Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 265

Petani Garam di Lobar Butuh Intervensi Pemerintah

0
Petani garam di wilayah Madak Desa Persiapan Empol dan Dusun Beretong Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong memproduksi garam yang butuh intervensi dari pemerintah. (ekbisntb.com/her)

PETANI garam di Lombok Barat (Lobar) yang terpusat di beberapa kecamatan yakni Sekotong dan Lembar membutuhkan Intervensi pemerintah. Pasalnya, kawasan pesisir ini menjadi salah satu lokus kemiskinan ekstrem yang jumlahnya meningkat di Lobar. Diharapkan, dengan intervensi petani garam, bisa mengurangi kemiskinan ekstrem dan pengangguran di wilayah tersebut.

Badrun Tammam, Ketua Koperasi Bina Laut Kecamatan Sekotong menyebutkan jumlah petani garam di wilayah setempat mencapai 200 orang lebih. Para petani ini terdiri dari petani garam gioisololator, petani garam halus dan garam kasar. Luas lahan yang potensial dikembangkan untuk pengembangan garam mencapai 600-700 hektare. Namun yang baru bisa digarap 300-400 hektare untuk petani garam halus dan garam kasar. Sedangkan untuk gioisolator baru 65 hektare.

Jumlah produksi sekali panen, ditarget 1.000 ton, namun bisa mencapai 700 ton karena kondisi cuaca. “Kalau maksimal dapat kita 1.500 ton,”sebutnya.

Produksi garam halus atau iodium ditarget 25-30 ton per bulan. Sedangkan untuk gioisolator mencapai 700 ton per sekali panen. Hasil panen garam ini ditampung di gudang, sehingga harga tetap normal. Tidak ada monopoli harga di pasaran.

Diakuimya, kawasan pesisir memang identik dengan kemiskinan ekstrem, sehingga salah satu upaya yang dilakukan Pemkab adalah perlu meningkatkan intervensi terhadap pengembangan garam ini.

Program pengembangan garam ini sangat dirasakan warga sekitar, seperti halnya pembelian garam oleh ASN Pemkab Lobar. Itu bisa meningkatkan derajat hidup warga. Yang tadinya tidak bisa sekolah, bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi. Artinya dari sisi kesejahteraan warga bisa terangkat, sehingga bisa menyekolahkan anaknya.

Sejauh ini, garam petani di wilayah itu diserap untuk industri olahan air PDAM. “Ada juga dibeli untuk penggemukan sapi, pemindangan, pengawetan. Bisa juga untuk pembasmi hama,” ujarnya.

Garam yang diproduksi petani belum merambah ke pasar modern. Karena terkendala pembelian garam yang belum sesuai harapan petani. Ia sendiri mendukung kalau Pemkab dalam hal ini Dinas Keluatan dan Perikanan yang mengembangkan lahan tambak menjadi garam.

Ke depan ia berharap kalau ingin mendapatkan nilai tambah garam, perlu dikembangkan untuk obat sehingga bisa masuk ke Kimia Farma. “Itu perlu kita kejar ke arah itu,”imbuhnya.

Dari sisi legalitas sendiri garam sudah lumayan memadai. Dari sisi merk, kemasan dan SNI serta BPOM. “Yang perlu diintervensi ke depan,, imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Lobar H Ahmad Rozi mengatakan garam di Lobar ada dua jenis. Yaitu garam tambak dan garam rebus untuk konsumsi. Garam olahan tambak pemasarannya tetap ada bahkan sampai kekurangan produksi. Karena petani sudah ada kerja sama dengan perusahaan daerah sehingga harganya normal dan menguntungkan petani garam di Lobar.

“Kita masih kekurangan garam. Apalagi pada musim hujan. Itu makanya kita punya gudang garam nasional dan beberapa gudang yang lainya untuk penyimpanan garam yang digunakan menutupi kekerangan garam pada waktu musim hujan,” terangnya.

Ke depan untuk meningkatkan produksi garam, ia berinovasi dengan mengubah tambak budidaya milik dinas menjadi tambak garam. “Karena memang garam keuntungannya 50 sd 60 persene setahun dalam dua siklus. Kalau budidaya keuntungannya hanya 20 persen,” sebutnya. (her)

Atasi Sampah dan Polusi Air, PTAM Giri Menang Luncurkan Program Desa Besari

0
Peluncuran Desa Besari di momen Ultah PTAM Giri Menang, Sabtu, 14 Juni 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (Ekbis NTB) – PT Air Minum (PTAM) Giri Menang mekuncurkan program Desa Besari (Desa Bebas Sampah dan Air Bersih) di momen ulang tahun ke-45 perusahaan ini. Program Desa Besari wujud nyata PTAM dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, dari hulu hingga hilir.

Peluncuran program berpusat dilakukan di WTP Narmada, diiringi oleh tabuhan gendang beleq yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Nurul Adha, Direktur Utama PTAM , Sudirman. Selain itu, PTAM juga memberikan beasiswa kepada empat orang pelajar di setiap jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, dan S1.

Direktur Utama PTAM Giri Menang, H. Sudirman mengatakan Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat menjadi lokasi Desa Besari. Hal ini karena daerah tersebut sebagai lumbung air dan hulu dari penyaluran air ke Mataram dan Lombok Barat.

Program ini diharapkan menjadi langkah nyata PTAM untuk selalu menyediakan air bersih di Kota Mataram hingga pelosok Lombok Barat.

“Desa Besari (Desa Binaan Bebas Sampah dan Polusi Air) diharapkan kedepan air selalu tersedia, mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan kualitas bagus,” ujarnya dalam sambutannya, Sabtu, 14 Juni 2025.

Dia menjelaskan, selama 45 tahun berdiri terdapat dua indikator utama PTAM yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan kedua, memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PTAM juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang tinggal di sekitar sumber air. Karena memiliki akses langsung ke sumber daya air, masyarakat di sekitar wilayah tersebut dinilai memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk kepedulian, PTAM menyalurkan beasiswa pendidikan kepada pelajar tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa strata satu (S1) di daerah sekitar sumber air. Beasiswa ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

“Wilayah sumber sedikit memberikan kelebihan karena yang bersentuhan langsung dengan sumber secara tidak langsung. masyarakat di sekitar bertanggung jawab lebih besar dibanding yang lain. Oleh karena itu PTAM memberikan beasiswa kepada setiap jenjang, SD, SMP, SMA, dan S1 di sekitar sumber,” jelasnya.

Selain itu, disampaikan bahwa secara berkala PTAM Giri Menang akan selalu melakukan river clean up atau membersihkan sungai, untuk memastikan tidak ada sampah di kawasan yang menjadi sumber mata air.

“Desa binaan ini kita harapkan bisa mengelola sampah bukan hanya menjadi barang yang bisa dipakai, namun tidak menjadi bakteri yang menganggu kesehatan masyarakat,” terangnya.

Tidak hanya itu, untuk pelayanan yang lebih maksimal PTAM juga melanjutkan program pembebasan biaya air bagi rumah ibadah yang digunakan untuk keperluan ibadah. Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan spiritual masyarakat, tidak hanya kepada satu agama saja, tetapi seluruh tempat ibadah yang ada di NTB.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha mengatakan program Desa Besari sejalan dengan program Sejahtera dari Desa milik Pemda Lobar. Sejahtera dari Desa, sambungnya berarti desa yang bersih, dan tidak ada polusi air.

“Sekarang banyak sungai-sungai kita yang tercemar. Tercemar dari sampah, mudah-mudahan dibantu dengan program Desa Besari PTAM membantu Pemda untuk mewujudkan desa yang sejahtera,” ujarnya.

Bentuk program Desa Berdaya, lanjutnya sebagai pemberdayaan masyarakat, serta edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sampah, bagaimana pemilahan sampah dari rumah, pemilahan sampah pelastik dan sampah organik.

“Kita butuh partisipsi masyarakat. Kalau dengan desa binaan yang dibangun oleh PTAM ini kan akan lebih banyak edukasinya,” sambungnya.

Yang paling penting, ujar mantan Wakil Ketua I DPRD Lombok Barat m ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah yang hingga saat ini masih menjadi PR bagi Pemda. (era)

Pengusaha Diingatkan Tidak Langgar Aturan

0
Pengendara melintas di depan bangunan yang persis berada di tikungan pertigaan TGH. Faisal pada, Jumat 13 Juni 2025. Pengusaha diingatkan tidak melanggar aturan, karena membangun pintu masuk keluar kendaraan persis di tikungan jalan. Amdal lalin harus dikantongi sebelum membangun. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, mengatensi bangunan yang berada di persimpangan TGH. Faisal, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya. Lokasi pintu masuk dan keluar dikhawatirkan menjadi masalah. Pengusaha diingatkan tidak melanggar aturan.

Pantauan Suara NTB, lahan pertanian yang telah ditimbun ini sudah dipasang tembok beton. Kabarnya, lahan itu akan dijadikan gudang penyimpangan barang. Persoalannya adalah pintu keluar masuk kendaraan persis berada di tikungan lampu merah di persimpangan Jalan TGH. Faisal. Hal ini tentu akan membahayakan pengendara lainnya, karena kawasan itu merupakan pusat perekonomian dengan tingkat arus kendaraan yang padat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning menegaskan, bangunan di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Mandalika akan dilihat dari aspek tata ruang. Diantaranya, sempadan bangunan dan jarak bangunan dari as jalan. Dua aspek ini akan diintervensi mengantisipasi terjadinya pelanggaran. “Kalau masalah pintu in dan out kendaraan dari jalan masuk dibahas amdal lalin,” jelasnya.

Lale tidak mengetahui, bangunan itu telah mengantongi analis dampak lalu lintas atau sebaliknya. Sebab, kewenangan mengeluarkan rekomendasi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Posisi pintu masuk dan keluar kendaraan persis berada di tikungan lampu merah dinilai tidak elok.

Tim tata ruang akan diturunkan untuk mengecek. Jika berpotensi membahayakan akan diingatkan pengusaha tidak melanggar aturan serta aspek keamanan. “Kita juga akan imbau apabila belum mengantongi izin atau rekomendasi lalin diminta mengurus ke Dishub, supaya tidak menjadi blunder. Artinya, jangan setelah terjadi sesuatu baru diurus,” tegasnya.

Selain itu, pengusaha dipastikan akan ditegur oleh Dinas PU Provinsi NTB, apabila membongkar trotoar untuk dijadikan akses masuk, karena trotoar itu sebagai aset pemerintah.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin menambahkan, penerbitan analisis dampak lalu lintas di Jalan TGH. Faisal menjadi kewenangan Balai Jalan Nasional. Pasalnya, kawasan itu masuk jalan nasional. “Kalau amdal lalin BJN ranahnya, karena itu termasuk jalan nasional,” katanya. (cem)

Realisasi Rendah, Wabup Soroti Masalah Kebocoran Sektor PAD

0
Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan PAD Sumbawa.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyoroti adanya kebocoran pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat realisasinya hingga saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan di tahun 2025.

“PAD kita baru mencapai Rp 49,295 miliar atau 20,90 persen dari target sebesar Rp. 235,8 miliar sehingga kami meminta kepada OPD terkait untuk maksimal mengawal target tersebut,” kata Haji Ansori, kemarin.

Haji Ansori mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta mengingatkan agar tidak terjadi kebocoran anggaran di lapangan. Karena pada prinsipnya PAD ini menjadi tolok ukur kemandirian pangan suatu daerah.

“Saya wanti-wanti jangan sampai retribusi sudah dipungut dari masyarakat, tapi uangnya tidak masuk ke kas daerah. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dari seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena PAD merupakan tolok ukur kemandirian fiskal daerah. “Saya minta semua OPD bisa lebih inovatif dalam menggali potensi PAD. Kemandirian keuangan daerah harus kita dorong bersama,” ucapnya.

Haji Ansori menegaskan segala bentuk kebocoran anggaran harus segera dihentikan. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas agar tidak tergoda untuk melakukan penyelewengan anggaran.

“Yang kemarin bocor-bocor, segera hentikan kebocoran itu. Kita harus bekerja profesional, jangan sampai tergoda oleh hal-hal yang bisa merugikan keuangan daerah,” tambahnya.

Wabup juga mengingatkan agar seluruh target, baik dalam hal penyerapan anggaran maupun pelaksanaan program belanja daerah, dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Semua yang kita upayakan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Sumbawa,” tukasnya. (ils)

Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2025 Hadirkan 10 Kelas Balapan

0
Para pembalap sedang  berlaga di ajang bLu cRu Yamaha Sunday Race, Juli 2024 lalu. Event  serupa kembali hadir akhir pekan ini dengan 10 balapan siap digelar di sirkuit Mandalika. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) kembali menghadirkan ajang balapan bLu cRU Yamaha Sunday Race di Pertamina Mandalika International Circuit. Pada seri balapan tahun ini Yamaha bakal  berkolaborasi dengan Idemitsu dan Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) selaku pengelola sirkuit Mandalika. Dan, akan menghadirkan 10 kelas balapan sekaligus yang bisa disaksikan secara langsung secara gratis.

Ajang balapan bergengsi tersebut akan berlangsung mulai 13 sampai 15 Juni 2025 besok. Dengan kela balapan yang digelar mulai kelas komunitas hingga professional dari berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga menjadikan event Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2025 ini sebagai ajang balapan yang tidak hanya menyajikan kompetisi balap. Tetapi juga menjadi sebuah perayaan besar bagi komunitas dan keluarga besar Yamaha di Indonesia.

Beberapa kelas yang akan dipertandingkan diantaranya, kelas kelas Superstock Yamaha 600cc–1000cc  yang akan menampilkan motor-motor besar Yamaha dengan performa tinggi. Dikendarai oleh para pembalap berpengalaman dan menjadikannya salah satu kelas yang paling ditunggu. Karena menyuguhkan kecepatan tinggi dan persaingan sengit.

Kemudian ada kelas Yamaha R3 Professional Rider yang dikhususkan bagi pembalap profesional yang menggunakan Yamaha R3, motor sport 321cc yang cukup populer di ajang balap kelas menengah. Ada juga kategori Yamaha R15 yang terbagi menjadi dua kelas, Professional Rider dan Idemitsu bLU cRU Junior Pro. “Kelas ini menjadi wadah bagi pembalap muda yang berbakat, termasuk peserta dari program pembinaan Yamaha. Ini merupakan panggung awal untuk calon-calon pembalap nasional yang tengah naik daun,” ungkap Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, dalam keteranganya, Jumat 13 Junmi 2025 kemarin.

Selain kelas professional ada juga kelas untuk komunitas. Sepertu Yamaha R25 Community, komunitas Yamaha Aerox, Nmax hingga kelas Yamaha R15. Kehadiran kelas komunitas tersebut membuktikan bahwa semangat kompetisi tak terbatas pada motor sport fairing saja.

Priandhi menambahkan, kehadiran ajang balap Yamahan Sunday Race tersebut diharapkan bisa makin menggairahkan geliat dunia balap tanah air, khususnya roda dua. Dari ajang tersebut diharapkan juga bisa lahir pembalap-pembalap handal nasional yang bisa mentas diajang balap dunia kedepannya.

“Sebagai pengelola, kami siap mendukung berbagai ajang balap yang disgelar di sirkuit Mandalika. tidak terkecuali ajang Yamaha Sunday Race ini. Dan, berharap event ini menjadi momentum penting dalam menghidupkan ekosistem balap tanah air. Sekaligus mempererat hubungan antara pelaku industri otomotif, komunitas serta masyarakat luas,” ujar Priandhi.

Sebagai bentuk dukungan atas penyelenggaran ajang tersebut, MGPA lanjut Priadhi akan membuka tribun A bagi masyarakat umum. Dengan begitu masyarakat maupun wisatawan bisa menyaksikan secara langsung keseruan balapan yang ada secara gratis. (kir)

Soal DBH Rp172 Miliar, AMNT Berkomitmen Selesaikan Seluruh Kewajiban

0
H.Fathurrahman (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB meminta PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk segera mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 kepada Pemprov NTB senilai 10,7 Juta Dolar AS atau setara Rp172 miliar.

Desakan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Drs.H.Fathurrahman, M.Si. Disampaikan, Pemprov NTB mendorong PT AMNT untuk menyicil transfer bagi hasil selama dua bulan.

“Kemarin sudah ada surat dari PT Amman, tetapi kita akan balas lagi bahwa harus segera disetor. Mungkin opsinya dua kali bayar, di bulan ini dan bulan berikutnya,” ujarnya, Jumat, 13 Juni 2025.

Disampaikan, PT Amman meminta opsi pembayaran pada akhir September 2025. Namun, Pemprov menyarankan lebih baik dicicil hingga Juli karena DBH ini tidak hanya dirasakan oleh Pemprov, melainkan 10 kabupaten/kota yang ada di provinsi ini.

“Ada opsi yang ditawarkan oleh mereka sampai akhir September, tetapi kan karena ini juga menyangkut kabupaten/kota yang membutuhkan dana segar untuk penyerapan atau realisasi dari belanja,” jelasnya.

Rincian pendapatan provinsi dan kabupaten/kota dari hasil Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT AMNT sebesar 1,5 persen kepada Pemprov NTB atau setara 10,7 juta Dolar AS atau Rp172 miliar. 2,5 persen diberikan kepada KSB sebagai daerah penghasil atau sejumlah 17,9 juta Dolar AS atau Rp291 miliar, dan 2 persen kepada kabupaten/kota sejumlah 14,3 juta Dolar AS atau Rp232 miliar yang dibagi sembilan, sehingga masing-masing kabupaten/kota menapatkan 1,5 juta Dolar As atau Rp25 miliar.

Asisten III Setda NTB, Hj.Eva Dewiyani mengatakan Bappenda telah mengajukan surat pembayaran DBH kepada PT AMNT pada 15 Mei lalu. Menurutnya, dua minggu setelah surat dikirim, seharusnya dana bagi hasil sudah ditransfer ke Pemprov NTB.

Namun, hingga saat ini belum DBH dari keuntungan bersih tambang emas dan tembaga PT AMNT belum juga ditransfer. Sehingga mantan Kepala Bapenda ini menduga pencairan DBH akan molor hingga akhir tahun.

“Mereka menjawab surat tersebut bahwa mereka minta waktu untuk pembayarannya, tapi tidak menyebutkan tanggalnya,” ujarnya.

Peraturan bagi hasil pertambangan, dijelaskan berdasarkan Pasal 129 ayat (1) menyebutkan, pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara, wajib membayar sebesar 4 persen kepada pemerintah pusat dan 6 persen kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Kemudian pada ayat (2) menyebutkan, bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur, yakni pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5 persen. Pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5 persen, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya mendapat bagian sebesar 2 persen.

Diketahui, untuk DBH tahun 2023, PT AMNT telah menyetorkan DBH senilai Rp114,9 miliar kepada Pemprov NTB pada pertengahan November tahun 2024 lalu.

Sementara, untuk 10 kabupaten/kota ditransfer pada awal Desember 2024, dengan transfer tertinggi untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil sejumlah 12,3 juta Dolar AS atau Rp191 miliar, dan 9,8 juta Dolar As yang dibagi untuk sembilan kabupaten/kota di NTB. Sehingga jika dibagi rata, masing-masing daerah selain KSB mendapatkan 1,08 juta Dolar AS atau sekitar Rp17 miliar.

Vice President Corporate Comunication AMNT, Kartika Octaviana yang dikonfirmasi Suara NTB Jumat malam menjelaskan bahwa pihak AMNT sudah berdiskusi erat dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait hal ini.

‘’Secara paralel, kami juga sedang melakukan penyesuaian administratif dan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas internal perusahaan, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kesinambungan operasional di tengah dinamika situasi usaha yang tengah kami hadapi,’’ jelas Vina.

AMNT katanya, terus berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kami secara bertahap dan bertanggung. (era)

Milad Ormas Perempuan Muhammadiyah, Pemkab Lombok Utara Dukung Sinergi Ketahanan Pangan

0
Milad Ormas Perempuan Muhammadiyah, Pemda dukung sinergi Ketahanan Pangan (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda Lombok Utara mendukung gerakan ketahanan pangan melalui Organisasi Perempuan dengan berbasis Desa Qaryah Tayyibah. Sebagaimana Tema Milad ke-108 Ormas Aisyiyah – Muhammadiyah di Dusun Lekok, Desa Gondang, kecamatan Gangga, yakni “Memperkokoh Ketahanan Pangan Berbasis Desa Qaryah Thayyibah Menuju Ketahanan Pangan”, maka Pemda mendukung semangat tersebut.

Dalam program Aisyiyah, “Qaryah Thayyibah” merujuk pada sebuah desa yang dikembangkan menjadi ekosistem sosial yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai keislaman, serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan bermartabat.

Al-Qur’an menggunakan istilah “Qaryah Thayyibah” untuk menggambarkan desa yang baik dan diberkahi, yang merupakan contoh model masyarakat ideal.

Mewakili Bupati, Asisten I Setda Lombok Utara, Atmaja Gumbara, SP., saat menghadiri Milad tersebu, memberikan apresiasi atas kontribusi Aisyiyah sebagai organisasi perempuan otonom di bawah Organisasi Muhammadiyah. Ia mengajak seluruh elemen organisasi untuk terus bersinergi bersama Pemerintah Daerah dalam membangun peradaban umat demi kemajuan Lombok Utara.

“Melalui momentum Milad ke-108 ini, kami berharap sinergi antara Aisyiyah dan Pemda Lombok Utara terus terjalin dalam membangun ketahanan umat dan kemajuan daerah,” ungkap Atmaja.

Melalui momentum ini pula, Pemda Lombok Utara berharap Ormas Perempuan Muhammadiyah Lombok Utara itu, senantiasa menjadi garda depan dalam membangun ekonomi masyarakat dan membangun daerah.

Ia juga memuji, bahwa dalam “Qaryah Thayyibah”, Aisyiyah mengembangkan berbagai aspek. Selain Ketahanan Pangan yang memastikan ketersediaan dan aksesibilitas makanan bagi masyarakat desa, Aisyiyah juga menunjukkan Kepedulian Sosial di lingkungan masyarakat, mengembangkan manajemen keuangan islami dalam berbagai program, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, ketrampilan dan ekonomi.

“Pemda berharap eluruh elemen organisasi untuk terus bersinergi bersama Pemerintah Daerah dalam membangun peradaban umat,” tandasnya. (ari)

Dimeriahkan Artis Sasak, CFN Angkat Kesenian Lokal Genggong Hampir Punah

0
CFN Kota Gerung akan dimeriahkan kesenian tradisional Genggong dan artis Sasak. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Car Free Night (CFN) kembali digelar, akhir pekan ini (Sabtu dan Minggu). CFN kali ini dimeriahkan oleh artis lokal Erni Ayu Ningsih atau Erni Sambel Colet dan kesenian tradisional Genggong berasal dari Gelangsar Kecamatan Gunungsari yang hampir punah.

Selain itu, ada beberapa seni budaya memeriahkan CFN ini, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku penanggung jawab.

Sekretaris Dinas PUPR Lobar Lalu Ratnawi mengatakan bahwa, CFN kali ini giliran Dinas PU sebagai penanggung jawab penyelenggara. Berapa event utama pada CFN ini, yakni gendang beleq, pentas seni genggong dan bintang tamu artis lokal serta door prize menarik.

Alasan pihaknya mengangkat kesenian Genggong dari Gelangsar kecamatan Gunungsari, karena kesenian ini sangat unik dan hampir punah. ‘’Genggong ini termasuk kesenian langka yang belum mendapat panggung untuk promosi.’’ ujarnya.

Untuk itu, pada event CFN kesenian ini diangkat agar lebih dikenal publik. “Harus diberikan panggung kesenian yang kaya gini,”imbuhnya.

Sesuai rundown acara, pada Sabtu sore diawali dengan pentas seni gendang Belek, lalu sambutan oleh Wabup Hj Nurul Adha. Selanjutnya sejumlah tari kreasi ditampilkan hingga Nyaer Sasak dan selakaran.

Pada malam harinya, ditampilkan sejumlah band musik. Tembang hikayat dan seni lainnya. Puncaknya, penampilan kesenian tradisional Genggong dan artis Sasak Erni Ayu Ningsih atau Erni Sambel Colet. Keesokan harinya dilanjutkan Fun Walk atau jalan sehat di areal Kantor Bupati. (her)

Diskop UKM Dorong Peningkatan Kualitas Produk 

0
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muhammad Safwan menunjukkan sejumlah produk unggulan UMKM Lotim di PLUT, Jumat 13 Juni 2025. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Lombok Timur (Lotim) resmi memamerkan berbagai produk unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Gerai pemasaran di PLUT kini mulai diisi oleh beragam kreasi wirausaha daerah, menandai langkah strategis dalam mempromosikan potensi ekonomi lokal.

Kepala Diskop UKM Lotim, Muhammad Safwan, menjelaskan pameran ini bertujuan agar produk-produk UMKM dapat langsung dilihat dan dibeli oleh pengunjung PLUT. “Kita mulai dengan menampilkan produk makanan, kopi, kerajinan tangan, kain tenun, dan lainnya. Belum semua produk UMKM Lotim bisa ditampilkan sekaligus, tapi ini langkah awal,” ujarnya di Selong, Jumat 14 Juni 2025.

Safwan menyampaikan visi jangka panjang untuk mendorong identitas produk per desa. “Ke depan, kita upayakan agar semakin banyak produk yang bisa ditampilkan, termasuk olahan porang. Harapannya, terwujud ‘satu desa satu produk’ (one village one product/OVOP) yang dipasarkan di PLUT, sehingga setiap desa punya ciri khas. Misalnya, jajanan Tembrodok khas Sakra, akan kita kemas dan branding dengan baik di PLUT ini,” jelasnya.

Kepala Bidang Pembinaan UKM Diskop Lotim, Hirsan Syam, memaparkan berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian Koperasi tahun 2022, jumlah UMKM Lotim tercatat 73.499. Namun, data manual Diskop Lotim menunjukkan angka 26.873. “Tidak semua pengusaha UMKM ini aktif,” tandas Syam.

Dari ribuan UMKM tersebut, hanya 760 yang saat ini mendapat pembinaan dari Rumah BUMN binaan Pertamina. Syam menekankan bahwa proses menjadi binaan Rumah BUMN sangat ketat melalui kurasi bertahap. “Mulai seleksi awal berdasarkan kriteria kualitas, keunikan, dan potensi pasar. Lalu pengujian produk, termasuk jaminan keamanan pangan dengan pengambilan sampel untuk diteliti tim kurasi,” paparnya.

Proses selanjutnya, menurut Syam, adalah verifikasi dokumen. “UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, dan dokumen pendukung lain seperti Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Bahkan ada pengujian pasar untuk melihat respons konsumen dan kelayakan penjualan,” tambahnya. Syam mendorong lebih banyak UMKM memenuhi persyaratan ini agar bisa dibina.

Meski menghadapi tantangan pembinaan, banyak UMKM Lotim telah menembus pasar ekspor. “Banyak yang sudah berhasil ekspor, tidak hanya empat pengusaha. Produk seperti black garlic diekspor ke Singapura, Thailand, dan Timur Tengah. Piring lidi, produk jambu mete dari Desa Sugian Sambelia, cemilan, dan anyaman ketak juga sudah masuk ekspor,” ungkap Syam.

Namun, prestasi ini terkendala masalah klasik, yakni pasokan bahan baku. Banyak UMKM kekurangan bahan baku, sehingga permintaan dari luar negeri sering tidak bisa terpenuhi karena keterbatasan ini, sehingga ekspor terhenti.

‘’Contohnya black garlic dan gerabah Muliadi di Dusun Penakak, Masbagik Timur. Padahal kualitas produk kita terbaik,” jelas Syam.

Syam juga mengungkapkan fenomena lain: banyak produk mentah asal Lotim yang justru diekspor oleh pihak dari daerah lain setelah dikemas menarik. Oleh karena itu, pasca beroperasinya PLUT, Lotim berharap segera memiliki fasilitas ruang kemasan khusus untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal sebelum dipasarkan.

Diskop UKM Lotim telah dua tahun berkolaborasi dengan Rumah BUMN dalam pendampingan UMKM, termasuk melalui pameran dan bazar di Sirkuit Mandalika. Kehadiran PLUT sebagai wadah pameran dan promosi produk diharapkan menjadi katalisator baru bagi pertumbuhan dan perluasan pasar UMKM Lotim, mengatasi kendala pemasaran dan bahan baku, serta mewujudkan cita-cita “Satu Desa Satu Produk” yang berdaya saing hingga mancanegara. (rus)

Kementan Tingkatkan Produksi Bawang Putih di Lombok Timur 

0
Acara tanam raya perdana bawang putih yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) melaksanakan gerakan tanam raya perdana bawah putih bersama warga di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan produksi bawang di daerah setempat.

“Program ini diharapkan bisa berjalan baik dan mampu mendukung akselerasi swasembada bawang putih nasional,” kata Direktur Pembenihan Hortikultura Kementan Inti Pertiwi di Lombok Timur, Kamis.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Lombok Timur dan petani Sembalun yang berkomitmen serta siap menjalankan program sebagai upaya peningkatan produksi bawang putih.

“Semoga program ini bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan pangan nasional,” katanya.

Ia mengatakan, luas lahan yang tersedia untuk tanaman bawang putih saat ini sebanyak 288 hektare dan ditargetkan benih bawang putih sebanyak 20 ton per hektare untuk 10 hektare pertama yang siap tanam.

“Ke depan akan ada penambahan luas areal lahan tanam dari Direktorat Pembenihan Hortikultura seluas 60 hektare dan 10 hektare dari Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) serta 13 hektare dari Satgas Pangan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur HM Edwin Hadiwijaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan pemerintah dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian, utamanya budidaya bawang putih yang menjadi produk unggulan di wilayah Kecamatan Sembalun menuju swasembada bawang putih nasional.

“Penanaman bawang putih tersebut merupakan program Kementerian Pertanian, sebagai upaya mengurangi Impor bawang putih,” katanya.

Ia mengatakan kegiatan ini dilaksanakan bersama Direktorat Pembenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia kerja sama Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Satgas Pangan dan Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi NTB.

“Yang menjadi tantangan pemerintah daerah dalam program ini yaitu ketersediaan lahan, termasuk target tanam, untuk mengembalikan Sembalun kembali menjadi sentra bawang putih nasional,” katanya.

Ia mengatakan, program ini adalah sebuah kebanggaan sekaligus tantangan bagi Lombok Timur, yang dipilih menjadi pilot projek untuk target satu hektare 20 ton penanaman benih maupun konsumsi.

“Tidak menutup kemungkinan ke depan beberapa wilayah lainnya yang masuk kawasan dataran tinggi di luar Kecamatan Sembalun juga akan dimanfaatkan,” katanya. (ant)