Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 255

Pupuk Indonesia Jawab Kekhawatiran Petani Soal Potensi Kenaikan Harga Pupuk Karena Perang

0
Stok pupuk(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Meluasnya konflik bersenjata antara Iran dan Israel dikhawatirkan berimbas pada sektor pertanian global, termasuk Indonesia. Kekhawatiran utama datang dari potensi lonjakan harga pupuk, terutama urea, yang menjadi salah satu komoditas vital dalam sektor pertanian. Petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyuarakan kecemasan mereka terhadap kemungkinan kenaikan harga, baik pupuk bersubsidi maupun non-subsidi.

Kondisi ini tidak lepas dari peran Iran sebagai salah satu produsen urea terbesar di dunia. Jika konflik berkepanjangan mengganggu produksi dan ekspor pupuk dari negara tersebut, maka harga pupuk di pasar global bisa meroket seperti halnya yang terjadi saat pecahnya perang Rusia-Ukraina beberapa tahun lalu.

Namun demikian, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan bahwa hingga saat ini stok pupuk, baik bersubsidi maupun komersial, di wilayah NTB masih dalam kondisi aman dan tersedia hingga Beberapa bulan ke depan.

“Sampai saat ini belum ada perubahan harga untuk Pupuk Subsidi, karena belum ada revisi peraturan dari Kementerian Perdagangan. Harga pupuk subsidi masih sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi),” ujar Nursan Arif AE PT. Pupuk Indonesia Wilayah NTB, Senin 23 Juni 2025.

AE Pupuk Indonesia juga menyatakan, meskipun kondisi geopolitik global tengah memanas, belum ada dampak signifikan terhadap distribusi maupun harga pupuk di dalam negeri. Untuk pupuk komersial pun sementara ini belum mengalami kenaikan harga, meskipun tidak menutup kemungkinan akan terdampak jika eskalasi konflik terus berlanjut.

“Kalau pupuk komersil memang bisa terpengaruh, tapi saat ini masih stabil. Kita akan terus pantau perkembangan di tingkat global dan tetap pastikan stok tersedia untuk petani,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kelompok sasaran ini mencakup petani dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi, Dan Singkong).

Selain itu, penerima pupuk subsidi harus memiliki lahan maksimal 2 hektare dan tergabung dalam kelompok tani. Pupuk Indonesia mengimbau petani tidak perlu panik membeli pupuk dalam jumlah besar secara mendadak.

“Distribusi akan tetap kami jaga dan stok masih tersedia. Untuk wilayah NTB, saat ini stok pupuk subsidi Urea 36.246 ton dan NPK : 21.269 Ton,” tutup Nursan.

Dengan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi dan kepastian harga dari pemerintah, petani diharapkan tetap dapat berproduksi dengan tenang meski ancaman krisis global tengah membayangi.(bul)

Konflik di Timteng Berpotensi Picu Guncangan Besar Pasar Energi Global

0
Data Pasar Energi Global(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu guncangan besar pada pasar energi global.

“Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, punya potensi memicu guncangan besar pada pasar energi global,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, ancaman terbesar dari konflik ini terhadap ekonomi Indonesia berasal dari potensi lonjakan harga minyak dunia.

Indonesia disebut bukan lagi eksportir minyak bersih, sehingga setiap kenaikan harga minyak mentah secara langsung berdampak pada biaya impor dan tekanan terhadap neraca perdagangan.

Dampak lanjutan yang paling cepat terasa adalah pada nilai tukar (kurs) rupiah.

Ketika harga minyak naik dan ketidakpastian global meningkat, lanjutnya, investor cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk dialihkan ke berbagai aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat (AS) atau emas. Hal ini berakibat pada pelemahan kurs rupiah.

“Kita sudah melihat pola ini berulang kali dalam krisis global sebelumnya, ketegangan geopolitik langsung memicu volatilitas pasar mata uang,” ungkap Yusuf.

Pelemahan rupiah kemudian dianggap akan membawa implikasi fiskal yang cukup serius, terutama terhadap beban subsidi pemerintah.

Saat harga minyak dunia naik dan rupiah melemah, kata dia, maka harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) otomatis melonjak.

Padahal, apabila pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi tetap seperti pertalite dan solar, selisih antara harga pasar dan harga jual harus ditanggung oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam bentuk tambahan subsidi energi.

“Artinya, ruang fiskal menjadi semakin sempit, dan ini bisa mengganggu prioritas anggaran lain seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan,” ucapnya.

Situasi ini juga dinilai membawa nuansa deja vu terhadap dampak ekonomi yang terjadi di awal perang Rusia-Ukraina.

Kala itu, eskalasi konflik menyebabkan lonjakan tajam harga komoditas, ketidakpastian pasar keuangan, hingga tekanan berat terhadap subsidi energi nasional.

“Meskipun magnitudo konflik Iran-Israel saat ini belum sebesar invasi Rusia ke Ukraina, bukan berarti dampaknya bisa diremehkan. Justru karena sifat konflik ini berpotensi meluas di kawasan yang menjadi poros energi dunia, antisipasi harus tetap dilakukan secara serius,” kata Yusuf.

Mengutip Anadolu Agency, harga minyak mentah melonjak 11 persen selama seminggu terakhir yang berakhir pada 19 Juni, karena ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran mencapai titik tertinggi baru.

Hal ini memicu kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan dan perdagangan di Timur Tengah.

Harga spot minyak mentah Brent sebagai patokan global naik dari level penutupan 69,65 dolar AS per barel pada 12 Juni, sehari sebelum Israel melancarkan serangan terhadap target-target Iran, menjadi 77,32 dolar AS per barel pada 19 Juni. West Texas Intermediate (WTI) juga naik 11 persen selama periode yang sama.

Meskipun mengalami kenaikan baru-baru ini, harga minyak Brent tetap di bawah rata-rata tahun 2024 sebesar 80 dolar AS per barel. (ant)

Harga Emas Antam pada Senin Tetap Stabil di Angka Rp1,942 Juta/gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (23/6) tetap dibanderol dengan harga Rp1.942.000 per gram atau harga jual yang sama sejak 21 Juni 2025.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut stabil di Rp1.786.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin
– Harga emas 0,5 gram: Rp1.021.000.
– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.942.000.
– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.824.000.
– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.711.000.
– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.485.000.
– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.915.000.
– ⁠Harga emas 25 gram: Rp47.162.000.
– ⁠Harga emas 50 gram: Rp94.265.000
– ⁠Harga emas 100 gram: Rp188.412.000.
– ⁠Harga emas 250 gram: Rp470.765.000.
– ⁠Harga emas 500 gram: Rp941.320.000.
– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.882.600.000.
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.(ant)

Wamen PKP: Kopdes Merah Putih Dilibatkan dalam Renovasi 2 Juta Rumah

0
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan koperasi desa (kopdes) merah putih akan dilibatkan dalam program renovasi dua juta rumah di daerah-daerah yang ditargetkan rampung Desember 2025.

Fahri, yang ditemui di Jakarta, Senin, menjelaskan keterlibatan koperasi dalam program tersebut yakni sebagai upaya memperkuat peran kopdes merah putih, dengan cara menyuplai bahan bangunan.

“Kami ingin mengaktifkan koperasi desa merah putih untuk ikut serta dalam penyediaan bahan bangunan untuk renovasi rumah ini,” kata dia.

Disampaikan dia, dalam anggaran renovasi rumah sebesar Rp43,6 triliun ini, masing-masing rumah mendapatkan bantuan perbaikan Rp21,8 juta dengan rincian alokasi pembiayaan yakni Rp1,8 juta digunakan oleh pemerintah untuk aspek pelatihan dan administrasi, Rp2,5 juta diberikan langsung kepada pemilik rumah, dan Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian bahan bangunan.

Artinya, kopdes merah putih dalam program ini mendapatkan alokasi dana Rp17,5 juta per unit.

“Saya udah bicara sama Pak Ferry (Wakil Menteri Koperasi), beliau lagi menyiapkan sistemnya, kita nanti mau presentasikan bagaimana teknisnya,” katanya.

Selain itu, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga teknis lainnya supaya target yang diberikan Presiden bisa terpenuhi, seperti penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, TNI dan Polri.

Sebelumnya, Kementerian PKP berkomitmen melanjutkan program bantuan stimulan program swadaya (BSPS) yang sebelumnya hanya bisa melakukan renovasi sebanyak 140 ribu unit per tahun ditingkatkan menjadi 2 juta unit.

“Karena meng-absorb renovasi dari 140 ribu kapasitas selama ini menjadi dua juta unit, itu butuh effort yang sangat besar sekali, dan itu juga metode perencanaan dan pertanggungjawaban yang sangat serius,” ujarnya. (ant)

Perang Iran-Israel Ancam Harga Pupuk, APTI NTB Desak Pemerintah Gunakan Dana DBHCHT untuk Bantu Petani

0
Ilustrasi Perang Iran vs Israel(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel mulai menimbulkan kekhawatiran di sektor pertanian Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Sahminuddin, mengingatkan bahwa jika konflik tersebut berlarut-larut, harga pupuk—terutama yang berbahan impor seperti urea dan TSP—berpotensi melonjak tinggi. Sementara itu, saat ini petani sedang berada dalam masa tanam dan sangat membutuhkan pasokan pupuk dalam jumlah besar.

“Bahan baku urea dan TSP itu sebagian besar diimpor. Kalau perang terus berlanjut, distribusinya terganggu, harganya pasti mahal. Ini akan sangat menghambat petani untuk berproduksi,” ujar Sahminuddin, Senin 23 Juni 2025.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa semakin menyulitkan petani, khususnya petani tembakau yang kini tengah memasuki fase tanam. Terlebih lagi, sistem pembiayaan dari perusahaan mitra yang biasanya membantu menyediakan pupuk secara kredit kepada petani kini semakin ketat.

“Dulu, berapa pun pupuk yang diminta petani tembakau akan dipenuhi oleh perusahaan. Tapi sekarang, jumlahnya dibatasi. Kalau pupuk dari perusahaan kurang, otomatis petani harus beli sendiri, dan itu pupuk komersil yang harganya sangat tinggi,” ungkapnya.

Sahminuddin pun menyoroti pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang jumlahnya terus meningkat, namun dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada petani tembakau. Untuk NTB, dana DBHCHT tahun ini disebutnya mencapai hampir Rp650 miliar.

“APTI meminta agar dana DBHCHT dimanfaatkan dengan benar untuk petani. Harusnya untuk mendukung kebutuhan pupuk dan pembiayaan produksi. Tapi sekarang penggunaannya diubah-ubah oleh pemerintah. Ada yang dialihkan untuk kesehatan, bansos, dan lain-lain. Ini jelas menyalahi peruntukannya,” tegasnya.

Menurutnya, dana DBHCHT idealnya diarahkan kepada dua kelompok utama: petani tembakau dan industri rokok. Perlu ada transparansi dan keberpihakan yang tegas terhadap sektor hulu agar petani tetap bisa bertahan di tengah tekanan harga input produksi yang semakin tinggi.

“Kita sedang bicara soal ketahanan pangan dan swasembada nasional. Tapi di lapangan, petani justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pupuk. Pemerintah seharusnya mengantisipasi ini dari sekarang, jangan sampai nanti ketika harga pupuk melonjak, baru sibuk mencari solusi,” tambahnya.

Sahminuddin juga mengingatkan pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan petani dan menyusun langkah konkret agar mereka tidak kembali menjadi korban dari situasi global yang tidak mereka ciptakan.

“Pemerintah ini mungkin perlu diingatkan, barangkali tidak kepikiran sampai ke situ. Tapi kalau tidak diantisipasi dari sekarang, swasembada pangan dan keberlanjutan pertanian bisa terganggu,” pungkasnya.

APTI berharap agar pemerintah pusat maupun daerah dapat segera merespons kekhawatiran ini, mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, serta menjaga stabilitas harga dan distribusi pupuk di tengah situasi global yang semakin tidak menentu.(bul)

Menunggu Realisasi, Setelah Mendagri Perbolehkan MICE di Hotel

0
Hotel Lombok Raya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengizinkan pemerintah daerah melaksanakan rapat di hotel dan restoran. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri perhotelan, khususnya yang bergerak di sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), termasuk di Kota Mataram.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Made Adiyasa, menyambut baik izin yang diberikan Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, sejak diumumkan dalam Musrenbang Provinsi NTB beberapa waktu lalu, pelaku usaha hotel berharap segera ada realisasi dalam bentuk kegiatan konkret yang dianggarkan melalui APBD perubahan.

“Kita tunggu realisasinya. Semoga segera dianggarkan di APBD perubahan ini,” ujarnya, Senin 23 Juni 2025.

Meski sudah diperbolehkan, hingga saat ini Adiyasa mengaku belum melihat ada banyak kegiatan rapat yang digelar di hotel oleh dinas-dinas pemerintahan. Kalaupun ada, hanya kegiatan skala kecil seperti rapat setengah hari.

AHM memperkirakan, dengan dilonggarkannya kebijakan ini serta momentum libur sekolah, tingkat okupansi kamar hotel di Mataram bisa meningkat signifikan. Ia menargetkan okupansi dapat menembus angka 70 persen pada Juli mendatang, terutama dengan adanya ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) dan musim liburan keluarga.

“Kalau bisa Juli ini tembus 70 persen karena ada Fornas dan libur sekolah,” tambahnya.

Namun demikian, Adiyasa menyoroti ketentuan yang mewajibkan kegiatan rapat pemerintah difokuskan pada hotel dan restoran yang dinilai mengalami kesulitan. Ia mempertanyakan definisi “kesulitan” yang dimaksud, sebab hampir semua hotel MICE kini dalam kondisi terpukul akibat larangan berkepanjangan sejak kebijakan efisiensi anggaran diterapkan.

“Harus dijelaskan dulu definisi hotel yang mengalami kesulitan. Karena faktanya, semua hotel MICE sekarang sedang ‘semaput’. Tapi tetap, kita di industri menyambut baik kebijakan ini. Tinggal kita harap implementasi di masing-masing pemda bisa segera dilakukan,” tegasnya.

Senada, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, juga mengapresiasi kebijakan ini. Ia menyebut keputusan Mendagri menjadi sinyal positif bagi kebangkitan sektor perhotelan di NTB, meskipun hingga kini belum ada realisasi anggaran yang jelas.

“Sudah sangat bagus, walaupun belum ada realisasi secara nyata. Implementasinya tetap butuh waktu dan kerja sama dengan pemerintah daerah,” katanya.

Wolini menambahkan, pemerintah dinilai cukup responsif terhadap kondisi industri hotel, terutama yang mengandalkan kegiatan MICE. Ia berharap realisasi kegiatan pemerintah di hotel tidak terlalu lama tertunda, karena dampaknya sangat besar terhadap kelangsungan usaha, termasuk sektor ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan cepat realisasinya. Kalau kelamaan, dampaknya besar, bisa juga berimbas ke tenaga kerja,” pungkasnya.(bul)

Pasar Aman 2025, Pasar ACC Ampenan Wakili NTB di Tingkat Nasional

0
Pasar ACC Ampenan Kota Mataram mewakili NTB mengikuti Lomba Pasar Aman 2025. (ekbisntb.com/ist)

Pasar ACC Ampenan Kota Mataram berhasil menembus lima besar nominator Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2025 untuk regional tengah. Prestasi ini diraih setelah melewati seleksi administrasi oleh Tim Penilai Pusat yang terdiri dari unsur Badan POM, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan.

Sebagai bagian dari proses penjurian lanjutan, Kepala Pasar ACC Ampenan mengikuti seleksi wawancara daring yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram.

Wawancara ini dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, serta perwakilan OPD terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Ketua Paguyuban Pasar ACC.

Pasar ACC dinilai unggul karena berbagai inovasi dalam menjamin keamanan pangan, antara lain: SOPAN (Sosialisasi Pangan Aman). Tensi Pangan (Tembok Edukasi Pangan). Pantas (Pangan Aman dan Terjamin Sehat). Dor To Dor Paman (Dor to Dor Pangan Aman). SAKTI (Sampah Kardus Terkelola Indah)

Inovasi-inovasi ini menunjukkan komitmen pasar dalam menjaga keamanan pangan yang menyentuh langsung komunitas pedagang dan pengunjung pasar. Selain itu, dukungan Pemerintah Kota Mataram serta kemitraan dengan Bank NTB Syariah turut memperkuat penyediaan sarana dan prasarana pasar.

Wawancara berlangsung selama satu jam, diawali dengan penayangan video kondisi pasar yang menampilkan zonasi produk, sarana kebersihan, pojok pengujian pangan, dan lokasi pelaksanaan inovasi. Dilanjutkan dengan presentasi oleh Kepala Pasar yang memaparkan implementasi program keamanan pangan, hasil pemantauan dan pengujian pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hingga partisipasi komunitas dalam menjaga kualitas pangan di pasar.

Dalam sesi wawancara, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, menyampaikan komitmen penuh Pemkot Mataram dalam mendukung program pasar aman.

“Sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, pasar tradisional sangat strategis karena berbagai makanan tersedia di sana. Pemerintah Kota Mataram berkomitmen memastikan keamanan produk yang dijual dan kenyamanan pasar bagi konsumen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, menyampaikan harapannya agar Pasar ACC Ampenan dapat meraih juara pertama tingkat nasional.

“Tahun lalu, Pasar Dasan Agung meraih juara tiga tingkat nasional. Semoga keberhasilan ini bisa direplikasi di pasar-pasar lain di Kota Mataram,” pungkasnya.(bul)

Dimonitor KPK, Wajib Pajak Nakal di Lobar Belum Bayar Piutang Pajak

0
WP nakal dipasangkan plang tunggakan pajak dan belum bayar tunggakan utang pajak hingga kini. (ekbisntb.com/dok)

Sejumlah Wajib Pajak (WP) di Lombok Barat (Lobar) dipasangkan plang oleh Pemkab bersama KPK tahun 2024 lalu hingga saat ini masih bergeming. Mereka ogah bayar tunggakan pajak sesuai dengan aturan Pemkab. Tunggakan pajaknya pun kian membengkak tahun ini hingga miliaran rupiah.

Kepala Bapenda Lobar H Mohamad Adnan mengatakan bahwa terkait hasil tindakan pemasangan plang bersama KPK di lokasi usaha para WP nakal yang dilaksanakan tahun 2024 lalu, sejauh ini belum ada tindaklanjut berupa setoran utang pajak ke Pemkab. Padahal sudah ada surat pernyataan dari para WP. “Sudah buat surat pernyataan, seperti rumah makan, ada batasnya sampai bulan April untuk bayar tapi belum ada bayaran,” katanya pekan kemarin.

Kemudian lapangan Golf di Golong Kecamatan Narmada, dari informasi pihak pengelola masih menunggu hasil jual tanahnya di Sekotong untuk membayar tunggakan utang PBB.

Pihaknya pun akan memanggil para WP untuk meminta melunasi utang pajak sesuai surat pernyataannya. Dimana pada bulan April seharusnya mereka sanggup melunasi.

Jumlah piutang pajak para WP ini pun bertambah, karena selain tunggakan yang belum dibayar. Ditambah lagi untuk pajak tahun ini. Tentu dengan tindakan WP ini menandakan mereka tidak taat kepada kewajibannya. “Padahal ini juga kan atensi KPK,” tegasnya.

Selain itu pihaknya juga akan memasang plang bagi WP yang tidak bayar PBB sudah lama. Pihaknya sudah  memanggil mereka beberapa kali, namun belum ada iktikad baik. “Nanti kita pasang plang,”tegasnya lagi.

WP ini ada di beberapa daerah, seperti Senggigi dan Sekotong. Kebanyakan berada di di kawasan wisata. (her)

Astra Honda Perkuat Kompetensi Instruktur Safety Riding Lewat AHSRIC 2025

0
Instruktur dan advisor Astra diuji keterampilan berkendaranya dan kemampuannya dalam mengedukasi keselamatan berkendara yang efektif untuk peningkatan kesadaran atas prediksi bahaya di jalan raya. (ekbisntb.com/ist)

PT Astra Honda Motor (AHM) menegaskan komitmennya untuk mengembangkan instruktur dan advisor keselamatan berkendara yang tidak hanya cakap mengendarai, tapi juga piawai dalam mengedukasi. Melalui gelaran The 16th Astra Honda Safety Riding Instructors Competition (AHSRIC) 2025, para agen perubahan di jalan raya ini mengadu kompetensi dan keterampilan untuk menjadi tutor yang mumpuni guna mewujudkan budaya keselamatan berkendara yang aman, nyaman dan dapat memberikan kesenangan di masyarakat.

Berlangsung di fasilitas safety riding sepeda motor Honda terbesar di Asia Tenggara yakni Astra Honda Motor Safety Riding Park (AHMSRP) di Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, para instruktur diuji keterampilan berkendaranya dan kemampuannya dalam mengedukasi keselamatan berkendara yang efektif untuk peningkatan kesadaran atas prediksi bahaya di jalan raya. Acara ini berlangsung mulai 15-18 Juni 2025.

Kompetisi ini terbagi menjadi 9 kategori yaitu Instruktur Kelas Big Bike, Instruktur Kelas Sport, Instruktur Kelas Skutik, Advisor Dealer, Advisor Komunitas Kelas Sport, Advisor Komunitas Kelas Skutik, Grup Instruktur Main Dealer Honda, Grup Safety Riding Center Main Dealer Honda, dan Safety Riding Innovation.

Sebelum mencapai level nasional, para peserta AHSRIC 2025 telah melewati seleksi regional yang melibatkan 120 instruktur safety riding, 2.690 advisor safety riding dari dealer Honda, dan 916 advisor dari komunitas Honda di seluruh Indonesia. Dari tahap regional ini, terpilihlah 197 peserta untuk bersaing di kompetisi nasional yang terdiri dari 18 instruktur kelas big bike, 53 instruktur kelas sport, 14 instruktur kelas skutik, kemudian 28 peserta dealer advisor, community advisor sport 56 peserta, dan community advisor AT 28 peserta.

Selain itu, para peserta juga akan bertanding dalam kategori grup instruktur grup main dealer dan grup instruktur Safety Riding Center.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM, Andy Wijaya, menegaskan kompetisi AHSRIC merupakan bentuk komitmen besar AHM dalam meningkatkan kemampuan instruktur safety riding Honda. Kehadiran line up sepeda motor Honda yang semakin beragam menjadi tantangan tersendiri dalam mengkampanyekan budaya keselamatan berkendara yang efektif dan menyenangkan.

“Kami ingin terus berperan aktif dalam menciptakan budaya berkendara yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga upaya mengalibrasi kompetensi para instruktur safety riding Honda di seluruh Indonesia pun hadir melalui AHSRIC yang dilakukan secara reguler sejak tahun 2009. Keterlibatan Advisor Dealer dan komunitas yang turut kami uji dalam ajang ini pun memperteguh semangat kami membentuk ekosistem yang kuat pada dunia keselamatan berkendara,” ujar Andy.

Terpisah dikatakan oleh Jeffry Mei Gamastra Runawang Kepala Wilayah Astra Motor NTB, tahun ini perwakilan dari NTB mengirim 7 orang yang akan menguji kompetensi dan meng-upgrade skill mereka di berbagai kelas.

“Harapannya dalam ajang ini para instruktur Astra Motor NTB mampu memberikan performa terbaiknya untuk nantinya disalurkan ke masyarakat NTB saat edukasi di berbagai tempat. Uji kompetensi ini juga akan terus kami konsenkan untuk menjadi salah satu value sosial kepada masyarakat tentang pentingnya berkendara aman dan nyaman,” tutup Jeffry. (bul)

Bupati Lotim Bertekad Akhiri Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan

0
Bupati Lotim H. Haerul Warisin didampingi Sekda H. M.. Juaini Taofik saat mengunjungi IPA SPAM Pantai Selatan beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ist)

BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, menegaskan komitmen kuat Pemkab Lotim untuk mengatasi persoalan krisis air bersih yang telah lama melanda wilayah bagian selatan kabupaten, khususnya Kecamatan Keruak dan Jerowaru.

Komitmen ini disampaikan Bupati Lotim terkait kinerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan yang dinilai belum beroperasi secara maksimal hingga saat ini.

“Kami bertekad agar warga Lotim bagian selatan segera mendapatkan akses air bersih yang layak. SPAM Pantai Selatan adalah solusi utama, dan kami fokus untuk memaksimalkannya,” tegas H. Iron, sapaan akrab Bupati Lotim  beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati, beberapa faktor menyebabkan SPAM belum beroperasi optimal. “Jaringan distribusi dan sambungan rumah ke pelanggan belum terpasang seluruhnya. Selain itu, masih ditemukan kebocoran pada jaringan yang ada. Ini semua sedang dalam proses perbaikan,” jelasnya.

Haerul Warisin meyakini bahwa setelah seluruh sambungan rumah terpasang dan kebocoran diperbaiki, SPAM Pantai Selatan dapat berfungsi secara penuh, mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga di Keruak, Jerowaru, dan bahkan mampu menjangkau wilayah Keruak bagian Utara.

Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur air bersih, Bupati mengaku telah melakukan komunikasi dengan para pengusaha, terutama di sektor pariwisata. Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Kami berharap dengan terpenuhinya kebutuhan air bersih di selatan, terutama untuk warga dan pengembangan sektor vital seperti pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat. PAD yang baik tentu akan memudahkan pembangunan daerah secara lebih luas,” papar Haerul Warisin.

Bupati menekankan pentingnya penyelesaian yang tuntas terhadap semua permasalahan teknis yang menghambat SPAM. Ia berharap upaya ini segera membuahkan hasil, sehingga krisis air bersih di Lotim Selatan dapat segera teratasi dan menjadi kenangan.

Mesin yang mengubah air keruh menjadi air bersih ini diketahui sudah diresmikan Bupati Lotim beberapa waktu lalu di Kotaraja Kecamatan Sikur. Adapun total nilai Proyek SPAM Pantai Selatan , termasuk dalamnya Instalasi SPAM Kotaraja ni merupakan bantuan pusat senilai Rp 121 miliar.

Kapasitas IPA SPAM Pantai Selatan saat ini tersedia 100 liter per detik. Jumlah yang tersedia baru 50 liter perdetik. Bupati pastikan sudah ada cadangan sumber air yang siap dialirkan untuk memenuhi kebutuhan IPA yang kurang.

Air yang diolah oleh IPA SPAM ini dipastikan sudah siap konsumsi. Terlihat dari hasil olahannya sangat bersih dan sangat layak konsumsi. SPAM Pantai Selatan mengambil air dari Sungai Tibu Krodet dengan debit sebesar 50 liter per detik, hanya seperenam persen dari total debit air yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan air masyarakat dan irigasi pertanian tidak terganggu. (rus)