Beranda blog Halaman 268

Serapan Jagung di Sumbawa dan KSB Rendah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Nur Ristanto. (SuaraNTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) baru menyerap jagung sebanyak 3.100 ton dari sejumlah mitra usaha yang berada di Sumbawa dan Sumbawa Barat. Padahal, target serapan jagung sebanyak 60.000 ton.

“Jadi, untuk serapan kita hingga bulan April masih di angka 3.100 ton. Jumlah itu masih sangat jauh dari target yang ditetapkan, tetapi kami akan tetap berusaha mengejar target itu,” kata Pinca Perum Bulog Sumbawa, Muhammad Nur Ristanto, kepada wartawan, Selasa (21/4).

Nur melanjutkan, target serapan yang masih rendah tersebut tetap akan diupayakan bisa terealisasi. Apalagi untuk puncak musim panen jagung akan terjadi pada bulan Mei-Juni, sehingga perlu bekerja sama dengan Mitra yang ada.

“Kalau secara target harian untuk serapan jagung tersebut untuk Sumbawa dan Sumbawa Barat masih on the track dan tidak ada persoalan di lapangan,” ucapnya.

Kendala utama serapan yang belum maksimal lantaran belum memasuki panen raya, sehingga dalam rentan waktu dua bulan kedepan akan dimaksimalkan penyerapan jagung milik petani. “Kami tetap akan berusaha maksimal untuk mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah dan kami sangat optimis target tersebut akan tercapai karena waktunya masih cukup panjang,” jelasnya.

Dia pun meyakinkan, bahwa Bulog Sumbawa pada prinsipnya sudah sangat siap melakukan penyerapan jagung dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pihaknya akan tetap menyiapkan gudang untuk penyerapan jagung setelah mobilisasi jagung terealisasi.

“Kita mulai melakukan pengiriman ke Jawa Timur tinggal eksekusi pengangkatannya. Untuk Jawa Timur sisa stok tahun kemarin yang akan kita keluarkan sekitar 100 ton,” tambahnya.

Sementara untuk mekanisme penyerapan lanjutnya, dipastikan tetap sama seperti pembelian jagung di tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan kadar air. Pihaknya pun melakukan penyerapan dengan menggandeng sejumlah mitra Bulog yang telah menandatangani kontrak.

“Harga pembelian tetap disesuaikan dengan Kadar Air (KA). Misalnya KA 30 persen sesuai ketetapan Bapanas yakni Rp 4.000 per kilogram, KA 20 persen Rp 4.100 dan seterusnya. Nanti di gudang, Bulog terima dari mitra KA 15 persen harga Rp6. 500,” ujarnya. (ils)

13 CJH Bima Tunda Keberangkatan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Ikhwan Zulkifli. (Suara NTB/dok)

Bima (ekbisntb.com) – Sebanyak 558 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Bima dipastikan siap diberangkatkan pada musim haji tahun 2026. Sementara itu, 13 jemaah tercatat menunda keberangkatan karena berbagai alasan, mulai dari faktor kesehatan hingga menunggu mahram.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bima, H. Ikhwan Zulkifli mengatakan,sejumlah 558 calon jemaah haji akan diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah dan Madinah. Akan tetapi, jumlah jemaah yang berangkat mengalami perubahan, karena mengundurkan diri maupun menunda keberangkatan.

“Jumlahnya seluruhnya berubah-ubah ya. Karena ada yang mengundurkan diri juga, ada yang menunda sehingga sekarang jumlahnya 558 orang,” ungkapnya, Selasa (21/4).

Ia menyebutkan, 13 jemaah yang tidak berangkat tahun ini memiliki alasan yang beragam. Sebagian diantaranya karena kondisi kesehatan, meninggal dunia, serta memilih menunggu keberangkatan bersama mahram.

Menurutnya, seluruh CJH asal Kabupaten Bima yang akan berangkat telah melalui tahapan persiapan sesuai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji. Proses administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembagian kelompok terbang (kloter) telah ditetapkan panitia penyelenggara haji.

Ia memastikan jemaah asal Kabupaten Bima akan diberangkatkan dalam tiga kelompok terbang. Pembagian kloter tersebut telah disesuaikan dengan jadwal nasional pemberangkatan jemaah haji.

“Jemaah haji asal Kabupaten Bima sudah siap berangkat, melalui tiga kloter, kloter 4, kloter 11 dan kloter 14,” tuturnya.

Keberangkatan jemaah dari Kabupaten Bima menuju Asrama Haji di Mataram dijadwalkan dimulai pada 23 April 2026. Selanjutnya, jemaah akan diberangkatkan ke Tanah Suci sesuai jadwal masing-masing kloter.

Untuk kloter 4 atau kloter utuh dijadwalkan berangkat pada Sabtu, (25/4). Kloter ini menjadi rombongan pertama dari Kabupaten Bima yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Sementara itu, kloter 11 dijadwalkan berangkat pada Selasa, (5/5). Kloter ini merupakan gabungan jemaah dari Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu.

Adapun kloter 14 dijadwalkan berangkat pada Sabtu, 9 Mei 2026. Kloter ini terdiri dari jemaah asal Kabupaten Sumbawa dan sebagian jemaah dari Kabupaten Bima.

Pihak Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bima, memastikan seluruh kesiapan teknis jemaah terus dipantau hingga hari keberangkatan. Jemaah juga diimbau menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan, agar dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. (hir)

Tunggakan Pajak Hotel di Senggigi Belum Dibayar Hampir 10 Tahun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tunggakan Pajak Hotel di Senggigi Belum Dibayar Hampir 10 Tahun
Salah satu hotel di kawasan Senggigi yang menunggak pajak hingga miliaran rupiah. (Suara NTB/her)

 

Giri Menang (ekbisntb.com) – Tunggakan pajak Hotel di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menembus angka Rp8,9 miliar. Terhitung hampir 10 tahun sejak tahun 2016-2017 hingga tahun ini, piutang pajak ini belum juga dilunasi. Jumlah ini di luar piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Alasannya, aset dan bangunan hotel yang saat ini masih proses lelang belum ada peminat. Kepala Bapenda Lobar Lalu Agha Farabi mengatakan, proses lelang telah dilakukan di KPKNL. Namun informasinya belum ada peminat.

“Kami terus memantau perkembangannya melalui portal resmi. Tunggakan pajak Hotel S diharapkan dapat diselesaikan setelah proses lelang tuntas, yang juga mencakup penyelesaian beban lain seperti gaji karyawan dan sengketa internal,” jelas Agha Farabi.

Hal ini menjadi tantangan pada kasus Hotel S yang hingga kini masih memiliki beban tunggakan. Penyelesaian kewajiban pajak hotel tersebut sangat bergantung pada proses lelang yang tengah berjalan. Sebelumnya pada lelang pertama dan kedua, hotel ini tidak ada peminat, sehingga lelang pun dilanjutkan pihak KPKNL. Saat ini kata dia sedang menunggu peminat yang mau membeli.

Lelang hotel ini sedikit lama karena pihak pemilik melakukan upaya hukum kasasi ke MA atas putusan pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya. Ia berharap hotel ini segera ada pembeli agar piutangnya segera dibayar ke Pemkab. Diketahui, berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Tata Niaga Surabaya tahun 2024, Hotel S yang menunggak pajak bertahun-tahun dinyatakan pailit setelah melalui beberapa kali persidangan.

Plang pemberitahuan pailit pun telah terpasang di lokasi hotel tersebut. Setelah dinyatakan pailit, aset hotel ini pun dilelang untuk membayar hutang pajak ke Pemkab Lobar. Namun masuk KPKNL untuk proses lelangnya pada bulan April 2025. Karena bersangkutan sempat melalukan upaya kasasi. Dari hasil putusan MA, pihak pemilik kalah, sehingga proses lelang pun dilakukan. (her)

 

Hiswana Migas Perketat Penjualan Elpiji Subsidi di Tingkat Pangkalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tabung LPG subsidi. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) NTB memperketat distribusi dan penjualan elpiji subsidi 3 kilogram di tingkat pangkalan resmi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi perpindahan pengguna elpiji non subsidi ke tabung melon menyusul kenaikan harga elpiji non subsidi di tengah ancaman krisis energi global akibat gejolak geopolitik dunia.

Plt. Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin, mengatakan mekanisme pembelian elpiji subsidi sejatinya sudah diatur secara ketat. Pembelian hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dengan menggunakan identitas diri atau KTP.

“Kalau mekanisme pembelian elpiji subsidi kan sudah jelas, harus menggunakan KTP. Dan ada kategori konsumen yang tidak berhak,” ujarnya, Selasa, 21 April 2026.

Namun di lapangan, penjualan melalui pengecer masih membuka peluang siapa saja membeli elpiji subsidi. Karena itu, Hiswana Migas mengeluarkan kebijakan pengetatan di tingkat pangkalan resmi.

“Makanya kita perketat di pangkalan untuk tidak melayani pengecer dulu. Dahulukan konsumen penduduk sekitar dan pelanggan tetapnya,” tegas Reza.
Dalam kebijakan tersebut, setiap konsumen rumah tangga dibatasi maksimal membeli satu tabung per hari. Pangkalan juga diminta memprioritaskan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro di sekitar lokasi pangkalan.

“Untuk konsumen rumah tangga hanya boleh membeli satu tabung per orang. Utamakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro sekitar pangkalan,” katanya.

Hiswana Migas juga meminta seluruh pangkalan menjual elpiji subsidi langsung di lokasi pangkalan, bukan melalui kendaraan keliling atau penjualan ke pihak ketiga. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan distribusi sekaligus menekan lonjakan harga di tingkat konsumen.

“Pangkalan hanya diperbolehkan menjual elpiji 3 Kg di lokasi pangkalannya sampai habis. Tidak boleh diecerkan dengan kendaraan pangkalan,” jelasnya.
Ia mengakui kebijakan ini berdampak pada meningkatnya antrean di sejumlah pangkalan, karena stok di tingkat pengecer mulai kosong.

“Ini juga yang membuat antrean di pangkalan jadi banyak, karena di pengecer-pengecer sudah tidak ada barang. Kita harapkan konsumen membeli langsung di pangkalan resmi, jadi harga juga sesuai HET,” ujarnya.

Harga eceran tertinggi (HET) elpiji subsidi di NTB saat ini dipatok sebesar Rp18.000 per tabung, sesuai ketetapan pemerintah daerah.

Reza menegaskan pangkalan yang tidak mematuhi aturan distribusi tersebut akan dikenakan sanksi tegas. Bentuk sanksi mulai dari pengurangan alokasi rutin hingga pemutusan hubungan usaha (PHU).

“Sanksi mulai dari pemotongan alokasi reguler sampai dengan pemutusan hubungan usaha,” tegasnya.

Terkait kekhawatiran masyarakat soal kuota elpiji subsidi yang cepat habis akibat tingginya permintaan, Reza memastikan kondisi penyaluran di NTB masih dalam batas aman dan belum melebihi alokasi bulanan.

“Sekarang baru masuk awal triwulan kedua. Penyaluran masih sesuai dengan kuota bulanan, tidak over kuota,” katanya. (bul)

Dinas ESDM NTB Perkuat Koordinasi, Intensifkan Pengawasan Elpiji Subsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dinas ESDM NTB Perkuat Koordinasi, Intensifkan Pengawasan Elpiji Subsidi
Samsudin (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB memperkuat koordinasi pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram guna mengantisipasi potensi peralihan pengguna LPG non subsidi ke tabung melon setelah kenaikan harga elpiji nonsubsidi.

Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin di ruang kerjanya, Selasa, 21 April 2026 mengatakan, pengawasan dilakukan bersama Pertamina, Hiswana Migas, serta pihak terkait lainnya agar kuota elpiji subsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro.

“Kalau soal pengawasan, kami bekerja sama dengan teman-teman Pertamina dan Hiswana Migas. Semua kami lakukan bersama-sama melalui koordinasi intensif,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah terus memantau kondisi lapangan, termasuk menindaklanjuti informasi dari media maupun masyarakat terkait dugaan gangguan distribusi atau kelangkaan.

“Kalau ada informasi dari teman-teman media atau masyarakat, kami langsung cek dan berkoordinasi. Kalau perlu turun langsung ke lapangan,” katanya.

Samsudin menegaskan LPG subsidi merupakan hak kelompok masyarakat tertentu, sehingga penggunaannya harus diawasi agar tidak diserap kalangan mampu.

Ia mengakui pengawasan tidak mudah dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat cukup beragam. Menurutnya, kebijakan harus tetap dijalankan secara proporsional dan berkeadilan.

“Keadilan itu tidak harus sama rata, tetapi proporsional. Karena itu kita harus melihat kondisi riil di masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian, ia tetap mendorong masyarakat mampu, termasuk aparatur sipil negara (ASN), agar menggunakan elpiji non subsidi sesuai kemampuan masing-masing.

“Semua pihak kami harapkan memanfaatkan elpiji non subsidi jika memang mampu,” tegasnya.

Selain potensi migrasi pengguna, Dinas ESDM juga mewaspadai penyalahgunaan elpiji subsidi untuk kepentingan bisnis ilegal, seperti pengoplosan maupun distribusi tidak sesuai aturan.

Samsudin menilai kelangkaan elpiji subsidi tidak selalu disebabkan oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, tetapi juga bisa dipicu oknum tertentu yang menyalahgunakan distribusi.

“Jangan-jangan kelangkaan itu bukan karena pengguna biasa, tetapi ada oknum yang memakai untuk oplosan atau kepentingan bisnis lain. Itu juga yang harus diawasi,” ujarnya.

Jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).

“Kalau ada penyimpangan, kami sampaikan ke APH. Untuk penindakan, tentu menjadi kewenangan aparat,” katanya.

Terkait kekhawatiran terjadinya eksodus besar-besaran pengguna elpiji non-subsidi ke elpiji subsidi, Samsudin menyebut hingga saat ini belum terlihat tren signifikan di NTB.

“Kalau pergeseran pengguna secara besar-besaran, saya lihat belum. Tetapi tentu tetap menjadi perhatian kami,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengakui kemungkinan perpindahan pengguna tetap ada, terutama dari kalangan masyarakat yang mencoba menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.

“Pasti ada sebagian yang beralih, tetapi kemungkinan jumlahnya tidak signifikan,” tambahnya.

Dinas ESDM NTB juga memastikan stok elpiji subsidi di NTB sejauh ini masih dalam kondisi aman. Pemerintah daerah bersama Pertamina terus melakukan manajemen distribusi agar penyaluran tidak melebihi kapasitas dan mampu menjawab lonjakan permintaan musiman.

“Alhamdulillah, sejauh ini stok masih terjaga dengan baik. Kalau ada peningkatan kebutuhan signifikan seperti hari raya atau libur panjang, biasanya dilakukan penyesuaian,” jelas Samsudin. (bul)

Tiga Retribusi Daerah Tidak Pernah Mencapai Target

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Alwan Basri (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram perlu mencari pola untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Pasalnya, tiga sumber retribusi selalu tidak pernah mencapai target atau menguap. Kebijakan menaikkan tarif dinilai menjadi alasan.

Tiga sumber retribusi yang tidak pernah mencapai target yakni, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pasar, dan retribusi kebersihan. Untuk tarif parkir di tahun 2025, senilai Rp18,5 miliar. Akan tetapi, realisasi sekitar Rp10 miliar lebih. Sementara, retribusi pasar tradisional juga tidak pernah mencapai target dari beberapa tahun terakhir. Targetnya sekitar Rp7 miliar, tetapi realisasi sekitar Rp5 miliar-Rp6 miliar lebih. Khusus retribusi kebersihan juga mengalami hal sama. Target meleset dari sebelumnya Rp12 miliar lebih, realisasi tidak mencapai Rp10 miliar.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengakui, tiga sumber pendapatan asli daerah dari retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pasar tradisional,dan retribusi kebersihan tidak mencapai target. Persoalan dihadapi bukan karena pimpinan perangkat daerah tidak bekerja, melainkan kebijakan penyesuaian atau kenaikkan tarif tidak diberlakukan. Hal ini berdasarkan pertimbangan kepala daerah dengan melihat kondisi di tengah masyarakat. “Jadi pimpinan OPD ini bukan tidak bekerja, melainkan adanya pertimbangan kepala daerah menunda kenaikkan tarif,” terang Sekda.

Ia mencontohkan, tarif parkir sepeda motor semestinya naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 sekali parkir. Tarif kebersihan dari Rp5.000 menjadi Rp10.000., justru tidak diberlakukan. Sementara, target pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025, sesuai perhitungan atau prediksi perubahan tarif.

Ia melihat kerja perangkat daerah sudah maksimal sejak menentukan tambahan kenaikkan tarif parkir, pelayanan, evaluasi juru parkir, pemanfaatan aset, dan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya. Akan tetapi, pihaknya tidak bisa memaksakan kondisi di lapangan. “Semuanya hampir sama. Iya, nanti kita coba optimalkan lagi,” ujarnya.

Sekda menegaskan, evaluasi terhadap kinerja tiga pimpinan OPD yakni, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, dan Dinas Perdagangan Kota Mataram, sudah dilakukan pada rapat bersama kepala daerah. Akan tetapi kembali ditegaskan Alwan, mereka bukan tidak bekerja, melainkan kebijakan kepala daerah belum mau memberlakukan perubahan tarif dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat menjadi kendala. “Kita sudah evaluasi. Persoalannya bukan mereka tidak kerja. Kinerja sudah bagus, tetapi ada hal lain. Kalau sudah ada tarif baru kemungkinan target mereka tercapai,” demikian kata Alwan. (cem)

Dishub Mataram akan Tindak Tegas Parkir Liar di Bahu Jalan Asrama Haji NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah kendaraan roda dua terparkir di Jalan Dr Sodjono, Lingkar Selatan depan Asrama Haji NTB pada Selasa, (21/4/2026). Dishub Mataram akan tindak tegas parkir liar. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik parkir liar yang menggunakan bahu jalan di kawasan Asrama Haji NTB, Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak menggunakan badan maupun bahu jalan sebagai lokasi parkir atau tempat berjualan karena dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Kalau memang mengganggu, tentunya akan kami kondisikan. Ini juga sudah menjadi atensi pemerintah kota bersama pihak kepolisian,” ujarnya, Selasa (21/4).

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir praktik penataan parkir di bahu jalan atau trotoar secara sepihak, seperti dengan memberi pembatas menggunakan tali. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan dan memicu kemacetan di kawasan dengan mobilitas tinggi tersebut.

Untuk mengantisipasi hal itu, Dishub secara rutin menurunkan personel ke lapangan. Dalam satu hari, satu regu beranggotakan sekitar 21 orang disiagakan untuk mengatur lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan.

“Setiap hari kami turunkan satu regu untuk berjaga dan menyebar di titik-titik rawan macet,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pemanfaatan lahan pribadi sebagai lokasi parkir, Zulkarwin menyebut hal tersebut diperbolehkan dengan catatan harus mengantongi izin insidental. Namun, sistem pengelolaan parkir di lokasi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam sistem daring (online) milik Dishub.

“Kami sudah menggunakan sistem online melalui aplikasi Sijukir. Jika muncul titik parkir baru tanpa izin, itu berpotensi menjadi pungutan liar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, titik parkir resmi beserta juru parkirnya telah terdata dalam aplikasi tersebut. Oleh karena itu, setiap penambahan titik parkir harus melalui mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa hasil pengelolaan parkir di lahan pribadi tidak masuk kategori retribusi daerah, melainkan pajak. Untuk itu, pengelola parkir insidental akan diarahkan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Karena menggunakan lahan pribadi, itu masuk kategori pajak, bukan retribusi. Nanti akan diarahkan ke BKD,” ujarnya.

Zulkarwin menegaskan, penggunaan bahu jalan untuk parkir tetap dilarang karena selain melanggar aturan, juga berpotensi memperparah kemacetan, terutama di kawasan dengan aktivitas tinggi seperti di sekitar Asrama Haji NTB. (pan)

Ketersediaan Hewan Kurban Dipastikan Aman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Johari (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian Kota Mataram memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Iduladha aman. Pasokan hewan kurban terutama sapi berasal dari Pulau Sumbawa, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Lalu Johari mengatakan, ketersediaan hewan kurban dipastikan masih stabil alias aman. Pengusaha banyak mendatangkan sapi dari Pulau Sumbawa, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Secara detail, ia tidak menyebutkan kebutuhan hewan kurban untuk memenuhi permintaan saat Iduladha. Akan tetapi, peternak pasti menyiapkan skenario untuk memenuhi permintaan pasar. “Kalau angka rillnya belum kita tahu secara pasti. Akan tetapi, kebutuhan untuk Kota Mataram pasti aman,” kata Johari ditemui pada, Selasa (21/4/2026).

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini mengatakan, harga sapi relatif stabil dibandingkan kambing. Harga kambing turun drastis. Hal ini dipicu pasokan melimpah mengakibatkan harga turun. “Kalau harga sapi masih stabil,” sebutnya.

Pemeriksaan hewan kurban akan dilakukan sebelum pelaksanaan Iduladha. Petugas kesehatan hewan akan diterjunkan mengecek di sejumlah lokasi pedagang hewan kurban. Johari mengatakan, pedagang hewan kurban relatif tersebar, sehingga pemeriksaan hewan kurban dilakukan secara acak.

Kendati demikian, ia memastikan hewan kurban yang masuk ke Kota Mataram, dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku. “Insya Allah, tidak ada hewan kurban terjangkit PMK,” ujarnya.

Masyarakat diminta kata Johari, agar lebih teliti membeli hewan kurban baik sapi maupun kambing. Artinya, hewan kurban harus cukup umur, tidak sakit, gemuk, dan lain sebagainya. (cem)

Edarkan Tramadol, Pedagang Mainan di Lombok Timur Kena OTT

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Edarkan Tramadol, Pedagang Mainan di Lombok Timur Kena OTT
Edarkan Tramadol, Pedagang Mainan di Lombok Timur Kena OTT

Selong (ekbisntb.com) – Balai Besar POM di Mataram bersama Korwas PPNS Polda NTB melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 21 April 2026 di Desa Damarata, Kecamatan Paok Motong, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang berinisial AS (penerima paket) dan TX (pemilik barang), yang diketahui berprofesi sebagai pedagang mainan keliling. Petugas menyita 100 butir tablet tanpa merek yang diakui sebagai Tramadol, yang dikirim melalui jasa ekspedisi dan dibeli melalui media sosial.

Tramadol merupakan obat keras golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Penyalahgunaannya berisiko menyebabkan ketergantungan/adiksi, gangguan saraf, gangguan pernapasan, hingga kematian.

Kepala Balai Besar POM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap peredaran obat ilegal yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) saat ini menjadi perhatian serius karena membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.

Atas perbuatannya, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Balai Besar POM di Mataram menghimbau masyarakat diimbau untuk selalu membeli obat melalui sarana resmi seperti Apotek dan Toko Obat, khususnya untuk golongan Obat Keras harus berdasarkan resep dokter.(bul)

Pertamina Patra Niaga Komitmen Pemenuhan Kebutuhan LPG 3 Kg di Kabupaten Lombok Timur, Dorong Penggunaan Tepat Sasaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Komitmen Pemenuhan Kebutuhan LPG 3 Kg di Kabupaten Lombok Timur, Dorong Penggunaan Tepat Sasaran

 

Selong (Suara NTB)- Pertamina Patra Niaga komitmen pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat, salah satunya LPG. Dalam proses distribusi, Pertamina masif melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya memastikan stok mencukupi dan LPG digunakan sesuai peruntukannya.

Senin (20/4), terjadi unjuk rasa terkait isu kelangkaan LPG 3 kg di Kabupaten Lombok Timur. Salah satu tuntutan yakni penggunaan LPG subsidi 3 kg yang masih sering kali tidak tepat sasaran, digunakan oleh sektor usaha maupun oknum yang tidak berhak. Menyikapi hal ini, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pengecekan lapangan mulai dari stok hingga isu distribusi serta melaksanakan antisipasi dan mitigasi lanjutan.

Sebagaimana disampaikan Pertamina Patra Niaga melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, stok di Kabupaten Lombok Timur dipastikan aman dan mencukupi.
“Pengecekan telah dilakukan dan kami pastikan penyaluran berjalan normal dan lancar dari level SPPBE hingga pangkalan. Sebagai tindaklanjut, sejak awal April, Pertamina telah masif melaksanakan penyaluran tambahan sebagai antisipasi dan mitigasi lonjakan konsumsi,” terang Ahad.

Selanjutnya Ahad menyampaikan, total tambahan yang disalurkan di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini mencapai 59 ribu tabung. Tambahan-tambahan ini disalurkan mulai dari momen pasca Idul Fitri, libur panjang paskah, hingga pelaksanaan operasi pasar.

“Sebagai antisipasi lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga juga telah melaksanakan koordinasi bersama Bupati Lombok Timur dan dinas terkait. Sidak gabungan juga telah dilaksanakan upaya memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar dan LPG subsidi 3 kg digunakan sesuai peruntukan dan tepat sasaran. Terakhir, Pertamina melaksanakan mitigasi melalui penambahan stok sesuai koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dengan prioritas wilayah potensi serapan tinggi,” tutup Ahad.

Selanjutnya sebagai mitigasi masih terjadinya lonjakan permintaan, Pertamina telah meminta agen agar dapat melaksanakan prioritas pengiriman kepada pangkalan dengan indikasi serapan tertinggi. Kemudian di level pangkalan untuk dapat memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung dengan harga sesuai HET. Segala antisipasi dan mitigasi ini dilaksanakan upaya memastikan pasokan dan distribusi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan LPG sesuai HET Rp18 ribu dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

Pertamina telah menegaskan kembali ke seluruh agen dan pangkalan terkait penyaluran harus tepat sasaran dan senantiasa mengecek secara disiplin terkait penjualan akhir ke konsumen. Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center di nomor 135.(bul)

1...267268269...1,082Halaman 268 dari 1,082