Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 268

Dekranasda NTB Dorong Regenerasi dan Inovasi Tenun Muna Pa’a

0
Ketua Dekranasda NTB, Sinta M. Iqbal saat mengunjungi Galeri Safina Weavers di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Kamis 12 Juni 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kemunculan tenun Muna pa’a khas Dompu dalam ajang Indonesia Fashion Week (IFW) 2025 mendapat sambutan positif di kancah nasional. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dekranasda NTB, Sinta M. Iqbal, menyebut tenun tradisional ini memiliki prospek yang menjanjikan di industri fesyen.

“Tenun Muna pa’a ini punya masa depan yang sangat cerah. Punya masa depan sangat baik, bahwa respons itu mereka menerima ini sebagai bentuk yang baru dan sangat diterima, dan mereka bilang ini bisa buat jadi baju pesta kalau ditambah payet, dibikin blazer, jadi dibikin jadi baju kerja juga bagus,” ujarnya saat mengunjungi Galeri Safina Weavers di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Kamis 12 Juni 2025.

Pada kesempatan itu, Sinta juga mengajak para pengrajin dan pelaku UMKM untuk mewariskan keterampilan menenun kepada generasi muda agar kekayaan budaya ini tetap lestari.

“Saya titip untuk terus digerakkan, anak-anak generasi muda kita juga untuk terus diturunkan. Jangan sampai hilang seperti yang sudah ada di beberapa tempat di NTB ini. Sudah ada beberapa motif yang hilang karena tidak ada yang meneruskan dan tidak ada yang paham. Ada gap generasi, di mana generasi ini tidak paham, bahkan tidak ngerti artinya,” imbaunya.

Setelah kunjungan tersebut, Ketua Dekranasda NTB membuka Pelatihan Tenun dan Desain bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tenun yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Provinsi NTB, juga bertempat di Desa Ranggo.

Dalam sambutannya, Sinta mengajak para pengrajin untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan tren global, tanpa meninggalkan nilai budaya lokal.

“Saya titip pesan untuk banyak berinovasi. Banyak-banyak melihat apa yang sedang terjadi di seantero dunia ini. Kita tidak menghilangkan budaya kita, kita tidak menghilangkan adat kita, kita tidak menghilangkan pakem-pakem yang ada di Muna Pa’a ini,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemilihan warna yang sesuai tren dan harmonisasi warna agar tenun muna pa’a dapat lebih diterima di pasar nasional maupun internasional.

“Jadi saya juga menitipkan, selain motif kita jaga, signature kita, ciri khasnya juga kita jaga, tapi juga harus mulai belajar bermain dengan warna,” pungkasnya. (rr)

Turunkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2029

0
Gubernur NTB, Lalu. Muhamad Iqbal(ekbisntb.com/bul)

GUBERNUR NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal, menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah NTB sampai dengan nol persen pada 2029.

“Kalau kita melihat NTB, ada dua wajah. Satu sisi, NTB ini belum pernah bisa keluar dari daftar provinsi-provinsi termiskin. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat potensinya, luar biasa. Dari ujung barat sampai ujung timur, semua penuh dengan potensi,” kata Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangan pers di Mataram, Kamis 12 Juni 2025.

Menurut dia dalam diskusi di Jakarta, dua wajah yang bertentangan ini coba dipertemukan dengan tiga prioritas utama yang diluncurkan pemerintah daerah. Pertama, penyelesaian persoalan kemiskinan secara serius, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan.

“Saat ini, di triwulan pertama, kemiskinan di NTB berada di atas rata-rata nasional, hampir 12 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,04 persen merupakan kemiskinan ekstrem. Target kita adalah pada 2029, kemiskinan ekstrem bisa nol. Sementara kemiskinan umum kita targetkan di bawah 10 persen,” ujarnya.

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mendorong sektor pertanian, termasuk agroforestri, pertanian konvensional, peternakan, dan agromaritim (perikanan) untuk mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan. Iqbal pun menegaskan komitmennya dalam pengembangan pariwisata sebagai sektor penunjang pengentasan kemiskinan.

“Kemudian pariwisata. Kita ingin destinasi-destinasi wisata di NTB menjadi destinasi kelas dunia. Salah satu strateginya adalah mendorong MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Event) agar tidak tergantung pada turis musiman yang hanya datang antara Mei hingga September,” imbuhnya.

Santri jebolan Ponpes Assalam, Surakarta ini menyakini bahwa, dengan langkah itu NTB dapat mengisi kekosongan dari September hingga Mei dengan kegiatan-kegiatan sepanjang tahun.

“Dengan begitu, okupansi hotel tetap tinggi, load factor penerbangan tetap terisi, harga tiket dan hotel bisa lebih terjangkau,” tegasnya.

Dikatakan, langkah-langkah itu juga dinilai akan membuat Pemprov NTB keluar dari ketergantungan pada sektor pertambangan yang saat ini masih menjadi sumber pendapatan daerah.

“Sayangnya, iya. Ketergantungan terhadap sektor tambang masih sangat tinggi. Buktinya, di triwulan pertama ini, sektor tambang mengalami kontraksi minus 30 persen, meskipun sektor manufaktur dan pertanian mengalami peningkatan,” katanya.

Bahkan, pertanian tumbuh lebih dari 30 persen angka tertinggi dalam sejarah. Namun tetap saja tidak bisa menolong karena kontraksi tambang terlalu dalam. Hal ini terjadi karena penghentian produksi di Amman Mineral akibat masalah di smelter.

“Mudah-mudahan dengan adanya relaksasi dari pemerintah pusat untuk ekspor konsentrat sementara waktu, bisa menstabilkan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Jika berbicara data, kata Iqbal, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 6,2 persen. Tapi kalau sektor pertambangan dikeluarkan, angkanya turun hampir setengahnya. Hal itu pula yang memicu dirinya untuk terus melakukan langkah-langkah agar agar tambang ini bisa segera ekspor.

“Ya. Tanpa tambang, pertumbuhan kita 5,57 persen. Tapi karena kontraksi di tambang, turun menjadi minus 1,47 persen. Maka langkah jangka pendeknya adalah upaya relaksasi ekspor. Ini sudah saya sampaikan ke Menteri ESDM dan ditanggapi positif, bahkan Menteri Dalam Negeri juga turut bicara soal ini,” ujarnya.

Untuk jangka panjang Lalu Iqbal mengatakan, tidak ada pilihan lain selain diversifikasi ekonomi. Yang paling potensial adalah pertanian dan pariwisata. Sektor inilah yang dapat menjadi penunjang ekonomi daerah.

“Seperti yang saya sampaikan, pendekatan kita adalah memperbanyak kegiatan. Kita bagi kegiatan dalam tiga tier. Tier 1 peserta di atas 10.000.Tier 2 peserta di atas 5.000. Tier 3, peserta di bawah 5.000,” katanya. (ant)

Koperasi Merah Putih Aktif di 401 Desa NTB

0
 Ahmad Masyhuri (ekbisntb.com/era)

SEBANYAK 401 desa atau 37 persen dari total 1.166 desa yang akan membentuk Koperasi Merah Putih di NTB telah berbadan hukum. Dengan adanya badan hukum ini, desa dikatakan telah bisa memulai koperasi.

“Begitu mereka dapat badan hukum resmi menjadi koperasi bisa langsung bisnis,’’ ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Ahmad Masyhuri kepada Ekbis NTB, Rabu, 11 Juni 2025.

Potensi usaha koperasi di NTB, lanjut Ahmad sangat beragam. Mulai dari pertanian, pariwisata, hingga kuliner. Bahkan, ada beberapa desa yang sudah menjalin kerja sama dengan PT untuk realisasi program ini. Seperti Desa Kembang Kuning yang menjalin kerja sama dengan Pertamina.

“Beberapa peluang sudah dibuka pemerintah. Kemarin di Kembang Kuning sudah ada kontrak antara koperasi dengan Pertamina, dengan PT Pos, dengan BRI untuk simpan pinjam,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan musyawarah desa khusus (Musdesus) koperasi desa, Plt Kadisnakkeswan ini menyampaikan hingga Kamis, 12 Juni 2025, seluruh desa di NTB telah melaksanakan musyawarah ini.

Sebelumnya, ada dua desa atau kelurahan di Kabupaten Bima yang Musdesusnya dibatalkan sebab berujung kericuhan. Namun, dipastikan saat ini telah rampung sehingga 100 persen desa di NTB siap membentuk koperasi desa.

“Di Bima itu ada semangat yang tinggi menjadi pengurus. Makanya diulang,” katanya.

Proses rekrutmen pengurus Kopdes dipilih langsung oleh anggota musyawarah. Berdasarkan peraturan, kepala desa akan menjadi ketua pengawas Kopdes. Sementara, untuk Ketua Pengurus, Wakil Ketua Bidang Usaha, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Sekretaris, dan Bendahara dipilih langsung pada saat Musdesus.

Rekrutmen kepengurusan ini dikatakan tidak menelan biaya apapun. Sementara, untuk menjadi anggota, perlu membayar iuran setiap bulan. “Rp5 ribu, Rp10 ribu, Rp100 ribu, terserah. Itu kesepakatan. Tidak ada persyaratan harus Rp5 juta. Di beberapa tempat aturannya hanya menarik Rp10 ribu,” terangnya.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pemprov NTB dalam memastikan realisasi program pemerintah pusat ini tidak mangkrak atau berhenti di Tengah jalan, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Keuangan maka pencairan tahap dua modal untuk Kopdes akan ditunda.

“Kalau sanksi langsung tidak ada, kalau surat edaran dari Menkeu ada. Surat edaran itu saya lupa nomornya, tapi nanti desa akan ditunda pencairan tahap dua,” pungkasnya. (era)

Melalui Program Desa Berdaya, 1.021 Desa Dapat Kucuran Rp300-500 Juta

0
Firmansyah(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Program Desa Berdaya menjadi salah satu dari 10 program unggulan daerah NTB di masa kepemimpinan Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Hj.Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Tercatat ada 1.021 desa yang akan diberdayakan dalam lima tahun ke depan.

Program Desa Berdaya merupakan program lintas sektoral yang akan menjadi fondasi penguatan kemandirian desa melalui pendekatan kolaboratif. Termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah menyampaikan setiap desa nantinya akan mendapatkan kucuran anggaran di luar dana desa sebesar Rp300-500 juta per tahun.

“Alokasi anggaran sesuai arahan masih sekitar Rp300-500 juta per desa, ini bergantung pada kesiapan tiap-tiap desa,” ujarnya, Kamis, 12 Juni 2025.

Untuk memastikan setiap desa siap menjadi desa berdaya, Bappeda lanjut Firman memprioritaskan 106 desa yang tergolong desa miskin ekstrem dan 336 desa yang termasuk miskin absolut. Pemprov juga membuat arsiran atau klasifikasi setiap desa untuk memastikan intervensi desa berdaya sesuai dengan sasaran.

“Dengan berbagai data dan fakta, misalnya arsirannya Bank Sampah berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, arsirannya dengan desa tanggap bencana,” sambungnya.

Desa juga diminta untuk mengklasifikasi potensinya, mana yang lebih dominan dari desa ini. Untuk memastikan potensi desa seiringan dengan program desa berdaya. Pemprov NTB memiliki 20 tema khusus, seperti ketahanan pangan, ketahanan sosial dan budaya lokal, penanganan stunting, dan sebagainya.

Bentuk implementasi Desa Berdaya ini dibagi menjadi tiga cara yaitu melalui dukungan teknis seperti sektor, urusan, lingkungan hidup, keamanan, ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, dan sebagainya.

Di tengah keterbatasan fiskal dan berkurangnya transfer ke daerah, program Desa Berdaya juga mendorong desa untuk menggali sumber pendanaan alternatif. Ini termasuk kolaborasi dengan sektor swasta, CSR, dan bahkan hibah internasional. Dan yang ketiga adalah bantuan Keuangan khusus.

“Daerah harus dituntut sekarang di tengah keterbatasan fiskal. Government mengalami keterbatasan fiskal, bahkan ada pengurangan dana transfer, kalau tidak bisa mencari sumber pendanaan lain kita akan kesulitan,” ucapnya.

Lebih dari sekadar proyek pembangunan, Desa Berdaya diarahkan sebagai model pembangunan kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasa dilibatkan, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, H. Iswandi menyampaikan, melalui program ini, Pemprov NTB juga menargetkan pemerataan pendidikan untuk seluruh anak NTB. Di jenjang TK hingga SMP, akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA dan ke atas, menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk pemanfaatan pusat belajar masyarakat untuk menuntaskan buta huruf.

Tak hanya itu, program Desa Berdaya juga mengusung tema desa literasi, desa bebas rumah tidak layak huni, desa tangguh banjir, hingga desa maju dalam pengelolaan ekonomi melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.

Dukungan penuh juga datang dari Gubernur NTB, menurut Iswandi, Iqbal sejak awal menekankan pentingnya terobosan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, terutama dalam pengurangan kemiskinan, pengembangan pariwisata, dan ketahanan pangan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa, Pemerintah Provinsi NTB berharap program ini mampu menghadirkan lompatan capaian pembangunan yang signifikan dalam waktu lima tahun mendatang. (era)

AISI Catat Peningkatan Penjualan Motor pada Mei 2025

0
Penjualan kendaraan motor(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat adanya peningkatan atau tren positif penjualan kendaraan motor sepanjang Mei 2025 dengan membukukan penjualan sebanyak 505.350 unit.

Peningkatan ini, mencatatkan penjualan secara akumulasi mencapai 2.595.303 sepanjang Januari hingga Mei 2025. Tren positif ini dikarenakan adanya hari kerja yang cukup untuk mendistribusikan berbagai kendaraan roda ke daerah-daerah di Indonesia.

“Ya, sebetulnya begini. Karena hari kerja di bulan Mei itu relatif lebih banyak dibandingkan bulan April. April itu kan kena lebaran relatif. Anggota kami itu baru produksi sekitar 2 atau 3 mingguan,” kata Ketua bidang komersial Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala kepada ANTARA, Rabu.

Dengan tren penjualan yang terus berangsur naik ini, pihaknya optimis target mereka di 6,4 sampai dengan 6,7 juta unit dalam satu tahun penuh bakal tercapai. Meski Demikian, hal tersebut turut diimbangi dengan adanya keperdulian dari berbagai pihak.

Menurut dia, lima bantuan sosial dari pemerintah pada Juni ini memiliki andil karena memberikan manfaat besar kepada masyarakat, juga memberikan dampak positif untuk penjualan kendaraan roda dua.

Karena, dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah roda perekonomian bakal berjalan dan juga transportasi, dalam hal ini roda dua juga diyakini banyak dibutuhkan untuk mobilitas masyarakat dalam menjalani usaha mereka.

“Tentunya kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak ya, supaya kondisi ekonominya ini benar-benar bisa dijaga sehingga daya beli masyarakat ini tetap kuat. Kan, pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai program di bulan ini kan,” ujar dia.

Sejalan dengan itu, Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu juga mengatakan bahwa roda dua di kategori entry level masih menjadi pilihan masyarakat saat ini.

“Segmen sepeda motor kelas bawah lah yang jadi penyumbang utama penjualan, karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan sepeda motor premium atau listrik,” kata Yannes martinus Pasaribu kepada ANTARA, Rabu.

Pada bulan Mei lalu, tren positif juga dicatatkan dalam kategori pengiriman motor ke luar negeri.

AISI dalam laman resminya mencatatkan sebanyak 49.618 unit kendaraan dikirim keluar Indonesia dan meningkat di bandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencapai 38.254 unit.

Dalam segmen pengiriman Completely Knock Down (CKD) atau dalam bentuk satuan, AISI juga mencatat adanya peningkatan sebesar 717.251 unit. Jika dibandingkan pada bulan April, AISI mencatat hanya berhasil mencapai 647.426 unit saja. (ant)

Luhut Sebut Anggaran MBG Bisa Tembus Rp300 Triliun Tahun Depan

0
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menembus Rp300 triliun pada 2026.

Dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis, dia menyebut anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp171 triliun pada tahun ini lebih banyak berfokus pada wilayah Jawa.

Sementara itu, Luhut meyakini MBG bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat program ini melibatkan banyak aktor ekonomi sehingga perputaran ekonomi bisa ditingkatkan.

Maka, Luhut mendorong agar program ini terus diperluas cakupan penerimanya, termasuk anggarannya.

“Biasanya kita hanya menyebarkannya di Jawa, tapi nantinya kita sebar ke seluruh Indonesia dan tahun depan anggarannya akan menjadi Rp300 triliun. Itu membawa kepercayaan bahwa perekonomian nasional 8 persen bisa dicapai,” ujar Luhut.

Akan tetapi, ia menggarisbawahi pentingnya kerja tim yang kuat dan detail. Dia pun akan mendorong penguatan regulasi akan program bisa berjalan dengan baik dan tujuan program dapat tercapai.

Sebagai catatan, anggaran program MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan target awal sebanyak 17,9 juta penerima yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui serta balita.

Namun, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penerima Program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima yang dilayani oleh 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum.

Untuk kebutuhan ini, pemerintah berencana menambah anggaran untuk MBG sebanyak Rp100 triliun, sehingga total anggaran akan menjadi Rp171 triliun.

Namun, per 21 Mei 2025, realisasi penyerapan program MBG baru mencapai Rp3 triliun dan menjangkau 3,98 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 1.386 SPPG, jauh dari target alokasi yang ditetapkan pada APBN.

Kementerian Keuangan menyatakan bakal menambah alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bila target penerima tercapai.

“Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun, jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama kuartal IV-2025,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat (23/5). (ant)

IHSG Turun Seiring Pelemahan Sejumlah Harga Komoditas Global

0
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi bergerak turun seiring pelemahan sejumlah harga komoditas di tingkat global, yang membebani sektor terkait di pasar domestik.

IHSG dibuka melemah 10,61 poin atau 0,15 persen ke posisi 7.211,85. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 2,03 poin atau 0,25 persen ke posisi 808,44.

“Kami memperkirakan IHSG akan cenderung melemah hari ini, didorong oleh kenaikan tarif untuk produk China yang berpotensi menekan aktivitas ekonomi global, serta pelemahan sejumlah harga komoditas yang membebani sektor terkait di pasar domestik,” ujar pengamat pasar modal dari Panin Sekuritas Reydi Octa di Jakarta, Kamis.

Dari mancanegara, harga komoditas tercatat beragam, diantaranya nikel turun minus 0,94 persen, sedangkan batu bara naik 0,77 persen.

Harga minyak Brent dan Nymex masing-masing melesat 4,34 persen dan 4,88 persen menyusul penurunan tajam stok minyak mentah AS sebanyak 3,64 juta barel atau jauh melebihi estimasi penarikan 2,5 juta barel.

Rencana OPEC+ menambah produksi 411 ribu barel per hari pada Juli 2025 tidak mampu menahan kenaikan harga, karena penurunan stok menunjukkan permintaan yang tinggi.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan China, yang mana AS akan mendapatkan akses ke mineral tanah jarang dan magnet dari China, sedangkan mahasiswa China akan diizinkan untuk menggunakan perguruan tinggi di AS.

Tarif AS akan sebesar 55 persen untuk barang-barang China, sementara bea masuk China untuk barang-barang AS akan sebesar 10 persen. Kerangka kesepakatan perdagangan awal itu masih menantikan persetujuan dari Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Di sisi lain, data inflasi AS periode Mei 2025 tercatat sebesar 2,4 persen year on year (yoy) dari sebelumnya 2,3 persen (yoy) di April 2025, namun lebih rendah dari perkiraan 2,5 persen (yoy).

Data itu memberikan sinyal lemahnya daya beli meskipun meredakan kekhawatiran terkait dampak inflasi dari tarif baru, sehingga membuat peluang penurunan suku bunga bank sentral AS The Fed pada September 2025 meningkat.

Dari kawasan Eropa, fokus pasar tertuju pada perkembangan hubungan dagang antara Uni Eropa dan AS, yang mana European Central Bank (ECB) mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan suku bunga sekali lagi pada tahun ini sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang masih lemah.

Dari kawasan Asia, harga minyak mentah melonjak hingga 4 persen setelah Presiden Trump meragukan tercapainya kesepakatan nuklir dengan Iran. Pasar juga mencermati tenggat waktu negosiasi dagang AS dan China yang berakhir pada 9 Juli, meski AS menyatakan siap memperpanjang batas waktu sebagai bentuk niat baik.

Pada perdagangan Rabu (11/6/2025), bursa saham Eropa mayoritas bergerak melemah, diantaranya Euro Stoxx 50 melemah 0,37 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,13 persen, indeks DAX Jerman turun 0,16 persen, dan index CAC Prancis turun 0,36 persen.

Sementara itu, bursa saham AS di Wall Street ditutup beragam pada perdagangan Rabu (11/6/2025), indeks S&P 500 melemah 0,27 persen dan ditutup di level 6.022,24, Nasdaq Composite melemah 0,5 persen ke 19.615,88. Dow Jones Industrial Average nyaris tak berubah atau turun hanya 1,1 poin dan ditutup di 42.865,77.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 280,19 poin atau 0,73 persen ke 38.136,50, indeks Shanghai melemah 1,71 poin atau 0,06 persen ke 3.400,76, indeks Hang Seng menguat 162,77 poin atau 0,57 persen ke 24.207,00, dan indeks Strait Times menguat 11,91 poin atau 0,31 persen ke 3.930,33. (ant)

Emas Antam pada Kamis Terus Naik, Kini Rp1,928 juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia mengalami kenaikan tiga hari beruntun dan Kamis 12 Juni 2025 menjadi Rp1.928.000, naik Rp18.000 dari semula Rp1.910.000 per gram

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik lagi ke angka Rp1.772.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.014.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.928.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.796.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.669.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.415.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.775.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.812.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.545.000

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp187.012.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp467.265.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp934.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.868.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. (ant)

Harga Bitcoin Kembali ke 110.000 Dolar AS Transaksi Domestik Meningkat

0
Ilustrasi Bitcoin(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pelaku pasar aset kripto dalam negeri menyebutkan kembalinya harga Bitcoin menyentuh nilai 110.000 dolar AS mendorong meningkatnya transaksi domestik.

Vice President Marketing Indodax, Antony Kusuma mengungkapkan harga Bitcoin (BTC) kembali menembus level 110.000 dolar AS pada 10 Juni 2025, setelah sebelumnya sempat terkoreksi hingga di bawah 101.000 dolar AS pada 5 Juni lalu.

Volume transaksi di platform Indodax, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis juga menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan lonjakan harga BTC yang mana pada 10 Juni 2025, total volume transaksi tercatat sebesar Rp707,8 miliar.

“Ini mencerminkan kenaikan aktivitas perdagangan dan minat yang meningkat dari para pelaku pasar domestik. Pasar melihat Bitcoin bukan hanya sebagai aset alternatif, tetapi sebagai komponen strategis dalam bagian ekonomi digital yang baru,” katanya.

Menurut dia, kenaikan harga BTC ini menandai penguatan hampir 9 persen dalam sepekan terakhir dan menempatkannya hanya sekitar 2 persen dari harga tertingginya di lebih dari 111.000 yang dicapai pada Mei lalu.

Kenaikan harga ini terjadi di tengah sentimen positif dari pasar global, khususnya perkembangan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok yang kembali menunjukkan tanda-tanda positif dan meredanya ketegangan. Investor global pun merespons potensi kesepakatan dagang baru yang berimbas pada aset berisiko seperti kripto.

“Bitcoin kini tak lagi berada di bagian terpinggirkan dari sistem keuangan global, aset digital tersebut sudah menjadi bagian dari percakapan inti antar pemerintah, pelaku industri, dan lembaga-lembaga keuangan besar,” ujar Antony.

Di pasar domestik, lanjutnya, lonjakan harga ini juga berpengaruh terhadap kenaikan volume. Hal ini ditunjukkan dari antusiasme investor ritel Indonesia kembali menguat seiring pergerakan harga BTC yang positif.

“Ini sinyal penting bahwa market lokal turut berkontribusi terhadap dinamika pasar global,” katanya.

Menurut dia, momentum saat ini menjadi peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk lebih adaptif di sektor blockchain dan aset digital.

“Indonesia punya potensi besar, baik dari sisi demografi, penetrasi digital, maupun komunitas kripto yang aktif. Tapi tantangannya adalah bagaimana menjadikan diri kita bukan sekadar pasar konsumen, melainkan pemain yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan kebijakan global,” katanya. (ant)

Trend Penjualan Kendaraan di NTB Menurun, Pengaruhi Penerimaan Pajak

0
Ilustrasi penjualan mobil(ekbisntb.com/suara.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Sektor otomotif di Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren lesu dengan penurunan signifikan dalam jumlah penjualan kendaraan di awal tahun 2025. Data yang dirilis oleh Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB menunjukkan bahwa hingga 31 Mei 2025, penjualan kendaraan baru hanya mencapai sekitar 35,79% dibandingkan total penjualan sepanjang tahun 2024.

Plt Kepala Bappenda NTB, H. Fathuraman, yang juga menjabat sebagai Asisten I Setda NTB dalam keterangannya, Kamis, 12 Juni 2025 mengakui adanya penurunan ini.

“Iya (turun), jadi (penjualan) masih didominasi tahun 2025 kendaraan roda dua, dibandingkan roda empat. Persentase secara total 35,79 persen, ini baru 5 bulan,” jelas mantan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB ini.

Perbandingan data penjualan kendaraan menunjukkan gambaran yang jelas:
• Tahun 2024 (1 Januari – 31 Desember):
o Roda 2: 131.410 unit
o Roda 4: 6.214 unit
o Total: 137.624 unit
• Tahun 2025 (1 Januari – 31 Mei):
o Roda 2: 47.343 unit
o Roda 4: 1.920 unit
o Total: 49.263 unit

Angka ini menunjukkan bahwa dalam lima bulan pertama tahun 2025, penjualan hanya mencapai sedikit lebih dari sepertiga dari total penjualan tahun sebelumnya.

Fathuraman berharap penurunan ini hanya bersifat sementara dan daya beli masyarakat akan kembali tumbuh di bulan-bulan mendatang.

“Mudah-mudahan di bulan berikutnya, artinya dari sisi kemampuan daya beli masyarakat bisa tumbuh, faktor panen yang menjadi salah satu pemicu pembelian kendaraan,” harapnya.

Penurunan penjualan kendaraan tentu berdampak pada penerimaan pajak daerah. Namun, Bappenda NTB tidak tinggal diam. Fathuraman mengungkapkan bahwa pihaknya akan lebih menggalakkan program TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang).

“Tentu (penurunan penjualan) mempengaruhi, tetapi kita lebih masifkan lagi terkait dengan TMDU. Kita sekarang merumuskan bentuk yang lebih fleksibel dan sifatnya lebih masif buat masyarakat, terutama penggunaan layanan digital,” jelas Fathuraman.

Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi kendala administrasi yang selama ini menghambat. “Karena selama ini itu yang mandek, sehingga harapannya dengan perluasan akses itu termasuk juga dengan pola-pola pembayaran yang lebih mudah dengan transfer.” tambahnya.

Selain digitalisasi, Bappenda NTB juga tengah merumuskan skema insentif pajak untuk merangsang kembali sektor otomotif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Insya Allah sedang kita rumuskan ini, pada saatnya nanti pasti kita akan lakukan itu [insentif pajak], mungkin lebih progresif dibanding daerah lain setelah melihat beberapa keringanan dilakukan daerah lain,” ujar Fathuraman, tanpa merinci detail insentif tersebut. Informasi lebih lengkap akan disampaikan setelah perumusan selesai.

Meskipun adanya penurunan penjualan kendaraan, Bappenda NTB sudah mematok target Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp1,614 triliun. Diharapkan, target ini juga dapat dipenuhi, bahkan dilampaui.(bul)