Beranda blog Halaman 242

Pembangunan KDKMP Gunakan Skema Pinjam Pakai Aset

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembangunan KDKMP Gunakan Skema Pinjam Pakai Aset
Gerai KDKMP Desa Labuhan Lalar ini dibangun di atas lahan Pemda KSB yang berada di Kompleks Dermaga Labuhan Lalar.(Suara NTB/bug)

Taliwang (ekbisntb.com) – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amir Syarifuddin menyatakan, pemanfaatan lahan milik daerah untuk lokasi pembangunan sejumlah gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menggunakan mekanisme piniam pakai.

“Sementara ini kita pakai mekanisme pinjam pakai,” katanya.

Kebijakan ini mengikuti regulasi bahwa skema pemanfaatan lahan daerah untuk KDKMP, nantinya akan menggunakan mekanisme sewa menyewa. Namun, demi kehati-hatian, Pemda KSB tetap memilih skema pinjam pakai. “Kita harus memastikan aturan itu sudah baku. Kalau pada akhirnya nanti sewa menyewa kita siap,” cetusnya.

Amir mengatakan, secara prinsip Pemda KSB berkomitmen mendukung pengembangan KDKMP melalui penyediaan akses lahan bagi desa dan kelurahan yang membutuhkan. Tetapi dukungan tersebut harus dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan pemanfaatan barang milik daerah (BMD). “Untuk upaya pengamanan aset kita juga harus ketat,” tegasnya.

Ia memastikan, semua aset tanah yang sudah dijadikan titik lokasi pembangunan KDKMP atas sepengetahuan pemerintah daerah. Sementara, TNI mengkoordinir pembangunan di lapangan selalu berkoordinasi sebelum menetapkan titik lahan yang akan dimanfaatkan.

“Progran ini melibatkan banyak pihak. TNI juga selalu berkoordinasi dengan kami sehingga kami pastikan semua lahan yang digunakan atas sepengetahuan kami,” klaim Amir.

Ditanya mengenai jumlah aset tanah Pemda KSB yang telah dimanfaatkan untuk lokasi pebangunan KDKMP. Amir mengaku tidak mengetahui persis jumlahnya. “Kalau tidak salah sudah ada 18 titik. Tapi yang bisa saya pastkan bahwa aset lahan itu masih atas kepemilikan daerah dan belum diserahkan,” tandasnya.(bug)

Dongkrak Ekonomi Rakyat, DPRD Lobar Dorong CFN Diperluas ke Kecamatan lain

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Suasana CFN di Lombok Barat. DPRD Lobar mendorong CFN diperluas ke kecamatan lain untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mengapresiasi Pemkab Lombok Barat yang resmi mengantongi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Car Free Nite (CFN) dari Kementerian Hukum (Kemenkum). CFN ini pun dinilai mampu menghidupkan daerah hingga berdampak berantai terhadap perekonomian masyarakat di bawah.

Untuk itu, DPRD pun mendorong agar CFN ini diperluas ke daerah lain, yakni Narmada dan Gunungsari, seperti wacana Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini sebelumnya. Anggota DPRD Lobar Dapil Gunungsari-Batulayar Zulpahmi mengatakan, sertifikat HKI untuk kegiatan CFN ini artinya CFN ini telah diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai hak cipta daerah Lobar. Menurutnya, sangat layak diberikan HKI, sebab dampaknya yang positif bagi masyarakat
Ia menilai CFN ini bisa menghidupkan wilayah Gerung dan mendongkrak ekonomi di kawasan ini. “Dari sisi dampak perkonomian masyarakat bagus sekali, menghidupkan UMKM, dan itu menjadi bagian dari PAD kan,” jelasnya, akhir pekan kemarin.

Selain itu, tujuan CFN ini juga memberikan ruang kosong bagi publik karena jalan raya menjadi bebas dari lalu-lalang kendaraan. Ruang publik pun bebas polusi udara.

Untuk itu, pihaknya pun sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Pemkab mengembangkan atau memperluas CFN ini ke daerah lain, di luar wilayah Gerung. “Kami dukung (CFN) diperluas misalnya ke Gunungsari dan Narmada atau daerah lainnya,” imbuhnya.

Di wilayah Utara, menurutnya, jalur Taman Kota Sandik Batulayar bisa menjadi alternatif lokasi CFN, dengan jalur Montong hingga Sandik.

Ia meyakini dampaknya tak jauh beda dengan di Gerung, jika CFN diadakan kontinu di wilayah setempat. Di satu sisi di wilayah Utara banyak UMKM yang bisa terdampak dari kegiatan ini ke depan. Di mana sejauh ini ia menilai, UMKM di daerah tersebut butuh perhatian.

DPRD Lobar Dapil Narmada-Lingsar, H. Jumahir juga mendorong agar kegiatan CFN yang selama ini digelar di ibu kota Gerung dapat diperluas ke wilayah utara, seperti Kecamatan Narmada dan Gunungsari.

Usulan tersebut disampaikan agar pemerataan kegiatan dan dampak ekonomi dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Lombok Barat. Menurutnya, kegiatan CFN yang telah berjalan selama setahun terakhir di Gerung dinilai sukses dan mendapat antusiasme masyarakat.

Menurutnya, masyarakat di wilayah utara juga menunggu penyelenggaraan kegiatan rutin akhir pekan tersebut. “Tiang (saya, Red) kira juga masyarakat setempat sangat antusias untuk mendorong segera adanya kegiatan itu,” jelasnya.

Ia menilai CFN telah membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di lokasi kegiatan.

Jumahir menambahkan, pelaksanaan CFN di wilayah utara dinilai sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Lobar terkait pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM. (her)

Perkuat Tambora Menuju Geopark Dunia, NTB Jadikan Teluk Saleh sebagai Penyangga Konservasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perkuat Tambora Menuju Geopark Dunia, NTB Jadikan Teluk Saleh sebagai Penyangga Konservasi
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani , General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Makdis Sari, serta General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Qwadru P. Wicaksono mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menjadikan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Salah satu penguatan penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5/2026).

Dalam presentasi itu, Gubernur Miq Iqbal didampingi Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Makdis Sari, serta General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Qwadru P. Wicaksono.

Di hadapan panelis UNESCO, Gubernur menegaskan bahwa NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari titik nol. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia.

“We don’t start from the scratch. Kami sudah memiliki pengalaman bagaimana mengelola geopark sebagai pusat konservasi lingkungan, pelestarian geologi, dan pemberdayaan masyarakat,” terang mantan Duta Besar Republik Indonesia di Turki ini.

Menurutnya, Tambora merupakan forgotten gem yang selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar.

Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan dunia, Tambora menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga memengaruhi iklim dunia dan memicu fenomena The Year Without Summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi.

“Tambora bukan hanya tentang gunung api. Ia adalah bagian penting dari sejarah dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan Geopark Tambora mencakup tiga wilayah budaya besar, yakni Bima, Dompu, dan Sumbawa, yang menjadi bagian penting dalam penguatan konservasi berbasis masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

Selain nilai sejarah dan budaya, kawasan Tambora juga berada di wilayah timur garis Wallace (Wallace Line), yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas tinggi dengan banyak spesies flora dan fauna endemik.

Miq Iqbal mengungkapkan, sedikitnya 275 spesies telah berhasil diidentifikasi di kawasan tersebut, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih besar dan sebagian berada dalam kondisi terancam akibat kerusakan hutan serta aktivitas ilegal.

“Karena itu konservasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan kawasan ini,” jelasnya.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan konservasi Teluk Saleh yang menjadi habitat hiu paus (whale shark) serta kawasan penting ekosistem laut di Pulau Sumbawa.

Menurut Gubernur, perlindungan Teluk Saleh menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan kawasan geopark tetap berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

“Konservasi bukan pelengkap pembangunan, tetapi fondasi utama pembangunan kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora, Makdis Sari, menegaskan bahwa Tambora memiliki nilai universal yang sangat kuat sebagai warisan geologi dunia.

“Tambora bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah arsip hidup dari peristiwa geologis yang mengubah sejarah manusia,” ujarnya.

Menurut Makdis, jejak letusan Tambora tahun 1815 hingga kini masih dapat ditelusuri melalui berbagai bukti ilmiah, geologi, dan budaya yang menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dunia.

Pengajuan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat posisi daerah sebagai pusat konservasi, geopark dunia, dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di Indonesia timur. (r/ham)

Diduga Sewakan Kasur ke Penumpang, Pemprov NTB Ingatkan Manajemen Kapal Jurusan Padangbai-Lembar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kapal rute Pelabuhan Lembar-Padangbai saat sedang bongkar muat di Pelabuhan Lembar. (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB memberikan surat peringatan kepada kapal rute penyeberangan Padangbai-Lembar yang diduga menyewakan kasur kepada penumpang. Praktik sewa-menyewa di dalam kapal tidak diperbolehkan lagi berdasarkan surat imbauan Nomor 500.11/226/Dishub/III.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ervan Anwar mengaku pihaknya sudah memberikan peringatan pada manajemen kapal yang bersangkutan untuk tidak lagi melakukan praktik tersebut. Dikatakan, praktik sewa-menyewa itu dilakukan oleh oknum Anak Buah Kapal (ABK).

“Itu sudah kita tegur, perusahaannya kita tegur untuk menilai. Karena kita kan ada surat untuk melarang, segala fasilitas yang disiapkan untuk penumpang tidak boleh disewa,” ujarnya.

Apabila teguran Dishub tidak diindahkan, Ervan menegaskan akan memberikan sanksi tegas, berupa menunda pelayaran hingga mencabut izin pihak yang bersangkutan. Sebab menurutnya, seluruh fasilitas di dalam kapal tidak boleh disewakan. Kecuali fasilitas-fasilitas premium misalnya fasilitas untuk penumpang VIP.

“Nanti, tahapannya, jadwalnya dia kita pending, lalu lama-lama kita cabut, kita bekukan, gitu. Ya, namanya oknum,” katanya.

Diketahui, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengungkapkan praktik pungutan liar berupa penyewaan kasur kepada penumpang di atas kapal penyeberangan lintas Lembar-Padangbai. Berdasarkan hasil penelusuran Tim Pemeriksa Ombudsman NTB, sejumlah penumpang mengeluhkan adanya oknum yang menawarkan fasilitas tempat tidur di atas kapal dengan tarif tidak resmi. Tarifnya mencapai Rp50 ribu per kasur.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ratih Wulandari menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas harus secara transparan dan bebas dari pungutan ilegal.

“Tidak boleh ada biaya siluman di luar tiket resmi yang sudah dibayar oleh masyarakat. Praktik seperti ini harus dihentikan, karena merugikan pengguna jasa dan mencoreng citra pelayanan transportasi publik,” tegasnya. (era)

Pengusaha Muda NTB Bandingkan Manfaat Berusaha, Ketimbang Investasi di Pasar Modal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Fatahillah (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sekaligus pengusaha muda NTB, Lalu Fatahillah, menilai generasi muda saat ini sebaiknya lebih didorong untuk masuk ke sektor usaha riil dibanding hanya berfokus pada investasi di pasar modal.

Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan saat ini masih menjadi tantangan besar karena masih banyak generasi muda yang belum mendapatkan pekerjaan. Dalam situasi tersebut, keberadaan usaha baru dinilai lebih memberikan dampak langsung terhadap perekonomian karena mampu membuka lapangan kerja baru.

“Kalau pandangan pribadi saya, di tengah kondisi sekarang yang masih banyak anak muda belum bekerja, lebih baik kita membuka sektor riil. Dari sana lapangan pekerjaan bisa terbuka lebih luas,” ujarnya.

Ia mengatakan, ketika sebuah usaha baru tumbuh, dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha semata. Perusahaan yang berkembang akan terus merekrut tenaga kerja baru sehingga menciptakan efek berantai bagi perekonomian daerah.

“Kalau perusahaan baru berkembang, otomatis dia akan merekrut lagi, merekrut lagi. Perputaran ekonomi juga akan semakin besar,” katanya.

Selain membuka lapangan kerja, pengusaha juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menularkan semangat kewirausahaan kepada masyarakat. Menurut pengusaha property ini, edukasi tentang dunia usaha penting agar masyarakat semakin terbuka terhadap peluang menjadi entrepreneur.

“Kita sebagai pengusaha punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menyebarkan ilmu entrepreneur agar masyarakat terbuka wawasannya,” ujarnya.

Ia menilai, bekerja di sektor usaha riil memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata karena aktivitas bisnis dapat langsung terlihat melalui proses produksi, distribusi hingga transaksi di masyarakat.

“Secara ekonomi dampaknya lebih terlihat. Ada proses belanja, transaksi, produksi, semuanya berjalan dan manfaatnya langsung dirasakan,” katanya.

Meski demikian, Fatahillah tidak menampik bahwa pasar modal juga bisa jadi salah satu instrumen investasi. Namun menurutnya, masyarakat harus memahami terlebih dahulu fungsi investasi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan pribadi.

Ia menambahkan, baik investasi di pasar modal maupun pengembangan bisnis memiliki risiko masing-masing. Karena itu, masyarakat perlu memahami profil risiko dan tujuan keuangan sebelum mengambil keputusan.

“Semua ada risikonya. Kalau bermain di pasar modal tentu harus melihat portofolio dan memahami risikonya. Tapi bagi saya, membangun usaha adalah pilihan hidup,” katanya.

Namun secara pribadi, ia tetap lebih memilih mengembangkan usaha di sektor riil karena dinilai memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kalau saya pribadi tetap lebih memilih sektor riil karena manfaatnya jauh lebih terasa bagi banyak orang,” tegasnya.

Fatahillah berharap semakin banyak generasi muda di NTB berani terjun ke dunia usaha agar dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha baru yang tumbuh, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja di daerah sendiri. (bul)

Putra NTB Sabolah Resmi Diangkat Jadi Komisaris MGPA

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sabolah (kiri) menerima keputusan penunjukannya sebagai Komisaris MGPA. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Putra daerah NTB asal Kabupaten Lombok Tengah, Sabolah resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) melalui InJourney yang berada di bawah naungan Danantara.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari perombakan struktur manajemen MGPA, sebagai pengelola kawasan Sirkuit Mandalika. Pergantian juga terjadi pada jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Dalam susunan baru, posisi Komisaris Utama diisi Marrel, sementara jabatan komisaris ditempati Ara dan Sabolah.

Adapun jajaran direksi dipimpin legenda balap nasional Ananda Mikola sebagai Direktur Utama, didampingi Dony Mahardjono dan Poppy Senduk sebagai direktur. Ananda Mikola menggantikan Priandhi Satria yang sebelumnya menjabat Direktur Utama MGPA sejak 2022 hingga 2026.

Menanggapi penunjukan tersebut, Sabolah menyampaikan rasa syukur sekaligus berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan daerah dan bangsa. “Mohon doa, semoga amanah ini bisa saya jalankan dengan baik. Mohon dukungan dan support dari semua pihak,” ujarnya, Rabu malam (13/5/2026).

Ia menegaskan, posisi yang diembannya merupakan bentuk pengabdian untuk memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam memperkuat posisi NTB di mata dunia melalui pengembangan kawasan Mandalika. “Ini adalah tugas pengabdian dari negara untuk sebaik mungkin dapat berkontribusi bagi negara dan tentu untuk menduniakan NTB,” katanya.

Menurut Sabolah, Sirkuit Mandalika kini telah berkembang menjadi ikon internasional yang tidak hanya dikenal sebagai tuan rumah MotoGP, tetapi juga menjadi pusat berbagai kegiatan berskala nasional hingga internasional.

“Sirkuit Mandalika adalah sirkuit kelas dunia yang sudah dikenal mancanegara dengan berbagai event tiap tahunnya. Dahulu kita tahu hanya untuk balapan MotoGP, tetapi beberapa tahun terakhir sudah banyak event lain yang terlaksana, baik skala lokal, nasional maupun internasional,” tuturnya.

Ia menilai, tantangan berikutnya bagi MGPA adalah memperbanyak kegiatan dan event internasional agar kawasan Mandalika semakin dikenal luas sekaligus memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat NTB. “Kedepan tugas kita insyaAllah memperbanyak event agar Mandalika makin dikenal dunia dan tentu memberikan dampak kepada perputaran ekonomi daerah,” tegasnya.

Sabolah juga menekankan pentingnya sinergi antara MGPA dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar pengembangan kawasan Mandalika berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah.

“InsyaAllah akan semaksimal mungkin melakukan koordinasi intensif dengan Pak Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah agar sejalan dengan visi beliau, yaitu NTB Makmur Mendunia,” ucap Sabolah.

Menurutnya, pengembangan Mandalika dan visi besar pembangunan daerah hanya bisa dicapai melalui kolaborasi seluruh pihak. “Visi besar yang ujungnya untuk kemanfaatan kepada masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama dalam kolaborasi,” pungkasnya. (ndi)

Inflasi Masih di Atas Nasional, BI NTB Perkuat Operasi Stabilisasi Harga Jelang Iduladha

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hario K Pamungkas (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema “Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha” yang digelar pada Selasa, 12 Mei 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi NTB masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, baik secara tahunan (year on year/yoy) maupun inflasi tahun kalender (year to date/ytd). Meski demikian, laju inflasi NTB masih tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sehingga perlu diantisipasi.

Sejumlah komoditas pangan dinilai berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang Iduladha. Komoditas tersebut antara lain daging ayam ras, cabai rawit, serta minyak goreng yang umumnya mengalami peningkatan permintaan saat momentum hari besar keagamaan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Hario K. Pamungkas, mengatakan pihaknya telah menjalankan berbagai langkah konkret untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di NTB sejak awal tahun.

Hingga Mei 2026, BI NTB telah mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 37 titik di berbagai wilayah di NTB sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Selain itu, BI NTB juga bersinergi dengan Badan Pangan Nasional dalam program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan mendatangkan cabai rawit sebanyak 2,48 ton dari Enrekang saat momentum Ramadan dan Idulfitri 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk menekan gejolak harga cabai rawit yang sempat meningkat akibat keterbatasan pasokan di daerah.

Tak hanya fokus pada distribusi, BI NTB juga turut memperkuat produksi pangan melalui penyaluran berbagai sarana dan prasarana pertanian kepada petani guna menjaga keberlanjutan pasokan komoditas strategis.

“Hingga Mei 2026, kami telah mendukung stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah di 37 titik, fasilitasi distribusi cabai rawit, serta penyaluran sarana dan prasarana kepada petani,” ujar Hario.

Menjelang Iduladha, BI NTB memastikan akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh anggota TPID agar gejolak harga pangan tetap terkendali.

Beberapa strategi yang akan terus dilakukan antara lain memperkuat distribusi pangan antarwilayah, menjaga kelancaran pasokan, memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan inflasi NTB tetap terkendali di tengah meningkatnya permintaan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. (bul)

Pembahasan Royalti Mataram Mall Belum Ada Titik Temu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas BKD Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga melakukan tukar data penilaian (apraisal) dengan perwakilan pihak PT PCF Mataram Mall di Aula Kenari Kantor Wali Kota Mataram pada Rabu, (13/5/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersama PT Pasifik Cilinaya Fantasi (PCF) dan kuasa hukum menggelar pertemuan lanjutan terkait pembayaran royalti Mataram Mall di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (13/5/2026).

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai selisih perhitungan appraisal royalti. Bahkan, peluang dilakukannya penilaian ulang atau re-appraisal masih terbuka.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani selaku juru bicara Pemkot Mataram mengatakan, pembahasan masih berada pada tahap saling mempelajari dokumen dan data perhitungan masing-masing pihak.

“Pertemuan tadi hanya sampai pada level tukar-menukar data perhitungan. Kami belum sepakat soal besaran royalti,” ujarnya.

Terkait kemungkinan appraisal ulang, Ramadhani menilai peluang tersebut tetap ada meskipun cukup berat untuk direalisasikan. Hal itu mengingat sisa masa kontrak kerja sama yang tinggal kurang dari satu bulan.

“Saya pikir kecil kemungkinannya, walaupun tetap ada potensi,” katanya.

Meski belum ada kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk kembali mengevaluasi data yang ada guna memastikan tidak terdapat kekeliruan informasi. Pertemuan lanjutan yang dinilai krusial dijadwalkan berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026.

Sementara itu, penasihat hukum PT PCF, Bambang Widjojanto, enggan memberikan banyak komentar terkait hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, terdapat kesepakatan antara pihak perusahaan dan Pemkot Mataram agar isi pembahasan tidak dipublikasikan secara rinci.

“Tadi kesepakatannya bukan untuk konsumsi publik. Saya melanggar dong kalau menjawab,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga memahami bahwa selama ini informasi yang berkembang di publik lebih banyak berasal dari satu pihak, yakni Pemkot Mataram. Karena itu, hasil pertemuan disepakati untuk tidak diumbar ke publik dan difokuskan pada penyelesaian internal kedua belah pihak.

“Saya tidak enak karena kesepakatan di dalam tadi diselesaikan di sana,” katanya.

Sebagai informasi, pengelolaan Mataram Mall dilakukan oleh PT PCF melalui skema bangun guna serah dengan Pemerintah Kota Mataram selaku pemilik lahan. Kerja sama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 8 Tahun 1996.

Kontrak kerja sama antara Pemkot Mataram dan PT PCF dijadwalkan berakhir pada 11 Juli 2026 sesuai butir kesatu perjanjian.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga mengungkapkan, nilai royalti yang seharusnya disetorkan ke kas daerah mencapai sekitar Rp1,2 miliar per tahun. Namun, pihak pengelola selama ini disebut baru menyetorkan sekitar Rp350 juta per tahun.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp850 juta per tahun yang hingga kini masih menjadi pembahasan antara kedua pihak.

“Royalti yang harus dibayar itu nilainya sekitar Rp1,2 miliar per tahun, sementara yang dibayarkan sekitar Rp350 juta. Jadi selisihnya itu yang kita bahas. Ini yang belum ada kata sepakat antara pihak perusahaan dengan hasil appraisal,” ujar Ramayoga.

Persoalan selisih royalti tersebut bukan hal baru, melainkan akumulasi selama lima tahun terakhir sejak 2021 hingga menjelang berakhirnya kontrak pada 2026. Pemkot Mataram menegaskan pemenuhan kewajiban royalti menjadi poin krusial sebelum kerja sama resmi berakhir. (pan)

Lapak Hewan Kurban di Mataram Mulai Diperiksa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Seorang petugas kesehatan hewan Kota Mataram didampingi peternak melakukan pemeriksaan pada hewan sapi di salah satu lapak kurban di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang pada Rabu (13/5/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Menjelang Iduladha, Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penjualan. Pemeriksaan perdana dilakukan di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, guna memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak kurban.

Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas menemukan beberapa hewan mengalami gangguan pada bagian mata. Meski demikian, secara umum kondisi hewan kurban dinyatakan sehat dan tidak ditemukan indikasi penyakit berbahaya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Johari, mengatakan Pemerintah Kota Mataram telah membentuk tim pemeriksa yang disebar di enam kecamatan. Total terdapat 36 personel yang bertugas melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban hingga menjelang Iduladha.

“Sudah ada timnya. Kita ada enam tim dan anggotanya 36 orang,” ujarnya, Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, tim pemeriksa tidak hanya melibatkan jajaran Pemkot Mataram, tetapi juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB dan kalangan perguruan tinggi. Salah satu institusi yang turut terlibat adalah Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma).

Menurut Johari, pemeriksaan difokuskan untuk mengantisipasi munculnya penyakit menular pada hewan ternak, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), antraks, maupun penyakit menular lainnya. Namun hingga saat ini, pihaknya memastikan belum ada hewan kurban yang terindikasi penyakit tersebut.

“Sementara ini tidak ada, masih aman. Kita temukan yang sifatnya bisa langsung ditangani petugas,” katanya.

Selain memeriksa kondisi fisik hewan, petugas juga memastikan hewan kurban telah memenuhi syarat, mulai dari usia yang cukup, kondisi mata yang tidak berair, hingga kaki yang tidak pincang. Pemeriksaan dilakukan agar hewan yang dijual benar-benar sehat dan layak dikurbankan.

Distan Kota Mataram juga mencatat jumlah lapak penjualan hewan kurban yang telah terdata mencapai sekitar 75 lapak. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring munculnya lapak-lapak baru milik pedagang musiman.

Johari menambahkan, hewan yang telah dinyatakan sehat nantinya akan diberikan stiker atau tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan dari petugas.

“Hewan yang sehat akan diberikan stiker atau tanda khusus sebagai bukti telah melewati pemeriksaan,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram itu menyebutkan pemeriksaan akan berlangsung hingga sehari sebelum Hari Raya Iduladha.

Tidak hanya pemeriksaan fisik luar, petugas juga akan melakukan pemeriksaan organ dalam hewan saat proses pemotongan kurban berlangsung. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminasi penyakit, termasuk cacing hati.

“Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan organ dalam hewan, seperti hati. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminasi cacing hati,” pungkasnya. (pan)

Pengusaha Beras Lokal Terancam Bangkrut

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Beras. (Ekbis NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pengusaha beras lokal di Kota Mataram, terancam gulung tikar alias bangkrut. Kenaikkan harga gabah dan plastik menambah biaya produksi. Sementara, pemerintah tidak menaikkan harga eceran beras premium.

Salah seorang pengusaha beras lokal Kota Mataram yang enggan disebutkan identitasnya mengeluhkan, bisnis beras premium bukan menjadi hal yang menarik dikelola oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp14.900, justru tidak menguntungkan bagi pengusaha beras. Sementara, harga plastik dan gabah basah melonjak drastis, sehingga biaya produksi membengkak. “Harga gabah basah di petani Rp7.600 -Rp7.700 per kilogram. Plastik naik gila-gilaan. Kita bukannya untung malah jadi buntung,” katanya mengeluh dikonfirmasi pada, Rabu (13/5).

Beras yang dijual atau dititip di toko di bawah harga HET. Pengusaha lokal terkadang memberikan harga dengan selisih Rp400-Rp500 per kilogram. Kondisi ini justru memparah bisnis beras lokal.

Ia menuntut pemerintah merevisi HET beras premium. Kebijakan ini justru akan menguntungkan segelintiran pengusaha terutama yang memiliki penggilingan, karena bisa memainkan harga. “Jadi pengusaha beras yang punya penggilingan diuntungkan. Kalau kami pengusaha kecil justru tidak dapat apa-apa,” katanya.

Pihaknya mengkhawatirkan jika kondisi ini berlarut-larut, maka tidak saja pengusaha beras lokal yang dirugikan melainkan masyarakat. Pasalnya, beras premium tidak bisa dipasok ke toko atau supermarket.

Menurutnya, satgas pangan semestinya tidak mengintervensi atau mengontrol pengusaha kecil melainkan mengatur pengusaha skala besar. Pengusaha kecil kata dia, hanya mengikuti kebijakan pemerintah. “Kalau kami ada kenaikkan berarti kita naikkan harganya. Kalau harga turun maka kita turunkan juga harganya,” ujarnya.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, keluhan pengusaha beras lokal akan disampaikan ke Pemprov NTB. Pihaknya akan mencoba mencari benang merah dari permasalahan tersebut. Penggilingan padi lebih banyak di Lombok Tengah, sehingga diharapkan pelaku UMKM dikumpulkan untuk mencari solusi.

Jangan sampai kata Nida, beras premium lokal kosong di toko atau ritel modern. “Kita khawatirkan tidak menutupi biaya produksi,” ujarnya.

Pihaknya tidak bisa mengubah HET beras premium, karena kebijakan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. (cem)

1...241242243...1,080Halaman 242 dari 1,080