diduga belum berizin akan kita panggil. Untuk kita kaji persoalannya baru diputuskan solusi penyelesaiannya,” sebut Nursiah.

Disinggung sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pemilik vila itu nantinya, Nursiah menegaskan pihaknya belum sampai ke arah sana. Tapi jika memang ada ditemukan potensi pelanggaran, jelas akan sanksi. Dengan tetap berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku. (kir)

Kloter Pertama Jemaah Haji NTB Tiba di Kampung Halaman

By
ekbisntb.com
-
0
Kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025 tiba di Bandara Lombok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025 tiba di Bandara Lombok, Kamis 12 Juni 2025 pukul 00.02 WITA. Berangkat dari Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 5401 jenis Boeing 777-300ER dengan nomor registrasi PK-GIC.

Kedatangan sebanyak 384 jemaah haji Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Barat ini disambut oleh CEO Regional II PT Angkasa Pura Indonesia Wahyudi didampingi General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Stephanus Millyas Wardana dengan mengalungkan kain khas Sasak kepada perwakilan jemaah haji.

“Kami bersyukur jemaah haji Kloter 1 NTB telah tiba kembali di tanah air. Pada operasional penerbangan haji tahun ini, Bandara Lombok akan melayani kedatangan sebanyak 12 kloter haji. Para jemaah haji ini tiba mulai dini hari ini hingga 27 Juni 2025 mendatang,” ujar Stephanus Millyas Wardana.

Adapun rincian jadwal kedatangan jemaah haji NTB tahun 2025 yaitu:

– 12 Juni 2025 (Kloter 1 – Kabupaten Lombok Barat)

– 13 Juni 2025 (Kloter 2 – Kabupaten Lombok Tengah)

– 14 Juni 2025 (Kloter 3 – Kota Mataram)

– 15 Juni 2025 (Kloter 4 – Kabupaten Lombok Timur)

– 17 Juni 2025 (Kloter 5 – Kabupaten Bima)

– 18 Juni 2025 (Kloter 6 – Kabupaten Lombok Tengah)

– 20 Juni 2025 (Kloter 7 – Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur)

– 21 Juni 2025 (Kloter 8 – Kabupaten Sumbawa, Kota Bima)

– 22 Juni 2025 (Kloter 9 – Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat)

– 24 Juni 2025 (Kloter 10 – Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima)

– 25 Juni 2025 (Kloter 11 – Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat)

– 27 Juni 2025 (Kloter 12 – Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu).

Setelah tiba di Bandara Lombok, seluruh jemaah haji dibawa menuju Asrama Haji Lombok di Kota Mataram menggunakan 10 bus Damri.

Millyas menambahkan, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait seperti Otoritas Bandara Wilayah IV, Kementerian Agama, TNI/Polri, Perum LPPNPI, Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Balai Karantina Kesehatan, Garuda Indonesia, Gapura Angkasa, Perum Damri, dan lainnya untuk memastikan seluruh operasional penerbangan haji tahun ini berjalan dengan baik.(bul)

Job Fair Sediakan 600 Lowongan Kerja, Pemda KLU Dorong Penggunaan TK Lokal

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, memantau kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan yang terlibat Job Fair. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda Lombok Utara kembali menggelar Job Fair tahun 2025, di halaman Dinas Penanaman Modal PTSP Naker, Rabu 11 Juni 2025. Tercatat sebanyak 600 lowongan kerja dibuka oleh berbagai perusahaan, baik usaha jasa pariwisata maupun jon order untuk dalam dan luar negeri.

 Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., terlihat didampingi Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani pada kegiatan tersebut. Bupati menegaskan, job fair idealnya tidak dipandang sebagai seremonial tahunan. Sebaliknya, langkah ini merupakan intervensi konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui kesempatan pada berbagai perusahaan.

“Job Fair menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah daerah untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan ketersediaan tenaga kerja lokal. Bukan hanya sebagai agenda rutin, tetapi sebagai upaya nyata menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ungkap Najmul.

Ia berharap, upaya ini merupakan bagian dari solusi untuk menurunkan angka kemiskinan, sekaligus menekan angka pengangguran. Ia juga meminta, setiap lowongan yang dibuka namun tidak terisi, agar dievaluasi untuk menjadi bahan perbaikan program. Melalui BLK yang ada di Lombok Utara, pencari kerja agar diberikan tambahan kemampuan sehingga memenuhi syarat kualitas yang dibutuhkan perusahaan.

Lebih lanjut, Najmul menilai pentingnya adanya pendekatan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja lokal. Khususnya, lulusan SMA dan SMK yang jumlahnya cukup besar. Alumni kelompok ini belum memiliki keahlian yang cukup.

Ia mengajak OPD teknis, agar membekali putra putri Lombok Utara hingga siap bersaing pada pasar kerja. Keterampilan Bahasa Inggris, misalnya, menjadi substansi yang harus diperkuat oleh Dinas.

Selain itu, Najmul juga memandang penting adanya kesepahaman kerjasama antara Pemda dengan dunia usaha. Dimana penyerapan tenaga kerja agar memprioritaskan tenaga kerja lokal Lombok Utara. Jika tidak terpenuhi, bisa diisi oleh tenaga dari luar.

Salah satu contoh, kata dia, PT Lombok Golf Kosaido, diketahui telah mempekerjakan lebih dari 90 persen karyawan yang berasal dari Lombok Utara. Penggajiannya pun mengacu pada ketentuan pemerintah, yaitu menerapkan Upah Minimum Kabupaten (UMk).

“Kami berharap perusahaan lain bisa mencontoh hal ini. Jika semua perusahaan seperti ini, maka masyarakat kita akan semakin sejahtera,” tandasnya. (ari)

NTB Tempati Posisi Kedua Tertinggi TBC, Direktur RSUP NTB Wacanakan Bangun RS Khusus Paru-Paru

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Herman Mahaputra (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktur RSUD NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra mewacanakan pembentukan rumah sakit khusus paru-paru di provinsi ini. Wacana ini muncul menyusul tingginya kasus penyebaran penyakit Tuberculosis di NTB. Bahkan, NTB berada di urutan kedua dengan kasus TBC tertinggi di Indonesia.

“Saya sebenarnya mengusulkan untuk bisa membuat atau mendirikan rumah sakit khusus paru-paru,” ujarnya, Rabu, 11 Juni 2025.

Pembangunan rumah sakit paru-paru di NTB ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan Gubernur, sehingga nantinya pemeriksaan kesehatan paru-paru akan terfokus di RS ini.

Untuk membangun RS paru-paru di daerah, Herman mengaku kurang memahami bagaimana perhitungannya, namun menurutnya tidak akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Apalagi, di NTB telah banyak dokter paru-paru.

Selain anggaran fisik, NTB lanjut Herman hanya membutuhkan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti CT Scan, dan Magnetic Resonance Imaging (MRI).

“Bangunan fisik saya tidak tahu hitungannya per meter per segi. Tapi kan saya lihat sudah layak di sini dan karena memang dokter kita banyak. Saya punya dokter paru saja lima,” katanya.

Tingginya jumlah masyarakat yang terserang penyakit did NTB diibaratkan sebagai gunung es yang sewaktu-waktu bisa meledak. Hal ini karena masyarakat NTB menyepelekan penyakit ini, sehingga enggan meminum obat yang berdampak pada pertumbuhan dan penyebaran penyakit yang semakin cepat.

“TBC kita nomor dua. Gini ya, TBC itu seperti gunung es, bahkan lebih ekstrem dari Covid-19,” terangnya.

Yang paling bahaya dari penyakit ini adalah penularan yang sangat cepat. NTB menjadi provinsi dengan jumlah penyakit tertinggi kedua di Indonesia dikatakan sebab bakteri ini telah menjamur di Bumi Gora.

“Banyak pasien yang meremehkan penyakit ini. Sehingga malas berobat, kontrol, dan sebagainya,” ucapnya.

Untuk mendeteksi penyakit TBC, masyarakat cukup dengan melakukan pemeriksaan ke Puskesmas. Untuk menekan kasus penyebaran penyakit ini, perlu meminum obat secara rutin.

Adapun gejala TBC hampir mirip dengan flu, namun dalam jangka waktu yang cukup lama. “Batuknya lama, kronis. Bisa sebulan, dua bulan,” pungkasnya. (era)

Partisipasi Masyarakat NTB dalam Program PKG Masih Rendah

By
ekbisntb.com
-
0
H Muazzim Akbar(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Partisipasi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dinilai masih sangat rendah. Padahal, program prioritas nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai penyakit secara cuma-cuma.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok), H. Muazzim Akbar, menyebutkan bahwa dari total sekitar 750 ribu penduduk di Kabupaten Lombok Barat, kurang dari 1 persen yang mengikuti program ini.

“Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif, melibatkan aparatur kesehatan di bawah Dinas Kesehatan dan Posyandu. Bahkan, petugas kesehatan sendiri masih ada yang belum memanfaatkan pemeriksaan gratis ini,” ujarnya, Rabu 11 Juni 2025.

Muazzim menekankan pentingnya masyarakat memanfaatkan layanan ini untuk mendeteksi dini gejala penyakit, sehingga dapat ditangani secara cepat dan tepat.

“Pemerintah ingin memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Melalui program ini, kita bisa mendeteksi kondisi kesehatan seluruh warga negara Indonesia,” jelas politisi PAN tersebut.

Ia menambahkan, program PKG fokus pada pemeriksaan kesehatan dasar seperti gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Meski belum sekomprehensif program Mobile Care Assistance (MCA), program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk pencegahan penyakit dan stunting.

Untuk meningkatkan partisipasi, Muazzim mendorong pemerintah agar mengadopsi pendekatan jemput bola, seperti menjadwalkan pemeriksaan langsung ke rumah warga atau sekolah-sekolah melalui aplikasi mobile berbasis Android.

“Saya minta puskesmas dan rumah sakit aktif mendatangi sekolah-sekolah TK, SMP, dan SMA. Kalau tidak jemput bola, masyarakat cenderung apatis,” pungkasnya. Program PKG sendiri dilandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. (ndi)

Program MBG Diyakini Bisa Tekan Kasus Stunting di Lotim

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Lotim, H. Ahmat menyuapi salah satu anak pada acara peluncuran MBG. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang berusia di bawah dua tahun di Lombok Timur (Lotim) mulai dilakukan. Program strategis Presiden Prabowo ini diyakini bisa menekan kasus stunting di Lotim.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, H. Ahmat.

Menjawab media di Selong, Rabu 11 Juni 2025, dia menjelaskan Pemkab Lotim mendukung program MBG tersebut baik untuk anak sekolah maupun untuk pada ibu hamil dan bawah dua tahun.

Program MBG untuk ibu hamil, bawah dua tahun, ibu menyusui ini mulai diluncurkan di wilayah Kecamatan Selong pada Selasa lalu. Tepatnya di Kelurahan Sekarteja Lingkungan Lendang Bedurik Kecamatan Selong.

Peluncuran program MBG di Kecamatan Selong merupakan kelanjutan dari peluncuran perdana yang sebelumnya telah digelar di Kecamatan Aikmel.

Menurut H. Ahmat, program MBG menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Lotim yang saat ini tersisa 73 ribu diharapkan bisa terus ditekan seiring dengan upaya menurunkan terus prevalensi stunting.

Ditargetkan, 300 penerima manfaat di setiap dapur penyaluran. Setiap harinya, penerima manfaat akan menerima paket makanan bergizi yang terdiri dari nasi, lauk daging, dan buah. Ada penyesuaian menu khusus bagi kelompok bawah dua tahun. Hal ini mengingat kemampuan konsumsi anak bawah dua tahun. Menurut yang diberikan pun menyesuaikan agar lebih ramah anak.

Program MBG, ujarnya, bukan sekadar pembagian makanan, tetapi merupakan bagian dari hajatan besar pemerintah daerah dalam upaya pencegahan stunting sejak dini. Stunting, yang menjadi salah satu masalah kesehatan prioritas nasional, tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif jangka panjang.

Meski program ini dicanangkan secara serentak, sistem pembagian MBG disesuaikan dengan kondisi dan strategi masing-masing wilayah, tergantung dari kesiapan serta mekanisme yang diterapkan oleh petugas lapangan setempat.

Peluncuran MBG di Kecamatan Selong ini diharapkan bisa menjadi model implementasi yang efektif, dengan tetap memperhatikan kebutuhan lokal serta koordinasi lintas sektor.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kader posyandu, tokoh masyarakat, hingga keluarga penerima manfaat, untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kelancaran program. (rus)

Honda CARE Hadirkan Layanan Servis Jemput Bola di Lepak Timur

By
ekbisntb.com
-
0
Layanan Honda E-care hadir langsung di rumah pelanggan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Astra Motor NTB kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan melalui program Honda CARE (Customer Assistance Road Emergency). Kali ini, layanan servis jemput bola tersebut hadir langsung di Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Layanan ini dimanfaatkan oleh salah satu konsumen setia Honda, Bapak Hanafi, yang melakukan servis berkala dan penggantian oli pada sepeda motor Honda Vario miliknya. Dengan layanan Honda CARE, pelanggan tidak perlu datang ke bengkel, karena mekanik Honda akan langsung melayani di lokasi konsumen.

“Dengan adanya layanan jemput bola seperti ini, saya merasa sangat terbantu. Tidak perlu jauh-jauh ke bengkel, motor saya bisa langsung diservis di rumah,” ujar Bapak Hanafi, Minggu 8 Juni 2025.

Honda CARE menjadi solusi ideal bagi pelanggan yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak tempuh dari bengkel AHASS terdekat. Layanan ini mengutamakan kenyamanan dan keamanan, serta didukung oleh mekanik bersertifikasi dengan standar pelayanan resmi Honda.

Astra Motor NTB menyatakan bahwa layanan ini merupakan bentuk inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Informasi lebih lanjut mengenai layanan Honda CARE dapat diperoleh melalui AHASS terdekat atau situs resmi Honda. (bul)

Sembilan Prioritas Pembangunan Mataram, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jadi Penggerak Utama

By
ekbisntb.com
-
0
H. M. Ramdani (ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menetapkan sembilan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dari sembilan arah kebijakan tersebut, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditegaskan sebagai lokomotif utama pembangunan kota dalam lima tahun mendatang.

Sembilan prioritas yang telah dirumuskan meliputi, Pendidikan Unggul dan Merata; Pelayanan Kesehatan Paripurna; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkualitas; Mataram Tangguh Ekonomi dan Inklusif; Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Mataram Tangguh Bencana dan Kondusif; Lingkungan Lestari dan Berkelanjutan; serta Infrastruktur Kota Layak Huni.

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, H. M. Ramdani, menyampaikan bahwa dari seluruh prioritas tersebut, pariwisata dan ekonomi kreatif diposisikan sebagai penggerak utama pembangunan.

“Cuman penekanannya nya itu di pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai lokomotif utamanya, karena didalam rencana jangka panjang itu, Kota Mataram itu adalah kota hub pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan NTB,” tuturnya saat diwawancara usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Rabu 11 Juni 2025.

Menurutnya, penetapan sembila  prioritas ini merupakan hasil penyepakatan antara eksekutif dan legislatif, baik secara teknokratis maupun politis. Dokumen RPJMD yang sedang difinalisasi itu akan segera diserahkan ke DPRD Kota Mataram untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Setelah dokumen ini sudah clear, tadi ada penyepakatan menjadi rancangan akhir, yang akan diserahkan kepada DPRD, dan itu akan diperdakan. Kalau sudah perda itu bukan lagi keinginan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tapi keinginan semua masyarakat kota yang harus diwujudkan bersama dalam visi mewujudkan Mataram Harum,” terangnya.

Ramdani menekankan pentingnya konsistensi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan arah RPJMD, tanpa membuat visi-misi sendiri yang tidak selaras.

“Kalau menurut saya, kita tuntaskan rencana ini, kita pelajari bersama dan pahami bersama, itu menjadi rujukan. Semua OPD, jadi OPD mengeksekusi jangan buat visi dan misi baru, tetapi fokus pada apa yang disampaikan Pak Wali tadi,” tegasnya.

Ia juga menanggapi kekhawatiran terkait kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi yang diterapkan bersifat sementara dan tidak akan mengganggu pencapaian prioritas utama pembangunan. Ia menilai penting untuk memberi porsi anggaran lebih besar kepada OPD-OPD yang terkait langsung dengan sektor prioritas.

“Efisiensi ini kan sifatnya sementara, kita tidak tahu kelanjutan efisiensi ini seperti apa. Tetapi yang saya tangkap adalah pemerintah daerah fokus pada yang ingin dicapai. Jadi jangan sekadar bagi rata semua dinas. Harus ada OPD-OPD khusus yang diberi porsi lebih untuk mencapai target yang utama itu,” jelasnya.

Terkait dengan penganggaran, ia menyebut bahwa saat ini baru tahap perencanaan. Estimasi alokasi anggaran baru akan dimasukkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang.

“Untuk estimasi anggaran nanti di APBD, ini baru perencanaan,” pungkasnya.(hir)

1...268269270...801Page 269 of 801

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami