Beranda blog Halaman 267

Sambirang Pastikan Rencana Kenaikan Pajak BBNKB Tidak Pengaruhi Industri Otomotif

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Komisi III DPRD NTB saat RDP dengan pelaku usaha otomotif membahas terkait dengan rencana kenaikan tarif pajak BBNKB. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD NTB mengundang sejumlah pelaku usah industri otomotif (dealer/showroom kendaraan) untuk membahas terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasalnya dalam rancangan Perda tersebut, pemerintah daerah Provinsi NTB berencana akan menaikkan pajak untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu pajak atas penyerahan pertama kendaraan bermotor (baru) atau peralihan hak milik.

Para pelaku usah otomotif menghawatirkan kenaikan pajak BBNKB tersebut akan berimbas pada menurunnya penjualan kendaraan. Sebab harga kendaraan akan menjadi lebih mahal jika pajak BBNKB tersebut dinaikan.

Terkait hal itu Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi menyampaikan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pelaku usaha otomotif tersebut. Salah satu isu yang mengemuka yakni terkait dengan rencana kenaikan pajak BBNKB.

“Dalam rapat kemarin dibahas berbagai aspek terkait pengaturan pajak dan retribusi daerah serta potensi implikasinya terhadap sektor otomotif. Termasuk harga kendaraan dan aktivitas penjualan,” ucap Sambirang.

Dalam RDP tersebut Komisi III juga mendapatkan laporan dari para pelaku usaha otomotif terkait dengan kondisi usaha otomotif saat ini. “Teman-teman dari pelaku usaha otomotif juga menyampaikan kondisi industri saat ini serta sejumlah masukan, nanti sebagai bahan pertimbangan kami,” katanya.

Politisi PKS itu menegaskan bahwa pihaknya juga mendengarkan berbagai masukan dari para pelaku usaha otomotif yang ada di NTB. Dimana nantinya hasil RDP tersebut akan menjadi rujukan dalam menyusun Perda pajak dan retribusi daerah tersebut.

“Melalui forum RDP itulah DPRD NTB menggali masukan dari berbagai pihak agar kebijakan yang dirumuskan dapat selaras dengan kondisi di lapangan. Sehingga tetap mendukung keberlangsungan usaha dan stabilitas perekonomian daerah,” tegasnya.

Diketahui dalam rancangan Perda pajak dan retribusi daerah tersebut, tarif pajak BBNKB dari semula sebesar 9 persen akan dinaikkan menjadi 11 persen. Sambirang menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan daerah namun tanpa membebani masyarakat.

Sehingga rencana kenaikan tarif pajak BBNKB tersebut akan dikaji lebih jauh lagi nantinya. “Kami ingin memastikan jangan sampai gara-gara perubahan tarif ini berdampak negatif terhadap volume penjualan kendaraan di NTB,” pungkasnya. (ndi)

Penguatan SDM Jadi Kunci Keberhasilan KMP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penguatan SDM Jadi Kunci Keberhasilan KMP
H. Muhtar (Suara NTB/dok)

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menentukan keberhasilan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih di Kota Mataram.

Menurut Muhtar, keberhasilan sebuah koperasi tidak bisa hanya mengandalkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Ia menilai, tanpa didukung kepengurusan yang kredibel dan memiliki kemampuan manajerial yang baik, koperasi sulit berkembang secara optimal.

“Tidak serta-merta membangun sebuah koperasi dengan fasilitas yang lengkap itu bisa langsung berhasil. Yang paling penting adalah bagaimana kualitas kepengurusan, mulai dari manajemen hingga akuntabilitasnya,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, kemarin.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pembentukan koperasi tanpa proses seleksi kepengurusan yang matang berpotensi menimbulkan berbagai kendala. Ia menyoroti pentingnya mekanisme penjaringan dan uji kelayakan bagi calon pengurus agar koperasi benar-benar dikelola oleh pihak yang kompeten.

Muhtar menyebut bahwa pembinaan berkelanjutan dari instansi terkait juga menjadi faktor penting. Menurutnya, pendampingan tidak boleh berhenti setelah koperasi terbentuk, melainkan harus terus dilakukan guna meningkatkan kapasitas pengurus.

“Pembinaan itu jangan sampai berhenti. Justru itu yang utama agar koperasi bisa berjalan sesuai harapan,” katanya.

Selain itu, Muhtar juga menyinggung keterbatasan sarana yang dihadapi di lapangan. Ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti ruang kosong di kantor kelurahan, sebagai solusi sementara untuk operasional koperasi.

Ia juga menekankan pentingnya pendataan anggota secara menyeluruh di setiap wilayah sebagai langkah awal dalam membangun sistem koperasi yang kuat. Menurutnya, ekspektasi masyarakat terhadap koperasi perlu dikelola dengan baik karena proses pengembangannya membutuhkan waktu dan tahapan yang tidak sederhana.

“Koperasi ini tidak bisa langsung besar begitu saja. Ini butuh proses, terutama dari sisi manajerial dan pembinaan,” jelas anggota dewan dari Dapil Ampena ini.

Terkait tujuan utama koperasi, Muhtar menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, bukan sekadar menjadi lembaga yang diharapkan menghasilkan keuntungan instan.

Muhtar mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan koperasi bukan hanya soal infrastruktur, melainkan kesiapan SDM yang mengelolanya. Tanpa SDM yang mumpuni, menurutnya, berbagai fasilitas yang telah disiapkan tidak akan memberikan dampak signifikan. (fit)

Volume Capai Satu Ton per Hari, DLH Mataram Siagakan Satgas Sampah di Asrama Haji

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kondisi tumpukan sampah di sekitar kawasan Asrama Haji, Jalan Sodjono, Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru pada Rabu, (22/4/2026). Volume capai satu ton per hari, DLH Mataram siagakan Satgas. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani kebersihan di kawasan Asrama Haji NTB, Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya aktivitas pengantaran jemaah calon haji (JCH) yang berpotensi menambah volume sampah.

Sekretaris DLH Kota Mataram, Irwansyah, mengatakan sejak hari pertama pengantaran JCH pada Selasa (21/4), volume sampah yang terkumpul mencapai sekitar satu ton per hari.

“Kalau sehari tidak sampai tiga sampai empat ton. Sementara ini rata-rata sekitar satu ton per hari,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, Satgas kebersihan setiap hari melakukan penyisiran di area sekitar Asrama Haji dengan melibatkan petugas dari tingkat kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini bertujuan memastikan lingkungan tetap bersih di tengah tingginya mobilitas masyarakat.

Pembersihan sampah biasanya dilakukan setelah aktivitas pengantaran jemaah selesai, yakni sekitar pukul 23.00 Wita, saat kondisi kawasan mulai lengang.

“Setelah jemaah diberangkatkan ke bandara, baru kita lakukan pembersihan secara menyeluruh,” jelasnya.

Selain mengerahkan Satgas, DLH juga membagikan karung atau tas besar kepada para pedagang di sekitar lokasi. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan sampah yang tercecer serta memudahkan proses pengangkutan oleh petugas.

“Sejak awal aktivitas di sana, pedagang sudah kami bagikan wadah sampah agar tidak berserakan,” katanya.

Irwansyah mengakui, dengan masa pengantaran JCH yang berlangsung hingga dua pekan, potensi peningkatan volume sampah cukup besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DLH telah menyiapkan skema tambahan dengan mengerahkan lebih banyak personel, termasuk pasukan “rompi kuning” guna memperkuat Satgas kebersihan.

Di sisi lain, DLH juga menegaskan larangan bagi pedagang untuk mendirikan lapak di median taman jalan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kelestarian tanaman serta ketertiban kawasan.

“Median jalan tidak boleh digunakan untuk berjualan. Itu untuk menjaga fasilitas dan tanaman yang ada,” tegasnya.

Namun demikian, di lapangan masih ditemukan sejumlah pengantar jemaah yang memanfaatkan median jalan untuk mendirikan tenda maupun tempat duduk. Kondisi ini, menurut Irwansyah, cukup sulit dikendalikan karena tingginya antusiasme masyarakat.

“Kami sebenarnya tidak memperbolehkan aktivitas di area tersebut, tetapi di lapangan memang masih ada,” ujarnya.

Untuk itu, DLH mengimbau seluruh masyarakat, khususnya pengantar jemaah dan pedagang, agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan.

“Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan agar kawasan Asrama Haji tetap bersih dan nyaman selama proses pemberangkatan jemaah berlangsung,” pungkasnya. (pan)

Lepas Kloter Perdana, Gubernur Tegaskan Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pelayanan Haji

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat melepas JCH asal NTB di Asrama Haji, Selasa (21/4/2026) malam. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal secara resmi melepas jamaah haji Embarkasi Lombok Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Timur di Asrama Haji Kelas I Lombok, Selasa (21/4/2026) malam. Pelepasan tersebut menjadi awal rangkaian pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) NTB tahun 2026.

Kegiatan itu dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samudra, unsur Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, serta tokoh agama. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi NTB, H. Lalu Muhammad Amin.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa syukur atas dimulainya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Gubernur menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji melalui kehadiran Kementerian Haji.

“Ini adalah bentuk ikhtiar untuk memastikan pelayanan kepada jemaah haji semakin baik. Ini juga merupakan mimpi lama Presiden agar pengelolaan haji bisa lebih optimal,” ujar Gubernur.

Selain itu, ujarnya, jemaah yang berangkat merupakan orang-orang pilihan yang mendapat panggilan Allah SWT. Ia mengajak seluruh jemaah untuk mensyukuri kesempatan tersebut dengan menjaga kesehatan dan kekhusyukan selama beribadah.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa JCH Indonesia dikenal dunia sebagai jemaah yang tertib, ramah, dan saling membantu. Karena itu, jemaah asal NTB diminta menjaga nama baik daerah dan bangsa selama berada di Tanah Suci.

“Bapak Ibu bukan hanya menjalankan ibadah, tetapi juga menjadi duta bangsa dan duta NTB. Jaga sikap, ikuti aturan, dan patuhi arahan pembimbing,” ujarnya mengingatkan.

Secara khusus, Gubernur menitipkan doa kepada seluruh jemaah agar mendoakan kemajuan dan keselamatan Provinsi NTB di tempat-tempat mustajab.

“Kami titip satu amanah, doakan NTB agar menjadi daerah yang makmur, sejahtera, dan dijauhkan dari bencana. Doa para jemaah sangat berarti bagi daerah ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi NTB, H. Lalu Muhammad Amin, melaporkan jumlah jamaah Kloter 1 asal Lombok Timur sebanyak 393 orang. Dari jumlah tersebut, dua orang tidak dapat berangkat karena kondisi kesehatan dan telah digantikan oleh yang lain.

Sebagai informasi, total JCH Embarkasi Lombok tahun 2026 sebanyak 5.798 orang yang terbagi dalam 15 kelompok terbang (kloter). Pemberangkatan dijadwalkan berlangsung mulai 22 April hingga 10 Mei 2026, dengan kloter pertama berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan kloter terakhir merupakan gabungan dari sejumlah daerah di NTB. Sementara, Selasa (22/4), JCH asal Kabupaten Lombok Tengah masuk Asrama Haji dan diberangkatkan Kamis (23/4) pagi menuju Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia. (r/ham)

Ratusan Perahu di Pantai Senggigi Ditertibkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ratusan Perahu di Pantai Senggigi Ditertibkan
Satpol PP Lobar bersama OPD lain dan pihak kecamatan turun menertibkan perahu nelayan dan lapak pedagang di kawasan Pantai Senggigi, Lobar. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Sekitar 140 perahu nelayan yang parkir di kawasan Pantai Senggigi Batulayar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ditertibkan oleh Satpol PP bersama pihak Kecamatan Batulayar. Persoalan yang menjadi “penyakit akut” dikeluhkan pengunjung ini pun bisa tuntas. Kawasan Senggigi kini lebih tertata dan nyaman dikunjungi oleh pengunjung.

Kasatpol PP Lobar, I Ketut Rauh yang dikonfirmasi media mengatakan pihaknya bersama OPD terkait dan kecamatan serta desa turun menertibkan perahu yang ditambatkan di pesisir Pantai. Perahu itu dikeluhkan pengunjung maupun pemilik hotel. Penertiban dilakukan pada Selasa (21/4) lalu, di kawasan Pantai Locco. “Itu sekitar 140 perahu dipindah sendiri atau mandiri, tidak ada gesekan,” kata Ketut Rauh, Rabu (22/4/2026).

Rauh mengatakan, sebelum turun penertiban, pihaknya terlebih dahulu melakukan upaya persuasif dengan menyosialisasikan kepada pemilik perahu. Alhasil begitu turun penertiban, para pemilik dengan atas kesadaran sendiri memindahkan perahunya, tidak lagi parkir atau menambatkan perahu di lokasi tersebut.

Saat turun penertiban ditemukan hanya empat perahu yang masih ada di lokasi. Itu pun dari tiga perahu dalam kondisi rusak parah dan satu lagi sedang perbaikan, sehingga tiga perahu diangkut ke daratan. Sedangkan satu unit lagi dibiarkan untuk perbaikan.

Selain perahu, masih ada tersisa dua lapak parkir dan pedagang di lokasi yang diterbitkan secara humanis. Pihaknya juga melakukan kegiatan bersih-bersih pantai untuk memberikan kenyamanan pengunjung.

Tak sampai di situ, tindak lanjut dari penertiban itu, pihaknya pada hari Jumat (24/4) akan melakukan gotong royong lagi di kawasan itu. Hal itu untuk pengawasan agar perahu tidak kambuh parkir lagi di pesisir pantai. Pihaknya telah menyiapkan anggota 10 orang. Mereka secara bergiliran piket untuk memantau kawasan itu. “Pagi hari sampai siang, lima orang turun memantau. Siang sampai sore, lima orang yang giliran turun,” kata Rauh.

Ia menambahkan, penertiban dilakukan bertahap, sebelumnya sudah menyasar titik lainnya di wilayah itu. Selanjutnya, penertiban mengarah ke daerah Meninting dan sekitarnya. (her)

TMMD 128 di Lotim, Sekda: Banyak Desa yang Berminat untuk Percepatan Pembangunan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
TMMD 128 di Lotim, Sekda: Banyak Desa yang Berminat untuk Percepatan Pembangunan
Sekretaris Daerah Lotim, H. M. Juaini Taofik bersama Kasi Ter Korem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Irawan Agung Wibowo, dan Dandim 1615 Letkol Inf. Eky Anderson saat menijau lokasi TMMD di Desa Paoklombok, Rabu (22/4/2026). (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 yang digelar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, mengungkapkan bahwa meskipun TMMD merupakan kegiatan rutin, tetapikehadirannya sangat dinantikan. Banyak desa yang berminat karena melalui TMMD ini bisa untuk percepatan pembangunan.

“Alhamdulillah, walaupun ini rutinitas, tetapi program TMMD ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” ujar Juaini usai bertindak sebagai inspektur apel TMMD, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, usulan pembangunan dari masyarakat selama ini kerap tidak bisa diakomodir melalui dana desa, sementara gotong royong pun terkendala karena keterbatasan anggaran. Alhasil, para kepala desa terus berupaya mengusulkan desanya menjadi lokasi TMMD, baik kepada bupati maupun Komandan Kodim.

“Kunci TMMD ini ada pada kata percepatan. Mungkin kalau tidak ada TMMD, 5 sampai 10 tahun lagi baru bisa direncanakan. Tapi karena TMMD ini adalah program integrasi dengan pendanaan dari daerah dan didukung Mabes TNI AD, maka kegiatannya bisa berjalan,” jelasnya.

Juaini memaparkan fakta menarik dari pengalaman Pemda Lombok Timur. Pembangunan infrastruktur seperti irigasi melalui Dinas Pekerjaan Umum biasanya memiliki perbandingan efisiensi minimal 30 persen, bahkan sering kali lebih dari 50 persen.

“Mengapa? Karena tidak diproyekkan, sudah dikelola. Ukuran sukses TMMD bukan semata-mata dari integrasi pasukan TNI/Polri, tetapi banyaknya anggota masyarakat yang ikut gotong royong,” tambahnya.

Dari sisi non-fisik, TMMD juga menyentuh isu stunting, wawasan kebangsaan, bela negara, hingga pencegahan narkoba. Juaini menyoroti tingginya angka narkoba di Lombok Timur, yang mencapai 30-40 persen kasus di lembaga pemasyarakatan.

“Kunci narkoba adalah pencegahan, bukan sekadar represif. Atas nama Pemda, kami apresiasi kepada Pak Dandim yang memilih isu non-fisik aktual seperti narkoba dan stunting,” ujarnya.

Komandan Kodim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf. Eky Anderson, menegaskan bahwa TMMD bertujuan mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Output yang diharapkan adalah percepatan pembangunan di wilayah yang terisolasi dan tertinggal.

“Pemberdayaan wilayah dengan masyarakat itu penting. Program non-fisik yang disampaikan Pak Sekda harus berdaya guna dan berdampak bagi Lombok Timur,” kata Letkol Eky.

Adapun sasaran fisik TMMD ke-101 meliputi perabatan jalan usaha tani sepanjang 60 meter. Pentalutan jalan Usaha Tani Sepanjang 1.130 Meter. Tambahan, pembuatan empat unit sumur bor. Pembuatan satu unit bak penampung air. Pembuatan satu unit MCK dan perbaikan dua unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sasaran non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan; penyuluhan rekrutmen TNI; penyuluhan bahaya narkoba; penyuluhan penanggulangan bencana; penyuluhan cara hidup sehat dan penyuluhan KB kesehatan.‎

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemda Lombok Timur yang telah mendukung penuh, baik dari sisi anggaran, penyediaan tenaga, maupun hal lainnya. Sinergi antara Kodim dan pemerintah daerah adalah kunci utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” pungkas Letkol Inf. Eky Anderson.

TMMD dinilai sangat bagus dan membawa manfaat besar bagi warga Desa Paoklombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Pasalnya, program ini berhasil memperbaiki saluran irigasi yang sebelumnya rusak parah dan menguras biaya hingga miliaran rupiah.

Kasi Ter Korem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Irawan Agung Wibowo, S.T., M.Tr.(Han) menambahkan prinsip TMMD ini adalah kemanggulalan TNI dengan rakyat. TNI dengan rakyat sama sama bersatu dalam mengatasi masalah. Di samping itu pemberdayaan wilayah dengan masyarakat.

Sekretaris Desa Paok Lombok, Muhammad Kancana, menjelaskan bahwa kondisi irigasi yang dulunya merupakan sungai alami mulai mengalami kerusakan signifikan sejak tahun 2021. Akibatnya, produksi pertanian menurun drastis.

“Sebelum ada TMMD, kami menghitung butuh anggaran minimal Rp1 miliar untuk membangun irigasi. Itu pun belum cukup. Sekarang dengan TMMD, manfaatnya sangat besar,” ujar Kancana.

Kerusakan irigasi tersebut menyebabkan petani harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar, terutama untuk mengangkut hasil panen. “Biaya membengkak karena akses terganggu. Kalau hujan, jalan tidak bisa dilewati,” tambahnya.

Desa Paok Lombok dikenal sebagai basis sayur-mayur di Kecamatan Suralaga. Komoditas unggulan seperti cabai menjadi prioritas utama petani. Namun, rusaknya saluran irigasi membuat ribuan lahan terancam gagal panen.

Wilayah yang terdampak meliputi Dusun Paoklombok Selatan, Pancor Kopong, dan Pancor Kopong Lauk, yang aksesnya tembus ke Gerung Permai. Sebelum diperbaiki melalui TMMD, saluran tersebut hanya berupa jalan setapak dengan aliran air hujan yang menggerus tanah. Kedalamannya pun hanya dangkal, kini setelah diperbaiki mencapai dua meter.

Warga berharap program TMMD terus berlanjut di wilayah lain, karena keberhasilan ini telah membuka kembali harapan petani untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa dibebani biaya transportasi yang tinggi. (rus)

Keterbatasan Anggaran, Pelaksanaan MTQ ke-XXXI Digelar Sederhana

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Dompu, Bambang Firdaus saat melantik dewan hakam MTQ ke XXXI tahun 2026 tingkat Kabupaten Dompu di halaman Masjid Qusurul Jannah Kandai Dua, Senin (20/4) malam.

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XXXI tahun 2026 tingkat kabupaten di halaman Masjid Qusrul Jannah Desa Kandai Dua, Kecamatan Woja pada, Senin (20/04) malam.

Pelaksanaan MTQ tahun ini berlangsung sederhana, karena keterbatasan anggaran daerah. Kesederhanaan pelaksanaan MTQ, kata Bupati Dompu, tidak mengurangi makna dari kegiatan MTQ untuk melahirkan qari’ dan qari’ah terbaik yang dapat mewakili dan mengharumkan nama daerah di tingkat lebih tinggi, bahkan diharapkan bisa sampai tingkat nasional dan internasional.

Bupati juga mengajak kaum muslimin di Kabupaten Dompu, untuk menjadikan kegiatan ini seperti ajang untuk mencari talenta hiburan di televisi. Pada event ini, masyarakat bahkan rela berkorban dengan urunan biaya untuk menyumbang.

“Saya berharap MTQ seperti ini masyarakat juga dituntut menyambutnya dengan antusias. Kita tidak hanya mendapatkan ketenangan jiwa mendengarkan lantunan Al-Quran, tetapi juga mendapatkan pahala dan keberkahan dari dukungan yang diberikan,” jelas Bambang.

Pelaksanaan MTQ juga diharapkan, tidak hanya melahirkan qari’ dan qariah terbaik. Tapi juga bisa meningkatkan pemahaman dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari – hari.

Bambang juga mengingatkan program yang diluncurkan pemerintah daerah, yaitu jam 9 malam untuk memperhatikan keberadaan anak. Ketika anak tidak berada di sekitar atau dalam aktivitas positif, orang tua harus peduli. “Dengan kepedulian kita bersama, maka harapan Indonesia Emas di tahun 2045 bisa terwujud. Kalau tidak ada kepedulian dari sekarang, itu hanyalah pencanangan yang tidak bisa dicapai,” ingatnya.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Dompu, Ardiansyah, SE., dalam laporannya sebagai Ketua Panitia MTQ menyampaikan kegiatan MTQ dilaksanakan untuk menjadi pemantik hadirnya generasi yang cinta akan Al-Quran. “Kegiatan MTQ ini tentu saja dilaksanakan untuk menghadirkan kecintaan dan kebanggan masyarakat khususnya generasi muda dalam seni baca Al Quran,” katanya. (ula)

Pembangunan Bendungan Kerekeh, Pemkab Sumbawa Butuh Lahan 300 Hektar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Suharmaji Kertawijaya. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, membutuhkan lahan sekitar 300,49 hektare untuk merealisasikan rencana pembangunan bendungan Kerekeh di Kecamatan Unter Iwes. Konsekuensi dari pembangunan mega proyek ini harus membebaskan lahan milik warga yang akan terdampak.

“Jadi, dari total 300,49 hektare tersebut ada tiga lahan yang terkena dampak pembangunan yakni lahan pertanian, tegalan dan kawasan hutan. Kami juga terus berupaya memenuhi lahan tersebut,” kata Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya kepada Suara NTB, kemarin

Ia pun turut merincikan, untuk lahan pertanian total wilayah yang terdampak sekitar 74 hektare, tegalan 125 Hektare dan kawasan hutan sekitar 141 hektare. Khusus untuk pembebasn lahan di kawasan, saat ini prosesnya cukup berat dan butuh waktu yang cukup panjang.

“Karena prosesnya cukup panjang untuk lahan di kawasan hutan, kami berharap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara 1 untuk bisa membantu terkait proses tersebut, ” ujarnya.

Pemerintah lanjut Suharmaji, terus berkoordinasi dengan Direktur OP di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, agar Bendungan Kerekeh ini masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Jika bendungan ini masuk dalam PSN, maka akan ada kemudahan yang diberikan sehingga pembangunan bendungan tersebut terealisasi.

“Kami sudah usulkan agar bendungan ini masuk PSN, terutama kaitannya dengan penggunaan lahan didalam kawasan hutan. Karena proses izinya cukup berat, ” sebutnya.

Selain proses tersebut, pemerintah saat ini masih menunggu hasil review dari BBWS terkait pengadaan lahan dan pemukiman kembali ( Land Acquistion and Resettlement Action Plan ) bendungan tersebut, karena sudah berumur lebih dari 10 tahun. Pihaknya sangat berharap di tahun 2027, pembangunan bendungan tersebut sudah mulai berproses.

“Kami tetap berikhtiar bendungan ini bisa mulai terbangun di tahun 2027, makanya proses pengurusan dokumen terus kami lengkapi supaya tidak menjadi kendala di kemudian hari, ” tambahnya.

Jika bendungan ini terbangun lanjutnya, maka ada sekitar 4.500 hektare lahan pertanian yang akan merasakan manfaatnya. Selain itu, bendungan ini juga akan menjadi pengendali banjir Kota Sumbawa. Produksi air sekitar 380 meter kubik perdetik.

“Paling besar manfaatnya untuk menambah pasokan air PDAM sampai dengan kurun waktu 2050 kita butuh sekitar 160 liter per detik. Sehingga asas manfaat dari bendungan ini sangat besar bagi masyarakat,” tukasnya. (ils)

Bemo akan Dijadikan Alat Transportasi Siswa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Yusuf (Suara NTB/sib)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Kota Mataram berencana memperluas jangkauan dan rute bemo kuning, agar bisa dimanfaatkan siswa sebagai alat transportasi ke sekolah. Pemberdayaan angkutan kota ini sebagai tindaklanjut kebijakan efisiensi energi.

Kepala Disdik Kota Mataram, Yusuf mengatakan, saat ini jangkauan rute bemo kuning masih terbatas. Sekolah yang sudah bekerja sama untuk pemanfaatan angkutan siswa tersebut sedikit. Salah satunya, SMP Negeri 7 Mataram. Dalam upaya memaksimalkan operasional bemo, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram sebagai OPD yang memiliki otoritas terhadap transportasi kota.

“SMP 7 Mataram sudah kerja sama dengan Dinas Perhubungan kan, ada Bemo Kuning. Ya, mungkin ke depan akan ada MoU dengan Dinas Perhubungan,” ujarnya, Selasa (21/4).

Disdik tetap mendorong siswa dan warga sekolah untuk menggunakan transportasi umum. Selain untuk menghemat energi, penggunaan transportasi umum juga untuk meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas.

“Kita berharap seperti itu kedepannya. Jangan sampai anak-anak di bawah umur menggunakan sepeda motor,” tuturnya.

Yusuf mengatakan, akan terus mengupayakan untuk mengoptimalisasi keberadaan bemo kuning sebagai transportasi siswa ke sekolah. Dengan demikian, amanat SE Mendikdasmen tentang efisiensi energi serta antisipasi risiko kecelakaan dapat dilakukan.

“Jadi harapan kita (siswa) menggunakan bus yang disediakan oleh pemerintah seperti bemo kuning, mungkin nanti akan diberdayakan,” pungkasnya. (sib)

Program Desa Berdaya Tinggal Dieksekusi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rachman Ansori. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, memastikan sejumlah 450 kepala keluarga (KK) yang mendapatkan program desa berdaya transformatif di empat desa segera berjalan. Tim pendamping telah menyelesaikan verifikasi dan validasi data.

“Kemarin hasil bimbingan teknis para pendamping memastikan penerima program yang sudah terverifikasi akan langsung kita eksekusi. Karena itu merupakan kebutuhan masyarakat,” Kata Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, kepada wartawan, Selasa (21/4).

Program desa berdaya dilaksanakan di empat desa yakni desa Lape, Labuhan Aji, Motong, dan Padasuka dengan jumlah penerima 450 KK. Para penerima program ini akan mendapatkan dana stimulan sebesar Rp7 juta dengan jenis usaha yang disesuaikan.

“Bantuan diterima Rp7 juta yang kita berikan bukan dalam bentuk fresh money, melainkan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan oleh penerima. Kami juga akan tetap melakukan pendampingan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pola pendampingan yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk dengan cara melakukan pemetaan potensi KK yang dibina. Hal itu dilakukan,agar jangan sampai dana yang sifatnya stimulan tersebut habis begitu saja dan tidak memberikan manfaat apapun.

“Jadi, KK ini akan didampingi selama dua bulan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga mereka tidak menjadi konsumtif dan betul-betul menjadi produktif,” Ucapnya.

Saat ini, jumlah pendamping yang berada di Sumbawa berjumlah 12 orang. Mereka akan mendampingi sekitar 50 KK. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya dari provinsi melainkan juga dari daerah untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan bantuan.

“Pendampingan tetap sama kami juga (DPMD) selain pendamping yang direkrut pemerintah provinsi. Kami juga akan memantau sehingga program kabupaten dan provinsi berjalan linear,” jelasnya.

Penyaluran bantuan akan langsung ditransfer melalui rekening masing-masing penerima untuk kegiatan produktif yang sudah dipetakan sebelumnya. Ia mencontohkan di bidang peternakan ayam, kambing, atau usaha tani sesuai potensi masing-masing desa.

Pemerintah nantinya akan melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan dana stimulus tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan termasuk penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.

“Kami akan tetap melakukan pendampingan terhadap penggunaan anggaran tersebut supaya tepat sasaran. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” ujarnya. (ils)

1...266267268...1,082Halaman 267 dari 1,082