Lombok (ekbisntb.com) – Ketegangan geopolitik dunia, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang Israel-Palestina, hingga memanasnya hubungan Iran dan Israel, dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Namun, daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) bisa mereduksi dampak tersebut bila memiliki ekosistem keuangan dan ekonomi yang tangguh.
Menyikapi potensi risiko tersebut, Pengamat Ekonomi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Riduan Mas’ud memberikan pandangannya mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak ekonomi perang di Nusa Tenggara Barat.
Menurut Prof. Riduan, kunci utama dalam membentengi diri dari gejolak ekonomi akibat konflik internasional, baik skala nasional maupun global, adalah dengan menciptakan dan memperkuat ekosistem keuangan dan ekonomi di tingkat daerah.
“Mengapa ekosistem ini penting? Karena dana atau uang dan aktivitas ekonomi itu akan berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Perpindahan dana saat ini sangat cepat dari akun ke akunt,” jelas Prof. Riduan, Jumat, 20 Juni 2025.
Ia mencontohkan ekosistem keuangan daerah seperti melakukan transaksi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antar rekening Bank NTB Syariah, pembayaran dan penerimaan uang transaksi bisa dilakukan antar QRIS Bank NTB Syariah pembeli ke QRIS Bank NTB Syariah penerima. Pola ini bisa dilakukan juga dengan lembaga-lembaga keuangan lokal di daerah ini.
“Dengan demikian, kita sama sama menjaga uang itu supaya tetap ngendap di daerah. tidak ke luar,” katanya.
Oleh karena itu, Prof. Riduan menekankan pentingnya membangun sektor keuangan daerah di mana setiap transaksi pembayaran yang terjadi di NTB, sebisa mungkin melibatkan bank-bank daerah seperti Bank NTB Syariah dan BPR NTB. Langkah ini bertujuan untuk menjaga pondasi ekosistem keuangan daerah agar dana yang berputar tetap berada di dalam wilayah NTB.
“Jadinya mau ada perang dan lainnya, imbasnya itu akan kecil. Karena di daerah ini uang yang berputar itu besar jadinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Riduan menyoroti fenomena masyarakat lokal yang cenderung menyimpan dana di bank-bank internasional atas dasar gengsi, atau melakukan transaksi keuangan menggunakan QRIS bank-bank internasional. Uang yang tadinya ada di daerah, secara otomatis akan ke luar.
Hal itu yang justru melemahkan ekosistem keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa penguatan ekonomi daerah juga harus didukung oleh preferensi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan lokal.
“Maka itu, cintai lembaga-lembaga keuangan yang ada di daerah kita dengan memanfaatkannya untuk bertransaksi keuangan,” tambahnya.
Selain penguatan ekosistem keuangan, Prof. Riduan juga menekankan pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Hal ini dapat diwujudkan dengan memprioritaskan pembelian produk-produk lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kata kunci mengapa dampak perang kita khawatirkan berimbas ke daerah kita? Karena kita ketergantungan kebutuhan dari luar. Semua tergantung luar. Bayangkan kalau kita membeli dan mengkonsumsi kentang kemasan dari Sembalun, kita tidak akan terlalu memikirkan dampak perang,” paparnya.
Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, Prof. Riduan mendorong peningkatan produksi kebutuhan dari hulu hingga hilir di NTB serta memberikan sentuhan akhir pada komoditas lokal agar lebih menarik bagi konsumen lokal.
Lantas, siapa yang memiliki peran sentral dalam menginisiasi dan menguatkan ekosistem ini? Prof. Riduan dengan tegas menyebutkan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Pertama soal ekosistem keuangan, Pemda harus menempatkan dana-dananya di bank daerah. Gunakan jasa-jasa bank daerah. Supaya kita bisa menjaga dana-dana ini dan meminimalisir aliran dana ke luar,” katanya.
Dengan menumpuknya dana di bank-bank daerah, lanjut Prof. Riduan, bank-bank tersebut akan memiliki kapasitas untuk menyalurkan kembali dana murah kepada masyarakat, sehingga menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Kedua, soal ekosistem ekonomi lokal, bagaimana kita semua mencintai dan memprioritaskan belanja produk lokal untuk memenuhi kebutuhan. Supaya ekonomi lokal bisa terjaga,” pungkas Prof. Riduan.
Dengan begitu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat NTB untuk memperkuat ketahanan keuangan dan ekonomi lokal akan dapat mereduksi dampak gejolak global.(bul)
