Beranda blog Halaman 266

Bank NTB Syariah Perkuat Ekosistem Wakaf Uang melalui Kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia

0

Jakarta (ekbisntb.com)- Bank NTB Syariah terus mendorong penguatan ekonomi syariah melalui kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam penerimaan wakaf uang sebagai bagian dari dukungan terhadap Gerakan Indonesia Berwakaf.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan di Gedung Bayt Al Qur’an, Badan Wakaf Indonesia, dan dilakukan oleh M. Ali Yusuf selaku Ketua Lembaga Kenazhiran BWI dan Adhi Susantio selaku Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan wakaf uang yang mudah, aman, dan terintegrasi, sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan wakaf secara produktif, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah, Adhi Susantio, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen Bank dalam menghadirkan layanan keuangan syariah yang inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat.


“Kerja sama ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat peran Bank NTB Syariah dalam mendukung pengembangan ekosistem wakaf uang di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi digital seperti QRIS dan integrasi dengan berbagai platform, kami ingin menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf secara aman, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Adhi.

Lebih lanjut, Adhi menambahkan bahwa sinergi ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi serta partisipasi masyarakat dalam wakaf uang sebagai instrumen sosial ekonomi yang memiliki dampak jangka panjang.

“Dengan kolaborasi ini, kami optimistis wakaf uang dapat menjadi salah satu pilar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi umat, sejalan dengan semangat Berkah Bermakna yang kami usung,” tambahnya.

Dalam implementasinya, kerja sama ini mencakup sejumlah program unggulan, antara lain penyediaan QRIS untuk Gerakan Indonesia Berwakaf yang telah didistribusikan ke seluruh perwakilan BWI di Indonesia, program Wakaf Uang Penyuluh di seluruh provinsi, Wakaf Uang ASN Kementerian Agama melalui aplikasi Satu Wakaf, serta pengembangan Wakaf Uang Sekolah melalui penyediaan Virtual Account bagi ratusan ribu lembaga pendidikan keagamaan.

Melalui langkah ini, Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam penguatan ekonomi syariah nasional, sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah.(bul)

Rayakan Hari Kartini, Srikandi PLN UIP Nusra Ambil Peran Strategis dalam Transisi Energi di Nusa Tenggara

0

Mataram (ekbisntb.com)- Menyambut Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April, Srikandi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menegaskan komitmennya untuk terus menghidupkan semangat perjuangan pelopor emansipasi perempuan melalui peran-peran strategis dalam mendukung pembangunan kelistrikan dan transisi energi di wilayah Nusa Tenggara.

Komitmen tersebut tercermin dari kontribusi nyata serta profesionalisme para Srikandi PLN dalam berbagai lini pembangunan, mulai dari jaringan transmisi, gardu induk, hingga proyek energi baru terbarukan. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa perempuan memiliki kapasitas, ketangguhan, dan kompetensi untuk mengambil peran penting dalam sektor energi.

Salah satu sosok tersebut adalah Devi Erlina Putri, Junior Officer Pengadaan Tanah dan Pengendalian ROW UPP Nusra 2, yang berperan dalam proses pengadaan lahan serta pengamanan jalur transmisi.

Bagi Devi, tantangan di lapangan justru menjadi ruang pembuktian bahwa perempuan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan.

“Sebagai perempuan, saya percaya bahwa profesionalisme, ketelitian, dan kemampuan membangun komunikasi merupakan kekuatan besar dalam mendukung proyek ketenagalistrikan. Kami ikut memastikan pembangunan berjalan lancar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Devi.

Peran strategis lainnya dijalankan oleh Debby Chintiya Sari Berelaku, Officer Pengendalian Proyek UPP Nusra 3, yang bertugas memastikan proyek berjalan sesuai target mutu, waktu, dan biaya. Ia menilai keterlibatan perempuan dalam proyek ketenagalistrikan merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan daerah.

“Kami turut berpartisipasi dalam menghadirkan energi yang andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami,” ungkap Debby.

Leader Srikandi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Dian Kartika Oktavianto, menuturkan bahwa semangat Kartini menjadi inspirasi bagi para Srikandi PLN untuk terus berkembang, berkolaborasi, dan memperkuat kapasitas diri.
“Kehadiran Srikandi PLN menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam mendukung agenda transisi energi nasional, melalui keterlibatan di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, pengendalian proyek, hingga pemberdayaan masyarakat,” kata Dian.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menyampaikan apresiasi atas dedikasi para Srikandi PLN yang selama ini konsisten menunjukkan profesionalisme serta kontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Nusa Tenggara.

“Srikandi PLN merupakan bagian penting dari kekuatan perusahaan dalam mendukung transisi energi dan menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Peran perempuan dalam pembangunan ketenagalistrikan kini semakin nyata dan strategis,” ujar Rizki.

Ia menambahkan, PLN terus berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, sehingga setiap insan perusahaan, termasuk perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkarya.(bul)

BULOG Cetak Rekor Sepanjang Sejarah, Stok Beras Tembus 5 Juta Ton

0
BULOG Cetak Rekor Sepanjang Sejarah, Stok Beras Tembus 5 Juta Ton

Mataram (ekbisntb.com)– Perum BULOG menorehkan capaian bersejarah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, stok beras yang dikelola BULOG berhasil menembus angka 5 juta ton, menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos, SH. M.Han saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sidak ke Gudang Filial BULOG Cabang Karawang menyampaikan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.

“Alhamdulillah per pagi ini, Kamis tanggal 23 April 2026 stok beras yang ada di gudang BULOG menembus angka 5.000.198 ton. Pencapaian 5 juta ton ini adalah wujud komitmen BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Ini juga menjadi fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pangan yang cukup dan terjangkau,” ujarnya.

Selanjutnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang melihat langsung tumpukan beras yang terisi penuh di Gudang Filial BULOG Karawang saat melakukan sidak memberikan apresiasinya kepada Perum BULOG.

“Terimakasih Pak Dirut BULOG dan jajarannya yang sudah bekerja keras hingga stok cadangan beras pemerintah bisa mencapai 5 juta ton pada pagi ini”, kata Andi Amran.

Capaian ini merupakan hasil dari kerja kolektif yang solid, mulai dari optimalisasi penyerapan gabah/beras petani dalam negeri, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga dukungan infrastruktur pergudangan yang semakin luas dan modern. Saat ini, BULOG didukung oleh jaringan lebih dari 1.500 gudang milik sendiri serta lebih dari 1.200 gudang mitra yang disewa yang tersebar di seluruh Indonesia, memastikan stok tersimpan aman dan siap didistribusikan secara merata.

Dengan cadangan yang kuat, BULOG tidak hanya berperan sebagai stabilisator, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam ekosistem pangan nasional.
Stok ini menjadi instrumen strategis dalam meredam gejolak harga, mengantisipasi kondisi darurat, serta mendukung program-program pemerintah terkait bantuan pangan.

Semantara itu, Perum Bulog Kanwil NTB juga terus kebut serapan gabah/beras dengan capaian 118.213 Ribu ton setara beras dari target yang sudah di tetapkan sebesar 240.661 Ribu ton.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar menerangkan,
target serapan tahun ini sebesar 240.661 ribu ton setara beras.
“Pengadaan tetap dilakukan untuk gabah dan beras sekaligus, karena kami ingin memaksimalkan percepatan serapan saat panen raya dengan kesiapan Bulog bersama mitra pengadaan,” ujar Regar, panggilan akrabnya.
Target ini tersebar di sejumlah wilayah kerja, meliputi Kancab Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur.
Untuk mencapai target tersebut, Bulog NTB telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan menambah kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan swasta.
“Kami menyiapkan gudang sewa dari mitra maupun swasta untuk digunakan Bulog, agar target serapan perusahaan bisa tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” kata Regar.

Selain itu, Bulog NTB juga memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dengan TNI dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pembentukan Tim Jemput Pangan (TJP), pemantauan titik-titik panen, serta pengawasan harga agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Dengan langkah-langkah dimaksud, Bulog NTB optimistis target serapan gabah dan beras tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani di NTB.(bul)

Pertamina Siagakan 2.795 Kilo Liter Avtur untuk Penerbangan Haji Embarkasi Lombok

0

Mataram (Suara NTB) – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) BIL pastikan ketersediaan pasokan avtur dan sarfas dalam kondisi aman untuk mendukung kelancaran penerbangan haji Embarkasi Lombok yang berangkat dari Bandar Udara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pada musim haji tahun 2026 ini, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menyiapkan hingga 2.795 kilo liter Avtur untuk melayani 30 kloter penerbangan, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya 24 kloter.

“Pengisian perdana Avtur untuk penerbangan haji musim 2026 ini sudah mulai kita persiapkan Selasa malam (21/4) untuk penerbangan pertama yang dijadwalkan pada hari berikutnya (22/4). Pada tahun ini terdapat 30 kloter yang dibagi menjadi dua tahap, 15 kloter untuk keberangkatan dan 15 kloter juga untuk kepulangan dengan jumlah jemaah haji lebih dari 5 ribu orang. AFT BIL sendiri sudah menyiapkan 9 operator dan 7 armada pengisian dengan stok aman. Untuk penerbangan tahun ini, kita siapkan hingga 2.795 kilo liter Avtur,” terang Ilham, Aviation Fuel Terminal Manager BIL.

Sementara itu, Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, menjelaskan, layanan penerbangan haji tahun ini terbagi dalam dua fase, yaitu fase I pada 22 April hingga 21 Mei 2026 dan fase II pada 1 hingga 30 Juni 2026. Pertamina Patra Niaga memastikan keandalan suplai Avtur di seluruh titik layanan penerbangan haji melalui sistem rantai pasok yang terintegrasi, mulai dari Kilang, Terminal BBM, Terminal Aviasi hingga layanan into plane.

Hal ini dilakukan untuk menjamin kelancaran operasional penerbangan haji secara aman, tepat waktu, dan sesuai standar layanan.

“Tahun ini, pada fase pertama, kami memperkirakan kebutuhan avtur mencapai 1.646 KL, sedangkan pada fase kedua, estimasi penyaluran mencapai 1.149 KL,” ungkap Ahad.
Ahad juga menambahkan, stok Avtur yang tersedia di AFT BIL akan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan selama musim haji tahun ini.

“Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak terkendala pada proses keberangkatan dan kepulangan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” tutup Ahad.(bul)

PLTMG Sumbawa 2 Rampungkan Performance Test, Siap Perkuat Keandalan Sistem Kelistrikan Sumbawa

0

 

Sumbawa (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melalui Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 1 berhasil menuntaskan tahapan performance test Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 2 berkapasitas 30 MW di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Senin, 20 April 2026.

Performance test atau uji kinerja merupakan tahapan akhir sebelum pembangkit memasuki masa operasi komersial (Commercial Operation Date/COD). Tahap ini bertujuan memastikan pembangkit memenuhi spesifikasi desain, standar teknis, serta target kinerja melalui serangkaian pengujian sistematis, mulai dari pengukuran kapasitas output, efisiensi, hingga keandalan operasional.

Keberhasilan menyelesaikan tahapan ini menandai kesiapan PLTMG Sumbawa 2 untuk beroperasi secara andal sesuai standar yang telah ditetapkan, setelah melalui rangkaian pengujian teknis yang ketat dan terstruktur.

Manager PT PLN (Persero) UPP Nusra 1, Yogi Yohanes Siburian, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja sama dan dedikasi seluruh tim yang terlibat sejak awal pembangunan hingga tahap pengujian akhir.

“Ini merupakan capaian penting dalam upaya memperkuat pasokan listrik di Sistem Tambora. Kehadiran PLTMG Sumbawa 2 akan meningkatkan stabilitas sistem kelistrikan sehingga mampu mendukung kebutuhan energi masyarakat, sektor industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumbawa,” ujar Yogi.

Selain meningkatkan keandalan sistem, operasional PLTMG Sumbawa 2 juga diharapkan mampu memberikan efisiensi yang signifikan dengan menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik di Sistem Tambora. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam menghadirkan pengelolaan energi yang lebih ekonomis dan berkelanjutan.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan performance test hingga mencapai hasil yang optimal.

“Keberhasilan performance test PLTMG Sumbawa 2 ini merupakan bukti nyata sinergi dan komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal bagi masyarakat. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat sehingga tahapan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai target,” ujar Rizki.

Rizki menambahkan, pembangunan PLTMG Sumbawa 2 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Sumbawa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat iklim investasi, serta membuka peluang peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

“PLTMG Sumbawa 2 diharapkan menjadi salah satu penopang utama sistem kelistrikan Pulau Sumbawa. Dengan sistem yang semakin andal, PLN optimistis dapat mendukung kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Rizki.

Pencapaian ini menjadi bagian dari komitmen PT PLN (Persero) UIP Nusra dalam mewujudkan sistem kelistrikan yang andal, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Nusa Tenggara, sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional menuju masa depan energi yang lebih bersih.(bul)

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Tantangan

0
H. Irfan Zubaidy.(Suara NTB/ist)

Bima (ekbisntb.com) – Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy menegaskan pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran masih menjadi tantangan utama pemerintah daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima pada Maret 2025 tercatat sebesar 12,59 persen atau masih berada di atas rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 11,78 persen.

Wabup menyampaikan, kepemimpinannya bersama Bupati Ady Mahyudi menetapkan tiga prioritas pembangunan yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari ketiga sektor tersebut, ekonomi dinilai paling luas cakupannya karena berkaitan langsung dengan upaya membuka lapangan kerja.

“Prioritas tersebut mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi dan dari ketiga bidang tersebut, ekonomi memiliki banyak aspek yang perlu ditangani seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan termasuk ketenagakerjaan,” terangnya, Rabu (22/4).

Ia menilai penurunan angka kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari upaya menekan pengangguran. Karena itu, penciptaan lapangan kerja harus menjadi fokus lintas sektor.

Wabup berharap seluruh OPD terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memperkuat langkah konkret dalam menekan angka pengangguran.

“Tingginya angka pengangguran dan ini adalah tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tugas besar dan mulia adalah menuntaskan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Ini tentu saja menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya ketersediaan data tenaga kerja yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Pendataan harus mencakup seluruh sektor pekerjaan di setiap kecamatan.

“Langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan data tenaga kerja di seluruh sektor baik pertanian, konstruksi, perikanan dan sektor lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan,” jelasnya.

Sementara itu, data garis kemiskinan Kabupaten Bima pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp465.479 per kapita per bulan. Angka ini menjadi batas minimum pengeluaran masyarakat untuk tidak dikategorikan miskin. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kebijakan lintas sektor guna memperluas kesempatan kerja dan menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. (hir)

Penanganan Jembatan Lito, Pemkab Sumbawa Butuh Anggaran Rp20,2 Miliar

0
Muhammad Sofyan. (Suara NTB/ils) 

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, membutuhkan anggaran sekitar Rp20,2 miliar untuk menangani Kembatan Lito. Jembatan ini rusak pasca diterjang banjir bandang pada tahun 2024. Tahap verifikasi dan perencanaan telah dilakukan oleh Balai Jalan Nasional.

“Tahap verifikasi, justifikasi dari Balai Jalan Nasional (BJN) dan perencanaan detail sudah kita lakukan, tinggal menunggu informasi untuk penanganan lebih lanjut,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), Muhammad Sofyan, kepada wartawan, Rabu (22/4).

Largo sapaan akrabnya melanjutkan, pemerintah masih menunggu penentuan mekanisme penanganan,apakah pengerjaannya akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia atau diserahkan ke pemerintah daerah.

“Tahapannya sudah kita lengkapi termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta justifikasi dari BJN dan BNPB. Kita menunggu metode pelaksanaan nantinya,” ucapnya.

Pemerintah daerah telah merancang metode pembangunan jembatan ini dengan tipe jembatan gelagar (jenis jembatan yang menggunakan balok utama). Jembatan ini memiliki bentangan sekitar 20 meter dengan lebar 6 meter. Artinya, proses pembangunan tidak mengubah perencanaan sebelumnya.

“Jadi lebarnya tetap sama dengan posisi jembatan yang eksis saat ini, cuman tipenya saja yang berubah yang dianggap lebih kuat dan tahan ketika dihantam banjir bandang,” jelasnya.

Menurutnya seluruh dokumen dan data pendukung sudah lengkap dan telah diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk proses lebih lanjut. Hal ini menandakan bahwa proses administrasi di tingkat daerah sudah tuntas tinggal menunggu proses pelaksanaan pekerjaan.

“Tinggal kita menunggu proses pembangunannya saja, kalau untuk perencanaan dan kelengkapan dokumen lainnya sudah kita serahkan ke BNPB,” tukasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Sukiman mendesak Pemkab Sumbawa, untuk segera merealisasikan penanganan jembatan yang rusak pasca diterjang banjir beberapa tahun lalu.

“Kita minta Pemda melalui dinas teknis, karena saya dengar akan menggunakan anggaran pusat. Jalur komunikasi teman BNPB untuk melakukan komunikasi dan koordinasi,” ucapnya.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, khawatir jika penanganannya lamban ditangani kerusakan akan semakin parah. Apalagi saat ini kata dia,sudah masuk tahun kedua dan belum memberikan progres yang signifikan.

“Kami khawatir kalau tidak segera ditangani maka akan lebih memperparah kondisi jembatan lantaran lambat ditangan,” ujarnya.

Sukiman menegaskan, penanganan segera Jembatan Lito penting karena merupakan akses utama untuk transportasi dan jalur ekonomi masyarakat . Selain itu, beberapa kecamatan lain juga menggunakan akses tersebut sebagai jalur transportasi serta aktifitas ekonomi.

“Kita minta Pemkab Sumbawa segera melakukan komunikasi, agar penanganan  bisa segera terealisasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ils) 

Bulog Sumbawa Kirim 4.000 Ton Beras ke NTT dan Bali 

0
Muhammad Nur Ristanto . (Suara NTB/ils) 

Sumbawa Besar (ekbisntb) – Badan Urusan Logistik  Sub Divisi Regional Kabupaten Sumbawa, melakukan pergeseran atau mengirim stok  beras ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bali sebesar 4.000 ton sejak bulan Januari- April. Tujuannya untuk memenuhi stok cadangan pangan di dua wilayah tersebut.

“Kalau moveoutnas beras secara bertahap dari awal tahun sampai sekarang terus kita lakukan terutama ke NTT dan Bali untuk memenuhi stok cadangan pangan di kedua wilayah,” kata Pinca Perum Bulog Sumbawa, Muhammad Nur Ristanto, kepada Suara NTB, Rabu (22/4).

Nur melanjutkan, beras yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil pengadaan yang dilakukan Bulog pada tahun 2025 lalu. Pergeseran itu bertujuan untuk memenuhi stok cadangan pangan di daerah yang meminta, termasuk juga menambah space gudang untuk penyerapan tahun berjalan.

“Pergeseran kita lakukan untuk menambah space gudang yang kita miliki, termasuk juga membantu daerah yang membutuhkan stok cadangan beras,” ucapnya.

Menurutnya, pengiriman yang dilakukan pemerintah tidak akan mengganggu kebutuhan beras di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Apalagi kedua wilayah ini, memiliki karakter sama dalam menjaga ketahanan di daerah masing-masing.

“Kegiatan moveoutnas ini tidak akan mengganggu kebutuhan beras Sumbawa dan KSB. Stok kita cukup banyak, bahkan akan terus bertambah karena kita masih melakukan penyerapan gabah petani,” jelasnya.

Berdasarkan data, untuk penyerapan gabah setara beras yang sudah dilakukan Bulog saat ini mencapai 49.400 ton dari target 59.000 ton. Pihaknya berupaya menyerap gabah milik petani saat panen raya.

“Ya kan target kita per satu tahun (Januari-Desember), sehingga kami tetap optimist target yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,” ujarnya.

Penyerapan beras yang dilakukan Bulog juga akan melibatkan mitra yang sudah terbentuk sebelumnya. Bahkan secara target harian untuk penyerapan gabah setara beras masih sesuai target atau on the track. Sementara, harga masih tetap mengacu pada ketetapan pemerintah.

“Kalau untuk harga kita masih tetap sesuai HPP pemerintah yakni di angka Rp6. 500 per kilogram dengan kadar air yang sudah ditetapkan,” sebutnya.

Selama penyerapan dipastikan tidak ada kendala meski beberapa gudang sudah mulai terisi. Bahkan untuk gudang induk yang dimiliki Bulog sudah penuh, karena masih ada beras pengadaan di tahun sebelumnya.

“Kami akan terus berupaya untuk menambah gudang dengan melakukan penyewaan terhadap beberapa gudang yang menjadi mitra Bulog,” tambahnya. (ils) 

Pemprov NTB Siapkan Petani agar Bahan Baku MBG Tak Didatangkan dari Luar

0
Pemprov NTB Siapkan Petani agar Bahan Baku MBG Tak Didatangkan dari Luar
Lalu Mirza (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memetakan potensi pertanian di berbagai daerah untuk mendukung ketersediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi petani lokal, terutama komoditas sayur mayur dan hortikultura.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pemetaan bersama jajaran terkait untuk mengetahui komoditas apa saja yang paling dibutuhkan dapur MBG di lapangan.

“Kalau untuk beras sudah relatif terpenuhi. Tetapi kebutuhan lainnya seperti sayur-sayuran dan komoditas lain, itu sedang kita petakan. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Satgas, kebutuhan apa yang paling dominan di dapur MBG,” ujarnya.

Menurut Mirza, konsep yang sedang disusun adalah mendekatkan dapur MBG dengan sumber bahan baku pertanian di sekitarnya. Dengan demikian, distribusi menjadi lebih efisien, harga lebih stabil, dan petani lokal mendapat kepastian pasar.

“Nanti dapur-dapur itu kita dekatkan dengan bahan baku yang ada di sekitarnya. Ada koperasi Merah Putih juga yang bisa berperan. Jadi sistem agribisnisnya nanti seperti itu. Dari petani budidaya, masuk ke koperasi, lalu kerja sama dengan dapur-dapur MBG,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika bahan baku tersedia di wilayah terdekat, maka tidak perlu lagi mengambil pasokan dari luar daerah.

Mirza optimistis kelompok tani di NTB siap mendukung program tersebut. Menurutnya, persoalan utama petani bukan pada kemampuan produksi, tetapi kepastian pasar dan harga jual.

“Petani kita itu sederhana. Yang penting ada pasar, ada offtaker, insyaallah program jalan. Tapi kalau pasar tidak jelas, harga tidak pasti, siapa pun yang dorong program akan sulit berhasil,” tegasnya.

Ia menilai, keberadaan dapur MBG justru bisa menjadi pasar baru yang menjanjikan bagi petani jika dikelola secara terintegrasi.

Selain itu, pemerintah juga menurutnya menyiapkan inovasi budidaya hortikultura dengan teknologi murah. Jika greenhouse dinilai membutuhkan anggaran besar, maka akan dicari alternatif lebih sederhana, misalnya menggunakan konstruksi bambu.

“Kalau greenhouse itu anggarannya besar, bisa ratusan juta. Kita mau coba teknologi yang lebih sederhana, misalnya pakai bambu, tetapi tetap efektif dan modern,” ujarnya.

Saat ini pemerintah juga menyiapkan lokasi percontohan atau demplot untuk menguji konsep tersebut sebelum diterapkan lebih luas di daerah-daerah sentra produksi.

Mirza mengakui, untuk mendukung kebutuhan MBG secara besar-besaran, terutama komoditas seperti cabai dan sayur mayur, kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, Pemprov NTB akan membawa konsep penguatan pertanian pendukung MBG ke pemerintah pusat agar mendapat dukungan APBN.

“Dengan kemampuan fiskal APBD kita, saya yakin tidak akan mampu jika harus membiayai semuanya. Karena itu nanti kita bawa ke pusat, ini program daerah yang perlu didukung,” katanya.

Saat ini, tim teknis Dinas Pertanian masih bekerja merampungkan pemetaan wilayah dan kebutuhan program. Pemerintah menargetkan konsep jangka pendek dan menengah sudah matang dimatangkan dalam jangka waktu tak lama lagi. (bul)

Tekan Pengangguran, Disnaker Mataram Ubah Skema Bursa Kerja

0
I Wayan Putra Ekantara (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) –Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram menyiapkan inovasi program bursa kerja dengan sistem daring (online) dan luring (offline) guna memudahkan pencari kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Mataram.

Kepala Disnaker Kota Mataram, I Wayan Putra Ekantara, mengatakan konsep bursa kerja hybrid atau on-off ini dirancang agar pencari kerja dapat lebih mudah mengakses informasi lowongan sesuai dengan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki.

“Ini sebagai sarana informasi awal sekaligus memberikan gambaran bagi pencari kerja terkait lowongan yang sesuai dengan kemampuan mereka,” ujarnya, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, konsep bursa kerja yang akan diterapkan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama ini, pencari kerja harus datang langsung ke lokasi kegiatan untuk mencari informasi lowongan, bahkan membawa berkas lamaran, tanpa kepastian apakah posisi yang tersedia sesuai dengan kualifikasi mereka.

Selain itu, kondisi di lapangan kerap diwarnai kepadatan peserta yang mencapai ratusan hingga ribuan orang, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak jarang membuat pencari kerja kecewa.

“Sering kali mereka harus berdesakan dan mengeluarkan biaya transportasi, tetapi belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sesuai,” jelasnya.

Melalui sistem baru ini, Disnaker akan menyediakan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan dari berbagai perusahaan secara daring. Dengan demikian, mereka dapat menyeleksi peluang kerja sesuai kualifikasi sebelum mengikuti tahapan berikutnya.

Pelamar yang telah memenuhi syarat dan terverifikasi secara daring nantinya akan mengikuti tahap wawancara langsung dengan perusahaan pada saat pelaksanaan bursa kerja secara luring.

“Jadi saat kegiatan luring, mereka tinggal mengikuti wawancara. Tidak lagi datang tanpa tujuan yang jelas,” katanya.

Putra berharap inovasi ini dapat membuat pelaksanaan bursa kerja lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran terbuka di Kota Mataram.

“Untuk tahun 2026, kegiatan bursa kerja kami jadwalkan pada triwulan ketiga,” tambahnya.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Mataram, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2024 tercatat sebanyak 11.400 jiwa atau 4,85 persen. Angka tersebut menurun menjadi 11.000 jiwa atau 4,80 persen pada 2025. Sementara pada 2027, pemerintah menargetkan TPT kembali turun menjadi sekitar 10.400 jiwa. (pan)