Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 263

Harga Batu Bara Acuan Turun Lagi, Jadi 98,61 Dolar AS Per Ton

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Tambang Batu Bara(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk penjualan periode kedua Juni 2025 turun menjadi 98,61 dolar AS per ton.

Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM di Jakarta, Senin, terjadi penurunan sebesar 2,36 dolar AS per ton dari HBA pada periode pertama Juni, yakni 100,97 dolar AS per ton.

HBA periode kedua Juni itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.209.K/MB.01/MEM.B/2025, dan berlaku untuk titik serah penjualan secara free on board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel).

Apabila dibandingkan dengan HBA bulan yang sama pada 2024, yaitu HBA Juni 2024 yang sebesar 123 dolar AS per ton (year on year), maka HBA periode kedua Juni 2025 turun signifikan sebesar 24,39 dolar AS per ton.

Berdasarkan HBA, selanjutnya dihitung Harga Patokan Batu bara (HPB) yang dipengaruhi kualitas batu bara, yaitu nilai kalor batu bara, kandungan air, kandungan sulphur, dan kandungan abu.

Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tersebut dijelaskan saat ini terdapat empat jenis HBA berdasarkan nilai kalori batu bara, yaitu HBA untuk kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal per kg GAR, HBA I untuk kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal per kg GAR, HBA II untuk kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal per kg GAR, dan HBA III untuk kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal per kg GAR.

HBA periode kedua Juni 2025 digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batu bara (HPB) periode kedua Juni 2025 untuk batu bara dengan kalori lebih besar dari 6.000 kcal per kg GAR.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara, nilai HBA periode kedua bulan berjalan merupakan rata-rata tertimbang volume harga jual batu bara pada titik serah dalam kesetaraan spesifikasi HBA.

Nilai HBA, HBA I, HBA II, dan HBA III untuk Periode Kedua Juni 2025 yang berlaku mulai tanggal 15 Juni adalah sebagai berikut:

1. HBA (6.322 GAR): 98,61 dolar AS per ton (turun apabila dibandingkan HBA periode pertama Juni 2025 sebesar 100,97 dolar AS per ton);

2. HBA I (5.300 GAR): 75,64 dolar AS per ton (turun apabila dibandingkan HBA periode pertama Juni 2025 sebesar 77,59 dolar AS per ton);

3. HBA II (4.100 GAR): 50,25 dolar AS per ton (naik apabila dibandingkan HBA periode pertama Juni 2025 sebesar 50,08 dolar AS per ton);

4. HBA III (3.400 GAR): 36,14 dolar AS per ton (naik apabila dibandingkan HBA periode pertama Juni 2025 sebesar 35,47 dolar AS per ton). (ant)

PKP: Rumah Subsidi Minimalis Berpeluang Bikin Harga Hunian Terjangkau

By
ekbisntb.com
-
0
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencana rumah subsidi minimalis berpeluang untuk bisa membuat harga rumah menjadi terjangkau bagi masyarakat.

“Tujuannya ada masyarakat yang ingin lokasi rumahnya lebih dekat ke aktivitas kerja sehingga lokasinya bisa di sekitar perkotaan tadi atau memang ada dengan harga tanah tertentu maka kemudian harga rumahnya bisa ditekan lebih rendah,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Senin.

Kementerian PKP sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pengembang, asosiasi dan sebagainya terkait rencana rumah subsidi minimalis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.

Sri menjelaskan usulan tersebut bertujuan untuk merespons kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda, yang menginginkan rumah subsidi dekat lokasi kerja.

Seiring dengan harga lahan yang kian mahal, pemerintah membuat skema desain rumah yang lebih kecil agar harganya tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Dengan kehadiran berbagai pilihan, masyarakat bisa memilih rumah subsidi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Sebagai contoh, ujar Sri, masyarakat yang sudah memiliki anak kemungkinan akan mengambil rumah dengan ukuran yang lebih besar. Sedangkan bagi yang lajang bisa memilih rumah lebih kecil dengan harga yang juga relatif lebih murah.

Menurut Sri, wilayah yang menjadi sasaran utama pembangunan rumah subsidi termasuk metropolitan dan aglomerasi. Dalam konteks ini, wilayah di luar Jabodetabek juga menjadi cakupan target pembangunan.

Rencana ini masih dalam proses pembahasan dan Kementerian PKP berencana untuk mengundang berbagai asosiasi dan ahli, seperti Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), guna menyempurnakan regulasi.

Sri pun menyebut pengembang dan perbankan menyambut baik inisiatif ini. Mereka juga aktif memberikan masukan teknis kepada pemerintah, seperti lebar bangunan. (ant)

14 Ribu PMI NTB Ditempatkan ke Luar Negeri Hingga April 2025, Tersebar ke Malaysia Hingga Slovakia

By
ekbisntb.com
-
0
Baiq. Nelly Yuniarti(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) — Sebanyak 14.025 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) telah diberangkatkan ke luar negeri sepanjang Januari hingga April 2025. Malaysia tercatat sebagai negara tujuan utama penempatan PMI dengan total 9.644 orang.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan bahwa angka penempatan tersebut mencerminkan tingginya animo masyarakat NTB untuk bekerja di luar negeri, meskipun kondisi geopolitik dunia sedang tidak stabil.

“Malaysia masih menjadi negara tujuan utama karena permintaan tenaga kerja yang tinggi dan proses administrasinya yang relatif lebih mudah. Selain itu, faktor kedekatan geografis juga menjadi pertimbangan,” ujar Baiq Nelly, Senin, 17 Juni 2025.

Berdasarkan data penempatan Januari hingga April 2025, Malaysia menerima 5.154 PMI asal NTB pada Januari, disusul 2.125 pada Februari, 1.593 pada Maret, dan 327 orang pada April. Selain Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi juga menjadi destinasi utama dengan jumlah penempatan masing-masing 1.153, 922, dan 959 PMI.

Beberapa negara Asia lainnya seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Brunei, dan Jepang juga tercatat menerima PMI dari NTB. Meskipun jumlahnya lebih kecil, negara-negara seperti Turki, Korea Selatan, Slovakia, hingga Papua Nugini juga menjadi destinasi alternatif bagi pencari kerja dari NTB.

“Keberagaman negara tujuan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja NTB cukup adaptif dan mampu bersaing di pasar kerja internasional,” ujar Baiq Nelly.

Namun, penempatan pada bulan April mengalami penurunan drastis menjadi hanya 1.170 orang dibandingkan 6.015 pada Januari. Disnakertrans NTB menduga hal ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan situasi global, terbatasnya kuota negara tujuan, serta faktor teknis di lapangan seperti proses verifikasi dokumen.

“Penurunan ini juga bisa jadi karena proses penempatan yang lebih selektif, serta adanya peningkatan pengawasan terhadap calo dan penempatan non-prosedural,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja (BLK), perusahaan penempatan PMI (P3MI), serta atase tenaga kerja di negara tujuan untuk memastikan para pekerja asal NTB mendapat perlindungan maksimal.

Baiq Nelly juga menyampaikan bahwa Dinas Nakertrans NTB memetakan jenis jabatan dan sektor unggulan untuk mendorong peningkatan kompetensi calon PMI agar sesuai dengan kebutuhan negara tujuan, baik di sektor formal seperti perawat, teknisi, maupun sektor informal.

“Pekerja migran adalah aset daerah. Kita akan dorong peningkatan pelatihan, legalitas, serta perlindungan agar keberangkatan mereka membawa dampak ekonomi yang positif bagi keluarga dan daerah,” pungkasnya.(bul)

Perang Ganggu Ekspor ke Timur Tengah, Pemprov NTB Fokus Garap Pasar Asia

By
ekbisntb.com
-
0
Jamaludin Malady(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketidakpastian geopolitik yang terjadi di Timur Tengah dan Eropa membuat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalihkan fokus ekspor ke negara-negara potensial kawasan Asia.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaludin Malady, mengatakan bahwa sejauh ini ekspor ke negara-negara Asia masih berjalan lancar. Bahkan, baru-baru ini NTB berhasil mengekspor kemiri ke Jepang dan jagung dari Pulau Sumbawa ke sejumlah negara di kawasan tersebut.

“Kalau untuk pasar Asia sih masih lancar. Baru saja ada ekspor kemiri ke Jepang, dan jagung dari Sumbawa juga sudah diekspor. Jadi, walaupun skalanya belum besar, kita tetap upayakan ada pergerakan ekspor ke luar negeri,” ungkap Jamaludin kepada Ekbis NTB, Senin 16 Juni 2025.

Namun demikian, untuk komoditas tambang, NTB masih terkendala kebijakan nasional. Hasil tambang berupa konsentrat dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) hingga kini belum dapat diekspor karena larangan ekspor mineral mentah masih diberlakukan oleh pemerintah pusat.

“Konsetrat tambang belum bisa diekspor karena keran ekspor masih ditutup. Tapi Pak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, terus melakukan pendekatan dan melobi pemerintah pusat agar diberikan relaksasi ekspor, mengingat smelter pemurnian hasil tambang belum bisa beroperasi maksimal,” terang Jamaludin.

Kondisi global yang tidak stabil membuat sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa menurunkan volume impor akibat tergerusnya daya beli masyarakat di sana. Hal ini turut berdampak pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dan eksportir di NTB yang selama ini mengandalkan pasar ekspor ke wilayah tersebut.

“Sekarang kita belum bisa berharap banyak dari Timur Tengah atau Eropa. Jadi, strategi kita adalah memaksimalkan pasar Asia dulu. Yang penting barang kita bisa tetap keluar negeri. Ini penting untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar,” ujarnya.

Jamaludin menambahkan bahwa komoditas non-tambang NTB masih memiliki potensi yang menjanjikan. Selain jagung dan kemiri, vanili dan kerajinan tangan juga menjadi andalan karena memiliki permintaan yang stabil dari negara-negara Asia dan Eropa.

“Vanili, kemiri, jagung, dan handycraft ini masih jadi tumpuan kita saat ini. Lumayan ada pergerakan pasar di tengah kondisi global yang penuh tantangan,” kata Jamaludin.

Data Dinas Perdagangan NTB menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga April 2025, sejumlah ekspor komoditas berhasil dilakukan ke negara-negara Asia seperti Jepang, China, India, dan negara-negara ASEAN. Komoditas utama yang mendominasi antara lain mutiara, vanili, jagung, dan batu apung.

Ia pun berharap konflik di Timur Tengah dan Eropa bisa segera mereda agar ekspor NTB bisa kembali meluas ke pasar-pasar besar dunia.

“Harapan kita tentu situasi global bisa cepat pulih dan damai, supaya pasar-pasar tradisional kita seperti Timur Tengah bisa kembali dibuka,” pungkasnya.(bul)

Perang Iran-Israel Makin Bikin Was-was UMKM Ekspor NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Ekspor(ekbisntb.com/homecare24.id)

Lombok (ekbisntb.com) – Kondisi pasar luar negeri yang sulit, diperparah dengan dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas setelah meletusnya ketegangan antara Israel dan Iran.

Memanasnya geopolitik Timur Tengah berpotensi memicu ketidakpastian di pasar keuangan global dan lonjakan inflasi.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) NTB, Hariono, di Mataram, Senin, 16 Juni 2025 menyampaikan, pasar luar negeri yang lesu sangat memukul UMKM, terutama para eksportir.

Dampak ini semakin terasa khususnya bagi eksportir yang biasa mengirim produk ke Timur Tengah, seperti kerajinan tangan (handicraft), mutiara, dan tenun. Destinasi ekspor utama ke wilayah tersebut adalah Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

“Karena dampak perang, kebiasaan daya beli konsumen menurun. Itu kekhawatiran kita,” jelas Hariono.

Sejak awal, UMKM ekspor memang sudah merasakan tekanan akibat pelemahan ekonomi nasional dan penurunan daya beli konsumen. Produk-produk UMKM, yang sebagian besar termasuk kategori kebutuhan di atas kebutuhan dasar, makin sulit bersaing.

“Konsumen sekarang cenderung belanja kebutuhan dasar atau kebutuhan utama. Fenomena ini juga terjadi secara global. Lagi ditambah dengan perang di Timur Tengah,” tambahnya.

Di dalam negeri, kebijakan peniadaan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) oleh pemerintah, kian memukul sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat. Terlebih lagi, sepinya wisatawan yang biasanya ramai berkunjung pada pertengahan tahun.

Dalam situasi sulit ini, para pengusaha terpaksa mengambil langkah-langkah efisiensi produksi. Pengurangan karyawan menjadi opsi yang paling realistis untuk mengurangi risiko kerugian lebih besar bagi UMKM.

“Sekarang kan sepi. Lebih dari COVID dampak pelemahan ekonomi ini,” ungkapnya prihatin.

Ditiadakannya MICE oleh pemerintah efek dominonya panjang dan berdampak besar pada UMKM. Pembatasan ini mengakibatkan pelaku UMKM kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam bazar atau kegiatan serupa yang biasanya menjadi sarana promosi dan penjualan.

BPD ASEPHI NTB, yang kini menaungi 38 UMKM baik eksportir maupun non-eksportir, sangat mengharapkan dukungan pemerintah.

“Asephi sangat mengharapkan dukungan pemerintah supaya ada subsidi bagi UMKM yang terdampak untuk mengurangi risiko PHK,” tegas Hariono.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mencontoh pemerintah pusat yang memiliki Satgas PHK, agar sektor non-formal seperti UMKM juga diperhatikan dan efek pelemahan ekonomi tidak semakin meluas.

Dampak dari situasi global dan kebijakan domestik ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan UMKM di NTB dari jurang krisis yang lebih dalam.(bul)

Konflik Iran-Israel Memanas NTB Pantau Kondisi Pekerja Migran di Timur Tengah, Kemlu Keluarkan Peringatan

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi perang iran-israel(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel terus menjadi sorotan global, memicu kekhawatiran akan stabilitas regional dan dampaknya terhadap berbagai sektor, termasuk keberadaan pekerja migran.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menyatakan terus memantau situasi, meskipun hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak langsung terhadap tenaga kerja asal NTB di kawasan tersebut.

Plt. Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi spesifik mengenai posisi atau kondisi pekerja migran NTB terkait dengan gejolak konflik.

“Sampai saat ini kami belum ada laporan, kami masih memantau kondisi Timur Tengah,” ujar Nelly.

Ia menambahkan, belum ada pula sikap atau arahan resmi dari pemerintah pusat terkait penanganan potensi dampak konflik ini terhadap pekerja migran Indonesia.

Nelly menjelaskan bahwa data penempatan pekerja asal NTB di Timur Tengah memang tercatat, namun selama tidak ada kejadian luar biasa, kondisi mereka dianggap normal.

“Selama mereka tidak ada kejadian, normal, enggak masalah sih. Saya rasa kita terus waspada saja, mengingatkan mereka,” tegasnya.

Disnakertrans NTB terus berkoordinasi dan memantau perkembangan situasi untuk memastikan keselamatan warga NTB yang bekerja di luar negeri.

Baiq Nelly Yuniarti juga menyatakan keyakinannya bahwa Kementerian terkait di tingkat pusat, seperti Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi.

“Saya yakin Kementerian juga sudah menyiapkan langkah-langkah, karena ini menyangkut kebijakan pusat karena sudah menyangkut antar negara,” katanya.

Kebijakan terkait perlindungan warga negara di luar negeri, terutama di tengah konflik geopolitik, memang menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengadakan koordinasi dengan KBRI Tehran dan Perwakilan RI di Timur Tengah untuk memonitor situasi dan mengantisipasi eskalasi lebih lanjut.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menyampaikan, berdasarkan komunikasi KBRI Tehran dengan komunitas Indonesia di Iran, terdapat update jumlah WNI yaitu 386 WNI. Mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa di kota Qom.

“Hingga saat ini tidak ada informasi adanya WNI yang menjadi korban serangan Israel,” katanya.

KBRI Tehran juga telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI agar meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri serta menjaga komunikasi dan menginformasikan keadaan dan keberadaan mereka ke KBRI Tehran. Bagi WNI yang mengalami situasi kedaruratan agar segera menghubungi hotline KBRI Tehran di nomor +989024668889.

“Bagi WNI yngg berencana melakukan perjalanan ke Iran dan Israel agar menunda perjalanan. Bagi WNI yang memiliki rencana penerbangan melalui wilayah Timur Tengah agar mengantisipasi gangguan jadwal penerbangan. Dalam situasi darurat dapat menghubungi hotline Perwakilan RI terdekat atau melalui aplikasi Safe Travel Kemlu,” imbaunya.(bul)

Belajar dari BSU,  Pentingnya Pekerja NTB Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

By
ekbisntb.com
-
0
Nasrullah Umar (ekbisntb.com/ist)

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, menyoroti pentingnya kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, terutama dengan adanya penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Menurutnya, momentum ini membuktikan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan menjadi satu-satunya acuan valid bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan.

Nasrullah menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap data BPJS Ketenagakerjaan sangat rapi, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akurat, serta data pekerja lengkap dengan informasi penghasilan masing-masing.

“Pemerintah sangat berharap seluruh pekerja itu sadar akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena kalau melihat pandangan Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani, satu-satunya data yang digunakan dalam penyaluran BSU adalah data BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Nasrullah di Mataram.

Ia berharap seluruh pekerja di Indonesia, khususnya di NTB, bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Nasrullah mengakui bahwa jumlah pekerja formal di NTB yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat minim.

Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk mewujudkan regulasi yang mewajibkan seluruh pengusaha di NTB mendaftarkan pekerjanya. “Tujuannya sebenarnya sangat mulia,” imbuhnya.

Nasrullah mencontohkan dampak positif BSU dalam menggerakkan roda perekonomian. Ia merinci potensi penerima BSU di NTB: dari total potensi 88.299 orang, sebanyak 78.067 orang dinyatakan memenuhi syarat (eligible).

Namun, hingga saat ini, baru 38.363 atau 49,14% dari penerima eligible yang telah menyerahkan data rekening bank. Masih ada 37.276 atau 47,75% yang belum menyerahkan data rekening, serta 2.428 atau 3,11% rekening yang tidak lolos verifikasi. “Jika dikalikan, sebanyak 78.067 orang dikalikan Rp300 ribu per bulan, maka uang BSU yang mengucur ke NTB sebesar Rp23,420 miliar setiap bulannya,” perhitungan Nasrullah.

Ia menambahkan, dari total 1,2 juta pekerja di NTB, sekitar 30% atau 300 ribu orang adalah pekerja penerima upah. Jika seluruh 300 ribu pekerja ini terdaftar, maka potensi dana BSU yang bisa mengucur ke NTB bisa mencapai Rp90 miliar per bulan.

Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan pekerja dan guru honorer. Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp300.000 per bulan akan disalurkan untuk periode Juni hingga Juli 2025, dengan pencairan sekaligus pada bulan Juni 2025.

Bantuan ini akan menyasar 18,9 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) yang berlaku. Selain itu, 3,4 juta guru honorer juga menjadi target penerima BSU ini.

Nasrullah berharap, kebijakan BSU ini menjadi pendorong bagi seluruh perusahaan untuk segera mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.  “Kita tidak tahu kapan pemerintah akan memberikan kebijakan untuk pemulihan ekonomi berikutnya. BSU ini pertama kali diberikan setelah Covid-19, lalu sempat terhenti, dan kini kembali dikeluarkan. Bisa jadi besok BSU lebih besar lagi, maka sebaiknya seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.(bul)

Kadis Dikbud NTB Tegaskan PPDB 2025 Dilaksanakan Berbasis Sistem, Tidak Bisa “Cawe- cawe”

By
ekbisntb.com
-
0
H. Abdul Azis (ekbisntb.com/ist)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Abdul Azis, S.H., M.H., memastikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 jenjang SMA/SMK di NTB dilakukan sepenuhnya secara daring atau berbasis sistem.

Abdul Azis menjelaskan, sejak awal, pelaksanaan PPDB telah dikoordinasikan dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-NTB. Koordinasi ini bertujuan mengatasi persoalan daya tampung sekolah dan memastikan pemerataan peserta didik, sehingga tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu.

“Karena pada dasarnya, kapasitas guru dan tenaga kependidikan di berbagai sekolah kami relatif sebanding. Dengan demikian, penerimaan murid baru ini kami berharap ada pemerataan di setiap sekolah,” ujar Abdul Azis, Sabtu 14 Juni 2025.

Ia menegaskan komitmen Dinas Dikbud NTB terhadap integritas dan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru. Azis memastikan tidak ada praktik titip-menitip atau intervensi untuk masuk ke sekolah unggulan.

“Saya minta kepada seluruh kepala sekolah agar menolak segala bentuk titipan, baik dari internal maupun eksternal. Kita ingin menciptakan ekosistem pendidikan yang adil dan berbasis pada meritokrasi,” tegas mantan Sekda Kabupaten Sumbawa Barat ini.

Azis menambahkan, seluruh proses penerimaan telah menggunakan sistem daring yang transparan dan dapat dipantau oleh publik. Jalur seleksi utama seperti zonasi (domisili), afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi tetap menjadi rujukan utama.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB ini menjelaskan PPDB adalah sistem seleksi otomatis. Sistem inilah yang menentukan kelulusan berdasarkan kriteria di setiap jalur, bukan panitia atau pihak lain secara manual. Algoritma dalam sistem akan memeringkat dan memilih calon siswa.

Azis merinci empat jalur seleksi utama, sebagaimana dijelaskan.

  1. Jalur Domisili (Zonasi): Mengutamakan kedekatan jarak antara domisili calon siswa dengan lokasi sekolah untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi ketimpangan. Kriteria utama adalah alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK).
  2. Jalur Prestasi: Diperuntukkan bagi calon siswa dengan pencapaian akademik atau non-akademik luar biasa, seperti nilai rapor tinggi, hasil kompetisi sains, olahraga, seni, atau keagamaan. Sistem akan memverifikasi dan memeringkat prestasi berdasarkan bobot dan tingkat kejuaraan.
  3. Jalur Afirmasi: Ditujukan bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu atau kelompok rentan (misalnya penyandang disabilitas). Tujuannya memberikan kesempatan adil agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas. Bukti kepemilikan kartu program bantuan pemerintah (KIP, KKS, PKH) atau surat keterangan tidak mampu menjadi syarat utama.
  4. Jalur Mutasi (Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali): Untuk calon siswa yang orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas atau domisili. Jalur ini memastikan anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan. Bukti surat keputusan mutasi atau surat keterangan pindah tugas dari instansi terkait adalah syarat utama.

PPDB dilaksanakan by system sesuai dengan empat jalur tersebut kuotanya masing-masing. Jalur domisili 35 %. Jalur Prestasi 30%. Jalur Afirmasi 30 %. Jalur Mutasi 5 %.

“Tidak ada ruang bagi kami untuk menambah kuota. Kecuali ada kebijakan lain, karena semua harus sekolah. Semua proses seleksi, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga penentuan kelulusan, akan berjalan secara otomatis melalui sistem yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Azis menegaskan, dengan mengedepankan profesionalisme dan ketentuan yang berlaku, akses pendidikan, terutama ke sekolah-sekolah unggulan, diberikan kepada siswa yang memenuhi syarat secara objektif.  “Tidak boleh ada yang diprioritaskan hanya karena kedekatan atau intervensi dari pihak mana pun,” pungkasnya. (bul/*)

Praktik Rekrutmen PMI Ilegal di Lobar, Oknum Tekong Imingi Uang Dalam Jumlah Besar ke Calon TKI

By
ekbisntb.com
-
0
Tim Disnaker Lobar memperkuat pengawasan pemberangkatan calon PMI. Hal ini untuk menghindari pemberangkatan secara ilegal(ekbisntb.com/ist)

Masih maraknya kasus pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Lombok Barat (Lobar) diduga dipicu sejumlah persoalan. Salah satunya, praktik iming-iming oleh oknum calo atau tekong. Iming-iming yang diberikan berupa uang Rp3 juta kepada PMI serta keluarga. Keluarga PMI juga diberikan uang Rp10 juta.

“KOPER diberikan baru, calon PMI diberikan uang Rp3 juta, suaminya (keluarga) diberikan Rp10 juta,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar Lalu Martajaya, kemarin.

Dengan dijanjikan cepat berangkat dan iming-iming uang warga pun termakan sehingga berfikir singkat mau diberangkatkan. Tidak tanggung-tanggung yang menjadi korban bukan warga biasa saja namun ada juga anak kepala desa dan istri dari perangkat desa di wilayah Lobar.

Di satu sisi masyarakat enggan melalui proses pemberangkatan legal sesuai prosedur. “Masyarakat ini tidak mau sabar, padahal kan kalau berangkat jalur resmi ada tahapan dilalui, ada pelatihan dan lainnya, kalau yang gelap, ada paspor berangkat sudah,” kata dia.

Modusnya, kalau tidak bisa terbit paspornya di Lobar, mereka pindah berangkat lewat Jawa dan Sumbawa.

Dampak jika berangkat ilegal tentu merugikan PMI dan keluarganya. PMI yang berangkat legal, kalau terjadi apa-apa di luar negeri seperti meninggal akan mendapatkan hak-hak nya. Seperti sisa gaji, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi dari perusahaan di negara tempatnya bekerja yang dibayar tidak sekaligus tapi dibayarkan per bulan selama ahli waris masih hidup. “Itu lebihnya kalau berangkat resmi (legal),” terangnya.

Pihaknya sering memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk ketika terjadi kejadian PMI yang meninggal di luar negeri. Pihaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kejadian PMI yang berangkat legal dan ilegal.

Dari datanya, sebanyak 15 PMI Lobar meninggal di luar negeri, baik itu Malaysia, Arab Saudi maupun negara lainnya. Kebanyakan PMI yang meninggal tersebut, berangkat secara unprocedural atau ilegal. Tahun lalu terdapat 13 orang PMI yang meninggal. “Ada dua kasus (PMI meninggal) tahun ini, Tahun lalu ada 13 orang. Kita tetap turun edukasi, seperti saat ada kejadian (kasus) Kita edukasi langsung,” terang Martajaya.

Dari 15 kasus kejadian PMI meninggal ini terbesar di beberapa kecamatan, seperti Kediri, Bagik Polak, Lembar, Lingsar. Rata-rata PMI yang meninggal kebanyakan yang ilegal. Namun pemerintah tetap mengurus kalau terjadi kejadian meninggal, hanya saja tidak bisa dipaksakan diberikan hak-haknya. (her)

Pinalo, Kerajinan Tenun Khas Lombok Berbahan Ramah Lingkungan

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang penenun Pinalo tengah menenun taplak meja yang berbahan dasar limbah daun nanas dan batang pisang, beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/sib)

Pineapple of Lombok atau yang lebih dikenal dengan nama Pinalo merupakan kerajinan tenun berbahan dasar serat daun nanas dan batang pisang dengan motif khas daerah di Lombok.

Aisyah, founder Pinalo Odist mengatakan, bahan dasar pembuatan Pinalo banyak diambil dari petani-petani nanas dan pisang. “Ini karena limbahnya banyak di Lombok Timur. Ini kita memanfaatkan limbah daun nanas menjadi tekstil,” katanya beberapa waktu lalu.

Kerajinan tenun yang berbahan dasar limbah dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan polyester (bahan sintetis) yang kini marak beredar. “Nah, ini kita menggunakan katun. Katun kan organik, kemudian dikombinasikan serat yang juga organik. Jadi kalau dia rusak, kita buang atau kita tanam tidak ada masalah karena dia organik,” jelasnya.

Ia menambahkan, produk-produk kerajinan sekarang berbahan dasar polyester yang sangat sulit rusak, sehingga berimbas kepada pengolahan sampah. “Itu sebabnya kita bicara masalah pengolahan sampah juga. Green circular, dan ekonomi circular juga,” tambahnya.

Bahkan, pewarnanya pun menggunakan warna alami, seperti kayu Secang. “Jadi kita tidak menggunakan pewarna kimia. Itu yang benar-benar kita memang sangat konsen di lingkungan dan ekonomi,” kata Aisyah.

Di tangan para penenun, Pinalo disulap menjadi kerajinan tenun yang secara ekonomi sangat menjanjikan. Dengan motif khas daerah-daerah di Lombok, Pinalo menjadi barang yang digemari baik di dalam maupun luar negeri.

“Sudah kita ekspornya ke Amerika, Jepang, dan Eropa sudah. Di Indonesia, Bali paling banyak Kita punya request. Bali, Lombok juga Surabaya, Jakarta. Biasanya sih hotel dan villa. Karena memang dia untuk ke hotel,” ungkapnya.

Pinalo tidak hanya menghasilkan kerajinan tenun seperti taplak meja, tapi juga dapat dibuat menjadi tas, sarung bantal, dan barang-barang dekorasi lainnya. (sib)

1...262263264...801Page 263 of 801

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami